1.
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
DIREKTORAT JENDERAL
BINA KEUANGAN DAERAH
#AdaptiveResponsiveDynamicInnovativeandAccountable
#KEUDAgoesDigital
#SIPD-SinglePlatform
#DigitalTransformation
#InnovationPublicServices
Email:djkd@kemendagri.go.id http://keuda.kemendagri.go.id Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri KeudaGoDigital

2.
§ SIPD adalah Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah
§ Sistem ini terdiri dari Informasi
Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan
Daerah dan Informasi Pemerintah Daerah
Lainnya
§ SIPD berfungsi untuk memfasilitasi seluruh
proses perencanaan, transaksi keuangan
hingga pelaporan seluruh Pemerintah Daerah
di Indonesia
Definisi SIPD

3.
Mudah Cepat Akurat Gratis
Seluruh data tercatat
secara lengkap dan
terkini serta
diinformasikan kepada
Perangkat Daerah
secara transparan
Waktu yang dibutuhkan
untuk dapat mengakses
data yang relatif cepat
dan memangkas proses
penyediaan data statistic
dalam pengambilan
kebijakan
Seluruh biaya
penyediaan data,
pengembangan
aplikasi, pelatihan, dan
operasional seperti
server dan tempat
penyimpanan data
dibebankan kepada
Pusdatin
Memberikan
kemudahan dalam
melakukan proses
Penganggaran,
Penatausahaan dan
Akuntansi serta
Pelaporan

4.
(SIPD)
• Menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan
Daerah seluruh Indonesia;
• Menyeragamkan proses perencanaan, keuangan dan
pelaporan seluruh Indonesia;
• Meminimalisir anggaran Pemerintah Daerah untuk
mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
di bidang Perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah,
kedepan hanya ada satu sistem yaitu SIPD;
• Melakukan percepatan elektronifikasi transaksi
Pemerintah Daerah untuk seluruh Indonesia melalui BPD
dan Bank Negara seluruh Indonesia
TUJUAN PENGEMBANGAN SIPD

5.
Dampak dari Penggunaan Aplikasi SIPD
● Tereliminasi Duplikasi Anggaran
● Tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan
● Nilai anggaran kegiatan lebih terukur
● Berkurangnya komponen belanja pendukung kegiatan
● Digunakannya standarisasi kegiatan dan harga
● Lebih mudah mengendalikan dan melakukan analisa
● Money Follow Program

6.
ISU STRATEGIS PERSIAPAN PELAKSANAAN APBD TA 2021
1. Menetapkan pejabat pengelolaan keuangan daerah pada SKPD dan SKPD yang melaksanakan unsur
penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah selaku SKPKD sebelum
dimulainya TA 2021.
2. Bagi daerah yang telah menetapkan APBD TA 2021 agar segera melakukan pengesahan DPA-SKPD sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 133 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada saat bulan Januari Tahun
2021.
3. Berdasarkan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPKD menyiapkan Anggaran Kas
Pemerintah Daerah dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pembayaran, dengan
memprioritaskan pembayaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib sebagaimana
ketentuan Pasal 141 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
4. Menetapkan Uang Persediaan (UP) yang besarannya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana
ketentuan Pasal 143 ayat (3) PP 12 Tahun 2019.

7.
LANJUTAN…
5. Dalam hal daerah belum menetapkan APBD TA 2021, melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. menetapkan peraturan Kepala Daerah (perkada) mengenai pengeluaran kas mendahului penetapan APBD
TA 2021;
b. berdasarkan perkada sebagaimana dimaksud huruf a, menetapkan pejabat pengelolaan keuangan daerah
pada SKPD dan SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang
pengelolaan keuangan daerah selaku SKPKD sebelum dimulainya TA 2021;
c. perkada sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai dasar pengeluaran kas setiap bulannya paling tinggi
seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya;
d. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak.
6. Memerintahkan kepala SKPD untuk segera menyiapkan daftar nominatif pembayaran gaji dan tunjangan dalam
rangka percepatan mengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan bulan Januari 2021 dalam aplikasi SIPD.

8.
Terima Kasih
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Email:djkd@kemendagri.go.id http://keuda.kemendagri.go.id Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri KeudaGoDigital