Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf

Laporan Tahunan Tahun 2021 BPKAD PROV NTB I

KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB Tahun
2021disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang memuat tujuan, sasaran serta
indikator sebagai tolok ukur kinerja.
Berdasarkan ketentuan diatas, Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil
Renja Perangkat Daerah melalui pengendalian dan evaluasiRenja yang akan dipergunakan sebagai
instrumen dalam pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah. Selain itu evaluasi hasil
pelaksanaan Renja dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur penilaian kinerja
pada unit kerja pelaksana program dan kegiatan, dan hasilnya akan dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan dalammenyusun Renja periode mendatang.
Kami menyadari dalam penyusunan evaluasi hasil Renja ini masih jauh dari sempurna,
namun demikian hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan program
dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.
Mataram, 2022
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Drs. SAMSUL RIZAL, MM
Pembina Utama Muda(IV/C)
NIP.19640802 199103 1 007

Daftar Isi
Hal.
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 5
2.1 Gambaran Umum BPKAD 5
2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6
2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah 15
2.4 Keadaan Sarana dan Prasarana 17
2.5 Capaian Kinerja BPKAD dalam 3 Tahun Terakhir 18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH 49
3.1 Permasalahan Pada BPKAD 22
3.2 Isu-Isu Strategis 23
BAB IV PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 24
4.1 Sasaran Pembangunan Daerah 24
4.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 24
4.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 26
4.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021 26
BAB V CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 34
5.1 Capaian Kinerja RPJMD 34
5.2 Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2023 34
5.2 Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 64
5.3 Capaian Kinerja Program Unggulan 92
5.4 Permasalah dan Kendala 100
BAB VIII PENUTUP 101

Daftar Tabel
Hal.
Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai BPKAD Provinsi NTB Berdasarkan Eselon,
Golongan dan Jenjang Pendidikan
15
Tabel 1.2 Sarana dan Prasana Penunjang Tugas dan fungsi 16
Tabel 2.2 capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Prov. NTB
Tahun 2018-2020
20
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
BPKAD Prov. NTB
45
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Sesuai RPJMD 24
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra BPKAD
Tahun 2019-2023
24
Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan 26
Tabel 5.1 Capaian Kinerja RPJMD 34
Tabel 5.2 Capaian Kinerja dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021 34
Tabel 5.3 Capaian Indikator Persentase Daerah Yang mengimplementasikan
Akuntansi Berbasis Akrual
35
Tabel 5.4 Data Tindak Lanjut Penghapusan BMD 37
Tabel 5.6 Data Persentase Aset yang termanfaatkan 39
Tabel 5.7 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah 41
Tabel 5.8 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah 66
Tabel 5.9 Perbandingan Konsitensi Anggaran Renja Perubahan Dengan
DPA Perubahan Pada Program dan Kegiatan
87
Tabel 5.10 Capaian Pelaksanaan Program Unggulan Tahun 2021

Laporan Tahunan BPKAD Provinsi NTB Tahun 2021 5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, perlu dilakukan
evaluasi untuk mengetahui efektifitas dan konsistensinya. Hal ini sesuai dengan amanat
Pasal 259 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah., Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Rencana Kerja Perangkat Daerah /Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk
menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun
yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional.
Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam
menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD), sekaligus sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangnan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi
satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Perangkat Daerah.
Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah merupakan siklus yang diawali dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi hasil,
merupakan evaluasi pelaksanaan Renja pada akhir periode triwulan, memuat pelaksanaan
Renja sejak awal sampai dengan akhir tahun sekaligus untuk mengetahui realisasi capaian
target kinerja sasaran tahunan dan program/kegiatan setiap akhir tahun yang merupakan
masukan bagi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun berkenaan.

Evaluasi hasil Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB
disusun berdasarkan target kinerja, sasaran, program, kegiatan Renja Tahun 2021 dan
Perubahan Renja Tahun 2021 serta alokasi dan realisasi anggaran program/kegiatan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Aggaran 2021 serta DPPA Tahun Aggaran
2021, melalui mekanisme analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target,
lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif dengan program, kegiatan,
indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan pada dokumen
pelaksanaan anggaran untuk menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat baik
teknis maupun non-teknis serta alternatif pemecahan/ tindak lanjutnya yang akan dilakukan.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum dalam Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTatacara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanganan JangkaMenengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi ,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -
2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahujn 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-
2023;
11. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi atas hasil-
hasil yang telah dicapai sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan
oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun anggaran 2021.
Sedangkan tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah
sebagai bahan berikut :
1. Untuk mengetahui realisasi capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan
penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja program dan
kinerja tahunan;
3. Untuk memastikan capaian indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan
penyerapan dana indikatif setiap kegiatan yang dicapai untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran Renstra Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar dalam penyusunan Renja tahunberikutnya.

1.4 Sistematika Penyusunan
Laporan Tahunan Badan Pengelolaan Keuanganan Aset Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
yang tercantum dalam DPA BPKAD Tahun 2021, yang mengacu pada Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Adapun Sistematika Laporan Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi NTB
Nomor : 050/6552/06-Bappeda/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penyusunan Laporan
Tahunan Perangkat Daerah Tahun2021 sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Visi dan Misi dan Prioritas
Pembangunan Daerah, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan.
BAB II : GAMBARAN UMUM BPKAD
Pada bab ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi, sumber daya manusia,
sumber daya material, sumber daya keuangan serta kebijakan dan manajemen.
BAB III : ISU DAN PERMASALAHAN
Pada bab ini menjelaskan tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang
dilaksanakan
BAB IV : PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
BAB V : CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini menjelaskan tentang capaian Indikator Kinerja dari RPJMD
Renstra dan Renja Sesuai dengan target yang ditetapkan Tahun 2021
BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya
pemecahan masalahnya.
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II
GAMBARAN UMUM BIDANG URUSAN KEUANGAN
2.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan
GubernurNomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor
22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata KerjaInspektorat, BAPPEDA dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas membantu
gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
keuangan dan asetdaerah.
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan penyesuaian
terhadap struktur organisasi perangkat daerah yang ditandai dengan diundangkannya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat dengan type “A”, yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan
Gubernur Nomor 51 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri
dari: Kepala Badan, Sekretariat, 4 (empat) bidang teknis dan1 (satu) unit Pelaksana Teknis
Badan.
Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan dan
mengundangkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana dalam Peraturan Gubernur tersebut, unit pelaksana
teknis badan (UPTB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalami
pengurangan menjadi 2 (dua) buah, yaitu UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengamanan dan pemanfaatan asset
daerah dan UPTB Pelayanan Perbendaharaan.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sebagai bagian dari perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dituntut untuk
ikut dan berperan serta dalam meningkatkan visi kepala daerah Tahun 2019-2023 yaitu
“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”. Dalam visi kepala daerah tersebut,
terdapat satu kata kunci yaitu :“GEMILANG” yang bermakna:
a) Satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan
internasional;

b) Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan
untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian
menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur
serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Dalam rangka
mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6
(enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:
1. MISI 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana
dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;
2. MISI 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
3. Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
4. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan yang berkelanjutan;
5. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada
pertanian, pariwisata dan industrialisasi;
6. Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang
beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Adapun misi yang menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah adalah misi ke-2 yaitu “NTB BERSIH DAN MELAYANI” yang dilakukan melalui
transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan
berdedikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-2 tersebut adalah Terwujudnya
pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel dengan sasaran Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.
Akselerasi transformasi birokrasi yang bersih dan melayani yang diharapkanoleh
Pemerintah Provinsi NTB yaitu bersih dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
merupakan salah satu jalan menuju hadirnya birokrasi yang kuat. Birokrasi ditempatkan
sebagai institusi yang bersih, bebas KKN, akuntabel dan melayani kepentingan masyarakat.
Salah satu tolok ukur untuk menilai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dalam menjalankan Misi Ke-2 tersebut adalah mempertahankan Opini WTP dari BPK RI
tersebut.
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa
Tenggara Barat merupakan salah satu fungsi Penunjang Urusan Keuangan yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tugas dan Fungsi BPKAD
Provinsi NTB ditetapkan dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 83 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun
2021 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana
Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
a. UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
b. UPTB Pelayanan Perbendaharaan;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu
Gubernur dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset.
Adapun Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :
1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
2) Penyusunan laporandan Neraca pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
3) Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset;
4) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang
Pengelolaan Keuangan danAset;
5) Penyelesaian sengketa aset dan Pemanfaatan Aset Daerah;
6) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset;
7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset
daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan;dan
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Adapun tugas dan fungsi masing-masing dalam perangkat organisasi
BPKAD:
1) KepalaBadan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas
Merumuskan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan,
koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur
Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi
dibidang Keuangan, meliputi Anggaran, Perbendaharaan, Bina dan Evaluasi
Keuangan Kabupaten/Kota, Akuntansi dan Pelaporan, Pengelolaan Barang

