Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)

1. HUKUM PIDANA KHUSUS
TINDAK PIDANA EKONOMI SECARA
UMUM
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.

2. Tindak Pidana Ekonomi Sempit
o Tindak pidana ekonomi (TPE) dalam arti
sempit dapat didefinisikan sebagai tindak
pidana yang secara yuridis diatur dalam UU
Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak
pidana ekonomi.
o Tindak pidana di bidang ekonomi dapat
diartikan perbuatan pelanggaran terhadap
setiap hak, kewajiban / keharusan atau
larangan sebagai ketentuan–ketentuan dari
peraturan–peraturan hukum yang memuat
kebijaksanaan negara di bidang ekonomi
untuk mencapai tujuan nasional.

3. Legal Standing TPE Sempit
o UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan,dan Peradilan
Tindak Pidana Ekonomi
o UU No. 1 Tahun 1961 tentang
Penetapan Semua Undang-Undang
Darurat dan Semua Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1
Januari 1961 Menjadi Undang-Undang

4. Definisi
o Pengertian TPE dijabarkan dalam Pasal 1 UU tindak
pidana ekonomi yang menyebutkan bahwa yang
didefinisikan sebagai tindak pidana perekonomian
adalah:
o 1. Pelanggaran berbagai ketentuan yang terdapat dalam
atau berdasarkan berbagai peraturan
dan ordonantie (peraturan pemerintah) yang
dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang
tindak pidana ekonomi.
o 2. Pasal Tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 26,
Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang tindak pidana
ekonomi.
o 3. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar
undang-undang lain, sekedar undang-undang itu
menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana
ekonomi.

5. Sifat Prospektif
o Pengertian Tindak Pidana Ekonomi
pada Pasal 1 Undang-undang Tindak
Pidana Ekonomi bersifat prospektif,
artinya tidak ada definisi yang bersifat
limitative mengenai tindak pidana
ekonomi. Apabila pada kemudian hari
diperlukan adanya pengaturan
mengenai perbuatan atau pelanggaran
tertentu sebagai tindak pidana
ekonomi, hal itu dapat dilakukan
dengan mudah.

6. UU 7/1955 = TPE Sempit
o Istilah tindak pidana ekonomi yang
dikenal di Indonesia apabila dilihat dari
substansi Undang-Undang Darurat No.
7 1955 tampak lebih dekat atau dapat
dimasukkan ke dalam istilah economic
crimes dalam arti sempit. Hal ini
disebabkan Undang-undang tersebut
secara substansial hanya memuat
ketentuan-ketentuan yang mengatur
sebagian kecil dari kegiatan ekonomi
secara keseluruhan.

7. Delik dalam Pasal 1 sub 1e
o Undang – Undang yang mengatur beberapa sektor di
bidang ekonomi sebagai sumber hukum pidana
ekonomi, menyatakan ketentuan pidana
o a. pelanggaran di bidang devisa
o b. pelanggaran terhadap prosedur impor, ekspor
o c. pelanggaran izin usaha
o d. pelanggaran pelayaran nahkoda
o e. pelanggaran ketentuan ekspor kapuk,
o f. pelanggaran ketentuan ekspor minyak,
o g. pelanggaran ketentuan ekspor ubi – ubian

8. Delik dalam Pasal 1 sub 2e
o Ditetapkan beberapa perbuatan pelanggaran
terhadap ketentuan tindak pidana sebagai
tindak pidana ekonomi:
o a. Pasal 26, dengan sengaja tidak memenuhi
tuntutan pegawai pengusut berdasarkan suatu
ketentuan dalam undang – undang

9. Delik dalam Pasal 1 sub 2e
o b. Pasal 32, dengan sengaja berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang bertentangan
dengan:
o 1. Suatu hukuman tambahan sebagai
tercantum dalam pasal 7 sub a, b, dan c
o 2. Suatu tindakan tata tertib sebagai
tercantum dalam pasal 8
o 3. Suatu peraturan termaksud dalam pasal
10
o 4. Suatu tindakan tata tertib sementara atau
menghindari hukuman tambahan / tindakan
tata tertib sementara seperti tersebut diatas.

10. Delik dalam Pasal 1 sub 2e
o c.Pasal 33, dengan sengaja baik sendiri
maupun perantara orang lain menarik
bagian – bagian kekayaan untuk
dihindarkan dari:
o - Tagihan – tagihan
o - Pelaksanaan suatu hukuman atau
tindakan tata tertib sementara, yang
dijatuhkan berdasarkan undang –
undang
o - Tindak pidana ekonomi berdasarkan
pasal 1 sub 3e

11. Delik dalam UU lain
o 3. Pelanggaran sesuatu ketentuan:
o Berdasarkan undang – undang lain.
o Perbuatan – perbuatan yang diuraikan sebagai
perbuatan tindak pidana dalam arti sempit
penentuannya tergantung dalam arah politik
pemerintah. Hal itu berarti bisa berubah–ubah sesuai
dengan perkembangan yang terjadi secara nasional,
regional dan internasional sehingga wajar apabila
peraturan – peraturan di bidang ekonomi sering
berubah – ubah dan sulit untuk mengindenfikasikan
peraturan – peraturan mana yang masih berlaku atau
peraturan mana yang sudah tidak berlaku.

12. TPE Secara Luas
o Tindak pidana ekonomi secara luas
adalah suatu tindak pidana yang
mempunyai motif ekonomi dan
lazimnya dilakukan oleh orang-orang
yang mempunyai kemampuan
intelektual dan mempunyai posisi
penting dalam masyarakat atau
pekerjaannya.

13. Yang Masuk Kategori TPE
o Tindak Pidana Perpajakan
o Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat
o Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
o Tindak Pidana Perbankan
o Tindak Pidana dalam Ketenagakerjaan
o Dan lain-lain

14. Legal Standing
o a) Undang-undang No. 32 tahun 1964
tentang Peratuaran Lalu lintas Devisa.
o b) Undang-undang No. 6 tahun 1983
tentang Perpajakan.
o c) Undang-undang No. 19 tahun 1992
tentang Hak atas Kekayaan Intelektual.
o d) Undang-undang No. 5 tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha tidak sehat.
o e) Undang-undang No. 11 tahun 1965
tentang Pergudangan.

15. Legal Standing
o f) Undang-undang No. 5 tahun 1983
tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
o g) Undang-undang No. 5 tahun 1984
tentang Peridustrian.
o h) Undang-undang No.4 tahun 1990 tentang
Serah Simpan Karya cetak dan Karya rekam.
o i) Undang-undang No. 8 tahun 1995
tentang Pasar Modal.
o j) Undang-undang No. 9 tahun 1995
tentang Usaha Kecil.

16. Legal Standing
o k) Undang-undang No. 12 tahun 1997
tentang Hak Cipta.
o l) Undang-undang No. 13 tahun 1997
tentang Paten.
o m) Undang-undang No. 32 tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komuditi.
o n) Undang-undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan.
o o) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Transfer Dana.
o Dan lain-lain

17. Penyelesaian Sengketa
o Secara umum, hukum formil yang
dianut merujuk pada KUHAP, kecuali
ditentuan lain dalam UU.
o Penyelesaian sengketanya juga bisa
berbeda, ada di pengadilan pidana
biasa, di PHI, di Pengadilan Niaga, dan
Pengadilan Pajak.
o Namun kebanyakan tetap dilakukan di
pengadilan pidana umum.