Penyuluhan Koperasi

1. Sosialiasi Pembentukan Koperasi
Sebagai Upaya Meningkatkan
Kesejahteraan Pekerja dan
Keluarganya
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Website : disppkukm.jakarta.go.id
dinasppkukm
Dinas PPKUKM DKI Jakarta

2. Peraturan Menteri KUKM Nomor 09 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian
Peraturan Menteri KUKM Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun
2019 tentang Pengesahan Koperasi
Undang-Undang Nomor 23 tentang
Pemerintahan Daerah (Lampiran huruf Q)
1
2
3
4
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektonik
13
12
10
14
DASAR HUKUM
5
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan
Koperasi dan UKM
Peraturan Menteri KUKM Nomor 05 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Permen 11 tahun 2018
tentang perizinan usaha simpan pinjam koperasi
14
Peraturan Gubernur No.53 Tahun 2021 tentang OTK
Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
7
6
PP Nomor 04 Tahun 1994 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
6
6
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang
Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1995
tentang pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Peraturan Menteri KUKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang
Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
16
17
15
Peraturan Menteri KUKM Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15
PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi.
Peraturan Menteri KUKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
11
7
7
8
10
9
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Ketenaga Kerjaan Pasal 101 ayat 1 s.d 4
18
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan
Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024

3. Komitmen
Anggota
Kerjasama
Koperasi
Usaha
Online
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
1
2
3
4
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
Pasal 101 Ayat
1. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha -
usaha produktif di perusahaan.
2. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya menumbuh
kembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
3. Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Upaya-upaya untuk menumbuh kembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Komitmen
Anggota
Kerjasama
Koperasi
Usaha
Online
Tujuan Koperasi
Karyawan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Menyediakan kebutuhan yang tidak dapat diberikan oleh perusahaan maka akan disediakan seperti Koperasi
seperti : Pemenenuhan Kebutuhan Sehari-hari maupun kebutuhan Pinjaman bagi karyawan
Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteran para anggota koperasi yakni para
pekerja/karyawan.
Koperasi Karyawan secara asset cenderung memiki modal yang terus bertumbuh karena simpanan Pokok
dan Wajib di potong melalui Payroll
Menghindari karyawan dari Pinjaman Online yang berbunga besar
1
2
3
4

5. PENGERTIAN KOPERASI
• Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas
asas kekeluargaan.
LANDASAN DAN ASAS
• Koperasi Berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas
kekeluargaan.
KOPERASI
PENYULUHAN PENDIRIAN KOPERASI TAHUN 2022
TUJUAN KOPERASI
• Koperasi bertujuan memajukan
kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun
tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang
maju, adil dan makmur berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.

6. Komitmen
Anggota
Kerjasama
Koperasi
Usaha
Online
Prinsip Koperasi
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
1. Keanggotaan bersifat Sukarela
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan
secara adil sebanding dengan besarnya jasa
usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas
terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama Antar Koperasi

7. DINAS PPKUKMPROVINSIDKI
JAKARTA
PUSAT
Kementerian Koperasi dan
UKM Republik Indonesia
1
PROVINSI
Dinas PPKUKM Provinsi
DKI Jakarta
2
KOTA/KABUPATEN
Sudin PPKUKM 5 Wilayah
Kota Administrasi dan
Kabupaten Kep. Seribu
3
BATASAN KEWENANGAN PEMBINAAN KOPERASI
#ModernisasiKoperasi
• Koperasi yang wilayah
keanggotannya Lintas Provinsi
wewenang Pengawasan,
pembinaan,, pemberdayan
Koperasi oleh Kementerian
Koperasi dan UKM RI
• Koperasi yang wilayah
keanggotaannya Lintas
Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Provinsi wewenang
Pengawasan, pembinaan,
pemberdayan Koperasi
oleh Dinas PPKUKM
Provinsi DKI
• Koperasi yang wilayah
keanggotaannya 1 (satu)
Kabupaten/Kota wewenang
Pengawasan, pembinaan,
pemberdayan koperasi oleh
Suku Dinas masing-masing
wilayah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dalam lampiran huruf Q)

8. Komitmen
Anggota
Kerjasama
Koperasi
Usaha
Online
Bentuk dan Jenis
Koperasi
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Koperasi Konsumen
Koperasi Primer
Adalah Koperasi yang didirikan oleh
dan beranggotakan orang
perseorangan,serta dibentuk oleh
sekurang-kurangnya 9 (Sembilan)
orang
Koperasi Sekunder
adalah Koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan badan hukum Koperasi
serta didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga)
badan hukum Koperasi
1
2
4
5
6
1
1
2
3
Koperasi Produsen;
Koperasi Jasa
. Koperasi Pemasaran 4
Koperasi Simpan Pinjam 5

9. 1. Koperasi dapat
DINAS PPKUKMPROVINSIDKI
JAKARTA
Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
1
Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.
2
Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia
yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
3
KEANGGOTAAN KOPERASI
#ModernisasiKoperasi
4 Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan,hak, dan
kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

10. Komitmen
Anggota
Kerjasama
Koperasi
Usaha
Online
HAK DAN KEWAJIBAN
ANGGOTA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta keputusan yang telah
disepakati dalam Rapat Anggota;
Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang
diselenggarakan oleh Koperasi;
Mengembangkan dan memelihara
kebersamaan berdasar atas asas
kekeluargaan.
Menghadiri, menyatakan pendapat dan
memberikan suara dalam Rapat Anggota;
Memilih dan/atau dipilih menjadi aggota
Pengurus atau Pengawas;
Meminta diadakan Rapat Anggota
menurut ketentuan dalam Anggaran
Dasar;
Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus
diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang
sama antara sesama aggota
Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan
Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
1
3
2
4
5
6
1
1
2
3

11. PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI
RAPAT
ANGGOTA
PENGURUS PENGAWAS
MANAJER
UNIT USAHA UNIT USAHA UNIT USAHA

12. Komitmen
Anggota
Kerjasama
Koperasi
Rapat Anggota dilakukan paling sedikit se
kali dalam 1 (satu) tahun.
RAPAT ANGGOTA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
1
1
2
4
5
6
1
2
3
Rapat Anggota merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi dalam koperasi
Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang
pelaksanaannya diatur dalam Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Rapat Anggota untuk mengesahkan
pertanggung jawaban Pengurus
diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku lampau.
Rapat Anggota dapat dilakukan secara
daring dan/atau luring
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota
diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga
3
2
4
5
6

13. Komitmen
Anggota
Kerjasama
Koperasi
Untuk pertama kali, susunan dan nama
anggota Pengurus dicantumkan dalam
akta pendirian
PENGURUS
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
1
1
2
4
5
6
1
2
3
Pengurus dipilih dari dan oleh anggota
koperasi dalam rapat anggota
Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat
anggota
Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima)
tahun.
.
Persaratan untuk dapat dipilih dan diangkat
menjadi anggota Pengurus ditetapkan
dalam Anggaran Dasar.
3
2
4
5
6

14. Komitmen
Anggota
Kerjasama
Koperasi
Menyelenggarakan Rapat Anggota.
TUGAS PENGURUS
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
1
1
2
4
5
6
1
2
3
Mengelola Koperasi dan usahanya
Mengajukan rancangan rencana kerja serta
rancangan rencana anggaran pendapatan dan
belanja Koperasi
Mengajukan laporan keuangan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
.
Menyelenggarakan pembukuan keuangan
dan inventaris secara tertib
3
2
4
6
Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
5
6
5

15. Komitmen
Anggota
Kerjasama
Koperasi
Persaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota
Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar
PENGAWAS
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
1
1
2
4
5
6
1
2
3
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi
dalam Rapat Anggota
Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat
Anggota
3
2
4
6

16. Komitmen
Anggota
Kerjasama
Koperasi
TUGAS PENGAWAS
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
1
1
2
4
5
6
1
2
3
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan dan pengelola Koperasi
Membuat laporan tertulis tentang hasil
pengawasannya
3
2
4
6

17. DINAS PPKUKMPROVINSIDKI
JAKARTA
MODAL SENDIRI
1
MODAL LUAR
2
3
PERMODALAN KOPERASI
2
Simpanan pokok
Simpanan wajib
Dana Cadangan
Hibah
Anggota
Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya
Sumber lain yang sah
2
3
4
1
2
4
5
3

18. Komitmen
Anggota
Kerjasama
Koperasi
Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik
masyarakat menjadi anggota koperasi
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
1
1
2
4
5
6
1
2
3
Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan
langsung dengan kepentingan anggota untuk
meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota
Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha
Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan
utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
.
Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan
melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk;
a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
3
2
4
6
Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan
sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha
Koperasi
5
6
5
LAPANGAN USAHA KOPERASI

19. Komitmen
Anggota
Kerjasama
Koperasi
SISA HASIL USAHA (SHU)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
1
1
2
4
5
6
1
2
3
Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi
yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya,
penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun
buku yang bersangkutan.
Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan
kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan
oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan
untuk pendidikan Perkoperesian dan keperluan lain dari
Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3
2
4
6

25. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA
KELENGKAPAN PERSYARATAN USULAN PENDIRIAN KOPERASI
1 Surat permohonan pendirian / pengesahan SK Badan Hukum Koperasi
2 Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi
3 Fotocopy KTP Para Pendiri Anggota Koperasi, Pengurus dan Pengawas Koperasi
4 Susunan Pengurus dan Pengawas
5 Struktur Organisasi Koperasi
6 Bukti setor simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota Koperasi berupa Kwitansi
yang ditandatangani oleh Bendahara Koperasi sebanyak anggota pendiri Koperasi
7 Modal Awal Koperasi dibukakan rekening di Bank Pemerintah atas nama Ketua atau Bendahara Koperasi
8 Surat pernyataan setor modal awal Koperasi
9 Rencana Kerja Koperasi untuk tiga tahun kedepan
10 Daftar hadir yang menyetujui rapat pendirian Koperasi
11 Administrasi pembukuan (blangko permohonan menjadi anggota, buku daftar anggota dan buku simpanan
anggota)
12 Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas Koperasi
13 Surat Kuasa dari Pengurus ke Notaris
14 Surat Pernyataan dari Pengurus dan Pengawas Koperasi bahwa tidak ada hubungan kerabat
15 Daftar simpanan pokok dan simpanan wajib sebanyak anggota di tanda tangan Ketua Pengurus dan
Bendahara.
Jika Koperasi Ada Unit Simpan Pinjam
16 Rencana Kerja Unit Simpan Pinjam selama min 3 tahun
17 Riwayat hidup pengelola simpan pinjam (Manager) dan Fotocopy KTP Manager USP
18 Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) Pengelola simpan pinjam (Manager) dari Kepolisian
19 Surat Kontrak kerja pengelola simpan pinjam
20 Surat Pernyataan dari Pengelola Unit simpan pinjam bahwa yang bersangkutan tidak ada hubungan
dengan Pengurus Koperasi
21 Surat Keterangan dari Pengurus Koperasi bahwa Pengelola unit simpan pinjam mempunyai kemampuan
dibidang Keuangan
22 SK Pengangkatan Manajer/Pengelola USP dari Ketua Koperasi
23 Administrasi dan pembukuan unit simpan pinjam berupa blangko-blangko
PERSYARATAN
PENDIRIAN
KOPERASI

26. TERIMAKASIH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA