1. FR. SKEMA-03
Ditetapkan tanggal:
Oleh:
Nomor Dokumen : 002/SKEMA/LSPMSDMI/2015
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi : √ Terkendali
Tak terkendali
2015
SUPERVISOR PENGELOLAAN SUMBER
DAYA MANUSIA
Mahmud
Ketua Komite Skema
Dinarwulan Sutoto
Ketua Umum LSP MSDM Indonesia
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

2. SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM
2
1. LATAR BELAKANG
1.1.Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang berbasis kompetensi dan
terstandarisasi secara nasional untuk organisasi secara umum telah
dituangkan dalam format SKKNI Manajemen Sumber Daya Manusia
(MSDM) dan SKKNI Hubungan Industrial (HI).
1.2.SKKNI MSDM dan SKKNI HI ini dikembangkan menggunakan pendekatan
RMCS (Regional Model Competency Standard) berdasarkan praktek
manajemen terbaik sehingga para pelaksana dan penanggung-jawab MSDM
diharapkan mampu bersaing secara nasional, regional, dan atau
internasional.
1.3.Ketentuan dalam Pasal 12 dan 18 Undang-undang No 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
1.4.Proses pengembangan kompetensi profesi saat ini beragam dalam jenis
programnya maupun cara eksekusinya di setiap organisasi dan badan
usaha pemerintah.
1.5.Diperlukan pelaksana dan penanggung-jawab Manajemen Sumber Daya
Manusia (MSDM) yang kompeten di bidangnya sesuai standar kompetensi
yang berlaku secara nasional.
1.6.Perlu dipastikan bahwa pengelolaan SDM organisasi besar terlaksana
dengan kaidah-kaidah yang benar sehingga menghasilkan peningkatan
kapasitas dan kapabilitas organisasi.
1.7.Perlunya mengelola SDM organisasi besar yang komprehensif guna
memastikan pendekatan-pendekatan manajemen sumber daya manusia
didalam strategi organisasi dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi
organisasi demi tercapainya tujuan organisasi.
2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI
Skema sertifikasi ini meliputi profesi bidang manajemen sumber daya manusia
dengan penguasaan berdasarkan kerangka okupasi penyelia pengelolaan SDM.
Okupasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan pelaksanaan serta
perbaikan terhadap pengelolaan SDM telah dilakukan berdasarkan pendekatan
pengeloaan sumber daya manusia yang benar sesuai dengan praktek terbaik
serta pemenuhan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi,
demi memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan sebagai
berikut :

3. SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM
3
2.1.Melaksanakan pemenuhan kebutuhan SDM secara tepat kualitas dan
kuantitas untuk mendukung kebutuhan organisasi dalam mencapai
tujuannya
2.2.Melaksanakan intervensi interpersonal sekaligus mengevaluasi efektifitas
kegiatan untuk memastikan terjadinya perbaikan iklim organisasi
2.3.Melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM berdasaran peta
kesenjangan kompetensi sekaligus menjaga motivasi pegawai melalui
pemenuhan penghargaan pegawai dalam arti luas
2.4.Mengadministrasikan kebijakan pengelolaan kinerja dan mengelola
system penghargaan secara berkeadilan
2.5.Mengelola pelaksanaan penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain
sekaligus menjaga iklim kerja dan hubungan kerja yang harmonis dengan
pegawai.
Kelompok kompetensi ini dapat digunakan untuk memenuhi kualifikasi
kompetensi pada jabatan-jabatan antara lain namun tidak terbatas pada:
Supervisor Personalia, Assistant Human Resources Manager, Personnel Officer
3. TUJUAN SERTIFIKASI
Memastikan dan memelihara kompetensi profesi pengelolaan sumber daya
manusia pada umumnya dan atau penyelia dibidang sumberdaya manusia.
4. ACUAN NORMATIF
4.1.Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
4.2.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 307 tahun 2014
tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori
Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat
Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia
4.3.Peraturan BNSP No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian
Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
4.4.Peraturan BNSP No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan an
Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

4. SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM
4
5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI
5.1.Jenis Kemasan: OKUPASI
5.2.Okupasi Bidang Supervisor Pengelolaan SDM
5.3.Rincian Unit Kompetensi
No. Kode Unit Judul Unit Kompetensi
1 M.701001.007.01
Menyusun Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan
Organisasi akan Pekerja
2 M.701001.008.01 Membuat Rencana Pencarian Sumber Calon Pekerja
3 M.701001.009.01
Melaksanakan Pencarian Sumber Calon Pekerja
(Rekrutmen)
4 M.701001.012.01 Melakukan Penilaian Hasil Seleksi
5 M.701001.013.01 Melakukan Penawaran Kerja terhadap Calon Pekerja
6 M.701001.018.01 Menyusun Intervensi Interpersonal
7 M.701001.024.01 Melakukan Evaluasi Perubahan Perilaku
8 M.701001.025.01
Melakukan Evaluasi Hasil-Hasil Intervensi Perubahan
terhadap Organisasi
9 M.701001.027.01 Menyusun Peta Kompetensi Jabatan
10 M.701001.028.01 Mengevaluasi Pemutakhiran Standar Kompetensi Kerja
11 M.701001.031.01
Mengimplementasikan Budaya Organisasi ke Seluruh
Unit Kerja dan Individu
12 M.701001.033.01 Mengidentifikasi Kesenjangan Kompetensi
13 M.701001.034.01
Mengidentifikasi Kebutuhan Kompetensi melalui Rekam
Jejak Perkembangan Pekerja
14 M.701001.039.01
Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Keseluruhan Program
Pembelajaran dan Pengembangan
15 M.701001.046.01
Memadankan Kesesuaian Pekerja Bertalenta dengan
Posisi Tujuan
16 M.701001.056.01 Menyusun Kebijakan Pengelolaan Kinerja
17 M.701001.072.01 Menyusun Anggaran Remunerasi di Tingkat Organisasi
18 M.701001.077.01 Menangani Keluh Kesah Pekerja di Tingkat Organisasi
19 M.701001.081.01
Melaksanakan Hubungan Kerja sesuai Peraturan
Perundang-undangan
20 N.784000.019.02
Menyerahkan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada
Perusahaan Lain *
21 M.701001.084.01
Melaksanakan Tindakan Disiplin Pekerja di Tingkat
Organisasi
5.4.Rincian Kompetensi Lunak (soft competency):
Untuk memenuhi Employability dan adaptability, disamping kempetensi
teknis sesuai dengan rincian unit kompetensi diatas, pengelola SDM harus
kompeten terhadap prasyarat dasar (soft competency) sebagai berikut :
1. Integritas (Integrity)

5. SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM
5
2. Kepemimpinan (Leadership)
3. Manajemen Relasi (Relationship management)
4. Berorientasi Pada Pelayanan (Customer Service Orientation)
5. Konsultasi (Consultation)
6. Kerjasama (Teamwork)
7. Komunikasi (Communication)
8. Pemahaman Bisnis (Business Acumen)
6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI
6.1.Pendidikan dan Pengalaman :
6.1.1.Strata 1 atau setara dan berpengalaman minimal 1 tahun pada posisi
staff atau pelaksana, atau
6.1.2 Diploma 3 atau setara dan berpengalaman minimal 3 tahun pada
posisi staff atau pelaksana
6.2.Memiliki sertifikat pelatihan di bidang manajemen SDM terkait
7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT
7.1.Hak pemohon
1.1.1. Mendapatkan bukti pembayaran
1.1.2. Mendapatkan bukti pengesahan peserta
1.1.3. Mendapatkan panduan peserta uji sertifikasi
1.1.4. Mendapatkan pelayanan pra Asesmen
1.1.5. Mengajukan banding dalam hal keputusan sertifikasi
1.1.6. Mendapatkan sertifikat bila dinyatakan kompeten
7.2.Kewajiban Pemegang Sertifikat
1.1.1. Memelihara kompetensi yang telah disertifikasi
1.1.2. Menjaga kode etik profesi MSDM
1.1.3. Mengikuti program surveilan yang ditetapkan LSP MSDM Indonesia
1.1.4. Melaporkan rekaman kegiatan kerja secara periodik sesuai ketentuan
LSP MSDM Indonesia.
1.1.5. Membuat pernyataan tidak menyalahgunakan ketentuan sebagai
pemegang sertifikat.

6. SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM
6
8. BIAYA SERTIFIKASI
8.1.Biaya uji sertifikasi kompetensi : Rp 5.000.000,-
9. PROSES SERTIFIKASI
9.1.Persyaratan pendaftaran
9.1.1. Persyaratan permohonan:
1) Mengisi aplikasi permohonan sertifikasi FR APL 01 dan FR APL 02,
2) Melampirkan masing-masing:
a) Photo copy ijasah terakhir yang dilegalisir.
b) Pas photo berwarna 3x4 cm (2 lembar)
c) Melampirkan tanda bukti pembayaran administrasi
d) Portofolio pengalaman atau Surat keterangan pengalaman dari
tempat bekerja
e) Surat rekomendasi dari atasan bilamana belum memenuhi
persyaratan pendidikan dan pengalaman minimal.
f) Photo copy Sertifikasi Kompetensi yang dipersyaratkan untuk
dimiliki sebelumnya.
9.1.2. Hak pemohon
1. Mendapatkan penjelasan gambaran proses sertifikasi sesuai
dengan skema sertifikasi.
2. Mendapatkan informasi tentang hasil ujian sertifikasi (lulus atau
tidak lulus).
3. Mengikuti ujian sertifikasi lagi untuk unit kompetensi yang
dinyatakan belum kompeten.
4. Memperoleh sertifikasi tanda kompeten apabila telah lulus seluruh
bagian ujian kompetensi.
9.2 Proses Asesmen
9.2.1. Prosedur Sertifikasi
Proses sertifikasi adalah proses asesmen dalam rangka pengakuan
kompetensi yang diberikan kepada peserta yang telah memastikan
dirinya kompeten terhadap lingkup kompetensi sesuai dengan skema
sertifikasi, yaitu dengan cara, sebagai berikut :
1) mengajukan permohonan pendaftaran sebagai calon peserta
sertifikasi dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran
calon peserta.

7. SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM
7
2) Bilamana pendaftaran calon diterima, selanjutnya mengisi
formulir aplikasi calon peserta sertifikasi FR APL 01 FR APL 02
Asesmen mandiri, dan melampirkan persaratan sesuai dengan
persaratan skema sertifikasi.
3) LSP akan menugaskan asesor kompetensi sesuai dengan skema
sertifikasi yang akan di asesmen,
4) Asesor akan melaksanakan asesmen kepada peserta sesuai
lingkup skema sertifikasi yang diminta asesi,
5) Keputusan hasil asesmen akan direkomendasikan oleh Asesor
kepada LSP, selanjutnya LSP akan mengevaluasi melalui komite
teknik sertifikasi untuk mengesahkan rekomendasi keputusan
asesor dan menerbitkan rekomendasi pengesahan hasil uji
kepada LSP untuk diterbitkan sertifikat kompetensi.
9.2.2. Materi Asesmen
Materi asesmen baik untuk asesmen melalui uji kompetensi maupun
asesmen portofolio, didasarkan pada 2 hal, yaitu:
a. Seluruh persyaratan kompetensi sesuai dengan yang tertera pada
butir 5.2 rincian unit kompetensi.
b. Persyaratan kompetensi lunak (soft competency) sesuai dengan
kualifikasi pada skema sertifikasi.
9.2.3. Metoda Asesmen.
Untuk menjamin mutu keluaran hasil uji kompetensi maka beberapa
hal dibawah ini harus menjadi acuan didalam melaksnakan asesmen,
yaitu:
1) Asesmen Uji Kompetensi.
Asesmen melalui proses uji kompetensi dilaksanakan dengan
metode uji kompetensi, sebagai berikut:
a) Untuk menilai keterampilan kerja dan sikap kerja digunakan
observasi pada aktifitas kerja, bisa berupa demonstrasi atau
aktifitas kerja riil di tempat kerja,
b) Untuk menilai pengetahuan terkait dapat ditambahkan tes
tulis/lisan,
c) Untuk menilai terkait kompetensi lunak (soft competency)
digunakan metoda wawancara, atau metoda observasi simulasi
tingkah laku.
2) Asesmen Portofolio.
Asesmen portofolio dilakukan kepada peserta sertifikasi yang telah

8. SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM
8
memiliki portofolio lainnya (diluar portofolio sebagai persyaratan
dasar skema sertifikasi) meliputi seluruh dokumen hasil kerja dan
telah divalidasi atasan. Pelaksanaan asesmen portofolio
menggunakan metoda, sebagai berikut:
a) Verifikasi portofolio, kegiatan asesmen yang dilaksanakan
untuk memastikan bukti portofolio peserta sertifikasi
memenuhi aturan bukti.
b) Wawancara untuk memastikan seluruh persyaratan
kompetensi lunak (soft competency) telah terpenuhi.
9.2.4 Tempat Asesmen.
Asesmen dilaksanakan di tempat uji kompetensi (TUK) yang telah
diverifikasi oleh LSP, yaitu yang memenuhi persaratan tempat uji
kompetensi, sebagai berikut :
1) Ruangan yang memiliki ketentuan:
a. Luas ruangan dengan kapasitas minimum 20 orang
b. Tersedia Air Conditioner (AC)
c. Lampu penerangan sesuai kebutuhan untuk membaca
d. Meja dan kursi atau Kursi dengan pengalas untuk menulis.
2) Alat dan Peralatan kerja, yaitu : komputer dan printer
9.2.5. Asesor Kompetensi
Asesor Kompetensi adalah personil yang memiliki kualifikasi sebagai
asesor yang kompeten pada bidang dan ruang lingkupnya
sebagaimana telah ditetapkan oleh LSP, dengan persyaratan sebagai
berikut:
1) Mengerti skema sertifikasi okupasi Penyelia pengelolaan SDM
organisasi besar.
2) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode uji dan
dokumen uji sertifikasi Penyelia pengelolaan SDM organisasi
besar.
3) Memiliki kompetensi bidang pengelolaan SDM organisasi besar.
4) Mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun
tulisan dalam bahasa yang digunakan dalam uji kompetensi, dan
5) Bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan
penilaian (asesmen) dengan tidak memihak dan tidak
diskriminatif.

9. SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM
9
9.3 Keputusan Sertifikasi
9.2.1 Keputusan Sertifikasi ditetapkan oleh Komite Sertifikasi LSP melalui
mekanisme Rapat Pleno Komite Sertifikasi LSP. Personel yang terlibat
didalam penetapan keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta
dalam pelaksanaan uji atau pelatihan calon.
9.2.2 Keputusan Sertifikasi ditetapkan atas dasar hasil Asesmen
Kompetensi.
9.2.3 Keputusan Sertifikasi bersifat mutlak, ketidakpuasan terhadap
keputusan tersebut dapat dilakukan melalui Proses Banding.
9.4 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan
Lingkup Sertifikasi
9.4.1 Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan
pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP, akan
mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang
lingkup sertifikasi.
9.4.2 LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat
kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi,
pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait
dengan sertifikasi yang dibekukan.
9.4.3 LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat
kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat,
pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya
sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
9.5 Pemeliharaan sertifikasi
Dalam rangka memastikan dan memelihara kompetensi para Pemegang
Sertifikat, maka minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dilakukan suveilan
terhadap seluruh Pemegang Sertifikat.
9.5.1. Surveilan dilaksanakan dengan menggunakan metoda LOGBOOK
(terlampir) dan atau kegiatan pemeliharaan kompetensi dengan
menyertakan dokumen bukti kehadiran pada Program Penyegaran.
9.5.2. Surveilan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan LSP setiap
tahunnya.
9.5.3. Kelalaian dan atau kegagalan dari surveilan akan mengakibatkan
dicabutnya sertifikat kompetensi.
9.5.4. Surveilan dapat dilakukan diluar jadwal semestinya, manakala
adanya keluhan pihak ke-3 atau adanya kasus sangkaan malpraktek.
9.6 Proses Sertifikasi Ulang
9.6.1. LSP menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut
memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan

10. SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM
10
pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi
terkini.
9.6.2. Periode sertifikasi ulang ditetapkan tiga tahun.
9.6.3. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP menjamin bahwa
dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat
dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak.
9.6.4. Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP disesuaikan dengan skema
sertifikasi.
9.7 Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda
9.7.1. memenuhi ketentuan skema sertifikasi Pengelolaan SDM Organisasi
Besar;
9.7.2. menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang
lingkup setifikasi;
9.7.3. tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan pihak
terkait dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan
sertifikat yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak
sah;
9.7.4. menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan
dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau
dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang
menerbitkannya,
9.7.5. tidak menyalahgunakan sertifikat.
9.7.6. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat
dalam publikasi, katalog, dll harus ditangani oleh LSP dengan
tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi,
pengumuman pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum lainnya.
9.8 Banding atas Keputusan Sertifikasi
9.8.1. LSP harus menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan
kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
9.8.2. LSP harus membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa
semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan
tepat waktu.
9.8.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui
publik tanpa diminta.
9.8.4. LSP harus bertanggung jawab atas semua keputusan di semua
tingkat proses penanganan banding. LSP harus menjamin bahwa
personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses
penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam
keputusan yang menyebabkan banding.
9.8.5. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding
tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon
banding.

11. SKEMA SERTIFIKASI SUPERVISOR PENGELOLAAN SDM
11
9.8.6. LSP harus menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan
serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.
9.8.7. LSP harus memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding
pada akhir proses penanganan banding.
9.9 Keluhan
a. LSP harus menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian,
dan membuat keputusan terhadap keluhan.
b. Penjelasan mengenai proses penanganan keluhan dapat diakses tanpa
permintaan. Proses tersebut memperlakukan semua pihak secara adil
dan setara.
c. LSP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa
semua keluhan ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat
waktu.
d. Setelah menerima keluhan, LSP harus melakukan konfirmasi apakah
keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi yang menjadi tanggung
jawab LSP, bila demikian maka LSP harus memberikan tanggapan
yang sesuai.
e. LSP harus menerima keluhan, dan memberikan laporan kemajuan
serta hasil penanganannya kepada pihak yang menyampaikan
keluhan.
f. Setelah menerima keluhan, LSP harus bertanggung jawab untuk
mengumpulkan dan melakukan verifikasi semua informasi yang
diperlukan untuk validasi terhadap keluhan.
g. LSP harus memberitahukan secara resmi kepada pihak yang
menyampaikan keluhan pada akhir proses penanganan keluhan.
h. Keluhan tentang pemegang sertifikat yang terbukti benar akan dirujuk
oleh LSP kepada pemegang sertifikat dengan meminta penjelasan pada
saat yang tepat.
i. Proses penanganan keluhan oleh LSP harus mengikuti persyaratan
kerahasiaan, baik yang berkaitan dengan pihak yang menyampaikan
keluhan maupun subyek yang dikeluhkan.
j. Keputusan yang akan disampaikan kepada pihak yang menyampaikan
keluhan dibuat, atau dikaji ulang dan disetujui oleh personil LSP yang
tidak terlibat dengan subyek yang dikeluhkan.