1. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 1 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
P U T U S A N
NOMOR 733 K/PDT.SUS-PHI/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam
tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:
PT MULTI STRUCTURE, berkedudukan di Jalan Raya Duri-Dumai
Mandau Km.5 Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,
yang diwakili oleh Mulyo Santoso, sebagai Kepala Cabang PT
Multi Structure, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marnalom
Hutahaean, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Mr.
Hutahaean & Partners, beralamat di Hotel Surya Jalan Sudirman
Duri-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015;
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
m e l a w a n
SAHAT PARDAMEAN HUTAURUK, bertempat tinggal di Jalan
Swadaya RT 03 RW 010 Rangau Km. 5 Kelurahan Pematang
Pudu Kecamatan Mandau, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Jodi Siahaan dan Dani Purba, S.H., Serikat Pekerja Kimia Energi
dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F
SPKEP SPSI), beralamat Jalan Hangtuah Nomor 79 Kelurahan
Balik Alam Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015;
sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang bekerja Pada
Perusahaan Tergugat yang beroperasi di Duri sebagai Kontraktor PT
Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) KTP, KTA, BAGDE terlampir;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

2. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 2 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
2. Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan Tergugat sejak 21 Juli 2009
s/d 31 Januari 2014. Dengan masa kerja 5 tahun 7 bulan, dengan jabatan
terakhir sebagai Welder AWS (Bukti P-1) .
3. Bahwa masa kerja Penggugat dengan Tergugat adalah 5 tahun 7 bulan
secara terus menerus tanpa terputus dengan hubungan kerja melalui
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan masa perpanjangan 6
(enam) kali. Antara lain:
- Kontrak Pertama 21 Juli 2009 sampai September 2009. Dengan Surat
PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VII/2009. 3 bulan;
- Kontrak Kedua Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/X/2009. Dari 1
Oktober 2009 s/d 31 Maret 2010. 6 bulan;
- Kontrak Ketiga Amandemen Surat PKWT Nomor 2092509/MS-CS WUR-
A/I/2010. Dari 1 Januari 2010 s/d 30 Juni 2010. 6 bulan;
- Kontrak Keempat Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VII/2010.
Dari 1 Juli 2010 s/d 30 Januari 2011. 6 bulan;
- Kontrak Kelima Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/I/2011. Dari 1
Januari 2011 s/d 30 Mei 2011. 5 bulan;
- Kontrak Keenam Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VI/2011. Dari
1 Juni 2011 s/d 30 November 2011. 6 bulan;
- Kontrak Ketujuh Surat PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VII/2011. Dari
1 Juli 2011 s/d 30 Januari 2012. 6 bulan;
- Bahwa Surat PKWT dari Tahun 2012 sampai dikeluarkannya Surat
Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 31 Januari 2014. Surat PKWT
tidak diambil dari pihak Tergugat (Bukti P-2);
4. Bahwa upah terakhir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar
Rp4.326.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
Pemberian gaji melalui Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening
7013344797 (Bukti P-3);
5. Bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat itu mulai 31 Januari
2014. Tanpa tertulis dan hanya diberikan Surat Rekomendasi Kerja Nomor
2617/MS-CE/I-14 (Bukti P-4);
6. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat dimana Tergugat
tidak memberikan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan uang
penggatian hak sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

3. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 3 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
7. Bahwa atas PHK oleh tergugat tersebut di atas telah membuat surat
mengupayakan untuk melakukan perundingan bipartit dengan pihak
Tergugat, namun tidak di tanggapi oleh pihak Tergugat. (Bukti P-5);
8. Bahwa atas PHK tergugat tersebut di atas Penggugat telah mengadukan
Tergugat kepada Disnaker Kabupaten Bengkalis. Melalui Surat tertanggal
24 Juni 2014. Maka berdasarkan pengaduan Tergugat tersebut Disnaker
Kabupaten Bengkalis melalui Mediator telah melakukan mediasi dan hasil
mediasi tersebut telah diterbitkan suatu Anjuran Nomor 560/DTKT-
PHIJ/2015/63 tertanggal 26 Januari. Yang menjadi lampiran gugatan ini
dengan menganjurkan:
I. Dapat membenarkan hubungan kerja antara PT Multi Structure dengan
Sdr. Sahat Pardamean Hutauruk putus terhitung mulai tanggal 1 Februari
2014, dengan kewajiban bagi perusahaan membayar kepada pekerja
sebagai berikut:
- Uang Pesangon:
6 bulan x Rp.4.120.000,00 = Rp24.720.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 bulan x Rp4.120.000,00 =Rp 8.240.000,00
- Uang pengganti Perumahan/Pengobatan
15% x Rp.32.960.000,00 =Rp 4.944.000,00
- Uang Pengganti Cuti Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
TOTAL =Rp 37.904.000,00
(tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
9. Majelis Hakim Sidang yang terhormat, sesuai dengan dalil-dalil Mediator
dalam anjuran a quo dimana dalam proses mediasi yang dilakukan oleh
Mediator yang mana tergugat tidak mempunyai etiket yang baik. Untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat hal tersebut dapat dilihat
dari kehadiran tergugat atas panggilan Mediator. Dimana tergugat tidak
memberikan keterangan dan membawa data-data yang berkaitan dengan
PHK yang dilakukannya. Hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan
Perundang-Undangan Ketenagakerjaan;
Pelanggaran Hukum Oleh Tergugat:
10. Majelis Hakim Sidang yang terhormat sesuai dengan uraian tersebut di atas
yang mana Tergugat yang melakukan PKWT dengan:
- Melakukan jangka waktu dibawah 2 tahun;
- Melakukan perpanjangan sebelum pemberitahuan 7 hari sebelum berakhir
PKWT;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

4. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 4 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
- Melakukan perpanjangan sebelum 30 hari berakhirnya PKWT yang
terdahulu;
- Tidak mencatatkan PKWT kepada Disnaker;
Adalah melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (4), ayat (5)
UU Nomor 13 tahun 2003 a quo jo. Pasal 3 ayat (6), Pasal 13 Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 100 Tahun 2004
tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dengan
demikian oleh PKWT yang dibuat Tergugat dengan Penggugat tidak
memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan tersebut, oleh
karenanya demi hukum PKWT yang dibuat oleh Tergugat menjadi
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan Pasal 59
ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 a quo jo. Pasal 15 ayat (4) Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI Nomor 100 Tahun 2004 a
quo. Untuk itu, mohon yang terhormat Majelis Hakim sidang kiranya dapat
menerima, memeriksa mengadili dan memberikan keputusan menyatakan
hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih menjadi
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
Majelis Hakim yang terhormat merujuk dalil-dalil yang kami uraikan
tersebut di atas oleh karena Tergugat telah nyata melanggar hukum dalam
melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sehingga hilangnya
pendapatan Penggugat setiap bulannya yang menimbulkan kesengsaraan
terhadap keluarga Penggugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar
memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menetapkan PKWT yang dibuat Tergugat terhadap Penggugat tidak
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3), Pasal 59
ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 a quo jo. Pasal 3 ayat
(6), Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor
100 Tahun 2004 a quo;
4. Menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat demi hukum
beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai
dengan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 a quo jo. Pasal 15 ayat
(4) Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi RI Nomor 100 Tahun
2004 a quo;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

5. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 5 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
5. Menetapkan PHK oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Pasal 151, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan jo. Pasal 3 ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan
Trasmigrasi RI Nomor 100 tahun 2004 a quo;
6. Menghukum menetapkan PHK Tergugat kepada Penggugat batal demi
hukum sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 170 UU Nomor 13 Tahun
2003 a quo;
7. Menyatakan menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sejak
21 Juli 2009 s/d gugatan ini diputuskan, adalah tidak terputus;
8. Menghukum memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon,
uang penghargaan, masa kerja dan uang pengganti hak sebagai mana diatur
dalam Pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) UU Nomor 13 Tahun 2003. Sebesar
Rp37.904.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sesuai dengan
ketentuan hukum;
Apabila Majelis Hakim Sidang berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex a quo et bono);
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya sebagai berikut:
I. Eksepsi:
1.1 Gugatan Salah Pihak (Error In Persona).
1. Bahwa Tergugat dalam a quo adalah “Pimpinan PT Multi Structure” hal
1, bukan PT Multi Structure sebagai Badan Hukum atau Jabatan
Direktur Utama Badan Hukum, maka gugatan yang demikian adalah
tidak jelas dan kabur karena “Pimpinan” sebagaimana subjek gugatan
adalah Yulianto sebagai HRD yang merupakan sebuah pribadi
(naturlick persoon) yang musti ditegaskan dan berlainan/terpisah dari
Badan Hukum Perusahaan (Recht Persoon) PT Multi Structure,
dengan demikian subjek gugatan Penggugat telah salah orang (error
in persona);
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak ditujukan kepada Badan
Hukum (Recht Person) langsung ataupun organ Perusahaan yang
berhak mewakili Badan Hukum yang akan digugat, sewajarnyalah
gugatan yang demikian dikategorikan telah salah orang, pantas dan
patut serta beralasan kiranya gugatan yang demikian dinyatakan tidak
dapat diterima;
1.2 Kuasa Penggugat Tidak Berkapasitas.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

6. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 6 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
1. Bahwa Tergugat keberatan dengan kedudukan Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Bengkalis
sebagai kuasa dari Penggugat dalam perkara a quo, adapun dasar
serta alasan-alasan Tergugat adalah sebagai berikut:
1.1 Bahwa dalam hubungan industrial di PT Multi Structure tidak
pernah ada (PC FSP KEP SPSI) sebagai mitra hubungan industrial
dan juga belum ada Karyawan perusahaan yang terdaftar sebagai
anggota serikat ini;
1.2 Bahwa kepesertaan Penggugat in person kedalam PC FSP KEP
SPSI adalah tidak dijelaskan Kapasitasnya untuk kepentingan
membela keanggotaannya sejak awal adanya hubungan kerja
dalam mewakili didalam Pengadilan Hubungan Industrial
sebagaimana diatur didalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Buruh/Pekerja faktanya setelah bermasalah baru menjadi
anggota sehingga menjalankan fungsi sebagai Advokat dan bukan
membela kepentingan anggotanya;
Dengan demikian Pengurus PC FSP KEP SPSI tidak berkapasitas
mewakili Penggugat in person dalam perkara ini sesuai dengan UU Nomor 2
Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial Pasal 87 jo. UU Nomor 21
Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja Pasal 25 dan 27 Pengurus berhak
mewakili kepentingan anggotanya di Pengadilan;
Bahwa oleh karena Pengurus PC FSP KEP SPSI tidak berkapasitas
termasuk tapi tidak terbatas pada keanggotaan Penggugat, dengan demikian
pantas dan patut kiranya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor
15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, tanggal 27 Mei 2015 yang amarnya sebagai
berikut:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat
terhitung sejak tanggal 31 Januari 2014;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

7. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 7 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat
dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai berdasarkan
Pasal 156 ayat (1), ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf a dengan perhitungan
sebagai berikut:
a. Uang Pesangon:
6 bulan x Rp4.120.000,00 =Rp24.720.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 bulan x Rp4.120.000,00 =Rp 8. 240.000,00
=Rp32.960.000,00
c. Uang Pengganti Perumahan/Pengobatan:
15% x Rp32.960.000,00 =Rp 4.944.000,00
Jumlah Total =Rp37.904.000,00
(tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini pada Negara;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh
Tergugat pada tanggal 27 Mei 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat
melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2015, sebagaimana
ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.sus.PHI/2015/PN.Pbr jo.
Nomor 20/Kas/G/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai
dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan
Industrial Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2015;
Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada
tanggal 29 Juni 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Juli 2015;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:
I. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum
I.1. Tentang Jangka Waktu PKWT
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

8. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 8 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Bahwa Judex Facti di dalam pertimbangan putusannya pada halaman 13
alinea ke-5 menyebutkan: “Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1,
bukti bertanda P-2, bukti bertanda P-3 dan bukti bertanda T-1, bukti bertanda T-
2 dan bukti bertanda T-3 berupa surat-surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT), serta bukti bertanda P-4 berupa amandemen Surat Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT), dimana jangka waktu perjanjian a quo dibuat tidak
sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4);…”;
Bahwa Pasal 59 ayat (4) berbunyi sebagai berikut: “Perjanjian kerja
waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan
untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”;
Bahwa jangka waktu yang dimaksudkan Pasal 59 ayat (4) adalah masa
hubungan kerja dalam satu kali Perjanjian Kerja dengan batas maksimal dengan
memuat kata “paling lama”, sehingga tidak menutup adanya Perjanjian waktu
tertentu yang dibuat dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
Bahwa bukti-bukti yang dimaksudkan oleh Judex Facti di dalam
pertimbangannya adalah sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VIII/2009, dengan masa
kontrak mulai 21 Juli 2009 s.d September 2009, yaitu selama 3 (tiga bulan);
2. Bukti P-2 : PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/X/2009, dengan masa
kontrak mulai 1 Oktober 2009 s.d 31 Maret 2010, yaitu selama 6 (enam)
bulan;
3. Bukti P-3 : PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/VI/2011, dengan masa
kontrak mulai 1 Juni 2011 s.d 30 November 2012, yaitu selama 6 (enam)
bulan;
4. Bukti T-1 : PKWT Nomor 1092509/MS/CS-WUR/A/VI/2012, dengan masa
kontrak mulai 1 Juni 2012 s.d 31 Mei 2013, yaitu selama 1 (satu) tahun;
5. Bukti T-2 : PKWT Nomor 1092509/MS/CS-WUR/A/VI/2013, dengan masa
kontrak mulai 1 Juni 2013 s.d 31 Agustus 2013, yaitu selama 3 (tiga) bulan;
6. Bukti T-3 : PKWT Nomor 1092509/MS/CS-WUR/A/VIII/2013, dengan masa
kontrak mulai 12 Agustus 2013 s.d 31 Januari 2014, yaitu selama 5 (lima)
bulan 19 (sembilan belas) hari;
7. Bukti P-4 : Amandemen PKWT Nomor 2092509/MS/CS-WUR/A/I/2010,
yang berupa salinan dari salinan, dengan masa kontrak mulai 1 Januari 2010
s.d 30 Juni 2010, yaitu selama 6 (enam) bulan;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

9. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 9 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Bahwa jangka waktu dari PKWT termaksud tidak ada yang melebihi
batas maksimal 2 (dua) tahun sebagaimana diatur oleh Pasal 59 ayat (4) UU
Nomor 13 Tahun 2013, sedangkan Judex Facti telah jelas-jelas menjadikan
jangka waktu PKWT sebagai dasar pertimbangannya; Bahwa berdasarkan
uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Judex Facti telah salah dalam
menerapkan hukum;
I.2. Tentang Tenggang Waktu 30 Hari
Bahwa, Judex Facti di dalam putusannya pada halaman 14 alinea ke-2
telah mempertimbangkan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1, bukti bertanda T-2 dan
bukti bertanda T-3 yang masing-masing berupa perjanjian kerja waktu tertentu
dimana pada angka 18 memuat tentang apabila ada pembaruan perjanjian kerja
waktu tertentu, kedua belah pihak sepakat untuk langsung membuat kontrak
kerja baru, dengan tanpa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari”, maka Majelis
Hakim menilai bahwa perjanjian yang telah disepakati pada angka 18 a quo
batal demi hukum karena kesepakatan tersebut bertentangan dengan jeda
waktu dalam pembaruan perjanjian kerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal
59 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur sebagai berikut:
1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau
Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau
Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui
keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan;
Bahwa Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 didalam
konsideransnya menerangkan:
Menimbang:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

10. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 10 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 59 ayat (8) Undang-undang Nomor 13
tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perjanjian kerja waktu
tertentu;
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
Bahwa berdasarkan konsiderans Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun
2004, telah ternyata bahwa pembentukan Kepmen termaksud didasarkan atas
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh
karenanya Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 diakui keberadaannya
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU
Nomor 12 Tahun 2011;
Bahwa Pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004
mengatur: Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan
ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian;
Bahwa klausul “apabila ada pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu,
kedua belah pihak sepakat untuk langsung membuat kontrak kerja baru, dengan
tanpa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari”, yang termuat dalam PKWT (Bukti:
T-1), (Bukti: T-2), (Bukti T-3) angka 18, sebagaiman dimaksud oleh
Pertimbangan Judex Facti pada hal. 14 alinea ke-2, telah dibuat berdasarkan
Pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004, sehingga klausul
tersebut telah dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki
kekuatan hukum yang mengikat;
Bahwa Judex Facti di dalam putusannya tidak mempertimbangkan sama
sekali adanya ketentuan Pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun
2004 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan
hukum yang mengikat, meski Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan
jawaban gugatan dengan memuat ketentuan Pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans
Nomor 100 Tahun 2004 tersebut (Vide: Putusan Nomor
15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, hal. 8 Poin 6), Bahwa berdasarkan uraian
tersebut di atas, telah ternyata bahwa Judex Facti telah salah dalam
menerapkan hukum;
I.3. Tentang Pembuktian
Bahwa Pasal 1888 BW mengatur: “Kekuatan pembuktian suatu tulisan
adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan
serta ikhtisar-ihktisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta
ihktisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat
diperintahkan mempertunjukkannya”;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

11. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 11 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Bahwa Mahkamah Agung RI telah mempertegas mengenai validitas alat
bukti, di dalam Putusan MA-RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, kaidah hukumnya
sebagai berikut: “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak
pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;
Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/1996,
tanggal 17 September 1998, telah mempertegas ketentuan Pasal 1888 BW,
dengan kaidah hukum sebagai berikut: “fotokopi surat tanpa disertai
surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti
lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan
Pengadilan (Perdata)”;
Bahwa Judex Facti didalam putusannya pada halaman 12 alinea ke-3
telah memepertimbangkan keanggotaan Penggugat beserta kepengurusan
Kuasa Hukum Penggugat di dalam PC FSP KEP SPSI, hanya didasarkan pada
Bukti Pencatatan 21/DTKT/PHI/SB/2010 –quod non- tanggal 2 Maret 2010 in
casu a quo Bukti P-10, yang mana hanya merupakan fotokopi dari fotokopi dan
tidak dapat diajukan akta aslinya selama pemeriksaan di persidangan, dan
Penggugat/Termohon Kasasi tidak mengajukan seorang saksi-pun selama
persidangan untuk mendukung dalilnya tentang kepengurusan Kuasa Hukum
Tergugat dan keanggotaan Penggugat di dalam Serikat Pekerja Tersebut;
Bahwa Judex Facti di dalam putusannya halaman 14 alinea ke-6 juga
mempertimbangkan Bukti P-8, P-9, P-10 sebagai dasar putusannya, sedangkan
Bukti P-8, P-9, P-10 hanyalah berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diajukan
surat aslinya selama pemeriksaan di persidangan, juga tidak diajukan seorang
saksi pun yang dapat mendukung Bukti P-8, P-9, P-10, maupun surat asli
lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung bukti-bukti tersebut;
Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi juga diduga telah melakukan
penyelundupan hukum mengingat bahwa PC FSP KEP SPSI tidak terdaftar
sebagai mitra Serikat Pekerja pada PT Multi Structure, dan mengingat
keanggotaan Penggugat/Termohon Kasasi tercatat baru pada Tahun 2013,
berdasarkan Nomor Anggota 746/FSPKEP.SPSI/II/2013 –quod non- sehingga
diduga kuat Kuasa Hukum Penggugat/Termohon Kasasi/Pengurus PC FSP
KEP SPSI –quod non- telah bertindak sebagai Advokat, dan hanya mencari
keuntungan dan honorarium dari perselisihan hubungan industrial, dengan
bertindak sebagai Kuasa Hukum, dan telah mencemarkan profesi Advokat yang
merupakan officium nobile;
Bahwa dengan mempertimbangkan Keanggotaan serta kepengurusan
Kuasa Hukum Pengugat/Termohon Kasasi didalam pertimbangan Judex Facti
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

12. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 12 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
halaman 12 alinea ke-3 hanya berdasarkan fotokopi dari fotokopi Surat
Pencatatan 21/DTKT/PHI/SB/2010 in casu Bukti P-10 jo. Pertimbangan Judex
Facti halaman 14 alinea ke-6 yang mempertimbangkan Bukti P-8, P-9, P-10
yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa ada keterangan saksi dan alat
bukti pendukung lainnya, sedangkan berdasarkan Pasal 1888 BW, fotokopi
surat yang demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan harus
dikesampingkan (Vide Putusan MA-RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 jo. Putusan MA-
RI Nomor 112 K/Pdt/1996), Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah
ternyata bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum;
II. Judex Facti Lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Peraturan
Perundang-Undangan
Bahwa Bahwa Pasal 178 HIR/189 Rbg ayat (1) jo. Rv Pasal 50
mengatur: “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan
segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”;
Bahwa Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004 mengatur: “segala putusan
Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat
pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
Bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo didalam bukunya yang berjudul:
Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006 hal.
221, menerangkan: “Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan
tidak lain adalah alasan-alasan Hakim sebagai pertanggungan jawab kepada
masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh
karenanya mempunyai nilai objektif”;
Bahwa tidak adanya alasan-alasan hukum didalam pertimbangan Judex
Facti telah menyebabkan putusannya tidak memiliki nilai objektif, serta tidak
dipertimbangkan berdasarkan hukum, sehingga putusan yang demikian adalah
merupakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan
(onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi dan harus
dibatalkan. (Vide: Yurisprudensi MA Nomor 638 K/Sip/1969 jo. Yurisprudensi
MA Nomor 903 K/Sip/1972 jo. Yurisprudensi MA Nomor 492 K/Sip/1970);
Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor
15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, halaman 12 alinea ke-2, Judex Facti telah
mempertimbangkan permohonan eksepsi dari Tergugat/Pemohon Kasasi
tentang eror in persona tanpa mencantumkan alasan dengan memuat dasar
hukum yang menjadi pertimbangannya sebagaimana yang disyaratkan oleh
Pasal 178 HIR/189 Rbg ayat (1) jo. Rv Pasal 50, jo. Pasal 25 UU Nomor 4
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

13. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 13 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tahun 2004, melainkan hanya berdasarkan tanggapan Pengugat/Termohon
Kasasi atas jawaban gugatan Tergugat/Pemohon Kasasi, dengan demikian
putusan Judex Facti tidak memiliki nilai objektif, sehingga putusan Judex Facti
adalah merupakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup
dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi
dan harus dibatalkan, berdasarkan Yurisprudensi MA-RI Nomor 638 K/Sip/1969;
Bahwa di dalam putusannya pada halaman 14 alinea ke-2, Judex Facti
tidak mempertimbangkan sama sekali ketentuan Pasal 3 ayat (8)
Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 yang merupakan peraturan
perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yan mengikat, sehingga
putusan Judex Facti merupakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup
dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dengan tidak memperhatikan
ketentuan perundang-undangan lain yang memiliki kekuatan hukum yang
mengikat, merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan, berdasarkan
Yurisprudensi MA-RI No 638 K/Sip/1969;
Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah ternyata Judex Facti telah
lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan
yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:
bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena
setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juni 2015 dan
kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan
Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan
sebagai berikut:
1. Bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan, sehingga salah
menerapkan hukum, bahwa Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi
terikat PKWTT sejak tanggal 21 Juli 2009 s.d. 31 Januari 2014 atau 5 (lima)
tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa jika Judex Facti mempertimbangkan dengan seksama alat bukti,
bahwa hubungan kerja adalah sejak 21 Juli 2009 s.d. 30 Januari 2012,
kemudian terikat hubungan kerja kembali sejak 1 Juni 2012 s.d. 31 Januari
2014 tidak ada alat bukti yang menguatkan bahwa dari tanggal 31 Januari
2012 s.d. 31 Mei 2012 hubungan kerja terus berlanjut, dengan demikian
sejak 31 Januari 2012 hubungan kerja putus sesuai ketentuan Pasal 61 huruf
b UU Nomor 13 Tahun 2003;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

14. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 14 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
3. Bahwa sejak 1 Juni 2012 s.d. 31 Januari 2014 hubungan kerja dalam PKWT
sebanyak 3 kali dengan satu kali perpanjangan dan pembaharuan dengan
jeda waktu, yang ternyata pengabaian jangka waktu jeda a quo telah
disepakati sebagaimana diatur pada angka 18 PKWT yang di tandatangani
Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
4. Bahwa pengabaian waktu jeda a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3
ayat (8) Kepmenankertrans Nomor 100/Men/IV/2004 sehingga ketentuan jeda
30 (tiga puluh) hari atau lebih sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59
ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 3 ayat (6) Kepmenankertrans
Nomor 100/Men/IV/2004 tidak berlaku, maka terbukti tidak ada pelanggaran
PKWT sehingga PKWT sah secara hukum;
5. Bahwa PKWT ke-3 sesuai Bukti T-3 tidak diperpanjang sehingga sah
berakhirnya hubungan kerja sejak 31 Januari 2014 sebagaimana ketentuan
Pasal 61 huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003, yaitu berakhirnya sesuai jangka
waktu yang diperjanjikan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MULTI STRUCTURE tersebut
dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Pekanbaru Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr tanggal 27 Mei 2015
selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar
sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di
bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;
M E N G A D I L I :
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MULTI
STRUCTURE tersebut;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

15. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 15 dari 15 hal.Put.Nomor 733 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri 15/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr tanggal 27 Mei 2015;
MENGADILI SENDIRI :
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh H. Mahdi
Soroinda Nasution, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan
H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing
sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota
tersebut dan oleh Hosianna M Sidabalok, S.H., M..H, Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh para pihak.
Anggota-anggota, K e t u a,
Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Ttd./
Ttd./ H. Buyung Marizal, S.H., M.H., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum,
Panitera Pengganti
Ttd./
Hosianna M Sidabalok, S.H., M..H
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,
RAHMI MULYATI,S.H.,M.H.
NIP. 195 912 07 1985 122 002
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15