Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. PENGAWASAN
ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Berdasarkan UU NO 6 Th 2014
Oleh
S a t u j u
081391542500
Pengawas Pemerintahan Madya
Inspektorat Kabupaten Kebumen
satujuorangbaik@yahoo.com

2. Dasar Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(UU No 6 Th 2014, ps 112)
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina
dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
mendelegasikan pembinaan dan pengawasan
kepada perangkat daerah (……………….).
UNTUK DIKETAHUI

3. Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah Daerah Kabupaten
(UU No 6 Th 2014, ps 115)
Meliputi :
a. melakukan evaluasi dan pengawasan
Peraturan Desa;
b. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan
pendayagunaan Aset Desa;
c. melakukan pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
d. merekomendasikan pemberian sanksi atas
penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. LANGKAH KERJA PENGAWASAN
ATAS
PERATURAN DI DESA
UNTUK DIPERHATIKAN, DIKETAHUI
DAN
DIWASPADAI

5. PERATURAN DI DESA
(UU No 6 Th 2014, Ps 69)
Mengetahui :
Jenis Peraturan yang ada di Desa
a. Peraturan Desa;
b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
c. Peraturan Kepala Desa
(Ps 2, Permendagri No 111 Th 2014)
Isi Peraturan di Desa
Memastikan bahwa :
1. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan
penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi.
2. Peraturan bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa.
3. Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan peraturan desa,
peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
(Ps 4, Permendagri No 111 Th 2014)

6. Memastikan bahwa :
di desa sudah ditetapkan Peraturan Desa yang diamanatkan oleh
peraturan perundangan ylt, yaitu tentang :
1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Perbub No 22 Th 2015)
2. Tambahan Tunj Kades/ Prngkt Desa …(Perbub No 24 Th 2015)
3. RPJMDesa
4. RKPDesa
(Perbub No 31 Th 2015)
5. APBDesa
6. Perubahan APBDesa
7. Lap Pertgjb real Pelaksanaan APBDesa
(Perbub No 64 Th 2015)
8. Peraturan desa lain yang dibutuhkan .

7. Proses/ Tahapan Peraturan Desa
(Ps 5-20, Permendagri No 111 Th 2014)
Memastikan bahwa :
Proses/ tahapan peraturan desa sudah dilaksanakan
meliputi :
1. Perencanaan penyusunan rancangan;
2. Penyusunan rancangan;
3. Pembahasan;
4. Penetapan;
5. Pengundangan
6. Penyebarluasan;
7. Evaluasi, dan
8. Klarifikasi.

8. Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri No 113 Th 2014, ps 1 agk 2
Perbub No 64 Th 2015, ps 1 angk 13
Keseluruhan kegiatan yang meliputi :
1. Perencanaan,
2. Pelaksanaan,
3. Penatausahaan,
4. Pelaporan, dan
5. Pertanggungjawaban keuangan desa.
UNTUK DIPAHAMI

9. Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Perbub No 64 Th 2015, ps 2
Keuangan desa dikelola :
1. secara tertib,
2. taat pada peraturan perundang-undangan,
3. efektif,
4. efisien,
5. ekonomis,
6. transparan,
7. Akuntabel dan
8. disiplin anggaran.
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat desa

10. LANGKAH KERJA PENGAWASAN
ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
UNTUK DIPERHATIKAN, DIKETAHUI
DAN
DIWASPADAI

11. Penetapan PTPKD dan TPK
Pastikan, bahwa
Kepala Desa sebagai …. sudah melaksanakan apa yang
menjadi kewenangannya diataranya :
a. menetapkan PTPKD secara benar. (Perbub No 64 Th
2015, ps 3)
b. membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa sesuai
dengan kebutuhan. (Perbub No 64 Th 2015, ps 8)
Dengan Keputusan Kepala Desa

12. Perencanaan
Perbub No 64 Th 2015, ps 28
Memastikan bahwa :
1. Kepala Seksi (Perangkat Desa) yang ditetapkan sebagai
Pelaksana Kegiatan sesuai dengan fungsinya sudah
menyusun RAB awal sesuai RKPDesa (sesuai dan bisa)
sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa.
2. Dalam penyusunan RAB awal sesuai harga setempat dengan
tidak boleh melebihi dari Indeks Standarisasi Harga Tingkat
Kabupaten.
3. Terhadap RAB awal dilakukan verifikasi/evaluasi oleh
koordinator PTPKD yang selanjutnya sebagai bahan
penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

13. Penyusunan APB Desa
Perbub No 64 Th 2015, ps 29,31 dan 31
Memastikan bahwa :
1. Sekretaris Desa (sudah) menyusun Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa dengan berdasarkan RAB awal
yang disusun sesuai RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan
oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa
untuk dibahas dalam musyawarah desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan
Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rancangan
APBDesa berdasarkan RKP Desa.

