Dokumen tersebut membahas kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2022 dan penyusunan RKA-K/L tahun 2022, termasuk alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan prioritas belanja lainnya seperti infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi.

1. KEBIJAKAN BELANJA K/L TA 2022
DAN
PENYUSUNAN RKA-K/L TA 2022
Disampaikan pada kegiatan
Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2022
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jakarta, 28 September 2021
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. KEBIJAKAN DANALOKASI BELANJA
PEMERINTAH PUSAT RAPBN 2022
2. PENYUSUNAN RKA-K/LTA 2022
Pokok
Bahasan
- Menurut Fungsi
- Belanja Prioritas
- Belanja K/L
- Penyesuaian dan Penalaahan RKA-K/L TA 2022
Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran
- Penyusunan dan Penyelesaian KPJM Berdasarkan RKA-
K/L TA 2022
- Hal-hal Khusus Dalam Penyusunan RKA-K/L TA 2022
- Jadwal (tentative)
- Isu Unit Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen
Perumahan, Ditjen Sumber Daya Air
- Data Pagu, Realisasi Dan Output Prioritas

3. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
1. KEBIJAKAN DANALOKASI BELANJA
PEMERINTAH PUSAT RAPBN 2022

4. Tahun 2022 merupakan tahun eksepsional menujukonsolidasi
fiskal, mengingat:
• Tahun 2022 masih diliputi ketidakpastian  Belanja Pemerintah
Pusat masih dirancang untuk dapat responsif sekaligus
konsolidatif untuk mengantisipasi dampak Covid-19
• Tetap fokus pada bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial
BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2022
Mendukung Berbagai Agenda Reformasi, Prioritas Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintah yang Efisien
Melanjutkan Reform
Melalui:
 Mendukung pelaksanaan reformasiSDM
 Melanjutkan reformasi pendidikan, dengan
difokuskan untuk pendidikan yang berkualitas
dan berdaya saing.
 Akselerasi reformasi kesehatan menuju sistem
kesehatan yang terintegrasi dan andal
 Akselerasi reformasi menuju sistem
perlindungan sosial sepanjang hayat dan andal
 Mendukung pelaksanaanReformasi
Birokrasi
 Melaksanakan reformasi Penganggaran
Agenda Pembangunan
Melalui:
 Penyelesaian infrastruktur strategis
 Mendukung pembangunan
infrastruktur di daerah
 Menjadi transisi yang mulusuntuk
konsolidasi fiskal di 2023
 Antisipasi dan mitigasi risikofiskal
dalam pelaksanaan APBN
Peningkatan Efisiensi
Melalui:
 Pelaksanaan operasional dan kegiatan
lebih efisien
 Pemberian subsidi yang lebihtepat
sasaran
 Program di setiap K/L sejalandengan
reformasi struktural
 Mendorong peningkatan kualitas
belanja K/L (spending better)
 Mempertajam keterkaitan RKPdengan
kebijakan BPP dan TKDD
Dengan kebijakan BPP
sebagai berikut:
4

5. (Triliun
rupiah)
 Belanja K/L tahun 2022 didesain untuk dapat mengantisipasi adany
ketidakpastian kelanjutan penanganan pandemi covid
 Bel. Non K/L tahun 2022 untuk melaksanakan beberapa kebijakan
strategis, a.l:
 Memenuhi kewajiban Pemerintah
 Penyediaan cadangan untuk keperluan mendesak dan mitigasi
bencana
 Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur
1.265,
4
1.455,
3
1.496,
3
1.832,9
5
1.927,
0
1.938,
3
9,6
15,
0 2,8
22,
5
5,1
0,6
201
7
201
8
201
9
202
0
2021
Outloo
k
2022
RAPB
N
K/L Non K/L Pertumbuhan
(%)
ALOKASI BELANJAPEMERINTAH PUSAT TAHUN2022MENCAPAI Rp1.938,3 T
Meningkat0,6%dari outlook BPP2021
Belanja Pemerintah Pusat, 2017-2022 Rincian Alokasi BPP RAPBN 2022
 Secara rata-rata Bel. Pemerintah Pusat tumbuh 11,1 persen
(2017-2021)
 Bel. Pemerintah Pusat dalam tahun 2020- 2022meningkat
dalam rangka penanganan pandemi Covid-19
 Tahun 2022 masih diliputi ketidakpastian, diperlukan
kebijakan antisipatif untuk mendukung lanjutan penanganan
dampak pandemi Covid-19
5
Uraian
RAPBN
2022
(Rp Triliun)

6. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN DAN ALOKASI BELANJA
PEMERINTAH PUSAT RAPBN 2022
Menurut
Fungsi

7. 7
Perkembangan Alokasi Belanja PemerintahPusat 2017-2022 berdasarkan Fungsi
Alokasimenurut fungsi dipengaruhi oleh prioritas dankebijakan Pemerintah
04.
MendorongperkembanganUMKM,
infrastruktur,transportasi,
digitalisasi& telekomunikasi,
energi,ketahanan pangan
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
2.000,0
2017 2018 2019 2020 Outlook
2021
RAPBN
2022
Perlindungan Sosial
Pendidikan
Agama
Pariwisata
Kesehatan
Perumahan dan Fasilitas
Umum
Perlindungan
Lingkungan Hidup
Ekonomi
Ketertiban Keamanan
Pertahanan
Pelayanan Umum
06. Perumahan & Fasilitas
1. Pelayanan Umum (620,6 T)
Untuk meningkatkan kinerja
pemerintah dalam memberikan
pelayanan kepada publik
2. Pertahanan (134,1 T)
Pengadaan/pemeliharaan/perawatan
/peningkatan sarpras & dukungan
alutsista, Pemenuhan MEF bertahap
03.Ketertiban & Keamanan
(176,7 )
Memperkuatpemberantasan
tindakpidanaumum,narkoba,
terorisme,dan korupsi
05. Perlindungan Lingkungan
Hidup (14,1 T)
Mendukungpencegahan,
penanggulangan,pemulihan
pencemarandankerusakanSDA
danlingkungan hidup
Ekonomi (402,4 T)
Umum (17,0 T)
MeningkatkanaksesMBR
terhadaphunianbaruyanglayak,
aman,danterjangkau
7.Kesehatan (141,0 T)
Mendukungpenanganankesehatan
akibatpandemi Covid-19
8. Pariwisata (3,7 T)
Pengembanganpariwisatadan
ekonomikreatif padaaspek3A
(atraksi,aksesibilitas,& amenitas)
dan2P(promosi&pelaku usaha)
9. Agama (10,6 T)
Penguatanpemahaman&
pengamalannilaiajaranagamayang
substantifsertapraktikberagama
yangmoderat,danberkarakter
toleran.
10.Pendidikan (165,8 T)
Melanjutkanreformasi
pendidikan,danmelanjutkan
programprioritas(PIP
,KIPKuliah,
TPGnon-PNS)
11. Perlinsos (252,3 T)
Memberiperlindunganbagi
masyarakatmiskindanrentan

8. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Belanja
Prioritas
KEBIJAKAN DANALOKASI BELANJA
PEMERINTAH PUSAT RAPBN 2022

9. Anggaran Kesehatan 2022
untuk lanjutan penangananCovid-19, penguatan kualitas kesehatan,danreformasi sistem kesehatan
Arah Kebijakan Anggaran Kesehatan 2022
1 2 3 4
Lanjutan
Penanganan
Covid-19
Reformasi
Sistem
Kesehatan
Percepatan
penurunan
stunting
Kesinambungan
Program JKN
Kemenkes, a.l.
1. Penyediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19
2. Penurunan kematian ibu dan penurunanstunting
3. Pengendalian penyakit (a.l. tuberkulosis, malaria)
4. Pelaksanaan Reformasi Sistem Kesehatan
9
• Transformasi Layanan Primer, a.l: penguatan Puskesmas dan penguatan
promotif preventif
• Transformasi Layanan Rujukan, a.l: penguatan mutu RS, pemenuhan sarpras,
alkes, dan obat
• Transformasi Resiliensi Farmasi dan Alkes, a.l: produksi alkes, bahan baku
obat, obat, dan vaksin dalam negeri
• Transformasi Ketahanan Kesehatan, a.l: surveilans, penguatan sistem
kegawatdaruratan kesehatan
• Transformasi SDM Kesehatan, a.l: pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan
kompetensi
• Transformasi Teknologi Kesehatan, a.l: telemedicine serta digitalisasi layanan
Posyandu, Puskesmas dan RS
BPOM
• Pengawasan premarket dan postmarket obat dan
makanan, a.l: standardisasi, pengujian produk,
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
BKKBN
• Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi(KBKR)
kesehatan di fasilitas
Kemenhan dan Polri
• Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan Kemenhan/Polri
Belanja Non K/L, a.l.
• Jaminan kesehatan untuk PNS/TNI/Polri
• Bantuan iuran JKN peserta PBPU/BP kelas III
• Antisipasi penanganan kesehatan (a.l. vaksinasi, klaim
pasien, insentif nakes)

