Tabloid Diplomasi Edisi Khusus G20

Tabloid Diplomasi Edisi Khusus G20
MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Diplomasi tabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemlu www. Kemlu.go.id TABLOID NO. 117 TAHUN XIII TGL. 15 DESEMBER 2021 Tantangan Diplomasi Memperebutkan Pasokan Vaksin MOMENTUM BERSEJARAH: INDONESIA MEMEGANG PRESIDENSI G20 INDONESIA DORONG DUNIA PULIH BERSAMA KESEMPATAN INDONESIA MEMOTORI EKONOMI HIJAU WAMENLU RI: PERAN INDONESIA MENJEMBATANI PERBEDAAN KEPENTINGAN PRESIDENSI G20 PELUANG INDONESIA MAJU DAN MODERASI DUNIA G20 EDISI KHUSUS G20
SURAT PEMBACA G20 MOMENTUM KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA CATATAN REDAKSI Pembaca Tabloid Diplomasi yang budiman. Edisi Desember 2021 kali ini Tabloid Diplomasi menyuguhkan tema utama kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Itu nama resminya secara nomenklatur kenegaraandanjabatanyangtengahdisandang Indonesia saat ini. Presidensi atau keketuaan ini merupakan ke pemimpinan yang bergulir secara rutin tiap tahun di antara negara-negara anggota G20. Sementara “Indonesia 2022” merujuk pada negara yang sedang menjabat sebagai Presiden G20 dan tahun masa kepemimpinannya. Indonesia memegang Presidensi G20 terhitung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Secara resmi, terhitung sudah dua kegiatan utama telah diselenggarakan Indonesia dalam rangka mengawali Presidensi G20 Indonesia. Pertama, Pertemuan Sherpa Pertama yang diselenggarakan pada 7-8 Desember 2021 di Jakarta. Kedua, Pertemuan Pertama Tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral (finance track) di Nusa Dua, Bali pada 9-10 Desember 2021. Di luar itu, Kementerian Luar Negeri RI sebe- narnya sudah mulai melakukan sosialisasi Pres- idensi G20 Indonesia 2022 di Bandung, Jawa Barat pada 26-29 Nopember 2021. Kegiatan pengenalan ini berisi outreach seminar dan media gathering. Keduanya mendapatkan respon luar biasa dan sangat positif dari kalangan masyarakat Jabar. Bahkan, Gubernur Jabar Rid- wan Kamil secara tegas menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi tuan rumah berbagai kegiatan Presidensi G20 Indonesia 2022. Pembaca yang budiman. Semua topik yang disuguhkan di edisi kali ini mengupas berbagai hal yang menjadi isi perut G20. Mulai bagaimana sejarah awal lahirnya G20 yang sebelumnya dimulai dengan G7, beragam jenis pertemuan dalam G20, isu perempuan dalam G20, keterli- batan pemuda, harapan Presiden Jokowi, pilar, agenda prioritas, dan manfaat G20 Indonesia, keterkaitannya dengan isu lingkungan dan perubahan iklim, hingga tantangan-tantangan global yang akan dihadapi selama kepemim pinan setahun ke depan. Selain isu spesifik seputar apa dan bagaimana G20, ada beberapa pendapat tokoh mengenai peran yang dapat lebih dioptimalkan Indonesia dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Yakni ulasan dari Wamenlu RI Mahendra Siregar terkait peran penting Indonesia dan tulisan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengenai misi moderasi di G20. Akhirul kalam, bangsa ini sepatutnya ikut menyambut gembira dengan posisi Indonesia saat ini di mata dunia. Kehormatan Indonesia adalah kehormatan kita sebagai bangsa. Se bagaimana dinyatakan Presiden Jokowi, kepe mimpinan Indonesia di G20 saat ini menjadi langkah penting untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia, untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semoga kita mampu berperan maksimal sebagai pemimpin sekaligus inspirator dunia global menuju pemulihan seutuhnya di ber bagai bidang. Pulih bersama, dan pulih untuk menjadi lebih kuat lagi. Selamat membaca. Surat Pembaca Sebagai mahasiswa di tanah air, saya merasa bangga, posisi Indonesia menjadi Presiden G20 adalah kesempatan emas yang pernah dimiliki bangsa ini untuk makin mengembangkan potensi sumber daya manusia kita. Dulu pada saat isu anggaran pendidikan sebesar 20 persen masuk menjadi salah satu ketentuan dalam UUD 1945, menurut saya itu sudah gebrakan paling hebat bangsa ini karena secara konkret Ahmad Saefuddin, Mahasiswa UNISULA Semarang. memasukkan perintah pembiayaan sektor pendidikan ke Konstitusi. Belum lama ini, Undang-Undang Pesantren yang diketok DPR RI bersama pemerintah, menyaratkan adanya Dana Abadi Pesantren agar SDM para santri di pesantren tidak kalah akseleratif dibanding pelajar di sekolah dan pendidikan umum. Sekarang, Indonesia dipercaya memimpin sejumlah negara superpower dunia di G20, dengan waktu sangat singkat, hanya setahun. Saya berharap pemerintah benar-benar mampu memaksimalkan kepemimpinan ini untuk membuka seluas- luasnya kerjasama di bidang pendidikan dengan negara-negara maju di G20. Sebab, hanya dengan cara itu saya meyakini Indonesia bisa ikut maju. Sukses buat Indonesia, sukses buat Kemlu RI, sukses buat perahu bangsa ini yang akan melesat lebih cepat di samudera dunia.[]
DAFTAR ISI Penanggung Jawab Teuku Faizasyah (Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik) Yusron B. Ambary (Direktur Diplomasi Publik) REDAKTUR Joneri Alimin ANGGOTA REDAKTUR Annisa Paramita Nadya Almira PENYUNTING/EDITOR Khariri SEKRETARIAT Sofiah Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, Lt. 12 Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162,3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi edisi bahasa Indonesia dan Inggris dapat didownload di : http://www.tabloiddiplomasi.org Email : tabloiddiplomasi@Kemlu. go.id Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri R.I. Gambar Cover: news.dgtn.com st2.depositphotos.com Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber. Wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi. BAGI ANDA YANG INGIN MENGIRIM TULISAN ATAU MENYAMPAIKAN TANGGAPAN, INFORMASI, KRITIK DAN SARAN SILAHKAN KIRIM EMAIL: tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id FOKUS UTAMA 04 06 07 FOKUS 08 09 10 11 LENSA 12 13 14 15 16 17 18 19 SOROT 20 21 22 KILAS 23 24 Indonesia Dorong Dunia Pulih Bersama Presiden Jokowi: Presidensi G20 adalah Kehormatan bagi Indonesia Momentum Bersejarah: Indonesia memegang Presidensi G20 Sektor Prioritas, Manfaat dan Agenda Presidensi G20 Indonesia Tantangan Global G20 Indonesia 2022: Sistem Kesehatan Hingga Transformasi Ekonomi Presidensi G20 Peluang Indonesia Maju dan Moderasi Dunia Indonesia dalam Jajaran Raksasa Ekonomi Dunia Menyiapkan Skema Penyelenggaraan G20 Indonesia 2022 Wamenlu RI: Peran Indonesia Menjembatani Perbedaan Kepentingan G20 Italia 2021 Suasana Pandemi, G20 Indonesia 2022 Dunia Pulih dan Bangkit Seputar G20 Finance Track Meeting Penguatan Stabilitas Sektor Ke uang an untuk Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan Gugus Tugas G20: Keuangan-Kesehatan Hingga Ekonomi Digital Pertemuan Pertama Sherpa Menlu RI: Kerja G20 Harus Down to Earth dan Inclusive Presiden Jokowi Teken Keppres Baru Panitia G20 G20 Harus Jadi Contoh Atasi Perubahan Iklim Kesempatan Indonesia Memotori Ekonomi Hijau Outreach Seminar dan Media Gathering dengan Masyarakat Jabar: Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Presidensi G20 Indonesia Perempuan Salah Satu Isu Utama Presidensi G20 Indonesia Y20 Ruang Pemuda di G20
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi FOKUS UTAMA 4 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI INDONESIA DORONG DUNIA PULIH BERSAMA Ini kali pertama dalam sejarah Indo- nesia memegang presidensi (keke tuaan) sejak bergabung di forum G20 pada 1999. Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia untuk memegang presidensi tersebut mencerminkan pengakuan atas kepemimpinan Indonesia pada forum G20. Karena itu, kesempatan emas selama setahun ke depan ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi kepentingan global maupun domestik untuk menghasilkan berbagai kesepakatan solutif dalam upaya bangkit bersama dari krisis pandemi COVID-19. Sebagaimana tema yang diusung oleh Presidensi G20 Indonesia, yaitu “Recover To gether, Recover Stronger”. Normalisasi Kebijakan Kejadian luar biasa pandemi COVID-19 masih menjadi isu utama yang dihadapi negara-negara di dunia. Kepala Departemen Ekonomi CSIS dan Co-Chair Think 20 (T20) Indonesia, Yose Rizal Da- muri, sebagaimana dilansir dari mediakeuangan.kemenkeu.go.id mengatakan pemulihan ekonomi di dunia pasca hantaman gelom- bang COVID-19 belum berlangsung optimal karena masih terbatasnya akses vaksin COVID-19 di negara mis kin dan berkembang. Ada negara-negara yang populasi nya sudah mencapai 70 atau 80 persen dalam pemberian vaksin, namun masih ada negara-negara seperti Madagaskar yang hanya sekitar satu persen dari populasinya yang baru mendapatkan vaksinasi secara penuh. Artinya, pembahasan soal pemulihan ekonomi di negara dengan vaksinasi rendah seperti ini tentu masih akan jauh panggang dari api karena masalah kesehatannya masih belum terselesaikan. Menurut Yose, kompleksitas imbas pandemi tersebut diperparah dengan beban utang negara miskin dan berkembang yang makin tinggi serta krisis energi akibat re- striksi ataupun menurunnya per- mintaan.[] Mulai 1 Desember 2021 hingga setahun ke depan, Indonesia resmi didaulat sebagai Presidensi G20 2022. Peresmian presidensi Indonesia terjadi pada sesi penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia, pada Minggu, 31 Oktober 2021. Presidensi atau tuan rumah perhelatan G20 ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya.
