2. Untuk surat berharga, dalam bahasa Belanda
disebut dengan “Waarde Papier”, sedangkan
dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah
“Negotiable Instrument”.
Yang dimaksud dengan surat berharga adalah
sebuah dokumen yang diterbitkan oleh
penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi
berupa pembayaran sejumlah uang sehingga
berfungsi sebagai alat bayar yang didalamnya
berisikan suatu perintah untuk membayar kepada
pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik
pihak yang diberikan surat berharga oleh
penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa
surat berharga tersebut telah dialihkan.
3. Secara Yuridis, Surat Berharga mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar);
2. Sebagai alat pemindahan hak tagih (karena
dapat diperjualbelikan);
3. Sebagai surat legitimasi (surat bukti hak tagih);
Surat Berharga dikenal ada 3 (tiga) macam :
1. Surat yang bersifat hukum kebendaan
(zakenrechtelijke papieren). Contohnya Konosemen
(Bill of lading);
2. Surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan
(lidmaatschaps papieren). Contohnya Surat Saham;
3. Surat tagihan hutang (schuldvorderings papieren).
Contohnya Wesel, Cek, Surat Sanggup dll.
4. Surat Berharga, diatur dalam :
1. KUHD;
2. Perundang-undangan lain, khususnya yang terkait langsung
dengan surat berharga.
Secara fisik surat berharga hanyalah merupakan sepucuk kertas surat
biasa, tetapi mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum,
karena memiliki 4 (empat) teori yang terkandung di dalamnya,
yaitu :
1. Teori Kreasi, menurut teori ini surat berharga mengikat
penerbitnya karena tindakan penerbit menandatangani di
dalam surat berharga tersebut. Penerbit terikat meskipun
pihak pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain
dari pemegang semula.
2. Teori Kepatutan, dalam teori ini hampir sama dengan
teori kreasi tetapi dengan pembatasan tertentu. Menurut teori ini
penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat
berharga kepada siapa pun pemegangnya, akan tetapi jika
pemegang surat berharga tergolong “tidak pantas”, misalnya
diperoleh dengan jalan mencuri, maka penerbit surat berharga
tidak terikat untuk membayar kepada orang tersebut.
5. 3. Teori Perjanjian, menurut teori ini sebabnya surat
berharga mengikat penerbitnya adalah karena penerbit
telah membuat suatu perjanjian dengan pihak
pemegang surat berharga tersebut, yakni perjanjian
untuk membayarnya, termasuk jika surat berharga
tersebut dialihkan kepada pihak ketiga.
4. Teori Penunjukan, menurut teori ini sebabnya surat
berharga mengikat penerbitnya adalah karena pihak
pemegang surat berharga tersebut menunjukkan
kepada penerbit untuk mendapatkan pembayarannya.
Sebelum surat berharga tersebut ditunjukkan kepada
penerbit, menurut teori ini keterikatan dari penerbit untuk
membayar belum ada.
6. MACAM-MACAM SURAT BERHARGA :
1. WESEL;
Istilah Wesel dalam bahasa Belanda disebut “Wissel”, dalam
bahasa Jerman disebut “Wechsel”, dalam bahasa Perancis disebut
“Lettre de change”, dan dalam bahasa Inggris disebut “Bill of
Exchange”.
Wesel ini diatur dalam KUHD dan berbagai Perundangan lainnya
yang berlaku.
Wesel merupakan suatu surat berharga bertanggal dan
menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa
syarat oleh Penarik (Penerbit) untuk membayar kepada pihak
pemegang atau yang ditunjuk oleh pihak pemegang (tertunjuk),
pembayaran mana dilakukan oleh pihak pembayar (tertarik).
Para Pihak yang terlibat dalam Wesel, antara lain sbb :
a. Penarik (Penerbit), adalah pihak yang menerbitkan surat
wesel, karena itu biasanya disebut sebagai penerbit.
b. Tertarik (Tersangkut), adalah pihak yang diberikan perintah
tanpa syarat untuk membayar surat wesel. Pihak tertarik ini
biasanya juga disebut pihak tersangkut.
7. c. Akseptan, adalah pihak yang telah setuju untuk
membayar surat wesel pada hari bayar (jatuh tempo)
dengan sebelumnya membubuhkan tanda tangannya
pada wesel tersebut.
d. Pemegang Pertama, adalah pihak yang pertama
sekali memegang atau menerima wesel tersebut.
e. Pengganti, adalah pihak yang menerima peralihan
surat wesel dari pihak pemegang sebelumnya.
f. Endosan, adalah pihak yang mengalihkan surat
wesel kepada pemegang selanjutnya.
Syarat-syarat Formal Isi Wesel :
1. Kata “Surat Wesel” yang dimuat dalam teks dan
dituliskan dalam bahasa yang dipakai untuk wesel tersebut;
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
3. Nama Tertarik (Orang yang harus membayarnya);
8. 4. Tanggal Pembayaran;
5. Penetapan tempat pembayaran;
6. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang
yang ditunjuknya wesel tersebut harus dibayar;
7. Tanggal dan tempat surat wesel ditarik/ diterbitkan;
8. Tanda tangan penerbit wesel (Penarik).
Macam-macam Wesel :
a. Wesel Biasa, adalah wesel normal seperti biasa,
dimana terdapat semua pihak yang berhubungan
dengan wesel tersebut, yaitu pihak penarik, tertarik,
pemegang pertama, pemegang pengganti, akseptan
dan endosan.
9. b. Wesel atas Pengganti Penerbit, adalah wesel tersebut
diterbitkan untuk diri penarik sendiri artinya bahwa pihak pemegang
pertama dari wesel adalah penarik itu sendiri meskipun
kemudian wesel tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain;
c. Wesel atas Penerbit Sendiri, adalah wesel diterbitkan
oleh penarik, tetapi pihak tertarik adalah pihak penarik itu
sendiri, jadi pihak penarik memerintahkan dirinya sendiri untuk
membayar tanpa syarat kepada pihak pemegang wesel
tersebut;
d. Wesel untuk Perhitungan Pihak Ketiga, adalah wesel
untuk perhitungan pihak ketiga, jadi wesel yang tidak diterbitkan oleh
penarik sendiri, tetapi diterbitkan oleh pihak ketiga untuk
penarik itu sendiri. Pihak ketiga tersebut misalnya pihak
Bank dimana pihak penarik mempunyai rekeningnya;
e. Wesel Inkasso, adalah wesel yang memberikan kuasa
kepada pemegangnya untuk menagih sejumlah uang, sehingga
wesel ini tidak dapat dipindah tangankan. Dalam hal ini pihak
pemegang wesel tersebut menjadi sebagai pemegang kuasa,
sehingga dia tidak mengendosemenkan kepada pihak lain, tetapi
dapat memberi kuasa lagi kepada pihak lain.
10. f. Wesel Berdomisili, adalah surat wesel yang pembayarannya
dilakukan oleh orang lain (pihak ketiga) selain dari tertarik dan
pembayarannya dilakukan ditempat pihak ketiga tersebut, misalnya
dilakukan pembayaran oleh orang yang mudah dicapai oleh pihak
pemegang wesel.
Kewajiban Penarik Wesel :
1. Kewajiban Menjamin Akseptasi dan Pembayaran;
Penarik wesel berkewajiban untuk menjamin bahwa pihak tertarik
akan mengakseptasi dan membayar wesel tersebut ketika ditunjukkan
kepadanya. Bilamana setelah ditunjukkan oleh pembawa wesel tersebut
tidak mau diakseptasi oleh tertarik atau sudah diakseptasi tetapi tidak mau
membayarnya, maka kewajiban pihak penarik sendiri untuk membayar
wesel tersebut. Jika suatu wesel tidak diakseptasi atau dibayar pada
saat yang ditentukan maka pihak pemegang wesel dapat melakukan
protes non akseptasi atau protes non pembayaran. Berdasarkan
protes tersebut pihak pemegang wesel dapat melakukan “HAK
REGRES” yakni hak untuk meminta kepada pihak wajib regres untuk
membayar wesel tersebut. Pihak wajib regres adalah : Penarik, Endosan
dan Avalis.
11. 2. Kewjiban Menyediakan Dana;
Karena pihak tertarik yang akan membayar wesel
tersebut, maka pihak penarik haruslah menyediakan cukup dana
pada tertarik, dana tersebut dapat berupa dana segar, tetapi
dapat juga berupa tagihan penarik pada tertarik yang sudah
jatuh tempo, apabila tidak cukup tersedia dana pada tertarik,
sehingga wesel tidak dibayarnya, adalah kewajiban pihak
penarik untuk membayar wesel tersebut.
Endosemen Dari Wesel :
Endosemen merupakan cara pengalihan wesel oleh pemegangnya
kepada pihak lain secara sederhana, yakni dengan cara menulisnya
di belakang surat wesel tersebut. Kata Dasar “Endos” sendiri secara
harfiah berarti “Belakang”. Setelah dilakukan endosemen, maka
seluruh hak yang ada dalam wesel tersebut beralih kepada pihak
yang dialihkan tersebut. Endosemen harus dilakukan tanpa syarat.
Jika ada syarat yang ditulis pada endosemen tersebut, maka syarat
tersebut oleh HUKUM dianggap tidak pernah ada.
12. Selain dikenal Endosemen Biasa, maka terdapat pula
macam-macam Endosemen, antara lain :
a. Endosemen Blanko, yaitu endosemen yang tidak
mengisi nama pihak penerima pengalihan wesel. Pihak
penerima pengalihan wesel tersebut dapat mengisi nama
sendiri atau mengisi nama orang lain pada kolom blanko
tersebut;
b. Endosemen Inkasso, jika dalam wesel tertulis kata
“Inkasso” atau sejenisnya, maka wesel tersebut tidak
dapat dialihkan dengan endosemen biasa, tetapi
dengan jalan pemberian kuasa. Pemberian kuasa ini dapat
berbentuk endosemen inkasso, yang sering juga
disebut dengan istilah “endosemen procura”. Dalam hal ini
pihak yang menerima pengalihan hanya berkedudukan
sebagai pemegang kuasa saja;
c. Endosemen Jaminan, adalah endosemen yang
menempatkan pihak penerima peralihan pada kedudukan
sebagai pemegang jaminan (gadai) saja.
13. Akseptasi Terhadap Wesel :
Akseptasi adalah pernyataan dari tertarik bahwa
dia bersedia membayar wesel yang ditunjukkan
kepadanya oleh pemegang wesel. Pernyataan
kesanggupan membayar tersebut dapat ditulis di
depan atau di belakang wesel tersebut. Jika
seseorang tertarik sudah melakukan akseptasi,
maka dia sudah terikat secara hukum untuk
membayar wesel tersebut. Jika pihak penarik
hanya menjamin pembayarannya saja tidak
menjamin akseptasi maka pada weselnya harus
ditulis kata “Non Akseptasi” berarti wesel ini tidak
boleh dimintakan akseptasi.
14. Aval dalam Wesel :
Aval adalah lembaga pemberian jaminan dalam hukum
wesel. Dalam hal ini pihak ketiga yang disebut “Avalis”
dapat menjamin bahwa jika wesel tersebut tidak
dibayarkan pada saatnya, maka pihak avalis tersebut yang
akan membayarnya. Aval dilakukan untuk seluruh jumlah
uang yang tersebut dalam wesel, kecuali apabila disebut
jumlah lain dalam klausula aval dalam surat wesel
tersebut. Kedudukan aval ini dalam hukum wesel sama
posisinya dengan ganrantor/borgtog dalam kontrak
hutang-piutang. Aval dapat diberikan dengan cara
mencantumkan dengan tegas pada surat weselnya
dengan kata “Aval” dan menandatanganinya.
15. Pembayaran Wesel :
Surat wesel dapat dibayar pada waktu-waktu
tertentu sesuai dengan bunyi wesel tersebut,
adapun waktu pembayaran wesel adalah :
a. Pada waktu wesel diperlihatkan;
b. Pada waktu tertentu setelah wesel
diperlihatkan;
c. Pada waktu tertentu sesudah tanggal
penerbitan wesel;
d. Pada tanggal tertentu seperti yang ditulis
dalam wesel.
16. 2. CEK :
Cek ini diatur dalam KUHD dan perundang-
undangan lainnya. Cek merupakan suatu surat
berharga bertanggal dan menyebutkan tempat
penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat
oleh Penarik (Penerbit) untuk membayar kepada
pihak pemegang atau pembawanya, pembayaran mana
dilakukan oleh pihak pembayar, yaitu Bank dari pihak
penerbit/ penarik.
Para pihak dalam Cek :
a. Penarik (Penerbit), adalah pihak yang
menerbitkan atau menandatangani surat cek;
b. Tertarik (Tersangkut), adalah pihak yang
diberikan perintah tanpa syarat untuk membayar suatu
cek, dalam hal ini adalah Bank dari pihak penarik.
17. c. Pemegang, adalah pihak yang pertama sekali
sebagai memegang atau menerima cek
tersebut, yakni orang yang namanya disebutkan
dalam cek tersebut;
d. Pembawa, adalah pihak yang menerima cek
tersebut dan membawa serta untuk
menunjukkannya kepada Bank, tanpa
menyebutkan namanya pada cek tersebut. Hal ini
sebagai konsekuensi dari klausula “atas tunjuk”
dalam cek tersebut.
e. Pengganti, adalah pihak yang menerima
peralihan surat cek dari pihak pemegang
sebelumnya dengan jalan endosemen. Karena itu
cek dalam jenis ini diterbitkan dengan klausula
“atas pengganti”;
f. Endosan, adalah pihak yang mengalihkan surat
cek kepada pemegang selanjutnya dalam jenis cek
atas pengganti.
18. Syarat-Syarat Formal Cek adalah :
1. Terdapat kata “Cek” yang dimuat dalam teks
dan dituliskan dalam bahasa yang dipakai
untuk cek tersebut;
2. Perintah tidak bersyarat untuk
membayar sejumlah uang tertentu;
3. Nama Tertarik (bank yang harus
membayarnya);
4. Tanggal pembayaran;
5. Penetapan tempat pembayaran;
6. Tanggal dan tempat surat cek ditarik atau
diterbitkan;
7. Tanda tangan penerbit Cek (Penarik).
19. Macam-Macam CEK :
a. Cek Biasa, adalah cek seperti biasa yang
kita lihat dengan memenuhi semua kriteria
dan ciri-ciri dari suatu cek, tanpa suatu ketentuan
tambahan terhadap cek tersebut.
b. Cek atas Pengganti Penerbit, adalah cek
dimana nama pemegang pertama tidak
disebutkan sehingga pihak penarik sama
dengan pemegang pertama. Karena cek ini
mengambil bentuk atas pengganti, maka
peralihannya haruslah lewat endosemen.
c. Cek atas Penerbit Sendiri, adalah cek
dalam model ini yang menjadi tertarik
adalah juga bertindak sebagai penarik.
20. d. Cek untuk Perhitungan Pihak Ketiga, adalah
cek yang diterbitkan oleh seseorang, tetapi
pembayarannya diambil bukan dari rekening penarik
melainkan dari rekening pihak ketiga.
e. Cek Incasso, adalah cek yang didalamnya
terdapat kata “incasso” atau kata lain sejenis, maka pihak
pemegang cek hanya berkedudukan sebagai pemegang
kuasa untuk menagih, berarti pemegang tidak boleh
mengalihkan kepada pihak lain selain dengan jalan
pemberian kuasa lagi.
f. Cek Berdomisili, adalah cek yang tempat
pencairannya ditunjukkan di tempat tertentu yakni
ditempat pihak ketiga atau di tempat pihak tersangkut.
Dan cek ini tidak dapat dicairkan di tempat lain.
21. g. Cek Silang, merupakan cek yang pada lembarannya
diberikan garis silang, dimana cek seperti ini hanya dapat
dibayarkan jika pembawanya adalah bank lain atau nasabah dari
tertarik. Apabila ada penyebutan nama pihak yang menerima
uang, maka cek silang seperti itu disebut “cek silang khusus”.
h. Cek untuk Perhitungan, merupakan cek yang pada
lembarannya diberikan kata “untuk diperhitungkan” atau kata
lain yang sejenis, maka cek seperti ini tidak dapat dibayar
dengan tunai, tetapi hanya dapat dibayar secara
pemindahbukuan ke dalam rekening pembawanya.
i. Cek Perjalanan, merupakan cek yang diterbitkan oleh
seseorang yang akan melakukan perjalanan ke tempat lain,
sehingga dia tidak perlu membawa uang tunai dalam
perjalanannya. Sesampainya di tempat perjalanan, maka dia
dapat meminta bank yang ditunjuk untuk mencairkan cek
tersebut. Cek ini dapat diterbitkan baik atas tunjuk, atas
pengganti maupun tidak atas pengganti. Cek Perjalanan
atas tunjuk dapat diuangkan oleh siapa saja yang membawanya.
Cek Perjalanan atas pengganti hanya dapat diuangkan oleh
pemegang pertama atau penggantinya secara endosemen. Akan
tetapi yang paling aman adalah cek perjalanan tidak atas
pengganti, dimana hanya pemegang pertamalah yang dapat
menguangkan cek tersebut.
22. 3. SURAT SANGGUP :
Surat Sanggup ini diatur dalam KUHD dan
Perundang-undangan lainnya.
Surat Sanggup adalah suatu surat berharga,
bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya,
yang merupakan kesanggupan tanpa syarat oleh
penerbit untuk membayar (pengakuan hutang) kepada
pihak pemegang atau pembawanya, pembayaran
mana dilakukan pada waktu tertentu oleh pihak
penerbit itu sendiri.
Syarat-syarat Formal Surat Sanggup :
a. Kata-kata “Surat Sanggup” yang dimuat
dalam teks dan dituliskan dalam bahasa yang
dipakai untuk surat sanggup tersebut;
b. Kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar
sejumlah uang tertentu;
c. Tanggal pembayaran;
23. d. Penetapan tempat pembayaran;
e. Tanggal dan tempat surat sanggup ditarik
atau diterbitkan;
f. Tanda tangan penerbit surat sanggup;
g. Nama orang yang kepadanya atau kepada
orang lain yang ditunjuk olehnya,
pembayaran harus dilakukan.
Selain ketentuan tersebut, maka berbagai
ketentuan tentang wesel, juga berlaku bagi surat
sanggup ini secara penuh, seperti endosemen,
hak regres, kadaluwarsa dll.
24. 4. BILYET GIRO :
Yang dimaksud dengan Bilyet Giro adalah suatu
perintah tanpa syarat dari penerbitnya untuk
memindahbukukan sejumlah uang yang ada pada
bank dimana penerbit memiliki rekening giro dan dana
dalam jumlah yang cukup, dana tersebut
dipindahbukukan (ditransfer) ke rekening (baik pada
bank yang sama, maupun ke bank lain) milik pihak
yang namanya tersebut dalam Bilyet Giro.
Jadi berbeda dengan pengertian Cek yang
dibayar secara tunai oleh bank. Bilyet Giro ini
termasuk dalam salah satu cara fungsinya sebagai
alat bayar, tetapi dia tidak bisa dilakukan secara tunai,
tetapi hanya lewat pemindahbukuan saja.
25. Bilyet Giro ini tidak diatur dalam KUHD, tetapi diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan
Perbankan.
Para Pihak dalam Bilyet Giro :
1. Penarik, adalah pihak yang mempunyai rekening
pada bank, yang menerbitkan/menandatangani bilyet
giro, berarti dialah yang memerintahkan kepada
bank untukmelakukan pemindahbukuan;
2. Bank Penyimpan Dana (Tertarik), adalah Pihak
bank yang terdapat rekening giro dari penerbit bilyet
giro;
3. Bank Penerima, adalah Pihak bank dimana
terdapat rekening pembawa bilyet giro, sehingga ke
dalam rekening tersebutlah dana ditransfer;
4. Pemegang, adalah pihak yang memegang bilyet
giro yang namanya tercantum di dalamnya.
26. Persyaratan Formal Bilyet Giro :
1. Nama dan Nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;
2. Nama Bank Penyimpan dana (Tertarik);
3. Perintah tanpa syarat untuk pemindahbukuan;
4. Nama dan Nomor rekening pemegang;
5. Nama Bank Penerima;
6. Tempat dan Tanggal penarikan;
7. Tanda Tangan Penarik dan Stempel, jika merupakan
Badan Usaha;
8. Penyebutan jumlah uang yang diperintahkan untuk
di transfer.
27. 5. PROMES ATAS TUNJUK :
Promes atas tunjuk diatur dalam KUHD dan dalam berbagai
Perundang-undangan lainnya. Pada prinsipnya Promes atas
tunjuk hanyalah merupakan kesanggupan tanpa syarat untuk
membayar sejumlah uang (jadi semacam pengakuan hutang
juga) yang harus dibayar kepada si pembawa surat promes
tersebut. Hanya saja berbeda dengan aksep, promes atas tunjuk
lebih sederhana dengan jangka waktu yang lebih pendek.
Pemegang berhak menagih pembayarannya hanya dalam
tenggang waktu 6 (enam) hari sejak diterbitkan.
6. KWITANSI ATAS TUNJUK :
Kuitansi atas tunjuk diatur dalam KUHD dan berbagai
Perundang-undangan lainnya. Pada prinsipnya kuitansi atas
tunjuk sama dengan promes atas tunjuk, hanya saja dalam
kuitansi atas tunjuk yang diterbitkan adalah berupa kuitansi
(tanda terima uang) dimana orang yang telah ditunjuk dan
kemudian menguasai kuitansi tersebut dianggap telah
membayar uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam
kuitansi.
28. 7. KONOSEMEN :
Konosemen adalah suatu surat berharga yang bertanggal,
dalam mana dinyatakan bahwa pihak perusahaan pengangkutan
telah menerima barang-barang tertentu dengan penyebutan
rincian barang yang tercantum, untuk diangkut ke suatu tempat
tujuan tertentu dengan kapalnya, dan menyerahkan barang
tersebut kepada orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu.
Konosemen ini diatur dalam KUHD dan berbagai perundang-
undangan lain baik secara nasional maupun secara
internasional.
Konosemen dapat diterbitkan :
a. Atas Nama;
b. Atas Tunjuk;
c. Atas Pengganti;
Konosemen dapat beralih dan diperalihkan (diperjualbelikan)
kepada pihak lain. Dengan demikian Konosemen secara
Yuridis berfungsi :
a. Sebagai tanda terima barang;
b. Sebagai perjanjian dalam pengangkutan laut;
c. Sebagai surat berharga;
29. 8. SAHAM :
Saham adalah suatu bagian dalam perusahaan yang
merupakan kepentingan kepemilikan dalam wujud benda
bergerak dalam suatu perusahaan, yang biasanya tercipta
setelah memberikan suatu kontribusi tertentu ke dalam modal
perusahaan tersebut, yang memberikan hak kepemilikan yang
bersifat hak kebendaan bagi para pemegangnya.
Saham dari perusahaan terbuka dapat diperdagangkan
(diperjualbelikan) di Pasar modal, sehingga saham merupakan
salah satu jenis dari efek. Saham ini diatur dalam UU PT dan
perundangan lainnya termasuk di bidang Pasar Modal.
Para pemegang saham mempunyai hak-hak :
a. Hak mendpatkan deviden;
b. Hak suara dalam RUPS;
c. Hak untuk menerima sisa kekayaan dalam proses
likuidasi.
30. Terdapat beberapa jenis Saham :
a. Saham dengan hak suara yang :
Khusus, Bersyarat, Terbatas, Tanpa hak Suara;
b. Saham yang setelah jangka waktu tertentu
dapat :
Ditarik kembali, Ditukar dengan klasifikasi
saham yang lain;
c. Saham yang memberikan hak kepada
pemegangnya :
Pembagian deviden secara kumulatif, Pembagian
Deviden secara nonkumulatif.
d. Saham yang memberikan lebih dahulu kepada
pemegangnya dari pemegang saham dari
klasifikasi yang lain atas pembagian deviden dari
sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.
31. Bila dilihat dari Pengalihannya, maka ada 2 (dua)
macam SAHAM :
a. Saham Atas Tunjuk, dimana pengalihannya
cukup dengan menyerahkan saham tersebut kepada
pihak lain;
b. Saham Atas Nama, dimana pengalihannya
dengan mencatat nama pemilik baru dalam daftar buku
saham yang ada dalam perusahaan tersebut;
9. OBLIGASI :
Obligasi merupakan suatu surat pengakuan hutang
berjangka panjang (1 tahun) dengan bersuku bunga
tertentu yang diterbitkan oleh suatu perusahaan untuk
menarik dana dari masyarakat guna pembiayaan
perusahaan tersebut, atau diterbitkan oleh Pemerintah
untuk keperluan anggaran belanjanya.
32. Jika jangka waktunya pendek, tidak disebut
sebagai Obligasi tetapi “Surat Hutang”.
Apabila suatu obligasi pada waktu tertentu dapat
ditukar dengan saham dari perusahaan
penerbitnya, maka untuk obligasi yang demikian
disebut dengan istilah “Obligasi Konversi”.