10. Anggaran Kesehatan 2022Rp255,3 T
untuk lanjutan penangananCovid-19, penguatan kualitas kesehatan,danreformasi sistem kesehatan
Perkembangan Anggaran Kesehatan Pemanfaatan Anggaran Kesehatan 2022
2017 2018 2019
Anggaran Kesehatan 2022*
BPP Rp187,5 T
 Outlook 2021 tumbuh 89,5% dari 2020, utamanya untuk penanganan
pandemi bidang kesehatan
 Anggaran kesehatan 2022 mencakup alokasi penanganan Covid-19 dan
alokasi reguler
 Anggaran kesehatan 2022 reguler tumbuh 11,3% dibandingkan outlook
reguler 2021 dan tumbuh 22,7% dibandingkan 2019, utamanya karena
kenaikan alokasi iuran JKN dan anggaran reformasi sistem kesehatan
*Berpotensi meningkat mengikuti perkembangan penanganan Covid-19
92,2
109,2 113,6
172,3
326,4
255,3
202
0
Outlook
2021
(Rp triliun)
Melalui BPP
Penugasan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal
5.200 orang
Pengujian obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan
60.340 sampel
Penyediaan Makanan Tambahan bagi 126 ribu ibu hamil
kurang energi kronis (KEK) dan 126 ribu balita kurus
Layanan pengendalian penyakit TB 434 layanan
Cakupan peserta PBI-JKN 96,8 juta jiwa
Cakupan lokasi fokus penanganan stunting 514 kab/kota
Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi
dan pembinaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan
(HPK) 8,1 juta keluarga
TKDD
RAPBN
2022
255,3 T
Rp67,7 T
10

11. 216,6
293,8 308,4
498,0 487,8
427,5
2017 2018 2019 2020 2021
Outlook
2022
RAPBN
Anggaran Perlindungan Sosial
Anggaran Perlindungan Sosial Rp427,5 T
Untuk memberikanperlindungan kepadamasyarakat,mempercepat penurunankemiskinan, meningkatkan kesejahteraan,danpembangunan SDMjangkapanjang
1. Tahun 2020 meningkat signifikan untuk mendukung
penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
klaster Perlinsos
2. Anggaran Perlinsos tahun 2022 berpotensi meningkat seiring
dengan penanganan dampak Pandemi Covid-19 dalam
pelaksanaan APBN 2022
1. Melanjutkan Penyempurnaan DTKS dan menyinergikan
dengan berbagai data terkait
2. Mendukung Reformasi Perlinsos secara bertahap dan
terukur
• Integrasi sasaran dan manfaat PKH dan PIP
• Integrasi Program Asistensi Lansia dan Asistensi
Penyandang Disabilitas Berat dengan Komponen Lansia
dan Disabilitas di PKH
• Mengarahkan pelaksanaan subsidi energi berbasis DTKS
3. Mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi
pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan
4. Peningkatan kualitas implementasi program perlinsos
dan pengembangan skema perlinsos adaptif
5. Melanjutkan Program Perlinsos melalui Bantuan Sosial
dan Subsidi
Kebijakan Anggaran Perlinsos 2022
BPP Rp400,3 T TKDD Rp27,2 T
Anggaran Perlinsos 2022 dialokasikan melalui:
Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial
11

12. 1. Kementerian Sosial, a.l. :
Melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis untuk mendukung
upaya pemulihan ekonomi, yaitu bantuan tunai bersyarat/ PKH
dan bantuan pangan melalui program Kartu Sembako
2. Kemendikbudristek dan Kemenag
Melanjutkan perlinsos untuk untuk siswa dan mahasiswa dari
keluarga miskin dan rentan melalui PIPdan KIP Kuliah
3. Kementerian Kesehatan
Melanjutkan perlinsos berupa bantuan iuran JKN bagi peserta
segmen PBI serta PBPU dan BP (kelas III)
4. Melalui Non K/L
 Transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi
berbasis penerima manfaat secara bertahap danterukur
 Mendukung perlinsos untuk tenaga kerja melalui Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Program Kartu Prakerja
 pengalokasian anggaran penanggulangan bencana untuk
kecepatan respon penanganan keadaan darurat bencana,
serta dukungan pemulihan pascabencana
Rencana Strategis a.l. :
60+
tahun
1,1 juta
jiwa
Perlinsos
Lansia
• PKH Lansia
• Asistensi
Lansia
Terlantar
Rp2,7
T
7-18 tahun
32,6 juta jiwa
Perlinsos Usia
Sekolah
0-6 tahun
3,0 juta
jiwa
Perlinsos Ibu
Hamil
dan balita
• PKH Anak Usia
• PIP Ibu Hamil
Rp9,2 T
19-59 tahun
25,4 juta
jiwa
Perlinsos
Usia
Produktif
• Kartu
Prakerja
• KIP Kuliah
• Jaminan
Kehilanga
n
Pekerjaan
• Subsidi KUR
• Subsidi
Perumaha
n
Rp54,9
T
Anggaran Perlinsos Tahun 2022
• PKH SD, SMP,
SMA
• PIP SD, SMP,
SMA
Rp27,7
T
Perlinsos
untuk seluruh
usia
±161,7 juta
jiwa
Rp333,0
T
Perlinsos Usia
Sekolah
• Kartu Sembako
• Subsidi Listrik
• Subsidi LPG
• BLT Desa
• Bantuan Iuran PBI, PBPU
dan BP Kelas 3
• Cadangan Bencana
• ASPDB/Bantuan
Disabilitas
Anggaran untukMendukung Perlinsos Sepanjang Hayatdan Adaptif
Melaksanakan Program yang Menjangkau Setiap Kelompok Usia
1
2
3
4
5
Rp427,5 T,a.l:
12

13. Catatan: Program Perlinsos juga termasuk Program PIP, KIP Kuliah (Anggaran Pendidikan) dan Bantuan iuran PBI JKN
(Anggaran Kesehatan)
2022
2021
2020
2019
Kartu Sembako
18,8 jt KPM
18,8 jt KPM
19,1 jt KPM
15,0 jt KPM
PKH
10,0 jt KPM
10,0 jt KPM
10,0 jt KPM
9,8 jt KPM
Subsidi KUR dan Non KUR
7,0 juta debitur
17,8 jutadebitur
17,3 jutadebitur
4,1 juta debitur
Kartu Prakerja
2,9 jt peserta
5,6 jt peserta
5,6 jt peserta
Subsidi LPG
8,0 juta MetrikTon
7.5 juta Metrik Ton
7.1 juta Metrik Ton
6,8 juta Metrik Ton
Subsidi Listrik
37,9 jutapelanggan
38,3 jutapelanggan
37,0 jutapelanggan
58,4 jutapelanggan
Transformasi
Subsidi Energi
berbasis DTKS
dilaksanakan
bertahap
PEMANFAATANANGGARAN PERLINSOS 2019-2022
Capaian dan Target Output Prioritas, a.l:
13

14. 1
Tantangandan Kebijakan Anggaran Pendidikan 2022
 Peningkatan sinergi antara pemerintahpusat,
pemerintah daerah, antar K/L
 Penguatan penyelenggaraan PAUD
 Peningkatan kompetensi & profesionalismeguru
 Meningkatkan perhatian kepada guru honorer
 Penguatan pendidikan karakter bangsa
 Penguatan literasi
 Penguatan dukungan penyelenggaraan pendidikan
agama
 Pemerataan kualitas sarana dan prasarana
pendidikan dengan mempercepat rehabilitasi
sarana dan prasarana
 Peningkatan fasilitas infrastruktur di daerah yang
belum terjangkau fasilitas internet
 Tingkat partisipasi PAUD yang masih
harus ditingkatkan
 Indikator Human Capital Index (HCI)
yang belum optimal
 Skor PISAyang tidak meningkat
signifikan
 Ketimpangan akses pendidikan terutama
pendidikan menengah ke atas
 Ketersediaan sarpras pendidikan yang
belum merata
 Mismatch pendidikan dengan kebutuhan
industri
 Penguatan pendidikan vokasi antara lain melalui
perbaikan kurikulum, standardisasi mutu,
pengembangan riset & inovasi, dukungan
operasional pendidikan vokasi
 Penguatan investasi Pemerintah di bidang
pendidikan
Tantangan Pendidikan Kebijakan Anggaran Pendidikan
Kualitas
SDM
Sarpras
Pendidikan
Mismatch
Pendidikan

15. Anggaran Pendidikan 2022Rp541,7 T
Bidikmisi/ KIP Kuliah (650,6 rb mahasiswa)
 Kemendikbudristek
 Kemenag
: 594,5 rb mahasiswa
: 56,1 rb mahasiswa
Program Indonesia Pintar (20,2 jt siswa)
 Kemendikbudristek
 Kemenag
: 17,93 jt siswa
: 2,3 jt siswa
Bantuan Operasional Sekolah
 Kemenag : 8,8 jt siswa
Beasiswa (LPDP)
 Baru
 On going
: 8.600 mahasiswa
: 20.090 mahasiswa
299,
2
10,
5
15,
0
6,0
406,
1
431,
7
460,
3
258,0 272,2
137,6 144,5 155,2
2017 2018 2019
473,7
66,4 69,5
18,0
281,4 297,7 290,5
174,2 176,2 181,7
2020 2021
Outlook
2022
RAPBN
540,
3
541,
7
9,5
6,
3
6,
6
2,
9
14,0
6
0,
3
(triliun
rupiah)
BPP Rp181,7 T TKDD Rp290,5 T
Melalui BPP TKDD Pembiayaan Pertumbuhan (%)
Anggaran Pendidikan 2022 dialokasikan melalui:
Pembiayaan Rp69,5 T
1. Kemendikbudristek
Meningkatkan kualitas SDM dan inovasi berupa
peningkatan APK, peningkatan mutu pendidik,
peningkatan bidang vokasi dari level dikmen hingga Dikti
2. Kemenag
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan umum
berciri agama, meningkatkan relevansi pendidikan
dengan kebutuhan masyarakat dan daya saing lembaga
pendidikan tinggi keagamaan
3. Kemenkes
Peningkatan kompetensi dan pelatihan SDM Kesehatan
Untuk meningkatkankualitas SDMIndonesia sebagaimodalutamapembangunan nasional
Perkembangan Anggaran Pendidikan Rencana Strategis 2022, a.l.:
Output
Anggaran
Pendidikan
2022, a.l.:
15

16. Pembangunan Infrastruktur (1)
Memenuhi ketersediaan layanan dasar, peningkatan produktivitas dan mendukung penyelesaian Proyek Prioritas dan Strategis
Kebijakan Tahun 2022
1. Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur yang
tertunda akibat pandemi
2. Prioritas pembangunan terhadap output strategis yang
mendukung pemulihan ekonomi.
3. Penguatan sinkronisasi/integrasi pendanaan antara
K/L, Pemda, dan BUMN/BLU/Swasta
Pemanfaatan Anggaran infrastruktur TA 2022 melalui
BPP dilaksanakan oleh beberapa K/L, antara lain :
1. KemenPUPR
Pembangunan, optimalisasi, dan rehabilitasi infrastruktur layanan dasar, konektivitas, Sumber Daya Air, dan perumahan meliputi :
 Pembangunan 205 km Jalan baru
 Pembangunan 8.244 m jembatan baru
 Pembangunan 3.501 unit Rumah Susun baru
 Pembangunan 2.250 unit Rumah Khusus baru
 Optimalisasi SPAM sebanyak 12.025 SR
 Pembangunan 37 bendungan (4 baru, 33 lanjutan)
 Pembangunan dan rehabilitasi sebesar 5.000 dan 100 rb Ha jaringan irigasi
Anggaran Infrastruktur sebesar Rp384,8 T
BPP Rp170,4 T TKDD Rp119,2 T
Pembiayaan Rp95,2 T
16

17. 1
17
7
Pembangunan Infrastruktur (2)
Memenuhi ketersediaan layanandasar,peningkatan produktivitas danmendukungpenyelesaian Proyek Prioritas dan Strategis
Pemanfaatan Anggaran infrastruktur TA 2022 melalui
BPP dilaksanakan oleh beberapa K/L, antara lain :
3. KemenKominfo
Melanjutkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi
dan digital khususnya di wilayah 3T, meliputi :
 Pembangunan 2.344 BTS baru
 Penyediaan akses internet di 9.463 titik
 Penyediaan kapasitas satelit sebesar 25 Gbps
2. Kemenhub
Pemenuhan infrastruktur konektivitas dan peningkatan
layanan transportasi, meliputi :
 Pembangunan 6.624 km’sp jalur KA
 Pembangunan 6 Bandara baru
 Pembangunan 3 Lokasi pelabuhan penyeberangan
baru
4. KemenESDM
Melanjutkan pemenuhan infrastruktur energi,
meliputi :
 Pembangunan 10.000 SRJargas Bumi RT
 Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi
Tahap I segmen Semarang-Batang 91 km
(dari total ruas Cirebon-Semarang 237 km)
 Pembangunan PLTS Rooftop dengan kapasitas
2,52 MWp
5. BPKPB & PB Batam
Melaksanakan pengembangan infrastruktur di
bidang perdagangan, perhubungan, dan logistik
melalui : Penataan dan Revitalisasi 1 unit
Container Yard pada Pelabuhan Bongkar Muat
Batu Ampar, dan Pembangunan Terminal Kargo
Bandara Hang Nadim sebanyak 1 unit.

18. 1. Palapa RingBarat (Rp1,2triliun)
2. Palapa RingTengah (Rp1,3triliun)
3. Palapa RingTimur (Rp5,1 triliun)
4. Satelit Multifungsi (Rp6,4 triliun)
1. Preservasi JalanLintas Timur
Provinsi SumateraSelatan(Rp950
miliar)
2. Preservasi JalanLintas Timur
Provinsi Riau(Rp530miliar)
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi
Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)/Proving
Ground Bekasi(Rp1,7triliun)
KeretaApi Makassar-
Parepare(Rp1,0triliun)
KementerianKomunikasi dan Informatika
Kementerian Perhubungan
KementerianPekerjaanUmumdan
Perumahan Rakyat
Keterlibatan Swasta/BUMN dalam pembangunan Infrastruktur terus didorong
melalui KPBU – AP, dengan potensi nilai estimasi proyek Rp24,48 T tahun 2022
Keterangan:
• Nilai tersebut merupakan nilai capex atau estimasi nilai proyek
• Terdapat12 proyek denganpotensi nilai proyek sebesarRp24,48 triliun
Unit PelaksanaPenimbanganKendaraan
Bermotor (UPPKB)SumateradanJawa
(Rp300 miliar)
KawasanIndustri Teluk
Bintuni (Rp2,7 triliun)
Kementerian Perindustrian
RusunawaCisaranten Bina Harapan
Bandung(Rp1,3 triliun)
Penggantian Jembatan
Callender-Hamilton(Rp2,3
triliun)
18

19. PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI
mendorongpercepatan penyediaaninfrastruktur TIKdanpercepatan transformasi digital nasional
Arah Kebijakan TIK 2022
1. Membangun dan Mengembangkan infrastruktur TIK untuk
pemerataan akses dan konektivitas broadband di seluruh
wilayah Indonesia.
2. Mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan
pemerintahan, serta mempersiapkan ekosistem digital dan
SDM talenta digital.
3. Pembangunan Pusat Data Nasional dan Implementasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Peningkatan pengembangan SDM dalam Industri TIK.
Kemenkominfo, a.l. untuk:
1. Penyediaan Base Tranceiver Station (BTS) sebanyak
2.344 lokasi di wilayah 3T
2. Penyediaan akses internet di 9.463 lokasi layanan
publik
3. Literasi Digital 5,5 juta orang
4. Pembangunan Pusat Data Nasional
5. Utilisasi Palapa Ring
Anggaran TIK akan dimanfaatkan a.luntuk
(SI) Data Keluarga, SI Manajemen RS, SI Public Safety
Center 119
Anggaran
Pembangunan TIK
BPPRp24,0 T
27,4 T
TKDD Rp3,4 T
Kemenkeu, a.l. untuk pengembangan Smart Data Center
Kemenkeu
LPP TVRI, a.l. untuk Sarana Prasarana Infrastruktur,
Peralatan Produksi dan Teknologi Penyiaran TV
Kemensos, a.l. untuk Penyempurnaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS)
TKDD a.l. untuk Telemedicine dan telekonsultasi, Sistem Informasi
19

20. KKP, diarahkan untuk:
Peningkatan komoditas perikanan, pengelolaan ruang laut, penguatan
daya saing produk perikanan, dan penguatan SDM.
Manfaatnya a.l. :
 Bantuan 75 unit kapal perikanan;
 Bantuan 1.000 unit alat penangkap ikan ramah lingkungan
Kemen PUPR, diarahkan untuk:
Pelaksanaan pembangunan, dan rehabilitasi infrastruktur pangan
Manfaatnya a.l.:
 Jaringan irigasi  Pembangunan seluas 5 ribu ha dan
Rehabilitasi 100 ribu ha
 Pembangunan bendungan lanjutan 33 unit dan baru 4 unit
Subsidi Pupuk dukungan pada petani secara tepat sasaran
Kementan, diarahkan untuk:
 Peningkatan produksi komoditas prioritas, pengembangan
diversifikasi pangan lokal,
 Penguatan rantai pasok dan logistik pangan,
 Penguatan food estate dan korporasi petani, pengembangan
smart farming/digitalisasi pertanian (e-agriculture)
 Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor pertanian.
Manfaatnya a.l.:
 Produksi Padi 55,20 juta ton
 Produksi Jagung 20,10 juta ton
 Produksi Daging Sapi dan Kerbau (karkas) 0,44 juta ton
Pemanfaatan Anggaran Ketahanan Pangan 2022 melalui BPP, antara lain :
Ketahanan Pangan
Mendorong Peningkatan Produksi Komoditas Pangan dan Revitalisasi Sistem Ketahanan Pangan
Arah Kebijakan Anggaran Ketahanan Pangan
1. Peningkatan keterjangkauan dan kecukupanpangan
2. Peningkatan produktivitas dan pendapatan petanidan
nelayan
3. Perbaikan iklim usaha dan daya saing dan penguatan
sistem pangan berkelanjutan
4. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food
Estate)
Anggaran
Ketahanan Pangan
BPPRp70,5 T
Rp76,9 T
TKDD Rp6,4 T
20

21. Pembangunan Pariwisata 2022
Mendorong pemulihan sektor pariwisata dan pengembangan destinasi wisata prioritas
Kemenparekraf a.l:
• Promosi pariwisata, konferensi, dan event 156 kegiatan
• Pendidikan tinggi vokasi pariwisata 10.816 mahasiswa
• Sertifikasi profesi dan SDM pariwisata & ekonomi kreatif
6.415 orang
Kemen PUPR a.l: pembangunan jembatan 158,5 meter di
destinasi wisata super prioritas
Anggaran pariwisata akan dimanfaatkan a.l untuk
Anggaran
Pembangunan Pariwisata
BPPRp6,5 T TKDD Rp2,8 T
Kebijakan pembangunan pariwisata
1. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada aspek 3 A
(Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas) dan 2 P (Promosi dan
Partisipasi Pelaku Usaha Swasta)
2. Percepatan pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super
Prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan
Likupang
3. Peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan EkonomiKreatif
4. Pemulihan pasar pariwisata dan Rebranding Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif menuju pasar pariwisata yang tangguh (resilient)
dan berkelanjutan (sustainable).
Kemenhub a.l: Pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan
laut di 6 destinasi wisata
Kemen LHK a.l Pengembangan taman nasional & taman wisata
alam 18 lokasi
Rp9,2 T
21

22. Dukungan atas Lembaga Hankamdan Penegak Hukum
diberikan untuk peningkatan stabilitas nasionaldalampelaksanaanpembangunandanpemulihan ekonomi
(triliun rupiah)
Kemenhan
22
POLRI
Kejaksaan
RI
Mahkamah
Agung
KPK
133,9
111,0
10,1
11,8
1,3
 pemenuhan, modernisasi, dan
perawatan alustista
 memelihara kestabilan
pertahanan mendorong
pemulihan ekonomi
 memperkuat stabilitas
Polhukhankam mendorong
pemulihan ekonomi
 pemenuhan sarpras dan
almatsus
 peningkatan profesionalisme
SDM
 peningkatan fungsi SPPT TI
 pengembangan prosedur
beracara elektronik di
pengadilan (e-court)
 Penanganan/penyelesaian
pemulihan aset terkait tindak
pidana
 pembangunan ruang
pemantauan serangan siber,
dan pusat data SOC
 monitoring implementasi
Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi
 Pemulihan Aset Tindak Pidana
Korupsi
 Survey Penilaian Integritas

23. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Belanja
K/L
KEBIJAKAN DANALOKASI BELANJA
PEMERINTAH PUSAT RAPBN 2022

24. BELANJA K/L TAHUN2022MENCAPAI Rp940,6 T
Kebijakan umum belanja K/L:
Meningkatkan kualitas belanja yang lebih
efisien, efektif, produktif dan bermanfaat nyata
bagi perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat
Mendukung pelaksanaan reformasi
struktural di bidang pembangunan sumber
daya manusia khususnya di bidang pendidikan,
kesehatan, dan perlindungan sosial
Menyelesaikan pembangunan infrastruktur
strategis yang terkait dengan pelayanan dasar
dan mendukung produktivitas
Mendukung reformasi birokrasi dalam
rangka pelayanan publik
untuk mendukung PemulihanEkonomidanReformasiStruktural
Perkembangan Belanja K/L:
765,
1
846,
5
873,
4
1.059,
6
1.059,
4 940,
6
80
0
1.00
0
(Triliun
Rupiah)
1.200
600
400
200
0
2017 2018 2019 2020 Outlook 2021 RAPBN
2022
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bansos
 Peningkatan Belanja K/L pada tahun 2020 – 2021 sejalan
dengan upaya untuk penanganan covid-19 dan
pemulihan ekonomi
 Penurunan alokasi Belanja K/L pada tahun 2022, sejalan
dengan upaya konsolidasi fiskal dan penerapan new
baseline new protocol
24

25. Belanja K/Ldiarahkan untukmendukung upayapemulihan sosial-ekonomi
dan penguatan reformasi...(1)
Belanja Bantuan Sosial K/Luntuk
mendukung perlindungan
kepada masyarakat dan
pemulihan social-ekonomi
Melanjutkan penyaluran bansos reguler seperti PKH,
Kartu Sembako, KIP Kuliah, dan bantuan premi PBI
JKN, dll;
Mendukung pelaksanaan reformasi perlindungan
sosial
Meningkatkan kualitas implementasi program bansos
Melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara
reguler dan mendorong pembangunan sistem yang
terintegrasi antara DTKS, Dukcapil, dan data terkait
lainnya;
Rp141,5T
Belanja Pegawai K/L untuk
mendorong produktivitas dan
kinerja SDM Aparatur
Rp266,4T
Mendukung peningkatan profesionalisme,
integritas, dan produktivitas pegawai dalam
memberikan pelayanan publik
Pengendalian belanja dengan tetap
mempertahankan daya beli dan konsumsi
aparatur negara, termasuk kebijakan pemberian
THR dan Gaji 13 sebagaimana tahun 2021
Melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi
dalam rangka peningkatan layanan kepada
masyarakat
Peningkatan efisiensi belanja pegawai, seiring
dengan kebijakan digitalisasi
25

26. Belanja K/L diarahkan untukmendukungupayapemulihansosial-ekonomi
dan penguatan reformasi...(2)
Penajaman belanja barang dan
melanjutkan efisiensi, a.l :
Dukungan belanja modal untuk
digitalisasi dan pemulihan
ekonomi, a.l.:
Mendukung pendanaan program prioritas
dan strategis untuk pelayanan dasar dan
meningkatkan produktivitas, yang
dilakukan secara selektif
Mendukung agenda digitalisasi dan sektor
strategis yang mempercepat pemulihan
ekonomi
Pengembangan infrastruktur dasar pada
kawasan perbatasan, tertinggal, terluar,
dan terdepan (3T) serta pada
permukiman kumuh perkotaan
Rp196,6 T Rp336,0 T
• Melanjutkan upaya efisiensi belanja
barang operasional dan belanja non
prioritas sejalan dengan pola kerja baru
dan optimalisasi pemanfaatan IT;
• Penyediaan belanja pemeliharaan untuk
menjaga nilai aset dengan efisien;
• Efisiensi belanja barang diserahkan
kepada Pemda/Masyarakat (lebih fokus
dan sinergi dengan pendanaan lainnya).
26

27. Belanja K/LRAPBN TA2022...(1)
27
(triliun
rupiah)
2019 2020 2021 2022
LKPP LKPP Outlook RAPBN
0,9 0,7 0,7 0,7
4,7 4,8 5,1 5,6
3,7 3,4 3,4 3,7
8,9 9,4 10,3 11,8
6,8 6,9 8,0 10,1
2,4 2,0 1,7 1,9
3,3 2,7 2,7 3,0
7,7 7,1 7,5 8,0
115,4 136,9 118,2 133,9
13,8 12,4 14,9 17,5
39,5 62,1 56,8 43,0
19,4 15,2 15,8 14,5
3,4 2,0 3,0 2,6
4,8 5,9 4,7 5,0
39,7 34,7 32,9 32,9
36,5 79,1 78,2 73,0
67,3 102,2 176,0 96,1
63,9 68,0 66,0 66,5
5,3 34,2 3,9 5,4
57,7 130,3 106,0 78,3
8,8 7,2 7,4 7,1
5,1 4,8 4,0 6,1
2019 2020 2021 2022
LKPP LKPP Outlook RAPBN
100,6 100,8 130,5 100,6
0,3 0,3 0,2 0,3
0,4 0,4 0,4 0,4
0,3 0,2 0,2 0,2
3,6 3,4 2,9 3,8
0,2 0,3 0,2 0,2
45,5 1,8 1,1 1,0
0,9 29,3 15,9 1,4
0,5 0,2 0,2 0,3
0,3 0,2 0,2 0,3
5,5 8,3 8,5 10,5
2,3 1,0 1,4 0,6
0,05 0,05 0,05 0,05
5,0 4,3 3,9 4,7
1,6 1,1 1,1 1,4
8,5 6,9 7,1 8,0
0,7 0,4 0,5 0,7
6,5 7,9 17,7 21,8
98,2 100,4 96,9 111,0
2,0 1,5 1,7 2,2
0,2 0,2 0,2 0,2
0,6 0,5 0,8 0,7
No.
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAG
A
1 MPR
2 DPR
3 BPK
4 MA
5 KEJAKSAAN RI
6 SETNEG
7 KEMENDAGRI
8 KEMENLU
9 KEMENHAN
10 KEMENKUMHAM
11 KEMENKEU
12 KEMENTAN
13 KEMENPERIN
14 KEMEN ESDM
15 KEMENHUB
16 KEMENDIKBUDRIST
EK
17 KEMENKES
18 KEMENAG
19 KEMEN NAKER
20 KEMENSOS
21 KEMEN LHK
22 KKP
No.
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAG
A
23 KEMEN PUPR
24 MENKO BID POLHUKAM
25 MENKO BID
PEREKONOMIAN
26 MENKO BID PMK
27 KEMENPAREKRAF
28 KEMEN BUMN
29 KEMENRISTEK/BRIN
30 KEMEN KUKM
31 KEMEN PP DAN PA
32 KEMEN PAN RB
33 BIN
34 BSSN
35 WANTANAS
36 BPS
37 KEMEN PPN/BAPPENAS
38 KEMEN ATR/BPN
39 PERPUSNAS
40 KEMEN KOMINFO
41 POLRI
42 BADAN POM
43 LEMHANAS
44 BKPM

28. Belanja K/LRAPBN TA2022...(2)
28
(triliun
rupiah)
2019 2020 2021 2022
LKPP LKPP Outlook RAPBN
1,5 1,6 1,3 1,8
5,2 2,5 3,0 3,1
3,5 2,9 2,7 3,9
0,1 0,1 0,1 0,1
2,4 2,1 2,6 3,1
17,4 11,2 1,7 2,5
0,5 0,2 0,3 0,3
0,2 0,2 0,2 0,2
1,4 1,2 1,5 1,8
1,0 0,6 0,7 0,8
1,6 1,4 1,3 1,6
0,8 0,5 0,6 0,8
0,7 0,4 0,4 0,5
0,2 0,2 0,2 0,2
0,2 0,1 0,1 0,1
0,3 0,3 0,3 0,3
0,3 0,2 0,2 0,3
0,6 0,6 0,5 0,6
1,6 1,5 1,6 1,7
3,2 3,2 3,0 2,4
2,1 1,1 1,7 1,9
0,9 0,9 1,0 1,3
2019 2020 2021 2022
LKPP LKPP Outlook RAPBN
1,0 0,9 1,0 1,0
0,1 0,1 0,1 0,2
8,1 11,8 4,2 1,1
0,3 0,3 0,3 0,3
0,2 0,1 0,1 0,2
2,0 1,5 1,8 2,0
0,1 0,1 0,1 0,1
0,2 0,1 0,02 -
0,2 0,1 0,2 0,2
0,2 0,2 0,2 0,2
1,6 1,7 2,0 2,3
0,6 0,4 0,4 0,5
0,4 0,2 0,3 0,3
6,4 4,6 1,3 2,0
0,9 0,9 1,3 1,0
1,0 1,2 1,2 1,5
0,2 0,1 0,02 0,1
0,4 0,5 0,4 0,4
0,3 0,2 0,3 0,3
0,1 0,1 0,1 0,2
- - 0,1 0,2
873,4 1.059,6 1.059,4 940,6
No.
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAG
A
No.
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAG
A
45 BNN
46 KEMEN DESA, PDT,
TRANS
47 BKKBN
48 KOMNAS HAM
49 BMKG
50 KPU
51 MK RI
52 PPATK
53 LIPI
54 BATAN
55 BPPT
56 LAPAN
57 BIG
58 BSN
59 BAPETEN
60 LAN
61 ARSIP NASIONAL
62 BKN
63 BPKP
64 KEMENDAG
65 KEMENPORA
66 KPK
67 DPD
68 KY RI
69 BNPB
70 BP2MI
71 LKPP
72 BASARNAS
73 KPPU
74 BPWS
75 OMBUDSMAN RI
76 BNPP
77 BPKPB BAT AM
78 BNPT
79 SETKAB
80 BAW ASLU
81 LPP RRI
82 LPP TVRI
83 BPKPB SABANG
84 BAKAMLA
85 MENKO BID
KEMARIT IMAN DAN
INVESTASI
86 BPIP
87 LPSK
JUMLA
H

29. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
2. PENYUSUNAN RKA-K/LTA2022

30. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENYESUAIAN DAN PENALAAHAN RKA-K/L TA 2022
BERDASARKAN PAGU ALOKASI ANGGARAN
30

31. Penyesuaian dan Penalaahan RKA-K/L TA 2022
Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran ... (1)
31
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6056);
g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
h. Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
1. Penyesuaian RKA-K/L agar memperhatikan :

32. 32
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran;
k. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
l. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan;
o. Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam Rangka
Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang APBN TA 2022;
p. Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penundaan/Moratorium
Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga;
q. Surat Menteri Keuangan Nomor S-20/MK.7/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Rekomendasi Menteri Keuangan
tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah dalam rangka Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2022;
r. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Penyesuaian dan Penalaahan RKA-K/L TA 2022
Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran ... (2)

33. Penyesuaian dan Penalaahan RKA-K/L TA 2022
Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran ... (3)
33
2. Pemutakhiran Renja K/L TA 2022 sesuai dengan hasil pembahasan dengan Komisi DPR mitra
K/L terkait yang dituangkan dalam Aplikasi KRISNA
3. Penyesuaian RKA-K/L TA 2022, telah memperhitungkan antara lain:
a. Kelanjutan kegiatan vaksinasi dan reformasi sistem kesehatan nasional;
b. Kelanjutan program bantuan sosial, antara lain Kartu Sembako, PBI JKN, dan KIP Kuliah serta mendukung reformasi
perlindungan sosial secara bertahap dan terukur;
c. Pendanaan proyek multiyears dan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN);
d. Anggaran untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13;
e. Anggaran untuk penyelesaian kegiatan/proyek yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2021, secara selektif;
f. Anggaran untuk membiayai seluruh belanja penyelenggaraan program/kegiatan prioritas sampai dengan proyek
prioritas TA 2022;
g. Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan;
h. Anggaran untuk Rupiah Murni Pendamping;
i. Alokasi yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
j. Alokasi yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri;
k. Alokasi yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak/BLU;
l. Alokasi yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara;
m. Pelaksanaan proyek dengan skema KPBU-AP.

34. Penyesuaian dan Penalaahan RKA-K/L TA 2022
Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran ... (4)
34
4. Secara khusus terkait Prioritas Nasional, Program Prioritas 2022 dan Proyek Prioritas Strategis
(Major Project), Kementerian/Lembaga mempersiapkan pelaksanaannya serta memastikan
pencantumannya dalam RKA-K/L TA 2022. Apabila terdapat perubahan, dilakukan setelah
mendapat persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan
Kementerian Keuangan, serta perubahan/penyesuaiannya dicantumkan pada Catatan Hasil
Penelaahan.
5. Alokasi belanja operasional pegawai yang dicantumkan dalam Pagu Alokasi Anggaran TA 2022
adalah angka minimal yang harus dipenuhi.
6. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan adalah bagian dari anggaran
pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan 5 persen sehingga penuangannya ke dalam
RKA-K/L harus sesuai.
7. Untuk kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri
mengacu pada asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
8. RKA-K/L TA 2022 yang telah disesuaikan terlebih dahulu diteliti oleh Sekretariat Jenderal/
Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L dan direviu oleh
Aparat Pengawas Internal Kementerian/Lembaga untuk memastikan telah sesuai dengan
kaidah penganggaran.

35. Penyesuaian dan Penalaahan RKA-K/L TA 2022
Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran ... (5)
35
9. RKA-K/L TA 2022 yang disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran
dan Menteri PPN/Kepala Bappenas c.q. Deputi Pendanaan Pembangunan adalah RKA-K/L yang
telah:
a. Disetujui oleh Komisi terkait di DPR RI;
b. Direviu oleh Aparat Pengawas Internal Kementerian Negara/Lembaga;
c. Dilakukan pemutakhiran Renja K/L sesuai dengan hasil pembahasan dengan Komisi DPR mitra K/L terkait yang
dituangkan dalam Aplikasi KRISNA;
d. Dilengkapi dengan data pendukung, sebagai berikut:
1) Surat pengantar RKA-K/L yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
2) Daftar rincian pagu alokasi per satker/eselon I;
3) RKA Satker;
4) Lembar persetujuan komisi terkait di DPR.
10. Dalam hal RKA-K/L belum mendapatkan persetujuan Komisi terkait di DPR-RI, pengalokasiannya
ke dalam RKA-K/L adalah sebagai berikut:
a. Apabila telah dirinci ke dalam program, kegiatan, rincian output dan satker, maka dalam RKA-K/L dicantumkan
dalam Halaman IV.A DIPA, atau;
b. Apabila belum dirinci ke dalam program, kegiatan, rincian output, satker, dan masih dialokasikan secara terpusat
dan/atau belum ada peruntukannya, maka dalam RKA-K/L dicantumkan sebagai output cadangan dalam Halaman
IV.A DIPA;
kecuali anggaran untuk belanja operasional pegawai dan operasional barang.

36. Penyesuaian dan Penalaahan RKA-K/L TA 2022
Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran ... (6)
36
11. Seluruh proses penelaahan RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan
Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan secara online melalui Aplikasi yang dibangun oleh
Kementerian Keuangan. Untuk mendukung percepatan proses penelaahan dapat
menggunakan media teleconference (Zoom, Google Meeting, Cisco WebEx, dll) sesuai SOP
dan jadwal penelaahan yang telah ditetapkan.
12. Petugas penelaah dari Kementerian/Lembaga yang melakukan penelaahan adalah pejabat/
pegawai yang mendapatkan penugasan dari Kementerian/Lembaga(berdasarkan surat tugas
yang ditetapkan).

37. Penyusunan dan Penyelesaian KPJM Berdasarkan RKA-K/L TA 2022
37
1. Penyusunan Prakiraan Maju TA 2023 s.d. 2025 dilakukan melalui Aplikasi SAKTI dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
a. K/L melakukan update status data RKA-K/L hasil Penelaahan Pagu Anggaran ke Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 ke
dalam Aplikasi SAKTI disertai dengan Surat Tugas untuk membuka forum penelaahan online;
b. Setelah status Data RKA-K/L menjadi Pagu Alokasi Anggaran dan dilakukan penelahaan RKA-K/L, dan berdasarkan
hasil penelaahan, K/L melakukan penyusunan Prakiraan Maju melalui menu KPJM pada Aplikasi SAKTI;
c. Dalam Penyusunan KPJM, dilakukan proses validasi dan grouping data RKA-K/L TA 2022 dan penyusunan Prakiraan
Maju TA 2023 s.d. 2025 untuk kemudian disesuaikan dengan data parameter ekonomi (kinerja realisasi, inflasi,
accress, dan kurs), dan penyesuaian kebijakan berhenti/berlanjut, atau perubahan volume/target.
2. Penelaahan KPJM dilakukan bersamaan dengan penelaahan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran
secara online dalam Aplikasi SAKTI untuk penyusunan Lampiran Peraturan Presiden tentang
Rincian APBN TA 2022.

38. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
HAL-HAL KHUSUS DALAM PENYUSUNAN
RKA-K/L TA 2022
38

39. Hal-hal Khusus Dalam Penyusunan RKA-K/L TA 2022 ... (1)
39
1. Dalam rangka penguatan implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
(RSPP), Kementerian/Lembaga agar terus melakukan penyempurnaan rumusan informasi
kinerja sesuai pedoman penerapan RSPP dalam penyusunan RKA-K/L TA 2022.
2. Prioritas Nasional dan rinciannya termasuk Proyek Prioritas Strategis (Major Projects),
Kementerian/Lembaga mempersiapkan pelaksanaannya serta memastikan pencantumannya
dalam Renja K/L dan RKA-K/L TA 2022. Apabila terdapat perubahan Prioritas Nasional dan
rinciannya termasuk Proyek Prioritas Strategis (Major Strategies), perubahan tersebut
dilakukan dengan persetujuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
dan Kementerian Keuangan.
3. Memastikan agar pengalokasian anggaran lebih berkualitas (spending better), antara lain
melalui:
a. Fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (result based);
b. Efisiensi belanja non-prioritas pusat dan daerah, melalui: 1) Penajaman belanja barang (operasional, perjalanan
dinas, paket meeting, dan honor); 2) Belanja modal antara lain fokus untuk mendukung transformasi ekonomi (TIK,
konektivitas, energi dan pangan), pembatasan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas; serta 3)
Penajaman belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/Pemda.
c. Antisipasi terhadap ketidakpastian: program jaring pengaman sosial yang adaptative (automatic stabilizer);
d. Efektivitas bantuan sosial dan subsidi (penyempurnaan data, integrasi program, serta transformasi subsidi ke
bantuan sosial).

40. Hal-hal Khusus Dalam Penyusunan RKA-K/L TA 2022 ... (2)
40
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran,
pada proses penelaahan RKA-K/L, Direktorat Jenderal Anggaran dapat melibatkan:
a. Unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara;
b. Unit pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
c. Unit pada Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN.

41. Jadwal Penelaahan RKA-K/L TA 2022, Perpres Rincian APBN TA 2022,
dan Pengesahan DIPA K/L TA 2022 (tentative)
41
No Uraian
Sept Oktober November Desember
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka persetujuan RUU APBN TA
2022
2 Penyampaian Surat MK tentang Pagu Alokasi Anggaran TA 2022
berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI
3 Penyampaian RKA-K/L TA 2022 oleh K/L kepada Kemenkeu dan
Bappenas
4 Penelaahan RKA-K/L TA 2022 oleh K/L, Kemenkeu dan Bappenas
5 Penyusunan Rancangan Perpres Rincian APBN TA 2022
6 Penetapan Perpres Rincian APBN TA 2022 oleh Presiden
7 Penyusunan & Pengesahan DIPA TA 2022
8 Pencetakan DIPA TA 2022
9 Penyerahan DIPA TA 2022 oleh Presiden
10 Pendistribusian DIPA TA 2022

42. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ISU PADA UNIT DITJEN BINA MARGA
42

43. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ISU PADA UNIT DITJEN BINA MARGA
43

44. ISU PADA UNIT DITJEN BINA MARGA ... (1)
44
Hal-hal Yang Masih memerlukan Putusan dalam Penyusunan Anggaran TA 2022
(Untuk diantisipasi)
1
2
New Protocol Capping Input Cost Akun Tertentu & Standardisasi Biaya RO Tematik
Moratorium Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2/4, kecuali untuk kendaraan berbahan bakar Listrik
• untuk mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan
Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
• Surat Menko Marvest 166/D3/MARVEST/IV/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Dukungan Penganggaran
Untuk Transformasi Kendaraan Dinas Menjadi KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Batere)
1 BBOLthdOps002 4.95% 0.31% 10.40% 5.36%
2 BBNOLthdNonOps 2.98% 0.37% 12.00% 6.19%
3 PerjadinthdNonOps 8.49% 2.31% 19.00% 10.66%
4 PaketMeetingthdNonOps 2.63% 0.11% 7.00% 3.56%
5 JasaProfesithdNonOps 2.00% 0.29% 7.00% 3.65%
6 HonorKegiatanthdBelanjaPegawai 3.66% 0.27% 10.54% 5.41%
No JenisBelanjaBarang
PilihanKebijakan(BatasMaksimal)
Rata-Rata Batas Bawah Batas Atas Nilai Tengah
1 Peraturan Menteri 266 66 488 277
2 Sosialisasi 424 99 1,344 722
3 Kehumasan 990 125 2,187 1,156
4 Kajian* 60 60 60 60
5 Penelitian* 572.4 572.4 572.4 572.4
6 Monev 343 23 688 356
No RO Tematik
Rata-Rata Batas Bawah Batas Atas Nilai Tengah
Pilihan Kebijakan Maksimal (Rp juta)
*) Satuan Biaya untuk Kajian & Penelitian akan mengikuti PMK SBKU

45. ISU PADA UNIT DITJEN BINA MARGA ... (2)
45
3
Standardisasi RO akan diatur dalam PMK SBK (10 RO SBKU)
termasuk standar biayanya
Hal-hal Yang Masih memerlukan Putusan dalam Penyusunan Anggaran TA 2022
(Untuk diantisipasi)

46. ISU PADA UNIT DITJEN BINA MARGA ... (3)
46
3
Hal-hal Yang Masih memerlukan Putusan dalam Penyusunan Anggaran TA 2022
(Untuk diantisipasi)
3 Standardisasi RO akan diatur dalam PMK SBK (10 RO SBKU)
termasuk standar biayanya

47. ISU PADA UNIT DITJEN BINA MARGA ... (4)
47
Penajaman Penyusunan RKAKL 2022 DITJEN BINA MARGA
ALOKASITA.2022
RP39,70 T
RP37,30 T
PROG.INFRASTRUKTUR
KONEKTIVITAS
RP2,4T
PROG.DUKMAN
 Surat Tugas Penelaahan;
 RKA-K/L yang telah diteliti oleh Biro Perencanaan K/L dan direviu oleh APIP
K/L;
 RKA Satker;
 Daftar Rincian Pagu Alokasi per satker/eselon I, Prakiraan Maju;
 Target dan pagu PNBP dan RBA BLU (jika ada);
 Rekap Penandaan Anggaran dan ketentuan mengenai penandaan anggaran;
 ADK RKA-K/L termasuk Prakiraan Maju;
 Persetujuan Komisi terkait di DPR RI;
 Dokumen pendukung lainnya substansi spesifik Readines Criteria dan
Compliance thd Peraturan a.l. Dasar Hukum Penugasan, Rekomtek, analisa
satuan harga, Reviu BPKP (tunggakan/tagihan/eskalasi), Appraisal, No
Register, AWP, NOL, DPP SBSN, pernyataan penerima barang utk belanja
526, Surat DJCK atau Dinas terkait utk Rehab Gedung, RKBMN, Risalah
Lelang;
Hal Khusus DJBM : Dana Tanggap Darurat Bencana, Jembatan Gantung,
Rasionalisasi Tarif Jalan Tol, Bokar
 Kesesuaian anggaran pada Detil/komponen relevan dan mendukung
capaian kinerja output/kegiatan/program
 TOR dan RAB dan Dokumen pendukung terkait lainnya untuk usulan
inisiatif/kebijakan/output baru 2022.
KELENGKAPAN DOKUMEN DAN PENELAAHAN RKAKL
DHP RKAKL/DIPA
Catatan Halaman IV
DIPA
- Seluruhnya (kecuali
komponen 001 dan
002) bila tidak ada
persetujuan
Pimpinan Komisi
DPR
- Sebagian sesuai
kelengkapan
persyaratan
masing2 substansi
- Hal-hal yang
dilarang/dibatasi
Y
N

48. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ISU PADA UNIT DITJEN CIPTA KARYA
48

49. ISU PADA UNIT DITJEN CIPTA KARYA
1. Porsi terbesar alokasi pada DJCK adalah bantuan pemerintah (akun 526). Perlu
memperhatikan ketentuan terkait persyaratan pengalokasian bantuan pemerintah,
antara lain pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah telah disusun oleh PA,
pedoman teknis telah disusun oleh pejabat eselon I terkait, serta dilampiri surat
pernyataan dari pejabat Eselon I terkait kesediaan menerima barang/jasa oleh pihak
ketiga. Selain itu agar diperhatikan juga apakah akun 526 khususnya yang terkait
penugasan telah memiliki dasar hukum pengalokasian anggaran.
2. Pengalokasian anggaran pendidikan diharapkan selaras dengan sistem aplikasi
krisna/sakti, dalam arti tidak ada anggaran di program dukma (kegiatan 4481) yang
diakui sebagai anggaran pendidikan karena secara sistem hal itu tidak memungkinkan
(hanya kegiatan 4253 yang secara sistem ditagging sebagai anggaran fungsi
pendidikan).
3. Konsistensi terhadap kepatuhan melakukan tagging anggaran penanganan stunting,
adaptasi perubahan iklim, serta mitigasi perubahan iklim.
49

50. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ISU PADA UNIT DITJEN PERUMAHAN
50

51. ISU PADA UNIT DITJEN PERUMAHAN
1. Porsi terbesar alokasi pada Ditjen Perumahan adalah bantuan pemerintah (akun 526). Perlu memperhatikan
ketentuan terkait persyaratan pengalokasian bantuan pemerintah, antara lain pedoman umum penyaluran
bantuan pemerintah telah disusun oleh PA, pedoman teknis telah disusun oleh pejabat eselon I terkait, serta
dilampiri surat pernyataan dari pejabat Eselon I terkait kesediaan menerima barang/jasa oleh pihak ketiga.
Selain itu agar diperhatikan juga apakah akun 526 khususnya yang terkait penugasan telah memiliki dasar
hukum pengalokasian anggaran.
2. Menyempurnakan rumusan Rincian Output (RO) dan Indikator Kinerjanya, contohnya terdapat RO yang
nomenklaturnya bukan berupa barang dan jasa (RO Pembangunan PSU Perumahan Bagi MBR), nomenklatur
“Pembangunan” merupakan tahapan/komponen.
3. Untuk RO Layanan Perkantoran, RO Layanan Sarana Internal, dan RO Layanan Prasarana Internal telah
ditetapkan standarisasi komponen. RO Layanan Sarana Internal pada Ditjen Perumahan belum menggunakan
komponen yang sudah distandarkan.
4. Satker agar lebih teliti dalam mencantumkan volume RO terutama RO Prioritas Nasional, agar data dalam ADK
RKA-K/L sesuai dengan dokumen pendukung yang disampaikan.
5. Terkait alokasi anggaran untuk RO Layanan Sarana Internal, agar lebih selektif dalam mengalokasikan
anggaran untuk menunjang kegiatan satker (contohnya harga satuan komputer/laptop yang berbeda tiap
satker, pembelian TV, dsb).
51

52. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ISU PADA UNIT DITJEN SUMBER DAYA AIR
52

53. ISU PADA UNIT DITJEN SUMBER DAYA AIR ... (1)
53
A. Belanja Operasional
1) Belanja Pegawai
a) Alokasi dana Belanja Pegawai, khususnya gaji dan tunjangan pegawai, agar disusun secara realistis
sesuai kebutuhan riil. Sementara itu, alokasi dana belanja lainnya yang termasuk dalam Belanja
Pegawai mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai badan akun standar serta
peraturan pelaksanaannya.
b) Distribusi alokasi dana Belanja Pegawai, baik pusat dan vertikal (balai besar/balai) Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air, masih terpusat pada satuan kerja pusat Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air, khususnya gaji dan tunjangan pegawai, sehingga tidak dapat diperhitungkan kebutuhan riil
Belanja Pegawai pada masing-masing satuan kerja.
2) Belanja Barang Operasional
Alokasi dana Belanja Barang Operasional agar disusun secara rasional dan efisien dengan
memperhatikan komponen-komponen operasional dan pemeliharaan kantor, antara lain layanan
operasional satuan kerja, biaya rapat dan perjalanan dinas pimpinan, serta pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor, yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar masing-masing satuan kerja berdasarkan
data pegawai yang dilayani dan data barang milik negara yang dipelihara (SIMAK BMN dan Hasil
Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022).

54. ISU PADA UNIT DITJEN SUMBER DAYA AIR ... (2)
54
B. Belanja Non Operasional
1) Alokasi dana output layanan internal dalam rangka penyediaan fasilitas sarana dan prasarana
penunjang pelaksanaan tugas pegawai internal organisasi agar disusun dengan berpedoman pada
Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga dengan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Di samping itu, alokasi dana pengadaan sarana
dan prasarana kantor agar memperhatikan ketentuan teknis, antara lain:
a) Pembangunan/Renovasi Bangunan/Gedung Negara
i. Pedoman teknis pembangunan bangunan/gedung negara;
ii. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum bidang
Keciptakaryaan setempat;
iii. Persetujuan pejabat eselon I terhadap volume output pembangunan/renovasi
bangunan/gedung negara;
iv. Pemerintah menetapkan kebijakan moratorium bagi pembangunan gedung kantor, sehingga
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kementerian Keuangan dalam hal memerlukan pembangunan gedung kantor.

55. ISU PADA UNIT DITJEN SUMBER DAYA AIR ... (3)
55
b) Pengadaan Kendaraan Bermotor
i. Pengadaan kendaraan bermotor termasuk pekerjaan yang dibatasi untuk dialokasikan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2022, kecuali:
 Pengadaan kendaraan fungsional;
 Pengadaan kendaraan bermotor untuk satuan kerja baru yang telah mendapatkan
persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau satuan
kerja yang mendapatkan penambahan tugas dan/atau fungsi (dilakukan secara bertahap
sesuai dana yang tersedia);
 Penggantian kendaraan dinas yang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang
memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi;
 Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 dan/atau roda 6 untuk keperluan antar jemput
pegawai.
ii. Pengadaan kendaraan dimaksud dapat dilakukan dengan menyewa kendaraan untuk
keperluan dinas atau operasional dalam rangka efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan
bermotor.

56. ISU PADA UNIT DITJEN SUMBER DAYA AIR ... (4)
56
2) Alokasi dana output layanan eksternal yang bersifat generik agar disusun secara rasional dan efisien
dengan memperhatikan tugas dan fungsi, serta kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
3) Alokasi dana output teknis, baik Prioritas Nasional maupun non Prioritas Nasional, agar disusun dalam
rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kewenangan Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air, dengan mengutamakan terpenuhinya alokasi dana sebagai berikut:
a) Pembayaran tunggakan atas pekerjaan yang telah diselesaikan tahun-tahun sebelumnya tetapi
belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang lalu atau tahun anggaran
berjalan, harus dilengkapi dengan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran atas tunggakan
sampai dengan Rp200.000.000,00 atau hasil verifikasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas tunggakan di atas Rp200.000.000,00
sampai dengan Rp2.000.000.000,00 atau hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan atas tunggakan di atas Rp2.000.000.000,00.
b) Pekerjaan lanjutan yang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak harus dilengkapi dengan
persetujuan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan dan/atau persetujuan perubahan
komposisi pendanaan antartahun kontrak tahun jamak dari Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan/atau persetujuan perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak dari
Menteri Keuangan, baik yang dibiayai dengan sumber dana Rupiah Murni maupun Surat Berharga
Syariah Negara.

57. ISU PADA UNIT DITJEN SUMBER DAYA AIR ... (5)
57
c) Pekerjaan lanjutan dan/atau penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan dengan kontrak tahun tunggal
dalam rangka pembentukan satu output harus dilengkapi dengan hasil verifikasi dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memperoleh nilai kewajaran pekerjaan lanjutan
dan/atau penyelesaian pekerjaan dimaksud.
d) Pekerjaan yang dibiayai dengan sumber dana Pinjaman Luar Negeri harus disusun berdasarkan
ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan dilengkapi dengan
nomor register berdasarkan pertemuan tiga pihak dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran Tahun
Anggaran 2022.
e) Pekerjaan yang dibiayai dengan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara harus disusun dan
dilengkapi Daftar Prioritas Proyek yang dibiayai dengan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara
yang disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan nomor register
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
f) Pekerjaan prioritas sebagaimana diamanatkan dalam catatan kaki Lampiran I.a. Surat Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23
Juli 2021 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, antara lain Prioritas Nasional, Proyek Strategis Nasional,
dan Pemulihan Ekonomi Nasional, agar didukung dengan dasar hukum dan kelembagaan yang
memadai dalam rangka penyesuaian rincian dan alokasi dana proyek prioritas tersebut berdasarkan
tugas dan fungsi, serta kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

58. ISU PADA UNIT DITJEN SUMBER DAYA AIR ... (6)
58
g) Pekerjaan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam agar dilakukan dengan mekanisme
penanggulangan bencana/tanggap darurat Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2015
tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air dan Surat Edaran Menteri PUPR
Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap
Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
h) Bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah pada Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air, yaitu Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI)
dan/atau Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), seyogyanya lebih fokus dan sinergi dengan
pendanaan lainnya, sesuai Pokok-pokok Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2022
dan Hal-hal Khusus dalam Penyusunan RKA-K/L TA 2022, sebagaimana tercantum dalam Surat
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-634/MK.02/2021 dan
516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga
dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022. Di
samping itu, alokasi dana P3TGAI dan ABSAH harus dilengkapi dengan pedoman umum yang
ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan petunjuk teknis yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, serta dokumen pendukung berupa surat
pernyataan dari pihak ketiga bahwa bersedia menerima barang/jasa yang diserahkan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

59. ISU PADA UNIT DITJEN SUMBER DAYA AIR ... (7)
59
i) Penyempurnaan rumusan informasi kinerja sesuai dengan Pedoman Penerapan Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), antara lain:
 Menyempurnakan rumusan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program, khususnya untuk
Program yang bersifat lintas Unit Eselon I;
 Menyempurnakan rumusan Kegiatan, khususnya untuk Kegiatan yang bersifat lintas Unit Eselon
II;
 Memperbaiki penggunaan Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang kurang tepat;
 Menyempurnakan rumusan Rincian Output (RO) dan Indikator Kinerja;
 Melakukan penandaan (tagging) RO yang bersifat khusus dan spesifik terkait dengan Prioritas
Nasional, Major Project, Proyek Strategis Nasional, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kontrak
Tahun Jamak.

60. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DATA PAGU, REALISASI DAN OUTPUT PRIORITAS
60

61. 61
PERBANDINGAN PAGU TA 2021 DAN 2022
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PER SUMBER DANA
PAGU AWAL PAGU AKTUAL REALISASI BELANJA
PAGU
ANGGARAN
% THD
PAGU AWAL
01 RM 128.749,84 107.966,63 61.081,55 75.959,44 59,00%
02 PLN 5.869,12 14.830,58 5.734,38 8.949,97 152,49%
03 RMP 257,11 364,04 125,29 1.290,00 501,73%
04 PNBP 28,79 28,79 0,18 3,88 13,46%
06 BLU 72,95 72,95 29,30 19,40 26,59%
09 HLN 64,61 332,76 259,36 39,84 61,66%
19 SBSN 14.768,71 15.070,95 6.539,04 14.335,17 97,06%
JUMLAH 149.811,14 138.666,70 73.769,10 100.597,70 67,15%
Data BI per Tgl 19 September 2021
TA 2021 TA 2022
SUMBER
DANA
(dalam miliar rupiah)

62. 62
PERBANDINGAN PAGU TA 2021 DAN 2022
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PER PROGRAM
PAGU AWAL PAGU AKTUAL
REALISASI
BELANJA
PAGU ANGGARAN
% THD
PAGU AWAL
DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 207,11 93,55 42,51 158,17 76,37%
FC Program Ketahanan Sumber Daya Air 56.093,08 50.354,66 28.025,13 38.778,95 69,13%
GA Program Infrastruktur Konektivitas 51.346,81 46.096,21 23.061,02 37.295,61 72,63%
IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 33.315,74 34.140,26 17.827,78 16.004,32 48,04%
WA Program Dukungan Manajemen 8.848,40 7.982,02 4.812,66 8.360,64 94,49%
JUMLAH 149.811,14 138.666,70 73.769,10 100.597,70 67,15%
Data BI per Tgl 19September 2021
(dalam miliar rupiah)
PROGRAM
TA 2021 TA 2022

63. 63
PERBANDINGAN PAGU TA 2021 DAN 2022
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PER UNIT ORGANISASI
PAGUAWAL PAGUAKTUAL REALISASI BELANJA
PAGU
ANGGARAN
% THD
PAGUAWAL
033 01 Sekretariat Jenderal 748,20 619,21 328,42 641,77 85,77%
033 02 Inspektorat Jenderal 101,74 82,72 44,27 101,70 99,96%
033 04 Ditjen Bina Marga 53.956,80 48.600,65 24.593,26 39.700,01 73,58%
033 05 Ditjen Cipta Karya 26.561,23 26.324,97 14.027,46 12.510,14 47,10%
033 06 Ditjen Sumber Daya Air 58.547,81 52.501,04 29.365,47 41.233,68 70,43%
033 07 Ditjen Perumahan 8.093,92 9.022,04 4.593,61 5.000,00 61,77%
033 13 Ditjen Bina Konstruksi 757,68 621,75 379,03 600,00 79,19%
033 14 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 206,18 163,02 73,69 212,83 103,23%
033 15 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 563,79 408,28 226,46 400,00 70,95%
033 16 Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 273,78 323,02 137,44 197,56 72,16%
Grand Total 149.811,14 138.666,70 73.769,10 100.597,70 67,15%
Data BI per Tgl 19September 2021
TA 2021 TA 2022
UNIT ORGANISASI
(dalam miliar rupiah)

64. 64
PERBANDINGAN PAGU TA 2021 DAN 2022
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PER JENIS BELANJA
PAGU AWAL PAGU AKTUAL
REALISASI
BELANJA
PAGU ANGGARAN
% THD
PAGU
AWAL
NON OPERASIONAL 144.428,16 133.473,23 70.391,43 94.968,10 65,75%
52 BELANJA BARANG 47.115,53 43.981,89 23.999,96 31.210,94 66,24%
53 BELANJA MODAL 97.312,63 89.491,34 46.391,48 63.757,16 65,52%
OPERASIONAL 5.382,98 5.193,48 3.377,67 5.629,60 104,58%
51 BELANJA PEGAWAI 2.995,84 2.799,21 1.865,01 3.119,65 104,13%
52 BELANJA BARANG 2.387,14 2.394,27 1.512,66 2.509,95 105,14%
Grand Total 149.811,14 138.666,70 73.769,10 100.597,70 67,15%
Data BI per Tgl 19 September 2021
(dalam miliar rupiah)
JENIS BELANJA
TA 2021 TA 2022

65. 65
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 – 2022 (1)
2021 2)
Target PN Non PN
A. BIDANG SUMBER DAYA AIR
1 Bendungan PN 05
a. Bendungan baru (tahunan) Unit 4 4 -
b. Bendungan on going (kumulatif) Unit 43 33 -
c. Bendungan Selesai Unit 13 9
2 Embung Embung 43 8 PN 05
3 Pembangunan Air Baku m3/detik 3,08 1,50 PN 02, PN 05
4 Jaringan Irigasi (Pembangunan/Peningkatan
Irigasi Permukaan, Rawa Air, Tanah, Tambak-
Pusat dan Daerah) (Ha)
Ha 14.512 5.000 - PN 01, PN 05
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ha 202.500 100.000 PN 01, PN 05
6 Sapras Pengendali Daya Rusak Air (Pengaman
Banjir dan Pengaman Pantai)
Km 266,25 100,00 PN 01, PN 02, PN 05, PN 06
7 Pengendali Sedimen dan Lahar Buah 45 2 PN 05
No.
Output Prioritas
dan Satuan Output
1) Satuan
2022
3)
Target
Nama PN RKP 2022
3)

66. 66
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 – 2022 (2)
2021 2)
Target PN Non PN
B. BIDANG BINA MARGA
1 Pembangunan Jalan (km) Km 831 192 20 PN 05
a. Pembangunan jalan baru Km 817 185 20
b. Pembangunan jalan bebas hambatan Km 14 7
2 Pembangunan Jembatan (m) m 30.777 6.403 2.084 PN 05
a. Pembangunan jembatan baru m 28.456 6.160 2.084
b. Pembangunan flyover/underpass/terowongan m 2.321 243
C. BIDANG CIPTA KARYA
1 Pembangunan SPAM dan Peningkatan SPAM liter/detik 2.186,00 - - PN 05
2 Perluasan SPAM dan SPAM
Berbasis Masyarakat
SR 543.655 222.425
3 Penanganan kawasan permukiman kumuh Ha 1.688,00 762,57 - PN 05
4 Sanitasi dan Persampahan KK 1.453.037 114.124 PN 05
m2 56.493 13.551
Kawasan 29 15
6 Prasarana dan Sarana Pendidikan, Olah Raga
dan Pasar
Unit 1.881 1.077 11 PN 01
PN 03
5 Bangunan Gedung dan Lingkungan PN 01, PN 02, PN 07
No.
Output Prioritas
dan Satuan Output
1) Satuan
2022 3)
Nama PN RKP 2022 3)

67. 67
Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 – 2022 (3)
2021 2)
Target PN Non PN
D. BIDANG PERUMAHAN
1 Pembangunan rumah susun unit 8.425 3.501 - PN 05
2 Pembangunan rumah khusus unit 5.078 2.250 - PN 05
3 Pembangunan dan Peningkatan Rumah Swadaya unit 127.370 101.000 PN 05
4 Bantuan Prasarana Sarana Umum unit 27.172 20.500 PN 05
E BIDANG PEMBIAYAAAN
INFRASTRUKTUR
1 Fasilitasi Pembiayaan Perumahan PN 05
a. FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiyaan
Perumahan) (BA.999.03)
unit 157.500 200.000
b. SSB/SSM (Subsidi Selisih Bunga/Subsidi
Selisih Margin) (BA.999.07)
*)
unit - -
c. SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka)
(BA.999.07)
unit 157.500 200.000
d. BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan
Berbasis Tabungan) (BA.033)
**)
unit 18.950 42
2 Proyek KPBU Infrastruktur PUPR proyek 8 - 15
No.
Output Prioritas
dan Satuan Output 1) Satuan
2022 3)
Nama PN RKP 2022 3)

68. Terima kasih.
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA