1. HIBAH PENINGKATAN KINERJA &
PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI
PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT & MAINTENANCE (PRIM)
DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KAPASITAS DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2. HIBAH PENINGKATAN KINERJA & PEMELIHARAAN
JALAN PROVINSI (PRIM)
• Dana hibah PRIM diberikan kepada daerah dengan kriteria tertentu dan
merupakan penggantian sebesar 40% atas dana yang telah terlebih dahulu
dikeluarkan oleh APBD.
DEFINISI • output based - hibah yang diberikan berdasarkan hasil kinerja yang terukur
atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis DJBM
• meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam pengelolaan
TUJUAN dan pemeliharaan jalan ; termasuk dorongan kepada pemerintah
provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharan jalan.
• Kegiatan Fisik : Pemiliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala,
LINGKUP Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan, Rekonstruksi
• Kegiatan Non-fisik (sesuai PMM)

3. SKEMA PENCAIRAN DANA HIBAH PRIM
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
5% 20% + INSENTIF 40% 35% + INSENTIF
• SPPH • Governance • Governance • Governance
• Telah melaksanakan (PPBP, (pelatihan) (PPBP,
PPBP pengumuman pengumuman
• Fisik (swakelola
• Informasi alokasi dlm website, DPA, dan kontrak) dlm website, DPA,
dana dan lokasi pelatihan) pelatihan)
penanganan jalan telah 65%
diumumkan di • Fisik (swakelola • Fisik (swakelola
website dan kontrak) dan kontrak)
• DPA telah ada telah 25% telah 100%
• Penandatanganan
kontrak dengan pihak
ketiga
• pembayaran uang
muka kepada pihak
ketiga

4. BAHAN DISKUSI
• VERIFIKASI
• MEKANISME & TAHAPAN PENYALURAN
• KOMITMEN PENDANAAN APBD 2013 – 2015
• KESIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
• OTHER ISSUES?

5. MEKANISME HIBAH DAERAH

6. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH
K/L MENKEU PEMDA
PENGUSULAN NILAI PENETAPAN MK:
PERJANJIAN HIBAH
HIBAH DAN DAFTAR PEMBERIAN/PENERU ANTARA MK DAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
PEMDA PENERIMA SAN HIBAH KEPADA KEGIATAN HIBAH
KEPALA DAERAH
HIBAH PEMDA
Mempertimbangkan: Penyaluran dilakukan
• Sumber Hibah LN: Pemda sebagai berdasarkan kinerja
a) kapasitas fiskal daerah; b) Penetapan setelah Perjanjian
Daerah yang ditentukan oleh Implementing Agency yang diverifikasi K/L
Hibah LN ditandatangani bertanggung jawab atas
Pemberi Hibah Luar • Sumber Pinjaman LN:
Negeri; c) Daerah yang penyelesaian kegiatan dan
setelah Pagu APBN penggunaan dana hibah
memenuhi persyaratan yang • Sumber Penerimaan DN:
ditentukan oleh K/L; dan/atau sesuai Perjanjian Hibah
setelah Pagu APBN dan Manual Teknis
d) Daerah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah
6

7. PERJANJIAN HIBAH DAERAH
Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri
atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat
yang diberi kuasa.
Perjanjian paling sedikit memuat:
a. tujuan;
b. jumlah;
c. sumber;
d. penerima;
e. persyaratan;
f. tata cara penyaluran;
g. tata cara pelaporan dan pemantauan;
h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan
i. sanksi.
*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan,
kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri.
7

8. PENGANGGARAN HIBAH

9. PENGANGGARAN HIBAH
PENGANGGARAN DI PUSAT PENGANGGARAN DI DAERAH
• Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah • Penerimaan hibah oleh Pemerintah
Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Daerah dianggarkan dalam Lain-lain
Bagian Anggaran Bendahara Umum Pendapatan Daerah yang Sah sebagai
Negara sesuai ketentuan perundang- jenis pendapatan hibah
undangan • Penggunaan dana hibah dianggarkan
• Dalam hal APBN telah ditetapkan: sebagai belanja dan/atau pengeluaran
penerushibahan kepada Pemerintah pembiayaan
Daerah yang bersumber dari hibah luar • Dalam hal APBD telah ditetapkan:
negeri dapat dilaksanakan untuk penggunaan dana hibah dapat
kemudian dianggarkan dalam perubahan dilaksanakan untuk kemudian
APBN dianggarkan dalam Perubahan APBD
• Setelah APBN Perubahan ditetapkan: • Dalam hal Perubahan APBD telah
penerushibahan kepada Pemerintah dapat ditetapkan: penggunaan dana hibah
dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dapat dilaksanakan untuk kemudian
dalam Laporan Keuangan Pemerintah dilaporkan dalam Laporan Keuangan
Pusat. Pemerintah Daerah.

10. PENYALURAN DANA HIBAH

11. HUBUNGAN FUNGSI:
PELAKSANAAN MEKANISME HIBAH DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
KPA - HPD
Verifikasi
KEMENTERIAN PU PEMERINTAH DAERAH
(EXECUTING AGENCY) (IMPLEMENTING AGENCY)
11

12. MEKANISME PENYALURAN
5 Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD
4 Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi
3 Proses verifikasi teknis
PEMDA KEMENPU KEMENKEU
2 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3
Pihak ketiga 1 Pelaksanaan kegiatan