1. Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk
Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan
kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang
dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya.
Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan
Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
Pemotong Pajak
1. badan pemerintah;
2. subjek pajak badan dalam negeri;
3. penyelenggara kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap;
5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :
a akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat
. Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan
pekerjaan bebas; atau
b orang pribadi yagn menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas
. pembayaran beruapa sewa.
Tarif Dan Objek Pajak
1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
a dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf quot;gquot; Undang-undang PPh;
.
b bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf quot;fquot;;
.
c. royalti;
d hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat
. (1) huruf quot;equot; Undang-undang PPh.
Hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 21 adalah hadiah dan
penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan,
misalkan kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya.
Adapun hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 23 adalah hadiah
dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.
Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan
2. oleh koperasi.
Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas :
3.
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan
a
penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang
.
2. dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
1996;
imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa
b
konsultan pajak, dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf
.
quot;cquot; Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri
atau Bentuk Usaha Tetap selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Atas Jasa
Teknik, Jasa Manajemen, Dan Jasa Lain
No. Perkiraan Jenis Jasa
Penghasilan Neto
1. 50% dari jumlah bruto Jasa profesi, termasuk jasa konsultan hukum dan jasa
tidak termasuk PPN konsultasi pajak
3. a Jasa teknik dan jasa manajemen
2. 40% dari jumlah bruto
.
tidak termasuk PPN
b. Jasa perancang/desain :
Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan;
Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan;
Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan;
Jasa perancang iklan/logo;
Jasa perancang alat kemasan.
Jasa instalasi/pemasangan :
c.
Jasa instalasi/pemasangan mesin dan jasa
instalasi/pemasangan peralatan;
Jasa instalasi/pemasangan listrik/telepon/air/gas/TV
kabel.
Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan :
d.
Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin dan jasa
perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan;
Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat
transportasi/kendaraan;
Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan.
e. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, tidak termasuk sewa
gudang yang telah dikenakan PPh Final berdasarkan PP
Nomor 29 Tahun 1996.
f. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga.
g. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk
jasa internet.
h. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.
i. Jasa akuntansi dan pembukuan.
j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah.
k. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing.
l. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan
minyak gas dan bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh
Bentuk Usaha Tetap.
m. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.
n. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang
penambangan selain migas.
o. Jasa perantara.
p. Jasa penilai.
q. Jasa aktuaris.
r. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan/atau mixing film.
s. Jasa maklon.
t. Jasa rekruitmen/penyediaan tenaga kerja.
u. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk
perawatan/pemeliharaan dan perbaikan.
a Jasa perencanaan konstruksi.
3. 26,67% dari jumlah
.
bruto tidak termasuk
PPN b. Jasa pengawasan konstruksi
4. 4. 13,33% dari jumlah Jasa pelaksanaan konstruksi
bruto tidak termasuk
PPN
a Jasa pembasmian hama
5. 10% dari jumlah bruto
.
tidak termasuk PPN
b. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Perkiraan Penghasilan Neto Atas Penghasilan Sewa (Kecuali
Persewaan Tanah/Bangunan) Dan Penggunaan Harta
No. Perkiraan Penghasilan Jenis Jasa
Neto
1. 20% dari jumlah bruto tidak Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan
termasuk PPN pengunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.
2. 40% dari jumlah bruto tidak Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
termasuk PPN penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan persewaan tanah dan atau
bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan
yang bersifat final.