Milik Daerah serta Kesekretariatan.
Adapun Rincian fungsi Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah adalah sebagai Berikut :
a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;
b. Perumusan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
c. Pemantauan,evaluasi,dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2) Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalamMenyusun
bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan,koordinasi,
pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan provinsi di bidang Keuangan, kegiatan Program,
Keuangan dan umum.
Adapun Rincian Fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis
Kesekretariatan;
b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis
Kesekretariatan;
c. Penyusunan, evaluasi ,dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
Kesekretariatan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Kesekretariatan;dan
dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat BPKAD di bantu :
a. Kepala SubbagianKeuangan
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris
BPKAD dalam Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis,
perencanaan, koordinasi, pengendalian, penghimpunan, pembinaan, fasilitasi,
rencana/ program, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan,
penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan provinsi dibidang Keuangan kegiatan Keuangan.

b. Kepala Subbagian Umum.
Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas Sekretaris BPKAD dalam
Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan,
koordinasi, pengendalian, penghimpunan, pembinaan, fasilitasi, rencana/
program, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi
dibidang Keuangan, kegiatan Umum.
c. Kepala Subbag Program.
Kepala SubbagianUmum mempunyai tugas membantu Sekretaris
BPKAD dalam menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis,
perencanaan, koordinasi, pengendalian, penghimpunan, pembinaan, fasilitasi,
rencana/ program, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan,
kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Program.
3) Kepala Bidang Anggaran
Kepala Bidang ini mempunyai tugasMenyusun bahan/materi penyusunan
kebijakan strategis, perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian,
pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Anggaran Sektor
Ekonomi, Anggaran Sektor Infrastruktur, serta Anggaran Sektor Sosial Budaya.
Selain melaksanakan tugas Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Anggaran;
b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaantugas dukungan teknis
Anggaran;
c. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
Anggaran;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Anggaran;dan
dan fungsinya.
Bidang Anggaran membawahi:
a. Kepala Subbidang Anggaran Sektor Ekonomi;
Kepala Subbidang Anggaran Sektor Ekonomi menpunyai tugas membantu
Kepala Bidang Anggaran dalam Menyiapkan bahan/ materi penyusunan
kebijakan strategis, perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian,
pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Anggaran Sektor
Ekonomi.

b. Kepala Subbidang Anggaran Infrastruktur
Kepala Subbidang Anggaran Infrastruktur mempunyai tugas dalam
membantu Kepala Bidang Anggaran dalam Menyiapkan bahan/ materi
penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, menghimpun, koordinasi,
pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang
Keuangan, kegiatan Anggaran Sektor Infrastruktur.
c. Kepala Subbidang Anggaran Sosial Budaya.
Kepala Subbidang Anggaran Sosial Budaya mempunyai tugas dalam
penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, menghimpun,koordinasi,
Keuangan, kegiatan Anggaran Sektor Sosial Budaya.
4) Kepala Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/ Kota.
Kepala Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota menpunyai
Tugas Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan,
menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program,
Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang
Keuangan, kegiatan Evaluasi APBD Kabupaten /Kota Wilayah I, Evaluasi
APBD Kabupaten /Kota Wilayah II, serta Pengolahan Data dan Pembinaan
Keuangan Kabupaten/Kota.
Dalam melaksanakan Tugas Bidang Bina dan Evaluasi Kabupaten /Kota
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Bina dan
Evaluasi Keuangan Kabupaten/ Kota.
b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bina
dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/ Kota
Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/ Kota;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Bina dan Evaluasi Keuangan
Kabupaten/ Kota; dan
dan fungsinya.

Bidang Bina dan Evaluasi Kabupaten/Kota membawahi :
a. Kepala Subbidang Evaluasi APBD Kabupaten/ Kota Wilayah I
Kepala Subbidang Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah I
dalam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Evaluasi
Kab/Kota dalam Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan
strategis, perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian,
dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Evaluasi
APBD Kabupaten /Kota Wilayah I.
b. Kepala Subbidang Evaluasi APBD Kabupaten/ Kota Wilayah II
Kepala Subbiddang Evaluasi APBD Kabupaten/ Kota Wilayah II
penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, menghimpun,koordinasi,
Keuangan, kegiatan Evaluasi APBD Kabupaten/ Kota Wilayah II.
c. Kepala Subbidang pengolahan data dan Pembinaan Kabupaten/Kota.
Kepala Sub Bidang Pengolahan data mempunyai tugas
menghimpun,koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/
program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Pengolahan Data dan
Pembinaan Keuangan Kabupaten/ Kota.
5) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Mempunyai tugas Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan
strategis, perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan,
fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kewenangan provinsi dibidang Bidang Keuangan, kegiatan Akuntansi dan
Pelaporan Sektor Ekonomi, Akuntansi dan Pelaporan Sektor Infrastruktur, Serta
Akuntansi dan Pelaporan Sektor Sosial Budaya.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai
fungsi:
a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Akuntansi
dan Pelaporan;

Akuntansi dan Pelaporan;
Akuntansi dan Pelaporan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Akuntansi dan Pelaporan;dan
dan fungsinya.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan memabawahi :
a. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Ekonomi;
Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Ekonomi
membantu Kepala Bidang Akuntansi Menyiapkan bahan/ materi penyusunan
kebijakan strategis, perencanaan, menghimpun,koordinasi, pengendalian,
dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Akuntansi dan
Pelaporan Sektor Ekonomi.
b. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Infrastuktur
Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Infrastruktur
mempunyai tugas Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis,
perencanaan, menghimpun,koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi,
rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Akuntansi dan Pelaporan
Sektor Infrastruktur.
c. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Sosial Budaya.
Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Sosial Budaya
mempunyai tugas Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis,
perencanaan, menghimpun,koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi,
kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Akuntansi dan Pelaporan
Sektor Sosial Budaya.
6) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Mempunyai tugas
Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan,
menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program,
Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang
Keuangan, kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik

Daerah, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, serta
Penatausahaan dan Pembinaan Barang Milik Daerah.
Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
mempunya rincian fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
dan
dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
dibantu:
a. Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan BMD;
Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas
menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/
program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi
dibidang Keuangan, kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Barang
Milik Daerah.
b. Kepala Subbidang Pemeliharaan dan Penghapusan BMD;
Kepala Subbidang Pemeliharaan dan Pengahapusan BMD mempunyai
tugas Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis,
perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi,
kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Pemeliharaan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah.
c. Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD.
7) UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Barat Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Badan Pada Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis, rencana program dan
kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pada
UPTB Balai Pemanfaatan dan pengamanan Aset Daerah.
Kepala UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
membawahi:
a. Kepala Subbagian Tata Usaha;
Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas Menyelenggarakan
kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan
administrasi umum, administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian,
perlengkapan kantor dan dokumentasi UPTB Balai Pemanfaatan dan
Pengamanan Aset Daerh
Adapun rincian tugas dari Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai
berikut :
a. Penyiapan dan penyusunan program kerja UPTB Balai Pemanfaatan
dan Pengamanan Aset Daerah.
b. Penyelenggaraan kegiatan peñata usahaan UPTB Balai Pemanfaatan
dan Pengamanan Aset Daerah.
c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan perlengkapan
kantor dan kearsipan UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
Daerah.
d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum.
e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian.
f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan UPTB Balai
Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah.
g. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan dan pengolah data sebagai
laporan UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
b. Kepala Seksi Pengamanan Aset
Kepala Seksi Pengamanan Aset mempunyai tugas adalah Menghimpun,
menyiapkan bahan, penyusunan perumusan kebijakan teknis, rencana
program dan kegiatan, pengkajian, penataan, fasilitasi, monitoring,
koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengamanan Aset.
Adapun rincian tugas seksi pengamanan Aset Daerah adalah sebagai
berikut :
a. Penyusunan kebijakan terkait dengan pengamanan aset milik Pemerintah
Provinsi NTB baik pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan
pengamanan secara hukum.
b. Penyusunan rencana/program kegiatan seksi pengamanan asset.
c. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas seksi pengamanan aset.