14. 4. Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa Badan
Permusyawaratan Desa mengundang masyarakat dusun
dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan
rencana kegiatan pembangunan Desa.
5. Hasil musyawarah desa disampaikan oleh Badan
Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk
penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APB
Desa.
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
disempurnakan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati
bersama.

15. 7. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati
bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
disepakati untuk dievaluasi.
9. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan
Keputusan Camat.
10. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat
tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. (tafsirkan)

16. Pelaksanaan
Perbub No 64 Th 2015, ps 32, 33 dan 34
Memastikan bahwa :
1. Pelaksana Kegiatan menyusun RAB berdasarkan APB
Desa.
2. RAB ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, diverifikasi dan
dievaluasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala
Desa.
3. Pengesahan RAB selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
APB Desa ditetapkan.
Perbub No 64 Th 2015, ps 32
UNTUK DIPERHATIKAN

17. Memastikan bahwa :
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui
rekening kas desa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah. (rekocuma)
3. Penerimaan Desa yang diterima secara langsung dimasukkan ke
rekening kas desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber
penerimaan dan pendapatan desa dan sudah dicatat dalam aset
desa. Perbub No 64 Th 2015, ps 33
5. Pendapatan desa yang bersumber dari Hasil Swadaya, Partispasi
dan gotong royong dicatat pada Buku Kas Umum Pembantu
Swadaya.
Perbub No 64 Th 2015, ps 34

18. Memastikan bahwa :
1. Pemerintah desa melakukan pungutan sebagai
penerimaan desa sebagaimana telah ditetapkan dalam
peraturan desa.
2. Bendahara menyimpan uang dalam Kas Desa dalam
waktu 24 Jam dengan tidak melebihi dari
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
Perbub No 64 Th 2015, ps 35

19. Memastikan bahwa :
1. Ada/ tidak ada pengeluaran desa yang mengakibatkan
beban APB Desa, sebelum rancangan peraturan desa
tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
2. Kalau ada (untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat
dan operasional perkantoran) sudah ditetapkan dengan
peraturan kepala desa.
3. Ada/ tidak ada penggunaan belanja tak terduga.
Kalau ada .
Pastikan bahwa terlebih dulu sudah dibuat rincian
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
Perbub No 64 Th 2015, ps 36

20. Memastikan bahwa :
1. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan sudah disertai dengan dokumen
antara lain RAB.
2. RAB sudah di verifikasi oleh Sekretaris Desa / yang diberi
tugas tambahan untuk melaksanakan tugas Sekretaris
Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
3. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan
buku pembantu kas kegiatan sbg
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
Perbub No 64 Th 2015, ps 37

21. Memastikan bahwa :
Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh)
dan pajak lainnya, sudah (wajib) menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara dan/atau Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perbub No 64 Th 2015, ps 41
Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa berpedoman pada
Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengadaan Barang/jasa Bersumber dari APB
Desa.(Perbub No 52 Tahun 2014)
Perbub No 64 Th 2015, ps 42

22. Memastikan bahwa :
1. Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan dengan dana
sesuai SPP yang telah disetujui dan dilengkapi dengan bukti-
bukti pembayaran yang sah.
2. Pelaksana Kegiatan mempertanggungjawabkan dana yang
diterima dan membuat laporan penggunaan dana dengan
dilengkapi Buku Kas Bantu Kegiatan dan bukti-bukti
pembayaran yang sah kepada Kepala Desa melalui
Sekretaris Desa/Koordinator PTPKD untuk diverifikasi.
5. Apabila ada sisa dana yang sudah tidak digunakan lagi,
Pelaksana Kegiatan menyetorkan ke Bendahara paling
lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan dengan
disertai bukti yang sah.
Perbub No 64 Th 2015, ps 43

23. Memastikan bahwa :
1. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun berjalan
berakhir.
2. Proses dan mekanisme perubahan APB Desa sama
dengan proses penyusunan dan penetapan APB Desa.
Perbub No 64 Th 2015, ps 45
Perubahan APB Desa hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran.
Perbub No 64 Th 2015, ps 46

24. Memastikan bahwa:
1. Dalam hal ada bantuan keuangan dari APBD
Provinsi dan APBD Kab serta hibah dan bant pihak
ketiga yg tidak mengikat ke desa disalurkan
setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB
Desa.
2. Perubahan APB Desa diinformasikan kepada BPD.
Perbub No 64 Th 2015, ps 47

25. Penatausahaan
Permendagri No 113 Th 2014, ps 35 ayt (1) s/d (4)
Perbub No 64 Th 2015, ps 48
Memastikan bahwa :
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa sudah (wajib) melakukan pencatatan
setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan
tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa sudah (wajib) mempertanggung-
jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan
kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

26. Memastikan bahwa
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sudah
menggunakan:
buku kas umum;
buku Kas Pembantu Pajak;
Buku Kas Pembantu per sumber dana; dan
buku Bank
Perbub No 64 Th 2015, ps 49

27. Pelaporan
Permendagri No 113 Th 2014, ps 37, ayt (1) s/d (4)
Perbub No 64 Th 2015, ps 50
Memastikan bahwa :
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati/ berupa :
a. Laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. ( ................?)

28. Pertanggungjawaban
Perbub No 64 Th 2015, ps 51
Memastikan bahwa :
1. Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB
Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan,
belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

29. 4. Peraturan Desa tentang laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB
Desa dilampiri:
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran
berkenaan;
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31
Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
c. format Laporan Program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

30. Memastikan bahwa :
1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat..
2. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio
komunitas, Sistem Informasi Desa dan media informasi lainnya.
Perbub No 64 Th 2015, ps 53

31. Memastikan bahwa :
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati melalui
Camat.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB
Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
akhir tahun anggaran berkenaan
Perbub No 64 Th 2015, ps 53
Memastikan bahwa :
BPD dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa
Perbub No 64 Th 2015, ps 56

32. Kewajiban Kepala Desa
UU No 6 Th 2014, Pasal 27
Kepaa Desa :
a. Terlambat/ tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada
bupati;
b. Tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati;
c. Tidak memberikan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun
anggaran, dan
d. Tidak memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada
masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
Yang terlupakan

33. LARANGAN KEPALA DESA
(UU NO 6 TH 2014. Ps 29)
diantaranya :
a. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,
dan/atau kewajibannya;
b. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme,
menerima uang, barang, dan/atau jasa dari
pihak lain yang dapat memengaruhi
keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;
c. melanggar sumpah/janji jabatan.
penyimpangan

34. Musyawarah Desa
(UU No 6 Th 2014, ps 54)
(1) Musyawarah Desa belum merupakan suatu kebutuhan
untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis
(perencanaan desa, pemb BUMDesa) dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) BPD belum menyelenggarakan Musyawarah Desa yang
difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan belum
membentuk panitia.
(3) Musyawarah Desa baru diikuti oleh Pemerintah Desa
dan BPD. (partisipasi masy dlm musdes rendah)
Yang terabaikan

35. FUNGSI BPD
(UU No 6 Th 2014, Ps 55)
a. membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat desa, dan
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
yang banyak terjadi, BPD tidak melaksanakan fungsinya

36. HAK BPD
(UU No 6 Th 2014, Ps 61)
a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan
tugas dan fungsinya dari APB Desa.
yang banyak terabaikan

37. HAK ANGGOTA BPD
(UU No 6 Th 2014, Ps 62)
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. mendapat tunjangan dari APB Desa
(yg dituntut)
Yang tidak dilakukan

38. KEWAJIBAN ANGGOTA BPD
(UU No 6 Th 2014, Ps 63)
Diantaranya :
a. menyerap, menampung,menghimpun, dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
b. Menjaga norma dan etika dalam hubungan
kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa
Yang tidak dikatahui

39. Peraturan Tata Tertib BPD
(UU No 6 Th 2014, Ps 60)
Hal – hal yang diatur :
1. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
2. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
3. Tata cara musyawarah BPD;
4. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan
anggota BPD;
5. Pembuatan berita acara musyawarah BPD.
(PP no 43 Th 2014, Ps 77)
Yang tidak dikatahui

40. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
(UU No 6 Th 2014, Ps 94)
Tugas :
1. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa,
2. Ikut serta merencanakan dan melaksanakan
pembangunan, serta
3. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa
(PP No 43 Th 2014, ps 150)
Yang tidak difahami

41. Fungsi LKD
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan
kesatuan masyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan
Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan,
melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan
secara partisipatif;
e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan
prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong
masyarakat;
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
yang berat

42. HAK MASYARAKAT
(UU No 6 Th 2014, Ps 68)
1. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta
mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
3. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis
secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi : (Kepala Desa,
perangkat Desa, anggot Badan Permusyawaratan Desa, atau
anggota lembaga kemasyarakatan Desa)
5. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan
ketenteraman dan ketertiban di Desa.
Yang tidak dikatahui