Dokumen tersebut membahas tentang pasal-pasal yang mengatur tentang definisi pencemaran lingkungan, tanggung jawab pelaku pencemaran, dan sanksi untuk pelanggaran. Juga dijelaskan parameter untuk menentukan status ekosistem danau serta faktor-faktor yang berpotensi mencemari danau seperti limbah domestik, industri, pertambangan, pertanian, budidaya ikan, pemanfaatan air danau, dan penangkapan ikan secara berlebihan.

3. -Pasal 1 Ayat 2 -Pasal 43 ayat 2
-Pasal 46 -Pasal 65 ayat 5
-Pasal 67 -Pasal 69 ayat 1
-Pasal 80 ayat 2c -Pasal 82
-Pasal 85 1c -Pasal 87 ayat 1
-Pasal 89 -Pasal 90 ayat 1
-Pasal 91 Ayat 1 -Pasal 112

4. -Pasal 53 ayat 1, 2,3 -Pasal 54 ayat 1
-Pasal 56 -Pasal 63 ayat 1 h
-Pasal 63 ayat 1 ,2 -Pasal 1 ayat 14
-Pasal 3a -Pasal 13
-Pasal 14 -Pasal 20 ayat 1
-Pasal 23 Ayat 1c

5.  Dalam pasal-pasal tersebut, dijelaskan
mengenai pengertian pencemaran; prosedur
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup; yang bertanggungjawab dalam
terjadinya pencemaran adalah para pejabat
negara dan juga masyarakat; serta mengatur
tentang hukuman yang akan diberikan kepada
para pelaku terjadinya pencemaran.

7.  Untuk menentukan status ekosistem akuatik
(baik, terancam dan rusak) perlu ditetapkan
terlebih dahulu kelas air dan baku mutu air
danau, penentuan status mutu air serta
penentuan status trofik danau. Adapun
parameter lainnya adalah keanekaragaman
hayati, jejaring makanan, tutupan tumbuhan
air, alga/ganggang biru (Microcystis) dan
limbah pakan perikanan budidaya.

10. Pembuangan limbah
penduduk, industri, pertambanga
n dan pertanian yang
menyebabkan pencemaran air
danau.

11. Pembudidayaan ikan dengan
keramba jaring apung yang tidak
terkendali sehingga berpotensi
pembuangan limbah pakan ikan
dan pencemaran air.

12. Pengambilan air danau sebagai air
baku ataupun sebagai tenaga air
(PLTA) yang kurang
memperhitungkan keseimbangan
hidrologi danau sehingga
mengubah karakteristik
permukaan air danau dan
sempadan danau.

13. Penangkapan ikan dengan cara
yang merusak sumber daya
(overfishing).