d. Melakukan sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi NTB.
e. Melakukan koordinasi penyelesaian sengketa Aset milik Pemerintah
Provinsi NTB.
f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas seksi
pengamanan asset.
c. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset.
Kepala Seksi Pemanfaatan Aset dan Pengamanan Aset Daerah
mempunyai tugas Menghimpun, menyiapkan bahan, penyusunan perumusan
kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, pengkajian, penataan,
fasilitasi, monitoring, koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan di Seksi
Pemanfaatan Aset.
8) UPTB Pelayanan Perbendaharaan
Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2021
Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Guberur Nomor 29 Tahun 2018
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit
Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Kepala UPTB Pelayanan Perbendaharaan mempunyai tugas yakni:
Menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian Pengeluaran Kas di UPTB Pelayanan
Perbendaharaan Melakukan urusan ketatausahaan, dan administrasi umum di
lingkungan UPTB Perbendaharaan.
Kepala UPTB Pelayanan Perbendaharaan membawahi:
a. Kepala Subbagian Tata Usaha;
Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas Melakukan urusan
ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan pemeliharaa aset,
kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan UPTB Pelayanan
Perbendaharaan.
b. Kepala Seksi Pengeluaran
Kepala Seksi Pengeluaran tugasnya membantu Kepala UPTB
Pelayanan Perbendahraan dengan menyiapkan bahan/ materi penyusunan
kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, penghimpunan,
pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, monitoring dan evaluasi,
pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan
kegiatan Pengeluaran Kas pada UPTD Pelayanan Perbendaharaan.
c. Kepala Seksi Pengelolaan Kas
Kepala Seksi Pengelolaan Kas tugasnya menyiapkan bahan/ materi
penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian,

penghimpunan, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, monitoring dan
evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan
kegiatan Ketatausahaan pada UPTD Pelayanan Perbendaharaan.
2.2.2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Peraturan Gubernur NTB
Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor
51 Tahun 2016Tentang Kedudukan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Pembentukan , Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan – Badan Daerah. Sususan Organisasi
Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
1) Kepala Badan;
2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Subbagian Program;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umum.
3) Bidang Anggaran, terdiri dari:
a. Subbidang Anggaran Sektor Ekonomi ;
b. Subbidang Anggaran Sektor Infrastruktur ;
c. Subbidang Anggaran Sektor Sosial Budaya.
4) Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota
a. Subbidang Evaluasi APBD Kabupaten/Kota I;
b. Subbidang Evaluasi APBD Kabupaten/Kota II;
c. Subbidang Pengelolaan Data dan Pembinanan Kabupaten/Kota.
5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Ekonomi
b. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Infrastruktur;
c. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Sektor Sosial Budaya.
6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
a. Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan BMD;
b. Subbidang Pemeliharaan dan Penghapusan BMD;
c. Subbidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD.
7) UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Pengamanan Aset;

c. Seksi Pemanfaatan Aset.
8) UPTB Pelayanan Perbendaharaan terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Pengeluaran Kas;
c. Seksi Pengelolaan Kas.
9) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat
JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
KEUANGAN
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
UMUM
SUB BAGIAN
PROGRAM
UPTB
BIDANG
BINA DAN EVALUASI KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG
EVALUASI APBD KABUPATEN /KOTA
WILAYAH II
SUB BIDANG
EVALUASI APBD KABUPATEN /KOTA
WILAYAH I
SUB BIDANG
PENGOLAHAN DATA DAN
PEMBINAANKEUANGAN
KABUPATEN/KOTA
BIDANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
SUB BIDANG
PEMELIHARAAN DAN PENGHAPUSAN
BMD
SUB BIDANG
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
PENGADAAN BMD
SUB BIDANG
PENATAUSAHAAN DAN PEMBINAAN
BMD
BIDANG
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
SUB BIDANG
AKUNTANSI DAN PELAPORANSEKTOR
EKONOMI
SUB BIDANG
INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG
SOSIAL BUDAYA
BIDANG
ANGGARAN
SUB BIDANG
ANGGARAN SEKTOR
INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG
ANGGARAN SEKTOR EKONOMI
SUB BIDANG
ANGGARAN SEKTOR SOSIAL
BUDAYA

Laporan Tahun BPKAD Provinsi NTB Tahun 2021 23
2.3. Sumber Daya Manusia
Keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak mungkin terwujud tanpa
didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kualitas
profesional dalam bidang tugasnya masing-masing. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi NTB mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan dengan keluaran dan
manfaat yang dihasilkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut senantiasa didukung oleh
sumberdaya manusia dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1.1
REKAPITULASI PEGAWAI BPKAD PROVINSI NTB BERDASARKAN
ESELON, GOLONGAN DAN JENJANG PENDIDIKAN
NO JABATAN/GOLONGAN
PENDIDIKAN TERAKHIR
JUMLAH
SMA
SEDERAJAT
D-III
S-1/D-
IV
S-2
A STRUKTUR (ESELON)
I A
II A 1 1
II B 0
III A 4 4 8
III B 0
IV A 14 8 22
IV B 0
Jumlah 0 0 18 13 31
B
FUNGSIONAL
KHUSUS
GOL. I
GOL. II
GOL. III 4 4
GOL. IV
GOL. IV/a s.d IV/c
GOL. IV/d s.d IV/e
Jumlah 0 0 4 0 4
C FUNGSIONAL UMUM
GOL. I 1 1
GOL. II 36 3 39
GOL. III 12 7 58 12 89
GOL. IV 0
Jumlah 49 10 58 12 129
TOTAL 49 10 80 25 164
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan
pejabat penatausahaan barang milik daerah untuk peningkatan tata kelola keuangan dan aset
daerah, diperlukan sumberdaya manusia yang memahami penerapan Teknologi Informatika
secara optimal. Namun kondisi yang ada, saat ini BPKAD hanya memiliki 1 Tenaga Kontrak
dengan kualifikasi pendidikan S1 bidang IT.

2.4. Keadaan Sarana dan Prasarana
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPKAD Provinsi NTB didukung dengan saran
dan prasarana yang meliputi :
Tabel 1.2
Sarana dan Prasara Penunjang Tugas dan Fungsi
No. Jenis Unit
A. Kendaraan Operasional
1 Kendaraan Roda 4 27
B. Alat Kantor dan Rumah Tangga
1 Lemari 172
2 Meja 506
3 Kursi 1079
4 Sofa 5
5 Filling Besi/Metal 10
6 Filling Kayu 29
7 Lemari Besi 46
8 Rak Besi/Metal 35
9 Rak Kayu 38
10 Brand Kas 5
11 Alat Pemadam Kebakaran 5
12 Mesin Penghancur Kertas 7
13 Finger Print 3
14 Mesin Penghitung Uang 2
15 Printer 73
16 AC 46
17 Kipas Angin 22
18 Mesin Ketik Manual 5
19 Mesin Ketik Elektronik 5
20 Display 3
21 Plank Logo IC 2
22 Papan Nama Instansi 390
23 Peta 3
24 Karpet 1
25 Mesin Potong Rumput 3
26 Mimbar Podium 1
27 Alat Rumah Tangga 3
28 Dust Vacuuming Head/Vacuum Cleaner 7
29 Lemari Es 1
C. Sarana Prasarana Teknologi Informatika
29 Laptop 60
30 Personal Computer 102
31 Scanner 14
32 Access Point Wireless 29

No. Jenis Unit
33 Jaringan 40
34 Server 3
D. Alat Studio dan Komunikasi
35 LCD Proyektor 6
36 Kamera 13
37 CCTV 14
38 Pesawat Telepon 13
39 Mesin Faximile 7
40 Televisi 29
41 Power Mixer 1
42 Sound System 3
43 Hand Phone 1
44 Handy Talky 5
45 Papan Visual 17
46 Papan Nama /Petunjuk Arah 2
47 Lemari Es 7
48 Gordyn 1
49 Dudukan AC Cukli 12
50 Peralatan Studio dan Film 2
51 Handycam 1
52 Peralatan Studio Visual UPS 120
53 Tripod Camera 1
54 Megaphone 1
55 Pompa Ipal 2
56 Alat Olah Raga 3
J U M L A H 934
Selain sarana dan prasaran diatas, dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD masih memfokuskan pada
pembangunan sistem dan pembenahan jaringan komputer untuk mendukung pemanfaatan
teknologi informasi. Adapun sistem informasi yang dipergunakan selama ini antara lain :
1. System Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan;
2. System Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD;
3. Website BPKAD
4. e-Book Keuangan Daerah
5. Lapak Aset NTB
6. e-Arsip
7. SIKD Regional
8. SILAMO
9. SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah )

2.5. Keuangan
Dari sisi keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB
pada Tahun Anggaran 2021 diberikan target pendapatan sebesar Rp. 3.782.367.225.815,00
dan realisasi sebesar Rp. 3.499.406.446.401,46 dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian Target Anggaran Realisasi Persentase
1. Pendapatan Asli Daerah 300.686.679.723,00 60.929.941.793,46 20,26%
2. Pendapatan Transfer 3.426.899.642.148,00 3.414.313.104.250,00 99,63%
3. Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
54.780.903.944,00 24.163.400.358,00 44,11%
Total 3.782.367.225.815,00 3.499.406.446.401,46 92,52%
Sedangkan dari sisi belanja pada tahun anggaran 2021, Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah telah dialokasikan belanja sebesar Rp. 847.829.205.278,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 729.244.591.623,00 dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian Target Anggaran Realisasi Persentase
1. Belanja Operasi 44.108.746.404 38.327.486.276 86,89%
2. Belanja Modal 452.436.900 444.741.000 98,30%
3. Belanja Tidak Terduga 44.683.843.539 33.364.840.102 74,67%
4. Belanja Transfer 758.584.178.435 657.107.524.245 86,62%
Total 847.829.205.278,00 729.244.591.623 86,01%
Besarnya pagu anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah tersebut disebabkan karena selain sebagai perangkat daerah/pengguna
anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga berfungsi sebagai Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang menangani beberapa jenis belanja antara lain : belanja
tidak terduga dan belanja transfer.
2.6. Capaian Kinerja BPKAD dalam 3 Tahun Terakhir
Kondisi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB
merupakan gambaran sekilas yang bersifat universal dan berkesinambungan. Gambaran ini
bukan hanya keberhasilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB
semata, namun setidaknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB
telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian kinerja tersebut, baik
keberhasilan maupun kegagalan.
Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB
dalam 3 (Tiga) Tahun terakhir dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan
realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran baik sasaran Indikator dari RPJMD
Provinsi NTB Tahun 2019-2023 maupun Indikator BPKAD sendiri yang tertuang dalam
Rencana Strategis BPKAD Provinsi NTB Tahun 2018-2023.

Adapun Capaian Indikator Kinerja BPKAD dalam 3 Tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB Tahun 2018-2020
NO INDIKATOR KINERJA
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
Target Realisasi
Capaian
Kinerja (%)
Target Realisasi
Capaian
Kinerja (%)
1
Ketepatan waktu penyusunan
APBD
Tepat waktu
Tepat
waktu
100 Tepat waktu Tepat waktu 100 Tepat waktu Tepat waktu 100
2
Deviasi penerimaan dikurangi
pengeluaran
Deviasi
positif
Deviasi
positif
100
Deviasi
positif
Deviasi
positif
100
Deviasi
positif
Deviasi
positif
100
3
Opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
WTP WTP 100 WTP WTP 100 WTP WTP 100
4
Persentase evaluasi rancangan
Perda dan Perkada tentang APBD
dan pertanggungjawaban APBD
Kabupaten/Kota
100% 100% 100 100% 100% 100 100% 100% 100
5
Ketepatan waktu penyusunan
RKBMD
Tepat waktu
Tepat
waktu
100 Tepat waktu Tepat waktu 100 Tepat waktu Tepat waktu 100
6
Persentase tindak lanjut
penghapusan BMD
100% 84% 84% 100% 86% 86% 100% 89% 89%
7
Persentase aset daerah yang
termanfaatkan
70% 70% 100% 70% 70% 69% 99% 66,39% 95%

Berdasarkan Tabel 2.2 terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun
2018-2020 menunjukkan bahwa keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Utama Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2020, hal ini
tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh Aparatur yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain keberhasilan yang telah dicapai, dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya, tentunya tidak terlepas adanya kelemahan-kelemahan yang
dimiliki yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas kinerja di
tahun-tahun yang akan datang. Pada Tahun 2020 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang tidak
mencapai target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yakni :
1. Indikator Kinerja terkait Persentase Tindak Lanjut Penghapusan BMD Tahun 2018-2020
tidak mencapai target, dikarenakan Adanya Proses Usulan Penghapusan dari SKPD
dilaksanakan menjelang Akhir tahun, Sehingga menghambat Proses Tindak Lanjut
Penghapusan BMD.
2. Tahun 2019 dan 2020 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Persentase Aset Tetap
termanfaatkan tidak mencapai 100%, hal ini terjadi karena kondisi pandemi covid 19 yang
melanda Indonsesia.

BAB III
ISU DAN PERMASALAHAN
3.1. Isu dan Permasalahan Pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Berdasarkan Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dijelaskan pada Bab II sebelumnya, beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan dan pembangunan karena akan
memiliki dampak yang signifikan di masa yang akan datang antara lain :
1) Pengelolaan Keuangan
a. Permasalahan Pelayanan pada Bidang Akuntansi
1) Kurangnya SDM pada perangkat daerah yang memahami sistem akuntansi
berbasis akrual;
2) Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang terlambat menyelesaikan
proses rekonsiliasi APBD secara tepat waktu;
3) Temuan dan LHP pada perangkat daerah masih ada yang belum diselesaikan.
4) Pelaksanaan Rekonsiliasi akuntasi dan pelaporan keuangan SKPD tidak tepat
waktu.
b. Permasalahan terkait Pelayanan Bidang Anggaran
1) Waktu yang tersedia dalam melakukan verifikasi terhadap RKA SKPD sangat
terbatas akibat jadwal pengajuan nota keuangan yang berdekatan dengan
penandatangan dokumen KUA PPAS
2) Pengumpulan dokumen RKA dan RKAP SKPD yang tidak tepat waktu.
3) Masih terdapat kesalahan penganggaran dalam DPA SKPD.
4) Tingginya intensitas pengajuan revisi anggaran dari perangkat daerah sebagai
akibat dari ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran
5) Penyusunan dan penggunaan anggaran kas yang belum optimal sesuai time
schedule kegiatan;
c. Permasalahan Pelayanan Bidang Perbendaharaan
1) Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan PA/ KPA atas beban
RKUD melalui penerbitan SP2D belum optimal sebagai akibat dari
ketersediaan kas yang kurang memadai;
2) Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan
atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk belum optimal;
3) Penatausahaan dengan aplikasi SIPD belum daapt dijalankan 100% sebagai
akibat ketidaksiapan aplikasi dalam memenuhi proses bisnis penatausahaan
APBD;
4) Pembinaan terkait dengan SIPD bagi perangkat daerah belum optimal.
d. Permasalahan Pelayanan Bidang Bina Evaluasi Keuangan Kabupaten/ Kota

1) Penyerahan dokumen evaluasi oleh kabupaten/ kota masih ada yang kurang
lengkap;
2) Masih terdapat hasil evaluasi Pemprov NTB yang tidak ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Kabupaten/ Kota;
3) Kewajiban untuk melakukan konsultasi ke Kemendagri sebelum menerbitkan
SK hasil evaluasi mengakibatkan lambatnya terbit hasil evaluasi.
4) Penyusunan data base keuangan Kabupaten/ Kota belum komprehensif.
5) Evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menggunakan
aplikasi SIPD belum dapat dilaksanakan karena terkendala system yang
belum siap.
2) Pengelolaan Aset
a. Pelaksananaan rekonsiliasi aset dengan Perangkat Daerah khususnya pada OPD
yang memiliki UPTD yang tersebar di Kabupaten/Kota se-NTB seringkali
mengalami keterlambatan;
b. Penatausahaan aset belum tertib
1) Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan belum disiplin;
2) Masih ditemukannya aset yang belum tercatat tahun sebelumnya;
3) Masih ditemukannya aset yang tidak ditemukan.
c. Masih terdapat asset Pemprov NTB yang belum dilakukan sertifikat
d. Inovasi terkait pemanfaatan asset daerah belum maksimal.
e. Sistem Informasi terkait pengelolaan asset belum optimal.
f. Masih adanya asset terlantar/ tidak terpelihara/ tidak dimanfaatkan yang
mengakibatkan beberapa masalah seperti ; Penggergahan tanah oleh masyarakat/
pihak lainnya
g. Perlu dilakukan evaluasi perjanjian asset-asset yang telah dan akan
dikerjasamakan dengan lembaga lain sebagai akibat dari perjanjian kerjasama
tidak dilaksanakan sepenuhnya dan atau mitra kerjasama banyak tidak kooperatif.
h. Peningkatan sumber-sumber PAD potensial
1) Kontribusi terhadap penerimaan PAD masih rendah;
2) Masih ada aset yang dikerjasamakan belum diserahkan kepada pengelola.
Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Sedangkan suatu kondisi/kejadian bisa
menjadi suatu isu strategis apabila keadaan tidak diantisipasi sebelumnya tersebut, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Apabila kondisi tersebut tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang. Adapun karakteristik dari suatu isu strategis adalah
kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat

kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.
Ada beberapa isu strategis terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi
NTB saat ini, diantaranya:
a. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
berdampak pada belum disusunnya regulasi Peraturan Gubernur yang melandasi
aturan teknsi pengelolaan keuangan daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
b. Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum
optimal sebagai akibat dari ketidaksiapan system dan SDM pelaksana.
c. Penyusunan LKPD yang lamban sebagai akibat dari lambatnya proses rekonsiliasi
aset internal Pengguna Barang di perangkat daerah maupun antara pengguna barang
dengan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.
d. Masih terdapat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang tidak sepenuhnya menindaklanjuti
hasil evaluasi Pemerintah Provinsi NTB atas Raperda APBD/APBDP dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
e. Kontribusi pemanfaatan aset terhadap peningkatan PAD belum maksimal.
f. Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD khususnya retribusi daerah
tidak mencapai target yang ditetapkan
g. Kurangnya kompetensi SDM aparatur yang melaksanakan penatausahaan BMD di
perangkat daerah.

