SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS
SURAT PERJANJIAN KERJA HARIAN
Nomer: 001/Batang-Semarang-Snapback/VII/2018
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : H. Dr. Fredy Bagus Kusumaning Yandi, S.H, M.Kn
Jabatan : Manajer
Alamat : JL Bintaro Sektor 5, Jurang Manggu Timur, Pondok
Aren, Jurang Manggu Tim., Pd. Aren, Kota Tangerang
Selatan,Banten, 15222 (Depan Kampus PKN STAN)
Dalam hal ini bertindak atas nama direksi (PT. Batang & Semarang Snapback Hats
Shop Ltd ) yang berkedudukan di ( JL. Garuda VI No.30 Dracik Kampus
Kabupaten Batang — ) dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Hj. Dr. Fenti Anita Sari, S.H, M.H
Tempat, tanggal lahir : Batang, 06 Desember 1998
Pendidikan terakhir : Strata III
Jenis kelamin : Wanita
Agama : Islam
Alamat : Dk. Gondangan Gang Nusa Indah Kecamatan
Tulis, Kabupaten Batang ( 51216)
No. KTP / SIM : 3325100612980002
Telepon : 08989144666
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
PASAL 1
PERNYATAAN-PERNYATAAN
Ayat 1
PIHAK PERTAMA telah menyatakan persetujuannya untuk menerima PIHAK
KEDUA selaku pekerja harian.
Ayat 2
PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya selaku pekerja harian lepas yang
tunduk pada tata tertib, peraturan, dan sistem kerja yang berlaku pada
perusahaan PIHAK PERTAMA.
PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ayat 1
Pekerjaan yang harus dilakukan PIHAK KEDUA selaku pekerja harian lepas
pada PIHAK PERTAMA adalah “SUPERVISOR KREDIT”
Ayat 2
PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan lain selain yang
disebutkan pada ayat 1 tersebut di atas, kecuali atas persetujuan tertulis
dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 3
TATA TERTIB
Ayat 1
PIHAK KEDUA menyatakan kesediannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh
peraturan tata tertib perusahaan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA
Ayat 2
Hari dan atau jam kerja pegawai berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan fungsi
atau jabatan pegawai tersebut, namun tidak melebihi 7 jam sehari dan 40 jam
seminggu atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu.
Ayat 3
Penentuan mengenai hari kerja dan jam kerja seorang pegawai akan diatur oleh
perusahaan dan dapat diubah oleh perusahaan selama perubahan tersebut tidak
bertentangan dengan ketentuan ayat (1) pasal ini.
Ayat 4
Setiap kelebihan dari hari kerja sesuai dengan ketentuan ayat 1 (satu) pasal ini harus
dianggap sebagai kerja lembur.
Ayat 5
Dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, maka hari kerja & jam
kerja di PT Standar Beton Indonesia sebagai berikut :
Hari kerja : Senin s/d Sabtu
Jam kerja :
a. Untuk 5 (lima) hari kerja
» Senin – Jum’at
08.00 – 17.00 WIB
b. Untuk 6 (enam) hari kerja
» Senin – Jum’at
07.30 – 15.30 WIB
» Sabtu
07.30 – 13.00 WIB
c. Istirahat
» Senin – Kamis
12.00 – 13.00 WIB
» Jum’at
11.00 – 13.00 WIB (untuk karyawan laki–laki)
12.00 – 13.00 WIB (untuk karyawan perempuan)
Jam kerja shift:
a. Shift I → 07.30 – 15.30 WIB
b. Shift II → 15.30 – 23.30 WIB
c. Shift III → 23.30 – 07.30 WIB
Ayat 5
Hal-hal lain diluar ketentuan ayat 5 akan diatur perusahaan sesuai dengan kebutuhan
perusahaan, sepanjang tidak menyimpang dari ayat 2
PASAL 4
SANKSI
Ayat 1
PIHAK KEDUA menyatakan kesediannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh
peraturan tata tertib perusahaan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA
Ayat 2
Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut diatas dapat mengakibatkan
PIHAK KEDUA. Dijatuhi:
1. Skorsing, atau
2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau
3. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah
yang mengaturnya
PASAL 5
UPAH
Ayat 1
Pihak Pertama setuju memberikan upah kepada Pihak Kedua sebesar Rp 150.000,-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari kedatangan kerja Pihak Kedua.
Ayat 2
Apabila Pihak Kedua tidak hadir dengan alasan atau tanpa alasan apapun maka,
terdapat asas No Work No Pay.
PASAL 6
LEMBUR
Ayat 1
PIHAK KEDUA diharuskan masuk kerja lembur jika tersedia pekerjaan yang
harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak (urgent).
Ayat 2
Sebagai imbalan kerja lembur sesuai ayat 1, PIHAK PERTAMA akan
membayar PIHAK KEDUA sebesar [(Rp. 500.000,00) (Lima Ratus Ribu Rupiah
)] setiap jam lembur.
PASAL 7
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA PERJANJIAN
Ayat 1
Setiap saat hubungan kerja dapat diakhiri jika PIHAK KEDUA melanggar tata
tertib, peraturan, dan sistem kerja yang berlaku pada perusahaan PIHAK
PERTAMA.
Ayat 2
Pelanggaran yang dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, adalah:
1. Tidak masuk kerja selama [(3) (Tiga )] hari kerja tanpa keterangan tertulis
atau alasan sah yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Melakukan tindak penipuan, pencurian, penggelapan, atau tindak-tindak
melawan hukum lainnya.
3. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi.
4. Melakukan perusakan dengan sengaja yang menimbulkan kerugian PIHAK
PERTAMA.
5. Melakukan hal-hal lain karena kecerobohannya yang
mengakibatkan PIHAK PERTAMA mengalami kerugian.
6. Melakukan perjudian di lingkungan kerja perusahaan.
7. Mabuk-mabukkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang
di lingkungan kerja perusahaan.
8. Melakukan keributan atau keonaran yang mengganggu suasana kerja di
lingkungan kerja perusahaan.
9. Melakukan perkelahian atau penganiayaan terhadap pekerja lain.
10.Menghasut para pekerja lain untuk melakukan mogok kerja.
PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Ayat 1
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mencapai mufakat.
Ayat 2
Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah
pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui
prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di ( —— Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri —— ).
PASAL 9
KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR)
Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang
memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan,
Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak
mungkin lagi untuk diwujudkan.
PASAL 10
PENUTUP
Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap
dua, asli dan tembusan bermaterei cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu
dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.
Dibuat di : Batang
Tanggal : ( 02 Juni 2018 )
PIHAK PERTAMA
[ Dr. Fredy Bagus Kusumaning Yandi, S.H, M.Kn]
PIHAK KEDUA
[Hj. Dr. Fenti Anita Sari, S.H, M.H ]