Daftar Obyek Pemotongan PPh Pasal 23
Obyek Pemotongan; Tarif x Tarif Ps 23 Penghasilan Sifat
Jumlah Netto
Bruto ( % x Jumlah
Bruto)
Dividen 15 % 15 % Tidak final
bunga, termasuk premium, diskonto, dan 15 % 15 % Tidak final
imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang
Royalti 15 % 15 % Tidak final
Hadiah dan penghargaan 15 % 15 % Tidak final
Sewa kendaraan angkutan darat 3% 15 % 20 % Tidak final
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan 6% 15 % 40 % Tidak final
dengan penggunaan harta (kecuali yg telah
diatur PP29/1996 yaitu sewa tanah dan
bangunan serta sewa kendaraan angkutan
darat)
a. Jasa Profesi, 7,5 % 15 % 50 % Tidak final
b. Jasa Konsultan, kecuali konsultan
konstruksi
c. Jasa Akuntansi dan Pembukuan
d. Jasa Penilai
5. e. Jasa Aktuaris
a. Jasa tehnik dan jasa manajemen 6% 15 % 40 % Tidak
final
b. Jasa perancang/desain: 6% 15 % 40 % Tidak final
Jasa perancangan interior dan jasa
-
perancang pertamanan;
Jasa perancangan mesin dan jasa
-
perancang peralatan;
Jasa perancang alat2 transportasi/
-
kendaraan
Jasa perancang iklan/logo;
-
Jasa perancang alat kemasan
-
c. Jasa instalasi/pemasangan: 6% 15 % 40 % Tidak final
- Jasa instalasi/pemasangan mesin,
listrik/telepon/air/gas/AC/TV Kabel, kecuali
dilakukan WP yg ruang lingkup
pekerjaannya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin/sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;
- Jasa instalasi/pemasangan peralatan
d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan: 6% 15 % 40 % Tidak final
- Jasa
perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin
listrik/telepon/air/gas/AC/TV Kabel;
- Jasa
perawatan/pemeliharaan/perbaikan
peralatan;
- Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan
alat-alat transportasi/kendaraan;
- Jasa
perawatan/pemeliharaan/perbaikan
bangunan, kecuali dilakukan WP yg ruang
lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi
dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;
e. Jasa pengeboran (jasa drilling) dibidang 6% 15 % 40 % Tidak final
penambangan minyak dan gas bumi (migas),
kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha
tetap;
f. Jasa penunjang dibidang penambangan 6% 15 % 40 % Tidak final
migas.
g. Jasa penambangan dan jasa penunjang 6% 15 % 40 % Tidak final
dibidang penambangan selain migas;
h. Jasa penunjang dibidang penerbangan 6% 15 % 40 % Tidak final
dan bandar udara;
i. Jasa penebangan hutan, termasuk land 6% 15 % 40 % Tidak final
clearing;
j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah 6% 15 % 40 % Tidak final
k. Jasa maklon 6% 15 % 40 % Tidak final
l. Jasa rekruitmen/penyedia tenaga kerja 6% 15 % 40 % Tidak final
m. Jasa perantara 6% 15 % 40 % Tidak final
n. Jasa dibidang perdagangan surat-surat 6% 15 % 40 % Tidak final
berharga. , kecuali yang dilakukan
BEJ,BES,KSEI dan KPEI
o. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, 6% 15 % 40 % Tidak final
kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak
termasuk sewa gudang yang telah dikenakan
6. PPh final berdasarkan PP No.29 Tahun 1996
p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk 6% 15 % 40 % Tidak final
umum
q Jasa pengisian suli suara (dubbing) 6% 15 % 40 % Tidak final
dan/atau mixing film.
r. Jasa pemanfaatan informasi dibidang 6% 15 % 40 % Tidak final
teknologi, termasuk jasa internet.
s. Jasa sehubungan dengan sofware 6% 15 % 40 % Tidak final
komputer, termasuk perawatan/pemeliharaan
dan perbaikan.
Jasa pelaksana konstruksi, termasuk jasa 4.95 % (5%) 15 % 13 1/3 % Tidak final
perawatan/pemeliharaan/perbaikan
bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin,
listrik/telepon/air/gas/AC/TV Kabel sepanjang
jasa tersebut dilakukan wajib pajak yang
ruang lingkup pekerjaannya dibidang
konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi
sebagai pengusaha konstruksi;
a. Jasa Perencana konstruksi 3,99 % 15 % 26 2/3 % Tidak final
b. Jasa pengawasan konstruksi (4 %)
Jasa pembasmian hama dan jasa 1,5 % 15 % 10 % Tidak final
pembersihan
Jasa Catering 1,5 % 15 % 10 % Tidak final
Jasa selain tersebut diatas yang 1,5 % 15 % 10 % Tidak final
pembayarannya dibebankan kepada APBN
atau APBD
Bunga simpanan yang dibayarkan oleh 15 % Final
koperasi, diatur dalam KMK 605/KMK.04/1994
Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang 6% 15 % 40 % Tidak final
dibidang Penambangan Migas adalah :
a. Jasa penyemenan dasar (primary
cementing), yaitu penempatan bubur
semen secara tepat diantara pipa
selubung dan lubang sumur;
b. Jasa penyemenan perbaikan
(remedial cementing), yaitu
penempatan bubur semen untuk
maksud2:
Penyumbatan kembali formasi
-
yang sudah kosong;
Penyumbatan kembali zona
-
yang berproduksi air;
Perbaikan dari penyemenan
-
dasar yang gagal;
Penutupan sumur;
-
c. Jasa pengontrolan pasir (sand
7. control), yaitu jasa yang menjamin
bahwa bagian2 formasi yang tidak
terkonsolidasi tidak akan ikut
terproduksi ke dalam rangkaian pipa
produksi dan menghilangkan
kemungkinan tersumbatnya pipa;
d. Jasa pengasaman (matrix acidizing),
yaitu pekerjaan untuk memperbesar
daya tembus formasi dan menaikkan
produktifitas dengan jalan
menghilangkan material penyumbat
yang tidak diinginkan;
e. Jasa peretakan hidrolika (hydraulic),
yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam
hal cara pengasaman tidak cocok,
