SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Perencanaan
Partisipatif
( Psl 79 s/d 80 )
Penganggaran
Partisipatif
(Ps 71s/d74)
Pengelolaan
Keuangan
(Psl 75)
Pelaksanaan
Pembangunan
Partisipatif
(Psl 81)Pemantauan
dan Pengawasan
Partisipatif
(Psl 82)
Pengelolaan
Asset Desa
(Psl 76 s/d 77)
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
(Psl 27 s/d 28)
Penyebarluasan
Informasi
(Psl 86 )
SIKLUS PERENCANAAN
PENGANGGARAN DESA
PRESPEKTIF UU DESA
KEWENANGAN DESA
PEMDES
BPD
KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL MASYARAKAT DESA
SUMBER
PENDT. DESA
ASET DESA
Pengadaan
barang dan Jasa
di Desa
ASAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Asas
Transpar
an
Akunta
bel
Partisip
atif
Tertib &
Displin
Anggar
an
BERLAKU 1 JANUARI
S/D 31 DESEMBER
MUSBANGDES PER Des
RKP Desa
MENYUSUN
RAB AWAL
PERDES
APB Desa
PERUBAHAN
APB Desa
PERHITUNGAN
APB Desa
SOSIAISASI APB Desa
PERDES
RPJMDesa
Draf
Rancangan
R APB Desa
SKALA KABUPATEN
LPJ
KADES
Rancangan
R APB Desa
Musyawarah
Anggaran Desa
PEMBAHASAN
DAN PENYEPAKATAN
PELAKSANAAN APB Desa DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
MURENBANGCAM
SKALA DESA
SEKDES MENGKOMPILASI RAB AWAL
Di susun
Oleh Pelaksana
Kegiatan
EAVALUASI
OLEH BUPATI
Pembahasan
Di fokuskan pada
Kesesuaian dg RKP DesaPERUBAHAN
RAB
MENYUSUN
RAB
PTPKD
Kepala
Desa
PKPKD Sekdes
(Koordinat
or)
Kasi
(Pelaksan
a
Kegiatan)
Staf
Kaur
(Bendah
KEKUASAAN
PENGELOLAAN
KEKUASAAN
PENGELOLAAN
• Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah
Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang
dipisahkan
• Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan desa
• Wewenang Kades selaku PKPKDesa
– menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
– menetapkan PTPKD;
– menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
SEKDES SELAKU KORDINATOR PTPKD
• Tugas Koordinator PTPKD :
– menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APB Desa;
– menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung
jawaban pelaksanaan APB Desa;
– melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
– menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa; dan
– melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran APB Desa.
KASI SELAKU PELAKSANA KEGIATAN
• Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana
kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai
tugas :
– menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya;
– melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di
dalam APB Desa;
– melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan
atas beban anggaran belanja kegiatan;
– mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
– melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
kepada Kepala Desa; dan
– menyiapkan dokumen anggaran atas beban
BENDAHARA DESA
• Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan
Keuangan, bertugas:
–menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar,
menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka
pelaksanaan APB Desa
PELAKSANAAN APB Desa
PENERIMAAN
• didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah
• dilarang melakukan pungutan
sebagai penerimaan desa selain
yang ditetapkan dalam peraturan
desa
• Bendahara dapat menyimpan
uang dalam Kas Desa pada
jumlah tertentu dalam rangka
memenuhi kebutuhan
operasional pemerintah desa
• Pengaturan jumlah uang dalam
kas desa ditetapkan dalam
Peraturan Bupati
PENGELUARAN
• didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah
• Pengeluaran desa yang
mengakibatkan beban APB Desa
tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan peraturan desa tentan
APB Desa ditetapkan menjadi
peraturan desa.
• Yag diperbolehkan hanya belanja
pegawai yang bersifat mengikat
dan operasional perkantoran yang
ditetapkan dalam peraturan kepal
desa .
• Penggunaan biaya tak terduga
ALUR PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DESA
BENDAHARA
DESA
REKENING
KAS DESA
1. Buku Kas Umum;
2. Buku Bantu Bank
Dana
Transfer
PADes
BUKTI
PENERIMAAN
Pendapatan
Lain-lain
1
2
3 4
Kepala
DesaSekertaris
Desa
Bendahara
Desa
Melaksanaan Kegiatan
PK
Pencairan Panjar 20 %
1. Buku Kas Pembantu Kegiatan
1. Buku Kas Umum
2. Buku Bantu Pajak
3. Register Panjar
4. Buku Bantu Bank
5. Buku Bantu Swadaya
6. Buku Register SPP
RAB
PNJAR
1 2
Di verivikasi
8
4
5
6
7
9
Di verivikasi
ALUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DESA
Alat Bukti/
SPJ
SPP
Di verivikasi
Pencairan SPP
10
11
12
13
14
15
17
16
3
Pengadaan Barang/Jasa

More Related Content

What's hot

Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaSujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaArdi Susanto
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaFormasi Org
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpkgunawankusumo
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...TV Desa
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESAMAHMUN SYARIF
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
Pengelolaan Keuangan Desa.pptxPengelolaan Keuangan Desa.pptx
Pengelolaan Keuangan Desa.pptxAgusthinMinggu1
 
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021TV Desa
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaFormasi Org
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganHeyden Balang
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptxPendampingKotaDenpas
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset DesaTV Desa
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
9.3 Pengawasan Kinerja Kepala Desa.pdf
9.3 Pengawasan Kinerja Kepala Desa.pdf9.3 Pengawasan Kinerja Kepala Desa.pdf
9.3 Pengawasan Kinerja Kepala Desa.pdfJetisPonorogo
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaEka Saputra
 

What's hot (20)

Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
 
Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
Pengelolaan Keuangan Desa.pptxPengelolaan Keuangan Desa.pptx
Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
 
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
Tupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuanganTupoksi pengelola keuangan
Tupoksi pengelola keuangan
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
 
#Tupoksi kepala desa andyka
#Tupoksi kepala desa andyka#Tupoksi kepala desa andyka
#Tupoksi kepala desa andyka
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
9.3 Pengawasan Kinerja Kepala Desa.pdf
9.3 Pengawasan Kinerja Kepala Desa.pdf9.3 Pengawasan Kinerja Kepala Desa.pdf
9.3 Pengawasan Kinerja Kepala Desa.pdf
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 

Similar to Perencanaan Partisipatif

OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptxOPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptxulfaharahap1
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxudin251181
 
Pengantar apb desa
Pengantar apb desaPengantar apb desa
Pengantar apb desaFormasi Org
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxArya Biase
 
Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01
Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01
Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01Cahyo Wiryanto
 
Sesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desaSesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desaFormasi Org
 
Bimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptxBimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptxErickShefra
 
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptxDarmawati Darmawati
 
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaKebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaPemdes Seboro Sadang
 
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Inspektorat
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptxPengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptxarielhudaya66
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
 
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015Dodik Mer
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan  keuangan desaPengelolaan  keuangan desa
Pengelolaan keuangan desadermolo
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaUmi Arifah
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 

Similar to Perencanaan Partisipatif (20)

OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptxOPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
Pengantar apb desa
Pengantar apb desaPengantar apb desa
Pengantar apb desa
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01
Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01
Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01
 
Sesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desaSesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desa
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa
 
Bimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptxBimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptx
 
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
 
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaKebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
 
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014
 
keuangan desa ( Firman Siagian )
keuangan desa ( Firman Siagian )keuangan desa ( Firman Siagian )
keuangan desa ( Firman Siagian )
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptxPengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
 
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan  keuangan desaPengelolaan  keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 

More from Formasi Org

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenFormasi Org
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIFormasi Org
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataFormasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaFormasi Org
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaFormasi Org
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaFormasi Org
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaFormasi Org
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Formasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Formasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIFormasi Org
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiFormasi Org
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifFormasi Org
 

More from Formasi Org (20)

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPD
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VI
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
 
Kerangka 1 Data
Kerangka 1 DataKerangka 1 Data
Kerangka 1 Data
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 

Recently uploaded (14)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 

Perencanaan Partisipatif

  • 1. Perencanaan Partisipatif ( Psl 79 s/d 80 ) Penganggaran Partisipatif (Ps 71s/d74) Pengelolaan Keuangan (Psl 75) Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif (Psl 81)Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif (Psl 82) Pengelolaan Asset Desa (Psl 76 s/d 77) Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Psl 27 s/d 28) Penyebarluasan Informasi (Psl 86 ) SIKLUS PERENCANAAN PENGANGGARAN DESA PRESPEKTIF UU DESA KEWENANGAN DESA PEMDES BPD KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL MASYARAKAT DESA SUMBER PENDT. DESA ASET DESA Pengadaan barang dan Jasa di Desa
  • 2. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Asas Transpar an Akunta bel Partisip atif Tertib & Displin Anggar an BERLAKU 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER
  • 3. MUSBANGDES PER Des RKP Desa MENYUSUN RAB AWAL PERDES APB Desa PERUBAHAN APB Desa PERHITUNGAN APB Desa SOSIAISASI APB Desa PERDES RPJMDesa Draf Rancangan R APB Desa SKALA KABUPATEN LPJ KADES Rancangan R APB Desa Musyawarah Anggaran Desa PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN PELAKSANAAN APB Desa DAN ADMINISTRASI KEUANGAN MURENBANGCAM SKALA DESA SEKDES MENGKOMPILASI RAB AWAL Di susun Oleh Pelaksana Kegiatan EAVALUASI OLEH BUPATI Pembahasan Di fokuskan pada Kesesuaian dg RKP DesaPERUBAHAN RAB MENYUSUN RAB
  • 5. KEKUASAAN PENGELOLAAN • Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan • Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa • Wewenang Kades selaku PKPKDesa – menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; – menetapkan PTPKD; – menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
  • 6. SEKDES SELAKU KORDINATOR PTPKD • Tugas Koordinator PTPKD : – menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa; – menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa; – melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; – menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan – melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
  • 7. KASI SELAKU PELAKSANA KEGIATAN • Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas : – menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; – melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; – melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; – mengendalikan pelaksanaan kegiatan; – melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan – menyiapkan dokumen anggaran atas beban
  • 8. BENDAHARA DESA • Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, bertugas: –menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa
  • 9. PELAKSANAAN APB Desa PENERIMAAN • didukung oleh bukti yang lengkap dan sah • dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa • Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa • Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati PENGELUARAN • didukung oleh bukti yang lengkap dan sah • Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentan APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. • Yag diperbolehkan hanya belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepal desa . • Penggunaan biaya tak terduga
  • 10. ALUR PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DESA BENDAHARA DESA REKENING KAS DESA 1. Buku Kas Umum; 2. Buku Bantu Bank Dana Transfer PADes BUKTI PENERIMAAN Pendapatan Lain-lain 1 2 3 4
  • 11. Kepala DesaSekertaris Desa Bendahara Desa Melaksanaan Kegiatan PK Pencairan Panjar 20 % 1. Buku Kas Pembantu Kegiatan 1. Buku Kas Umum 2. Buku Bantu Pajak 3. Register Panjar 4. Buku Bantu Bank 5. Buku Bantu Swadaya 6. Buku Register SPP RAB PNJAR 1 2 Di verivikasi 8 4 5 6 7 9 Di verivikasi ALUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DESA Alat Bukti/ SPJ SPP Di verivikasi Pencairan SPP 10 11 12 13 14 15 17 16 3 Pengadaan Barang/Jasa