More Related Content

What's hot

contoh surat permohonan domisili
contoh surat permohonan domisilicontoh surat permohonan domisili
contoh surat permohonan domisilihusnah thohir
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanblewly
 
Surat perjanjian kontrak kerja freelance 2013 CDS Worldwide
Surat perjanjian kontrak kerja freelance 2013 CDS WorldwideSurat perjanjian kontrak kerja freelance 2013 CDS Worldwide
Surat perjanjian kontrak kerja freelance 2013 CDS WorldwideRamanda Hadi
 
Surat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjianSurat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjianKades Pauh
 
Surat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasamaSurat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasamaMembangun city
 
Surat keterangan beda nama
Surat keterangan beda namaSurat keterangan beda nama
Surat keterangan beda namaKiswanto .
 
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)legalakses636
 
3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan
3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan
3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraanAbdillah Syafei
 
Contoh surat-perjanjian-kerjasama-prakerin
Contoh surat-perjanjian-kerjasama-prakerinContoh surat-perjanjian-kerjasama-prakerin
Contoh surat-perjanjian-kerjasama-prakerinRidwan An-nawawi
 
Surat permohonan kerja sama
Surat permohonan kerja samaSurat permohonan kerja sama
Surat permohonan kerja samacitra amalia
 
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaContoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaJohn Manullang
 
17. draf surat keputusan promosi jabatan karyawan
17. draf surat keputusan promosi jabatan karyawan17. draf surat keputusan promosi jabatan karyawan
17. draf surat keputusan promosi jabatan karyawanlegalakses636
 

What's hot (20)

Surat pernyataan jual beli tanah
Surat pernyataan jual beli tanahSurat pernyataan jual beli tanah
Surat pernyataan jual beli tanah
 
Job Description Office Boy
Job Description Office BoyJob Description Office Boy
Job Description Office Boy
 
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWTCONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
 
contoh surat permohonan domisili
contoh surat permohonan domisilicontoh surat permohonan domisili
contoh surat permohonan domisili
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaan
 
Contoh surat penolakan
Contoh surat penolakanContoh surat penolakan
Contoh surat penolakan
 
Surat perjanjian kontrak kerja freelance 2013 CDS Worldwide
Surat perjanjian kontrak kerja freelance 2013 CDS WorldwideSurat perjanjian kontrak kerja freelance 2013 CDS Worldwide
Surat perjanjian kontrak kerja freelance 2013 CDS Worldwide
 
CONTOH JOBDES LENGKAP UNTUK PERUSAHAAN
CONTOH JOBDES LENGKAP UNTUK PERUSAHAANCONTOH JOBDES LENGKAP UNTUK PERUSAHAAN
CONTOH JOBDES LENGKAP UNTUK PERUSAHAAN
 
Surat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjianSurat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjian
 
Surat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasamaSurat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasama
 
Surat keterangan beda nama
Surat keterangan beda namaSurat keterangan beda nama
Surat keterangan beda nama
 
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)
 
3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan
3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan
3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan
 
Contoh surat-perjanjian-kerjasama-prakerin
Contoh surat-perjanjian-kerjasama-prakerinContoh surat-perjanjian-kerjasama-prakerin
Contoh surat-perjanjian-kerjasama-prakerin
 
Surat pernyataan
Surat pernyataanSurat pernyataan
Surat pernyataan
 
4. tabel program kerja
4. tabel program kerja4. tabel program kerja
4. tabel program kerja
 
K ontrak kerja
K ontrak kerjaK ontrak kerja
K ontrak kerja
 
Surat permohonan kerja sama
Surat permohonan kerja samaSurat permohonan kerja sama
Surat permohonan kerja sama
 
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaContoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
 
17. draf surat keputusan promosi jabatan karyawan
17. draf surat keputusan promosi jabatan karyawan17. draf surat keputusan promosi jabatan karyawan
17. draf surat keputusan promosi jabatan karyawan
 

Similar to Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari

Tugas UUK REZA.docx
Tugas UUK REZA.docxTugas UUK REZA.docx
Tugas UUK REZA.docxreza951418
 
Contohperjanjiankontrakkerjapriyono 111115202230-phpapp01
Contohperjanjiankontrakkerjapriyono 111115202230-phpapp01Contohperjanjiankontrakkerjapriyono 111115202230-phpapp01
Contohperjanjiankontrakkerjapriyono 111115202230-phpapp01Eka Haert
 
TEMPLATE PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU_.doc
TEMPLATE PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU_.docTEMPLATE PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU_.doc
TEMPLATE PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU_.docMeneerGultom
 
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/BuruhCut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruhcutzurnali
 
Hkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaanHkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaanBenny Benny
 
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Imam Prastio
 
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...Daniel Krismantoro
 
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...PT. Trinity Auto
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBFardalaw Labor
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerjaGindha Wayka
 
ALIH DAYA PP35 Tahun 2021(1).pptx
ALIH DAYA PP35 Tahun 2021(1).pptxALIH DAYA PP35 Tahun 2021(1).pptx
ALIH DAYA PP35 Tahun 2021(1).pptxFebyArdian2
 
PHK karena permasalahan kontrak kerja
PHK karena permasalahan kontrak kerjaPHK karena permasalahan kontrak kerja
PHK karena permasalahan kontrak kerjaKartika Febriyanti
 
KEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdf
KEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdfKEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdf
KEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdfridho408092
 
karyawan kontrak dan phk
karyawan kontrak dan phkkaryawan kontrak dan phk
karyawan kontrak dan phkkartasamba2008
 
Tugas 1 hukum perburuhan.pptx
Tugas 1 hukum perburuhan.pptxTugas 1 hukum perburuhan.pptx
Tugas 1 hukum perburuhan.pptxToto261231
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...Affiah Jannah
 

Similar to Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari (20)

Tugas UUK REZA.docx
Tugas UUK REZA.docxTugas UUK REZA.docx
Tugas UUK REZA.docx
 
Surat perjanjian kerja
Surat perjanjian kerjaSurat perjanjian kerja
Surat perjanjian kerja
 
Contohperjanjiankontrakkerjapriyono 111115202230-phpapp01
Contohperjanjiankontrakkerjapriyono 111115202230-phpapp01Contohperjanjiankontrakkerjapriyono 111115202230-phpapp01
Contohperjanjiankontrakkerjapriyono 111115202230-phpapp01
 
Waktu kerja lembur.pdf
Waktu kerja lembur.pdfWaktu kerja lembur.pdf
Waktu kerja lembur.pdf
 
TEMPLATE PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU_.doc
TEMPLATE PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU_.docTEMPLATE PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU_.doc
TEMPLATE PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU_.doc
 
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/BuruhCut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
 
Kumpulan Putusan MK
Kumpulan Putusan MKKumpulan Putusan MK
Kumpulan Putusan MK
 
Hkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaanHkm ketenagakerjaan
Hkm ketenagakerjaan
 
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
 
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
 
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja
 
ALIH DAYA PP35 Tahun 2021(1).pptx
ALIH DAYA PP35 Tahun 2021(1).pptxALIH DAYA PP35 Tahun 2021(1).pptx
ALIH DAYA PP35 Tahun 2021(1).pptx
 
PHK karena permasalahan kontrak kerja
PHK karena permasalahan kontrak kerjaPHK karena permasalahan kontrak kerja
PHK karena permasalahan kontrak kerja
 
PKWT Suisti.pdf
PKWT Suisti.pdfPKWT Suisti.pdf
PKWT Suisti.pdf
 
KEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdf
KEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdfKEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdf
KEMENAKER. Peraturan Perusahaan..pdf
 
karyawan kontrak dan phk
karyawan kontrak dan phkkaryawan kontrak dan phk
karyawan kontrak dan phk
 
Tugas 1 hukum perburuhan.pptx
Tugas 1 hukum perburuhan.pptxTugas 1 hukum perburuhan.pptx
Tugas 1 hukum perburuhan.pptx
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018...
 

More from Fenti Anita Sari

Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriContoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriFenti Anita Sari
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Fenti Anita Sari
 
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterFenti Anita Sari
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumFenti Anita Sari
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuFenti Anita Sari
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraFenti Anita Sari
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Fenti Anita Sari
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanFenti Anita Sari
 
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )Fenti Anita Sari
 
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)Fenti Anita Sari
 

More from Fenti Anita Sari (20)

Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
 
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriContoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
 
Perwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAMPerwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAM
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
 
Makalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna UsahaMakalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna Usaha
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)
 
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana Militer
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
 
Hukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi IndividuHukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi Individu
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
 
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
 
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
 

Recently uploaded

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDSumardi Arahbani
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Sumardi Arahbani
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxmuhammadrezza14
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanDIVISIPENCEGAHAN
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaastrinovianti699
 

Recently uploaded (9)

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 

Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari

  • 1. CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS SURAT PERJANJIAN KERJA HARIAN Nomer: 001/Batang-Semarang-Snapback/VII/2018 Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : H. Dr. Fredy Bagus Kusumaning Yandi, S.H, M.Kn Jabatan : Manajer Alamat : JL Bintaro Sektor 5, Jurang Manggu Timur, Pondok Aren, Jurang Manggu Tim., Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan,Banten, 15222 (Depan Kampus PKN STAN) Dalam hal ini bertindak atas nama direksi (PT. Batang & Semarang Snapback Hats Shop Ltd ) yang berkedudukan di ( JL. Garuda VI No.30 Dracik Kampus Kabupaten Batang — ) dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama : Hj. Dr. Fenti Anita Sari, S.H, M.H Tempat, tanggal lahir : Batang, 06 Desember 1998 Pendidikan terakhir : Strata III Jenis kelamin : Wanita Agama : Islam Alamat : Dk. Gondangan Gang Nusa Indah Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang ( 51216) No. KTP / SIM : 3325100612980002 Telepon : 08989144666 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PASAL 1 PERNYATAAN-PERNYATAAN Ayat 1 PIHAK PERTAMA telah menyatakan persetujuannya untuk menerima PIHAK KEDUA selaku pekerja harian. Ayat 2 PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya selaku pekerja harian lepas yang tunduk pada tata tertib, peraturan, dan sistem kerja yang berlaku pada perusahaan PIHAK PERTAMA.
  • 2. PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN Ayat 1 Pekerjaan yang harus dilakukan PIHAK KEDUA selaku pekerja harian lepas pada PIHAK PERTAMA adalah “SUPERVISOR KREDIT” Ayat 2 PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan lain selain yang disebutkan pada ayat 1 tersebut di atas, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. PASAL 3 TATA TERTIB Ayat 1 PIHAK KEDUA menyatakan kesediannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA Ayat 2 Hari dan atau jam kerja pegawai berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan fungsi atau jabatan pegawai tersebut, namun tidak melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Ayat 3 Penentuan mengenai hari kerja dan jam kerja seorang pegawai akan diatur oleh perusahaan dan dapat diubah oleh perusahaan selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ayat (1) pasal ini. Ayat 4 Setiap kelebihan dari hari kerja sesuai dengan ketentuan ayat 1 (satu) pasal ini harus dianggap sebagai kerja lembur. Ayat 5 Dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, maka hari kerja & jam kerja di PT Standar Beton Indonesia sebagai berikut : Hari kerja : Senin s/d Sabtu
  • 3. Jam kerja : a. Untuk 5 (lima) hari kerja » Senin – Jum’at 08.00 – 17.00 WIB b. Untuk 6 (enam) hari kerja » Senin – Jum’at 07.30 – 15.30 WIB » Sabtu 07.30 – 13.00 WIB c. Istirahat » Senin – Kamis 12.00 – 13.00 WIB » Jum’at 11.00 – 13.00 WIB (untuk karyawan laki–laki) 12.00 – 13.00 WIB (untuk karyawan perempuan) Jam kerja shift: a. Shift I → 07.30 – 15.30 WIB b. Shift II → 15.30 – 23.30 WIB c. Shift III → 23.30 – 07.30 WIB Ayat 5 Hal-hal lain diluar ketentuan ayat 5 akan diatur perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sepanjang tidak menyimpang dari ayat 2 PASAL 4 SANKSI Ayat 1 PIHAK KEDUA menyatakan kesediannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA Ayat 2 Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut diatas dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA. Dijatuhi: 1. Skorsing, atau 2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau 3. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya
  • 4. PASAL 5 UPAH Ayat 1 Pihak Pertama setuju memberikan upah kepada Pihak Kedua sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari kedatangan kerja Pihak Kedua. Ayat 2 Apabila Pihak Kedua tidak hadir dengan alasan atau tanpa alasan apapun maka, terdapat asas No Work No Pay. PASAL 6 LEMBUR Ayat 1 PIHAK KEDUA diharuskan masuk kerja lembur jika tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak (urgent). Ayat 2 Sebagai imbalan kerja lembur sesuai ayat 1, PIHAK PERTAMA akan membayar PIHAK KEDUA sebesar [(Rp. 500.000,00) (Lima Ratus Ribu Rupiah )] setiap jam lembur. PASAL 7 BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA PERJANJIAN Ayat 1 Setiap saat hubungan kerja dapat diakhiri jika PIHAK KEDUA melanggar tata tertib, peraturan, dan sistem kerja yang berlaku pada perusahaan PIHAK PERTAMA. Ayat 2 Pelanggaran yang dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, adalah: 1. Tidak masuk kerja selama [(3) (Tiga )] hari kerja tanpa keterangan tertulis atau alasan sah yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan tindak penipuan, pencurian, penggelapan, atau tindak-tindak melawan hukum lainnya.
  • 5. 3. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi. 4. Melakukan perusakan dengan sengaja yang menimbulkan kerugian PIHAK PERTAMA. 5. Melakukan hal-hal lain karena kecerobohannya yang mengakibatkan PIHAK PERTAMA mengalami kerugian. 6. Melakukan perjudian di lingkungan kerja perusahaan. 7. Mabuk-mabukkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang di lingkungan kerja perusahaan. 8. Melakukan keributan atau keonaran yang mengganggu suasana kerja di lingkungan kerja perusahaan. 9. Melakukan perkelahian atau penganiayaan terhadap pekerja lain. 10.Menghasut para pekerja lain untuk melakukan mogok kerja. PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Ayat 1 Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat 2 Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di ( —— Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri —— ). PASAL 9 KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR) Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan. PASAL 10 PENUTUP
  • 6. Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterei cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA. Dibuat di : Batang Tanggal : ( 02 Juni 2018 ) PIHAK PERTAMA [ Dr. Fredy Bagus Kusumaning Yandi, S.H, M.Kn] PIHAK KEDUA [Hj. Dr. Fenti Anita Sari, S.H, M.H ]