BAB IV
PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
4.1. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan yang telah
ditetapkan, dimana sasaran tersebut telah diformulasikan secara terukur, Spesifik, mudah
dicapai, rasional, untuk dapat di dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke
depan.
Memperhatikan Misi 2 NTB Bersih dan Melayani melalui Transformasi Birokrasi
yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi dengan tujuan
“Terwujudnya Pemerintah yang bersih, bebas KKN dan Akuntabel” . Dengan
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Berdasarkan
Indikator Kinerja RPJMD tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanan Urusan Keuangan Sesuai dengan tugas
dan Pokok harus mencapai Indikator Kinerja tersebut yaitu mempertahankan Opini WTP
dari BPK RI.
Adapun Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Sesuai RPJMD, maka
sasaran adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Sesuai RPJMD
Tahun 2019-2023
Misi Ke
RPJMD
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
NTB Bersih
dan Melayani
melalui
Transformasi
Birokrasi yang
berintegritas,
berkinerja
tinggi, bersih
dari KKN dan
berdedikasi
Meningkatnya
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset,
Berdasarkan
Indikator
Kinerja RPJMD
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
4.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan isu, permasalahan dan kondisi Organisasi Perangkat Daerah serta
memperhatikan Sasaran Pembangunan Daerah melalui RPJMD Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2019-2023, tujuan pembangunan pada dasarnya merupakan cerminan dari
TUPOKSI Perangkat Daerah. Memperhatikan definisi tujuan, maka rumusan tujuan
yang di tetapkan BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah “Terwujudnya
Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”.
Berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas pokok fungsi BPKAD Provinsi Nusa
Tenggara Barat, maka sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis BPKAD

Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat”
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh BPKAD Tahun 2019-2023
sebagaimana dijabarkan pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
No Tujuan Sasaran
Indikator Tujuan
/Sasaran
Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun
ke-
2019 2020 2021 2022 2023
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terwujudnya
Akuntabilitas
Kinerja
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Meningkat
nya
Akuntabilit
as
Pengelolaa
n
Keuangan
dan Aset
Daerah
Persentase Perangkat
Daerah yang
mengimplementasikan
Akuntansi Berbasis
Akrual
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Tindak Lanjut
Penghapusan Aset
Daerah
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Aset Tetap
Tanah dan Bangunan
yang termanfaatkan
50% 67,51% 70,80% 73,93% 76,96%
Persentanse Aset Tetap
Tanah dan Bangunan
yang terlegalkan
78% 80% 82% 84% 86%
Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah sekaligus untuk meraih indikator sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023
dan Program Prioritas berupa “NTB WTP”, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi NTB lebih terfokus ke Laporan Keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi berbasis akrual untuk meraih dan mempertahankan Opini WTP dari BPK.
Dengan adanya perubahan regulasi dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terbitnya Permendagri 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Daerah tentunya mengakibatkan perubahan RPMJD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan

Renstra BPKAD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, yang berdampak pula pada perubahan
tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.
4.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, ada 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar yakni Urusan Kesehatan, Pendidikan,
Sosial, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Ketertiban Umum dan Linmas,
BPKAD Provinsi NTB tidak melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, sehingga
tidak menerapkan Standar Pelayanan Minimal, BPKAD hanya melaksanan Standar
Pelayanan Sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
4.4. RENCANA KERJA SERTA TARGET DAN PENDANAANNYA
Gambaran keperluan pagu indikatif, sumber pendanaan pada Rencana Kerja tahun
2021 dapat dilihat pada tabel Rencana Program dan kegiatan Perubahan BPKAD Prov.
NTB tahun 2021 di bawah ini.
Tabel 4.3
Program /Kegiata/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Satuan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
Rencana 2021
Target Rp.
1 3 4 10 11
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi
Nilai Lakip Perangkat Daerah BB 30,750,428,924.51
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan ,
Penanggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen 22
600,833,400.11
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Renja, Renstra
yang tersusun
Dokumen 1
100,786,500.00
Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA SKPD
yang tersusun
Dokumen 4
89,369,900.00
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA
SKPD yang tersusun
Dokumen 4
95,581,100.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD
Jumlah Dokumen DPA SKPD yang
tersusun
Dokumen 4
62,811,800.11
Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA
SKPD yang tersusun
Dokumen 4
71,343,900.00
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja
dan Ikhtiar Realisasi SKPD
tersusun
Dokumen 4
79,187,500.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang tersusun
Dokumen 1
101,752,700.00
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Keuangan yang
tersusun
Dokumen 19
22,416,962,671.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Jumlah ASN yang menenria Gaji
dan Tunjangan
Orang 157
21,654,387,271.00
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah ATK yang dibutuhkan Jenis 5
28,426,000.00
Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD
Jumlah Tenaga Administrasi
Keuanguan
Orang 35
556,166,500.00
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
yang tersusun
Dokumen 1
106,200,700.00
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulan/
Triwullan. Semesteran SKPD yang
tersusun
Laporan 17
60,001,500.00

Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan dan Analisis
Prognosi dan Realisasi yang
tersusun
Laporan 1
11,780,700.00
Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Dokumen 6
91,375,600.44
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan
SKPD
Dokumen 4
9,443,000.19
Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD
Jumlah Dokumen Rekonsiliasi
Banrang dan Laporan Barang Milik
SKPD
Dokumen 1
44,896,700.08
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD
Dokumen 1
37,035,900.16
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Jumlah ASN BPKAD yang
melaksanan Peningkatan
Aparatur
Orang 25
501.095.900,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Disiplin Pegawai
Jumlah Sarana dan Prasarana
Disiplin ASN yang dilaksanakan
Kegiatan 2
88,306,800.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah ASN Pendidikan dan
Pelatihan
Orang 10
54,000,000.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah peraturan perundang-
undangan yang disosialisasi
dokumen 3
101,530,900.00
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Peserta Bimtek Orang 50
125,650,000.00
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor
Yang Tersedia
Jenis 8
4,148,936,450.46
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Komponen Instalasi /
Penerangan Bangunan Kantor
Jenis 8
30,606,000.00
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang tersedia
Paket 27
35,045,750.00
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Cetakan dan penggandaan Dokunen 1000
88,406,300.46
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Surat Kabar dan Buku
tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Eksampler 7200
48,780,000.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman Kali 240
538,115,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
Jumlah Rapak Koordinasi dan
Konsultasi SKPD dalam dan luar
daerah
kali 70
820,933,000.00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada
SKPD
jumlah arsip dinamis skpd Dokumen 10000
141,290,400.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
Jumlah Upgrade Website/ aplikasi Kali 2
2,445,760,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah
Penunjang yang tersedia
Unit 12
324,757,800.00
Pengadaan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Jumlah Kendaraan Pereorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang diadakan
Unit 1
143,350,000.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Jumlah Peralatan dan mesin lainya
yang tersedia
Unit 10
181,407,800.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Gedung Kantor Pendukung yang
diadakan
Unit 1
-
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan yang tersedia
Jasa 7
2,108,332,700.74
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Menyurat yang
tersedia
Surat 6500
76,815,000.74
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi dan
Sumber Daya Air dan Listrik
tersedia
Rekening 4
512,007,000.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Unit 100
205,487,500.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
Jumlah Tenaga Pelayanan Umum
Kantor yang tersedia
Orang 33
1,314,023,200.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah yang terpelihara
Unit 178
665.140.600,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan
yang dipelihara
Unit 21
266,810,000.03

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan
yang dipelihara
Unit 7
75,740,000.00
Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang terpelihara Unit 70
35,000,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Jumlah Peralatan dan mesin yang
terpelihara
Unit 80
10,150,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor yang
terpelihara
Paket 1
75,510,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang terpelihara
M2/Tahun 1932
151,792,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Pendukung Gedung Kantor yang
terpelihara
M2/Unit 155
74,740,601.73
Program Pengelolaan Keuangan
Daerah
-Persentase Ketepatan Waktu
Penetapan APBD/ APBDP dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan ApBD Provinsi
% 100%
843,499,758,709.56
- Persentase Ketepatan Waktu
Evaluasi APBD / APBDP dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kab/Kota
% 100%
777,680,000.00
Rencana Anggaran Daerah
Jumlah Dokumen Rencana
Aggaran Daerah yang tersusun
Dokumen 6
1,951,730,000.00
Koordinasi dan Penyusunan KUA
dan PPAS
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS
yang tersusun
Dokumen 1
39,366,000.00
Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS
Jumlah Dokumen Perubahan KUA
dan PPAS yang tersusun
Dokumen 1
43,510,600.00
Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
yang diverivikasi
Dokumen 136
96,279,500.00
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD yang diverivikasi
Dokumen 136
74,121,000.00
Verifikasi DPA- SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
yang disusun
Dokumen 268
50,895,800.00
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
SKPD yang disusun dan
Diverivikasi
Dokumen 136
31,966,000.00
Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD
Jumlah Dokumen Perda dan Pergub
tentang Penjabaran APBD
Dokumen 2
934,242,500.00
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Jumlah Dokumen Perda dan Pergub
tentang Perubahan Penjabaran
APBD
Dokumen 2
224,316,300.00
Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran
Jumlah Regulasi Bidang Anggaran
yang tersusun
Regulasi 1
89,522,000.00
Koordinasi Perencanaan Anggaran
Pendapatan
Jumlah Rapat terselenggara Kegiatan 2
37,013,000.00
Belanja Daerah
79,753,500.00
Pembiayaan
32,328,100.00
Pembinaan Perencanaan
Penganggaran Daerah Pemerintah
Provinsi
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Perencanaan Penganggaran Daerah
Pemerintah Provinsi
Kegiatan 2
218,415,700.00
Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Evaluasi
Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten
/Kota
Dokumen 31 777.680.000
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Perda
dan Perkada tentang Penjabaran
APBD Kab/Kota
Dokumen 10
103,818,800.00
Daerah tentang Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten/Kota
dan Perkada tentang Perubahan
APBD Kab/Kota
Dokumen 10
116,169,600.00

Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD Kabupaten/Kota
dan Perkada tentang Penjabaran
APBD Kab/Kota
Dokumen 10
143,461,600.00
Asistensi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen hasil asistensi Dokumen 10
96,901,000.00
Sosialisasi Regulasi Bidang
Keuangan Daerah
Jumlah Sosialisasi Regulasi
Keuangan yang terlaksana
Kali 1
105,643,200.00
Pembinaan Implementasi Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah
bidang Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Implementasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah bidang
Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Kali 10
31,321,300.00
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Konsolidasian Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan Statistik
Keuangan Pemerintahan Daerah
Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi
Dokumen 11
180,364,500.00
Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Jumlah Dokumen Pengelolaan
Perbendaharaan yang
diterbitkan
Dokumen 12
845,331,271.56
Koordinasi dan Pengelolaan Kas
Daerah
Persentase SP2D yang di terbitkan Persen 85
656,446,000.00
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya
Jumlah Dokumen Silpa yang
dterbitkan
Dokuem 1
556,208.40
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama
dan Pemantauan Transaksi Non
Tunai dengan Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank
Jumlah SP2D yang di terbitkan Dokumen 3000
2,000,030.21
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta Pemungutan
dan Pemotongan Atas SP2D dengan
Instansi Terkait
Jumlah Dokumen Penerimaan dan
Pengeluaran Kas yang di Rekon
Dokumen 136
-
Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Jumlah Dokumen Penyusunan
Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan
Dokumen 11
341,030.21
Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Jumlah pembinaan penatausahaan
pemerintah kabupaten/ okta yang
dilaksanakan
kali 10
1,500,030.21
Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD
Jumlah Dokumen Surat Penyediaan
Dana (SPD ) yang diterbitkan
Dokumen 132
27,798,518.09
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring, dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya
Jumlah Dokumen Pengelolaan
Dana Transfer yang tersusun
Dokumen 3
69,276,200
Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan OTH Perhitungan
Pihak ketiga yang disusun
Dokumen 3
72,219,650.30
Koordinasi Pelaksanaan Piutang
dan Utang Daerah yang Timbul
Akibat Pengelolaan Kas,
Pelaksanaan Analisis Pembiayaan
dan Penempatan Uang Daerah
sebagai Optimalisasi Kas
Jumlah Dokumen Optimalisasi Kas Dokumen 1
15,193,604.13
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Yang
Tersusun Tepat Waktu
Dokumen 4
596,121,071.00
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah
Jumlah Dokumen Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Dokumen 2
53,556,300.00
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-
LO, dan Beban
Jumlah Dokumen BA Rekonsiliasi Dokumen 1
86,822,200.00
Koordinasi Penyusunan Laporan
APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran
APBD Bulanan , Triwulan ,
Semesteran
Dokumen 17
61,661,100.00
Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah yang di Konsolidasikan
Dokumen 136
233,219,500.00

Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD Provinsi
Jumlah Dokumen Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Perkada
tetang Penjabaran
APBD yang disusun
Dokumen 2
14,776,171.00
Penyusunan Analisis Laporan
APBD
Jumlah Dokumen Analisis Laporan
APBD yang disusun
Dokumen 1
20,318,700.00
Penyusunan Kebijakan dan
Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Jumlah Regulasi terkait Juknit
Operasional Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah Daerah
Dokumen 1
37,215,400.00
Penyusunan Sistem dan Prosedur
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen terkait Sistem
dan Prosedur Akuntansi Pelapotan
Dokumen 1
23,986,400.00
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Provinsi
Jumlah Peserta OPD yang terbina Orang 20
34,418,300.00
Pembinaan Pengelolaan Keuangan
BLUD Provinsi
Jumlah Peserta Penbinaan daeri
BLUD Provinsi
Orang 20
30,147,000.00
Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Laporan Dana Bagi
Hasil dan Dana Bantuan
Keuangan Provinsi
Dokumen
4
839,608,582,467.00
Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Analisis
Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan
Dokumen 1
1,438,932,135.00
Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Dana Darurat dan Mendesak Dokumen
1
62,508,466,532.00
Pengelolaan Dana bagi Hasil
Provinsi
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Dana Bagi Hasil Provinsi
Dokumen 1
757,135,246,300.00
Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembayaran Cicilan
Pokok dan Bunga Pinjaman
Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pembayaran Cicilan Pokok dan
Bunga Pinjaman Pemerintah
Daerah
Dokumen 1
1,852,593,750.00
Pengelolaan Data dan Implementasi
Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Jumlah Rekapan dan Dokumen
Data SIPD
Dokumen 3
497,993,900.00
Inventarisasi dan Analisis Data
Bidang Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Data Bidang
Keuangan Daerah
Dokumen 3
310,628,500.00
Implementasi dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan Daerah
Jumlah pemeliharaan aplikasi
pengelolaan keuangan daerah
Dokumen 2
89,895,400.00
Pembinaan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah Pemerintah
Provinsi
Jumlah pembinaan SIPD Bidang
Keuangan Daerah yang
dilaksanakan
Dokumen 2
97,470,000.00
Program Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Persentase Pengelolaan BMD
pada PD yang Akurat dan
Akuntabel
% 60%
1.777.298.800,00
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Jumlah Laporan BMD
Perangkat yang diterima
Dokumen 31
1.777.298.800,00
Penyusunan Standar Harga Jumlah Dokumen Standar Harga Dokumen 1
64,385,000.00
Penyusunan Standar Barang Milik
Daerah dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Standar Barang
Milik Daerah dan Standar
Dokumen 2
24,190,000.00
Penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Rencana
Dokumen 1
60,344,000.00
Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Peraturan Gubernur
tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Dokumen 3
5,720,900.00
Daerah
Jumlah dokumen penatausahaan
BMD
Dokumen 16
449,485,000.00
Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Kegiatan Inventarisasi yang
dilaksanakan
Kali 12
15,491,000.00
Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penilaian
Barang Milik Daerah
Dokumen 5
914,085,000.00
Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Status Aset Dokumen 1
23,239,000.00
Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah penanganan sengketa aset
daerah
sengketa 1
38,135,000.00
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
1. Jumlah SK Penetapan
Penggunaan BMD
Dokumen 10
107,900,000.00

2. Jumlah Persetujuan Gubernur
Pemindahtanganan dan
Penghapusan BMD
Dokumen 12
3. Jumlah SK Penghapusan BMD Dokumen 12
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
Jumlah barang milik daerah yang
termanfaatkan secara optimal
obyek 474
216,056,400.00
Jumlah barang milik daerah yang
digunakan secara optimal
obyek 80
Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah
Jumlah Dokumen Berita Acara
Rekonsiliasi
Dokumen 132
115,148,000.00
Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Laporan Barang
Milik Daerah Perangkat Daerah
Dokumen 48
56,515,000.00
Pembinaan Pengelolaan Barang
Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Pembinaan ke Kabupaten/Kota
Dokumen 10
5,137,000.00

