Dokumen tersebut membahas ketentuan formal pengajuan banding dan gugatan pajak, termasuk syarat, hak-hak pemohon, prosedur pengajuan, dan contoh kasus.

1. KELOMPOK 1
PERADILAN PAJAK
1. KIKIK NUR AKHIYATI
2. LAILI RIZKI AMALIA
3. LISET FIDIYA SURI
4. MOCH RIZKY SUNHADI
5. RAHADIAN AKBAR
6. SASKIA ADHE MOUDYA ZAHRA
AKP A 12

2. KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING DAN
GUGATAN
SYARAT FORMAL PENGAJUAN BANDING DAN GUGATAN
 BANDING
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap
suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.
A. Ketentuan Pengajuan Banding :
 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat
keputusan keberatan
 Permohonan diajukan tertulis dengan bahasa indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan
keberatan tersebut
 Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding

3. B. Pengajuan Banding dilakukan oleh :
 Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus
atau kuasa hukumnya.
 Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia,
Banding dapat dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya,
atau Pengampunya dalam hal pemohon Banding Pailit.
 Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan
penggabungan, peleburan, pemecahan / pemekaran usaha, atau likuidasi,
permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima
pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan,
pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

4. C. Hak – Hak Pemohon Banding :
 Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi
ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak diterima keputusan yang dibanding.
 Pemohon Banding dapat memasukkan Surat Bantahan dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal terima salinan Surat Uraian
Banding.
 Dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau
bukti-bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua
Pengadilan Pajak secara tertulis.
 Dapat hadir dalam sidang Pembacaan Putusan.
 Dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah
terdaftar/mendapat ijin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
 Dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi.

5. D. Pencabutan Pengajuan Banding
 Terhadap 1 (satu) Surat Banding dapat diajukan 1(satu) surat pernyataan pencabutan
kepada Pengadilan Pajak.
 Banding yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan Ketua
dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan
putusan Majelis. Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan
pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
 Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat
diajukan kembali.
E. Pengecualian dalam Pengajuan Banding
 Pengajuan Banding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengikat apabila dalam
jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan
pemohon banding.
 Pemohon Banding tidak harus melampirkan bukti pembayaran 50 % pajak yang
terutang, sepanjang Banding diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

6. F. Hal – Hal lain yang perlu diketahui
 Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding kepada Terbanding dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding lengkap.
 Dalam hal pemohon banding melengkapi surat atau dokumen susulan, jangka waktu 14
hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat atau dokumen susulan dimaksud.
 Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Uraian Banding.
 Salinan Surat Uraian Banding oleh Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon
Banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima.
 Pemohon Banding memberikan tanggapan/bantahan atas Surat Uraian Banding yang
diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat
Bantahan.
 Meskipun Terbanding atau Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud angka 3 dan 5, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding.

7. GUGATAN
Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung
Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat
diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
A.Pengajuan gugatan dilakukan oleh :
1.Gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau
kuasa hukumnya.
2.Apabila selama proses Gugatan, pemohon Gugatan meninggal dunia, Gugatan dapat
dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam
hal pemohon Gugatan pailit.
3.Apabila selama proses Gugatan pemohon Gugatan melakukan penggabungan,
peleburan, pemecahan / pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud
dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena
penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

8. B.Hak – Hak Pemohon Gugatan :
1.Pemohon Gugatan dapat melengkapi Surat Gugatannya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang
masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima keputusan yang digugat.
2.Pemohon Gugatan dapat memasukkan Surat Bantahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
terima salinan Surat Uraian Gugatan.
3.Dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan
sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis.
4.Dapat hadir dalam sidang Pembacaan Putusan.
5.Dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar/mendapat ijin Kuasa Hukum dari
Ketua Pengadilan Pajak.
6.Dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi.
C.Pencabutan Pengajuan Gugatan
1.Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
2.Gugatan yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan Ketua dalam hal surat
pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui
pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas
3.persetujuan tergugat.
4.Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

9. D. Pengecualian dalam Pengajuan Gugatan
 Pengajuan Gugatan atas pelaksanaan penagihan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak mengikat
apabila dalam jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat.
 Pengajuan Gugatan selain atas pelaksanaan penagihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak
mengikat apabila dalam jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan
penggugat.
E. Hal – Hal lain yang perlu diketahui
 Pengadilan Pajak meminta Surat Tanggapan (ST) kepada tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari sejak tanggal diterima Surat Gugatan lengkap.
 Dalam hal pemohon Gugatan melengkapi surat atau dokumen susulan, jangka waktu 14 (empat belas) hari
dihitung sejak tanggal diterimanya surat atau dokumen susulan dimaksud.
 Tergugat menyerahkan Surat Tanggapan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal dikirim Permintaan Surat Tanggapan.
 Salinan Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Gugatan dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.
 Pemohon Gugatan memberikan bantahan atas Surat Tanggapan yang diterimanya dalam jangka waktu 1
(satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Bantahan.
 Meskipun Tergugat atau Pemohon Gugatan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3 dan
5, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Gugatan.

10. PENYUSUNAN SURAT BANDING DAN GUGATAN
- Surat Banding/Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- Surat Banding dan kelengkapan administrasi diajukan kepada pengadilan pajak dengan
alamat Jl. Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120.
- Surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJP atau Pemda disampaikan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima
- Surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJBC disampaikan dalam jangka waktu
60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima.
- Surat gugatan disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk gugatan atas
Pelaksanaan Penagihan, dan 30 (tiga puluh) hari untuk gugatan atas keputusan.
- Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding dan terhadap 1 (satu)
pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan.
- Surat Banding/Gugatan dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui ekspedisi tercatat
atau POS tercatat atau diantar langsung dan disampaikan melalui Loket Penerimaan Surat
Pengadilan Pajak.

11. KELENGKAPAN ADMINISTASI SURAT BANDING ATAU
SURAT GUGATAN
BANDING
- Surat Banding atau Surat Gugatan dilampiri dengan fotokopi Salinan keputusan dan
pelaksanaan penagihan yang diajukan gugatan.
Untuk banding atas Keputusan Keberatan terkait Pajak Pusat atau Pajak Daerah :
a. Surat Keberatan
b. Surat Ketetapan Pajak
c. Surat Setoran Pajak
GUGATAN
a. Surat Keberatan atau surat lainnya yang digugatn
b. Surat Tagihan Pajak (STP) untuk gugatan atas penolakan sanksi administrasi ataupun
semua gugatan yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak.
c. Pelaksanaan penagihan ( pelaksanaan surat paksa atau surat perintah melaksanakan
penyitaan atau pengumuman lelang delam rangka penagiahn pajak atau keputusan
pencegahan dalam rangka penagihan pajak atau pelaksanaan penagihan lainnya yang
dapat diajukan gugatan ke pengadilan pajak )sebagaimana dimaksud dalam UU KUP

12. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG SURAT BANDING
ATAU GUGATAN
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta Akta Perubahan yang mencantumkan pengurus yang
menandatangani Surat Banding, Surat Gugatan, Surat Kuasa Khusus dan Pakta Integritas.
Asli Surat Kuasa Khusus yang telah dibubuhi materai dalam hal penandatanganan Surat Banding atau
Surat Gugatan adalah orang yang diberikan kuasa beserta fotokopi Surat Kuasa Khusus
Fotokopi Kartu Kuasa Hukum dalam hal dikuasakan kepada kuasa hukum
Surat Banding atau Surat Gugatan juga disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Word
dan Portable Dokument Format (PDF) disampaikan ke pengadilan pajak dalam bentuk Hardcopy.
Softcopy surat atau dokumen disampaikan ke pengadilan pajak dalam media Compact Disc atau Flash
Disk sebanyak 1 ( satu) buah untuk setiap Surat Banding atau Surat Gugatan yang diajukan.
Setiap Surat Banding atau Surat Gugatan yang diajukan harus dilengkapi Daftar isian Surat Banding atau
Surat Gugatan sebagimana tercantum dalam Lampiran I yang merukapan bagian tidak terpisahkan dan
Surat Edaran ketua Pengadilan pajak ini.

13. CONTOH SOAL SURAT KETETAPAN KEBERATAN DAN
PUTUSAN BANDING
PT MostLab mendapatkan SKPKB yang diterbitkan oleh DJP pada tanggal 6 Maret 2022
dengan pokok pajak kurang bayar Rp 1.000.000.000 pada SPT Tahunan tahun pajak 2021.
PT Mostlab merasa keberatan dengan SKPKB yang diterbitkan DJP tersebut, akhirnya
dalam sebuah pembahasan akhir pemeriksaan PT Mostlab hanya setuju pokok pajak
kurang bayarnya yaitu sebesar Rp 300.000.000, PT MostLab hendak akan mengajukan
keberatan kepada pengadilan pajak.
Berdasarkan kasus tersebut, hitunglah sanksi denda PT Mostlab atas SK Keberatannya
tersebut !
Noted : Asumsi suku bunga acuan 3,75%

14. jawab :
 Telat bulan : Des 2021 – 6 Maret 2022 = 3 bulan
 Bunga : 3,75% + 15% / 12 = 1,56%
 Pokok Pajak KB di SKPKB = Rp 1.000.000.000
 Sanksi = Rp 1.000.000.000 x 3 bulan x 1,56%
 = Rp 46.800.000
 Nilai SKPKB yang masih harus dibayar = Rp 1.046.800.000
 Jatuh Tempo : 5 April 2022

15. Sebelum PT MostLab mengajukan keberatan, berapa jumlah yang masih harus dibayar PT
MostLab ?
jawab :
 pokok pajak yang disetujui = Rp 300.000.000
 Sanksi atas KB yang disetujui = Rp 300.000.000 x 3 bulan x 1,56%
= Rp 14.040.000
 Nilai KB yang disetujui = Rp 314.040.000 -> minimal yang harus dibayar

16. Jika SK keberatan terbit pada tanggal 6 Juni 2022 dan ternyata fiscus hanya menyatakan
mengabulkan sebagian dengan pokok pajak KB sebesar Rp 800.000.000 . Berapakah jumlah
yang masih harus dibayar oleh PT MostLab ?
jawab :
 Pokok pajak KB di SK Keberatan = Rp 800.000.000
 Sanksi atas KB Sk Keberatan = Rp 800.000.000 x 3 bulan x 1,56%
= Rp 37.440.000
 Nilai SK Keberatan = Rp 837.440.000
 Sudah dibayar = Rp 314.040.000
 Belum dibayar = Rp 523.400.000
 Sanksi Denda Keberatan = Rp 523.400.000 x 30% = Rp 157.020.000
 Jumlah yang masih harus dibayar = Rp 523.400.000 + Rp 157.020.000
= Rp 680.420.000

17. PT Mostlab ingin mengajukan Banding atas SK Keberatan tersebut, dan putusan Banding terbit pada
tanggal 4 November 2022 dan nilai pokok pajak diputusan banding sebesar Rp 700.000.000
 Berapakah sanksi atas KB di putusan Banding PT MostLab ?
jawab :
 Pokok pajak KB di putusan Banding = Rp 700.000.000
 Sanksi atas KB di putasan Banding = Rp 700.000.000 x 3 bulan x 1,56%
= Rp 32.760.000
 Nilai putusan Banding = Rp 732.760.000
 Sudah dibayar = Rp 314.040.000
 Belum dibayar = Rp 418.720.000
 Sanksi Denda = Rp 418.720.000 x 60% = 251.232.000
 Pajak yang masih harus dibayar = Rp 418.720.000 + Rp 251.232.000
= Rp 669.952.000

18. MAKASIH YA