Diplomasi Februari 2018

1. tidak untuk diperjualbelikan Diplomasitabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemluwww. Kemlu.go.id No. 112 tahun xI tabloid Tgl. 15 FEBRUARI - 14 maret 2018 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Media Komunikasi dan Interaksi Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI Tahun 2018 Kepala Perwakilan RI akan Mendorong Peningkatkan Performa Ekspor dan Investasi

2. surat pembaca catatan redaksi Hubungan baik Indonesia- Palestina sudah terjalin sejak 1944, mengingat negara yang tengah bersengketa dengan Israel itu menjadi salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia dinilai memiliki hutang etis kepada Palestina. Karena itulah maka Indonesia berupaya dengan segala kekuatan diplomasinya terus mendorong kemerdekaan Palestina. Tentunya (kemerdekaan Palestina) menjadi salah satu isu penting politik luar negeri Indonesia. Seperti kata Ibu Menteri, bahwa isu Palestina berada di jantung politik luar negeri Indonesia dan berada di setiap nafas diplomasi Indonesia. Dukungan secara politik menjadi perhatian penting, pasalnya peralihan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem adalah keputusan politik sepihak negara Zionis tersebut. Saat ada isu Palestina, Indonesia pasti ada dibarisan terdepan. Terkait keinginan Amerika Serikat (AS) untuk memindahkan kedutaannya (ke Yerusalem), kita minta agar negara lain tidak mengikuti. Jadi mereka terisolasi. Kita juga terus mendukung kemerdekaan two state solution dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Ahmad Komaruddin Universitas Islam Jakarta (UNJ) Para pembaca Tabloid Diplomasi yang terhormat, edisi ke 112 kali ini akan mengupas mengenai Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI (PPTM) yang merupakan pernyataan resmi Menlu RI setiap memasuki masa awal tahun. PPTM menjadi moment yang selalu ditunggu-tunggu oleh media nasional dan internasional, karena pada moment tersebut Menteri Luar Negeri akan memberikan statemen penting mengenai capaian diplomasi tahun sebelumnya dan proyeksi diplomasi untuk tahun yang akan datang. Dalam PPTM kali ini, Menlu menyampaikan bahwa dunia internasional perlu menyikapi berbagai tantangan utama yaitu instabilitas politik dan keamanan di tingkat global, potensi proxy conflict di berbagai belahan dunia, dan beberapa negara yang menarik diri dari komitmen internasional sehingga menyisakan tanda tanya besar. Oleh karena itu Menlu Retno menekankan perlunya kemitraan untuk menghormati hukum internasional dan mengembangkan multilateralisme. Memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan di tahun 2018, Menlu Retno telah menetapkan delapan langkah dan fokus politik luar negeri Indonesia. Diantaranya memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN, meningkatkan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan, memastikan kesuksesan beberapa perhelatan penting di tahun 2018, mendorong ekonomi kreatif sebagai pilar pertumbuhan ekonomi global, mengintensifkan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, pemagaran batas wilayah dan kedaulatan RI, meningkatkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri, intensifikasi perundingan kerjasama perdagangan dan ekonomi, serta memperkuat upaya untuk memerangi kejahatan lintas batas, radikalisme dan terorisme. Menlu Retno menegaskan komitmen bahwa untuk melaksanakan politik luar negeri tersebut, segenap jajaran Kementerian Luar Negeri di tahun 2018 akan tetap fokus, bekerja keras dan bekerja tuntas. Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2018 ini dihadiri oleh para Duta Besar negara sahabat, pimpinan organisasi internasional, pimpinan Komisi I dan anggota DPR RI, mantan Menlu RI dan jajaran Kementerian Luar Negeri serta pimpinan media massa. Pada kesempatan ini Menlu Retno secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh staf Kementerian Luar Negeri, DPR RI dan semua pemangku kepentingan. Menlu juga secara khusus mengapresiasi kemitraan dengan insan media. Peran media dipandang penting dan menjadi mitra strategis bagi pelaksanaan politik luar negeri. Capaian dan kinerja diplomasi terberitakan secara baik, faktual dan berimbang melalui kemitraan tersebut. Selamat Tahun Baru 2018. Selain itu, edisi ini juga akan mengupas rapat Kerja Kepala Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri (Raker Keppri) yang bertemakan “Diplomasi Zaman Now” dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Ruang Nusantara, Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Pejambon, Jakarta pada tanggal 12 Februari 2018.

3. daftar isi PENANGGUNG JAWAB Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Direktur Diplomasi Publik REDAKTUR Wahono Yulianto Penyunting editor Arif Suyoko Agus Heryana Devdy Risa Meylia Wulandari John Admiral DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI Darmia Dimu Alex Rudini Sulaiman Amalia Maryafanti Cherly N. Palijama Ibnu Sulhan Isana Mandasari Alfon Sroyer Arief Ilham Ramadhan SEKRETARIAT Iskandar Syahputra Gesang Purwoko Suparno Harapan Sitonga Kurnia Sari Rosidi Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, Lt. 12 Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162,3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi edisi bahasa Indonesia dan Inggris dapat didownload di : http://www.tabloiddiplomasi.org Email : tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri R.I. Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber. Wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi. Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id Fokus Utama 4. Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI Tahun 2018 9. Menlu Retno Menekankan Perlunya Kemitraan Untuk Menghormati Hukum Internasional dan Mengembangkan Multilateralisme Fokus 11. Presiden Jokowi: Diplomasi Perdamaian RI Diapresiasi Para Pemimpin Dunia 12.. Kepala Perwakilan akan Mendorong Peningkatkan Performa Ekspor dan Investasi 13. Pencalonan Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020 14. Diskusi Panel Perjanjian Kerja Sama Perdagangan untuk Pasar-pasar Non- Tradisional Sorot 15. Raker Kepala Perwakilan Prioritaskan Diplomasi Kepala Sawit 16. Pameran Capaian Kinerja Kemlu 17. Diplomatic Walk, Menandai Kesiapan Jakarta Sebagai Tuan Rumah Asian Games 18. Lima tahun Kemitraan Strategis Indonesia - Tiongkok Lensa 19. Talk Show Menlu RI Paparkan Arah Kebijakan dan Polugri RI20 Keberadaan Indonesia Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) Sangat Menguntungkan 20 Kemlu RI Mengemas Dialog Lintas Agama Antar Kalangan Generasi Milleneal melalui Outstanding Youth for The World (OYTW) 21. Kunjungan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 23. Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Kedepankan Sinergi Seluruh Elemen Pemerintah dan Masyarakat 24 Menlu RI Tegaskan Penguatan Kerja Sama dan Proses HAM di Tingkat Nasional dan Kawasan Raker Kepala Perwakilan RI, Presiden RI : Diplomasi Harus Cepat, Responsif dan Tanggap 10

4. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018 Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI Tahun 2018 Kerja diplomasi Indonesia sudah dimulai bahkan sejak hari pertama tahun 2018. Saya baru saja kembali dari Davao City, Filipina. Secara simbolik, pada tanggal 3 Januari, saya menyerahkan 300 paspor Indonesia kepada warga keturunan Indonesia yang telah tinggal berpuluh tahun di Filipina, tanpa ketetapan status kewarganegaraan. KJRI Davao City, bekerja sama dengan Pemerintah Filipina dan UNHCR berhasil mendata 8.745 warga keturunan Indonesia atau disebut Persons of Indonesian Descent di 8 Propinsi di Filipina Selatan. Dari jumlah tersebut, 2.425 orang sudah diberikan Surat Penegasan Kewarganegaraan Indonesia (SPKI). Proses pendataan dan penetapan tentunya bukan hal yang mudah. Proses panjang ini memang harus ditempuh karena negara ingin memberikan perlindungan maksimal bagi warganya di luar negeri. Selama berada di Davao, Indonesia dan Filipina sepakat meningkatkan kerja sama pendidikan, terutama untuk meningkatkan pendidikan di sekolah-sekolah Islam di Filipina Selatan. Indonesia menawarkan 100 beasiswa setiap tahun. Pada tanggal 5 Januari, saya lakukan groundbreaking pembangunan gedung Sekretariat ASEAN yang baru. Pembangunan gedung ini adalah kontribusi Indonesia agar Sekretariat ASEAN mampu mengemban tugas 50 tahun mendatang. Selain itu gedung ini juga mengukuhkan Jakarta sebagai ibukota diplomatik ASEAN. Pada tanggal 5 Januari pula, saya telah menerima kunjungan Menlu India di Jakarta. India merupakan mitra strategis penting Indonesia. Indonesia-India sepakat untuk memperkuat dan memperdalam kemitraan strategis kedua negara serta berkontribusi kepada ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan termasuk di Indo-Pasifik, termasuk melalui perkuatan kerja sama di IORA, ASEAN- India, dan EAS. Tahun 2017 baru saja berlalu. Keberpihakan terhadap isu kemanusiaan dan upaya menciptakan perdamaian dunia adalah dua isu menonjol diplomasi Indonesia sepanjang 2017. Menjelang tutup tahun, dunia dikejutkan dengan upaya mengubah status quo internasional terhadap Yerusalem. Dunia merespon dengan tepat di mana mayoritas negara dunia masih melihat isu Yerusalem secara jernih, dan hal ini tercermin dari hasil voting di Sidang Umum PBB, New York, 21 Desember 2017. Demokrasi harus dihormati dan dilaksanakan pada tatanan dunia. Sikap mayoritas negara anggota PBB hendaknya menjadi panduan dunia untuk menyelesaikan isu Yerusalem. Kontribusi Indonesia bagi Perdamaian Dunia dan Kemanusiaan Sikap Indonesia mengenai Palestina, termasuk status Yerusalem sudah sangat jelas, tegas dan konsisten sesuai panggilan Konstitusi. Sikap yang konsisten ini juga ditegaskan pada KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, 13 Desember 2017. 4 FOKUS UTAMA No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018

5. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018 5 Sebelum KTT saya bertemu dengan Menlu Jordania dan Menlu Palestina serta setelah KTT, saya juga telah menemui HRVP Mogherini di Brussels. Diplomasi Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina, demi kemanusiaan dan demi keadilan. Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak hanya berupa dukungan politik namun juga dukungan ekonomi dan kerja sama teknis. Khusus di bidang ekonomi, Indonesia menerapkan “zero tariff” untuk sejumlah produk Palestina ke pasar Indonesia. Tahun ini juga, Indonesia akan meningkatkan kerja sama de-salinasi air dan kesehatan. Sekali lagi, Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia, dan di setiap helaan napas diplomasi Indonesia, disitu terdapat perjuangan untuk Palestina. Pada kesempatan yang baik ini, Indonesia kembali menyerukan kepada negara dunia agar terus memberikan dukungan bagi Palestina. Kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia juga dilakukan di Afghanistan. Kedua negara akan mengintensifkan kerja sama “capacity building” melalui pemberian beasiswa, pelatihan aparat polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan. Bulan November lalu, saya melakukan kunjungan kerja ke Kabul, yang merupakan kunjungan bilateral pertama Menteri Luar Negeri Indonesia setelah lebih dari 50 tahun. Bersama dengan Menlu Afghanistan, saya menandatangani hibah pembangunan poliklinik kesehatan. Poliklinik tersebut akan segera dibangun di kompleks “Indonesia Islamic Centre” di mana saat ini telah berdiri Masjid Indonesia. Indonesia juga merasa terhormat menerima kunjungan Presiden instabilitas kawasan. Indonesia tidak menginginkan hal ini terjadi. Kita juga menyaksikan dengan penuh kekhawatiran pendudukan Marawi oleh kelompok teroris. Indonesia dan negara dunia mengutuk pendudukan tersebut. Indonesia telah menginisiasi Pertemuan Trilateral di Manila pada 22 Juni 2017 guna memperkuat kerja sama keamanan, countering radicalism dan terrorism melalui hardpower serta pendekatan softpower. Kunjungan saya ke Davao, seperti saya sebutkan di awal pidato, juga merupakan tindak lanjut dari kerja sama trilateral melawan radikalisme dan terorisme melalui pendidikan. Kontribusi Indonesia dan ASEAN bagi Perdamaian dan Kesejahteraan Dunia Tahun 2017 merupakan tahun yang sangat penting bagi ASEAN. Sudah 50 tahun ASEAN berdiri. Dalam kurun 50 tahun ini, ASEAN telah memberikan kontribusi signifikan bagi terciptanya ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di Asia Tenggara. Untuk 50 tahun ke depan, selain kontribusi pada kawasan, ASEAN juga harus mampu meningkatkan kontribusinya bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia. Tantangan perjalanan 50 tahun ke depan tidak akan berkurang. Semua negara anggota ASEAN harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga relevansi ASEAN. Diperlukan suatu “collective leadership and concerted action” untuk tetap mempertahankan ASEAN sebagai pemain utama di kawasan. Bagi Indonesia, persatuan dan sentralitas ASEAN adalah kunci. Tanpa persatuan dan sentralitas, akan sulit bagi ASEAN untuk mempertahankan peran dan relevansinya. Kemampuan negara ASEAN dalam menyinergikan kepentingan Afghanistan, High Peace Council, dan Ibu Negara Afghanistan pada tahun 2017. Sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk dapat berbagi dengan Saudara-saudara kita di Afghanistan dalam membangun perdamaian. Konperensi Internasional para Ulama Dunia menurut rencana akan dilakukan di Indonesia guna memperkokoh nilai-nilai Islam yang damai dan perdamaian. Masih terkait dengan isu kemanusiaan, pada tahun 2017 kita juga menyaksikan dengan penuh keprihatinan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar, yang menyebabkan ratusan ribu mengungsi ke wilayah Bangladesh. Indonesia termasuk negara pertama yang sudah berada di Myanmar dan Bangladesh paska “new cycle of violence” yang terjadi bulan Agustus 2017. Indonesia menyerukan agar: segala bentuk kekerasan dihentikan; keamanan dan stabilitas dipulihkan; perlindungan diberikan kepada semua orang; akses kemanusiaan dibuka; dan rekomendasi Laporan Kofi Annan diimplementasikan. Sebagai bentuk kepedulian, bantuan kemanusiaan telah disampaikan baik untuk Myanmar maupun Bangladesh. Pembangunan tahap ke-2 Rumah Sakit Indonesia di Mrauk U, Rakhine State, juga telah dimulai bulan lalu. Indonesia menjadi motor pemberian bantuan ASEAN Humanitarian Assistance Centre di Rakhine State. Indonesia menyambut baik penandatanganan Arrangement on Repatriation antara Myanmar dan Bangladesh, serta mengharapkan tindak lanjut penuh. Indonesia siap untuk berkontribusi, baik dalam pelaksanaan repatriasi maupun implementasi Rekomendasi Laporan Kofi Annan. Instabilitas di satu negara pasti mempengaruhi nasional dan kawasan adalah sebuah keniscayaan. Kepentingan nasional dan kawasan harus dapat berjalan beriringan. Indonesia akan terus mengawal persatuan dan sentralitas ASEAN. Beberapa capaian utama ASEAN tahun 2017, antara lain: Pertama, disepakatinya Framework of the Code of Conduct in the South China Sea antara Tiongkok dan ASEAN dan disepakatinya negosiasi Code of Conduct. Indonesia berharap negosiasi ini dapat segera diselesaikan secepatnya. Kedua, ditandatanganinya ASEAN Concensus on the Protection and Promotion of the rights of Migrant Workers. Penandatanganan ini dapat dilakukan setelah melalui perjuangan yang sangat panjang. Keberpihakan Indonesia terhadap perlindungan buruh migran tidak pernah berubah dan keberpihakan ASEAN terhadap buruh migran akan merupakan ujian apakah ASEAN akan mampu untuk menciptakan caring and sharing community. Ketiga, Indonesia telah mendorong operasionalisasi AIPR (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation) sebagai sumbangsih bagi salah satu upaya resolusi konflik secara damai. Perkuatan Diplomasi Indonesia di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia Diplomasi Indonesia juga diperkuat tidak saja di Samudera Pasifik, namun juga di Samudera Hindia. Penguatan kerja sama diantara negara- negara lingkar Samudera Hindia dilakukan selama keketuaan Indonesia di IORA. Selama keketuaan Indonesia, tidak kurang 30 pertemuan, program maupun proyek dalam kerangka IORA dilakukan di Indonesia. Setelah berdiri 20 tahun, untuk pertama kalinya, KTT IORA diselenggarakan di Jakarta pada Maret 2017. KTT telah FOKUS UTAMA

6. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018FOKUS UTAMA6 menghasilkan: Jakarta Concord, yang meneguhkan komitmen negara IORA terhadap Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS) sebagai norma utama dalam menjaga perdamaian dan kestabilan kawasan Samudra Hindia, dan IORA Action Plan yang akan menjadi panduan kerja sama IORA di masa mendatang. Indonesia terus memperjuangkan Samudra Hindia sebagai zona damai dan tumbuhnya sense of regionalism di kawasan Samudera Hindia. Indonesia menyerahkan keketuaannya kepada Afrika Selatan, November lalu. Diplomasi Indonesia di berbagai Organisasi Internasional Di lingkup yang lebih luas, Indonesia terus memanfaatkan dan memperkuat kerangka kerja sama inter dan antar- kawasan, seperti APEC, ASEM, dan FEALAC. Keanggotaan Indonesia dalam berbagai Organisasi Internasional mencatatkan hasil yang baik. Indonesia terpilih dalam 14 pencalonan di berbagai organisasi internasional. Diplomasi Indonesia selama 2017 juga diintensifkan dalam rangka pencalonan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2019-2020. Komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia telah terekam dengan baik, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 125 negara penyumbang pasukan perdamaian. Masalah keanggotaan dalam DK PBB bukanlah masalah besar atau kecilnya negara karena semua negara memiliki hak yang sama. Namun yang perlu dipastikan adalah seberapa jauh negara tersebut memiliki rekam jejak dan komitmen untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia. Indonesia sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh negara-negara sahabat, dan mengharapkan kiranya dukungan dapat diberikan oleh negara sahabat lain yang belum memberikannya. Diplomasi Indonesia di bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Pada tahun 2017, Indonesia menyampaikan laporan siklus ke-3 pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB. Untuk pertama kalinya, dua Menteri hadir dalam penyampaian UPR, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Luar Negeri. Proses penyusunan dan tindaklanjut laporan sepenuhnya dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang hak asasi manusia. Indonesia mengapresiasi tanggapan positif masyarakat internasional terhadap laporan UPR tersebut. Di tingkat kawasan, Indonesia terus mendorong upaya mainstreaming HAM dalam seluruh pilar Komunitas ASEAN seperti memperkuat AICHR, memajukan isu perlindungan hak-hak pekerja migran serta pendekatan berbasis HAM bagi para korban perdagangan orang. Di tengah maraknya skeptisisme terhadap nilai, bahkan kemunduran praktik demokrasi dan HAM di berbagai belahan dunia. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia akan terus menjadi aset bagi diplomasi Indonesia. Demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu perdamaian dan kesejahteraan. Nilai demokrasi harus diinspirasikan secara demokratis pula. Selama satu dekade, upaya Indonesia memajukan demokrasi terus dilakukan melalui penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF). BDF telah menjadi rujukan sebagai Forum Internasional yang membahas demokrasi tanpa rasa takut dan tanpa “finger pointing exercise”. Satu terobosan baru dilakukan dalam BDF, yaitu penyelenggaraan BDF Chapter Tunis. Bersama dengan Menlu Tunisia, saya hadir dalam Pertemuan tersebut. Selain Bali Media Forum, BDF tahun ini juga menyertakan para mahasiswa sebagai masa depan dunia. Bali Democracy Student Conference telah diselenggarakan paralel dengan pelaksanan Bali Democracy Forum. Kerja Sama Selatan–Selatan dan Triangular Komitmen Indonesia untuk memperkuat Kerja Sama Selatan–Selatan dan Triangular (KSST) juga diperkuat pada tahun 2017, dengan tetap mengedepankan good governance, akuntabilitas dan transparansi. Setidaknya 31 negara di kawasan Asia, Afrika dan Pasifik Selatan, termasuk Palestina telah menjadi mitra Indonesia untuk kerja sama ini, termasuk di bidang-bidang seperti ketahanan pangan, perikanan, pertanian, serta UKM dan micro-finance. Secara khusus, sebagai negara sahabat, Indonesia turut memperkuat keterlibatan di kawasan Pasifik melalui pelatihan capacity building dan bantuan kemanusiaan, terutama di saat negara-negara di kawasan ini dilanda bencana alam, sebagai bentuk solidaritas sebagai warga dunia dan bangsa Pasifik. Komitmen peningkatan kerja sama Selatan-Selatan dan kerja sama teknis lainnya secara bertahap akan diperkokoh dengan pembentukan satu badan (single agency) yang akan bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan internasional Indonesia. Dengan adanya Single Agency, Indonesian Aid dilakukan melalui satu pintu, dengan anggaran awal program bantuan sebesar 1 triliun rupiah. Pembentukan single agency akan memperkokoh diplomasi Indonesia, termasuk diplomasi kemanusiaan. Diplomasi Ekonomi Diplomasi ekonomi Indonesia juga terus diperkuat. Sebagaimana saya sampaikan pada PPTM tahun lalu, Indonesia memberikan prioritas pada pengembangan hubungan dengan Afrika, Asia Tengah/ Selatan, dan Amerika Latin, termasuk di bidang ekonomi. Nilai perdagangan Indonesia dan beberapa negara-negara kawasan Afrika, Asia Selatan dan Tengah meningkat drastis lebih dari 100%. Kesempatan kerja sama bagi perusahaan Indonesia sangat besar, khususnya di sektor infrastruktur, energi dan industri strategis. Selama tahun 2017, Saya dan Wamenlu telah melakukan 3 kali kunjungan ke Afrika sebagai Indonesia Incorporated. Beberapa sektor swasta dan BUMN Indonesia berhasil menembus kawasan Afrika. Pada tahun yang sama, kita juga intensifkan kerja sama melalui Konsultasi Bilateral dan Pertemuan Komisi Bersama telah dilakukan dengan 6 negara Amerika Latin, yaitu Meksiko, Jamaika, Peru, Kosta Rika, Argentina dan Ekuador. Realisasi kontrak baru bagi pembelian beberapa industri strategis Indonesia juga terjadi tahun 2017, seperti: 250 gerbong kereta api PT INKA oleh Bangladesh; radioisotop dari PT Inuki oleh Meksiko; dan produk pesawat dari PT DI oleh Meksiko dan Senegal. Kita mencatat peningkatan interaksi dengan beberapa negara, yang selama ini “jauh” secara geografis. Kosta Rika telah membuka Kedutaan Besar di Jakarta tahun 2017. Beberapa negara seperti Uruguay telah mengindikasikan rencana untuk menyusul. Di saat yang sama, upaya intensif untuk memantapkan, memperluas dan memperdalam pasar tradisional seperti Uni Eropa, Amerika Utara dan Asia, terus dilakukan. Nilai perdagangan dengan Eropa mengalami peningkatan rata-

7. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018 FOKUS UTAMA 7 rata di atas 50%, antara lain dengan Finlandia, Latvia, Lithuania dan Estonia. Sementara itu, investasi dari negara-negara Eropa tercatat meningkat tajam mencapai 100%, antara lain Swiss dan Jerman, bahkan mencapai di atas 500%, antara lain Swedia dan Denmark. Dengan diplomasi ekonomi yang dijalankan semua Perwakilan Indonesia, maka dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2017, telah hadir 5,045 pengusaha dan pengunjung asing dari 116 negara yang membawa total transaksi sebesar USD 1,4 miliar. Sebuah peningkatan 37,36 % dibanding transaksi tahun lalu. Kemlu juga melakukan optimalisasi kegiatan TEI guna mendukung ekonomi daerah, termasuk melalui kunjungan dan pertemuan pelaku usaha asing dan stakeholders di daerah. Upaya memperkuat pasar tradisional ini bukanlah tanpa tantangan. Salah satu produk unggulan dan strategis bagi pembangunan Indonesia, yaitu kepala sawit, menghadapi kampanye negatif dan diskriminasi di Eropa dan Amerika Serikat. Indonesia tidak akan diam. Bersama dengan stakeholders terkait, termasuk Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Indonesia terus intensifkan langkah melawan kampanye hitam serta terus mempromosikan sustainable palm oil dan pencapaian SDGs. Presiden Joko Widodo secara khusus mengangkat isu ini pada KTT ASEAN-UE di Manila tahun 2017. Upaya untuk mengintensifkan perundingan kerja sama ekonomi dan perdagangan dilakukan. Dalam tahun 2017, tercatat 27 kali perundingan antara lain Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Australia, EFTA, dengan Chile dan FTA ASEAN-Hong Kong Perundingan ASEAN- Hong Kong FTA telah selesai dilakukan dan ditandatangani pada November 2017, sementara Indonesia-Chile CEPA ditandatangani pada Desember 2017. Beberapa kemajuan perundingan dengan negara lain, misalnya: CEPA dengan Australia dan EFTA memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai pada 2018; Indonesia-Uni Eropa CEPA telah menyelesaikan putaran ketiga dengan prospek yang optimis untuk terus mencapai kemajuan; Perundingan dengan Turki dan Peru telah dimulai; Dilaluinya tahap penjajakan kerja sama dengan Eurasian Economic Union; Beberapa PTA juga sedang direncanakan dengan negara kawasan Afrika. Diplomasi ekonomi juga didukung penguatan promosi dan kerja sama budaya. Indonesia mendapat kehormatan menjadi Guest Country Festival Europalia 2017 sejak Oktober 2017 hingga Januari 2018. Festival ini merupakan salah satu yang terbesar di Eropa dengan lebih dari 250 pertunjukan di 7 negara Eropa. Di bidang investasi, generasi baru Bilateral Investment Treaty telah diselesaikan dengan Uni Emirat Arab, dan dengan Qatar in progress. Secara keseluruhan, pada tahun 2017 Pemri telah menandatangani 78 perjanjian internasional di bidang ekonomi, yang meliputi perdagangan, investasi, keuangan, kerja sama teknik dan penghindaran pajak berganda. Sebagai inovasi baru, Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan situs Treaty Room yang dapat diakses secara online. Melalui situs ini, masyarakat dapat mengakses seluruh Perjanjian Internasional yang telah dibuat sejak Kemerdekaan Indonesia. Diplomasi Perlindungan WNI Dalam dunia dengan dinamika yang tinggi, upaya perlindungan warga negara di luar negeri memiliki tantangan tersendiri. Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah terus berupaya menghadirkan negara bagi seluruh rakyatnya, di mana pun berada. Perlindungan, kepedulian, dan keberpihakan dilakukan dengan prinsip “beyond protection”. Selama tahun 2017, kerja keras Kemlu dan Perwakilan RI telah: Menyelesaikan 9.894 kasus WNI di luar negeri; Membebaskan 14 WNI dari ancaman hukuman mati; Memfasilitasi pemulangan hampir 50.000 WNI, khususnya pekerja migran, yang menghadapi situasi rentan di luar negeri; Mengembalikan hak-hak finansial WNI senilai lebih dari Rp 120 milyar; dan Membebaskan 2 orang sandera dari Filipina Selatan. Kita menyadari bahwa semakin baik kinerja perlindungan WNI, semakin tinggi pula ekspektasi publik. Karena itu Kemlu akan terus berinovasi ke arah sistem perlindungan WNI yang lebih baik. Selama 2017, beberapa inovasi antara lain: Data base WNI di luar negeri, yang untuk pertama kalinya terintegrasi penuh dengan seluruh database nasional lainnya; Sistem dan standar pelayanan serta perlindungan WNI di luar negeri berbasis Single Identity Number; Versi penuh aplikasi SafeTravel untuk menjadi teman dalam perjalanan bagi seluruh WNI yang bepergian ke luar negeri. Pada hari ini, saya juga meluncurkan secara resmi Portal Pelayanan dan Perlindungan WNI di luar negeri yang dapat diakses secara online. Dengan peluncuran ini maka: Hanya ada satu data base WNI di luar negeri; Pelayanan kekonsuleran Satu Sistem, Satu Data, Satu Standar; Secara bertahap, seluruh pelayanan kependudukan dan catatan sipil dapat dilakukan di Perwakilan RI. Dalam rangka persiapan Pemilu 2019, Kemlu menandatangani MoU dengan KPU pada 6 Desember 2017, sebagai penegasan kesiapan Kemlu dan seluruh Perwakilan RI mendukung kelancaran Pemilu 2019. Diplomasi Kedaulatan Indonesia Salah satu prioritas lain adalah menjaga kedaulatan Indonesia, antara lain melalui penyelesaian perundingan penetapan batas negara. Sepanjang 2017, telah dilakukan 35 perundingan perbatasan: 11 kali pertemuan penetapan batas maritim; 5 kali pertemuan Utusan Khusus Presiden RI dan Utusan Khusus PM Malaysia; 19 kali pertemuan demarkasi batas darat. Beberapa kemajuan penting perundingan di tahun 2017: Ratifikasi, pertukaran instrumen ratifikasi dan Joint Registration Perjanjian Batas Laut Wilayah RI-Singapura di PBB; Ratifikasi Perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-Filipina oleh Indonesia dan tinggal menunggu ratifikasi oleh Filipina; Penandatanganan MoU on Survey and Demarcation of the International Boundary No. 20 antara Indonesia dan Malaysia; Proses akhir ratifikasi Basic Agreement on Border Arrangements 2013 yang merupakan perjanjian dasar kerja sama perbatasan darat RI-PNG. Situasi dan Tantangan Dunia di Tahun 2018 Itulah sedikit gambaran langkah diplomasi Indonesia di tahun 2017. Saat ini kita telah berada di tahun baru, tahun 2018. Situasi dunia tahun 2018 masih akan dipenuhi dengan berbagai macam tantangan. Memang terdapat optimisme pertumbuhan ekonomi dunia,

8. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 20188 dengan pertumbuhan 2017 diperkirakan 3,6%, sementara 2018, 3,7%. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai macam ketidakpastian. Instabilitas politik dan keamanan di tingkat global masih menjadi faktor resiko terbesar di tahun 2018. Potensi proxy conflict di berbagai belahan dunia masih akan terus terjadi. Banyak negara menarik diri dari komitmen internasional yang menyisakan tanda tanya besar. Oleh karenanya, kemitraan untuk menghormati hukum internasional dan multilateralisme perlu terus dikembangkan. Partnership must be strengthened to prevent the mighty takes all. Democracy and global governance harus terus ditegakkan. Peran PBB sangat diharapkan dalam menjaga perdamaian dunia. Semangat co-opetition (co-operative competition), yakni semangat bekerja sama di tengah dunia yang penuh persaingan guna mencapai hasil optimum perlu terus didorong. Membangun kemitraan adalah kunci untuk mengembalikan dan memperkuat esensi kerja sama regional dan global. Di tengah perubahan geo-politik global dan regional, Asia Tenggara, yang terletak di persilangan Samudra Hindia dan Pasifik HARUS terus menjadi kawasan yang aman dan terbuka. Indonesia, bersama dengan negara ASEAN lainnya, HARUS terus menjadi pemain utama dalam pembentukan arsitektur kawasan. Terkait dengan arsitektur kawasan ke depan, secara khusus, saya ingin menyampaikan beberapa pandangan. Indonesia ingin agar ekosistem perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan bukan saja terbangun di ASEAN, tetapi juga di Lingkar Samudra Hindia dan Samudra Pasifik atau Lingkar Indo-Pasifik. Karenanya, bersama ASEAN, Indonesia akan terus berkontribusi mendorong penguatan kerja sama yang positif dan inklusif di Indo- Pasifik, dan BUKAN kerja sama yang dilandasi oleh kecurigaan atau bahkan persepsi ancaman. Terkait hal tersebut, Indonesia akan bekerja bersama negara di kawasan membangun payung kerja sama Indo-Pasifik untuk: memupuk rasa saling percaya (confidence-building) dan kerja sama saling menguntungkan; menumbuhkembangkan habit of dialogue dalam arsitektur kerja sama di kawasan. Arsitektur kawasan ini akan baik jika dibangun melalui pendekatan building blocks, yakni: Secara bilateral dan pluri-lateral, mengintensifkan kerja sama di antara berbagai negara di Lingkar Indo-Pasifik dalam berbagai bidang strategis, khususnya keamanan, maritim, perdagangan dan investasi; Di tingkat kawasan, mendorong penguatan kerja sama IORA, sesuai Jakarta Concord dan Plan of Action 2017 – 2021, untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mendukung ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di Samudra Hindia; Menciptakan hubungan (linkage) berbagai kerja sama bilateral, plurilateral serta arsitektur kerja sama di Samudra Hindia dengan ASEAN-led mechanisms. Muaranya adalah terciptanya sebuah payung kerja sama yang: bebas, terbuka, inklusif dan komprehensif; bermanfaat bagi kepentingan jangka panjang semua negara di kawasan; dilandasi komitmen bersama negara-negara di Lingkar Indo-Pasifik terhadap perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bersama. Fokus Politik Luar Negeri Indonesia Pada Tahun 2018 Pada tahun 2018, beberapa langkah strategis dan fokus politik luar negeri Indonesia, antara lain: Pertama, memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN. Indonesia akan mendukung sepenuhnya keketuaan Singapura dalam ASEAN. Indonesia akan aktif berupaya agar ASEAN dan RRT menghasilkan COC yang “practical” dan efektif demi stabilitas dan keamanan Laut China Selatan. Indonesia akan mendorong perancangan Rencana Aksi untuk mengimplementasikan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Meningkatnya kejahatan lintas batas di kawasan membutuhkan kerja sama hukum yang kuat antara sesama negara ASEAN. Untuk itu, Indonesia akan mendorong pembentukan instrumen ekstradisi (ASEAN Extradition Treaty) di ASEAN. Memajukan kerja sama kawasan di bidang E-commerce untuk membantu UMKM meningkatkan perdagangan barang dan jasanya. Demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan dua hal penting yang perlu terus dikembangkan oleh ASEAN. ASEAN harus dirasakan manfaatnya oleh rakyatnya. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, Indonesia akan mendorong agar ASEAN aktif dalam pembahasan penguatan arsitektur kawasan di Indo-Pasifik. Sekali lagi sentralitas ASEAN perlu terus dipertahankan. Kedua, Indonesia akan meningkatkan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan bagi dunia yang lebih damai dan stabil. Dalam konteks ini, Indonesia akan meningkatkan kemitraan dengan negara sehaluan- “Partnership with Like Minded Countries”, yang berkontribusi nyata bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia. Penguatan diplomasi kemanusiaan, khususnya bantuan kongkrit kemanusiaan, antara lain juga akan menggunakan instrumen Indonesian Aid. Ketiga, Indonesia akan memastikan kesuksesan beberapa perhelatan penting tahun 2018. Asian Games di Jakarta dan Palembang, 18 Agustus – 2 September 2018; Our Ocean Conference di Bali, 29-30 Oktober 2018; Pertemuan Tahunan International Monetary Fund and World Bank Group (IMFWB) di Bali, 8-14 Oktober 2018; Pertemuan World Conference on Creative Economy 2018, di Bali, 5-7 Mei 2018. Sebagai koordinator MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea, Turkey, Australia) di tahun 2018, Indonesia akan terus mendorong ekonomi kreatif, sebagai pilar pertumbuhan ekonomi global dan untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia. Untuk pertama kalinya, Indonesia juga akan menyelenggarakan Indonesia- Africa Forum, April 2018. Keempat, Indonesia akan mengintensifkan kampanye pencalonan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Kelima, pemagaran batas wilayah dan kedaulatan terus dilakukan, antara lain melalui intensifikasi negosiasi penyelesaian batas negara. Indonesia mengharapkan kiranya para mitra perundingan dapat memberikan fleksibilitas sehingga perundingan akan mencapai kemajuan yang signifikan. Keenam, untuk meningkatkan perlindungan “beyond protection”, Kemlu akan menyelesaikan dan meluncurkan safe travel sebagai salah satu alat untuk meningkatkan perlindungan terhadap WNI yang bepergian ke luar negeri. FOKUS

9. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018 9 Ketujuh, guna memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi global, intensifikasi perundingan kerjasama perdagangan dan ekonomi, baik berupa CEPA, FTA maupun PTA. Prioritas perundingan ditujukan untuk penyelesaian RCEP, Indonesia- EFTA CEPA, Indonesia – Uni Eropa CEPA, Indonesia-Turki CEPA dan Indonesia -Australia CEPA. Selain itu juga diupayakan mempercepat dimulainya negosiasi perdagangan bebas Indonesia – Eurasia Economic Union (I-EEU). Selain itu, perundingan Bilateral Investment Agreement generasi baru juga akan diintensifkan dengan negara mitra, seperti Swiss. Kedelapan, diplomasi Indonesia akan diperkuat untuk memerangi kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia, IUU Fishing, kejahatan obat-obatan terlarang, radikalisme, dan terorisme. Sebelum saya tutup, saya sampaikan apresiasi kepada seluruh diplomat dan staf di Pusat dan di Perwakilan, khususnya yang berada di perwakilan rawan dan berbahaya, atas dedikasi dan kerja tiada kenal lelah. Apresiasi juga saya tujukan kepada DPR-RI, khususnya Komisi I, atas kerja sama yang baik. Kepada seluruh rekan media, terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas kemitraan yang erat dalam peliputan kerja diplomasi. Saya kembali sampaikan apresiasi yang tinggi kepada berbagai kalangan masyarakat dan mitra instansi pemerintah yang telah bahu-membahu mendukung diplomasi kemanusiaan. Hari ini merupakan hari spesial bagi Kementerian Luar Negeri. Alhamdulillah, hari ini kita dapat meresmikan kantin baru Kemlu. Setelah pertemuan ini, saya akan meresmikan kantin baru Kementerian Luar Negeri. Saya mengundang hadirin untuk makan siang di Kantin Diplomasi kita yang baru. Selain itu, Kementerian Luar Negeri saat ini tengah memproses pembelian 10 Gedung Perwakilan RI. Seluruh jajaran pimpinan Kemlu berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan seluruh keluarga besar Kemlu RI. Akhirnya, saya tegaskan komitmen segenap jajaran Kementerian Luar Negeri di tahun 2018 untuk tetap fokus, bekerja keras, dan bekerja tuntas. Menlu Retno Menekankan Perlunya Kemitraan Untuk Menghormati Hukum Internasional dan Mengembangkan Multilateralisme Pada pidato Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2018 di Gedung Utama Kementerian Luar Negeri, Jakarta (9/1), Menlu Retno LP Marsudi menyatakan bahwa situasi dunia tahun 2018 diwarnai optimisme pertumbuhan ekonomi dunia. Namun demikian, dunia juga perlu menyikapi berbagai tantangan utama yaitu instabilitas politik dan keamanan di tingkat global, potensi proxy conflict di berbagai belahan dunia, dan beberapa negara yang menarik diri dari komitmen internasional sehingga menyisakan tanda tanya besar. Oleh karena itu Menlu Retno menekankan perlunya kemitraan untuk menghormati hukum internasional dan mengembangkan multilateralisme. Memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan di tahun 2018, Menlu Retno telah menetapkan delapan langkah dan fokus politik luar negeri Indonesia. Diantaranya memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN, meningkatkan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan, memastikan kesuksesan beberapa perhelatan penting di tahun 2018, mendorong ekonomi kreatif sebagai pilar pertumbuhan ekonomi global, mengintensifkan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, pemagaran batas wilayah dan kedaulatan RI, meningkatkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri, intensifikasi perundingan kerjasama perdagangan dan ekonomi, serta memperkuat upaya untuk memerangi kejahatan lintas batas, radikalisme dan terorisme. Menlu Retno menegaskan komitmen bahwa untuk melaksanakan politik luar negeri tersebut, segenap jajaran Kementerian Luar Negeri di tahun 2018 akan tetap fokus, bekerja keras dan bekerja tuntas. Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2018 ini dihadiri oleh para Duta Besar negara sahabat, pimpinan organisasi internasional, pimpinan Komisi I dan anggota DPR RI, mantan Menlu RI dan jajaran Kementerian Luar Negeri serta pimpinan media massa. Pada kesempatan ini Menlu Retno secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh staf Kementerian Luar Negeri, DPR RI dan semua pemangku kepentingan. Menlu juga secara khusus mengapresiasi kemitraan dengan insan media. Peran media dipandang penting dan menjadi mitra strategis bagi pelaksanaan politik luar negeri. Capaian dan kinerja diplomasi terberitakan secara baik, faktual dan berimbang melalui kemitraan tersebut. Sebagai penghargaan atas kontribusi dan kemitraan media, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Cecep Herawan menyerahkan penghargaan Adam Malik Award (AMA) 2018, yaitu kepada; Harian Kompas sebagai Media Cetak terbaik, Detik.com sebagai Media Online terbaik, Metro TV sebagai Media Televisi terbaik, Radio Elshinta sebagai Media Radio terbaik, Josie Susilo Hardianto (Harian Kompas) sebagai Jurnalis Cetak terbaik, dan Aditya Eko Sigit Wicaksono (Antaranews. com)sebagai Jurnalis Online terbaik. FOKUS

10. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 201810 Raker Kepala Perwakilan, Presiden RI : Diplomasi Harus Cepat, Responsif, dan Tanggap Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri (Raker Keppri) yang bertemakan “Diplomasi Zaman Now” dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Ruang Nusantara, Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Pejambon, Jakarta pada tanggal 12 Februari 2018. Dalam sambutan pembukaannya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa diplomasi perdamaian yang dilakukan Indonesia mendapatkan apresiasi dari para pemimpin dunia, antara lain dari Presiden Palestina, Presiden Iran, dan Presiden Afghanistan. Indonesia juga senantiasa membantu upaya perdamaian dan pembangunan bagi negara-negara yang membutuhkan bantuan seperti Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Bangladesh, dalam rangka menunaikan amanah konstitusi. Saya minta Menlu dan seluruh Kepala Perwakilan melanjutkan kontribusi Indonesia untuk perdamaian dan kemanusiaan,” kata Presiden Jokowi. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar yang moderat dan majemuk, sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan global. Lebih lanjut Presiden Jokowi memberikan arahan mengenai pentingnya para diplomat menghadapi tantangan- tantangan diplomasi masa kini yang meliputi konflik dan perang, krisis kemanusiaan, terorisme, kejahatan lintas batas termasuk perdagangan orang, dan narkoba. Tantangan ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia, namun juga seluruh dunia. Presiden Jokowi juga menggarisbawahi mengenai persaingan ekonomi yang semakin tajam. Hal ini menyebabkan semua negara ingin menjadi pemenang. “Masyarakat Indonesia mengharapkan para diplomatnya dapat menjadi diplomat yang mampu memperjuangkan kepentingan Indonesia, oleh karena itu pendekatan baru diplomasi kita harus terus disesuaikan sesuai tantangan zaman yang ada. Diplomasi yang cepat, responsif, dan tanggap,” jelas Presiden Jokowi. Presiden mengingatkan bahwa sebagai anggota G20 sudah saatnya bagi Indonesia untuk tidak lagi menerima bantuan, namun memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan Indonesia, seperti negara- negara di Pasifik. Diplomasi ekonomi juga menjadi sorotan Presiden Jokowi dimana kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Terkait hal tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus lebih serius menggarap pasar-pasar non- tradisional seperti negara- negara Asia Selatan dan Afrika. Berikutnya Presiden menyoroti upaya perlindungan WNI di luar negeri. Presiden meminta Perwakilan RI untuk mempersingkat birokrasi pemberian pelayanan kepada WNI yang berada di luar negeri. “Saya mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan dalam menciptakan standardisasi dalam sistem pelindungan WNI kita di luar negeri, seperti penguatan instrumen hukum, kapasitas SDM, penyadaran publik, dan aplikasi sistem,” ujar Presiden Jokowi. Usai memberikan arahan kepada para Kepala Perwakilan RI, Presiden Jokowi meninjau Ruang Pelayanan Terpadu Kementerian Luar Negeri yang menyediakan pelayanan kekonsuleran, fasilitas diplomatik, serta informasi. Dalam kesempatan ini Presiden mendapatkan presentasi singkat mengenai aplikasi SafeTravel, yang diagendakan diluncurkan pada akhir bulan Februari 2018. Selanjutnya Presiden menyempatkan diri melakukan audiensi singkat dengan para diplomat muda di Kantin Diplomasi sebelum mengakhiri kunjungannya di Kementerian Luar Negeri RI. Raker Keppri tahun ini dihadiri oleh 134 Kepala Perwakilan RI yang terdiri dari para Duta Besar, Konsul Jenderal, dan Konsul. Dalam raker yang berlangsung hingga tanggal 15 Februari 2018 ini, para Kepala Perwakilan membahas berbagai hal prioritas yang meliputi diplomasi ekonomi, pelindungan WNI, isu perbatasan, diplomasi kelapa sawit, dan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. FOKUS

11. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018 11 Presiden Jokowi: Diplomasi Perdamaian RI Diapresiasi Para Pemimpin Dunia Jakarta: Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri (Raker Keppri), di Jakarta, hari ini (12/5). Tema yang diambil dalam Raker Keppri tahun ini adalah “Diplomasi Zaman Now”. Menurut Presiden Jokowi, diplomasi perdamaian yang dilakukan Indonesia mendapatkan apresiasi dari para pemimpin dunia, antara lain dari Presiden Palestina, Presiden Iran, dan Presiden Afghanistan. Indonesia juga terus membantu upaya perdamaian dan pembangunan bagi negara-negara yang membutuhkan bantuan seperti Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Bangladesh, demi menunaikan amanah konstitusi yang diemban. “Saya minta Menlu dan seluruh kepala perwakilan melanjutkan kontribusi Indonesia untuk perdamaian dan kemanusiaan,” kata Presiden Jokowi. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar yang moderat dan majemuk, sekaligus negara terbesar ketiga di dunia, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan global. Di hadapan para kepala perwakilan RI, Presiden Jokowi memberikan arahan mengenai pentingnya para diplomat menghadapi tantangan- tantangan diplomasi masa kini. Tantangan-tantangan tersebut meliputi konflik dan perang, krisis kemanusiaan, terorisme, kejahatan lintas batas termasuk perdagangan orang, dan narkoba. Tantangan ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia, namun juga seluruh dunia. Selain itu, Presiden juga menggarisbawahi mengenai persaingan ekonomi yang semakin tajam. Hal ini menyebabkan semua negara ingin menjadi pemenang. “Masyarakat Indonesia mengharapkan para diplomatnya dapat menjadi diplomat yang mampu memperjuangkan kepentingan Indonesia, oleh karena itu pendekatan baru diplomasi kita harus terus disesuaikan sesuai tantangan zaman yang ada. Diplomasi yang cepat, responsif, dan tanggap,” ujar Presiden Jokowi. Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia sebagai anggota G20 sudah saatnya tidak lagi menerima bantuan, namun memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan Indonesia, seperti negara- negara di Pasifik. Selain diplomasi perdamaian, diplomasi ekonomi juga menjadi sorotan bagi Presiden Jokowi. Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Terkait hal tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia harus lebih serius menggarap pasar-pasar non-tradisional seperti negara- negara Asia Selatan dan Afrika. “Pakistan misalnya, jumlah penduduknya banyak, potensinya besar sekali, jangan dipandang sebelah mata potensi ini,” Presiden menegaskan. Terobosan Pelindungan WNI Hal terakhir yang disoroti oleh Presiden Jokowi adalah pelindungan WNI di luar negeri. Presiden meminta perwakilan RI mempersingkat birokrasi terkait untuk memberikan pelayanan kepada WNI yang berada di luar negeri. “Saya mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan dalam menciptakan standardisasi dalam sistem pelindungan WNI kita di luar negeri, seperti penguatan instrumen hukum, kapasitas SDM, penyadaran publik, dan aplikasi sistem,” ujar Presiden Jokowi. Setelah memberikan arahan kepada para kepala perwakilan RI, Presiden Jokowi meninjau Ruang Pelayanan Terpadu Kementerian Luar Negeri. Ruangan ini menyediakan pelayanan kekonsuleran, fasilitas diplomatik, serta informasi. Presiden juga mendapatkan presentasi singkat tentang aplikasi SafeTravel, yang rencananya akan diluncurkan akhir bulan ini. Sebelum mengakhiri kunjungannya di Kemlu, Presiden menyempatkan diri untuk beraudiensi singkat dengan para diplomat muda di Kantin Diplomasi. Raker Keppri dihadiri oleh 134 kepala perwakilan RI yang terdiri dari duta besar, konsul jenderal, dan konsul. Selama raker yang akan berlangsung hingga Kamis (15/2), para kepala perwakilan akan membahas berbagai hal prioritas yang meliputi diplomasi ekonomi, pelindungan WNI, isu perbatasan, diplomasi kelapa sawit, dan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. (Infomed/Kemlu) FOKUS

12. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 201812 perjanjian perdagangan bebas. “Indonesia menargetkan untuk menjadi trade hub untuk kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020. Kita semua harus bekerja keras untuk merealisasikan target ini,” kata Menperdag. Tidak hanya menyoal perdagangan, isu investasi pun menjadi sorotan dalam Raker Keppri. Kepala BKPM Thomas Lembong menjelaskan bahwa dalam daftar kemudahan berinvestasi yang dirilis oleh Bank Dunia tahun 2018, Indonesia berada di ranking 72, jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang berada di posisi 2, Malaysia di posisi 24, Thailand di posisi 26, dan bahkan masih tertinggal dari Viet Nam yang berada di posisi 68. “Sebenarnya kita sudah mengalami kemajuan signifikan dalam hal kemudahan mendirikan usaha, di tahun 2017 kita kan berada di posisi 91 dan tahun ini kita ada di posisi 72. Tapi ini belum cukup. Kita harus terus memperbaiki diri,” ujar Kepala BKPM. Untuk tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan target realisasi investasi sebesar Rp 765 triliun, naik dari target tahun sebelumnya sebesar Rp 692,8 triliun. Di sisi lain, Menperin Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk mendukung kinerja ekspor dan investasi Indonesia. Salah satunya adalah pembangunan 16 zona industri di luar pulau Jawa. “Demi pemerataan ekonomi melalui ekspor dan investasi, kami mendorong pembangunan zona-zona industri ke luar pulau Jawa, antara lain, di Kuala Tanjung, Ketapang, Jorong, Morowali, Tanjung Buton, Konawe, dan Bintuni,” kata Menperin. Tidak hanya pembangunan zona industri, Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Menurutnya, sejak disahkannya Peraturan Presiden ini, nilai investasi naik sebesar 22 persen (year on year). Ketiganya sepakat bahwa dukungan Kepala Perwakilan untuk meningkatkan performa ekspor, investasi dan pembangunan industri dalam negeri membutuhkan dukungan dari seluruh Kepala Perwakilan Indonesia di luar negeri. Seluruh Kepala Perwakilan pun sepakat untuk mengakselerasi dan memberikan perhatian khusus pada diplomasi ekonomi pada tahun 2018 ini. Kepala Perwakilan akan Mendorong Peningkatkan Performa Ekspor dan Investasi FOKUS Pada hari kedua (13/2) pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI (Raker Keppri) 2018, Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto; Menteri Perdagangan (Menperdag), Enggartiasto Lukita; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong hadir sebagai pembicara. Raker Keppri kali ini menyoroti total nilai ekspor Indonesia yang meskipun mengalami peningkatan namun masih belum sesuai dengan harapan. Untuk tahun 2017, total nilai ekspor Indonesia berada di angka USD 168,7 miliar, lebih kecil dari Malaysia (USD 211,9 miliar), Thailand ( USD 233,5 miliar), dan bahkan Viet Nam (USD 214 miliar). “Commodity boom yang Indonesia nikmati pada periode sekitar 2010 - 2012 sudah usai. Harga komoditi ekspor berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang selama ini menjadi komoditi unggulan Indonesia turun drastis dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Menperdag ketika menjelaskan alasan di balik menurunnya performa ekspor Indonesia. Alasan lain di balik menurunnya kinerja adalah tertinggalnya Indonesia dalam penyelesaian perjanjian perdagangan bebas dengan para mitra dagang. “Dalam tujuh tahun terakhir, kita baru berhasil menyelesaikan satu perjanjian perdagangan bebas, yaitu dengan Chile. Ini sangat mempengaruhi performa ekspor kita. Saat ini ada 10 negosiasi perjanjian perdagangan bebas yang belum juga selesai,” ujar Menperdag. Dijelaskan oleh Menperdag bahwa strategi yang akan dijalankan guna mendorong performa ekspor Indonesia didasarkan pada dua aspek, yaitu perluasan pasar tujuan ekspor dan percepatan penyelesaian perundingan No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018

13. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018 13 Sebagai bagian dari rangkaian Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI (Raker Keppri) yang diselenggarakan pada tanggal 12-15 Februari 2018, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga mengadakan Diskusi Panel membahas pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 di Ruang Nusantara, Kemenlu RI, Jakarta pada tanggal 14 Februari 2018. Duta Besar Hassan Wirajuda (Menlu RI 2001-2009), Duta Besar Marty Natalegawa (Menlu RI 2009-2014), Duta Besar Dian Triansyah Djani (Watap RI di New York), dan Duta Besar Hasan Kleib (Watap RI di Jenewa) hadir sebagai narasumber. Selain membahas pencalonan dan penggalangan dukungan, diskusi juga membahas isu-isu substansial yang dinilai relevan selama masa keanggotaan nantinya, jika Indonesia terpilih. Diskusi dipandu oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Febrian Ruddyard, Selaku moderator. Febrian menekankan pentingnya sharing of knowledge dan experience dari sejumlah tokoh yang berpengalaman dalam keanggotaan Indonesia sebelumnya. Menurutnya, diskusi ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Indonesia untuk mempersiapkan pencalonannya dengan mengusung tema “A True Partner for World Peace”. Pada diskusi ini, Dubes Hassan Wirajuda menekankan bahwa track- record Indonesia yang dikenal teguh dalam prinsip namun fleksibel dalam pendekatan dapat menjadi modal penting dalam mempersiapkan keanggotaan Indonesia. Dubes Hassan menilai terdapat ruang bagi Indonesia untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sementara itu, Dubes Djani menyampaikan kondisi terkini perkembangan di New York dan menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam pembahasan berbagai isu di PBB. Catatan kontribusi Indonesia bagi Misi Perdamaian PBB dan upaya perwujudan perdamaian secara umum, harus dipandang sebagai sebuah merit yang dapat mendorong pencalonan Indonesia. Sedangkan Dubes Hasan Kleib berbagi pengalamannya sebagai Dewatap di New York pada 2007-2008. Dubes Kleib mengingatkan agar Indonesia juga harus menaruh perhatian pada aspek teknis sebagai penunjang aspek substansi dalam keanggotaannya. Sementara itu, Dubes Marty Natalegawa, yang pernah menjabat sebagai Watapri di New York saat Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB 2007-2008, mengingatkan agar Indonesia dapat terus secara konsisten menaruh perhatian pada isu-isu di kawasan Asia Tenggara untuk diperjuangkan di PBB. Menurutnya, keanggotaan Indonesia harus mampu menghasilkan regional footprint yang bermanfaat bagi negara- negara di kasawan. Kepala Perwakilan RI juga menyampaikan komitmen untuk terus mendorong pencalonan Indonesia. Perwakilan RI di seluruh dunia mempunyai peran yang penting terutama dalam diseminasi komitmen dan prioritas Indonesia untuk pencalonannya. Sebagaimana diketahui, Indonesia tengah mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Indonesia bersaing untuk memperoleh satu kursi dari Grup Asia Pasifik pada pemilihan tanggal 8 Juni 2018 di Markas PBB, New York. Pencalonan Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020 FOKUSNo. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018

14. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 201814 Pada hari ketiga (14/2) Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri (Raker Keppri) 2018 telah diselenggarakan briefing mengenai isu-isu perbatasan kepada para Kepala Perwakilan RI. Acara briefing ini menghadirkan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Dr. iur. Damos Agusman, bersama dengan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Penerapan Batas Maritim RI-Malaysia, Dubes Eddy Pratomo, dan didampingi oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Bebeb AKN Djundjunan. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan 11 Duta Besar, 7 Konsul Jenderal dan 4 Konsul Republik Indonesia untuk negara-negara yang berbatasan dengan RI serta para pejabat eselon II terkait. Briefing ini dilaksanakan dalam rangka menginformasikan isu-isu terkini batas wilayah RI dengan negara-negara tetangga. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dimana 70% wilayahnya berupa lautan, serta letak geografis yang sangat strategis diantara dua samudera dan dua benua, Indonesia memiliki kepentingan yang besar atas penegasan wilayah perbatasan darat, laut dan udara. Oleh karena itu penyelarasan kebijakan antara Kementerian Luar Negeri, Kantor Utusan Khusus Presiden dan Perwakilan RI dipandang penting dan strategis untuk menangani diplomasi kedaulatan. Raker Kepala Perwakilan RI : bahas Isu-Isu Perbatasan Dok.pbs.twmig FOKUS Diskusi Panel Perjanjian Kerja Sama Perdagangan untuk Pasar-pasar Non-Tradisional Pada hari ketiga pelaksanaan Raker Keppri (14/2), Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI) Kementerian Luar Negeri RI telah menyelenggarakan diskusi panel mengenai kemungkinan pembuatan Perjanjian Kerja Sama Perdagangan untuk Pasar- pasar Non-Tradisional. Diskusi panel ini dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya perjanjian perdagangan internasional, khususnya Preferential Trade Agreement/PTA, untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Di sesi pembukaan, Direktur Jenderal HPI, Dr. iur. Damos Agusman, menyampaikan paparan mengenai aspek hukum perjanjian kerjasama perdagangan. Diskusi juga menghadirkan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Iman Pambagyo, yang menguraikan mengenai substansi dari perjanjian perdagangan internasional. Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Amrih Jinangkung, turut mendampingi Dirjen HPI. Sementara itu Staf Ahli Menlu Bidang Hubungan Antar Lembaga, Salman Alfarisi, bertindak selaku Moderator. Diskusi panel ini dihadiri oleh 23 Kepala Perwakilan dari negara-negara pasar non-tradisional. Pada sesi diskusi, para Dubes antusias mengajukan pertanyaan- pertanyaan seputar pembuatan PTA dan kemungkinan mendorong negara mitra untuk berunding dengan Pemerintah RI. Perumusan perjanjian perdagangan internasional antara RI dengan negara mitra, termasuk negara pasar non tradisional, telah diamanatkan Presiden Joko Widodo dan disesuaikan dengan program prioritas nasional.[] Perumusan perjanjian perdagangan internasional antara RI dengan negara mitra, termasuk negara pasar non tradisional, telah diamanatkan Presiden Joko Widodo dan disesuaikan dengan program prioritas nasional. “ “

15. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018 15 Diplomasi kelapa sawit adalah salah satu hal prioritas yang dibahas oleh para Kepala Perwakilan RI dalam Raker Keppri tahun 2018. Terkait hal ini dalam salah satu sesi di hari ketiga raker (14/2), Direktur Eksekutif Council for Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa kelapa sawit merupakan kepentingan nasional dan sudah menjadi bagian dari kebijakan strategis luar negeri Indonesia. “Indonesia perlu mendiversifikasi negara tujuan ekspor kelapa sawit agar tetap memiliki alternatif pasar walaupun terdapat rencana Uni Eropa untuk phasing out biofuel berbasis kelapa sawit pada tahun 2021,” papar Mahendra. Kelapa sawit merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Nilai ekspor produk kelapa sawit jauh melampaui ekspor lima komoditas perkebunan utama Indonesia lainnya seperti karet, kakao, kopi, tebu, dan teh bahkan melampaui ekspor migas Indonesia yang mencapai USD 15 milyar di tahun 2017. Data yang dirilis oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), nilai ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2017 mencapai USD 22,97 miliar, atau meningkat 26% dari tahun 2016. Nilai ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar USD 18,1 milyar atau sebesar 12,3% dari total ekspor Indonesia pada tahun 2016. Tujuan ekspor utama kelapa sawit Indonesia saat ini adalah India (34%), Uni Eropa (18%), Tiongkok (14%), Pakistan (10%), dan Bangladesh (6%). Kelapa sawit juga memiliki Raker Kepala Perwakilan Prioritaskan Diplomasi Kelapa Sawit nilai strategis terhadap upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Dono Boestami, menyampaikan bahwa pertumbuhan sektor kelapa sawit diperkirakan mampu mengurangi angka kemiskinan lebih dari 10 juta orang, dan minimal 1,3 juta orang di pedesaan mampu keluar dari garis kemiskinan. Sementara itu Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Musdhalifah Machmud, memaparkan bahwa 41% perkebunan kelapa sawit dikelola oleh petani kecil. Perkebunan kelapa sawit berkontribusi terhadap 5,5 juta lapangan pekerjaan serta mendukung kehidupan 12 juta orang. Dalam hal ini kelapa sawit berkontribusi terhadap upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals), khususnya terkait tujuan pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan energi terbarukan, dan penyediaan pangan. Addressing inequality dan penguatan ekonomi lokal merupakan game changer dalam melihat kelapa sawit. Kelapa sawit tidak hanya dilihat sebagai kepentingan industri besar, tetapi kelapa sawit merupakan kepentingan jutaan petani kecil dan konsisten dengan agenda global SDGs. Karena itulah, tahun lalu Presiden RI memberikan perhatian khusus dan menempatkan kelapa sawit sebagai sektor strategis, antara lain melalui replanting dan pemberian sertifikat lahan kepada petani kecil. Namun disadari bahwa ekspor komoditas kelapa sawit terus menghadapi banyak tantangan dan hambatan akses pasar, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, terkait lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, dan lainnya. “Pengusaha mengharapkan dukungan Perwakilan RI untuk menyuarakan paradigma baru kelapa sawit sebagai komoditas penting bagi kesejahteraan petani kecil dan pencapaian SDGs, khususnya kepada negara-negara konsumen yang memiliki perspektif negatif terhadap kelapa sawit,” ujar Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang. Ketiga panelis juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang ada baik dalam dan luar negeri dalam memperjuangkan kelapa sawit. SOROT

16. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 201816 Pameran Capaian Kinerja Kemlu Menlu Retno L.P. Marsudi dan Wamenlu A.M. Fachir secara resmi membuka Pameran Capaian Kinerja Kemlu 2018 pada 8 Januari 2018 di halaman lobi, Gedung Utama Kemlu RI. Pada kesempatan tersebut, Menlu dan Wamenlu juga meresmikan lobi utama Kemlu yang telah berganti wajah. Pameran Capaian Kinerja Kemlu ini diselenggarakan selama lima hari, yaitu pada tanggal 8-12 Januari 2018, dan terbuka untuk masyarakat umum pada tanggal 10- 12 Januari 2018. Seremoni pembukaan hari pertama pameran ini dimeriahkan oleh berbagai atraksi, infografis, video, dan photo booth dari berbagai Satuan Kerja (Satker) Kemlu RI. “Pameran ini merupakan outlet untuk memberikan informasi capaian kita kepada khalayak. Agar publik dapat mengetahui karya- karya terbaik diplomasi RI dan sekaligus sebagai bagian dari akuntabilitas Kemlu RI kepada masyarakat Indonesia” ujar Menlu Retno dalam pidato sambutannya. “Dengan mengunjungi anjungan pameran, masyarakat diharapkan dapat mengetahui sejauhmana kita sudah bergerak, apa yang sudah kita capai selama tiga tahun. Dan dua tahun ke depan, kita akan mengintensifkan bekerja keras dan lebih keras lagi untuk mendukung misi politik luar negeri Indonesia,” tukas Menlu Retno. Menlu juga meminta agar seluruh mesin diplomasi dapat memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan kontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia. Terdapat 10 (sepuluh) Satker di Kemlu, yang seluruhnya terlibat dalam pameran ini, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Ditjen Aspasaf), Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa (Ditjen Amerop), Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN (Ditjen KSA), Direktorat Jenderal Multilateral, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Ditjen IDP), Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI), Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (Ditjen Protkons), Inspektorat Jenderal, serta Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK). Dalam seremoni pembukaan ini, turut hadir sejumlah prajurit Peace Keeping Operations (PKO), yang menyuguhkan tepuk yell- yell semangat ala Kontingen Perdamaian Garuda. Keberadaan prajurit pasukan PKO ini adalah dalam rangka mengusung tema diplomasi Indonesia untuk perdamaian dan kemanusiaan serta sebagai bagian dari kampanye pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019- 2020. Peresmian Lobi Utama Gedung Kementerian Luar Negeri merupakan bagian dari berbagai perjuangan yang terus dilakukan Kemlu. Sedangkan renovasi terakhir lobi Utama Gedung Kemlu dilakukan pada 25 tahun yang lalu, yaitu pada 19 Agustus 1992. Pembukaan hari pertama pameran ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) RI tahun 2018 yang puncaknya diselenggarakan pada 9 Januari 2018 dan dihadiri oleh para tamu asing, Duta Besar/Perwakilan Asing di Jakarta, pejabat Kementerian/ Lembaga, stakeholders terkait, dan utamanya adalah para insan media/pers nasional dan asing. Berbagai informasi mengenai capaian kinerja dipaparkan di anjungan, dari konten cetak hingga digital. Para pengunjung pun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh informasi dan berinteraksi secara lebih mendalam. Menlu Retno menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kontribusi dan semangat kesatuan karyawan terhadap Kementerian yang dipimpinnya. “Kegiatan- kegiatan semacam ini juga tanpa kita sadari meningkatkan sense of ownership dan meningkatkan esprit de corps kita, untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan,” ungkapnya lebih lanjut. Menlu Retno juga memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan lainnya termasuk kepada Pasukan Perdamaian Indonesia. “Peace Keeping Operation Indonesia merupakan aset diplomasi Indonesia. SOROT

17. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018 17SOROT Diplomatic Walk, Menandai Kesiapan Jakarta Sebagai Tuan Rumah Asian Games Menyambut pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) menggelar acara jalan santai bersama para duta besar atau Diplomatic Walk. Acara digelar Minggu (11/2) pagi di ring road Stadion Utama GBK Senayan. Dalam sambutannya Menlu Retno mengajak para peserta Diplomatic Walk untuk ikut mensukseskan Asian Games 2018 yang merupakan Asian Games kedua yang dilaksanakan di Indonesia. Meski pada Ahadpagi di kawasan Senayan di guyur hujan, tak menyurutkan sekitar 70 duta besar dan diplomat Negara sahabat serta 120 corp diplomat Negara sahabat. Menlu berpesan bahwa Indonesia telah siap menggelar Asian Games ke-18 tahun ini dan mengajak para perwakilan negara-negara sahabat untuk menggaungkan kesiapan Indonesia kenegara mereka. “Mari kita nyalakan energy of Asia,” kata Menlu. Kegiatan Asian Games Diplomatic Walk tersebut turut dihadiri juga oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan INASGOC Erick Tohir dan Wamenlu RI A.M.Fachir. Maskot Asian Games 2018 yaitu Bin-Bin, Atung dan Kaka pun ikut meramaikan kegiatan Diplomatic Walk tersebut. Indonesia disetujui menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 oleh dewan eksekutif Dewan Olimpiade Asia pada 19 September 2014 Awalnya Hanoi, Vietnam lah yang terpilih sebagai tuan rumah mengalahkan Surabaya, namun mereka mengundurkan diri karena kendala keuangan. Penyelenggaraan Asian Games ke-18 awalnya akan diadakan pada 2019 kemudian dimajukan menjadi tahun 2018 agar tidak digelar bersamaan dengan pemilihan legislative dan pemilihan presiden Indonesia.

18. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 201818 SOROT Tahun ini menandai lima tahun Kemitraan Strategis Indonesia - Tiongkok. Dalam pertemuan ke-3 Indonesia - China Joint Commission for Bilateral Cooperation yang diadakan di Beijing, tanggal 9 Februari 2018, Menlu RI mendorong implementasi konkret Kemitraan Strategis Komprehensif di berbagai bidang khususnya kerja sama ekonomi, investasi dan perdagangan, serta infrastruktur, termasuk program pembangunan empat kawasan terpadu. Pada bagian lain, Menlu RI juga menambahkan bahwa pertemuan ini penting sebagai upaya untuk mengevaluasi berbagai kemajuan dan hambatan dalam kerja sama kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI mendorong agar Indonesia dan RRT terus meningkatkan upaya bersama untuk memastikan implementasi Plan of Action 2017 - 2021 Kemitraan Strategis Komprehensif RI - RRT. Salah satu isu penting yang diangkat oleh Menlu RI dalam pertemuan ini adalah perlunya upaya bersama untuk memperbaiki neraca perdagangan kedua negara. Menlu RI mendorong agar kedua negara terus memperkuat upaya perdagangan dua arah, termasuk peningkatan ekspor minyak sawit, biodiesel, cokelat, dan kopi ke RRT, serta untuk dibentuknya kembali sebuah Kelompok Kerja Bersama RI- RRT di bidang minyak sawit. Selanjutnya, menindaklanjuti visi Indonesia untuk menjadi e-commerce hub di Asia Tenggara, Menlu RI juga mendorong peningkatan kerja sama di bidang digital economy. Bagi Indonesia, RRT adalah mitra dagang terbesar dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari USD 52,7 miliar (Januari-November 2017). Sementara di bidang investasi, RRT adalah investor asing terbesar ke-3, dengan nilai investasi total USD 3,4 miliar. Tahun lalu, wisatawan asal RRT juga mencapai hampir 2 juta orang, menempati peringkat pertama jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Selain membahas kerja sama ekonomi, kedua Menlu juga membahas berbagai isu regional dan global. Menlu RI menyampaikan bahwa Indonesia dan RRT merupakan dua negara besar di kawasan, baik dari sisi wilayah, penduduk maupun ekonomi. Hubungan RI dan RRT sangatlah penting, bukan saja secara bilateral, namun juga bagi kawasan dan dunia. Karena itu, kedua Menlu sepakat untuk terus mengembangkan berbagai peluang kerja sama yang baru, terlebih mengingat masih adanya isu-isu keamanan yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas kawasan dan dunia. Terkait hal ini, Menlu RI kembali menyampaikan pemikiran mengenai konsep Indo-Pasifik yang bersifat inklusif, terbuka dan transparan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan di lingkar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Lima tahun Kemitraan Strategis Indonesia - Tiongkok Memasuki awal tahun 2018 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengundang para diplomat muda yang tengah berdinas di Jakarta dalam acara bertajuk “The Jakarta Young Diplomat Gathering”, Jumat, 26 Januari 2018. Sekitar 100 undangan yang terdiri dari para diplomat dari 50 perwakilan Negara sahabat dan diplomat muda Indonesia hadir dalam acara tersebut. Acara ini juga dilakukan untuk memperkenalkan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang baru Cecep Herawan. Dalam sambutannya, Cecep menyampaikan apresiasi dan kegembiraannya dapat berkumpul dengan para diplomat muda di Jakarta. ”Kegiatan ini bermanfaat bagi kita untuk bisa saling mengenal dan bekerja sama ke depannya,” ujarnya. Di acara itu, ia juga memanfaatkan untuk menyampaikan sejumlah agenda penting Indonesia tahun 2018 kepada 60 diplomat asing yang datang saat itu. Di antaranya, pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap di Dewan Keamanan PBB, Asian Games, Our Ocean Conference, Indonesia-Africa Forum, dan Bali Demokrasi Forum ke-11 pada akhir tahun ini. Sebagai cerminan “Diplomacy for Peace, Humanity and Prosperity”, acara ini membawa pesan perdamaian melalui display foto-foto partisipasi Pemerintah Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. The Diplomats Band yang personilnya terdiri dari diplomat muda Kemlu turut menghibur dan menyemarakkan acara. Scott Bradford diplomat Australia juga tampil memeriahkan acara dengan menyanyikan lagu “Anak Singkong” dan “Madu dan Racun”. Sedangkan Oxana Paustjan, diplomat Jerman, turut menyumbang lagu “Dancing Queen” yang membuat para diplomat berjoget bersama. Dalcy Kalu dari Solomon Islands berkomentar jika acara tersebut sangat menyenangkan, terlebih karena dirinya mendapat suvenir setelah menang permainan yang dipandu Stiffan Djami, diplomat muda Indonesia. Suasana menjadi semakin akrab ketika semua turun menari “Poco-poco” memenuhi ruang atas Kantin Diplomasi yang baru diresmikan Menlu Retno Marsudi. Kegiatan serupa akan dilakukan secara rutin guna terus menjalin keakraban dan membangun jaringan antar diplomat yang berdinas di Indonesia. (*) Kemlu RI Undang Diplomat Muda Negara Sahabat

19. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018 19 Menlu RI Paparkan Arah Kebijakan dan Polugri RI Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam acara ‘Talkshow Menlu RI bertajuk “Arah Kebijakan dan Polugri RI” yang diselenggarakan di Kantin Diplomasi Kemlu, Jakarta, (22/3/2018) memaparkan mengenai arah kebijakan politik luar negeri RI kepada para warga negara Indonesia (WNI) alumni beasiswa asing. Menlu Retno mengungkapkan secara umum mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia, dan salah satu diantaranya adalah mengenai perlindungan WNI di luar negeri. “Semoga acara ini bisa menjadi wadah komunikasi antara kalian para alumni dengan Perwakilan kita. Semoga dengan forum ini kita bisa bertukar pikiran,” kata Menlu Retno. Dijelaskan oleh Menlu Retno bahwa salah satu pilar politik luar negeri Indonesia adalah perlindungan seluruh WNI di luar negeri. Para alumni ini, lanjut Retno, tentu sudah merasakan bagaimana perlindungan WNI di luar negeri tersebut. Karenanya, Menlu Retno berharap para alumni terus menjalin hubungan dan komunikasi dengan para diplomat RI yang selama ini sudah membantu mereka. “Semoga masukan dari mereka semua bisa kami tampung dan kami terapkan,” tukas Menlu Retno. Sejumlah alumni dari berbagai negara, seperti Australia, Jerman, Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Belanda datang dalam acara ini. Pada kesempatan ini, salah satu perwakilan alumni meminta untuk diadakan pelatihan pengenalan kebijakan politik luar negeri, agar bisa menjadi ‘diplomat’ Indonesia di luar negeri. Menlu Retno menyampaikan rasa bangga atas jiwa nasionalisme yang tinggi yang dimiliki oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri. Menurut Menlu Retno, jiwa nasionalisme tersebut harus terus dipupuk untuk perbaikan bangsa dan negara di masa mendatang. “Saat mereka menjadi mahasiswa di luar negeri, yang kita bangga adalah rasa kebangsaan mereka yang tidak pernah tergerus meskipun mereka berada di luar negeri” kata Menlu Retno. Lebih lanjut Menlu Retno mengutarakan rasa senangnya dapat bertukar pikiran mengenai kebijakan luar negeri RI dengan para pelajar tersebut. Menurutnya adalah sangat penting untuk mengadakan komunikasi dengan cara seperti itu, karena memang tidak boleh ada jarak antara politik luar negeri dengan masyarakat Indonesia. “Saya kira pertemuan komunikasi seperti ini dengan kelompok lain perlu dilakukan, sehingga, sekali lagi, tidak boleh ada jarak antara politik luar negeri yang kita lakukan dengan kepentingan yang ada di masyarakat,” jelas Menlu Retno. [] SOROT Talk Show

20. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 201820 Kemlu RI Mengemas Dialog Lintas Agama Antar Kalangan Generasi Milleneal melalui Outstanding Youth for The World (OYTW) citra Indonesia di luar negeri, meningkatkan people to people contact serta memberikan gambaran pada peserta tentang kemajemukan serta pemahaman tentang proses pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Kegiatan OYTW 2018 diikuti oleh 18 pemuda yang terdiri dari 10 santri dan 8 pemuda dari agama kristen, katolik, Hindu dan Budha yang masing- masing diwakili 2 orang. Adapun komposisi laki-laki sebanyak 10 dan perempuan sebanyak 8 orang. Kegiatan di Sydney Australia terdiri dari kunjungan ke KJRI Sydney, kunjungan ke Parlemen New South Wales, pertemuan dengan Abrahamic Youth Group Association, Morning Walk bersama Presiden RI dan Perdana Menteri Australia Indonesia -Australia Youth Interfaith Dialogue, pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Luar Negeri dan pertemuan dengan mayor of Randwick.[] Tantangan anak muda di era digital saat ini adalah mengimbangi perbincangan di dunia maya menjadi interaksi nyata. Pertemuan anak-anak muda yang berbeda suku, agama, dan latar belakang antara Indonesia dan Australia di Sydney baru-baru ini tentu menjadi sangat penting. Selain mewujudkan interaksi, juga menebarkan manfaat kebinekaan. Delapan belas anak muda berbeda suku, agama, dan latar belakang pendidikan melakukan perjalanan selama empat hari di Sydney, Australia. Mereka berinteraksi dengan lima belas anak muda Muslim Australia. Selama empat hari itu, mereka bertukar cerita, pengalaman, dan saling belajar menyerap manfaat kebinekaan. Para anak muda itu adalah peserta program Indonesia- Australia Youth Interfaith Dialogue yang diadakan Kementerian Luar Negeri RI. Di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN- Australia di Sydney, Sabtu (17/3), mereka berkesempatan berdialog dengan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Tentu saja, topik yang dibahas adalah manfaat kebinekaan bagi kemajuan kehidupan masyarakat di kawasan Asia Pasifik, yang meliputi Indonesia dan Australia. ”Kita memperkenalkan bagaimana menjalankan toleransi beragama di Indonesia kepada masyarakat Australia. Kita tahu, ternyata di Australia, umat Islam yang minoritas juga dihargai dan hubungan antaragama di sini sangat baik,” kata Naiya Afifa (18), santri Pondok Pesantren Al Muayyad, Solo, Jawa Tengah. Naiya bersama teman- temannya berasal dari Lombok (Nusa Tenggara Barat), Manado (Sulawesi Utara), Bali, Jakarta, Jombang (Jawa Timur), Kudus (Jawa Tengah), dan Tasikmalaya (Jawa Barat). Mereka merupakan generasi muda terpilih mewakili Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau, 714 suku bangsa, dan 1.100 bahasa daerah. Begitu besarnya Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia merasakan manfaat kebinekaan dalam hidup yang toleran. Kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan nilai- nilai Pancasila membuat Indonesia menjadi negara yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Outstanding Youth for The World (OYTW) merupakan sebuah program yang digagas oleh Kementerian Luar Negeri RI. Program ini dikemas dalam bentuk dialog lintas agama antar kalangan muda Indonesia dan Asutralia yang diselenggarakan di Sydney Australia pada 12-19 Maret 2018. Kegiatan OYTW 2018 bertujuan untuk mempromosikan generasi muda Indonesia berprestasi agar dapat berperan mendukukung kegiatan promosi dan peningkatan SOROT No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018 Peserta program Indonesia-Australia Youth Interfaith Dialogue yang diadakan Kementerian Luar Negeri RI berkesempatan berdialog dengan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, di Sydney Australia (17/3).

21. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018 21 Pada sesi diskusi, para mahasiswa UIN tampak menunjukkan ketertarikan yang besar khususnya terkait isu-isu seputardiplomasi untuk perdamaian, perlindungan WNI, kemungkinan kerja sama UIN – Kemenlu, kesempatan magang di Kemenlu, karir sebagai diplomat, dan lain sebagainya. Kunjungan Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung dan Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (YARSI) Sebelumnya, pada Kamis, 15 Maret 2018, Direktorat Diplomasi Publik juga telah menerima kunjungan 160 mahasiswa dan 3 dosen pendamping dari Universitas Pasundan serta 61 Mahasiswa dan 1 dosen pendamping dari Universitas YARSI. Maksud dari kunjungan mahasiswa kedua universitas tersebut adalah untuk Pada Jumat, 20 April 2018, Direktorat Diplomasi Publik telah menerima kunjungan 30 orang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami lebih dalam mengenai Kementerian Luar Negeri dan praktik diplomasi RI. Para mahasiswa diterima oleh Kepala Subdit Isu-Isu Aktual dan Strategis, Direktorat Diplomasi Publik yang selanjutnya menyampaikan paparan antara lain mengenai: Gambaran umum mengenai Kementerian Luar Negeri RI dan tugas-tugas diplomat. Dan Pengenalan diplomasi publik Indonesia dan program yang dilaksanakan oleh Direktorat Diplomasi Publik, seperti Bali Democracy Forum (BDF), Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), InterfaithDialogue, Updatesfromthe Region (UFTR), serta Kuliah Umum dan Sosialisasi Diplomasi Publik. memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai diplomasi Indonesia, khususnya diplomasi publik dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Para mahasiswa diterima oleh Kasubdit Isu-isu Aktual dan Strategis yang menyampaikan apresiasi atas kunjungan mahasiswa dan dosen ke Kemenlu. Selanjutnya, disampaikan paparan oleh Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup (PELH) dan Kasubdit Politik dan Keamanan, Direktorat Diplomasi Publik. Direktur PELH dalam paparannya menyampaikan antara lain mengenai peran aktif Indonesia dalam proses implementasi SDGs, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global seperti kemiskinan, lingkungan hidup dan keamanan. KasubditPolitik dan Keamanan Direktorat Diplomasi Publik menyampaikan mengenai antara lain tugas pokok dan fungsi Kementerian Luar Negeri, aset-asetdiplomasi Indonesia seperti demokrasi, Islam moderat, dan ekonomi yang progresif, serta program Direktorat Diplomasi Publik seperti BDF, Penerbitan KMILN, PublicLecture, DiplomaticTour, UFTR dan BSBI. [] Kunjungan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta LENSANo. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018 DokumentasiKunjungan Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung dan Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (YARSI), 15 Maret 2018 Kunjungan Mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN) Ciputat, 20 April 2018.

22. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 201822 Disela-sela penyelenggaraan Sidang C-34 (Peacekeeping Operations) di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan side event berupa diskusi panel dengan tema “Mendorong cara-cara inovatif dalam mengatasi kesenjangan kapabilitas dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP)” pada tanggal 14 Februari 2018. Diskusi panel ini bertujuan untuk mengkaji dan mempromosikan penggunaan inovatif industri strategis dalam mendukung MPP PBB, sekaligus menampilkan keberhasilan Kontingen Indonesia dalam menjalankan tugas yang dimandatkan di MPP PBB dengan menggunakan produk-produk industri strategis nasional. Pada waktu yang bersamaan, kegiatan juga diharapkan dapat mempromosikan produk-produk industri strategis Indonesia kepada negara-negara kontributor MPP PBB. Diskusi panel antara lain menghadirkan Atul Khare, United Nations Under- Secretary-General (USG) for Field Support, Ms. AnneMarie van den Berg (Direktur Divisi Dukungan Logisitik PBB), Kolonel Aldrin Petrus Mongan (Wakil Komandan Pusat Pemeliharaan Perdamaian), Dr. Yayat Ruyat (Kepala Divisi Pengembangan, PT. PINDAD (Persero), dan Mayor Jenderal Hartind Asrin (Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI) selaku pembicara utama. Sedangkan KUAI/ Dewatap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Ina Krisnamurthi, bertindak sebagai moderator. Adapun hal-hal yang dapat digarisbawahi dalam diskusi panel tersebut, antara lain adalah keberhasilan Kontingen Indonesia dalam menjalankan tugas yang dimandatkan pada Peacekeeping PBB dengan menggunakan produk-produk industri strategis nasional. “Ketrampilan dan keahlian para penjaga keamanan dunia maju dan berkembang bersama-sama dengan dukungan dari industri strategis milik bangsa Indonesia sendiri, demi perdamaian dunia,” tegas Mayjen Hartind Asrin. Sementara itu, Atul Kare menyampaikan bahwa guna menghadapi tantangan yang ada dalam MPP PBB saat ini, maka diperlukan suatu inovasi dan penguatan kapasitas untuk dapat menjalankan tugas di lapangan, dan saat ini PBB bersama dengan Negara Kontributor perlu terus meningkatkan kerjasamanya di bawah kerangka bilateral maupun trilateral. Di highlight pula perlunya peningkatan sinergi antara pemangku kepentingan dalam MPP PBB serta penjajakan lebih lanjut potensi kerja sama antara TPCCs, Sekretariat PBB dan swasta untuk mengatasi gaps dan capabilities yang terdapat dalam MPP PBB. Indonesia telah berhasil mengoptimalkan penggunaan produk- produk industri strategis nasional oleh Kontingen Garuda dalam MPP PBB sesuai amanat Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers pada periode 2015-2019. Diskusi panel yang merupakan bagian dari rangkaian kampanye Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020, telah mendapatkan sambutan positif dari negara anggota PBB yang hadir pada pertemuan C-34 ini karena dipandang memiliki nilai inovasi dan terobosan “out of the box”, Hal ini merupakan salah satu bukti nyata kontribusi Indonesia bagi Misi Perdamaian PBB yang efektif dan berkinerja lebih baik. Lebih lanjut, diskusi juga membahas cara-cara konkrit untuk memperkuat kemampuan MPP PBB, termasuk melalui pengadaan alternatif dan pembiayaan peralatan yang inovatif bagi TPCC’s. Diskusi panel ini dihadiri oleh 115 peserta yang terdiri wakil dari negara- negara yang hadir dalam minggu pertama Sidang C-34. Keberhasilan Kontingen Indonesia Dalam Menjalankan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB LENSA

23. No. 112 Tahun XI - 15 Februari - 14 Maret 2018 23 Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian A. Ruddyard bersama Staf Ahli Menlu bidang Hubungan Antarlembaga, Duta Besar Salman Alfarisidan pejabat Kemenlu lainnya dalam acara Dialog Kemanusiaan dengan 15 LSM Kemanusiaan Indonesia di Kantin Diplomasi Kemenlu, Jakarta (9/2). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang kemanusiaan memainkan peranan penting bagi diplomasi kemanusiaan Indonesia. Hal ini ditekankan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian A. Ruddyard dalam dialog kemanusiaan Kementerian Luar Negeri dengan 15 LSM Kemanusiaan Indonesia di Kantin Diplomasi Kemlu, Jakarta. Menurut Febrian, sebagai elemen penting dalam politik luar negeri Indonesia, diplomasi kemanusiaan perlu terus dilaksanakan dengan mengedepankan sejumlah added value. Dalam hal ini, pelaksanaan diplomasi kemanusiaan kiranya juga berkontribusi terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Selain itu, dalam melaksanakan diplomasi kemanusiaan, kiranya penting untuk dibangun kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat terkena dampak. Selanjutnya disampaikan juga pentingnya upaya peningkatan kapasitas LSM Kemanusiaan Indonesia. Dalam hal ini dapat dijajaki kemungkinan pelibatan penggiat kemanusiaan dalam capacity building bagi Civilian Peacekeepers di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Sentul, Jawa Barat. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Cecep Herawan menyampaikan apresiasi atas dukungan LSM Kemanusiaan di Indonesia bagi pemajuan diplomasi kemanusiaan Indonesia. Juga dijelaskan perkembangan rencana pembentukan single agency bagibantuan Indonesia ke luar negeri. Cecep mengharapkan agar pembentukan single agency tersebut dapat menguatkan, antara lain, modalitas diplomasi kemanusiaan Indonesia. Staf Ahli Menlu bidang Hubungan Antarlembaga, Duta Besar Salman Alfarisi menyampaikan bahwa LSM Kemanusiaan Indonesia memiliki keunggulan tersendiri. Hal ini dapat menguatkan pelaksanaan diplomasi kemanusiaan Indonesia yang berkesinambungan dan bersifat memberdayakan masyarakat terkenda dampak. Dalam dialog, para perwakilan LSM menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah atas inisiatifnya untuk terus merangkul dan membangun sinergi dengan aktor non-pemerintah. Para perwakilan LSM Kemanusiaan juga menyampaikan sejumlah masukan dan harapan terhadap rencana pembentukan single agency. Beberapa masukan tersebut diantaranya adalah: (1) LSM Kemanusiaan Indonesia kiranya dapat dilibatkan dalam pembahasan modalitas single agency; (2) Single agency dapat merefleksikan dengan baik sinergi antara Pemerintah dengan penggiat kemanusiaan; serta (3) Pentingnya penciptaan enabling environment bagi peningkatan kapasitas LSM Kemanusiaan. Beberapa hal yang disepakati dalam pertemuan antara lain adalah: (1) Pentin- gnya kesinambungan dialog dan sinergi antara Pemerintah dan LSM Kemanu- siaan di Indonesia; (2) Perlunya menjajaki pelaksanaan sharing of best practices; serta (3) Pentingnya menyusun suatu stan- darisasi dan code of conduct sebagai rujukan bagi terselenggaranya diplomasi kemanusiaan. (Sumber: Kemenlu RI). Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Kedepankan Sinergi Seluruh Elemen Pemerintah dan Masyarakat LENSA

24. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Diplomasitabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemluwww. Kemlu.go.id tabloid Jakarta: Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi secara resmi telah membuka Jakarta International Conversation on Human Rights, di Kementerian Luar Negeri (5/2). Pertemuan dihadiri oleh Mr. Zeid Ra’ad Al Husein, Komisioner Tinggi HAM PBB (KTHAM), narasumber Dr. N. Hassan Wirajuda dan lebih dari 200 peserta dari kawasan Asia Pasifik. Peserta, antara lain terdiri dari LSM, Organisasi Internasional, Kementerian/ Lembaga terkait, dan wakil dari seluruh Perwakilan asing di Jakarta. “Kerja sama dan perhatian terhadap isu HAM penting bagi kita bersama, hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan HAM”, ucap Menlu Retno pada pembukaan pertemuan. Pertemuan ini dilaksanakan mengambil momentum peringatan 70 tahun implementasi Deklarasi Umum HAM dan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Wina, serta diharapkan dapat menjadi forum diskusi, tukar pikiran dan berbagi pengalaman, terutama dalam mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat kawasan serta mendorong penguatan HAM di tingkat nasional. Secara khusus, Menlu Retno menyampaikan bahwa di tingkat nasional, Indonesia terus mendorong penguatan kerangka peraturan perundang- undangan serta berbagai institusi dalam bidang HAM, memprioritaskan agenda HAM di pemerintah pusat dan daerah, memperkuat institusi-institusi HAM skala nasional, melakukan kampanye HAM dan peningkatan pendidikan HAM. Dalam tingkatan kawasan, Indonesia terus berupaya memperkuat performa kinerja the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), yang merupakan suatu mekanisme di bawah ASEAN untuk pemajuan HAM di kawasan. Demikian juga, dalam inisiatif agenda Demokrasi dan HAM, Indonesia secara berkesinambungan menjadi tuan rumah event tahunan the Bali Democracy Forum, untuk bertukar ide/pengalaman dan berbagi best practices. “Indonesia meyakini bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus universal dan progresif karena setiap negara menghadapi tantangan tersendiri dan memilki fasenya masing-masing”, lanjut Menlu Retno dalam sambutannya. Dalam hal ini, Menlu Retno Marsudi memberikan penekanan pada tiga poin utama, yaitu : pentingnya perlindungan dan promosi HAM di tingkat nasional, memperkuat mekanisme HAM, dan kerja sama inter-regional. Sebelum membuka Jakarta International Conversation on Human Rights, Menlu Retno telah bertemu secara khusus dengan Mr. Zeid Ra’ad Al Husein. Pertemuan membahas sejumlah upaya pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat kawasan dan global, termasuk di Rakhine State. Menlu RI juga berbagi pengalaman sehubungan kontribusi Indonesia dalam berbagai krisis kemanusiaan di Rakhine State, Afghanistan, serta Mindanao. Selama di Indonesia, Mr. Zeid Ra’ad Al Husein juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden RI dan beberapa Menteri di Kabinet Kerja. (Sumber: Kementerian Luar Negeri) Menlu RI Tegaskan Penguatan Kerja Sama dan Proses HAM di Tingkat Nasional dan Kawasan No. 112 tahun xI Tgl. 15 FEBRUARI - 14 maret 2018

Diplomasi Februari 2018

Esté a ler uma amostra.

Confira estes a seguir

Diplomasi Februari 2018

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Diplomasi Februari 2018 (16)

Mais de Tabloid Diplomasi (14)

Mais recentes (20)