BAB V
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
5.1. CAPAIAN KINERJA RPJMD
Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2018-2023, BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan MISI II
NTB Bersih dan Melayani dengan Sasaran “ MENINGKATNYA AKUNTABILITAS
KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH”dengan Indikator Kinerja Sasaran “Opini
BPK WTP”
Adapun Capaian Kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2021 dalam pelaksanaan
Misi ke II NTB Bersih dan Melayani adalah sebagai berikut :
Tabel 5.1
Capaian Kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2021
Sasaran RPJMD Indikator
RPJMD
Tahun 2020 Tahun 2021
Target Realisasi Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
“ Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Dan
Keuangan Daerah”
“Opini BPK” WTP WTP WTP -
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun dengan Target Tahun
2021 yakni WTP, Opini WTP dari BPK-RI untuk laporan keuangan pemerintah daerah
Tahun 2021 dikeluarkan pada bulan mei 2022, sehingga realisasi untuk tahun 2021
belum bisa dinilai, dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan BPK-RI.
5.2. CAPAIAN KINERJA RENSTRA
Berdasarkan Indikator Kinerja sesuai tugas pokok fungsi BPKAD Provinsi
Nusa Tenggara Barat, maka sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis BPKAD
Provinsi NTB dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
“ Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat”
Adapun capaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh BPKAD Tahun
2021 tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2
Capaian Kinerja dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021
No Tujuan Sasaran
Indikator Tujuan
/Sasaran
Target Kinerja
Tujuan /
Sasaran pada
Tahun
Realiasi
Tujuan /
Sasaran pada
Tahun
%
2021 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
1 Terwujudnya
Akuntabilitas
Kinerja
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Sesuai Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Sesuai Sesuai
MeningkatnyaA
kuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Persentase
Perangkat Daerah
yang
mengimplementasik
an Akuntansi
Berbasis Akrual
100% 100% 100%
Persentase Tindak
Lanjut Penghapusan
Aset Daerah
100% 100% 100%
Persentase Aset
Tetap Tanah dan
Bangunan yang
termanfaatkan
70,80% 69,45% 99%
Persentanse Aset
Tetap Tanah dan
Bangunan yang
terlegalkan
82% 81.07, % 98%
Dari Tabel 5.2 diatas bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada tujuan “Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah”, indikator tujuan rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa Tenggara adalah “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”.
Dalam mewujudkan indikator sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023
yaitu meraih “Opini BPK (WTP), Pemerintah Provinsi NTB melalui BPKAD selaku
leading sektor dalam mempertahankan Opini WTP secara berturut-turut dalam kurun
waktu Tahun 2011 - 2020.
Dalam mempertahankan Opini WTP dari BPK, salah satu sasaran BPKAD
Provinsi NTB melalui Rencana Strategis Tahun 2019-2023 yakni “ Meningkatnya
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” melalui 4 indikator sasaran
yaitu :

1. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Akuntasi
Berbasis Akrual
Tabel 5.3
Capaian Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan
Akuntansi Berbasis Akrual
Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Perangkat
Daerah yang mengimplementasikan Akuntansi Berbasis Akrual dari Tahun 2021
terealisasi sebesar 100 persen dari target 100 persen.
Pada Tahun 2021 seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berjumlah 36
Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan SKPD telah
mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual.
Adapun langkah-langkah dan upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
dalam rangka menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
yang mengacu pada SAP Berbasis Akrual antara lain:
1. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dari
basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrual (SIMDA) dengan bekerja
sama dengan BPKP Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pendampingan dan Pembinaan perangkat daerah dalam pelaksanaan Sistem
Akuntansi Berbasis Akrual;
3. Asistensi dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan OPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi NTB.
2. Persentase Tindak Lanjut Penghapusan Barang Milik Daerah.
Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan tindakan penghapusan dari
daftar barang pengguna/kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar inventarisasi
barang milik daerah. Penghapusan barang tersebut dilakukan dengan menerbitkan
keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan Barang Milik Daerah untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.
Penghapusan barang milik daerah (BMD) tersebut merupakan finishing
terhadap upaya penertiban barang-barang milik daerah yang dimana dilakukan
terhadap barang-barang yang perlu dilakasanakan suatu tindakan penghapusan.
Untuk dapat dilakukan suatu tindakan penghapusan, terdapat syarat-syarat yang
harus dipenuhi.
Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah disebabkan karena:
- pemindahtanganan atas barang milik daerah;
No Indikator Kinerja 1
Tahun Renstra
2019-2023
2021 2022 2023
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1
Persentase Perangkat
Daerah yang
menimplementasikan
Akuntasi Berbasis Akrual
100% 100% 100% 100% 100% 100%

- putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya;
- menjalankan ketentuan undang-undang;
- pemusnahan; atau
- sebab lain yang merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan
wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar,
susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan
kahar (force majeure);
Adapun Capaian Persentase Tindak Lanjut Penghapusan BMD
sebagai berikut :
Tabel 5.4
Persentase Tindak Lanjut Penghapusan Barang Milik Daerah
N
o
Indikator Kinerja
Tahun Renstra
2019-2023
2019 2020 2021
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2
Persentase Tindak Lanjut
Penghapusan Barang Milik
Daerah
100% 86% 100% 89% 100% 100% 100% 100%
Berdasarkan data Tabel 5.4 diatas menunjukkan bahwa pada indikator
persentase tindak lanjut penghapusan BMD pada tahun 2021 telah mencapai target
yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.Dari data tersebut dapat disimpulkan terjadi
kenaikan persentase kinerja pada indikator ini, dimana pada tahun 2019 realisasi
indikator ini mencapai 89%.
Indikator ini menunjukkan persentase tindak lanjut penghapusan BMD dari
usulan penghapusan yang diajukan oleh SKPD yang dilakukan dengan menerbitkan
keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota setelah melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah
ditentukan peraturan perundang-undangan.
Penghapusan BMD selama tahun 2021 dilaksanakan dengan menetapkan 10
SK penghapusan dengan total nilai penghapusan sebesar Rp.40.942.496.461 dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel 5.5
Data Penghapusan BMD yang telah dilaksanakan oleh BPKAD pada tahun 2021

NO. NO./TANGGAL SK NAMA OPD/UPTD
JENIS
PENGHAPUSAN
NILAI
PENGHAPUSAN
(RP)
1 SK NOMOR 032-386 TAHUN
2021
TANGGAL 7 JULI 2021
UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA
KESEHATAN PROVINSI NTB
PERALATAN DAN
MESIN
67.305.250
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NTB
PERALATAN DAN
MESIN
491.414.650
2021
TANGGAL 21 SEPTEMBER
2021
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NTB
PERALATAN DAN
MESIN
35.745.100
2021
TANGGAL 24 AGUSTUS 2021
DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB PERALATAN DAN
MESIN
615.499.000
4 SK NOMOR 032-404TAHUN
2021
TANGGAL 19 JULI 2021
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI
NTB BANGUNAN
1.436.843.230
2021
TANGGAL 27 JULI 2021
BPKAD PROVINSI NTB BANGUNAN 12.579.496.691
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
NTB
BANGUNAN 98.395.000
2021
TANGGAL 11 NOVEMBER
2021
RSUD PROVINSI NTB PERALATAN DAN
MESIN
17.605.929.744
2021
TANGGAL 4 NOVEMBER 2021
SMKN 2 MATARAM BANGUNAN 50.000.000
TOTAL NILAI PENGHAPUSAN 32.980.628.665
Berdasarkan tabel diatas, penghapusan BMD selama tahun 2021
dilaksanakan dengan menetapkan 7 SK penghapusan. Faktor-faktor penunjang
keberhasilan dalam mencapai indikator ini antara lain ;
 kesigapan tim dalam melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan
penghapusan BMD;
 tersedianya SDM yang kompeten khususnya yang menangani penatausahaan
aset;
 tersedianya tim penilai dan tim penaksir asset yang bertugas melakukan
penilaian dan penaksiran terhadap aset-aset yang akan dipindahtangankan
sebelum dilakukan proses penghapusan.
Adapun kegagalan dari indikator ini dalam mencapai target lebih disebabkan
karena yang faktor eksternal dimana SKPD pengusul terlambat mengajukan usulan
penghapusan sehingga tidak memungkinkan bagi BPKAD untuk melakukan proses
penghapusan mengingat pengajuan usulan dilakukan menjelang akhir tahun
anggaran 2021.
3. Persentase Aset Tanah dan Bangunan yang Termanfaatkan
Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah menggunakan
pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan
sampai dengan pengawasan dan pengendalian, hal ini agar aset daerah mampu
memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah.
Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama III sebagai berikut :
Tabel 5.5

PersentaseAset Tanah dan Bangunan yang Termanfaatkan
No Indikator Kinerja
Tahun Renstra
2019-2023
2019 2020 2021
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Target
Akhir
Realisasi
3
Persentase asset
daerah yang
termanfaatkan
70% 70% 70% 66,39% 70,80% 69,45% 76% 69,45%
Salah satu bentuk pemanfaatan BMD adalah melaului pola sewa. Sewa
BMD ditujukan untuk pengoptimalan pemanfaatan BMD yang belum/tidak
digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
daerah, sehingga dalam hal ini BMD dapat menjadi prioritas untuk disewakan
kepada pihak lain yang bisa memberikan manfaat yang maksimal, sehingga sewa
BMD merupakan salah satu bentuk optimalisasi aset daerah. Sewa BMD akan
membebaskan biaya pemeliharaan dan pengamanan yang membebani APBD,
sekaligus potensi mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk PAD. Optimalisasi
pemanfaatan BMD salah satu tujuannya adalah untuk menekan atau menghilangkan
biaya yang membebani APBD sehingga terjadi efisiensi atau penghematan.
Tabel 5.6
Data Persentase asset daerah yang termanfaatkaan
No.
PERUNTUKAN
ASET
REALISASI 2019 REALISASI 2020 REALISASI 2021
JUMLAH
(m2)
%
JUMLAH
(m2)
%
JUMLAH
(m2)
%
A.
Aset Yang
Termanfaatkan 7,122,569 88.50 3,200,088.561 66.39 3,347,426.981 69.45
1
Aset Yang
Menghasilkan PAD 4,834,935 67.88 1,234,400 38.57 1,454,579 43.45
2
Aset Yang
BerprosesMenghasilkan
PAD - - 1,543,804 48.24 1,481,320 44.25
3
AsetDipakai Oleh
Pihak Lain 1,143,817 16.06 421,885 13.18 411,528 12.29
(Tidakmenghasilkan
PAD) - -
B.
Aset Yang Belum
Termanfaatkan 925,490 11.50 1,619,797.439 33.61 1,472,459.019 30.55
8,048,059 100.00 4,819,886 100.00 4,819,886 100.00
Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan BMD
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi
daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan
fasilitas publik. Indikator kinerja ini menunjukkan jumlah asset daerah yang
termanfaatkan.

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, Untuk persentase Aset Tanah dan Bangunan
yang termanfaatkan pada tahun 2021 sudah mencapai 590 aset tanah dan bangunan
yang termanfaatkandari total 850 atau sudah mencapai 69,45 persen dari target
70,80 persen. Beberapa kendala yang di hadapi dalam mencapai pemanfaatan Aset
Tanah dan Bangunan adalah belum stabilnya iklim ekonomi yang disebabkan oleh
pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini sehingga berdampak kepada
proses pengajuan atau pun pemanfaatan asset tanah dan bangunan.
4. Persentase Aset Tanah dan Bangunan yang Terlegalkan
Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah
karena aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh
daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang
bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi
pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Salah
satu bentuk legalitas kepemilikan aset daerah tersebut adalah sertifikat tanah,
dimana dengan sertifikat tersebut dapat diketahui kepastian letak tanah, batas-batas
tanah, luas tanah, bangunan dan jenis tanaman yang ada diatasnya, serta untuk
memperoleh kepastian mengenai status tanahnya, siapa pemegang haknya dan ada
atau tidak adanya hak pihak lain.
Proses legalisasi Aset Tanah dan Bangunan merupakan salah satu
permasalahan yang menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia yang tercermin dalam Monitoring Centre For Prevention (MCP) KPK..
Adapun Persentase Aset Tanah dan Bangunan yang terlegalkan adalah sebagai
berikut :
Tabel 5.7
Pencapaian Indikator Kinerja IV
No
Indikator
Kinerja
Tahun Renstra
2019-2023
2021
Target Realisasi Target Realisasi
4
Persentase asset
daerah yang
terlegalkan
82% 81,07% 100% 98%
Aset daerah pada pengelola BMD yang Jumlah aset tanah dan bangunan Milik
Pemprov NTB adalah sebanyak 1770 persil. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2021
ditargetkan sudah terlegalkan (disertifikasi) sebanyak 1451 persil atau sebesar 82%.
Berdasarkan data pengumpulan kinerja 2021 pada bidang teknis/ UPTB, bahwa selama
tahun 2021 terdapat 1435 sertifikat yang sudah diterbitkan pihak terkait atau sebesar
98,87% dari target yang sudah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam
Persentase Aset Tanah dan Bangunan yang terlegalkan adalah adanya beberapa
permasalahan terkait sertifikasi Aset pengalihan personil, pendanaan, sarana prasarana dan
dokumen (P3D), kurangnya alokasi anggaran, alokasi waktu yang terbatas dan
permasalahan di lapangan mencakup saksi-saksi di saat proses hibahnya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target PersentaseAset Tanah dan
Bangunan yang terlegalkan dalam hal pelaksanaan Proses Pensertifikatan Aset Tanah dan
Bangunan Pemprov NTB adalah sarana prasarana dan dokumen (P3D), kurangnya alokasi
anggaran, alokasi waktu yang terbatas dan permasalahan di lapangan mencakup saksi-saksi
di saat proses hibahnya.
Adapun Capaian Rencana Strategis BPKAD Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.7
EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019-2023
Sasaran RPJMD Prov
NTB 2019-2023
Indikator Kinerja
Target
2019
Meningkatnya Kinerja
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Opini BPK WTP
No
Sasaran Perangkat
Daerah
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
Realisasi Capaian Renstra Perangkat
Daerah Tahun
Tingkat Capaian Renstra
Perangkat Daerah Tahun Unit
Penanggung
jawab
2021 2022 2023 2021 2021
1 2 3 4
9
10.00 11.00
14 19-14/9*100% 16
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkatkan
Akuntanbilitas
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Nilai Lakip Perangkat
Daerah
26,075,000,000.00 A 27,149,250,938.87 A 30,249,110,563.01 30,235,831,821 BB 116
Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
556,545,700.00 12 596,225,313.27
12
644,556,783.61
22
642,180,300
100 115
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Jumlah Dokumen
Renja, Renstra yang 71,015,700.00 2 73,896,495.92
2
81,286,145.51
2
92,605,500
200 130

Daerah tersusun
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
RKA SKPD yang
tersusun
99,654,000.00 1 96,548,568.90
1
115,610,100.65
4
83,876,900
100 84
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA SKPD
yang tersusun
95,694,300.00 3 101,584,732.45
3
111,016,393.27
5
114,651,100
125 120
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
DPA SKPD yang
tersusun
76,832,000.00 3 96,334,004.28
3
89,133,956.02
4
58,540,300
100 76
Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA
SKPD yang tersusun 68,923,900.00
1 77,576,989.57
1
79,959,650.55
6
75,328,900
150 109
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
Capaian Kinerja dan
Ikhtiar Realisasi SKPD
tersusun
82,927,500.00 1 86,291,505.47
1
96,205,437.03
4
77,167,500
100 93
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
yang tersusun
61,498,300.00 1 63,993,016.68
1
71,345,100.58
5
140,010,100
500 228
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan
Keuangan yang
tersusun 17,465,428,125.00
19
18,173,324,490.03
19
20,261,573,217.56
19 20,984,696,363 100 120
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang
menenria Gaji dan
Tunjangan 16,600,243,838.00
157 17,273,643,025.77 157
19,258,191,954.39
164 20,245,174,463 104 122
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah ATK yang
dibutuhkan 28,713,387.00
5
29,579,118.32
5
32,977,429.12
6 34,426,000 120 120
Akuntansi SKPD
Jumlah Tenaga
Administrasi
Keuanguan 610,623,900.00
35
635,395,485.93
35
708,395,340.62
35 521,978,000 100 85
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
yang tersusun
85,830,700.00
1
89,010,711.55
1
99,573,482.92
1 88,689,400 25 103

Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran
SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Bulan/
Triwullan.
Semesteran SKPD
yang tersusun
119,210,300.00
17
124,046,140.16
17
138,297,657.73
17 82,705,800 100 69
Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Laporan dan
Analisis Prognosi dan
Realisasi yang
tersusun
20,806,000.00
1
21,650,008.30
1
24,137,352.78
1 11,722,700 100 56
Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen
Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
206,094,400.00
5
214,454,747.16
5
239,093,205.78
6 86,621,500 100 42
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD
46,548,400.00
3
48,436,664.72
3
54,001,497.28
4 9,269,800 100 20
Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang milik Daerah
pada SKPD
Jumlah Dokumen
Rekonsiliasi Barang
dan Laporan Barang
Milik SKPD
83,180,700.00
1
86,554,976.69
1
96,499,178.15
1 43,916,700 100 53
Daerah pada SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan
Barang Milik Daerah
pada SKPD
76,365,300.00
1
79,463,105.75
1
88,592,530.35
1 33,435,000 100 44
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Jumlah ASN yang
melaksanan
Peningkatan
Aparatur
501,095,900.00
80
521,422,125.43
80
581,872,966.38
25 271,190,300 100 54
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Disiplin Pegawai
Jumlah Sarana dan
Prasarana Disiplin
ASN yang
dilaksanakan
86,483,900.00
2
89,992,173.05
2
100,331,270.04
2 95,211,600 100 110
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
Jumlah ASN
Pendidikan dan
Pelatihan
113,622,000.00
50
118,230,106.34
50
132,358,680.71
2 2,880,000 9 3
Sosialisasi Perundang-
Undangan
Jumlah peraturan
perundang-undangan
yang disosialisasi
153,665,000.00
20
159,898,516.04
20
178,269,072.60
4 162,198,700 133 -

Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf

Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf

Semelhante a Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf (20)

Último

Último (14)

Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf