PPT SIDANG SKRIPSI.pptx

IMPLEMENTASI SISTEM
PEMBAGIAN WARIS
MASYARAKAT DESA PUSPO
BRUNO PURWOREJO DALAM
PRESPEKTIF HUKUM WARIS
ISLAM, PERDATA, DAN ADAT
Di susun oleh:
Muhamad Khasim
(182710017)
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOREJO
POKOK PEMBAHASAN
Bab I Pendahuluan
Bab II Tinjauan Pustaka
Bab III Metode Penelitian
Bab IV Hasil & Pembahasan
Bab V Penutup
Latar Belakang
• Indonesia merupakan negara pluralisme yang memiliki beragam adat dan budaya, seperti
waris.
• Dalam mengatur regulasi ilmu waris Indonesia mengakui adanya tiga (3) hukum yang
berlaku, yaitu: Waris Islam, Perdata, dan Adat.
• Secara konstitusi Indonesia memang melegalkan ke-tiga hukum tersebut yang dalam aturan-
aturanya memiliki ciri khas masing-masing. Akan tetapi, dalam praktiknya ke-tiga hukum di
atas tidak bisa diimplementasikan secara bersamaan.
• Secara kajian historis, masyarakat Indonesia yang beragama Islam saat ini sudah sedikit
sekali yang menerapkan konsep waris. Mereka lebih merasa maslahah ketika membaginya
dengan menggunakan cara yang berkembang di daerah masing-masing.
• Peristiwa demikian juga terjadi pada masyarakat Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo.
Mereka semua memeluk agama Islam. Namun, dalam praktek pembagian waris memiliki adat
dan budaya sendiri.
• Ciri khas dari waris masyarakat Desa Puspo yaitu berupa:
Ciri khas Waris Masyarakat Desa Puspo
Seorang bisa dinamakan Pewaris meskipun belum meninggal dunia
Pewaris memiliki hak untuk menentukan besaran bagian harta
warisan dari setiap calon ahli waris
Derajat ahli waris laki-laki dan perempuan setara
Harta warisan hanya berupa tanah
Kajian Hukum
Mengenai Waris Desa Puspo
Waris Islam
Pewaris yaitu seorang yang meninggal atau dinyatakan meninggal dan
meninggalkan harta warisan dan ahli waris. (Pasal 171 No. 1 Tahun 1991)
Harta warisan yaitu semua harta bawaan ditambah harta Bersama yang telah
dikurangi untuk keperluan orang yang meninggal (Pewaris). (Pasal 172 No. 1
tahun 1991)
Kedudukan ahli waris .laki-laki dalam besaran harta warisan yang diterima
lebih tinggi dari perempuan. (Q.S An-Nisa:11-12)
Harta warisan hanya bisa dibagi sesuai dengan aturan syariat yang berlaku.
(Q.S An-Nisa:11-12 & Hadis Riwayat Imam Bukhori dan Abu Dawud)
Hukum waris Perdata
Pewarisan hanya bisa terjadi karena adanya
kematian.( KUHPerdata Pasal 830)
Bagian dari setiap ahli waris sudah
jelas dan perinci. (KUHPerdata Pasal
852-866)
WARIS ADAT
Tidak memiliki aturan hukum yang pasti. (Soerjono
Soekanto,”Hukum Adat Indonesia”, 2016)
Regulasi hukum ditentukan dengan adat dan budaya
masyarakat sekitar. (Soerjono Soekanto,”Hukum Adat
Indonesia”, 2016)
Lanjutan…
Melihat realita kejadian hukum berupa mekanisme
pembagian waris yang berlaku dan masih dipertahankan
sampai saat ini serta memiliki aturan tersendiri. Maka,
dengan demikian penulis mengambil judul skripsi yaitu:
IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAGIAN WARIS
MASYARAKAT DESA PUSPO BRUNO PURWOREJO
DALAM PRESPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM,
PERDATA, DAN ADAT
Rumusan Masalah
Bagaimana implementasi sistem
pembagian waris yang ada di
Desa Puspo Bruno Purworejo
dalam prespektif hukum waris
Islam, Perdata, dan Adat?
Bagaimana hambatan-
hambatan yang dialami oleh
masyarakat Desa Puspo Bruno
Purworejo dalam prosesi
pembagian waris
Tujuan Penelitian
Untuk menganalisis tentang
implementasi pembagian harta
waris yang terjadi di Desa
Puspo, Kec. Bruno, Kab.
Purworejo
Untuk menganalisis tentang
hambatan-hambatan mengenai
pembagian waris yang dialami
oleh masyarakat Desa Puspo
Bruno Purworejo.
Rumusan dan Tinjaun
Tinjauan Pustaka
 Defenisi Waris
Waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta Pewaris kepada
para ahli warisnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 Legalitas hukum waris Islam
1. Qs. An-Nisa:07,08,11,12,13,33, dan 176.
2. As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhori & Imam Abu Dawud.
3. Kesepakatan Ulama’ (Ijma)
4. Ijtihad
5. ‘Urf
6. Pasal 171-174 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam
Legalitas hukum waris perdata
KUHPerdata Buku II Bab XII Pasal 830-
873
Legalitas hukum waris adat
Sitem hukum adat pada dasarnya
bersumber dari alam pikiran masyrakat
Indonesia yang melakukannya
Tinjauan Pustaka
 Sistem waris Islam
Sistem waris Islam dalam membagi harta warisan harus terlebih dahulu
melewati tahapan-tahapan yang berlaku. Harta warisan harus dibersihkan
dari kewajiban-kewajibannya sebelum diberikan kepada ahli waris, seperti:
untuk biaya pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang-hutang dari Pewaris.
 Sistem waris perdata
Hukum waris perdata memiliki dua mekanisme sistem pembagian harta
warisan, yaitu:
1. Ab-Intestato, yaitu cara memperoleh warisan menurut Undang-Undang.
2. Testamintair, yaitu cara memperoleh warisan melalui surat wasiat.
 Sistem waris adat
Hukum waris adat memiliki tiga mekanisme sistem pembagian harta
warisan, yaitu:
1. Individual, yaitu sistem waris adat dengan ciri-ciri harta peninggalan
atau harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti
yang terjadi dalam masyarakat bilateral (parental). Ex daerah Jawa.
2. Kolektif, yaitu sistem waris adat dengan ciri-ciri bahwa semua harta
peninggalan terutama harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada
sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis
silsilah keibuan. Ex Daerah Flores dan Ambon.
3. Mayorat, yaitu sistem waris adat dengan ciri-ciri bahwa harta
peninggalan yaitu harta warisan terutama harta pusaka seluruhnya atau
sebagian besar diwariskan hanya kepada satu saja. Ex Daerah Bali.
Sistem Waris
Unsur-Unsur Waris
1. Pewaris yaitu orang yang
meninggal atau dinyatakan
meninggal.
2. Ahli waris yaitu orang yang
memiliki hubungan
darah/perkawinan dengan
Pewaris.
3. Harta warisan yaitu harta
bawaan ditambah dengan
harta bersama setelah
digunakan untuk keperluan
waris.
1. Pewaris .
2. Ahli waris yaitu orang yang
memiliki hubungan darah
dan orang yang ditunjuk
melalui wasiat (tastement).
3. Harta warisan yaitu seluruh
harta aktiva (aset) dan
pasiva (hutang) yang telah
dipisahkan dari harta
campuran.
1. Pewaris.
2. Ahli waris yaitu semua
orang yang berhak
mewarisi harta si
meninggal dunia.
3. Harta waris yaitu semua
harta peninggalan Pewaris,
seperti: harta bawaan,
perkawinan, pusaka
(minagkabau), dan harta
menunggu (harta yang
diterima ahli waris tetapi
dia tidak diketahui
keberadaanya.
Waris Perdata
Waris Islam Waris Adat
Metode Penelitian
Metode penelitian
•SOSIOLOGIS (SOCIO LEGAL
RESEARCH) yaitu penelitian terhadap
identifikasi hukum dan efektifitas
hukum dalam dinamika sosial yang
terjadi dikehidupan masyarakat.
Analisa Data
• Kualitatif yaitu metode menguraikan
bahan hukum dalam bentuk kalimat yang
teratur, runtun, dan logis, tidak tumpeng
tindih dan efektif.
SUMBER DATA
1. DATA PRIMER
Berupa fakta-fakta empiris yang
diambil dari perilaku
masyarakat, baik dalam bentuk
perilaku verbal (perilaku nyata)
maupun perilaku yang
terdokumentasikan dalam
berbagai hasil perilaku atau
catatan
2. DATA SEKUNDER
semua publikasi tentang
hukum waris
LOKASI PENELITIAN
Desa Puspo, Kec.
Bruno,
Kab. Purworejo
METODE PENGUMPULAN
DATA
1. Data Primer
Melalui wawancara langsung
2. Data Sekunder
Melalui studi kepustakaan
Hasil Penelitian &
Pembahasan
Gambaran Umum Desa
Puspo
 Lokasi penelitian terletak
di Desa Puspo, Kec.
Bruno, Kab. Purworejo.
 Jumlah Penduduk 4.407
Jiwa
 Aliran kepercayaan yaitu
semua beraga Islam
Mekanisme Pembagian Waris Desa Puspo
Pembagian harta warisan sebelum calon
Pewaris meninggal dunia
Pewaris memiliki hak dalam besaran
harta warisan
Derajat sama rata
Harta warisan berupa tanah
Contoh waris Desa Puspo
1. Prosesi pembagian Waris Keluarga Suratman
Pada waris keluarga Suratman meninggalkan ahli
waris yaitu: Istri, satu anak perempuan yang sudah
berkeluarga, dan satu anak laki-laki berumur 16
tahun.
 Harta warisan berupa dua bidang tanah
2. Prosesi pembagian Waris Keluarga Pardjo
Sudikyo
Pada waris keluarga Pardjo Sudikyo meninggalkan
ahli waris yaitu: anak laki-laki yang sudah
berkeluarga, anak laki-laki berumur 17 tahun, dan
anak perempuan berumur 9 tahun.
 Harta warisan berupa 1 rumah, 1 baturan, 1
tenah pekarangan, dan 1 sawah
Prespektif Hukum dalam waris Desa Puspo
Waris Islam
Secara pandangan
hukum waris Islam
semua ketentuan
yang berlaku di
waris Desa Puspo
tidak sama dengan
konsep waris Islam
yang berlaku
Waris Perdata
Hukum waris
perdata secara
keseluruhan
peraturan-
peraturannya tidak
dipakai oleh
masyarakat Desa
Puspo
Waris Adat
Pandangan hukum
waris adat dalam
merespon waris
Desa Puspo yaitu
tidak terdapat
aturan-aturan yang
bertentangan.
Lanjutan…
Al-adatu muhakkamah (adat kebiasaan itu dapat
ditetapkan menjadi suatu hukum yang berlaku).
Ahmad Ghozali Ihsan, 2005,”Kaidah-Kaidah Hukum
Islam”,
Hukum waris perdata tidak dipakai karena
seluruh penduduk Desa Puspo memeluk
agama Islam dan masyarakat setempat tidak
mengetahui eksistensi waris perdata.
Hukum waris Desa Puspo memiliki kesesuaian
dengan waris adat.
Hambatan-Hambatan & Solusi
Waris Desa Puspo
Hambatan-Hambatan
Terjadi Perbedaan Pendapat
Sesama Warga Desa tentang
Keabsahan Waris.
Mekanisme Pembagian Waris
Yang Berbelit.
Sistem Waris Yang Berbeda
Dengan Ajaran Agama.
Solusi
Sosialisasi Mengenai Hukum
Waris Setempat yang Berlaku.
Musyawarah Keluarga.
Menerapkan Dua Sistem Waris
yaitu Islam & adat.
Kesimpulan & Saran
Kesimpulan
 Waris Islam dalam merespon fenomena
tersebut yaitu terdapat kesimpulan
berupa ketidak sesuaian peraturan yang
berlaku.
 Waris Perdata yaitu tidak dipakai.
 Waris Adat yaitu menyimpulkan bahwa
hukum waris Desa Puspo lebih cocok
dikategorikan dengan hukum waris adat.
 Hambatan yang ditemukan yaitu berupa
terjadi perbedaan pendapat sesama warga
desa tentang keabsahan waris Desa Puspo,
mekanisme pembagian waris yang
berbelit, dan sistem waris yang berbeda
dengan ajaran agama.
Saran
 Melakukan sosialisasi mengenai waris
Desa Puspo.
 Menerapkan dua hukum waris, yaitu:
waris Islam untuk menghormati ajaran
agama dan waris adat untuk melestarikan
adat dan budaya waris yang sudah
berlaku.
Terima kasih
ُ‫ه‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ك‬ َ‫ر‬َ‫ب‬ َ‫و‬ ِ‫هللا‬ ُ‫ة‬َ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬َ‫ال‬َّ‫س‬‫ال‬ َ‫و‬
1 de 21

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
Ir. Zakaria, M.M10.2K visualizações
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
Evirna Evirna56.4K visualizações
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
Neyna Fazadiq1K visualizações
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
Dian Oktavia23.9K visualizações
Civil law and Common Law System Part ICivil law and Common Law System Part I
Civil law and Common Law System Part I
Fenti Anita Sari10K visualizações
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korban
yudikrismen112K visualizações
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
yudikrismen110.5K visualizações
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
Rima Kurniasih23.6K visualizações
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
villa kuta indah27.4K visualizações
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
Vallen Hoven41.1K visualizações
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
Dian Oktavia39.9K visualizações
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
Adi Nugraha25.4K visualizações
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
Kardoman Tumangger46.8K visualizações
PPT SEMINAR PROPOSAL KERENPPT SEMINAR PROPOSAL KEREN
PPT SEMINAR PROPOSAL KEREN
hamid madani8.1K visualizações

Similar a PPT SIDANG SKRIPSI.pptx

5-hukum-adat.ppt5-hukum-adat.ppt
5-hukum-adat.pptAdityaPratama302724
63 visualizações16 slides
1 pengertian1 pengertian
1 pengertianAbdul Salam
688 visualizações25 slides
Powerpoint hukum hindu alitPowerpoint hukum hindu alit
Powerpoint hukum hindu alitSTAH DN Jakarta
126 visualizações25 slides
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatNuelimmanuel22
2.5K visualizações14 slides
Hukum adat meeting IIHukum adat meeting II
Hukum adat meeting IIUniversitas Islam Balitar
422 visualizações32 slides

Similar a PPT SIDANG SKRIPSI.pptx(20)

5-hukum-adat.ppt5-hukum-adat.ppt
5-hukum-adat.ppt
AdityaPratama30272463 visualizações
1 pengertian1 pengertian
1 pengertian
Abdul Salam688 visualizações
Powerpoint hukum hindu alitPowerpoint hukum hindu alit
Powerpoint hukum hindu alit
STAH DN Jakarta126 visualizações
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adat
Nuelimmanuel222.5K visualizações
KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5
KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN PKN SEMESTER 5
Nesha Mutiara52.2K visualizações
Hukum adat meeting IIHukum adat meeting II
Hukum adat meeting II
Universitas Islam Balitar422 visualizações
Hukum adat meeting iHukum adat meeting i
Hukum adat meeting i
Universitas Islam Balitar541 visualizações
bjt_umum_tmk1_hkum4204.pdfbjt_umum_tmk1_hkum4204.pdf
bjt_umum_tmk1_hkum4204.pdf
AgusGedeDharmawan194 visualizações
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptxSIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
DAHLAN SITOHANG S.Pd., M.H5 visualizações
Hukum adatHukum adat
Hukum adat
zairafotocopy72 visualizações
HUKUM ADAT OKE.docxHUKUM ADAT OKE.docx
HUKUM ADAT OKE.docx
ZikratulHayati20 visualizações
SISTEM PEWARISAN KOLEKTIF.pptxSISTEM PEWARISAN KOLEKTIF.pptx
SISTEM PEWARISAN KOLEKTIF.pptx
SMAN1SungaiAmbawangL2 visualizações
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptxPPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptx
PPT SISTEM PEWARISAN KELOMPOK 3.pptx
SMAN1SungaiAmbawangL2 visualizações
Waris adat m kn2Waris adat m kn2
Waris adat m kn2
jonatanwardian830 visualizações
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptxPPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
AhmadRuslyPurba7 visualizações
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdfPOKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
zalfaarif6 visualizações
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat 1Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat 1
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat 1
natal kristiono2.6K visualizações
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
Sigit Riono20.9K visualizações
Pengantar Hukum Adat.pptxPengantar Hukum Adat.pptx
Pengantar Hukum Adat.pptx
YasinBisri2 visualizações

Último(20)

MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptx
JUMADAPUTRA10 visualizações
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIA
AzmiMustafa49 visualizações
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
randalesmana10 visualizações
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptxMateri Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
PPIDDPMPTSPKotaMadiu15 visualizações
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 visualizações
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docx
JUMADAPUTRA10 visualizações
Sosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdfSosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdf
Sosialisasi Perizinan Berusaha Bagi OPD Teknis.pdf
PPIDDPMPTSPKotaMadiu18 visualizações
Penyakit Kausatif dan simptomatik.pptxPenyakit Kausatif dan simptomatik.pptx
Penyakit Kausatif dan simptomatik.pptx
furqanridha7 visualizações
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docxContoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx
SyafruddinHS122 visualizações
surat lamaran pld tahun 2023.docxsurat lamaran pld tahun 2023.docx
surat lamaran pld tahun 2023.docx
AnggunPermatasari2512 visualizações
user.docxuser.docx
user.docx
Fajar Baskoro26 visualizações
TARA MANGAN DANAU  LIMBUNG.docxTARA MANGAN DANAU  LIMBUNG.docx
TARA MANGAN DANAU LIMBUNG.docx
LeonardusSuhardiwan213 visualizações
FLOWCHART.pdfFLOWCHART.pdf
FLOWCHART.pdf
JUMADAPUTRA11 visualizações
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdfMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
SupriyadiSupriyadi5429 visualizações
LKPD kls 5.pdfLKPD kls 5.pdf
LKPD kls 5.pdf
Dessyyani114 visualizações
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
SupriyadiSupriyadi5415 visualizações
Modul 6 - Pend. ABK.pptxModul 6 - Pend. ABK.pptx
