Tabloid Diplomasi Edisi Juni 2011

Tabloid Diplomasi Edisi Juni 2011
TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Email: diplomasi_ri@yahoo.com 771978 9173869 ISSN 1978-9173 DiplomasiDiplomasi No. 21, Tahun II, Tgl. 15 Juli - 14 Agustus 2009 Email: diplomasi_ri@yahoo.com Kontribusi Islam Dan Demokrasi Dalam Membangun Indonesia Menlu RI : Mengenang Seratus Tahun Mohammad Roem “KING” Film Bertema Bulutangkis Pertama di Dunia Kebudayaan, Fondasi Untuk Memperkuat Hubungan RI - Suriname Menyelesaikan Persoalan TKI di Malaysia Dengan Kepala Dingin Da’i Bachtiar : Menyelesaikan Persoalan TKI di Malaysia Dengan Kepala Dingin Nia Zulkarnaen :Nia Zulkarnaen : No. 44 Tahun IV, Tgl. 15 Juni- 14 Juli 2011 www.tabloiddiplomasi.org Presiden RI : GNB Dapat Berperan Sebagai Kontributor Perdamaian dan Keamanan Global Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia www.tabloiddiplomasi.org 7719789173869 ISSN1978-9173 Email: diplomasi_ri@yahoo.com
Daftar Isi Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi 6 7 8 10 11 15 17 Fokus Menabuh Genderang Reformasi Birokrasi Fokus Tantangan Reformasi Birokrasi Kemlu Fokus Fokus Fokus Lensa Lensa Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Reformasi Birokrasi Tidak Identik Dengan Remunerasi 50 Tahun Gerakan Non Blok Hukum Internasional Sangat Eropa Sentris GNB dan Tantangan Kemiskinan > > > > > > > 18 Lensa Memperluas Dukungan Internasional Terhadap Pengakuan Negara Palestina > 19 21 22 23 Lensa sosok BILATERAL Apa Kata Mereka GNB Masih Tetap Relevan Sebagai Driving Force Bagi Upaya Peningkatan Kerjasama Konstruktif Dalam Hubungan Internasional Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo, SH, LL.M Melompat Dari Perjanjian Internasional Ke Biro Perencanaan ASEAN Akan Tingkatkan Kerja Sama Dengan PBB SOSOK Andradjati Menghabiskan Waktu Di Bandara Changi 20 > > > > > 4 Fokus 11 Lensa Remunerasi Menuntut Perubahan Signifikan Menlu Sampaikan Lima Cara Peningkatan Peran GNB di Abad ke-21
Pelindung Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Pengarah Direktur Diplomasi Publik penanggung jawab/Pemimpin Umum Firdaus, SE. MH Pemimpin Redaksi Khariri Ma’mun Redaktur Pelaksana Cahyono dewan redaksi Fransiska Monika Sitompul Isak Barry Kafiar Dila Trianti Staf Redaksi Saiful Amin Arif Hidayat Taufik Resamaili Dian harja Irana Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Suradi Sutarno Harapan Silitonga Kontributor M. Dihar Staf Diplomasi Publik Alamat Redaksi Jl. Kalibata Timur I No. 19 Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-68663162, Fax : 021-86860256, Surat Menyurat : Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.org Email : diplomasi_ri@yahoo.com Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri R.I Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: diplomasi_ri@yahoo.com Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi. Diplomasi Diplomasi TABLOID Media Komunikasi dan Interaksi Teras Diplomasi 50 tahun setelah kelahiran GNB, dunia memasuki Era Globalisai dan multipolar dan menjadikan negara-negara di dunia semakin terikat satu sama lain dalam suatu global village. Meskipun demikian, berbagai permasalahan dunia yang menjadi keprihatinan para pendiri GNB, yaitu masalah kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan dunia, dan ketidakadilan masih menjadi fakta keseharian dalam abad ke-21 ini. Dan sepanjang kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan, ketidakadilan, dan ketidakmerataan itu masih tetap ada di dunia, maka keberadaan GNB masih akan terus relevan. Bagaimana mungkin membayangkan dunia tanpa adanya GNB dalam keadaan dunia yang tidak simetris ini. Untuk itu moment peringatan 50 tahun GNB harus dijadikan momentum bagi GNB untuk kembali memiliki peranan yang credible dan respectable. Di era globalisasi ini, negara anggota GNB sudah sepatutnya memfokuskan perhatian pada pembangunan rakyat (people centered development). Pembangunan harus menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan itu sendiri harus menguntungkan semua pihak. Komitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil dan tanpa pengecualian, serta kesetaraan dan nondiskriminasi politik yang didasari penghormatan terhadap hukum dan HAM, transparency dan accountability akan mendorong kemajuan negara anggota pada khususnya dan kemajuan GNB pada umumnya. GNB harus mampu menghasilkan keputusan yang terfokus, responsif, dan aktual sesuai dengan tema dan topik yang berkembang. GNB juga perlu membentuk dispute settlement mechanism untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontroversial yang dapat memecah-belah negara anggota. Disamping itu GNB harus proaktif, kreatif, dan terlibat secara konstruktif dalam proses penyelesaian sengketa di negara-negara anggotanya secara damai. Di usianya yang ke 50 tahun GNB harus senantiasa mampu memelihara relevansinya melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk- produknya sebagai gerakan modern yang maju, kokoh dan berusaha secara maksimal agar dapat dirasakan manfaatnya oleh para anggotanya, stakeholders, dan masyarakat internasional. GNB seyogyanya terus melakukan berbagai upaya dan inisiatif kongkrit dalam mempromosikan dialog dan kerjasama untuk perdamaian dan pembangunan. Pentingnya dialog antar peradaban dan lintas agama untuk meningkatkan people to people contact, menjembatani berbagai perbedaan melalui dialog dan menciptakan situasi yang kondusif bagi perdamaian, keamanan dan harmonisasi atas dasar saling pengertian, saling percaya dan saling menghormati. Pengalaman Indonesia memprakarsai berbagai kegiatan dialog lintas agama di berbagai tingkatan, dapat menjadi modal bagi Indonesia bersama-sama dengan GNB memberikan kontribusi bagi upaya global dalam mempromosikan keharmonisan dan perdamaian di dunia. Terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, Kemlu pada 10 Mei 2011 telah menyerahkan Dokumen Peringkat Jabatan Kementerian Luar Negeri yang berisi Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Peringkat Jabatan (Job Grading) Kemlu kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Penyerahan Dokumen Job Grading ini merupakan prasyarat kepesertaan Kemlu dalam Reformasi Birokrasi Nasional dan berguna untuk mendapatkan besaran tunjangan kinerja (remunerasi) tiap jabatan di Kemlu. Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi Kemlu bertitik tolak dari Program Benah Diri yang dilakukan sejak tahun 2001 dan berpedoman pada Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi (Perpres No.81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025) sebagai cetak biru dan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga. Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan rancangan induk yang berisi arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional untuk tahun 2010 – 2025, dengan tujuan agar Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga berjalan efektif, efisien, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Proses Reformasi Birokrasi Kemlu saat ini memasuki tahap finalisasi Dokumen Usulan dan Road Map, yang akan diserahkan bersamaan dengan Dokumen Capaian Kemlu yang mengacu pada Perpres No.81 tahun 2010.[]
15 JUNI - 14 JULI 2011No. 44 Tahun IV Diplomasi 4 F O K U S Apa respon Bapak ketika pertama kali mendengar kata “Reformasi Birokrasi”? Adanya suatu persoalan yang perlu dihadapi, ditanggapi dan diatasi. Reformasi birokrasi adalah sesuatu yang bersifat mendasar, signifikan dan substansial, bukan sesuatu yang kecil atau kosmetik semata. Reformasi birokrasi adalah juga sebuah upaya/ pekerjaan positif yang memerlukan daya, waktu dan dana. Awalnya birokrasi merupakan hal yang positif, yaitu sebagai sebuah metode organisasional yang rasional dan efisien, khususnya dalam menopang postur organisasi yang besar seperti pemerintahan. Tapi saat ini tampaknya sistem birokrasi mengalami pergeseran rasa dan makna dan diidentikan sebagai sesuatu yang negatif dan tidak efisien, apa pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Birokrasi itu tetap sesuatu yang positif, berguna dan diperlukan, walaupun dalam keadaan yang paling minim. Sekarang ini tuntutan atau harapan publik terhadap pelayanan birokrasi terus meningkat, mereka menghendaki pelayanan birokrasi yang lebih cepat, berkualitas, akuntabel dan transparan. Tuntutan/harapan publik itu ternyata lebih cepat dibanding kemampuan birokrasi dalam merespon hal-hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya khusus dari birokrasi untuk mengikuti perkembangan yang ada, agar terhindar dari stigma negatif. Menurut Bapak bagaimana sistem birokrasi di Kemlu, apa saja kelebihan yang dimiliki dan apa saja yang menjadi tantangan birokrasi Kemlu kedepan? Secara umum, Kemlu lebih baik dari banyak instansi lain, karena kualitas SDM-nya memiliki pengalaman kerja yang kaya dan beragam yang merupakan hasil dari interaksi intensif dengan berbagai negara, terutama negara maju. Namun justru karena ekspektasi dan standar yang tinggi pegawai Kemlu, kita menyadari bahwa Kemlu masih perlu melakukan banyak perbaikan. Di sisi lain, Kemlu tidak bisa berjalan sendiri dan tetap merupakan bagian dari Pemerintah RI yang memiliki kendala sumber daya, baik tenaga, anggaran, waktu dan berbagai peraturan dan ketentuan nasional. Tantangan utama bagi Kemlu adalah tingkat mutasi yang tinggi, di mana hal ini memunculkan permasalahan pada kesinambungan/ keberlanjutan suatu kebijakan hingga pada tahap implementasinya serta adanya kesulitan dalam membangun institutional memory. Sehubungan dengan tingkat mutasi pegawai yang tinggi tersebut, bagaimana pandangan Bapak terhadap sistem pengelolaan kekayaan pengetahuan (intellectual assets) atau Knowledge Management di Kemlu? Knowledge Management memang merupakan kunci bagi organisasi dengan tingkat mutasi yang tinggi seperti di Kemlu. Sebagai upaya untuk menjamin adanya institutionalized memory diperlukan suatu budaya kerja yang khusus, di mana setiap pegawai Kemlu harus membiasakan diri melakukan pencatatan, pendataan, penataan kearsipan serta secara aktif melakukan knowledge sharing agar pengetahuan tidak saja tersimpan dalam organisasi, namun juga menyebar secara dinamis antar pegawai Kemlu. Kemlu perlu membangun sarana pendukung, seperti sistem pencatatan, pendataan dan penataan kearsipan berikut perangkat-perangkatnya sebagai bagian dari pemberdayaan arsiparis. Melalui Reformasi Birokrasi, saat ini sedang dipertimbangkan perlunya jasa konsultan profesional untuk membantu mengidentifikasi dan merancang kebutuhan Knowledge Management di Kemlu. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan pekerjaan berat yang memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan investasi yang besar itu tentunya pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini diharapkan berkontribusi positif pada substansi kerja Kemlu. Menurut Bapak apa bentuk kontribusi positif Reformasi Birokrasi dalam mengatasi isu dan tantangan yang dihadapi oleh Kemlu? Sekecil apapun upaya perbaikan itu, pasti berkontribusi positif pada kinerja. Dalam hal ini, Kemlu telah memiliki modal awal berupa Program Benah Diri yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Namun demikian Reformasi Birokrasi Kemlu sekarang ini memiliki cakupan yang lebih besar dan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Sejalan Perpres No.81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah menyusun Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kemlu sebagai syarat kepesertaan Kemlu dalam Reformasi Birokrasi Nasional. Sebagai prasyarat penyerahan Dokumen Usulan dan Road Map tersebut, pada 10 Mei 2011 Menlu telah menyerahkan Dokumen Peringkat Jabatan Kemlu yang berisi Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Peringkat Jabatan (Job Grading) kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk divalidasi oleh KemenPAN & RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Bagi Kemlu, Program Reformasi Birokrasi merupakan kelanjutan dan perluasan Program Benah Diri yang telah dicanangkan Kemlu sejak tahun 2001. Dalam Program Benah Diri, terdapat 3 (tiga) pilar utama, yaitu restrukturisasi, budaya kerja (3T 1A) dan pembenahan profesi. Melalui kepesertaan Kemlu dalam Reformasi Birokrasi Nasional, Kemlu mempunyai komitmen dalam melakukan pembenahan yang lebih luas untuk menciptakan sistem birokrasi yang lebih baik. Untuk mengetahui apa dan bagaimana Reformasi Birokrasi Kemlu, Tabloid Diplomasi berkesempatan melakukan wawancara khusus dengan Sekretaris Jenderal Kemlu RI, Budi Bowoleksono, selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kemlu RI. Berikut ini adalah petikan wawancara tersebut: Dubes Budi Bowoleksono, Sekretaris Jenderal Kemlu RI Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kemlu RI Dok.Diplomasi