Proses penerbitan Obligasi dilakukan dengan
salah satu di antara cara-cara :
a. Secara Private Placement, yakni dijual
langsung kepada pihak-pihak yang berminat
tanpa melalui penawaran umum;
b. Lewat Pasar Modal, yang dalam hal ini
dilakukan lewat suatu proses penawaran
umum;
33. Obligasi dapat diterbitkan dengan menggunakan :
a. Jasa Underwriter, yang akan mengatur
proses penawaran pada umumnya;
b. Jasa Pihak Trustee (Wali Amanat), yang
akan mewakili pihak investor (pemegang
obligasi);
Obligasi ini diatur dalam BW, UU-PT, UU-Pasar
Modal.
34. 10. COMMERCIAL PAPER :
CP merupakan surat berharga pasar uang yang
kemudian dipakai juga sebagai surat berharga di pasar
modal. Untuk itu CP ini sering disebut sebagai “Surat
Berharga Komersial” atau “Kertas Dagang”.
CP adalah suatu surat berharga berupa pengakuan
hutang berjangka pendek (2 sampai 270 hari), yang
dikeluarkan oleh suatu perusahaan (sebagai peminjam
uang) kepada pihak lain (investor) yang mempunyai
dana segar untuk membeli obligasi. Hutang tersebut
tanpa memberikan suatu jaminan hutang, dan hutang
mana diberikan secara diskon tertentu meskipun ada
juga yang diberikan dengan memberikan suatu suku
bunga tertentu.
35. Karakter Yuridis CP adalah :
a. Merupakan janji untuk membayar hutang tanpa
syarat;
b. Merupakan surat berharga yang tergolong ke
dalam jenis surat sanggup;
c. Berjangka waktu pendek;
d. Umumnya diperjualbelikan dalam bentuk
diskon, meskipun ada juga yang diberikan dengan
memberikan suatu bunga tertentu;
e. Tidak mempunyai jaminan hutang;
f. Umumnya dikeluarkan oleh perusahaan yang
sudah mempunyai nama dengan peringkat yang
bagus;
g. Merupakan instrumen pasar uang, yang kemudian
berkembang menjadi instrumen pasar modal;
36. CP ini diatur dalam :
BW, KUHD, UU-Perbankan, UU-Pasar Modal,
UU-PT.
Para Pihak dalam CP :
a. Penerbit;
b. Pemodal;
c. Pengatur Penerbitan;
d. Agen Penerbit;
e. Agen Pembayar;
f. Pedagang Efek;
g. Perusahaan Pemeringkat;
37. 11. SURAT BERHARGA PASAR MODAL :
Tidak semua jenis surat berharga dapat diperdagangkan
di pasar modal, sehingga hanya sebagian saja yang
disebut dengan Surat Berharga Pasar Modal atau “EFEK”. Efek
ini diatur dalam UU-Pasar Modal dan Perundangan lainnya.
Yang termasuk Surat Berharga Pasar Modal, adalah :
a. Surat Pengakuan Hutang;
b. Surat Berharga Komersial;
c. Saham;
d. Obligasi;
e. Tanda Bukti Hutang;
f. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif;
g. Kontrak Berjangka atas Efek;
h. Efek beragunan Aset;
i. Sertifikat Penitipan Efek Indonesia;
j. Setiap derivatif dari Efek, seperti bukti rights, waran, opsi,
dll.
38. 12. SURAT BERHARGA PASAR UANG :
Yang dapat diperdagangkan di Pasar Uang adalah
Surat Berharga tertentu saja, yakni yang disebut Surat
Berharga Pasar Uang yang berjangka pendek saja.
Surat Berharga Pasar Uang ini diatur di UU-Pasar
Uang dan perundang-undangan lainnya.
Karakter Yuridis Surat Berharga Pasar Uang
adalah :
a. Merupakan instrumen jangka pendek;
b. Tingkat likuidasinya tinggi;
c. Tidak mempunyai pasar secara fisik;
d. Berfungsi sebagai sarana mobilitas dana;
e. Berfungsi juga sebagai sarana pengendalian
moneter;
f. Berfungsi juga sebagai rujukan penetapan tingakt
suku bunga;
g. Ditujukan hanya untuk surat berharga tertentu;
39. Yang termasuk dalam Surat Berharga
Pasar Uang adalah :
a. Sertifikat Bank Indonesia;
b. Surat Berharga Pasar Uang;
c. Sertifikat Deposito;
d. Comercial Paper;
e. Call Money;
f. Rephurchase Agreement;
g. Banker’s Acceptance;
h. Promissory Notes;
i. Trassory Bills;
j. Revolving Underwriting Facilities;