misalnya perawatan pada formasi
yang mempunyai daya tembus sangat
kecil;
f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa
(nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa
yang dikerjakan untuk menghilangkan
cairan buatan yang berada dalam
sumur baru yang telah selesai,
sehingga aliran yang terjadi sesuai
dengan tekanan asli formasi dan
kemudian menjadi besar sebagai
akibat dari gas nitrogen yang telah
dipompakan ke dalam cairan buatan
dalam sumur;
g. Jasa uji kandungan lapisan (drill
stem testing), penyelesaian
sementara suatu sumur baru agar
dapat mengevaluasi kemampuan
berproduksi;
h. Jasa reparasi pompa reda (reda
repair);
i. Jasa pemasangan instalasi dan
perawatan;
j. Jasa penggantian peralatan/material;
k. Jasa mud logging, yaitu memasukan
lumpur ke dalam sumur;
l. Jasa mud engineering;
m. Jasa well logging & perforating;
8. n. Jasa stimulasi dan secondary
decovery;
o. Jasa well testing & wire line service;
p. Jasa alat kontrol navigasi lepas
pantai yang berkaitan dengan drilling;
q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan
drilling;
r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi
anjungan drilling;
s. Jasa lainnya yang sejenis di bidang
pengeboran migas
Yang dimaksud dengan Jasa penambangan 6% 15 % 40 % Tidak final
dan jasa penunjang di bidang penambangan
selain migas, adalah :
a. Jasa pengeboran;
b. Jasa penebasan;
c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
d. Jasa penambangan;
e. Jasa pengangkutan/sistem
transportasi, kecuali jasa angkutan
umum;
f. Jasa pengolahan bahan galian;
g. Jasa reklamasi tambang;
h. Jasa pelaksanaan
mekanikal,elektrikal, manufaktur,
fabrikasi dan penggalian/pemindahan
tanah;
i. Jasa lainnya yang sejenis di bidang
pertambangan umum.
Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang 6% 15 % 40 % Tidak final
dibidang Penerbangan dan Bandar Udara
adalah;
A. Bidang Aeronautika, termasuk
- Jasa pendaratan, Penempatan,
Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa
lainnya sehubungan dengan pendaratan
pesawat udara;
9. - Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio
Bridge);
- Jasa Pelayanan Penerbangan
- Jasa Ground Handling
- Jasa penunjang lainnya di bidang
aeronautika
B. Bidang Non_Aeronautika, termasuk
- Jasa boga
- Jasa penunjang lainnya di bidang Non-
aeronautika
Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi 6% 15 % 40 % Tidak final
Yang Bukan Untuk Umum adalah;
a. Jasa komunikasi satelit (VSAT)
b. Jasa Interkoneksi
c. Sirkit Langgnanan
d. Sambungan Data Langsung
e. Sambungan Komunikasi Data Paket
f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk
umum lainnya
Bukan Objek Pajak
1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usahaa dengan hak
2.
opsi;
dividen atau bagian laba yang diterimaa atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib
Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah,
3.
dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia, dengan syarat :
a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah
yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen
b.
paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif
di luar kepemilikan saham tersebut;
bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun
4.
pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha:
bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan
5. usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat
badan pasangan usaha tersebut:
merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam
a.
sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
6. Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
7. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan batas jumlah sebesar Rp.
10. 240.000,00 setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
Atas bunga simpanan yang jumlahnya di atas Rp. 240.000,00 dipotong PPh Pasal 23
sebesar 15% dari seluruh bunga yang diterima dan bersifat final.
Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan
1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya
pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan;
Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat
pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang
dianutnya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya
tanggal 10 takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-
lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi
atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.
PPH Pasal 24
Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang
terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
Ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang
dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang
atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri
Batas maximum kredit pajak Luar Negeri
A. Hanya atas pajak yang lansung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh wajib pajak dari luar negeri dan
B. Paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri,
tetapi tidak boleh melebihi jumlah yangdihitung menurut perbandingan antara
perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak
dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak atau paling tinggi sama
dengan pajak terutang atas penghasilan ken apaak dalam hal penghasilan kena pajak lebih
kecil dari penghasilan luar negeri.
Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan , penentuan sumber
penghasilan adalah;
1. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah Negara tempat badan yang
menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan
2. Penghasilan berupa bunga, royalty dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta
gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalty, atau
sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada
3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah
11. Negara tempat harta tersebut terletak
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa , pekerjaan dan kegiatan adalah
Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat
kedudukan atau berada
5. Penghasilan bentuk usaha tetap dalah Negara tempat bentuk usaha tetap tersebut
menjalankan atau melakukan usaha
.
Contoh
a. PT. MAJU MUNDUR memperolah penghasilan bersih dari usahanya di Singapore
sebesar Sin $ 100.000,- sebelum pajak, kurs pajak saat penerimaan pembayaran dari
Singapore adalah Sin $ 1 = 6.000,-, misalkan tarif pajak di
Singapore 10%. Akuntansi Sin $ 100.000,- x Rp. 6.000,- = Rp. 600.000.000,- Pajak
penghasilan pasal 24 yang oleh Singapore 10% x Rp. 600.000.000,- = Rp. 60.000.000,-
b. PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. Z Inc.
tersebut dalam tahun 1995 memperoleh keuntungan sebesar US$ 100,000.00. Pajak
Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%.
Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut :
Keuntungan Z Inc. US$ 100,000.00
Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. (48%) US$ 48,000.(-) US$
52,000.00
Pajak atas dividen (38%) US$19,760.00 (-)
Dividen yang dikirim ke Indonesia US$ 32,240.00
Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang
terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US$ 19,760.00.
Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar US$ 48,000.00 tidak dapat
dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A, karena pajak sebesar
US$ 48,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc.
di negara X.
Pajak Penghasilan Pasal 25
Ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan pajak
penghasilan yan gharus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan.
Angsuran pajak penghasilan pasal 25 ini dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak
terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan
dalam SPT.
Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh
wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut
SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan;
a. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimanan dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23
serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
b. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yan gboleh dikreditkan
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24
PPh Pasal 25 adalah UANG MUKA PPh BADAN, yang besarnya dihitung dengan cara
membagi PPh Badan Tahun lalu dengan jumlah bulan tahun takwim (12).
12. Misal:
PPh Badan Terhutang Tahun 2006 anda adalah Rp 3,000,000, maka PPh Pasal 25 yang
harus anda setorkan setiap bulannya di tahun 2007 adalah:
Rp 3,000,000/12 = Rp 250,000,-
Misal:
PPh Pasal 25 bulan January dibayarkan paling lambat tanggal 10 February.
Pajak Penghasilan Final (pasal 4 ayat 2)
Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah
pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak
penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak
penghasilan yang bersifat tidak final.
Terhadap penghasilan yang telah dikenakan PPh final, maka unsur aktiva dan kewajiban
yang terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh final tersebut tidak boleh
diakui adanya perbedaan temporer. Dengan demikian, untuk penghasilan yang telah
dikenakan PPh final tidak ada pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan atas
unsur aktiva dan kewajiban terkait.
Menurut Undang-undang PPh ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PPh final,
antara lain:
1. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan, dan SBI.
2. Penghasilan dari hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek.
4. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan dari sewa harta tetap berwujud.
6. Penghasilan dari jasa konstruksi.
Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi yang dilaporkan ke bursa efek atas
capital gain dan diskonto.
Norma Penghitungan Penghasilan Netto
Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus menerus. Penggunaan
Norma penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal :
a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara
tidak benar.
Norma penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain,
dan dengan memperhatikan kewajaran.
Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu
menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.
Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang
pribadi yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 600.000.000,00. Untuk dapat
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut Wajib Pajak orang pribadi
13. harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak orang pribadi yang
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan
pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk
memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.
Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur
Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut dianggap
memilih menyelenggarakan pembukuan.
Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan atau wajib
menyelenggarakan pencatatan dan atau dianggap memilih menyelenggarakan
pembukuan, tetapi :
a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan;
b. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti
pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan;
sehingga karena itu mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui,
maka penghasilan netonya dapat dihitung
dengan cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib
Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional,
perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi,
perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-
guna-serah (quot;build, operate, and transferquot;). Untuk menghindari kesukaran dalam
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu
tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan
pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk
menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto
dari Wajib Pajak tertentu tersebut.
CONTOH PEMAKAIAN NORMA :
a. Wajib Pajak A kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Ia seorang dokter bertempat
tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon.
