1. PERJANJIAN SEWARUKO
Pada hari ini Kamis tanggal 24 Februari 2022 di Padang, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:
1. Nama: NADA
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil
Alamat: Jalan Sutomo No.31, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang
Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA (Pemilik)
2. Nama: ALFI
Pekerjaan: Pengusaha Kafe
Alamat: Jalan Gadjah Mada No. 21, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang
Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA (Penyewa)
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah atas sebuah ruko yang berdiri di atas
tanah hak atas milik dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 9669 atas nama
NADA, sambungan listrik 2000 watt dari PLN dengan nomor kontak 1234,
sambungan air bersih dari PAM dengan nomor 5678, sambungan telpon tetap dari
PT.Telkom dengan nomor 0341-421678 yang terletak di Jalan Mangunsarkoro No. 4,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang (selanjutnya disebut “Ruko”)
2. Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa antara
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan
surat perjanjian ini. Adapun syarat-syarat serta ketentuanketentuan dalam surat
perjanjian ini diatur dalam 12 (dua belas) pasal, sebagai berikut:

2. Pasal 1
HARGA SEWA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menentukan harga sewa atas
ruko dengan nilai sewa Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24
Februari 2028 dan keseluruhan uang sewa tersebut sudah harus dibayarkan PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan surat perjanjian ini.
Pasal 2
JAMINAN PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA menjamin bahwa barang yang disewakan tersebut di atas berikut semua
fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak miliknya dan bebas dari segala tuntutan
hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu PIHAK KEDUA atas penggunaannya
selama jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini. Segala kerugian yang timbul akibat
kelalaian PIHAK PERTAMA ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA
Pasal 3
LARANGAN BAGI PIHAK PERTAMA
Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal 1 surat perjanjian ini berakhir,
PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan meminta PIHAK KEDUA untuk mengakhiri jangka
waktu kontrak dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada PIHAK PERTAMA kecuali
disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 4
PEMBEBANAN BIAYA DAN PERAWATAN
1. PIHAK KEDUA berhak atas pemakaian listrik, saluran nomor telepon, dan air
PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan ruko yang disewa
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau
rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya

3. 3. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi
kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
4. PIHAK KEDUA berkewajiban merawat dan menjaga keadaan tersebut agar tetap
dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan
termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana
kepentingan umum
Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN
Selama masa perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan
untuk:
1. Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan perjanjian ini, baik untuk
sebagian atau keseluruhannya kepada PIHAK KETIGA
2. Mempergunakan ruko itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam
perjanjian ini, kecuali telah mendapat izin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA
3. Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar ruko tanpa
adanya izin tertulis dari PIHAK PERTAMA
4. Mengubah struktur dan instalasi dari rumah tersebut tanpa izin dan persetujuan dari
PIHAK PERTAMA
Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang
berdirinya bangunan ruko tersebut, seperti: fondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.
Pasal 6
KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM
1. Kerusakan struktur bangunan ruko sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK
PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh force majeure.
Yang dimaksud dengan force majuere adalah:

4. a. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angina topan,
serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang menganggu
kelangsungan perjanjian ini
b. Hura-hura, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.
Pasal 7
SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu
perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:
1. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian
2. Telah membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya
lainnya atas penggunaannya
3. Tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa untuk jangka waktu sewa menyewa
yang belum dilaksanakannya.
Pasal 8
SYARAT PEMUTUSAN HUBUGAN PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu
perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:
1. PIHAK KEDUA melanggar atau lalai melaksanakan salah satu ketentuan atau syarat
perjanjian ini
2. PIHAK KEDUA lalai membayar biaya perawatan, dan/atau tagihan lainnya yang
terutang selama tiga bulan setelah pembayaran itu jatuh tempo.
Pasal 9
MASA BERAKHIR KONTRAK
Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan Pasal 2 perjanjian ini, PIHAK KEDUA
segera mengosongkan ruko dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK PERTAMA serta

5. telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian ini, kecuali kedua belah
pihak bersepakat untuk memperpanjang sewa-menyewa kembali.
Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan surat perjanjian sewa menyewa ini akan
diusahakan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak
apabila cara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak dicapai kata sepakat, maka kedua
belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaiannya di kantor Pengadilan Negeri Kota
Padang.
Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani kedua belah pihak di Padang pada
hari Kamis tanggal 24 (dua puluh empat) Bulan Februari Tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua), dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai tanggal 24 (dua puluh empat) Bulan Februari
Tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
Pasal 11
HAL-HAL LAIN
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh
kedua belah pihak.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
(NADA) (ALFI)
SAKSI PIHAK PERTAMA SAKSI PIHAK KEDUA

6. (DONI) (ROBI)