Modul 6 - Pend. ABK.pptx
AzizahRaiza112 visualizações
AKSI NYATA BIMBINGAN KONSELING.pdfAKSI NYATA BIMBINGAN KONSELING.pdf
AKSI NYATA BIMBINGAN KONSELING.pdf
SetianingrumSepti39 visualizações

PPT SIDANG SKRIPSI.pptx

  • 1. IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT DESA PUSPO BRUNO PURWOREJO DALAM PRESPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM, PERDATA, DAN ADAT Di susun oleh: Muhamad Khasim (182710017) PROGRAM STUDI HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
  • 2. POKOK PEMBAHASAN Bab I Pendahuluan Bab II Tinjauan Pustaka Bab III Metode Penelitian Bab IV Hasil & Pembahasan Bab V Penutup
  • 3. Latar Belakang • Indonesia merupakan negara pluralisme yang memiliki beragam adat dan budaya, seperti waris. • Dalam mengatur regulasi ilmu waris Indonesia mengakui adanya tiga (3) hukum yang berlaku, yaitu: Waris Islam, Perdata, dan Adat. • Secara konstitusi Indonesia memang melegalkan ke-tiga hukum tersebut yang dalam aturan- aturanya memiliki ciri khas masing-masing. Akan tetapi, dalam praktiknya ke-tiga hukum di atas tidak bisa diimplementasikan secara bersamaan. • Secara kajian historis, masyarakat Indonesia yang beragama Islam saat ini sudah sedikit sekali yang menerapkan konsep waris. Mereka lebih merasa maslahah ketika membaginya dengan menggunakan cara yang berkembang di daerah masing-masing. • Peristiwa demikian juga terjadi pada masyarakat Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo. Mereka semua memeluk agama Islam. Namun, dalam praktek pembagian waris memiliki adat dan budaya sendiri. • Ciri khas dari waris masyarakat Desa Puspo yaitu berupa:
  • 4. Ciri khas Waris Masyarakat Desa Puspo Seorang bisa dinamakan Pewaris meskipun belum meninggal dunia Pewaris memiliki hak untuk menentukan besaran bagian harta warisan dari setiap calon ahli waris Derajat ahli waris laki-laki dan perempuan setara Harta warisan hanya berupa tanah
  • 5. Kajian Hukum Mengenai Waris Desa Puspo Waris Islam Pewaris yaitu seorang yang meninggal atau dinyatakan meninggal dan meninggalkan harta warisan dan ahli waris. (Pasal 171 No. 1 Tahun 1991) Harta warisan yaitu semua harta bawaan ditambah harta Bersama yang telah dikurangi untuk keperluan orang yang meninggal (Pewaris). (Pasal 172 No. 1 tahun 1991) Kedudukan ahli waris .laki-laki dalam besaran harta warisan yang diterima lebih tinggi dari perempuan. (Q.S An-Nisa:11-12) Harta warisan hanya bisa dibagi sesuai dengan aturan syariat yang berlaku. (Q.S An-Nisa:11-12 & Hadis Riwayat Imam Bukhori dan Abu Dawud)
  • 6. Hukum waris Perdata Pewarisan hanya bisa terjadi karena adanya kematian.( KUHPerdata Pasal 830) Bagian dari setiap ahli waris sudah jelas dan perinci. (KUHPerdata Pasal 852-866)
  • 7. WARIS ADAT Tidak memiliki aturan hukum yang pasti. (Soerjono Soekanto,”Hukum Adat Indonesia”, 2016) Regulasi hukum ditentukan dengan adat dan budaya masyarakat sekitar. (Soerjono Soekanto,”Hukum Adat Indonesia”, 2016)
  • 8. Lanjutan… Melihat realita kejadian hukum berupa mekanisme pembagian waris yang berlaku dan masih dipertahankan sampai saat ini serta memiliki aturan tersendiri. Maka, dengan demikian penulis mengambil judul skripsi yaitu: IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT DESA PUSPO BRUNO PURWOREJO DALAM PRESPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM, PERDATA, DAN ADAT
  • 9. Rumusan Masalah Bagaimana implementasi sistem pembagian waris yang ada di Desa Puspo Bruno Purworejo dalam prespektif hukum waris Islam, Perdata, dan Adat? Bagaimana hambatan- hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo dalam prosesi pembagian waris Tujuan Penelitian Untuk menganalisis tentang implementasi pembagian harta waris yang terjadi di Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo Untuk menganalisis tentang hambatan-hambatan mengenai pembagian waris yang dialami oleh masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo. Rumusan dan Tinjaun
  • 10. Tinjauan Pustaka  Defenisi Waris Waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta Pewaris kepada para ahli warisnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.  Legalitas hukum waris Islam 1. Qs. An-Nisa:07,08,11,12,13,33, dan 176. 2. As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori & Imam Abu Dawud. 3. Kesepakatan Ulama’ (Ijma) 4. Ijtihad 5. ‘Urf 6. Pasal 171-174 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Legalitas hukum waris perdata KUHPerdata Buku II Bab XII Pasal 830- 873 Legalitas hukum waris adat Sitem hukum adat pada dasarnya bersumber dari alam pikiran masyrakat Indonesia yang melakukannya
  • 11. Tinjauan Pustaka  Sistem waris Islam Sistem waris Islam dalam membagi harta warisan harus terlebih dahulu melewati tahapan-tahapan yang berlaku. Harta warisan harus dibersihkan dari kewajiban-kewajibannya sebelum diberikan kepada ahli waris, seperti: untuk biaya pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang-hutang dari Pewaris.  Sistem waris perdata Hukum waris perdata memiliki dua mekanisme sistem pembagian harta warisan, yaitu: 1. Ab-Intestato, yaitu cara memperoleh warisan menurut Undang-Undang. 2. Testamintair, yaitu cara memperoleh warisan melalui surat wasiat.  Sistem waris adat Hukum waris adat memiliki tiga mekanisme sistem pembagian harta warisan, yaitu: 1. Individual, yaitu sistem waris adat dengan ciri-ciri harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti yang terjadi dalam masyarakat bilateral (parental). Ex daerah Jawa. 2. Kolektif, yaitu sistem waris adat dengan ciri-ciri bahwa semua harta peninggalan terutama harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis silsilah keibuan. Ex Daerah Flores dan Ambon. 3. Mayorat, yaitu sistem waris adat dengan ciri-ciri bahwa harta peninggalan yaitu harta warisan terutama harta pusaka seluruhnya atau sebagian besar diwariskan hanya kepada satu saja. Ex Daerah Bali. Sistem Waris
  • 12. Unsur-Unsur Waris 1. Pewaris yaitu orang yang meninggal atau dinyatakan meninggal. 2. Ahli waris yaitu orang yang memiliki hubungan darah/perkawinan dengan Pewaris. 3. Harta warisan yaitu harta bawaan ditambah dengan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan waris. 1. Pewaris . 2. Ahli waris yaitu orang yang memiliki hubungan darah dan orang yang ditunjuk melalui wasiat (tastement). 3. Harta warisan yaitu seluruh harta aktiva (aset) dan pasiva (hutang) yang telah dipisahkan dari harta campuran. 1. Pewaris. 2. Ahli waris yaitu semua orang yang berhak mewarisi harta si meninggal dunia. 3. Harta waris yaitu semua harta peninggalan Pewaris, seperti: harta bawaan, perkawinan, pusaka (minagkabau), dan harta menunggu (harta yang diterima ahli waris tetapi dia tidak diketahui keberadaanya. Waris Perdata Waris Islam Waris Adat
  • 13. Metode Penelitian Metode penelitian •SOSIOLOGIS (SOCIO LEGAL RESEARCH) yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial yang terjadi dikehidupan masyarakat. Analisa Data • Kualitatif yaitu metode menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan logis, tidak tumpeng tindih dan efektif.
  • 14. SUMBER DATA 1. DATA PRIMER Berupa fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku masyarakat, baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata) maupun perilaku yang terdokumentasikan dalam berbagai hasil perilaku atau catatan 2. DATA SEKUNDER semua publikasi tentang hukum waris LOKASI PENELITIAN Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo METODE PENGUMPULAN DATA 1. Data Primer Melalui wawancara langsung 2. Data Sekunder Melalui studi kepustakaan
  • 15. Hasil Penelitian & Pembahasan Gambaran Umum Desa Puspo  Lokasi penelitian terletak di Desa Puspo, Kec. Bruno, Kab. Purworejo.  Jumlah Penduduk 4.407 Jiwa  Aliran kepercayaan yaitu semua beraga Islam
  • 16. Mekanisme Pembagian Waris Desa Puspo Pembagian harta warisan sebelum calon Pewaris meninggal dunia Pewaris memiliki hak dalam besaran harta warisan Derajat sama rata Harta warisan berupa tanah Contoh waris Desa Puspo 1. Prosesi pembagian Waris Keluarga Suratman Pada waris keluarga Suratman meninggalkan ahli waris yaitu: Istri, satu anak perempuan yang sudah berkeluarga, dan satu anak laki-laki berumur 16 tahun.  Harta warisan berupa dua bidang tanah 2. Prosesi pembagian Waris Keluarga Pardjo Sudikyo Pada waris keluarga Pardjo Sudikyo meninggalkan ahli waris yaitu: anak laki-laki yang sudah berkeluarga, anak laki-laki berumur 17 tahun, dan anak perempuan berumur 9 tahun.  Harta warisan berupa 1 rumah, 1 baturan, 1 tenah pekarangan, dan 1 sawah
  • 17. Prespektif Hukum dalam waris Desa Puspo Waris Islam Secara pandangan hukum waris Islam semua ketentuan yang berlaku di waris Desa Puspo tidak sama dengan konsep waris Islam yang berlaku Waris Perdata Hukum waris perdata secara keseluruhan peraturan- peraturannya tidak dipakai oleh masyarakat Desa Puspo Waris Adat Pandangan hukum waris adat dalam merespon waris Desa Puspo yaitu tidak terdapat aturan-aturan yang bertentangan.
  • 18. Lanjutan… Al-adatu muhakkamah (adat kebiasaan itu dapat ditetapkan menjadi suatu hukum yang berlaku). Ahmad Ghozali Ihsan, 2005,”Kaidah-Kaidah Hukum Islam”, Hukum waris perdata tidak dipakai karena seluruh penduduk Desa Puspo memeluk agama Islam dan masyarakat setempat tidak mengetahui eksistensi waris perdata. Hukum waris Desa Puspo memiliki kesesuaian dengan waris adat.
  • 19. Hambatan-Hambatan & Solusi Waris Desa Puspo Hambatan-Hambatan Terjadi Perbedaan Pendapat Sesama Warga Desa tentang Keabsahan Waris. Mekanisme Pembagian Waris Yang Berbelit. Sistem Waris Yang Berbeda Dengan Ajaran Agama. Solusi Sosialisasi Mengenai Hukum Waris Setempat yang Berlaku. Musyawarah Keluarga. Menerapkan Dua Sistem Waris yaitu Islam & adat.
  • 20. Kesimpulan & Saran Kesimpulan  Waris Islam dalam merespon fenomena tersebut yaitu terdapat kesimpulan berupa ketidak sesuaian peraturan yang berlaku.  Waris Perdata yaitu tidak dipakai.  Waris Adat yaitu menyimpulkan bahwa hukum waris Desa Puspo lebih cocok dikategorikan dengan hukum waris adat.  Hambatan yang ditemukan yaitu berupa terjadi perbedaan pendapat sesama warga desa tentang keabsahan waris Desa Puspo, mekanisme pembagian waris yang berbelit, dan sistem waris yang berbeda dengan ajaran agama. Saran  Melakukan sosialisasi mengenai waris Desa Puspo.  Menerapkan dua hukum waris, yaitu: waris Islam untuk menghormati ajaran agama dan waris adat untuk melestarikan adat dan budaya waris yang sudah berlaku.
  • 21. Terima kasih ُ‫ه‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫ك‬ َ‫ر‬َ‫ب‬ َ‫و‬ ِ‫هللا‬ ُ‫ة‬َ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬َ‫ال‬َّ‫س‬‫ال‬ َ‫و‬