- Peredaran Usaha dari Industri
Rotan (setahun) di Cirebon ……………………………………….Rp 40.000.000,00
- Penerimaan bruto sebagai dokter (setahun)
di Jakarta …………………………………………………………R p 72.000.000,00
Penghasilan neto dihitung sebagai berikut:
- Dari industri rotan:
12,5% X Rp 40.000.000,00 ………………………………….… Rp 5.000.000,00
- Sebagai dokter :
45% X Rp 72.000.000,00 …………………………………….. Rp 32.400.000,00
Jumlah penghasilan Neto ….…………………….. Rp 37.400.000,00
Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak =
Rp 37.400.000,00 - Rp 8.640.000,00 = Rp 28.760.000,00
Pajak penghasilan yang terutang :
- 5% X Rp 25.000.000,00 …………………………………… Rp 1.250.000,00
- 10% X Rp 3.760.000,00 …………………………………… Rp 376.000,00
14. Jumlah ………………………………………... Rp 1.626.000,00
Catatan :
a. Angka 12,5% untuk industri rotan, lihat kode 33100
b. Angka 45% sebagai dokter, lihat kode 93213
c. Istri tidak punya penghasilan
B. Seorang Wajib Pajak baru memiliki usaha sebagai pedagang eceran bahan makanan di
Jakarta.
Penjualan dalam satu bulan diperkirakan sebesar Rp 15.000.000,00. Ia kawin dan
mempunyai 2 (dua) orang anak. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar
sebagai angsuran dalam tahun berjalan dihitung sebagai berikut:
Jumlah peredaran setahun =
12 X Rp 15.000.000,00…………………………………….Rp180.000.000,00
Persentase penghasilan menurut norma
Kode 62320 = 25%
Penghasilan neto setahun =
25% X Rp 180.000.000,00 ……………………………….Rp 45.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak = penghasilan neto dikurangi
Penghasilan Tidak Kena Pajak = Rp 45.000.000,00 - Rp 7.200.000,00 Rp37.800.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang =
5% X Rp 37.800.000,00………………………………….Rp 2.530.000
Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar
1/12 X Rp 2.530.000…………………………………….Rp157.500,00
PENGERTIAN PEDAGANG ECERAN
Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) terdiri dari :
•?Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah
Pengusaha Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto
selama 1 (satu) tahun buku tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
dan
•?Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
adalah Pengusaha Orang Pribadi dan atau Badan yang menyelenggarakan pembukuan.
Yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya melakukan usaha perdagangan
dengan cara :
a. Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) melalui suatu tempat penjualan eceran
b. seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada
konsumen akhir, atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah;
c. Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; dan
d. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran
tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan
pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri
BKP yang dibelinya.
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN
Pedagang Eceran yang telah memenuhi kriteria tersebut, wajib melaporkan usahanya ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinya batas nilai
15. peredaran BKP. Batas nilai peredaran bruto harus memenuhi 2 (dua) persyaratan
sekaligus, yaitu:
1. Jumlah peredaran BKP telah melebihi Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam pulu juta)
setahun.
2. Apabila PKP melakukan penyerahan campuran antara BKP dan atau JKP maka lebih
dari 50% dari nilai penyerahan tersebut berasal dari penyerahan BKP.
Dalam hal pengusaha tersebut tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
PKP, maka KPP yang bersangkutan dapat menerbitkan keputusan pengukuhan secara
jabatan.
PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1. Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto; dapat
menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan untuk menghitung besarnya Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan, dengan cara sebagai berikut :
•?Pajak Keluaran (PK) = Nilai Peredaran Bruto dan atau Penerimaan Bruto yang
terutang PPN pada masa pajak yang bersangkutan (tidak termasuk PPN) x Tarif PPN
10%.
•?Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan adalah:
o untuk penyerahan BKP oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan
Penghasilan Netto adalah 80% x Pajak Keluaran
o untuk penyerahan BKP oleh PKP selain Pedagang Eceran adalah 70% x Pajak Keluaran
o untuk penyerahan JKP adalah 40% x Pajak Keluaran
Contoh:
Nilai Peredaran Bruto BKP masa Juli 2002 (tidak termasuk PPN) = Rp. 40.000.000,-
PK 10% x Rp 40.000.000,- Rp.4.000.000,-
PM yang dapat dikreditkan 80% x Rp 4.000.000,- Rp.3.200.000,-
PPN yang terhutang Rp. 800.000,-
Catatan :
PKP wajib membuat catatan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang
menjadi Dasar Pengenaan Pajak.
2. PKP Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Netto wajib menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak
Keluaran sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000.
PPN yang terutang = Harga jual atas penyerahan barang dagangan x Tarif PPN 10%