15 JUNI - 14 JULI 2011 No. 44 Tahun IV F O K U S 5 Diplomasi lebih luas. Program Benah Diri Kemlu hanya mencakup tiga area perubahan, yaitu; 1) Pembenahan Organisasi (Struktur Kemlu berdasarkan pada pendekatan kawasan dan Struktur Perwakilan berdasarkan pada pendekatan fungsi); 2) Pembentukan Budaya Kerja (3T1A); dan 3) Pembangunan Kapabilitas dan Profesionalisme (JFD dan HOC/BPKRT). Sedangkan dalam Reformasi Birokrasi Kemlu ada sembilan program besar yang cukup spesifik, yaitu; Manajemen Perubahan; Penataan Peraturan Perundang-undangan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Diperlukan dukungan SDM yang reformis dan perencanaan yang matang untuk mengamankan proses Reformasi Birokrasi di Kemlu, agar kita konsisten melakukan kegiatan-kegiatan serta menganggarkan kebutuhan Reformasi Birokrasi Kemlu. Reformasi itu identik dengan dilakukannya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Menurut Bapak sejauh manakah perubahan itu diperlukan di Kemlu, baik yang berupa non-fisik seperti sistem, proses dan budaya kerja maupun yang berupa fisik seperti fasilitas gedung, fasilitas kerja, dan sebagainya. Antara fasilitas kerja/perkantoran yang baik dengan budaya kerja positif, situasinya itu seperti perumpamaan “antara telur dan ayam, mana yang lebih dulu”. Pada dasarnya kinerja yang maksimal akan sulit dicapai tanpa adanya fasilitas yang memadai. Sebaliknya, fasilitas kerja dan perkantoran yang canggih serta modern, tidak akan ada manfaatnya sama sekali jika tidak didukung dengan budaya kerja yang baik. Untuk dapat menciptakan budaya kerja yang baik, diperlukan suatu keteladanan dari setiap unsur pimpinan, baik pimpinan di tingkat Eselon IV, III dan II, hingga Eselon I dan Pimpinan Tertinggi di Kementerian/ Lembaga. Guna menghindari debat kusir atau polemik, rasanya Kemlu perlu mengupayakan kedua hal tersebut secara simultan, dimana fasilitas perkantoran maupun budaya kerja tersebut keduanya dikembangkan secara bersamaan. Terkait dengan Leadership yang Bapak sampaikan, Kepemimpinan seperti apakah yang Bapak harapkan untuk dimiliki oleh para pemimpin di setiap lini Kemlu untuk mendukung keberhasilan Kemlu? Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mencapai kepemimpinan yang diharapkan tersebut. Kepemimpinan yang diharapkan dimiliki oleh para pemimpin di setiap lini Kemlu adalah keteladanan, berorientasi pada aksi, mampu menciptakan/menumbuhkan iklim kerjasama tim, integritas yang tinggi, hands on serta komunikatif dan dapat membangun hubungan interpersonal dengan bawahan. Dan dalam organisasi dengan tingkat mutasi yang tinggi, disadari perlunya sebuah sistem pengkaderan dan pelatihan kepemimpinan yang lebih terstruktur/ sistemik. Apa harapan Bapak terhadap segenap pejabat/pegawai Kemlu dalam menyikapi Reformasi Birokrasi di Kemlu? Program Reformasi Birokrasi Kemlu ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk membenahi diri secara fundamental. Oleh karena itu Program Reformasi Birokrasi Kemlu ini harus menjadi milik dan pekerjaan kita bersama di semua lini. Reformasi Birokrasi berarti juga perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan kerja Kemlu, apa pandangan dan program kerja Bapak terkait hal ini? Yang utama adalah adanya kesadaran dan pengakuan adanya kelemahan, kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya yang kedua, adalah melakukan identifikasi secara rinci hingga ke inti permasalahan yang ada. Ketiga, adalah membuat perencanaan secara matang disertai dengan langkah-langkah konkrit agar setiap permasalahan yang ada dapat diatasi secara baik dengan segala keterbatasan yang ada. Untuk beberapa permasalahan yang kronis, hal ini memang tidak mudah, sehingga perlu diiringi dengan pengelolaan ekspektasi seluruh pegawai Kemlu agar tetap konstruktif ditengah upaya perbaikan- perbaikan yang dilakukan. Apa pandangan Bapak mengenai remunerasi dalam konteks Reformasi Birokrasi Kemlu secara keseluruhan? Remunerasi atau yang lebih tepatnya ‘Tunjangan Kinerja’ hanya merupakan salah satu elemen dari Reformasi Birokrasi Kemlu. Pemberian remunerasi ini diiringi dengan tuntutan perbaikan kepada seluruh pegawai Kemlu, khususnya pada aspek kinerja. Berdasarkan panduan Peraturan MenPAN & RB, pemberian tunjangan kinerja akan dikaitkan dengan kemajuan/capaian dalam Reformasi Birokrasi Kemlu. Oleh karena itu, Kemlu harus fokus pada upaya Reformasi Birokrasi ini. Sejauh mana kesiapan Sistem Administrasi di Kemlu dalam menunjang program Reformasi Birokrasi ini? Saat ini Kemlu tengah merancang Sistem Administrasi yang mampu menunjang program Reformasi Birokrasi, berikut perangkat pendukungnya, termasuk didalamnya regulasi dan anggaran pendukungnya. Kesemuanya itu sudah harus siap operasional sebelum tunjangan kinerja dapat diberikan. Sejauh manakah komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemlu? Dan apa bentuk kongkrit dari komitmen tersebut? Komitmen Pimpinan Kemlu terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini sangat jelas dan tinggi. Dimana dalam hal ini telah dibentuk Panitia Pengarah (Menlu dan seluruh Eselon I) dan juga Panitia Pelaksana (Sekjen dan Eselon II ke bawah) sejak Januari 2011. Disamping itu juga telah dilakukan pertemuan intensif dengan KemenPAN & RB selaku Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibawah pimpinan langsung Wakil Presiden RI. Reformasi Birokrasi Kemlu merupakan pekerjaan besar dan mendasar yang memerlukan kebersamaan, jiwa reformis, motivasi yang kuat, kemauan kerja yang besar dan daya tahan yang tinggi, sehingga visi Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu “Menciptakan Pemerintahan Kelas Dunia” dapat tercapai pada tahun 2025.[] Sekjen Kemlu RI, Dubes Budi Bowoleksono meninjau arsip yang dipamerkan pada acara Pameran Arsip dan Dokumentasi tentang Penanganan Bencana Alam di Gedung Arsip Kementerian Luar Negeri, Kreo, Tangerang (9/05/2011). ”Reformasi Birokrasi Kemlu merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Program Benah Diri Kemlu yang memiliki cakupan lebih besar dan lebih luas.” ”Program Reformasi Birokrasi Kemlu ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk membenahi diri secara fundamental. Oleh karena itu Program Reformasi Birokrasi Kemlu ini harus menjadi milik dan pekerjaan kita bersama di semua lini.” Dok.Infomed
Diplomasi 6 F O K U S Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Hersindaru Arwityo I.W. Wahyutomo atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Wahyutomo, selaku Sekretaris Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri dan Koordinator Kelompok Kerja Manajemen Perubahan, pada 10 Mei 2011 telah secara langsung memastikan proses penyerahan Dokumen Peringkat Jabatan Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna mendapatkan penilaian yang berujung pada pemberian tunjangan kinerja (remunerasi). Penyerahan dokumen tersebut dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. Bagi Kementerian Luar Negeri, kepesertaannya dalam Reformasi Birokrasi Nasional merupakan kelanjutan dan perluasan dari program Benah Diri Kemlu yang telah dicanangkan pada 24 Oktober 2001 oleh Menteri Luar Negeri – Dr. N. Hassan Wirajuda dengan 3 (tiga) pilar utamanya, yaitu: Restrukturisasi, baik di Kemlu dan Perwakilan RI; Budaya Kerja 3T 1A (Tertib Waktu, Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Aman) – termasuk di dalamnya penguatan pengawasan internal; serta pembenahan profesi. Melalui reformasi birokrasi, Kemlu berkeinginan melanjutkan dan menuntaskan Program Benah Diri tersebut. Ketiga pilar utama Benah Diri Kemlu itu selaras dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu: penataan organisasi menjadi organisasi yang tepat ukuran (right sizing); pembentukan budaya kerja yang mewujudkan birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi; pembangunan ketatalaksanaan yang efektif, efisien dan transparan serta akuntabel; perumusan regulasi yang tertib dan tidak tumpang tindih; pembentukan sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Kemlu harus menyampaikan Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kemlu, di mana dokumen tersebut berisi Rencana Aksi dari aktivitas/ kegiatan Reformasi Birokrasi Kemlu yang dinilai masih dalam proses penyelesaian ataupun yang belum dilaksanakan. Selain Dokumen Usulan dan Road Map, Kemlu juga akan menyerahkan Dokumen Capaian Benah Diri, yang berisi identifikasi capaian dan proses pelaksanaan program Benah Diri dikaitkan dengan 23 (dua puluh tiga) aktivitas/ kegiatan reformasi birokrasi. Seluruh dokumen tersebut kemudian akan diserahkan Kemlu kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk diproses oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional. Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi dimaksud, disusun sesuai Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Dari penjelasan Dokumen Capaian Benah Diri, Kemlu telah berhasil menyelesaikan 10 (sepuluh) dari 23 (dua puluh tiga) aktivitas Reformasi Birokrasi. Sedangkan 12 (dua belas) aktivitas sedang dalam proses penyelesaian dan 1 (satu) aktivitas masih akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kemlu akan menitikberatkan pada upaya- upaya dan perencanaan dalam menyelesaikan ketiga belas aktivitas tersebut. Diperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan secara menyeluruh agenda Reformasi Birokrasi Kemlu adalah selama 30 (tiga puluh) bulan sejak diserahkannya Dokumen Usulan tersebut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. membangun sistem penilaian kinerja; mengembangkan pola pelatihan dan pengembangan; memperkuat pola karir; penguatan unit kerja/organisasi kepegawaian; penguatan unit kerja/organisasi diklat; dan menegakkan disiplin kerja. Sedangkan dua belas aktivitas yang sedang dalam proses penyelesaian adalah: postur birokrasi Kemlu 2025; proses sosialisasi dan internalisasi; analisa jabatan – evaluasi jabatan – sistem remunerasi; penyusunan business process untuk menghasilkan SOP; elektronisasi dokumentasi/ kearsipan; asesmen kompetensi individu; mengembangkan sistem pengadaan (staffing) dan seleksi; memperkuat pola rotasi, mutasi dan promosi; membangun/ memperkuat database kepegawaian; perbaikan sarana dan prasarana; memetakan regulasi – deregulasi – menyusun regulasi baru; dan menegakkan kode etik. Sementara satu aktivitas yang akan dilaksanakan, adalah: analisa beban kerja.[] Sepuluh aktivitas yang sudah dilaksanakan Kemlu adalah: aktivitas program percepatan; penilaian kinerja; redefinisi visi, misi dan strategi; restrukturisasi; Menabuh Genderang Reformasi Birokrasi 15 JUNI - 14 JULI 2011No. 44 Tahun IV Ibnu Wahyutomo Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretaris Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri dan Koordinator Kelompok Kerja Manajemen Perubahan Dok.Diplomasi
F O K U S 7 Diplomasi Tantangan Reformasi Birokrasi Kemlu Reformasi Birokrasi Nasional adalah berpedoman pada Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi (Perpres No.81 tahun 2010) sebagai cetak biru dan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga. Grand Design adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional untuk tahun 2010 – 2025, dengan tujuan agar Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berjalan efektif, efisien, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Grand Design ini merupakan penyempurnaan dari Permenpan No. PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Permenpan No.PER/04/M. PAN/4/2009 Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Proses Reformasi Birokrasi di Kemlu saat ini sudah memasuki tahap finalisasi Dokumen Usulan dan Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Kemlu. Selain itu, Kemlu juga akan menyertakan Dokumen Capaian yang berisi program-program yang telah dicapai Kemlu melalui Program Benah Diri. Dalam rangka melengkapi Dokumen Usulan dan Road Map Kemlu, pada 10 Mei 2011, Kemlu telah menyerahkan Dokumen Peringkat Jabatan Kementerian Luar Negeri yang berisi analisa jabatan, evaluasi jabatan dan peringkat jabatan (job grading) kepada Kementerian PAN dan RB untuk divalidasi. Dengan demikian diharapkan tunjangan kinerja (remunerasi) dapat terealisasi dalam waktu dekat. Program Reformasi Birokrasi Kemlu merupakan proses pembenahan menyeluruh dengan program Manajemen Perubahan; Penataan Peraturan Perundang- Undangan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Sedangkan Quick Wins Reformasi Birokrasi Kemlu adalah berupa; Sistem Rekrutmen, SIMPEG, Portal Treaty Room, Sistem Informasi WNI dan Sistem Data Diplomat Asing. Ini merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. Quick Wins merupakan program jangka pendek untuk percepatan (memberikan momentum positif) pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kemlu. Tantangan Reformasi Birokrasi Kemlu berupa perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja, resistensi terhadap perubahan dan hal-hal baru, komitmen para pemangku kepentingan, kesinambungan Reformasi Birokrasi serta dukungan sumber daya (manusia, keuangan dan sarana prasarana). Hal-hal tersebut memerlukan manajemen perubahan, yaitu pemetaan kondisi saat ini, reformasi birokrasi dan penetapan tujuan/kondisi yang akan datang atau Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemlu bertitik tolak dari upaya Program Benah Diri yang dilakukan sejak 2001. Upaya Program Benah Diri tersebut mencakup restrukturisasi organisasi, pengembangan budaya kerja (3T1A) dan pembenahan profesi. Program Restrukturisasi Organisasi dimaksudkan untuk menyesuaikan organisasi Kemlu dengan perkembangan keadaan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi saat ini maupun kedepan. Oleh karena itu Kemlu kemudian membentuk unit-unit khusus untuk menangani isu-isu tertentu guna dapat menjawab perkembangan keadaan, kebutuhan, dan tantangan dalam Diplomasi RI. Kemlu juga merubah pendekatan sektoral yang selama ini digunakan dengan sebuah pendekatan yang lebih integratif, yaitu pendekatan yang memadukan sektor kewilayahan, fungsional, dan isu. Sementara pada Perwakilan-Perwakilan RI, pendekatan struktural yang selama ini digunakan dihapuskan dan digantikan dengan pendekatan fungsional. Pembenahan Profesi merupakan upaya untuk membenahi SDM Kemlu didalam menyiapkan pelaksana dan unsur penunjang Diplomasi RI yang lebih mampu didalam menghadapi berbagai tantangan diplomasi masa kini dan masa depan. Untuk itu Kemlu membentuk jalur profesi yang memiliki kejelasan pengembangan pola karir yang terdiri dari bidang profesi Pejabat Fungsional Diplomat, Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT) serta Petugas Komunikasi. Penataan dan pembenahan bidang profesi diplomat dilakukan secara menyeluruh, yaitu dari sejak proses rekrutmen, pengembangan karir, dan proses penugasan dalam jabatan. Pembenahan Budaya Kerja dilakukan dengan pelaksanaan program 3T 1A, yaitu; Tertib Fisik (Gedung,Tata ruang dan Perkantoran), Tertib Waktu (Jam kerja, Masa Penugasan, Penyelesaian tugas dan laporan), Tertib Administrasi (Taat asas dan prosedur dalam penyusunan laporan kegiatan keuangan, tersedianya SOP), dan Aman (Arsip, Fasilitas Diplomatik, dan Pegawai). Kepesertaan Kemlu dalam yang diinginkan. Ada tiga tahapan perubahan yang dilaksanakan Kemlu. Pertama, merumuskan rencana manajemen perubahan yang terdiri dari tahapan melakukan assessment kesiapan organisasi untuk berubah, merumuskan strategi manajemen perubahan, merumuskan strategi komunikasi, memperkuat manajemen perubahan dan menyusun ukuran keberhasilannya. Tahap kedua, mengelola dan melaksanakan perubahan, yaitu dengan mengintegrasikan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi dengan program reformasi birokrasi lainnya. Mengimplementasikan rencana manajemen perubahan, membuat rencana pelatihan dan mengimplementasikannya, mengelola resistensi, dan mengukur tingkat keberhasilan. Tahap ketiga, memperkuat hasil perubahan dalam bentuk mengumpulkan umpan balik dan kemudian menganalisanya. Melaksanakan tindakan perbaikan, memberikan penghargaan atas keberhasilan serta mengukur tingkat keberhasilannya. Perumusan rencana manajemen perubahan juga terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah assessment atas struktur organisasi, stakeholders serta mengukur kesiapan dan kemampuan organisasi untuk berubah; Pembuatan rencana manajemen perubahan, komunikasi dan pelatihan; serta perumusan strategi manajemen perubahan, komunikasi dan pelatihan. Tahap kedua adalah mengimplementasikan rencana perubahan dalam area; organisasi, tata laksana, peraturan perundang- undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola fikir dan budaya kerja aparatur. Di sisi lain adalah membangun kapasitas Kementerian/ Lembaga untuk berubah serta melaksanakan Training of Trainer (TOT) dan pelatihan lainnya. Sedangkan tahap ketiga adalah mengukur tingkat keberhasilan serta merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan.[] 15 JUNI - 14 JULI 2011 No. 44 Tahun IV Dok.Diplomasi Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Pejambon-Jakarta.
Diplomasi 8 fokus Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional untuk tahun 2010 – 2025, dengan tujuan agar Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga berjalan secara efektif dan efisien, konsisten, terintegrasi dan melembaga, serta berkelanjutan. Grand Design Reformasi Birokasi ini merupakan penyempurnaan dari Permenpan No. PER/ 15/ M.PAN/ 7/ 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, dan Permenpan No.PER/ 04/ M.PAN/ 4/ 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Struktur Tim Reformasi Birokrasi Nasional terdiri dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), dimana posisi Ketua dijabat oleh Wakil Presiden, sedangkan anggotanya terdiri dari Menko Perekonomian,Menko Polhukam, Menko Kesra, Meneg Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala UPK-PPP, Prof.Dr. Ryas Rasyid. KPRBN membawahi tiga tim, yaitu Tim Independen, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, dan Tim Quality Assurance. Tim Reformasi Birokrasi Nasional terdiri dari Ketua: Meneg PAN-RB, dan anggota; Menkeu, Mendagri, Meneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, dan Seskab. Didalam Tim Reformasi Birokrasi Nasional terdapat Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) yang membawahi Tim Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Tim Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan Tim Pengarah yang membawahi Tim Pelaksana. Tim Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga terdiri dari; Ketua, yang dijabat oleh Pimpinan Kementerian/ Lembaga; Sekretaris, yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal; dan Anggota Tim yang di isi oleh Pejabat Eselon I. Sementara untuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, posisi Ketua dijabat oleh Gubernur/Bupati/ Walikota, Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan Anggota di isi oleh Pejabat Eselon II. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga terdiri dari; Ketua, yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal; Sekretaris dijabat oleh Pejabat Eselon II; dan Anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kementerian/ Lembaga. Sementara Tim Pelaksana di Pemerinrah Daerah, terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah; Sekretaris dijabat oleh Pejabat Eselon II; dan Anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam mekanisme Reformasi Birokrasi Nasional, Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional bertugas melakukan pengelolaan hasil, penjaminan, monitoring dan evaluasi terhadap pengajuan usulan penyesuaian tunjangan kinerja, memberikan reward and punishment, serta melakukan penyempurnaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga. Selanjutnya Unit Pelaksana Birokrasi Nasional melakukan proses penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi. Setelah memperoleh penjelasan melalui proses sosialisasi dan asistensi mengenai kebijakan reformasi birokrasi, selanjutnya Kementerian/Lembaga mengajukan usulan Reformasi Birokrasi. Unit Pelaksana Birokrasi Nasional kemudian melakukan proses penilaian dokumen dan verifikasi lapangan atas usulan tersebut untuk selanjutnya melakukan pengajuan usulan persetujuan Reformasi Birokrasi dan penetapan Tunjangan Kinerja kepada Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional. Setelah memperoleh persetujuan proses Reformasi Birokrasi dan penetapan Tunjangan Kinerja, barulah Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dapat melakukan proses Reformasi Birokrasi. RI mengenai penganggarannya dan kepada Menteri Negara PAN dan RB selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional mengenai besaran Tunjangan Kinerja masing-masing grade untuk diproses Perpresnya. Sementara itu DPR RI melakukan alokasi anggaran dan persetujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk melengkapi Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi. Rangkaian aktivitas ini merupakan salah satu kegiatan dalam program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Hasil Analisa Jabatan adalah berupa Uraian Jabatan, yang selanjutnya akan dievaluasi untuk ditentukan tingkatan/ grading jabatannya. Keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Indikator terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dari 2.8 pada 2009 menjadi 5.0 pada 2014. Indikator lainnya adalah meningkatnya penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari 42,17% (2009) menjadi 100% (2014) untuk Tingkat Pusat; dan dari 2,73% (2009) menjadi 60% (2014) untuk Tingkat Daerah. Indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat adalah meningkatnya Integritas Pelayanan Publik dari 6.64 pada 2009 menjadi 8.0 pada 2014 untuk Tingkat Pusat; dan dari 6.46 pada 2009 menjadi 8.0 pada 2014 untuk Tingkat Daerah. Indikator lainnya adalah meningkatnya peringkat kemudahan berusaha dari peringkat 122 pada 2009 ke peringkat 75 pada 2014. Sementara indikator meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, adalah meningkatnya efektivitas pemerintahan dari -0,29 pada tahun 2009 menjadi 0,5 pada 2014. Indikator lainnya adalah meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabel dari 24% pada 2009 menjadi 80% pada 2014.[] (Sumber: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025) Selanjutnya, Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional melakukan penjaminan mutu serta monitoring dan evaluasi. Sebagai catatan, bahwa usulan Reformasi Birokrasi yang diajukan Kementerian/Lembaga juga mencakup Job Grading, dimana proses penyelarasan dan validasi Job Grading ini harus sudah selesai dilakukan oleh instansi yang bersangkutan bersama- sama dengan Kemeneg PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Dalam hal ini Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan Reformasi Birokrasi sepanjang tahun berjalan. Sementara itu mekanisme persetujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Pemerintah Daerah, akan diatur tersendiri. Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Mekanisme pengajuan usulan Reformasi Birokrasi dan penetapan Tunjangan Kinerja diawali dengan pengajuan Dokumen Usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Setelah menerima pengajuan tersebut, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional kemudian menugaskan Ketua Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional untuk melakukan penilaian dan verifikasi. Hasil penilaian dan verifikasi tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjtnya Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional menyampaikan hasil penilaian Dokumen Usulan dan Roadmap, verifikasi lapangan dan berita acara validasi Job Grading kepada Menteri Keuangan untuk dibuatkan simulasi besaran Tunjangan Kinerjanya dan dihitung dampak anggarannya. Simulasi besaran tunjangan pada masing-masing jabatan dan dampak anggaran yang dibuat oleh Menteri Keuangan kemudian disampaikan kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) untuk dibahas dalam rapat KPRBN dan ditetapkan besaran Tunjangan Kinerjanya. Selanjutnya Kementerian Keuangan menyampaikan surat kepada DPR Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 15 JUNI - 14 JULI 2011No. 44 Tahun IV
fokus 9 Diplomasi Remunerasi Menuntut Perubahan Signifikan gaji yang sepadan dengan kemampuan, kalau ternyata masih melakukan korupsi maka harus ada punishmen yang tegas. Remunerasi baru diberikan setelah faktor-faktor dan prasyarat dalam reformasi birokrasi dan lainnya telah disiapkan. Jadi sebelum itu semua disiapkan, maka pemberian remunerasi akan menjadi sia- sia. Remunerasi itu hanya salah satu faktor di dalam persyaratan reformasi birokrasi. Karena itu kita harus memperhatikan urutan pelaksanaannya dan logikanya. Karena itu Kementerian/ Lembaga penerima remunerasi jangan berlega hati dulu. Pasalnya dengan adanya evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, akan ada reward and punishment. Artinya, K/L yang pelaksanaan reformasi birokrasinya baik akan mendapatkan penambahan prosentase remunerasi. Sebaliknya, bila buruk akan diberi punishment berupa pengurangan bahkan pencabutan remunerasinya. Jika K/L melaksanakan reformasi birokrasi ini setengah- setengah tidak menyeluruh, maka prosentase remunerasinya akan dikurangi. Demikian pula bila pegawainya tidak menjalankan kinerja dengan baik, sangsinya adalah tidak dibayarkannya remunerasi. Tujuan utama pemberian remunerasi adalah untuk memacu kinerja pelayanan publik, oleh karena itu jika kinerja pelayanan publik tidak memberikan tanda-tanda peningkatan, maka pemberian remunerasi itu menjadi percuma. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB), EE Mangindaan menyatakan bahwa ada salah persepsi di kalangan masyarakat yang mengidentikan remunerasi dengan reformasi birokrasi. Padahal reformasi birokrasi itu merupakan perubahan mulai dari struktur organisasi hingga kepada mindset dan culture set. Remunerasi atau tunjangan kinerja yang diberikan hanyalah sebagai reward atas kinerja yang dilakukan. Bila aparatur yang bersangkutan melakukan kesalahan dan tidak melakukan kinerja sebagaimana mestinya, maka otomatis tidak memperoleh tunjangan kerja. Remunerasi telah memberikan harapan yang tinggi untuk reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi ada banyak faktor yang diimplementasikan dan tidak sekedar remunerasi. Selain remunerasi gaji, ada juga tunjangan sistim reward dan punishment, penempatan pegawai sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuannya, perbaikan moralitas, sistim rekruitmen dan sebagainya. Reformasi birokrasi yang diterapkan di semua Kementerian/Lembaga adalah dengan paradigma kepentingan nasional yang tidak korup dan harus dijalankan dengan baik. Untuk memberantas korupsi, salah satu caranya adalah dengan perubahan sistim dan pemberian hukuman. Misalnya pemberian memperoleh penghasilan yang lebih dari biasanya. Namun, ada yang dilupakan bahwa remunerasi itu menuntut perubahan yang signifikan yang dijadikan dasar diberlakukannya program reformasi birokrasi. Remunerasi seakan hanya perubahan gaji, naik tanpa adanya perubahan prestasi dan perilaku atau budaya birokrasi. Reformasi birokrasi hadir ditengah-tengah tuntutan clean government dan good government. Remunerasi adalah salah satu strategi yang dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk peningkatan pendapatan pegawai. Jika kinerja meningkat maka pendapatan juga akan meningkat. Ini adalah formula atau rumusan yang ditawarkan Menkeu dalam 15 JUNI - 14 JULI 2011 No. 44 Tahun IV Dok.Google
Diplomasi 10 fokus Untuk menindaklanjuti rencana evaluasi beberapa instansi pemerintah yang sudah melakukan reformasi birokrasi, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi tersebut akan dilakukan oleh Tim Quality Assurance yang diketuai oleh Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauhmana reformasi birokrasi yang sudah dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 81/2010, terdapat 8 (delapan) area perubahan yang harus dilakukan dalam reformasi birokrasi, yaitu bidang kelembagaan, yang dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Kedua, bidang ketatalaksanaan (business process) yang dimaksudkan untuk menciptakan efisisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, penyelarasaan peraturan perundangan yang tumpang tindih. Lima area perubahan selanjutnya adalah di bidang SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Dengan diterbitkannya Perpres No. 81/2010, maka bagi setiap instansi pemerintah yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi akan dilakukan evaluasi terhadap instansi yang bersangkutan setiap satu tahun sekali, disamping juga monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali. Sebelum dikeluarkannya Perpres No. 81/2010 tersebut, area perubahan dalam reformasi birokrasi hanya meliputi tiga bidang, yakni kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Oleh karena itu ke depannya, seluruh instansi pemerintah yang melakukan reformasi birokrasi ini harus menyesuaikan diri dengan ketentuan baru tersebut. Sekarang ini ada 9 (sembilan) kementerian/lembaga yang melaksanakan reformasi birokrasi dan mendapatkan tunjangan kinerja, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 14 instansi. Kesembilan instansi dimaksud adalah Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko Kesra, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Kemenpan dan RB, Bapenas, serta BPKP. Evaluasi yang dilakukan terhadap instansi yang melaksanakan reformasi birokrasi diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi, yang selanjutnya disampaikan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi yang diketuai Wakil Presiden. Rekomendasi yang diberikan itu bukan berupa sangsi atau hukuman, tapi rekomendasi terhadap area-area yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, misalnya dalam penetapan quick wins. Menurut ketentuan, quick wins itu seharusnya bisa dirasakan manfaatnya paling lama dalam 12 bulan. Kalau kemudian quick wins itu tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka rekomendasinya adalah quicks wins di instansi tersebut perlu diganti. Contoh lainnya adalah bagaimana suatu instansi itu melaksanakan ketentuan PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai, atau bagaimana instansi dimaksud dalam melaksanakan rekrutmen pegawai, apakah sudah memenuhi asas-asas transparansi, akuntabilitas, bebas KKN dan lain-lain. Sebelum ini memang terjadi disorientasi dalam memahami reformasi birokrasi, dan banyak yang menganggap reformasi birokrasi itu identik dengan remunerasi. Saya bersyukur, bahwa saat ini ada kemajuan dan sudah ada pemahaman yang proporsional dan utuh tentang Reformasi Birokrasi ini. Hal ini setidaknya terlihat dalam pelaksanaan sosialisasi Reformasi Birokrasi pada 5 April 2011 lalu, yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan kementrian/ lembaga. Mereka sangat antusias untuk dapat segera menerapkan reformasi birokrasi di instansinya, dan secepatnya mengajukan dokumen usulan untuk dinilai oleh Unit Kerja Reformasi Birokrasi Nasional. Padahal, tidak sedikit kementerian/ lembaga yang harus mengajukan dokumen usulan ulang, karena harus menyesuaikan dengan ketentuan baru. Antusiasme itu juga tampak dari banyaknya kementrian/lembaga yang meminta dilakukannya sosialisasi di instansinya. Seluruh kementerian/lembaga yang sudah mengajukan dokumen usulan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan Permen PAN No. 15/2007 diwajibkan untuk melakukan usulan baru sesuai dengan ketentuan yang baru, karena ketentuan yang lama hanya mengatur tiga area perubahan, sedangkan aturan yang baru menetapkan adanya 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Dokumen usulan itu harus disesuaikan dengan ketentuan baru, menyusul terbitnya Perpres No. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Permen PAN No. 20/2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi dan 9 (Sembilan) Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai juklak pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, grand design Reformasi Birokrasi juga menetapkan perlunya setiap kementerian/lembaga membuat road map reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hingga kini sudah ada 14 kementerian/lembaga yang melaksanakan reformasi birokrasi, dan sudah menerima tunjangan kinerja. Pada tahap awal, yakni tahun 2008, ada tiga kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Keuangan, BPK dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai pilot project. Mereka belum menggunakan ketentuan Permen PAN No. 15/2007, dan sifatnya masih instansional. Tahun 2009, menyusul dua kementerian/lembaga yang melaksanakan reformasi birokrasi, yaitu Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2010 sebanyak 9 (Sembilan) kementerian/ lembaga yang ditetapkan melaksanakan reformasi birokrasi dan mendapatkan tunjangan kinerja. kesebelas kementerian/lembaga ini mengacu pada Permenpan No. 15/2007 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Hingga tahun 2010 lalu sudah 23 kementerian/lembaga yang mengajukan dokumen usulan reformasi birokrasi. Dari usulan tersebut banyak hal yang perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang baru. Selain instansi yang sudah mengajukan dokumen usulan reformasi birokrasi, instansi pusat yang belum mengajukan usulan diimbau untuk segera mengajukan usulan pada tahun 2011 ini, sehingga pada 2014 nanti seluruh instansi pusat diharapkan sudah melaksanakan reformasi birokrasi.[] [Sumber: KemenPAN & RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN)] Reformasi Birokrasi Tidak Identik Dengan Remunerasi Ismail Mohamad Deputi Program dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan dan RB. 15 JUNI - 14 JULI 2011No. 44 Tahun IV Dok.Diplomasi
l e n s a 11 Diplomasi Konferensi Tingkat Menteri ke- 16 Gerakan Non Blok (KTM ke-16 GNB) dan Pertemuan Peringatan 50 tahun GNB diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 – 27 Mei 2011, dengan tema “Shared Vision on the Contribution of NAM for the next 50 years”. Pertemuan yang mereview perjalanan GNB paska KTT di Sharm El Sheik, Mesir, Juli 2009 ini, dibuka oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 Mei 2011. Pelaksanaan KTM ke-16 GNB kali ini memiliki keistimewaan karena bertepatan dengan peringatan 50 tahun berdirinya GNB, dimana KTT GNB pertama kali diselenggarakan pada September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Oleh karena itu, pelaksanaan KTM ke-16 GNB tahun 2011 ini diikuti pula dengan Pertemuan Peringatan 50 tahun berdirinya GNB. Sebanyak 128 negara turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTM ke - 16 tahun ini. Negara anggota GNB yang hadir sebanyak 95 nrgara, ditambah dengan 13 negara peninjau dan 13 negara tamu serta 9 organisasi internasional. Dalam KTM kali ini juga dikukuhkan 2 negara anggota baru GNB yaitu Fiji dan Azerbaijan, sehingga anggota GNB menjadi 120 negara. GNB sebagai gerakan negara berkembang yang lahir dan didasari oleh prinsip ‘Dasasila Bandung’, diharapkan dapat terus menjadi salah satu wahana politik luar negeri Indonesia, khususnya pada forum multilateral, dalam menggalang solidaritas negara berkembang guna menghadapi tantangan internasional. Pada masa awal pembentukannya, GNB lebih ditujukan untuk menggalang solidaritas, menumbuhkan rasa percaya diri serta untuk menyatukan visi di antara 25 negara-negara berkembang. Saat ini dengan hampir 60 persen anggota PBB menjadi anggota GNB, dan dengan adanya tantangan berdimensi global (seperti krisis energi, krisis keuangan, food security, climate change, pandemic, migration, ataupun perlucutan senjata), perlu adanya partisipasi aktif dari berbagai elemen dunia dalam mencari solusi global, termasuk partisipasi negara anggota GNB. Untuk itu, di usianya yang telah mencapai 50 tahun, GNB perlu menentukan visi 50 tahun ke depan agar dapat lebih berperan dalam upaya menghadapi tantangan global dan sekaligus solusi penyelesaiannya. Penyelenggaraan KTM ke-16 GNB ini diawali dengan Preparatory Senior Officials Meeting pada tanggal 23 – 24 Mei 2011, dimana tidak kurang dari 600 delegasi yang hadir berpartisipasi dalam konferensi ini. KTM ke-16 GNB kali ini menghasilkan deklarasi mengenai Palestina dan dokumen akhir yang merupakan pemutakhiran terhadap hasil KTT GNB di Sharm El Sheik, Mesir dan menjadi rujukan terkini bagi anggota GNB dalam hubungan internasionalnya. Sedangkan penyelenggaraan Commemorative Meeting sendiri menghasilkan Bali Commemorative Declaration (BCD). [] Dubes Hassan Kleib menyatakan bahwa gaung konferensi Tingkat Menteri (KTM) GNB kali ini berbeda dengan biasanya. Hal ini karena bertepatan dengan 50 tahun peringatan GNB. “Pentingnya KTM kali ini juga karena akan menentukan peran GNB dalam 50 tahun ke depan,” tambahnya. Oleh karena itu, jelasnya, KTM menghasilkan lima dokumen di akhir pertemuan. Kelima dokumen tersebut adalah dokumen akhir, deklarasi peringatan 50 tahun GNB, deklarasi mengenai Palestina secara umum, deklarasi mengenai Palestina khususnya political prisoner dan deklarasi yang menyatakan pentingnya pengurangan senjata nuklir. Terkait pertanyaan apakah GNB masih relevan, Hassan mengungkapkan hal tersebut tidak pernah dibahas. Negara- negara anggota justru fokus untuk memperkuat peran GNB sebagai political pressure terbesar di dunia. “Buktinya, Fiji dan Azerbaijan justru masuk menjadi anggota dalam KTM kali ini. Artinya GNB masih revelan,” katanya.[] Lima Produk Akhir KTM Gerakan Non Blok 15 JUNI - 14 JULI 2011 No. 44 Tahun IV Peserta KTM ke-16 GNB melakukan sesi foto bersama dengan Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 50 Tahun Gerakan Non Blok Dok.Presidensby.infoDok.Kompas.com
12 l e n s a Pada Kesempatan ini, kita merayakan setengah abad perjuangan panjang Gerakan kita untuk dunia yang lebih baik. Sebagai anggota pendiri Non- Blok, dengan rendah hati Indonesia menerima kehormatan untuk menjadi bagian dari gerakan perdamaian terbesar dalam sejarah. Sebagaimana ditandai dengan prestasi-prestasi kita, saat ini juga merupakan waktu yang baik bagi kita semua untuk menentukan bagaimana Non-Blok dapat menjadi kekuatan yang lebih besar untuk perdamaian, keadilan dan kemakmuran di abad ke-21. Tentunya Gerakan kita dapat berbangga dengan apa yang telah dicapai dalam 50 tahun terakhir. Kita telah tumbuh secara signifikan dari Gerakan 25 negara pada 1961 menjadi 118 negara, dan terus bertambah. Saat ini, kita tumbuh meningkat mencapai 60% dari jumlah negara- negara yang ada dalam sistem internasional. Ini menunjukkan bahwa tidak ada jarak diantara kita, negara- negara yang tertarik dan bergabung dengan Gerakan kita. Gerakan kita tidak hanya sekedar mempertahankan sikap dalam Perang Dingin, melainkan juga membantu membentuk tatanan dunia yang dipenuhi oleh konflik, melalui pemeliharaan dan perluasan perdamaian. Kita juga berhasil memajukan dekolonisasi dengan mendukung perjuangan bangsa-bangsa untuk kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Dengan efektif kita membantu untuk mengakhiri apartheid. Kita bekerja sangat keras, untuk memajukan visi dunia yang bebas senjata nuklir. Kita majukan multilateralisme, dan mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa agar dapat melayani kepentingan semua bangsa, baik itu bangsa maju dan berkembang atau besar dan kecil. Kita bekerja keras untuk membantu memastikan pengakuan universal terhadap hak-hak ekonomi dan sosial, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Melalui itu semua, kita mengubah tatanan dunia dan dinamika sistem internasional. Saya yakin bahwa sejarah dunia akan menjadi berbeda tanpa adanya Gerakan Non-Blok. Tanpa kita, bahaya bi-polarisme benar-benar akan mendominasi abad ke-20, sehingga negara-negara berkembang akan terpinggirkan. Namun demikian pekerjaan kita belum selesai. Gerakan kita masih jauh dari sempurna. Dalam 50 tahun terakhir Gerakan kita masih diwarnai dengan pasang surut. Ada konflik yang terjadi diantara anggota kita yang membebani kita. Ada kalanya kita seperti kehilangan tenaga dan tanpa arah yang jelas. Ada kalanya kita berteriak terlalu keras, dan tidak mendengar kasak-kusuk yang terjadi di dunia. Saya pikir salah satu pelajaran terbaik dari masa lalu - dan juga masa depan kita – adalah; tidak cukup bagi Gerakan kita hanya menjadi “kekuatan moral”. Hati nurani kita adalah sebuah senjata yang dapat kita gunakan secara efektif dalam berbagai permasalahan dan agenda internasional. Non-Blok memiliki kekuatan berupa 118 negara anggota, tinggal bagaimana kita menjadikan kekuatan tersebut memiliki pengaruh secara kolektif. Secara ukuran, Gerakan kita tidak secara otomatis diterjemahkan dalam bentuk ‘power’. Tapi lebih kepada prestasi kita dalam bidang politik dan sosial-ekonomi, kualitas aktivitas dan kekuatan gagasan- gagasan kita, yang pada akhirnya menentukan keberhasilan kita sebagai sebuah Gerakan. Pelajaran lain adalah, bahwa perselisihan bisa saja terjadi pada berbagai kesempatan, tetapi ada kalanya keterlibatan dan kerjasama dapat mencapai hasil yang lebih baik. Gerakan kita adalah mengenai perjuangan, dan bagaimana menemukan solusi. Dan hari ini, solusi terbaik dapat ditemukan melalui peran serta dan kerjasama internasional. Kita membutuhkan banyak pelajaran, agar dapat mengarungi dunia baru di depan kita. Dimana intinya adalah, bahwa setiap Presiden RI : GNB Dapat Berperan Sebagai Kontributor Perdamaian dan Keamanan Global organisasi internasional dan regional harus beradaptasi dengan tataran baru politik dan ekonomi global. Hal ini berlaku untuk PBB, NATO, OKI, Bank Dunia dan IMF, demikian juga untuk OPEC, APEC, ASEAN dan organisasi lainnya, termasuk Gerakan Non-Blok. Kita telah melangkah memasuki dekade kedua abad ke-21 yang begitu berbeda dengan tahun 1960-an, ketika kita mendirikan Gerakan ini. Kita tidak memiliki istilah untuk dunia baru ini, namun apapun kita menyebutnya, yang jelas bahwa ini adalah dunia yang ditandai oleh pergeseran kekuasaan yang begitu cepat, yaitu munculnya pusat-pusat kekuasaan baru dengan pertumbuhan sumber daya ekonomi, militer dan diplomatik. Mereka telah mengubah tatanan dunia yang penuh sesak menjadi lebih kompleks, dimana media, LSM, masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu memiliki kapasitas, sumber daya dan pengaruh yang semakin kuat dan beragam. Masyarakat umum di seluruh dunia ingin menentukan nasib mereka sendiri, dan ingin mengambil bagian dalam semua proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan sebagian besar peristiwa politik di seluruh dunia yang kita lihat akhir-akhir ini memang berawal dari fenomena ini. Saat ini, satu generasi yang tidak memiliki pengalaman atau memori mengenai Perang Dingin telah muncul. Generasi ini akan mempertanyakan Gerakan kita: “Apakah kami akan bergabung? Atau Apakah kami akan menentang”. Generasi tersebut, sebagaimana halnya kita, akan terus menghubungkan titik-titik antara tahun 1961 dan abad ke-21. Itulah sebabnya, cara terbaik bagi Gerakan kita adalah harus relevan dengan tantangan yang ada saat ini, dan responsif terhadap peluang. Sehubungan dengan tantangan, saya katakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan itu masih merupakan impian bagi sebagian besar belahan dunia, dan juga sebagian di antara anggota Gerakan kita. Ketidak seimbangan politik dan ekonomi global masih berlangsung, dan dapat menjadi sumber terjadinya instabilitas. Meskipun konflik antar- negara menurun, namun flashpoint di Diplomasi 15 JUNI - 14 JULI 2011No. 44 Tahun IV Dok.Presidensby.info Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pisato pembukaan pada KTM GNB ke- 16 di Bali (25/5)
l e n s a 13 beberapa kawasan masih mengancam perdamaian dunia. Konflik Arab-Israel masih belum terselesaikan. Kita juga menyaksikan tren persaingan sumber daya, yang dapat mengakibatkan konflik sumber daya. Perselisihan etnis dan intoleransi agama, termasuk Islamofobia, juga meningkat. Kita juga memprediksi meningkatnya kasus terorisme dan kejahatan trans-nasional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, dunia kita masih penuh dengan peluang. Menurut hemat saya, situasi dunia saat ini justeru jauh lebih kondusif untuk pencapaian tujuan jangka panjang kita. Ada banyak ruang diplomatik baru untuk kita, dan memajukan tujuan kita. Saat ini, hubungan diantara negara-negara besar relatif stabil. Mereka mulai melihat kerjasama sebagai alternatif yang bijak didalam persaingan. Dalam jangka panjang telah diambil langkah-langkah yang berarti ke arah perlucutan senjata nuklir. Pintu telah terbuka untuk terlaksananya perlucutan senjata, yang merupakan alasan di dedikasikannya Gerakan kita sejak awal. Sekarang ini multilateralisme sudah lebih luas diterima disamping unilateralisme, khususnya mengenai masalah-masalah keamanan. Kemitraan diplomatik antar negara dan antar kawasan juga berkembang dengan baik. Semangat regionalisme ini terus meningkat, dan itulah sebabnya, kita di Asia-Pasifik ini sedang membangun sebuah arsitektur regional, yang dilandasi oleh suatu dynamic equilibrium. Sebuah arsitektur kawasan di mana tidak ada kekuatan tunggal yang mendominasi, dan setiap bangsa berada dalam win-win relationship dengan bangsa lainnya. Sementara itu, nilai-nilai demokrasi juga mulai dapat diterima di seluruh dunia. Sekarang ini ada 123 negara demokrasi di dunia, dan merupakan angka tertinggi dalam sejarah. Dalam bidang ekonomi, prospeknya juga sangat menjanjikan. Kue ekonomi dunia sudah semakin besar, dimana negara berkembang diasumsikan sebagai bagian yang terbesar. Bahkan, 75% dari pertumbuhan permintaan global akan datang dari dunia berkembang, termasuk emerging economies. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan kesempatan ini, kita tidak boleh defensif atau dogmatis, dalam melaksanakan Gerakan kita ke depan. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk mencapai kemajuan, tidak hanya dengan percaya diri dan keberanian, namun lebih penting lagi, dengan pola pikir ke depan, dan dengan win-win worldview. Jika pada tahun 1961, Gerakan kita lahir sebagai respon Reaktif terhadap dunia yang ditandai dengan tekanan bipolar, pada abad ke-21 Gerakan kita jauh lebih Proaktif untuk membantu membentuk dunia baru. Jadi, Gerakan kita harus memiliki visi dan pendekatan baru. Sebuah visi dan pendekatan yang akan memungkinkan Gerakan kita untuk memperjuangkan perdamaian, keadilan dan kemakmuran di abad ke- 21. Sebuah visi dan pendekatan yang akan memungkinkan Gerakan kita untuk mempromosikan demokrasi dan good governance. Sebuah visi dan pendekatan yang akan menjamin, bahwa kemakmuran yang ingin kita capai untuk masyarakat adalah kemakmuran yang adil dan inklusif. Untuk mewujudkan visi itu, Gerakan kita terpanggil untuk mengambil langkah-langkah proaktif sebagai berikut; Pertama, Gerakan kita dapat berperan sebagai net contributor bagi budaya perdamaian dan keamanan global. Kita harus mendorong negara- negara besar untuk mempertahankan hubungan yang stabil dan kooperatif. Kita harus membantu untuk memastikan bahwa seismic power- shifts tidak mengarah kepada munculnya ketegangan strategis baru. Jika memungkinkan, kita harus mendorong proses kerjasama keamanan yang konstruktif, sehingga ‘musuh menjadi teman, dan teman menjadi mitra’. Dalam tradisi Non-Blok, kita juga perlu memastikan, bahwa hubungan yang lebih baik antara kekuatan- kekuatan besar tidak terjadi dengan mengorbankan negara-negara kecil. Inilah sebabnya mengapa pendekatan ‘win-win’ mutlak diperlukan. Kita harus menciptakan tujuan bersama dengan negara-negara besar, untuk memperjuangkan tercapainya perlucutan senjata nuklir secara total. Kita harus mendorong semua negara untuk menyelesaikan sengketa dan konflik melalui dialog, negosiasi dan cara damai lainnya. Dan terakhir, kita jangan pernah berhenti untuk mempromosikan dialog antar budaya, agama dan peradaban, dimana akal sehat dan saling menghormati bisa lebih didengar ketimbang kericuhan, penciptaan kebencian, intoleransi dan ideologi teroris. Pada tingkat global, kita harus mendukung upaya reformasi pemerintahan, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dan terutama di bidang keamanan. Ini berarti merombak Dewan Keamanan PBB, sehingga mencerminkan realitas dunia saat ini. Sebuah dunia di mana kekuatan negara berkembang memiliki kontribusi yang jauh lebih besar terhadap perdamaian dan keamanan global. Hal ini juga berarti revitalisasi Majelis Umum, di mana keunggulan jumlah negara GNB dapat dijadikan dasar untuk bekerja menciptakan perdamaian dan pembangunan. Kedua, Gerakan kita harus menjadi net contributor terhadap perkembangan politik, promosi demokrasi dan kemajuan good governance. Kecenderungan menuju demokratisasi akan terus berjalan. Permintaan good governance akan tumbuh lebih keras. GNB harus berada di garis depan dalam proses pembangunan politik global. Kita tidak boleh gagal untuk mengadakan dialog dengan pihak lainnya, terlibat dalam pemerintahan di tingkat global, regional dan nasional. Dalam hal ini termasuk media, sektor bisnis, LSM, masyarakat sipil dan akademisi. Kita harus mempertimbangkan pandangan dari semua pemangku kepentingan, termasuk kegelisahan dan aspirasi mereka. Ini dimaksudkan agar anggota GNB, baik secara keseluruhan maupun secara individu, dapat lebih baik dalam merespon tuntutan masyarakat atas suatu pemerintahan yang demokratis. Dan terakhir, Gerakan kita harus menjadi net contributor untuk kemakmuran global yang adil, dimana tidak ada bangsa yang harus ditinggalkan. Untuk mengatasi tantangan ekonomi global, kita membutuhkan sebuah kemitraan global yang efektif, berdasarkan perjanjian internasional yang sudah ada, sebuah penguatan multilateralisme dalam urusan ekonomi dunia. Dalam hal ini saya mengusulkan adanya perjanjian kemitraan antara negara maju dan negara berkembang pada saat KTT di Havana, bulan September 2006. Negara maju dan negara berkembang harus melaksanakan tugas mereka untuk memastikan ketahanan dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi kita. Kita harus menjadikan semua usaha dan kerjasama untuk mengelola ekonomi dunia. Kita harus sungguh-sungguh mendorong kemajuan reformasi arsitektur keuangan internasional, dengan memberikan suara yang lebih besar kepada negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga internasional. Kita harus memastikan arus keuangan untuk pembangunan. Hal ini diperlukan untuk pemulihan ekonomi global secara penuh. Kita perlu bekerja bersama untuk mengembangkan berbagai inovasi teknologi yang sangat dibutuhkan di negara berkembang. Untuk kita sendiri, kita perlu mengambil kebijakan pembangunan yang didorong oleh good governance dan tidak ada toleransi untuk korupsi. Walaupun dunia telah berubah secara radikal dan akan terus berubah, namun saya yakin bahwa ada hal-hal yang tidak berubah. Tentunya kita harus mengubah metode, prosedur, strategi dan pendekatan kita. Tetapi kita tidak boleh mengubah nilai-nilai kita. Cita-cita dan prinsip-prinsip kita yang diabadikan dalam Piagam PBB dan Dasa Sila Bandung. Pada abad ke 21, kita telah memperoleh perdamaian sehingga tidak ada perang lagi. Kita harus berjuang untuk keadilan, sehingga orang tidak akan pernah kehilangan harapan. Dan kita harus menciptakan kemakmuran untuk seluruh umat manusia. Itu berarti kita tidak akan melepaskan ‘Spirit Bandung’. Jika kita setia kepada ‘Spirit Bandung’ dalam segala kemurniannya, maka kita harus yakin akan hal ini: Sebagaimana kita mengatasi rintangan dan tantangan dalam 50 tahun terakhir, kita akan bangkit atas tantangan yang lebih besar dalam setengah abad berikutnya. [] Diplomasi 15 JUNI - 14 JULI 2011 No. 44 Tahun IV
14 l e n s a Diplomasi Menlu RI Dr. R.M. Marty M. Natalegawa menyampaikan pandangan Indonesia dalam sesi pembukaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-16 dan peringatan 50 tahun GNB di Bali (25/05/2011). Menegaskan kembali 3 langkah proaktif GNB yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sesi pembukaan sebelumnya, Menlu Marty mengidentifikasi 5 cara yang dapat dilakukan negara-negara GNB. Menurut Menlu Marty, agar GNB mampu menjadi kontributor bagi budaya damai dan keamanan global; pembangunan politik, pemajuan demokrasi dan good governance dan kesejahteraan global yang adil, Indonesia menawarkan 5 cara sebagai berikut. Pertama, mengintegrasikan semangat multilateralisme dalam GNB. Hal ini dilakukan mengingat tantangan abad ke-21 menuntut adanya kerjasama internasional. Beberapa isu dalam kerjasama multilateral yang perlu diperjuangkan diantaranya reformasi DK PBB, revitalisasi Majelis Umum PBB, dan reformasi arsitektur ekonomi dan keuangan global. Kedua, kemitraan sebagai kunci. Menlu Marty menegaskan bahwa saling terkaitnya tantangan dan kesempatan dalam dunia yang makin kompleks menuntut adanya jaringan kemitraan. GNB harus menjalin kemitraan dengan organisasi dan mekanisme regional. Mengenai isu-isu bersama dalam kemitraan tersebut, Menlu Marty mencontohkan perlucutan senjata, perubahan iklim dan ketahanan pangan serta energi. Ketiga, GNB harus terus bergerak maju dengan upaya-upaya berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas gerakan tersebut. “Kita perlu pastikan GNB mampu merespon tantangan dunia secara efektif dan efisien disertai langkah- langkah yang terkoordinasi,” tutur Marty. GNB juga harus memiki value added dan relevansi bagi negara- negara anggotanya. Dicontohkannya program-program di bawah Pusat Kerjasama GNB, termasuk Pusat Kerjasama Teknis Selatan-Selatan GNB (NAM CSSTC) dan Pusat Iptek GNB dan Negara Berkembang Lainnya (NAM S&T). Keempat, GNB harus memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Palestina adalah contoh bagaimana GNB perlu memperjuangkan nilai-nilai itu. Indonesia, menurut, Marty selalu siap untuk terus menyediakan bantuan peningkatan kapasitas bagi rakyat Palestina. Hal ini dianggap penting untuk mendukung kesiapan rakyat Palestina saat suatu hari nanti mereka benar-benar dapat menikmati kedaulatan. Kelima, GNB harus lebih responsif guna membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat di negara- negara anggota. Bidang-bidang yang langsung dirasakan masyarakat, diantaranya pembangunan ekonomi dan sosial serta pemajuan demokrasi dan good governance. (Dit. Infomed/ Yo2k). Menlu Sampaikan Lima Cara Peningkatan Peran GNB di Abad ke-21 Negara-negara perlu memastikan bahwa Gerakan Non-Blok (GNB) memiliki senjata yang cukup dalam menanggapi besarnya tantangan dan kompleksitas abad ke-21. Nilai-nilai dan prinsip GNB yang dipadukan dengan postur baru yang forward looking, fokus dan berorientasi pada aksi, diyakini akan memperkuat peran GNB dalam 50 tahun ke depan. 15 JUNI - 14 JULI 2011No. 44 Tahun IV Menlu RI didampingi Direktur Jenderal Aspasaf T.M.Hamzah Thayeb menyampaikan pandangan Indonesia dalam sesi pembukaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) GNB ke- 16 di Bali (25/5). Dok.Infomed ”GNB harus menjalin kemitraan dengan organisasi dan mekanisme regional. Mengenai isu-isu bersama dalam kemitraan tersebut, Menlu Marty mencontohkan perlucutan senjata, perubahan iklim dan ketahanan pangan serta energi.”
15l e n s a Diplomasi Gerakan Non Blok (GNB) ketika dicetuskan pada 1961 merupakan gerakan yang tidak memihak pada kekuatan besar ketika itu, yaitu blok Barat dan blok Timur, dimana Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno merupakan salah satu pencetus dari GNB ini. Sejak runtuhnya tembok Berlin, kekuatan blok Timur turut juga diruntuhkan, dan dalam dua dasawarsa terakhir, dunia tidak lagi disibukkan oleh perpecahan dan perebutan pengaruh (sphere of influence) antara blok Barat dan blok Timur. Bila ditilik, konstelasi dunia dalam dua dasawarsa terakhir ini, maka ada tiga hal yang sangat dominan. Pertama, Amerika Serikat (AS) telah menjadi kekuatan dunia yang tidak memiliki kekuatan penyeimbang. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh AS, tindakan unilateral dapat dilakukan tanpa mendapatkan tentangan yang berarti dari negara manapun. Bahkan hukum internasional-pun tidak memiliki makna. Hukum internasional semakin dijadikan oleh AS sebagai hukum primitif: siapa yang kuat dialah yang menang. Kedua, perpecahan dunia lebih ditentukan oleh tingkat perkembangan ekonomi, dimana perbedaan antara negara maju dan negara berkembang semakin tajam. Berbicara tentang masyarakat internasional apabila dikaitkan dengan tingkat perkembangan ekonomi, maka masyarakat internasional terbagi dalam kategori ‘Negara Berkembang’ dan ‘Negara Maju’. Negara Berkembang yang tergabung dalam G77 dapat dicirikan sebagai negara yang memperoleh kemerdekaan setelah 1945. Mereka sedang dalam proses membangun, dan kebanyakan berada di benua Asia, Afrika dan sebagian Amerika (Amerika Latin). Sementara Negara Maju yang tergabung dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dapat dicirikan sebagai sebagai negara yang telah berdiri sebelum 1945, memiliki industri yang kuat dan kebanyakan berada di benua Eropa atau memiliki tradisi Eropa seperti AS, Kanada dan Australia. Negara Maju tersebut, kecuali Jepang, juga diistilahkan sebagai ‘Negara Barat’ (Western States). Ketiga, perebutan pasar yang semakin nyata. Pelaku usaha Hukum internasional yang dikenal saat ini sangat Eropa sentris, kalau tidak dapat dikatakan berpihak pada masyarakat Eropa atau mereka yang memiliki tradisi Eropa, karenanya dia tidak secara sempurna mewakili aspirasi seluruh masyarakat dunia. Hal ini terjadi karena hukum internasional modern muncul untuk menyelesaikan berbagai masalah antar negara yang ada di Eropa. berbagai wilayah di luar daratan Eropa dimukimi oleh orang Eropa ataupun dikuasai oleh negara Eropa. Sejak berakhirnya PD II, dunia mengalami perubahan peta politik yang sangat mendasar. Negara- negara yang dijajah oleh Eropa dan kebanyakan berada di benua Asia dan Afrika banyak yang memerdekakan diri maupun dimerdekakan oleh negara-negara Eropa. Banyaknya jumlah negara yang merdeka membuat hukum internasional semakin penting, namun hukum internasional yang dianut oleh banyak negara masih merupakan produk negara-negara Eropa dan bahkan kerap digunakan sebagai alat politik terhadap negara-negara berkembang di Asia maupun Afrika. Fungsi hukum internasional dalam konteks ilmu hukum, sebagaimana diuraikan dalam berbagai buku teks, dipahami sebagai suatu aturan atau kaidah yang berlaku bagi subyeknya. Fungsi tersebut sebenarnya merupakan salah satu dari berbagai fungsi hukum internasional. Fungsi lainnya diantaranya adalah sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Eksistensi hukum internasional yang berfungsi sebagai instrumen politik didasarkan pada realitas hubungan antar negara yang tidak lepas dari kepentingan yang saling bersinggungan. Terlebih lagi di era global dimana batas fisik seolah tidak ada (borderless). Permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara akan bersinggungan dengan kedaulatan negara lain, seperti misalnya masalah perdagangan internasional, perang melawan terorisme, masalah lingkungan hidup dan masalah HAM. Suatu negara akan menggunakan berbagai instrumen politik, seperti ketergantungan ekonomi, ketergantungan dalam masalah pertahanan dan hukum internasional untuk mengenyampingkan halangan kedaulatan negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Sebagai instrumen politik, dari Negara Maju lebih banyak mengeksploitasi konsumen dari Negara Berkembang yang jumlahnya sangat spektakuler dan preferensi (kesukaan) nya belum terbentuk. Dalam hal ini hukum bukanlah suatu yang netral melainkan dapat berpihak, terkadang berpihak pada mereka yang kuat secara finansial, dan pada saat tertentu dapat berpihak pada mereka yang memiliki mayoritas suara. Ketidaknetralan hukum ini dikarenakan hukum itu sendiri merupakan buatan manusia. Hukum internasional yang terdiri dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan prinsip- prinsip hukum umum, tidak lepas dari karakteristik tersebut, dia bukan merupakan suatu yang netral. Hukum internasional merupakan suatu kebutuhan bagi negara- negara yang berdaulat di Eropa. Jadi pada awalnya hukum internasional modern itu tidak dimaksudkan untuk mengakomodasikan seluruh masyarakat dunia. Bahkan di luar masyarakat Eropa, berbagai masyarakat yang ada di dunia itu tidak dianggap eksistensinya. Pada saat masyarakat Eropa melakukan ekspansi di luar daratan Eropa dan bermukim serta meluaskan pengaruhnya di berbagai daratan di Amerika, Asia dan Australia, mereka membawa serta hukum internasional yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar negara Eropa, meskipun obyek sengketanya berada di luar Eropa. Ini terjadi karena Hukum Internasional Sangat Eropa Sentris Prof. DR. Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional FHUI 15 JUNI - 14 JULI 2011 No. 44 Tahun IV Prof. DR. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional FHUI Dok.Diplomasi
16 l e n s a Diplomasi pemanfaatan hukum internasional kerap mewarnai hubungan antar negara, terutama yang dilakukan oleh Negara Maju terhadap Negara Berkembang, yang digantungkan pada perjanjian internasional. Keikutsertaan suatu negara dalam perjanjian internasional berarti negara tersebut dengan sengaja membebankan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perjanjian internasional itu. Salah satu kewajiban itu adalah mentransformasikan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya. Intervensi dengan memanfaatkan perjanjian internasional dimulai ketika ada suatu kebijakan tertentu di Negara Berkembang yang berimplikasi bagi Negara Maju, misalnya tertutupnya akses pasar, minimnya perlindungan HKI dan keamanan investasi di Negara Berkembang. Berbagai kendala tersebut berakibat negatif bagi Negara Maju, dan untuk itu mereka melakukan intervensi terhadap sistem hukum di Negara Berkembang dengan memanfaatkan perjanjian internasional melalui ‘prosedur hukum’ yang disepakati bersama. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pemanfaatan perjanjian internasional sebagai alat intervensi itu. Pertama, agar Negara Berkembang tidak membuat hukum nasional yang tidak sejalan dengan hukum di Negara Maju. Kedua, kepentingan Negara Maju bisa ‘dipaksakan’ tanpa harus dianggap melakukan intervensi urusan domestik suatu negara. Kebanyakan Negara Berkembang, termasuk Indonesia, mengalami keadaan seperti ini. Perjanjian internasional seperti WTO, GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dan perjanjian ikutannya seperti TRIPs (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights) dan TRIMs (Trade-Related Investment Measures) merupakan contoh paling kongkrit. Dengan ditandatanganinya perjanjian-perjanjian internasional tersebut, maka Negara Berkembang berkewajiban untuk mengubah peraturan perundang-undangannya. Demikian pula halnya dengan perjanjian internasional di bidang HAM, di satu sisi diharapkan dapat membawa perubahan di Negara Berkembang, namun di sisi lain ini akan menguntungkan Negara Maju. Misalnya penerapan perjanjian internasional di bidang perburuhan, ini dapat berakibat pada mahalnya barang dan jasa yang diproduksi Negara Berkembang, sehingga dengan demikian barang dan jasa Negara Maju masih dapat bersaing di Negara Berkembang. Manfaat lainnya adalah kesempatan kerja bagi penduduk Negara Maju akan tetap terjamin. Hal yang sama berlaku pula pada perjanjian internasional di bidang lingkungan. Paling tidak ada tiga pemanfaatan hukum internasional sebagai instrumen politik, yaitu sebagai pengubah konsep, sarana intervensi urusan domestik, dan alat penekan. Berangkat dari kenyataan bahwa hukum internasional dibentuk oleh negara, karenanya negara dapat memanfaatkan hukum internasional untuk mengubah atau memperkenalkan suatu konsep. Jika konsep ini diterima oleh mayoritas masyarakat internasional maka dia akan memiliki daya ikat. Bertolak dari kepentingan nasionalnya, suatu negara berkeinginan untuk turut campur dalam urusan domestik negara lain tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran. Cara yang paling efektif adalah dengan memanfaatkan perjanjian internasional sebagai salah satu produk hukum internasional yang dibuat sedemikian rupa sehingga berimplikasi pada kewajiban negara peserta untuk mentransformasikan ketentuan yang ada kedalam hukum nasionalnya. Berangkat dari fakta bahwa dalam interaksi internasional negara saling pengaruh-mempengaruhi. Suatu negara menggunakan hukum internasional untuk menekan negara lain agar mengikuti kebijakannya. Sementara negara yang mendapat tekanan juga memanfaatkan hukum internasional untuk menolak tekanan tersebut. Indonesia memiliki berbagai pengalaman terkait dengan pemanfaatan hukum internasional sebagai instrumen politik. Pengalaman ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengalaman dimana Indonesia harus mengikuti keinginan masyarakat internasional karena masyarakat internasional memanfaatkan hukum internasional terhadap Indonesia, dan juga pengalaman Indonesia dalam memanfaatkan hukum internasional. Banyak kasus yang menunjukkan dimana negara lain atau organisasi internasional menggunakan Hukum Internasional terhadap Indonesia. Hukum Internasional, utamanya perjanjian internasional, digunakan oleh negara maju untuk ‘mengekang’ kebebasan dan kedaulatan Indonesia. Berbagai perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah dalam mengambil kebijakan. Tidak sedikit perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia sebagai akibat dari desakan atau tekanan negara maju dan organisasi internasional. Kerentanan Indonesia untuk memenuhi berbagai desakan dan tekanan itu disebabkan karena ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara maju dan lembaga keuangan internasional. Keberhasilan Indonesia untuk menandatangani berbagai perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional, HAM dan lingkungan hidup sifatnya sangat superficial, karena belum tentu perjanjian internasional itu akan tercermin dalam realitasnya. Ada dua kendala utama; pertama, beberapa perjanjian internasional itu gagal ditransformasikan kedalam hukum nasional. Kedua, kalaupun ada perjanjian internasional yang ditransformasikan kedalam produk hukum nasional, transformasi tersebut hanya sampai pada tingkat perubahan peraturan perundang- undangan. Dalam banyak kesempatan Indonesia juga telah menggunakan hukum internasional sebagai instrumen politik. Pertama, Indonesia telah memanfaatkan hukum internasional untuk memperkenalkan konsep ‘Negara Kepulauan’. Perjuangan Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Konsep negara kepulauan berikut berbagai konsekuensinya telah diakomodasi dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Keberhasilan Indonesia memanfaatkan hukum internasional ini ditunjang oleh pemikiran yang logis, konsistensi perjuangan di forum internasional dan diplomasi yang gigih. Namun perjuangan Indonesia untuk mengubah konsep di bidang hukum angkasa, dimana Indonesia menghendaki Geo-Stationery Orbit (GSO) diakui sebagai bagian dari Indonesia, mengalami kegagalan. Pada 1997 Indonesia juga memanfaatkan hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa wilayah Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia, namun Indonesia juga gagal meyakinkan Mahkamah Internasional untuk memasukkan kedua pulau tersebut kedalam kedaulatan Indonesia. Indonesia berhasil memanfaatkan hukum internasional ketika menekan pemerintah Swedia untuk melakukan tindakan terhadap pentolan GAM. Namun di sisi lain Indonesia gagal menekan AS untuk dapat memeriksa Hambali yang diduga sebagai otak terjadinya sejumlah tindakan teror di Indonesia. Kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif masih sangat relevan dan dapat dimaksimalkan oleh Indonesia. Dari uraian diatas terlihat bagaimana hukum internasional telah dijadikan instrumen politik negara. Sebagai negara yang menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif tentunya Indonesia dapat menentukan arah hukum internasional dan mengantisipasi bila hukum internasional hanya didominasi oleh Negara Maju. Kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif sangat bisa dikontekstualkan dengan konstelasi dunia saat ini. Suara Negara Berkembang, melalui peran aktif Indonesia, perlu didengar untuk turut membentuk hukum internasional. Indonesia juga harus berperan aktif agar hukum internasional tidak digunakan untuk membuka akses yang lebih besar terhadap pasar Negara Berkembang. Kepentingan-kepentingan Negara Berkembang perlu diperhatikan, dan untuk itu semua, Indonesia telah memiliki modal. Paling tidak ada tiga modal besar, yaitu sebagai sebuah negara demokratis terbesar, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dan pasar yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional, dan karenanya suara rakyat perlu untuk sungguh- sungguh didengar.[] 15 JUNI - 14 JULI 2011No. 44 Tahun IV
17 Diplomasi l e n s a Tiga belas negara anggota Komite Tingkat Menteri GNB yang terdiri dari Aljazair, Bangladesh, Kolombia, Kuba, Mesir, India, Indonesia, Malaysia, Palestina, Senegal, Afrika Selatan, Zambia dan Zimbabwe, sepakat untuk memfokuskan pembahasan mengenai upaya-upaya GNB didalam memperluas dukungan internasional terhadap pengakuan negara Palestina dan langkah-langkah Palestina untuk diterima sebagai negara anggota PBB pada pelaksanaan pertemuan KTM ke- 16 GNB di Bali pada 26 Mei 2011. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia mengajukan usulan kongkrit berupa rencana aksi untuk mendorong upaya-upaya GNB dimaksud. Rencana aksi yang diusulkan, diantaranya adalah berupa koordinasi dan kerjasama GNB dengan kelompok- kelompok multilateral lainnya untuk mendorong pengakuan universal terhadap negara Palestina. Selain itu juga diupayakan langkah- langkah pendekatan yang lebih intensif kepada DK PBB, Majelis Umum PBB, Sekjen PBB dan pihak-pihak lain yang memiliki peran signifikan terhadap terbentuknya negara Palestina. GNB akan berupaya menggunakan semua forum yang memungkinkan untuk memperluas dukungan tersebut. Dalam hal ini negara-negara anggota GNB diharapkan dapat berperan aktif dengan menggunakan pengaruhnya masing-masing, karena langkah ini dinilai akan melengkapi penggalangan upaya bersama. Usulan Indonesia tersebut memperoleh dukungan penuh negara-negara anggota Komite lainnya dan dimasukkan kedalam dokumen deklarasi mengenai Palestina yang disahkan pada akhir KTM. Rencana aksi tersebut akan dilakukan oleh seluruh negara anggota GNB hingga September 2011, saat Palestina mengajukan diri sebagai anggota PBB dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York. Selain itu, dokumen deklarasi mengenai Palestina tersebut juga menghimbau agar seluruh negara anggota GNB memberikan pengakuan terhadap negara Palestina, karena dari 120 negara anggota GNB saat ini, 30 negara diantaranya belum memberikan pengakuan. Komite GNB mengenai Palestina melihat adanya urgensi untuk mendorong ke 30 negara tersebut agar memberikan pengakuan kepada negara Palestina, karena suara dari seluruh negara anggota GNB dipandang akan dapat memperkuat dukungan terhadap Palestina untuk masuk menjadi anggota PBB. Permasalahan ini mencuat dan menjadi perhatian GNB ketika pada 2009 lalu, Perdana Menteri Palestina menyampaikan mengenai negara Palestina dengan Jerusalem sebagai ibukota negara dan batas wilayah negara Palestina sesuai ketetapan tahun 1967 dalam sebuah dokumen “Pengakhiran Pendudukan di Palestina”. Dalam dokumen ini juga disebutkan keinginan Palestina untuk mengajukan diri sebagai anggota PBB di Sidang Umum PBB 2011. Terkait dengan hal itu, Menlu Palestina Riyad Al-Maliki, menyampaikan apresiasinya terhadap konsistensi dukungan Indonesia dari tahun ke tahun atas perjuangan rakyat Palestina. Sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia diyakini dapat mentransformasikan dukungan kolektif negara-negara GNB terhadap Palestina menjadi upaya politik yang nyata di forum-forum internasional. Palestina akan berupaya menggunakan ajang pertemuan KTM kali ini untuk memperoleh dukungan 30 negara anggota GNB yang belum mengakui kemerdekaan Palestina.[] Memperluas Dukungan Internasional Terhadap Pengakuan Negara Palestina 15 JUNI - 14 JULI 2011 No. 44 Tahun IV Menlu Palestina Riyad Al-Maliki, menyampaikan apresiasinya terhadap konsistensi dukungan Indonesia dari tahun ke tahun atas perjuangan rakyat Palestina. Sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia diyakini dapat mentransformasikan dukungan kolektif negara-negara GNB terhadap Palestina menjadi upaya politik yang nyata di forum-forum internasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menlu RI Dr. RM Marty M Natalegawa berbincang dengan Menlu Palestina Riyad Malki Usai Pembukaan KTM GNB ke-16 yang diselenggarakan di Bali (23-27/5). Dok.news.id.msn.com
Diplomasi 18 l e n s a GNB Dan Tantangan Kemiskinan Setelah 50 tahun kelahiran GNB, dunia memasuki era globalisai dan multipolar. Ditandai dengan berakhirnya Blok Barat maupun Blok Timur. Globalisasi menjadikan negara-negara semakin terikat satu sama lain dalam suatu global village. Meskipun demikian, berbagai masalah yang menjadi keprihatinan para pendiri GNB masih tetap wujud seperti dahulu. Contohnya, kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan dunia, dan ketidakadilan dalam abad ke-21 ini masih menjadi fakta sehari-hari. Tantangan mengurangi jumlah kemiskinan ekstrim semakin berat dengan krisis keuangan global, krisis energi, dan krisis pangan dunia. Menurut Bank Dunia, kemiskinan ekstrim bertambah 50 juta pada 2009 dan 64 juta pada 2010. Krisis tersebut membuat tingkat kemiskinan bisa lebih tinggi pada 2015. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya masalah jumlah kemiskinan tetapi juga ketimpangan. Tahun 2006, dari sisi Produk Domestik Bruto 6,5 milyar penduduk dunia menghasilkan kekayaan $ 48,2 triliun. Penduduk negara-negara maju yang berjumlah 1 milyar menghasilkan kekayaan $ 36,6 triliun atau 76% dari PDB dunia. Sebaliknya 2,4 milyar penduduk dari negara-negara berpendapatan rendah hanya menghasilkan $ 1,6 triliun. Setiap 1 penduduk negara maju memiliki pendapatan rata-rata 72 kali lipat dibandingkan pendapatan penduduk di negara yang berpendapatan rendah. Angka tersebut menjelaskan jurang pendapatan semakin lebar. Sebab pada 1960 perbedaannya mencapai 30 kali lipat. Padahal sebagian besar sumber daya manusia dan sumber daya alam terdapat di negara-negara berpendapatan rendah. Jika dibandingkan dengan era kolonialisme, perbedaan ketimpangan semakin jauh. Tahun 1913 perbedaannya 11 banding 1. Ini indikator yang menggambarkan tingkat penghisapan pada zaman modern jauh lebih dahsyat dibandingkan zaman kolonialisme. Negara anggota GNB memang memiliki sumber daya alam dan bahan baku produksi yang lebih dari cukup, namun keterbatasan dalam hal teknologi membuat negara-negara berkembang sulit dalam mengolah bahan-bahan mentah tersebut. Hal inilah yang menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara berkembang, khususnya negara- negara anggota GNB. Di bidang politik, perumusan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB semata-mata hanya dirundingkan diantara sesama 5 negara anggota tetap DK PBB. Sedangkan ke-10 negara anggota tidak tetap DK PBB lainnya hanya diminta mendukungnya. Jelas tidak ada kesetaraan dalam proses ini sehingga banyak negara yang menyuarakan reformasi DK PBB. Dari fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa sepanjang kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan, ketidakadilan, dan ketidakmerataan masih tetap ada, keberadaan GNB masih terus relevan. Dalam keadaan dunia yang tidak simetris ini, bagaimana mungkin membayangkan dunia tanpa adanya GNB. Namun, untuk dapat menjadikan GNB kokoh kembali dan memiliki peranan yang credible dan respectable, banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Pada era globalisasi ini, Negara anggota GNB sudah sepatutnya untuk memfokuskan pembangunan terhadap rakyat (people centered development). Pembangunan harus menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, kelompok rentan dan meningkatnya pengangguran, perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negative, khususnya kepada negara anggota GNB. Karena itu, komitmen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil dan tanpa pengecualian, serta kesetaraan dan nondiskriminasi politik yang didasari penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, transparency dan accountability akan mendorong kemajuan negara anggota pada khususnya dan kemajuan GNB pada umumnya. Disamping itu, GNB juga harus mampu menghasilkan keputusan yang terfokus, responsif, dan actual sesuai dengan tema dan topik yang berkembang. GNB harus membentuk dispute settlement mechanism untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan kontroversial yang dapat memecah-belah negara anggota. Agar negara anggota dapat dipersatukan dan untuk menghindari berlama-lama terlibat dalam berbagai isu, GNB harus proaktif, kreatif, dan terlibat secara konstruktif dalam proses penyelesaian sengketa di negara-negara anggotanya secara damai. Singkat kata, untuk dapat senantiasa memelihara relevansi GNB, gerakan ini harus mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk-produknya sebagai gerakan modern yang maju, kokoh dan berusaha secara maksimal agar dapat dirasakan manfaatnya oleh para anggotanya, stakeholders, dan masyarakat internasional. Selama 50 tahun perjalanan sejarah GNB, gerakan ini telah bertransformasi dari sebuah wadah penggalangan solidaritas dan sarana menumbuhkan rasa percaya diri, serta tempat mempersatukan visi diantara negara berkembang, menjadi sebuah platform politik yang berusaha mencari solusi terhadap berbagai tantangan global masa kini. Pada fora multilateral, GNB sudah berkembang menjadi sebuah voting bloc yang diperhitungkan. Posisi bersama GNB dapat dicermati pada beberapa peristiwa internasional, antara lain penolakan penyerangan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak pada tahun 2003, dan krisis nuklir Korea Utara tahun 2002. Munculnya tantangan-tantangan global baru sejak akhir abad ke-20 telah memaksa GNB untuk terus mengembangkan kapasitas dan arah kebijakannya agar sepenuhnya mampu menjadikan keberadaannya tetap relevan, tidak hanya bagi negara-negara anggotanya tetapi lebih terkait dengan kontribusinya dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Isu-isu menonjol terkait dengan masalah terorisme, merebaknya konflik intra dan antar negara, perlucutan senjata, serta dampak globalisasi di bidang ekonomi dan informasi teknologi, telah menjadikan GNB perlu menyesuaikan kebijakan dan perjuangannya. Dalam konteks ini, GNB memandang perannya tidak hanya sebagai obyek tetapi sebagai mitra seimbang dan part of the solution. Untuk dapat senantiasa memelihara relevansi GNB, maka perlu peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan kualitas sebagai satu gerakan modern yang kemanfaatannya dapat dirasakan oleh negara-negara anggota. GNB juga harus mulai fokus, aktualitas, responsif dengan isu yang berkembang di dunia serta siap dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. GNB seyogyanya terus melakukan berbagai upaya dan inisiatif kongkrit dalam mempromosikan dialog dan kerjasama untuk perdamaian dan pembangunan. Pentingnya dialog antar peradaban dan lintas agama untuk meningkatkan people to people contact, menjembatani berbagai perbedaan melalui dialog dan menciptakan situasi yang kondusif bagi perdamaian, keamanan dan harmonisasi atas dasar saling pengertian, saling percaya dan saling menghormati. Pengalaman Indonesia memprakarsai berbagai kegiatan dialog lintas agama di berbagai tingkatan, dapat menjadi modal bagi Indonesia bersama-sama dengan GNB memberikan kontribusi bagi upaya global dalam mempromosikan keharmonisan dan perdamaian di dunia. Indonesia memandang GNB sebagai salah satu wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya di fora internasional. Indonesia turut berperan penting dalam upaya GNB untuk memajukan pendekatan baru yang berorientasi pada kemitraan, dialog dan kerjasama serta meninggalkan sikap konfrontatif. Peran kongkrit Indonesia seperti dalam berbagai komite GNB, yaitu: Kelompok Kerja Perlucutan Senjata dan Komite Palestina, akan secara langsung meningkatkan peran Indonesia. [] Dubes Sugeng Rahardjo Inspektur Jenderal Kemlu RI 15 JUNI - 14 JULI 2011No. 44 Tahun IV Dok.Diplomasi
19 dok.diplomasi GNB didirikan berdasarkan prinsip- prinsip dasar yang disepakati dalam KTT Asia-Afrika yang dikenal dengan sebutan ‘Dasasila Bandung’. GNB didirikan pada 25 September 1961 di Beograd, sebagai suatu gerakan yang pada awalnya sarat dengan muatan politis dan penentangan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Dalam forum multilateral, GNB telah berkembang menjadi platform politik yang mewakili negara-negara berkembang. GNB telah berkembang menjadi suatu voting block yang diperhitungkan dalam berbagai masalah global. Beberapa negara anggota GNB telah berkembang menjadi negara besar dengan pengaruh yang cukup menentukan di percaturan internasional, seperti Indonesia, India dan Afrika Selatan yang juga merupakan anggota G20. Struktur politik global pada era bipolar lebih ditentukan oleh pendekatan ideologi dan militer, karenanya NATO dan Pakta Warsawa merupakan super power dalam bidang politik dan keamanan. Sementara dalam bidang politik dan ekonomi, yang menjadi super power adalah Trans Atlantic dan COMECON. Struktur politik global kemudian berubah menjadi multipolar, dimana dalam hal ini lebih menekankan pada pendekatan ekonomi, sehingga terdiri dari tiga kelompok, pertama adalah Amerika Serikat sebagai super power; kelompok kedua adalah States, IGOs, NGOs, TNCs, mass media, dan teroris; kelompok ketiga adalah Uni Eropa, Rusia, China, Jepang, G20 dan BRIICS. Isu global sekarang ini sudah berubah dari isu militer menjadi isu kesehatan, lingkungan, demokrasi dan demokratisasi, HAM, good governance, serta terorisme. Dan di era reformasi sekarang ini, aktor-aktor domestik di Indonesia telah berkembang, bukan hanya Presiden, Militer dan Kemlu, melainkan juga para politikus dan birokrat (lembaga legislatif dan eksekutif), pelaku usaha (Kadin, Kadinda, dan China keturunan) dan juga aktor-aktor lainnya seperti kelompok Islam radikal dan moderat, partai politik, universitas, NGOs, pers, tenaga kerja, dan lembaga think- thank. Pidato pertama politik luar negeri Presiden SBY yang disampaikan di forum Indonesian Council of World Affairs (ICWA) di Jakarta pada 20 Mei 2005, menginterpretasikan bahwa politik luar negeri Bebas Aktif Indonesia adalah berupa; pola fikir yang konstruktif; tidak melibatkan militer; menjalin hubungan dengan dunia yang lebih luas; proyeksi identitas internasional Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk terpadat ke-4 di dunia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan negara dimana demokrasi, Islam dan modernitas dapat berjalan bersama; serta menggambarkan sikap nyata nasionalisme Indonesia yang terbuka, confident, moderat, toleran dan outward looking. Pengertian dari politik luar negeri Bebas Aktif adalah kebebasan bertindak atau mengambil sikap dan posisi yang sejalan dengan opportunity driven, lebih menekankan pendekatan win-win solution, konstruktif, rasional dan pragmatis, berupa soft power, serta menekankan pendekatan personal. ‘All Directions Foreign Policy’ adalah suatu cara pandang progresif dimana Indonesia secara aktif, asertif dan leluasa menjalin hubungan dengan negara manapun demi pemajuan kepentingan bangsa dan negara. ‘A Million Friends, Zero Enemy’ adalah upaya menciptakan Indonesia yang tanpa musuh, menciptakan kemitraan strategis dengan negara- negara kunci dalam bentuk hubungan yang setara dan komprehensif di segala bidang kerjasama secara konstruktif dan berjangka panjang dalam konteks bilateral, regional dan global. Indonesia adalah ‘part of the solution’, bridge builder antara Islam dan Barat, antara negara maju dan negara berkembang ; consensus builder bagi perubahan iklim; conflict resolver (Israel-Palestina); peace keeper (Lebanon); serta regional leader (ASEAN, Asia-Afrika). Tantangan dan peran Indonesia ke depan di GNB adalah terkait dengan perspektif global dan upaya global dalam memerangi terorisme. GNB merupakan hal penting bagi Indonesia dan negara- negara berkembang di dalam memperjuangkan kepentingannya. Dan paska perang dingin ini, GNB masih tetap relevan sebagai driving force bagi upaya peningkatan kerjasama konstruktif dalam hubungan internasional, khususnya peningkatan kerjasama Selatan- Selatan. GNB perlu lebih memberikan penekanan pada kerjasama ekonomi global dalam mengisi kemerdekaan yang telah berhasil dicapai melalui perjuangan GNB sebelumnya. Sementara dalam konteks distribusi power politik dunia, perlu dipertimbangkan agar perwakilan GNB diperjuangkan sebagai salah satu Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB.[] kepentingan nasional Indonesia. Indonesia bebas atau mandiri dalam memberikan penilaian dan menentukan sikap, serta aktif terlibat secara konstruktif dalam pergaulan internasional. Reposisi Indonesia di era reformasi adalah berupa reposisi politik, ekonomi, strategis dan citra. Reposisi politik dilakukan dalam bentuk perubahan hubungan dengan Barat dan perubahan hubungan dengan negara-negara komunis dan eks-komunis, disamping juga melakukan upaya peningkatan ‘moral and political capital’ RI di pentas internasional. Dengan reposisi politik, maka demokrasi di Indonesia menjadi stabil dan semakin terkonsolidasi. Islam dan modernitas tumbuh bersama-sama seiring dengan peningkatan ekonomi dan menjadi dasar bagi penyelesaian konflik internal, disamping juga sebagai faktor penting dalam pengembangan softpower. Dengan melakukan reposisi ekonomi, Indonesia mampu memperkuat ketahanan ekonomi di tengah krisis global. Indonesia adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang menjadi anggota tetap G20. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif dan menempati posisi terbesar ke-3 di Asia setelah RRT dan India. Melalui reposisi strategis, Indonesia dapat menjalin hubungan yang setara dan seimbang dengan ‘major powers’, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan perhatian dunia internasional terhadap isu-isu negara berkembang. Reposisi citra Indonesia adalah reformasi dan demokratisasi (kampanye anti-korupsi, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia), ekonomi terbesar di Asia Tenggara, serta keindahan alam, tradisi dan kebudayaan. Pendekatan baru diplomasi bebas aktif Indonesia yang dijalankan oleh pemerintahan SBY (2009-2014) adalah berupa diplomasi yang GNB Masih Tetap Relevan Sebagai Driving Force Bagi Upaya Peningkatan Kerjasama Konstruktif Dalam Hubungan Internasional Yanyan Mochamad Yani, Ph.D. Ketua Program Pascasarjana Magister Hubungan Internasional, FISIP Unpad, Bandung. Diplomasi l e n s a 15 JUNI - 14 JULI 2011 No. 44 Tahun IV Dok.Diplomasi

Tabloid Diplomasi Edisi Juni 2011

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Tabloid Diplomasi Edisi Juni 2011(20)

Mais de Tabloid Diplomasi(17)

Último(20)

Tabloid Diplomasi Edisi Juni 2011