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi FOKUS UTAMA 5 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI Kepala Departemen Internasional BI Doddy Zulverdi mengungkap- kan hal serupa. Menurut Doddy, negara-negara besar yang memiliki kapasitas fiskal maupun moneter yang besar serta akses vaksin dan pengobatan COVID-19 memadai bisa pulih lebih cepat. Sedangkan negara-negara dengan kondisi se- baliknya tertinggal. Setelah pulih, negara-negara maju tersebut terdorong untuk mulai menormalisasi kebijakan. Stimulus fiskal dan moneter mulai dikura ngi sehingga terjadi pengetatan. Likuiditas global pun menurun dan suku bunga terdorong naik. Akibat- nya, aliran modal ke negara-negara berkembang berkurang. Kondisi fiskal dan moneter negara berkembang menjadi tidak kondusif. Se hingga mereka semakin terbela kang dalam pemulihan. Solusi Menghadapi Tantangan Ekonomi Global Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi bagian solutif dari sederet tantangan ekonomi global tersebut. Menurut Doddy, Presidensi Indone- sia memberi peluang untuk Indo- nesia memimpin dunia keluar dari krisis. Indonesia akan mendorong pembahasan topik-topik yang rele van dan esensial dengan kondisi ekonomi global terkini termasuk topik penanganan krisis. Berarti, langkah Indonesia yang paling penting adalah bagaimana mempercepat proses keluar dari krisis bersama-sama, jadi bukan hanya kepentingan segelintir negara ter- tentu saja, terutama negara-ne gara besar yang selama ini perekono- miannya paling dominan di dunia global. Tidak hanya itu, Indonesia juga mampu mendorong peningkatan produktivitas sektor ekonomi. Sebab, banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak sektor yang sulit untuk bangkit kembali akibat pandemi. Sementara upaya mitigasi risiko munculnya krisis di waktu mendatang dilakukan dengan meningkatkan ketahanan dan stabilitas. Di samping itu, G20 harapannya juga mampu mendorong inklusivitas untuk pemerataan ekonomi serta menjaga aspek keberlanjutan mi salnya melalui penanganan isu-isu lingkungan. Perhelatan G20 bukan saja berskala besar tapi juga berdurasi panjang yakni hampir sepanjang tahun. Di- rektur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementeri- an Luar Negeri, Hari Prabowo me ngatakan akan ada 150 lebih pertemuan yang diadakan di berbagai kota di Indonesia. Mulai Desember 2021 sampai dengan November 2022 yang terdiri dari pertemuan di tingkat engagement group, work ing group, Deputi, Menteri dan Gubernur Bank Sentral, hingga puncak nya yaitu pertemuan kepala negara/pemerintahan dalam KTT. Artinya, keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan presidensi G20 akan menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola pertemuan-pertemuan berskala in ternasional tersebut. Untuk memastikan kesuksesan penyelenggaraan acara, Hari mengatakan ada Stan- dar Layanan Acara yang selaras yang akan diterapkan pada setiap pertemuan sehingga delegasi yang datang akan melewati proses serta memiliki pengalaman yang sama. Gelaran presidensi G20 Indonesia juga akan mendorong manfaat ekonomi yang nyata bagi perekonomian lokal serta pemulihan sektor pariwisata. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam laman akun instagram miliknya mengung- kapkan acara G20 Indonesia ber- potensi membuka 3000 lapangan pekerjaan baru dan mendongkrak konsumsi sebesar USD119,2 juta. Hal tersebut akan berkontribusi pada PDB Indonesia sebesar USD533 juta. Sementara Doddy berpendapat kenduri berskala internasional ini sangat efektif untuk mempromosikan berbagai keunggulan dan kemajuan Indonesia kepada dunia. Baik dari segi resiliensi atau ketahanan ekonomi dari guncangan pandemi maupun dari segi budaya serta pariwisata yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Presidensi G20 Indonesia merupakan kesempatan emas agar Kepemimpinan Indonesia menjadi fokus perhatian dunia. Di samping itu, ini juga sebagai wujud nyata upaya menjaga keadilan sosial di tingkat dunia sebagaimana amanat Konstitusi.[]
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi FOKUS UTAMA 6 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI Indonesia resmi memegang keketuaan atau presidensi Group of Twenty (G20) per 1 Desember 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa presidensi G20 merupakan sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi Indonesia. Hal tersebut diutarakan oleh Presiden Joko Widodo saat berpidato pada pembukaan presidensi G20 Indonesia sebagaimana ditayangkan pada YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 1 De- sember 2021, serta dilansir dari presidenri.go.id. “Kepercayaan ini adalah kesempatan bagi In- donesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia, untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Presiden. Sejalan dengan hal tersebut maka presidensi G20 Indonesia akan mengusung tema “Recov er Together, Recover Stronger”. Presiden menjelaskan bahwa dalam presidensi G20 tersebut, Indonesia akan fokus untuk mengerjakan tiga hal. “Pertama, penguatan arsitektur kesehatan global. Kedua, transformasi berbasis digital. Keti- ga, transisi menuju energi berkelanjutan,” imbuh Presiden. Lebih lanjut, Kepala Negara juga ingin agar presidensi Indonesia pada G20 tidak sebatas seremonial belaka. Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata dan terobosan-terobosan besar. “Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan untuk memastikan masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerja sama ini,” jelasnya. Presidensi Indonesia juga akan di- gunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang. Pre siden menegaskan bahwa Indonesia berusaha membangun tata kelola dunia yang lebih adil. “Indonesia berupaya memperkuat solidaritas dunia mengatasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, dan menggalang komitmen negara maju membantu negara berkembang, negara kaya membantu negara miskin,” ungkapnya. Presiden juga meyakini bahwa kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Untuk itu, Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. “Saya mengundang para delegasi untuk datang ke Indonesia, untuk melihat keindahan alam Indonesia, untuk menyaksikan keunikan, kerag- aman budaya Indonesia, dan merasakan kera- mahtamahan masyarakat Indonesia. Kami akan menyambut Bapak, Ibu, semua dengan penuh kegembiraan dan tangan terbuka,” tandasnya. Kebanggaan Masyarakat Indonesia Dalam kesempatan lain, sebagaimana dikutip dari setkab.go.id, Presiden menegaskan bahwa dengan memegang Presidensi G20 terhitung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Indonesia akan menyelenggarakan lebih dari 150 pertemuan terkait keuangan, iklim, serta ekonomi digital. Presiden Jokowi menyampaikan, “Posisi strategis seperti ini harus kita manfaatkan sebaik-baikn- ya, karena be tul-betul kita duduk setara dengan negara-ne gara maju. Bagaimana kita bisa mendongkrak, bagaimana kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan nasional kita, tidak ada yang lain, kepentingan nasional kita,” ujarnya. Presiden menyebutkan, selain menjabat Presi- densi G20, Indonesia juga akan menerima tong- kat ketua di ASEAN yang diperkirakan terlaksana pada bulan Oktober atau November tahun 2022. Dengan dipercayanya Indonesia menjadi pemimpin, Presiden berharap masyarakat Indonesia ikut merasakan kebanggaan yang sama. Mas- yarakat Indonesia pun harus merasa terhormat di antara negara-negara lain. “Saya juga ingin, kita semuanya juga ingin, warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain di manapun WNI kita berada,” imbuh Presiden. Kepala Negara juga menegaskan bahwa mental inferior, inlander, dan terjajah yang masih ada di dalam diri bangsa Indonesia harus dihilangkan. “Saya tidak ingin mental inferior, mental inlan der, mental terjajah ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita,” tutur nya. Menurut Presiden Jokowi, untuk meng atasi mentalitas seperti itu maka masyarakat Indone- sia harus mulai membangun rasa percaya diri serta rasa optimisme sebagai bangsa pemim pin[] PRESIDEN JOKOWI: PRESIDENSI G20 ADALAH KEHORMATAN BAGI INDONESIA
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi FOKUS UTAMA 7 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI Di Asia, dengan posisi Presidensi G20 Indonesia saat ini, total sudah ada lima negara yang pernah menjadi Presidensi G20, yaitu Je- pang, RRT, Korea Selatan, Arab Saudi, dan terakhir Indonesia. Presidensi Indonesia mendapat dukungan dari seluruh anggota G20, dan terdapat harapan Indo- nesia akan mampu menjembatani kepentingan negara maju dan negara berkembang. Melansir dari laman Sherpa G20 Indonesia, G20 adalah kelompok pengaruh ekonomi secara sistemik harus ikut serta dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Lalu, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sen- tral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas krisis keuangan global yang terjadi pada 1997-1999. Hal ini terjadi berkat saran dari para Menteri Keuangan G7 pada 1999. Sejak saat itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan diadakan secara rutin pada musim gugur. Negara yang Pernah Jadi Presi- densi G20 Presiden AS George W. Bush mengundang para pemimpin negara G20 dalam KTT G20 pertama untuk melakukan koordinasi terkait dampak krisis keuangan yang terjadi di AS pada 14-15 November 2008. Setelah itu, pertemuan lanjutan pun akhirnya disepakati oleh pemimpin negara. Berikut ini negara yang juga pernah menjadi presidensi KTT G20, beser- ta kota penyelenggaranya, yakni sebagai berikut. • Washington, Amerika Serikat (2008) • London, Inggris (2009) • Pittsburg, Pennsylvania (2009) • Toronto, Kanada (2010) • Seoul, Korea (2010) • Cannes, Prancis (2011) • Los Cabos, Mexico (2012) • St. Petersburg, Rusia (2013) • Brisbane, Australia (2014) • Antalya, Turki (2015) • Hangzhou, RRT (2016) • Hamburg, Jerman (2017) • Buenos Aires, Argentina (2018) • Osaka, Jepang (2019) • Riyadh, Arab Saudi (2020) • Roma, Italia (2021) • Indonesia (2022) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 akan melakukan pertemuan beberapa kali dalam tantangan global yang semakin berkembang juga membuat isu-isu nonkeuangan turut dibahas. Ada dua jalur pertemuan dalam G20, yaitu jalur keuangan (finance track) dan jalur nonkeuangan (Sher pa track). Jalur keuangan dihadiri Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20. Isu yang dibahas berkaitan dengan sektor keuangan. Kemudian, jalur Sherpa membahas isu lainnya di luar sektor keuangan sekaligus mempersiapkan konsep outcome documents yang dibahas pada KTT. Para Sherpa ditunjuk oleh Kepala Pemerintahan atau Kepa- la sebagai representasi pada pertemuan G20 selain KTT.[] satu tahun untuk mempersiapkan KTT. Presidensi G20 ditetapkan berdasarkan kesepakatan sistem rotasi kawasan sehingga akan berganti setiap tahunnya. Biasanya, presidensi tahun berjalan, serta presidensi sebelum dan selanjutnya melakukan koordinasi agenda prioritas G20 secara intensif. Isu yang selalu mejadi perhatian para pemimpin G20 di setiap KTT adalah isu krisis, isu reformasi lembaga keuangan internasional, dan isu perdagangan. Namun, PDB dunia. Awalnya, G20 dibentuk karena komunitas internasional kecewa atas kegagalan Group of Seven (G7) mencari solusi dari permasalahan ekonomi global yang dihadapi saat itu. Negara yang bergabung dalam G7, antara lain Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Ada pandangan bahwa negara-negara berpendapatan menengah dan negara yang memiliki informal yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Sebuah momentum bersejarah bagi Indonesia dipercaya memegang Presidensi forum negara-negara besar di dunia yang tergabung dalam G20. Indonesia dipercaya meneruskan estafet keketuaan atau Presidensi G20 dari Italia. Indonesia akan memegang Presidensi G20 terhitung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Lebih lanjut, G20 menjadi forum ekonomi utama dunia yang mewakili sekitar 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, dan 80% MOMENTUM BERSEJARAH: INDONESIA MEMEGANG PRESIDENSI G20
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi FOKUS 8 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI SEKTOR PRIORITAS, MANFAAT DAN AGENDA Presidensi G20 Indonesia mengusung semangat pulih bersama, di bawah tema besar Recover Together, Recover Stronger: Sebagai tindak lanjut Rome Declaration pada KTT G20 Roma dan dalam upaya mempercepat pemulihan dunia, Presidensi G20 Indonesia memiliki 3 (tiga) sektor prioritas yaitu Penguatan Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Digital, dan Transisi energi. Tiga sektor tersebut adalah kunci untuk memberdayakan dunia, dan menuju pemulihan ekonomi yang resisten dan berkelanjutan. Pertama, dalam penguatan arsitektur kesehatan global, hal ini terkait bagaimana memperkuat kesiapan, daya tanggap, dan daya respons dunia dalam menangani pandemi dan berbagai darurat kesehatan masa depan. Kedua, transformasi digital akan menjadi salah satu solusi utama dalam menggerakkan ekonomi di saat pandemi. Salah satu agenda untuk digital ini adalah peningkatan digital skills dan digital literacy, dimana kita juga menyasar akses digital bagi kalangan rentan dan UMKM, yang terbukti dapat bertahan selama masa pandemi dengan dukungan digitalisasi. Dalam hal ini, Transformasi Digital memastikan transisi digital yang inklusif bagi pertumbuhan dan pembangunan. Ketiga, Indonesia ingin mendorong transisi energi, yang menuju energi baru dan terbarukan. Khususnya, memastikan dukungan tersedia bagi negara berkembang dalam mencapai transisi energi. Indonesia mendorong agenda investasi dan transfer teknologi di sektor ini. Dua hal tersebut sangat penting untuk negara- negara berkembang. Dalam hal ini, Presidensi G20 Indonesia mendorong G20 untuk berperan dalam memastikan ketersediaan teknologi bersih yang terjangkau. Dalam ketiga sektor ini, Pemri memiliki peran yang strategis ke depannya, baik dalam lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Banyak peluang yang dapat ditindaklanjuti melalui diplomasi, misalnya: aspek kerja sama investasi, pendanaan pembangunan, atau transfer teknologi. Dalam jalur Sherpa, pembahasan isu dibahas dalam 11 Working Group dan 1 Inisiatif yang mencakup isu ekonomi digital, kesehatan, transisi energi, pembangunan, pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan dan iklim, pertanian, anti-korupsi, perdagangan dan investasi, pariwisata serta inisiatif Women Empowerment. AgendaPrioritasJalurKeuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 1. Exit Strategy to Support Recovery Membahas bagaimana melindungi negara- negara yang masih menuju pemulihan ekonomi (terutama negara berkembang) dari efek limpahan (spillover) exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya (umumnya negara maju). 2. Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth Mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan. 3. Payment System in Digital Era Standar pembayaran lintas batas negara (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC). 4. Sustainable Finance Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan) dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan 5. Digital Financial Inclusion Memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas. 6. International Taxation Membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan instantasi Frame work bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang dise- but Base Erotion and Profit Shifting (BEPS). Manfaat untuk Indonesia Manfaat strategis Presidensi G20 Indonesia melingkupi berbagai sektor diantaranya manfaat ekonomi, politik, dan pembangunan sosial. Manfaat ini dapat ditimbulkan dari penyelenggaraan rangkaian pertemuan G20 di Indonesia. Lebih dari 20 ribu delegasi G20 dan peserta internasional lainnya diperkirakan akan hadir di Indonesia sepanjang masa Keketuaan, termasuk dari kalangan media. Direncanakan lebih dari 150 pertemuan G20 akan diselenggarakan di berbagai daerah dan kota di Indonesia, dengan acara puncak yaitu KTT G20 diselenggarakan pada akhir tahun 2022. 1. Di bidang ekonomi, dampak langsung penyelenggaraan Presidensi G20 ialah peningkatan penerimaan devisa negara melalui kehadiran delegasi dan peserta internasional. 2. Berdasarkan pengalaman Presidensi sebelumnya, ada dampak ekonomi dari penyelenggaraan G20 terhadap ekonomi lokal host country. 3. Presidensi G20 terdahulu selalu memilih tempat pertemuan di kota pariwisata atau bersejarah, terutama untuk memperoleh efek ekonomi dan pariwisata. 4. Di bidang politik, sebagai Presiden G20 tahun 2022, Indonesia dapat mengusung isu-isu strategis, mendorong kerja sama, menentukan agenda setting, hingga mendorong adanya hasil konkret. 5. Di bidang pembangunan sosial, Presidensi G20 adalah momentum bagi Indonesia untuk tunjukkan bahwa Indonesia is open for business, dengan menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia, dan potensi investasi, di Indonesia. 6. Dari showcase ini, target kita adalah kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Dari kepercayaan ini, dapat menghasilkan peningkatan komitmen investasi dan bisnis dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 7. Dari showcase ini, target kita adalah kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Dari kepercayaan ini, dapat menghasilkan peningkatan komitmen investasi dan bisnis dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.[] PRESIDENSI G20 INDONESIA TIGA PRIORITAS UTAMA PRESIDENSI G20 INDONESIA: Penguatan Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Digital, dan Transisi Energi
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi FOKUS 9 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI TANTANGAN GLOBAL G20 INDONESIA 2022: SISTEM KESEHATAN HINGGA TRANSFORMASI EKONOMI Para pemimpin ekonomi utama dunia telah berjanji untuk menggunakan semua alat yang tersedia untuk mengatasi konsekuensi pandemi, mempertahankan pemulih an, dan tetap waspada terhadap tantangan global seperti gangguan rantai pasokan. Menyoroti peran penting vaksin dalam perang melawan pandemi, mereka berjanji untuk memaju kan upaya untuk memastikan akses yang tepat waktu, adil dan universal ke vaksin, pengobatan dan diagnostik yang aman, terjangkau, berkualitas dan efektif, khususnya berkaitan dengan kebutuhan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. “Kami akan mengambil langkah-langkah untuk membantu meningkatkan pasokan vaksin dan produk medis penting dan masu- kan di negara-negara berkembang dan menghilangkan kendala pasokan dan pembiayaan yang rele- van,” bunyi deklarasi tersebut. StafAhliKonektivitas,Pengembang an Jasa, dan Sumber Daya Alam Ke- menko Perekonomian RI Edi Prio Pambudi mengatakan kondisi yang ada saat ini adalah pemulihan krisis kesehatan dan ekonomi dunia menunjukkan kemajuan yang solid, tapi yang menjadi tantangan global dari rencana aksi G20 yaitu adanya perbedaan aturan dan undang-undang terkait kondisi pandemik di tiap negara yang juga disebabkan oleh progres vaksinasi tidak merata, serta varian baru COVID-19 dan ge- lombang baru. Presidensi G20 Indonesia didukung oleh lima pilar, yaitu: 1) menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemitraan antar pemangku kepen tingan, 2) meningkatkan produktivitas, 3) membangun ekonomi dunia yang tangguh dan stabil, 4) mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dan 5) penguatan kepimpinan kolektif global. “Pembahasan utama dalam G20 Indonesia adalah sistem kesehatan global, transformasi ekonomi dan digital, serta energi transisi. Ketiga poin pembahasan utama tersebut telah dibuat data-datanya secara lengkap mengenai kondisi, dampak, dan usulan terkait dengan topik tersebut,” ujar Edi. Selain membahas mengenai isu- isu yang terjadi di dunia, substansi yang menjadi fokus global dan re- fleksi kepentingan nasional dalam G20 Indonesia nanti antara lain isu keuangan dan perpajakan, human capital, kapasitas nasional produksi vaksin, serta isu reformasi struktural. Transformasi Ekonomi G20 yang rutin digelar setiap tahun selalu membahas isu-isu penting yang mencakup dua kelompok kerja utama, yakni kelompok Finance Track dan Sherpa Track. Mengacu kepada penamaannya, kelompok Finance Track akan membahas isu- isu tentang keuangan, sementara pada kelompok Sherpa Track akan dibahas topik-topik strategis lain nya, mulai dari isu kesehatan, sosial, energi, lingkungan, perdagangan hingga investasi. Posisi sebagai presidensi di tahun 2022 menjadikan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah pembahasan pada G20 nanti. Lainnya, ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat tema-tema topikal yang menjadi isu nasional agar bisa disolusikan bersama-sama dengan negara anggota lainnya. Secara spesifik, anggota G20 di bawah kepemimpinan Indone- sia dapat berperan lebih untuk melakukan transformasi ekonomi yang ditandai dengan digitalisasi berbagai sektor perekonomian, reformasi struktural, serta upaya mempercepat pembangunan yang inklusif sebagai kunci untuk keluar dari krisis ini. Peran-peran itu dilandasi fakta bahwa COVID-19 telah mengubah hampir seluruh tata cara pengelolaan ekonomi di setiap negara. Karena itu, kebijakan yang menggunakan pendekatan transformasional, se perti digitalisasi, restrukturisasi ke bijakan fiskal, dan penguatan sektor industri kreatif perlu diambil oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja serta meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Selain itu, segala upaya pemulih an ekonomi tersebut mesti tetap memperhatikan aspek pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pendanaan untuk Sustainable Development Goals (SDGs) dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat sebagai elemen pen ting guna memastikan pertumbuh an dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Sebagai bagian dari komunitas internasional yang terus menjaga ke seimbangan antara pendekatan multilateral dan bilateral, Indonesia perluterus-menerusmemanfaatkan keberadaannya dalam forum G20, apalagi dalam posisinya sebagai Presidensi G20, untuk menyuarakan inisiatif yang menjadi kepentingan nasional maupun global.[] Salah satu komitmen penting yang dihasilkan dari KTT G20 Italia adalah deklarasi para pemimpin G20 yang berjanji untuk memperkuat respon bersama terhadap pandemi dan membuka jalan bagi pemulihan global, dengan perhatian khusus bagi yang paling rentan.
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi FOKUS 10 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terpilih memegang Presidensi G20 untuk satu tahun ke depan (2021-2022). Muhammadiyah mengapresiasi kepercayaan dunia terhadap Indo- nesia tersebut sebagai suatu ca- paian yang positif dan konstruktif yang memberi optimisme di te ngah bangsa dan dunia yang masih menghadapi pandemi. Indonesia juga setelah 2030 di prediksi menjadi negara keempat sebagai negara dengan ukuran ekonomi terbesar setelah Tiong- kok, AS, dan India, menyusul nomor lima Jerman. Posisi yang baik terse- but tentu tidak hanya akan terkait dengan ekonomi semata tetapi akan berkorelasi dengan beberapa isu global yang saat ini. Beber- apa isu besar di tingkat dunia ya itu pandemi COVID-19, demokrasi, globalisasi terutama WTO, revolusi saintifik dan teknologi yang terkait disrupsi dan digitalisasi, SDG’s, dan isu perubahan iklim global atau “the climate change”. Bagaimana Indo- nesia mampu mengelola isu dan agenda global tersebut di dalam negeri secara cerdas dan visioner dengan berpijak pada kepribadian bangsa yang dijiwai Pancasila, Aga ma, dan kebudayaan luhur bangsa. Khusus isu demokrasi akan tetap menjadi paradigma global di seluruh dunia. Masa depan dunia ialah masa depan demokrasi. Tapi mulai muncul warning (peringatan) seperti disuarakan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt tahun 2018 tentang fenomena “Democracies Die” (Kematian Demokrasi) di ranah politik global. “Demokrasi mati bukan di tangan jenderal, tetapi di tangan pemimpin terpilih, yang membajak proses yang membawa mereka ke kekuasaan” seperti kasus Amerika Serikat di era Trump dan sejumlah negara. Pelemahan norma demokrasi dan polarisasi partisan ekstrem pada era rezim demokratik menjadi sumber konflik eksistensial terkait ras dan budaya. “Egalitarianisme, kesan- tunan, rasa kebebasan, dan tujuan bersama sebagai inti demokrasi di AS dan negara-negara Barat mulai diserang dari dalam, kita mesti mencegahnya mati dari dalam” ungkap dua penulis tersebut. In- donesia tentu perlu waspada serta harus memiliki wajah dan karakter demokrasi yang sejalan dengan Sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaaan dalam per- musyawaratan perwakilan”. Fenomena kedua ialah perubahan iklim global, the climate change. Seperti disuarakan David Wallace tahun 2019 tebtang “The Uninhibit able Earth”, kisah tentang bumi yang tidak dapat dihuni. Yaitu ancaman dari perubahan iklim lebih total dan lebih luas ketimbangan ancaman dari bom. Berbagai ben- cana alam yang tidak lagi alami, badai, kelaparan, laut yang sekarat, udara yang tidak dapat dihirup, wa- bah akibat pemanasan, ambruknya ekonomi, konflik akibat iklim, terkait dengan perubahan iklim global. Kehidupan diambang kepunahan menyerupai kiamat, manusia tidak dapat lagi memilih planet karena inilah tempat satu-satunya di alam semesta yang dapat disebut sebagai rumah. Indonesia penting mengantisipasi isu-isu global tersebut dengan seksama. Khusus pasca terpilih menjadi Presidensi G20, Indonesia agar lebih mampu mengelola dan mengakselerasikan secara lebih progresif posisi dan peran Indonesia di kancah Regional khusus ASEAN, Asia Timur khsususnya Tiongkok, Australia dan kawasan Pasifik, serta Dunia Islam khusus Timur Tengah. Indonesia dengan posisi Presidensi G20 niscaya menggeser secara signifikan dari negara konsumen menjadi negara produsen, dari negara pengimpor menjadi pengekspor, dan dari objek globalisasi-modernisasi menjadi subjek globalisasa- si-modernisasi. Selain itu di tingkat domestik pen ting mengelola demokrasi agar ti dak berhenti pada pestapora de mokrasi dan HAM yang menjurus ekstrem atau liberal-sekuler, memecahkan problem laten ekonomi yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah utang luar negeri, serta ancaman politik terutama menyangkut persatuan nasional, dan masalah bangsa lainnya karena akan terkoneksi dengan peran di ranah global. Muhammadiyah sebagai kekuatan Civil Society yang modern mendorong dan berperan aktif dalam menyukseskan kepemimpinan In- donesia di tingkat global. Pertama dengan program internasionali sasi Muhammadiyah dalam bentuk mempromosikan Kosmopoli- tanisme Islam Berkemajuan serta program unggulan Amal Usaha di ranah global. Kedua memperkuat basis kemajuan bangsa seperti di bidang sumberdaya manusia dan pendidikan, ekonomi UMKM yang berkeadilan sosial, pemanfaatan peluang digitalisasi. Dalam ikut mengarahkan kiblat bangsa Muhammadiyah berharap dan ingin berkontribusi agar rancang bangun Satu Abad Indonesia di tahun 2045 benar-benar visioner membawa Indonesia sebagai negara besar yang maju dan modern berbasis identitas keindonesiaan yaitu Pancasila, Agama, dan Kebu- dayaan Nasional. Khusus dalam moderasi Indonesia untuk dunia. Moderasi Indonesia untuk dunia niscaya dimulai dari moderasi diri sendiri berbasis nilai- nilai moderat atau wasathiyah. Penting mempraktikkan modera si dalam berpolitik, berekonomi, berbudaya, beragama, dan perike- hidupan kebangsaan lainnya diser tai uswah hasanah atau ketela danan. Moderasi Indonesia mesti berbasis pada dasar negara Pancasila, nilai luhur Agama, dan kebudayaan bangsa. Konsep dan kebijakan moderasi dalam menghadapi radikalisme-ekstremisme harus holistik bahwa sumber radikalisme-ekstremisme bisa berasal dari apa saja, aspek apa saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Melawan radikalisme-ekstremisme tidak dilakukan dengan cara yang radikal-ekstrem tetapi dengan moderasi. Cegah Indonesia dari segala bentuk radikalisme-ekstremisme dari semua aliran pikiran dan gerakan yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila, Aga ma, dan Kebudayaan bangsa. Bila tidak setuju dengan satu radikal-ekstrem yang sering dikonota- sikan secara salah atau bias tentang “Arabisme” misalnya, maka harus selektif juga dengan ekstremitas pemikiran liberal-sekuler Barat yang bertentangan dengan jatidiri keindonesiaan. Moderasi Indonesia harus autentik dan sejiwa dengan kepribadian bangsa Indonesia. Para elite dan warga bangsa mesti berji- wa, berpikir, dan bertindak moderat dengan jujur, cerdas, berilmu, dan hikmah-bijaksana menuju kebaikan hidup Indonesia milik bersama.[] Sumber: www.muhammadiyah. or.id PRESIDENSI G20 PELUANG INDONESIA MAJU DAN MODERASI DUNIA Oleh Haedar Nashir (Ketum PP Muhammadiyah) Moderasi Indonesia mesti berbasis pada dasar negara Pancasila, nilai luhur Agama, dan kebudayaan bangsa. Konsep dan kebijakan moderasi dalam menghadapi radikalisme-ekstremisme harus holistik bahwa sumber radikalisme-ekstremisme bisa berasal dari apa saja, aspek apa saja, dan dilakukan oleh siapa saja.
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi FOKUS 11 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI INDONESIA DALAM JAJARAN RAKSASA EKONOMI DUNIA Indonesia memegang Presidensi G20 mulai dari 1 Desember 2021 hingga November 2022. Sebagai informasi, Indonesia memiliki kesempatan pertama kali menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20), sejak didirikannya perkumpulan tersebut pada 1999. Dikutip melalui situs resmi G20 (g20.org), G20 terdiri dari 20 anggota, yaitu 19 negara dan Uni Eropa. Organisasi ini berfokus pada perekonomian dan keuangan global. Anggota awalnya adalah para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Kemudian setelah krisis ekonomi global pada 2008, para pemimpin negara diikutsertakan. Indonesia menjadi anggota G20 sejak forum internasional tersebut dibentuk pada tahun 1999. Pada saat itu, Indonesia ada dalam tahap pemulihan setelah krisis ekonomi 1997-1998 dan dinilai sebagai emerging economy yang mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia. Mengutip ulasan Kepala Bidang Program Analis Kebijakan, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI Dalyono, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1970 hingga 1997 ialah 6,6%. Pen- duduk Indonesia pada 1997 berada pada kisaran 204 juta, terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan AS. Fundamen ekonomi Indonesia juga kuat setelah melakukan reformasi struktural pada periode 1985-1987. Namun, di atas dari statistik itu, menurut Dalyono, penilaian utama yang menjadikan Indonesia sebagai anggota G20 ialah daya tahan dan upaya kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Pada krisis ekonomi 1997-1998, Indonesia terdampak sangat signifikan. Per- tumbuhan pada 1998 turun dras- tis hingga minus 13,1%, terendah sepanjang sejarah. Inflasi mencapai 77,6% dan tingkat utang mencapai 62% dari produk dometik bruto (PDB). Berhasil Keluar dari Krisis Dari sisi moneter, nilai tukar rupiah jatuh sangat dalam. Dari yang se mula hanya 2.450/dolar AS pada Juni 1997 menjadi 16.800/dolar AS pada akhir Juni 1998. Meski demikian, dengan komitmen yang kuat dan kebijakan yang tepat, Indonesia berhasil keluar dari jerat krisis. Indo- nesia menerapkan bauran kebijakan yang menyinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Pada sisi fiskal, pemerintah memberikan dorongan stimulus melalui pembatasan anggaran untuk me ningkatkan kinerja perekonomian. Adapun pada kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan stimulus dengan meningkatkan tingkat suku bunga dan mengembalikan kepercayaan sektor perbankan melalui penutupan dan pengga- bungan bank serta melikuidasi 16 bank. Pada sektor riil, Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penambahan value added dan pe nerapan strategi yang lebih terbuka dalam perdagangan bebas. Pada periode lima tahun pascakri- sis, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi makro dengan lebih baik. Ditandai dengan rela tif stabilnya tingkat pertumbuhan ekonomi, menurunnya laju inflasi, terkendalinya tingkat suku bunga, relatif stabilnya nilai tukar rupiah, terjaga nya cadangan devisa, dan membaik nya ketahanan fiskal. Ketahan an ekonomi Indonesia kembali dibuktikan pada saat krisis global melanda dunia pada 2008- 2009. Fundamen ekonomi Indo- nesia saat itu sangat jauh berbeda dengan kondisi pada saat menghadapi krisis 1997-1998. Pertumbuhan Konsumsi Mening- kat Pada saat krisis global, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 6,1%, tingkat inflasi 11,06%, transaksi berjalan pada angka positif 0,1%, dan utang luar ne geri sebesar 29% dari PDB. Indone- sia tidak terkena dampak signifikan karena fundamen sektor eksternal, fiskal, dan perbankan cukup kuat. Faktor lain yang juga mendukung ketahanan ekonomi Indonesia ialah tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat yang meningkat. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat akibat kenaikan komoditas ekspor, kenaikan tingkat pendapatan pekerja kelas menengah ke atas, karena kebijak an kenaikan gaji pegawai negeri, juga kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengompensasi kenaikan harga bahan bakar mi nyak. Tanggapan pemerintah Indonesia yang cepat dan tepat dalam menghadapi krisis 1997-1998 dan kembali terujinya ketahanan ekonomi Indo- nesia pada krisis global 2008-2009 menjadi nilai penting Indonesia untuk dapat berkontribusi aktif di G20. Indonesia memiliki pengalaman berharga yang dapat dibagikan kepada negara lain mengenai strategi mengatasi krisis, menangani dampaknya, dan mengantisipasi agar tidak terulang lagi. Meskipun negara-negara ASEAN yang lain juga menerapkan kebijakan penanganan krisis yang cukup memadai, seperti Singapura, Thai- land, Malaysia, dan Filipina, Indone- sia dinilai mempunyai kelebihan ke- timbang negara-negara ASEAN lain tersebut. Hal itu juga yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20, selain karena ukuran dan potensi ekonomi yang dimiliki. Semoga Presidensi G20 Indonesia sekarang berhasil dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyejahtera- kan warganya, serta menginspirasi warga dunia untuk bangkit dari krisis kesehatan yang telah menyuguhkan dampak signifikan di semua sektor kehidupan dewasa ini.[]
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi LENSA 12 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI MENYIAPKAN SKEMA PENYELENGGARAAN G20 INDONESIA 2022 Sejak awal tahun 2021, Pemerintah Indonesia, yaitu setiap Kementeri- an/lembaga terkait, termasuk Kem- lu RI tercatat menyiapkan skema terbaik untuk penyelenggaraan G20 Indonesia 2022. Berbagai rapat dan koordinasi terus diitensifkan semata-mata agar optimalisasi Indo- nesia sebagai Presiden G20 dapat berjalan sukses dan mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Staf Ahli Ekonomi Makro Dan Keuangan Internasional Ke- menterian Keuangan RI Wempi Saputra, sejauh ini Kemenkeu RI telah membuat kerangka dasar dari G20 Summit Indonesia berdasarkan Finance Track, Sherpa Track, dan Engagement Group. “Menteri Keuangan telah turut berperan aktif sejak pertemuan dengan Menteri Kesehatan G20 di Osaka pada 28 Juni 2019 hingga yang terakhir di Presidensi G20 Italia yang lalu, yang juga diadakan pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri Kes- ehatan secara hybrid pada 29 Okto- ber 2021 dalam rangka pembentukan G20 Joint Finance-Health Task Force,” ujar Wempi. Menurut Wempi, Joint Fi nance-Health Task Force bertugas untuk mengembangkan opsi pengaturan koordinasi antara Kemen- terian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, dalam rangka memastikan inklusivitas, keter- wakilan, dan cakupan geografis, Task Force terdiri dari negara anggota G20, non-G20, organisasi regional dan internasional. Task Force ini diketuai oleh Italia dan Indonesia. Ke depan, gugus tugas yang telah dibentuk tersebut akan diwujud- kan sebagai prakarsa nyata G20 dalam menangani tantangan glo bal, antara lain untuk penanganan krisis, arsitektur keuangan internasional, perdagangan internasional, pengembangan infrastruktur, perpajakan internasional, dan penguatan global partnership. “Kemen- terian Keuangan telah membuat rangkaian Finance Track Agenda Framework secara ringkas sebagai peta jalan kegiatan konkret kita dalam kelompok finance track,” tegas Wempi. Sementara itu, Asdep Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian RI Ferry Ardiyanto dalam briefing kepada perwakilan Indonesia menginformasikan bah wa Sherpa Track sebanyak 468 delegasi sedangkan Finance Track sebanyak 3.060 delegasi. Untuk Deputies/Sherpa Meetings, Sherpa Track sebanyak 468 delegasi, sedangkan Finance Track sebanyak 744 delegasi. Untuk Working Group Meetings, Sherpa Track sebanyak 5.850 delegasi, sedangkan Finance Track sebanyak 2.480 delegasi. Untuk Engagement Group Meet ings sebanyak 6.436 delegasi,” terang Feri. Untuk penyelenggaraan kegiatan G20, Pemerintah Indonesia menyu sun prosedur untuk delegasi, termasuk protokol kesehatan. Selain itu, terdapat prosedur kesehatan sebelum keberangkatan, proses saat kedatangan di bandara, protokol kesehatan di hotel atau tempat pertemuan, dan yang terakhir protokol kesehatan saat kepulangan. Dari sisi kenyamanan delegasi dan tantangan penyelenggaraan, Chief Change Management Officer Ke- menkeu RI Rudy Rachmadi mengatakan skema penyelenggaraan, kenyamanan delegasi, dan COVID outbreak sangatlah diperhatikan dalam penyelenggaraan G20 di In- donesia. Menurutnya, tantangan yang perlu diwaspadai dari segi penyelenggaraan adalah memastikan protokol kesehatan yang ketat. “Pemilihan format penyelenggaraan tergan- tung kepada banyak faktor dan membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak,” ujar Rudy. Dari segi menyeimbangkan aspek kenyamanan dan kesuksesan penyelenggaraan, penyelenggara an meeting dalam zona waktu yang berbeda, serta delegasi yang memilih kehadiran fisik dihadapkan pada travel hurdles (rintangan per- jalanan). Dari segi antisipasi COVID outbreak, pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan trennya saat ini ada kenaikan kembali kasus harian COVID-19 di sejumlah negara Eropa. Meski demikian, Indonesia telah menyiapkan pengaturan rangkaian pertemuan untuk para delegasi dalam G20 Indonesia. Adapun kate- gorisasi airport hospitality G20 yang diberikan, akan disesuaikan dengan tingkatan delegasi sesuai protokoler yang berlaku secara internasional. Mengenai aspek hukum dan perundang-undangan, Direktur Konsuler Kemlu RI Prasetyo Hadi mengatakan ada perundang-undangan yang telah ditetapkan selama ber- langsungnya G20 di Indonesia nanti. Di antaranya Permenlu Nomor 6/2018 Tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, Permenkumham Nomor 34/2021 tentang pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam masa penanganan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pedoman Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam masa penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional No. IMI-0196.GR.01.01 Tahun 2021, serta Kepmenkumham NO.HH-03. GR.01.05 Tahun 2021 tentang perubahan atas Kepmenkumham NO. M.HH-02.GR.01.05 Tahun 2021 tentang jenis kegiatan orang asing dalam rangka pemberian visa selama masa penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.[]
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi LENSA 13 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI WAMENLU RI: PERAN INDONESIA MENJEMBATANI PERBEDAAN KEPENTINGAN Hal itu disampaikannya dalam acara Prime Time News Metro TV me ngenai Peran Strategis Indo- nesia di Presidensi G20, sebagaimana dilansir dari mediaindonesia.com. “Indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif dan kemampuan Presiden (Joko Widodo) untuk menjembatani karena memiliki hubung an yang baik dengan seluruh pemimpin dunia akan menjadi sentral dan dipercaya untuk melakukan presidensi ini,” katanya, Kamis (2/12/2021). Untuk diketahui, dalam Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada tiga hal, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital dan transisi menuju energi berkelanjutan. Terkait itu, Mahendra mengatakan bahwa itu merupakan ciri kepemimpinan Presiden Jokowi yang tidak re- torikal dan seremonial, tetapi ingin yang konkret. “Dalam G20 sekarang ini banyak sekali isu yang dibahas. Pak Jokowi sampaikan pesan, kita tidak usah mencoba membahas semuanya tapi tidak ada hasil konkret. Mari kita tentukan tiga prioritas. Memang ini tidak akan menyelesaikan seluruh permasalahan dunia, tapi kalau ada hasil konkret akan memberikan kontribusi yang luar biasa baik untuk pandemi, pemulihan ekonomi, isu pemerataan dan pembangunan berkelanjutan,” tuturnya. Terkait langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan pe nyelenggaraan G20 berjalan lancar di tengah pandemi, Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah te rus memantau, merespon, dan me nyikapi kondisi pandemi. “Jangan panik, karena itu akan menyampaikan pesan bahwa kita tidak tahu pasti mengenai bagaimana proses kepemimpinan kita, ka rena itu juga memberikan sinyal yang salah,” ucap- nya. Pemerintah, sambungnya, melakukan langkah-langkah yang ada, yang berbasis pendekatan dan perhitungan ilmiah, serta melakukan protokol kesehatan yang baik. Pada kesempatan yang sama, Peneliti CSIS Dandy Rafitrandi me nyampaikan bahwa tahun 2022 merupakan tahun yang sangat strategis. Saat memegang Presidensi G20, Indonesia akan mengusung tema recover together, recover stron ger. Adapun tema yang diangkat terkait dengan pemulihan, menurut Dandy, pemulihan tersebut merupakan pemulihan yang komprehensif. “Ini salah satu kontribusi terbesar Indonesia di tahun depan untuk bagaimana kita bisa melahirkan kembali kerja sama-kerja sama yang mungkin mulai pudar akibat pandemi,” katanya. Selain itu, dia juga menekankan bahwa Indone- sia harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin gelaran G20 nanti. Dengan gelaran G20 yang akan berlangsung di ba nyak kota, menurutnya, pemerintah daerah dan masyarakat setempat harus berperan untuk bisa menggerakkan ekonomi lokal. “Saya sangat menyarankan untuk pemerintah baik pusat dan daerah bekerja sama dengan masyarakat daerah untuk bisa memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di G20 biar berdampak langsung. Juga dampak strategis bagaimana kita bisa menjadi leader dalam forum G20 untuk bisa men-set agenda global dan meningkatkan kerja sama global di tiga topik tadi,” ujarnya.[] Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Mahendra Siregar mengatakan prinsip Indonesia yang tidak memihak dalam pertikaian geopolitik dunia yang semakin tajam akan memiliki posisi sentral untuk menjembatani berbagai perbedaan kepentingan saat menjadi Presidensi G20 2022.
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi 14 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI LENSA Selain itu, agar ada kesepahaman antar berbagai pihak terkait pe ran Indonesia di G20, peranan perwakilan-perwakilan RI akan menjadi ujung tombak dalam memberikan pemahaman presidensi G20 di Indonesia nanti. Hal ini diungkap- kan Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Febrian A. Ruddyard dalam sesi briefing antara perwakilan RI di G20 dengan Kemlu RI pada 19 November 2021. Febrian menyatakan bahwa Presi- densi G20 Indonesia akan berjalan selama setahun penuh hingga 30 November 2022. Presidensi G20 In- donesia pun akan melakukan lebih dari 150 pertemuan. “Indonesia diharapkan untuk tidak menjadi ne gara penyelenggara saja, melainkan Indonesia diharapkan untuk menjadi pemimpin dalam G20 mendatang,” ujarnya. Belajar dari G20 Italia 2021 Staf Khusus Penguatan Pro- gram-Program Prioritas Kemlu RI Dian Triansyah Djani memberikan penjelasan lebih rinci terkait Hasil KTT G20 2021 kemarin. “KTT G20 yang telah diselenggarakan di Roma, Italia pada 30-31 Oktober 2021 yang lalu menjadi gambaran untuk penyelenggaraan Presiden- si G20 di Indonesia di waktu mendatang. G20 yang diselenggarakan di Italia beberapa waktu yang lalu memiliki tema People, Planet, and Prosperity. Dalam Presidensi G20 di Italia, ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan, yaitu: 6 WG Finance Track, 11 WG dan Inisiatif Sherpa Track, 8 EG, dan Additional Meetings. Di setiap kegiatan terse- but, terdapat pembahasan-pembahasan tersendiri terkait tema atau topik dari G20 itu sendiri,” ujar Dian. Faktanya, Presidensi G20 di Italia diselenggarakan di saat dunia masih dalam suasana pandemi dan menuju pemulihan. Sedangkan di Presidensi G20 Indonesia nanti, pelaksanaannya di saat dunia sudah mulai pulih dari keadaan krisis pandemi. Sehingga, Indonesia perlu membuktikan ke dunia bahwa sekarang dunia sudah mulai sehat dan sudah dapat melakukan kegiatan-kegiatan diplomatik secara langsung dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. G20 yang akan diselenggarakan di Indo- nesia nanti juga akan dilaksanakan di seluruh kota yang ada di Indo- nesia yang bertujuan juga untuk membuktikan ke dunia bahwa In- donesia telah open for business. Fokus utama dari Presidensi G20 di Italia pada isu Lingkungan, Tran- sisi Energi, dan Perubahan Iklim. Adapun beberapa kegiatan Pres- iden Jokowi pada KTT G20 Roma di antaranya menjadi pembicara utama saat sesi Supporting SMEs and Women-Owned Business to Bounce Back Better, pertemuan bilateral dengan 6 World Leaders, dan yang terakhir menerima presidensi G20 dari PM Italia saat sesi penutupan. Menurut Dian, kegiatan-kegiatan tersebut pun bisa menjadi gambaran susunan acara untuk G20 yang akan dilaksanakan di In- donesia di waktu mendatang. Harapan KTT G20 di Indonesia Di G20 Roma, Presiden Indonesia diminta untuk menyampaikan Re marks dengan pesan kunci Global Economy & Global Health, Climate Change & Environment, serta Sus tainable Development. Harapan untuk Presidensi G20 di Indonesia nanti bahwa Presiden dapat lebih memecahkan segala permasalahan-permasalahan yang ada di ber bagai negara. Dian menekankan misalnya pen ting untuk mendorong transformasi digital dalam Presidensi G20 di In- donesia nanti, juga isu Women Em powerment. “Di Presidensi G20 Indo- nesia nanti, perlu lebih mendorong bentuk pembahasan Transformasi Digital dan Women Empowerment. Beberapa hal kekurangan dari G20 Italia harus menjadi pembelajaran untuk G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia nanti,” ujarnya. Prinsipnya, persiapan yang baik, terencana, matang, dan well-pre pared merupakan kata kunci dalam penyelenggaraan G20 Indonesia 2022 di saat dunia mulai beralih dari suasana pandemi menuju suasana pulih dan bangkit dari krisis kesehatan global. Sebagai negara yang dipercaya memegang Presidensi di masa-masa krisis, Indonesia tentu harus mampu membuktikan kepada dunia kapasitas dan performa kepemimpinannya. Salah satu tolok ukur paling terlihat adalah saat penyelenggaraan KTT G20 Indonesia nanti. Dengan pu- lihnya dunia global, Indonesia pasti mampu menjadi penyelenggara yang baik, bahkan lebih dari itu, akan mampu menjadi inspirasi global.[] G20 ITALIA 2021 SUASANA PANDEMI, G20 INDONESIA 2022 DUNIA PULIH DAN BANGKIT Meskipun Presidensi G20 adalah rotasi kepemimpinan rutin antar negara-negara anggota G20, namun bagi Indonesia, memegang Presidensi G20 sepanjang 2022 merupakan tantangan dan kebanggaan tersendiri yang perlu dioptimalkan betul peran dan fungsi kepemimpinan yang dimiliki.
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi 15 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI LENSA SEPUTAR Arti G20 G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Awal Mula G20 Dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7, G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Ment- eri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun sejak 2008, G20 menghadirkan Kepala Ne gara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu G20 terdiri atas Jalur Keuangan (Finance Track) dan Jalur Sherpa (Sherpa Track). Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambar- kan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT (Summit). Jenis Pertemuan G20 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)/Summit Merupakan puncak dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara/pemerintahan. Ministerial & Deputies Meetings/Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi Diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada Finance Track, Ministerial Meetings dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, yang disebut Finance Ministers and Central Bank Go vernors Meetings (FMCBG). Sementara pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD). Kelompok Kerja/Working Groups Di bawah Sherpa Track, Presidensi Indone- sia memiliki 11 Working Groups dan satu (1) inisiatif, mencakup isu Ekonomi Digital (Dig ital Economy WG), Kesehatan (Health WG), Energi (Energy Transitions WG), Pembangu- nan (Development WG), Pendidikan (Edu cation WG), Ketenagakerjaan (Employment WG), Lingkungan dan iklim (Environment and Climate Sustainability WG), Pertanian (Agriculture WG), anti-korupsi (Anti-Corrup tion WG), perdagangan dan investasi (Trade, Investment, and Indusry WG), Pariwisata (Tourism WG) serta inisiatif Women Empow erment. Working Groups tersebut beranggota kan para ahli dari negara G20. Working Groups menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT. Kelompok Pemangku Kepentingan/Engage- ment Groups Pertemuan Kelompok Pemangku Kepentingan (Engagement Groups) yang terdiri dari Bisnis (Business 20), Masyarakat Madani (Civil 20), bu- ruh (labor 20) Parlemen (Parliament 20), Sains (Science 20) Audit (Supreme Audit Institution 20), Kajian (Think 20), Urban (Urban 20), Women 20 (W20) dan Pemuda (Youth 20). Peran Konkret G20 Penanganan Krisis Keuangan Global 2008 Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisi- asi paket stimulus fiskal dan moneter yang ter- koordinasi, dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF, serta berbagai development banks utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan, serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. Kebijakan Pajak G20 telah memacu OECD untuk mendorong per- tukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Prof it Shifting (BEPS) keluaran OECD, yang kemudian difinalisasikan pada 2015. Melalui BEPS, saat ini 139 negara dan jurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, Injeksi penanganan COVID-19 sebanyak >5 triliun USD (Riyadh Declaration), penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis dan obat-obatan. Selain itu, G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016, diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di 2015, dan The 2030 Agenda for Sus tainable Development. Presidensi G20 Indonesia Memegang Presidensi G20 Berbeda dari kebanyakan forum multila teral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota, yang berganti setiap tahun. Sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia akan memegang presidensi G20 pada 2022, dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma (30-31 Oktober 2021). Tema Presidensi G20 Indonesia 2022 “Recover Together, Recover Stronger” Melalui tema tersebut, Indonesia ingin me ngajak seluruh dunia untuk bahu-memba- hu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.[] G20
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi 16 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI LENSA FINANCE TRACK MEETING PENGUATAN STABILITAS SEKTOR KE UANG AN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI BERKELANJUTAN Rangkaian acara Presiden- si G20 terbagi atas pertemuan tingkat tinggi kepala negara, pertemuan tingkat menteri dan deputi, serta pertemuan kelompok kerja yang beranggotakan para ahli. Adapun acara pertama telah dimulai dengan sherpa meeting di Jakarta pada 7-8 Desember 2021. Kemudian dilanjutkan dengan Per- temuan Pertama Tingkat Depu- ti Keuang an dan Bank Sentral (finance track) di Nusa Dua, Bali pada 9-10 Desember 2021. Banyak negara anggota G20 tidak bisa hadir secara fisik imbas penyebaran varian baru virus Omicron. Ha- nya delapan negara dan 22 lembaga internasional maupun regional yang hadir secara langsung melalui delegasi atau perwakilannya. Per- temuan G20 finance track dilakukan secara virtual, luring, dan hyb rid dalam waktu bersamaan. Hal ini mengingat banyak negara tidak bisa hadir secara langsung. Kick off finance track G20 dibuka oleh Menteri Keuangan Italia Da niele Franco, Menteri Keuangan In- dia Nirmala Sitharaman, dan Men- teri Keuangan RI Sri Mulyani In- drawati. Media center dan ven ue pertemuan finance track dipisah mengikuti kebijakan protokol kesehatan dan protokol COVID-19. Acara seminar dan jumpa pers pun hanya dilakukan secara daring melalui la- yar besar. Media center berada di Grand Hyatt, sedangkan rangkaian pertemuan deputi keuangan dan bank sentral dunia ini digelar di Bali Nusa Dua Convention Center. Venue pertemuan finance track di rancang dengan suasana yang kental akan budaya Indonesia. Ada pertun- jukan gamelan Bali, pameran produk batik, kerajinan tangan, hingga sajian makanan khas dari berbagai daerah. Ada pula menu kopi lokal dari Sabang sampai Merauke. Dilansir dari kemenkeu.go.id, pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) ini menandai dimulainya Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (finance track) dengan pembahasan agenda yang produktif dan mendapat apresiasi dari anggota G20, negara terundang maupun organisasi internasional. Hal ini ter- ungkap dalam konferensi pers Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Kementerian Keuangan, Wempi Saputra, dan Deputi Gu- bernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, pada Jumat (10/12) di Nusa Dua, Bali. “G20 merupakan forum kerjasama internasional dimana agenda-agenda reformasi tata ekonomi global dibahas,” kata Wempi Sapu- tra. Menurutnya, dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia memimpin pembahasan agenda-agenda reformasi ekonomi dan keuangan global untuk menciptakan tata kelola dan lingkungan operasional ekonomi dan keuangan dunia yang lebih baik serta mendukung proses pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung. Pada kesempatan yang sama, Dody Budi Waluyo menyampaikan bahwa kualitas persiapan Presidensi Indonesia diapresiasi oleh seluruh peserta dari sisi penyiapan susbtan- si maupun penyelenggaraan acara yang berlangsung secara hybrid dengan protokol kesehatan yang ketat. “Kami mengapresiasi seluruh peserta Finance Track atas kolaborasi antarinstansi yang kuat, dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dan juga rekan-rekan media,” tambah Dody. Sebagai informasi, FCBD membahas enam topik yang dibagi dalam enam sesi. Isu utama yang dibahas pada sesi pertama antara lain: (i) prospek ekonomi global dan risiko; (ii) normalisasi kebijakan terkait pandemi; (iii) dampak jangka panjang pandemi. Pada pembahasan normalisasi kebijakan terkait pandemi, mayoritas anggota menyampaikan pentingnya koordinasi dis- tribusi vaksin dan kebutuhan pembiayaan vaksin, perlunya komunikasi dan pentahapan yang tepat dalam melakukan normalisasi kebijakan. Selain itu, reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dinilai dapat mendukung upaya mengatasi dampak jangka panjang pandemi. Pada sesi kedua, pembahasan yang dilakukan mencakup: (i) jaring pe ngaman keuangan internasional; (ii) isu-isu hutang negara miskin; (iii) mata uang digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currency). Pembahasan fokus pada peran G20 menjaga stabilitas keuangan global di tengah meningkatnya ketidak- pastian, serta upaya bersama dalam mengatasi risiko dan mendukung negara-negara rentan. Selanjutnya, pada sesi ketiga di lakukan pembahasan terkait ba gaimana memperkuat stabilitas sektor keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembaha- san pada agenda regulasi sektor keuangan mencakup normalisasi kebijakan terkait pandemi di sektor keuangan agar dapat mendukung pemulihan dan tetap menjaga stabilitas sektor keuangan. Selain itu, dibahas upaya untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi di sektor keuangan de ngan melanjutkan reformasi sektor keuangan guna memperkuat ketahanan sektor keuangan dan mendorong intermediasi. Agenda lain yang juga diangkat meliputi upaya memperkuat ketahanan lembaga keuangan nonbank (NBFI), terutama yang terkait dengan upaya memitigasi risiko, identifikasi risiko keuangan digital, serta upaya mendorong peran sektor keuangan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan serta upaya mem- perluas inklusi keuangan. Untuk sesi keempat dibahas me ngenai keuangan berkelanjutan yang berkaitan dengan agenda-agenda terkait lingkungan dimana para Deputi menyampaikan dukungan untuk transisi menuju ekonomi hijau yang lebih adil dan terjangkau. Kemudian, pada sesi kelima didiskusikan isu mengenai infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan. Para Deputi juga membahas mengenai penting nya inklusivitas infrastruktur pada pemerintah daerah. Dan pada sesi terakhir, dibahas mengenai perpajakan internasional dimana para Deputi sepakat untuk dapat segera mengimplementasikan Pilar 1 dan Pilar 2 untuk menciptakan arsitektur perpajakan yang lebih adil dan stabil.[]
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi 17 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI GUGUS TUGAS G20: KEUANGAN-KESEHATAN HINGGA EKONOMI DIGITAL Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawa- ti mengatakan bahwa Indonesia tergabung dalam anggota Gugus Tugas Keuangan-Kesehat an yang telah dibentuk saat pertemuan G20 di Roma, Italia beberapa waktu lalu. “Task force health and finance itu kan sudah dibentuk saat pertemuan di Roma, maka per tanyaannya adalah funding-nya seperti apa? Ini adalah hasil dari rekomendasi high level independent expert yang diminta oleh Presidensi Italia,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari money. kompas.com, dalam konferensi pers rangkaian Presidensi G20, Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12/2021). Selain itu, menurut Sri Mulyani, dirancang juga estimasi biaya jika pandemi kembali terjadi di masa-masa mendatang. Adapun estimasi biaya tersebut mencapai 15 miliar dollar Amerika Seri kat (AS) per tahun. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun sistem kesehatan, terutama di negara-negara berkembang serta negara berpenghasilan rendah. “Untuk apa? pertama, membangun sistem ke sehatan di negara berkembang atau negara-negara low income yang memang dikasih vaksin pun belum tentu vaccinated (divaksinasi). Meski vaksinnya gratis, tapi tadi, distribusinya sulit. Itu karena sistem kesehatannya belum siap,” kata dia. “Karena banyak negara-negara berkembang, termasuk kita sendiri pun masih perlu memperbaiki sistem kesehatan kita. Supaya jika terjadi pandemi, itu ada alarm (peringatan) dan bisa dicegah secara dini,” lanjut Sri Mulyani. Sebelumnya, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 melakukan pertemuan bersama di Roma pada 29 Oktober 2021. Pertemuan terse- but menjadi bagian dari rangkaian pertemuan G20 Leaders’ Summit (Konferensi Tingkat Tinggi G20 / KTT G20) di bawah Presidensi Italia saat itu. Dalam pertemuan itu, Indonesia menyampaikan dukungan bagi pembentukan Gugus Tugas Gabungan Keuangan Kesehatan (the G20 Joint Finance-Health Task Force) sebagai mekanisme kerja sama dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Joint Meeting Task Force Selain Joint Finance-Health Task Force di atas, ada juga JMTF atau Joint Meeting Task Force. JMTF ini awal mulanya merupakan inisiatif Pres- idensi RRT, yang memandang bahwa teknologi informasi memegang peranan penting dalam revolusi industri baru, di mana revolusi tersebut akan membawa perubahan mendasar guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tren dig ital economy yang berdampak pada perekonomian global juga melatarbelakangi pembentukan JMTF yang terdiri dari Innovation Task Force, New Industrial Revolution Task Force, serta Digital Economy Task Force. Pada Innovation Task Force, terdapat beberapa agenda yang menjadi prioritas seperti pentingnya aspek inklusivitas dan open-access terhadap sumber-sumber inovasi, sinergitas antara inovasi, revolusi industri baru, dan ekonomi digital, serta pengaruh pertumbuhan inovasi terhadap pen- ciptaan lapangan kerja. Sementara pada New Industrial Revolution Task Force, Presidensi RRT menggarisbawahi pengaruh revolusi industri terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM), In tellectual Property Rights (IPR), serta kerja sama dalam bidang riset. Digital Economy Task Force (DETF) secara khusus mengangkat pentingnya kerja sama dan koordinasi kebijakan nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi digital. Pe- satnya pertumbuhan ekonomi digital juga dapat menjadi peluang perluasan lapangan kerja serta kemajuan digital inclusion. Sejak tahun 2017, G20 telah membentuk Digital Economy Task Force (DETF). Beberapa skala prioritas DETF yang dihasilkan dari sejumlah pertemuan G20 adalah mengenai Trustworthy Ar tificial Intelligence (AI), Data Flow, Smart Cities, Measurement of the Digital Economy, dan Cyber Resilience in Global Economic Systems. [] LENSA
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi 18 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI LENSA PERTEMUAN PERTAMA SHERPA G20 MENLU RI: KERJA G20 HARUS DOWN TO EARTH DAN INCLUSIVE AN, dan Amerika Latin. Negara-negara Karibia diwakili oleh Ketua Caribbean Community (Caricom), yang saat ini dipegang oleh Antigua dan Barbuda. Nega ra-negara Pasifik diwakili oleh Ketua Pacific Islands Forum (PIF), yang saat ini dipegang oleh Fiji. Indonesia juga mengundang sejumlah organisasi internasional seperti IMF, ILO, ADB, WHO, World Bank, dan WTO. Secara khusus, diundang pula Direktur Jenderal World Health Organization (WHO), Dr. Tedros Adhanom, yang hadir secara virtual. Sementara Man aging Director Bank Dunia, yaitu Ibu Mari Elka Pangestu, hadir secara fisik. Kedua pimpinan organisasi internasional ini memberikan ini. Mengingat pentingnya pertemuan ini, maka Presidensi Indo- nesia telah memperkenalkan apa yang dinamakan “sofa talk” yang akan memungkinkan para sherpa berbicara secara lebih terbuka se hingga memudahkan kerja setahun ke depan,” ujar Retno. Pertemuan Sherpa dihadiri oleh 39 delegasi, terdiri dari 20 anggota G20 (Indonesia dihitung sebagai delegasi), 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Sebanyak 23 delegasi hadir secara in-person, dan sisanya secara virtual. Prinsip inklusivitas jelas tampak dari daftar invitee. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, G20 me ngundang negara-negara pulau kecil dari Pa- sifik dan Karibia, di samping negara berkembang lain dari Afrika, ASE- Menlu RI Retno L.P. Marsudi dan Menko Perekonomian RI Airlang- ga Hartarto membuka pertemuan yang dilangsungkan secara hybrid ini. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama G20 di bawah keketuaan Indonesia. Pasca Sherpa Meeting ini, juga akan dilangsungkan Pertemuan Deputy Finance di Bali pada 9-10 Desember 2021. Menurut Menlu RI Retno Marsudi, fokus dari Pertemuan Sherpa pertama ini adalah membahas me ngenai mekanisme kerja ke depan dan mulai membahas arah pembahasan agenda G20 setahun ke depan. “Jadi pertemuan ini sangat penting artinya karena akan set the tone untuk mekanisme kerja atau cara kerja dan hasil dari keke tuaan Indonesia selama satu tahun briefing mengenai kondisi kesehatan dan ekonomi global terkini. Pelaksanaan pertemuan dilakukan de ngan cara memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Dalam welcoming remark, Men- lu RI Retno L.P. Marsudi menyampaikan sejumlah hal penting. Pertama, ekspektasi dunia terhadap G20 sangat besar agar dapat memimpin pemulihan global serta menghasilkan solusi yang konkret. “Dari sejak keketuaan Indonesia di G20, Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya kerja G20 membawa manfaat bagi semua dari barat ke timur, utara selatan, kecil dan besar. Kerja G20 harus down to earth. Dengan demikian, G20 tidak memiliki alternatif ke cuali mengambil tanggung jawab agar dapat menghasilkan deli verables yang konkret untuk men- jawab tantangan global, dari pandemi, lingkungan, sampai ke isu pencapaian SDGs,” ujar Menlu. Selain itu, Menlu RI juga menyampaikan bahwa G20 harus menjadi katalis bagi pemulihan global yang kuat, inklusif dan sustainable. “In clusiveness menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa isu inclusiveness ini sangat tereflek- si dari tema besar keketuaan Indo- nesia, yaitu recover together, recov er stronger. Indonesia menekankan bahwa kemitraan dan menciptakan enabling environment sa ngat penting artinya,” tuturnya. Selain itu, untuk mem-frame kerja G20 ke depan, dalam pidato wel coming remarks ini Menlu kembali menekankan tiga prioritas Indone- sia, yaitu membangun arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat, transisi energi, dan transformasi digital. “Saya mengharapkan agar sherpa G20 dapat menghasilkan arah yang jelas, mentransformasikan tantangan menjadi opportunities, dan tentunya kemudian semua rekomendasi ini disampaikan kepada para pemimpin G20,” pungkasnya. Pesan tegas Menlu dalam Sherpa Meeting ini menandai era baru keterbukaan dan pelibatan negara-negara pulau kecil sebagai makna inklusivitas, serta adaptasi yang lebih membumi dan kemanfaatan yang lebih luas sebagai makna penting keberadaan G20.[] Pertemuan pertama Sherpa G20 diselenggarakan pada tanggal 7-8 Desember 2021 di Jakarta. Pertemuan berjalan dengan lancar dan sukses. Pertemuan ini menjadi pembuka dari seluruh rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia 2022.
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi 19 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI LENSA PRESIDEN JOKOWI TEKEN KEPPRES BARU PANITIA G20 Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Keputusan Presi- den (Keppres) baru tentang panitia nasional penyelenggara presidensi G20. Berdasarkan Keppres yang diteken oleh Jokowi pada 15 Oktober 2021, ada sejumlah ketentuan yang diubah dari Keppres sebelumnya. Salah satunya, Keppres tersebut memberikan perubahan terhadap susunan kepanitiaan. Posisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin- sar Pandjaitan ditukar oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12/2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022. Menko Polhukam berada di susunan pengarah yang sebelumnya diisi oleh Menko Kemaritiman dan Investasi. Secara spesifik, Keppres No. 18/2021 ini memuat perubahan ketentuan dalam pasal-pasalnya dibanding Keppres sebelumnya, yakni Keppres No. 12/2021. Perubahan itu utamanya termaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 16, yakni sebagai berikut: Keppres 18/2021 Pasal 5 (1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Presiden Republik Indonesia; b. Wakil Presiden Republik Indonesia; c. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan d. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebu- dayaan. (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia. Pasal 6 (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. Bidang Sherpa Track; b. Bidang Finance Track; dan c. Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara. (2) Bidang Sherpa Track sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Ketua II: Menteri Luar Negeri; Wakil Ketua: Wakil Menteri Luar Negeri. (3) Bidang Finance Track sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: Ketua l: Menteri Keuangan; Ketua II: Gubernur Bank Indonesia; Wakil Ketua I: Wakil Menteri Keuangan; Wakil Ketua II: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. (4) Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: Ketua: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sherpa Track, Bidang Finance Track, dan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara didukung oleh Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretariat Bidang Sherpa Track dan Finance Track; dan b. Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara. (3) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang Sherpa Track dan Finance Track sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: Ketua: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua: 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan; dan 2. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga, Kementerian Luar Negeri; Anggota: 1. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara; 2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; dan 3. Kepala Departemen Internasional, Bank Indonesia. (4) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang Dukungan Penye- lenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: Ketua: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Wakil Ketua: 1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara; 2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; 3. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ke- menterian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri; 5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika; 6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan; dan 7. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia; Anggota: 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Per- tahanan; 3. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementeri- an Komunikasi dan Informatika 4. Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Repub- lik Indonesia; 5. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara; 6. Sekretaris Militer Presiden; dan 7. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi SOROT 20 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI G20 HARUS JADI CONTOH ATASI PERUBAHAN IKLIM Penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup, hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dalam tindakan nyata, bukan saling menyalahkan. “Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 mendorong kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata,” kata Presiden Joko Widodo, dilansir dari kominfo.go.id, ketika berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10/2021). Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal. “Penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan,” ucap Presiden. Bahkan, pena nganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs. “Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terak hir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada 2010-2019,” kata Pre siden. Target Net Sink Carbon Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan se- lambat-lambatnya tahun 2030 dan “Net Zero” di tahun 2060 atau lebih cepat. Kawasan Net Zero mulai dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product. “Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan carbon pricing perlu segera agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta de ngan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs,” tutur Presiden. Dalam pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, Presiden mengingat- kan pentingnya mengenai pemberdayaan negara berkembang untuk melakukan transisi energi dan mendorong inovasi teknologi untuk membangun ekonomi dunia yang berkelanjutan. “Saya ingin berikan perhatian besar terhadap teknologi-teknologi yang dapat ditawarkan negara G20 bagi negara berkembang dalam transisi energi,” ujar Presiden. Presiden juga menyampaikan, pada saat presidensi Indonesia di forum G20 nanti, Presiden berharap akan terdapat sebuah platform yang dapat kita tawarkan melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi. “Kita perlu pas- tikan bahwa transisi ke energi baru terbarukan berjalan seiringan dengan prinsip energy se curity, accessibility, and affordability,” kata Presiden. Presiden Joko Widodo membahas beberapa isu politik dunia, antara lain perkembangan di Af- ghanistan, saat mengadakan pertemuan bilate ral dengan Presiden Dewan Eropa, Charles Mic hel, di sela-sela KTT G20 di La Nuvola, Roma, Italia. Presiden menjelaskan mengenai upaya yang sedang dilakukan Indonesia untuk mencoba membantu Afghanistan. Presiden Michel menilai, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pengalaman yang baik dengan Afghanistan. Kedua, Presiden juga membahas isu perubahan iklim dan menyampaikan upaya yang dilakukan Indonesia dalam hal penurunan deforestasi, kebakaran hutan, dan rehabilitasi mangrove. Pre siden berpandangan bahwa saat membahas isu perubahan iklim, semua negara harus bekerja sama dan tidak saling menyalahkan agar semua negara memiliki kemampuan melakukan transisi ekonomi dan transisi energi. “Teknologi dan investasi menjadi kunci. Hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa kerja sama, termasuk dengan negara-negara maju,” ungkapnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden mene gaskan komitmen Indonesia sangat jelas dan konsisten. Pemenuhan nationally determined contributions atau NDC Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Pada saat banyak negara masih terus mengalami kebakaran hutan yang hebat, kebakaran hutan di Indonesia justru berkurang 82 persen. “Deforestasi mengalami angka terendah dalam 20 tahun. Rehabilitasi mangrove akan mencapai 600.000 hektare dalam 3 tahun”, kata Presiden. Selain itu, Presiden juga membahas mengenai isu kesehatan, termasuk rencana dunia membahas Pandemic Treaty. Dalam pembahasan mengenai isu kesehatan, Indonesia menyampaikan kekhawatiran terhadap diskriminasi ter hadap beberapa jenis vaksin yang dilakukan oleh Uni Eropa. Secara singkat, Presiden juga mendorong agar perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA dapat segera diselesaikan. Terlebih, perundingan terkait hal tersebut sudah berlangsung selama lebih dari lima tahun. “Saya sangat berharap perundingan Indonesia-EU CEPA dapat kita sele- saikan. Perundingan ini sudah memakan lebih dari lima tahun. Dengan karakter produk yang saling melengkapi, saya yakin CEPA ini akan membawa manfaat besar bagi kita,” ujar Pre siden. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Koordi- nator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.[]
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi SOROT 21 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI KESEMPATAN INDONESIA MEMOTORI EKONOMI HIJAU Green Economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ke- setaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hi- jau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Perbedaan ekonomi hijau dibanding gagasan ekonomi lainnya adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa eko logis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya, di mana biaya yang diwujud- kan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban serta kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset. Dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau, pemerintah Indonesia telah bekerja secara progresif dalam perencanaan inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sejak inisiatif tersebut dicetuskan pada UNFCC COP 23. Inisiatif PRK bertujuan untuk secara ek- splisit memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan, semisal target pengurangan gas rumah kaca dan daya dukung ke dalam kerangka perencanaan pembangunan. Fase 1 inisiatif PRK Indone- sia telah diadopsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio nal (RPJMN) 2020-2024. Saat ini, inisiatif PRK di Indonesia telah memasuki fase 2, yaitu fase implementasi. Mengoptimalkan Presiden si G20 Dengan jabatan sebagai presidensi G20 saat ini, In- donesia punya kesempatan emas menunjukkan komit- mennya untuk menjadikan ekonomi hijau sebagai isu strategis nasional dan glo bal. sebagaiman dikutip dari https://climateanalytics.org Isu tentang ekonomi hijau sendiri sekarang menjadi isu favorit akibat adanya kesadaran dari berbagai negara akan pentingnya menjaga lingkungan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Bentuk konkret dari kesadaran tersebut tertuang dalam Persetu- juan Paris, di mana dalam persetujuan tersebut ratu- san negara termasuk Indo- nesia berkomitmen untuk menahan laju peningkatan temperatur global di bawah 2 derajat celcius guna mengurangi dampak negatif perubahan iklim dengan Target net zero emission sesuai PA adalah “later half of the 21st century”, tidak mesti 2050. Pentingnya mewujudkan ekonomi hijau tersebut, sebagaimana ditegaskan Muhamad Rifki Maulana, Ekonom Bank Indonesia Kaltim, semata-mata di- dasari oleh dampak negatif yang akan terjadi di masa depan apabila kita tidak memperhatikan isu lingkungan. Berdasarkan kajian dari Intergover mental Panel on Climate Change (IPCC), adanya kenaikan temperatur global selama 2 derajat celcius per tahun mampu menurunkan hasil perikanan laut per tahun mencapai 3 juta ton dan juga penurunan hasil panen sebesar 7 persen per tahun. Tidak hanya itu, kenaikan temperatur global tersebut juga berisiko meningkatkan kenaikan permukaan laut dan mempercepat kepunah an tanaman, he- wan hingga terumbu ka- rang. Banyaknya ancaman tersebut membuat seber- apa besar perolehan pertumbuhan ekonomi yang diraih akan menjadi sia-sia karena alam yang sudah terlanjur meng alami kerusakan. Langkah nyata ba nyak negara di dunia dalam menurunkan tingkat emi sinya tercermin dari mulai dialihkannya sumber energi negara tersebut dari sumber daya alam yang tidak terbarukan menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT). Bah- kan untuk merealisasikan visi tersebut, beberapa ne gara maju yang tergabung dalam kelompok G7 (Ame rika Serikat, Inggris, Kana- da, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang) sepakat untuk menghentikan pendanaan internasional ke proyek- proyek yang mengeluarkan emisi karbon tinggi guna mencapai target perubah an iklim pada Perjanjian Paris. Ikhtiar Mewujudkan Baur an Energi Masalahnya, Indonesia se ringkali dianggap tidak se- rius dalam mewujudkan visi ekonomi hijau tersebut karena masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap SDA yang tidak terbarukan dalam bauran energinya. Padahal yang jarang khalayak ketahui, Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan bauran energi yang lebih ramah lingkungan. Hal tersebut tecermin dari persentase EBT di dalam bauran energi Indonesia yang terus meng alami peningkatan dari tahun 2015 yang hanya sebesar 4,97 persen, telah tumbuh mencapai 11,20 persen pada 2020. Persentase tersebut diper kirakan akan terus meng alami peningkatan dan di- targetkan mencapai lebih dari 23 persen di tahun 2025 sejalan dengan berlanjut nya rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, guna mendorong perkembangan EBT nasional, maka momentum besar Indonesia yang dipi- lih menjadi Presidensi G20 pada 2022 harus dimanfaatkan, terlebih mengingat melimpahnya potensi EBT yang belum teroptimalkan di Indonesia. Salah satu upaya konkret nya bisa melalui pem- buatan skema kerja sama dengan anggota G20 yang sudah mumpuni dalam pengembangan EBT untuk bersinergi dalam meng akselerasi pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di Indonesia. Perma salahan yang kerap terjadi dalam pengembangan EBT di Indonesia maupun ne gara berkembang lainnya seperti terbatasnya investasi untuk adaptasi teknologi EBT kiranya mampu dica rikan solusi dalam forum strategis tersebut. Pada akhirnya, kita semua berharap pertemuan G20 nanti tidak hanya akan berakhir sebagai forum tahun an biasa, namun bisa dike- nang sebagai momentum besar Indonesia memotori ekonomi hijau dunia.[]
No. 117 Tahun XIII 15 Desember 2021 Diplomasi 22 MEDIA KOMUNIKASI DAN INTERAKSI SOROT Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Ling kungan Hidup (PELH) Kemlu RI menyelenggarakan rangkaian kegiatan Sosialisasi Presidensi G20 Indonesia di Bandung pada 26 – 29 Novem- ber 2021. Pelaksanaan rangkaian kegiatan me rupakan bagian dari public and media engage ment, dalam rangka penjaringan dukungan dari seluruh elemen pemangku kepentingan. Rangkaian kegiatan tersebut terdiri atas kegiat an seminar outreach dengan masyarakat Jawa Barat, khususnya kalangan muda, pada tanggal 27 November 2021, dan media gathering dengan sejumlah pemimpin redaksi dari media setempat pada tanggal 28 November 2021. Cukup banyak catatan dari rangkaian pertemuan dimaksud. Outreach Seminar Bertempat di Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA) Bandung, Outreach Seminar secara khusus mengusung bertema “Unlocking G20 Op portunities”. Seminar ini diselenggarakan dalam sinergi dengan Direktorat Diplomasi Publik dan MKAA pada tanggal 27 November 2021. Kegiatan diselenggarakan secara hybrid dengan protokol kesehatan, dan dihadiri sekitar 30 mahasiswa dari Jabar, termasuk dari Unpad, Unpar, Unpas, Politeknik Negeri, UIN Sunan Gunung Djati, UPI, Universitas Kristen Maranatha, ST Farmasi Indo- nesia, dan Politeknik STIA LAN. Kegiatan dibuka dengan remarks oleh Sekretaris Ditjen IDP (mewakili Dirjen IDP), menghadirkan pembicara Sahli Hublem Kemlu, Ekonom dari INDEF, Direktur PELH, co-chair Indonesia Youth Diplomacy (IYD), dan tim desainer logo. Ha dir mewakili Gubernur Jawa Barat adalah Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Pemda Jawa Barat, dan Kepala Museum KAA selaku tuan rumah lokasi kegiatan. Materi sosialisasi dibagi dalam dua konten utama. Pertama, sesi substansi, yaitu dalam rangka raising awareness tentang Presidensi G20 Indo- nesia. Kedua, sesi testimoni, untuk berbagi best practices dan lessons learned partisipasi pemuda dalam G20, termasuk terkait ekonomi kreatif. Kegiatan ini diliput oleh media CNBC Indonesia dan ditayangkan di kanal youtube, sehingga masih dapat disaksikan setelah acara selesai. Media Gathering Kegiatan media gathering dihadiri oleh pemimpin redaksi serta jurnalis dari 6 (enam) media di Jawa Barat, yaitu dari TVRI, RRI, Antara News, Pikiran Rakyat FM, Detik.com, dan Ayobandung. com. Kegiatan ini bertujuan sebagai perkenalan bagi media lokal mengenai Presidensi G20 In- donesia, sehingga dalam pemuatan berita tidak terjadi misinformasi. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Direktur PELH menyampaikan gagasan mengenai perlunya amplifikasi komunikasi dan pub lic engagement kepada publik sehingga dapat meningkatkan awareness dan sense of owner ship masyarakat. Disampaikan pula sejumlah persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam hal logistik dan persiapan protokol kesehatan. Presidensi G20 Indo- nesia diharapkan memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia dan dunia. Penyelenggaraan media gathering ini bertujuan agar dukungan media dapat diperoleh sekaligus sebagai proyeksi pemberitaan yang positif me ngenai kepemimpinan Indonesia di G20, termasuk menangkal berita hoax. Secara umum, para peserta menyambut baik inisiatif pelaksanaan rangkaian kegiatan Sosiali sasi Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Para peserta, baik yang hadir dalam outreach seminar maupun media gathering sangat aktif dalam diskusi dan turut memberikan berbagai pandang an mengenai pelaksanaan Presidensi. Dalam diskusi informal, perwakilan Pemda Jabar menyampaikan pesan dari Gubernur Jawa Barat mengenai kesiapan Jabar untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia, termasuk sebagai lokasi kegiatan, misalnya untuk pertemuan dan side-events. Pihak Kemlu pun menyampaikan rencana sejumlah kegiatan di Jabar, terutama Y20 Summit pada pertengahan 2022. Perwakilan media-media Jabar menyampaikan apresiasi atas upaya dialog Kemlu RI, karena ek- spos tentang G20 di Jabar masih cukup terbatas. Ditambahkan juga bahwa selama ini belum ada media engagement dari kementerian atau lembaga negara lainnya, termasuk Kominfo RI, me ngenai Presidensi G20. Mengingat antusiasme warga dan media di Ja- bar, di waktu mendatang sangat diperlukan penjajakan peluang kegiatan serupa di wilayah Indonesia lain, dalam misi raising awareness Presidensi G20 Indonesia. Bagaimanapun, masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mengeta- hui posisi dan prestasi kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia saat ini. Kegiatan serupa di tempat lain tentu sangat strategis dalam menjang- kau langsung masyarakat dan media setempat mengenai perkembangan pembahasan G20, termasuk mengenai manfaatnya.[] OUTREACH SEMINAR DAN MEDIA GATHERING MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRESIDENSI G20 INDONESIA

Tabloid Diplomasi Edisi Khusus G20

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Tabloid Diplomasi Edisi Khusus G20(20)

Mais de Tabloid Diplomasi(20)

Último(20)

Tabloid Diplomasi Edisi Khusus G20