2. UU No. 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
UU No. 6 /2014 tentang Desa;
PP No. 11 /2019 tentang Pelaksanaan UU Desa;
Permendesa No.17/2019 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Pemberdayaan
Masyarakat Desa;
Perda No. 11/2015 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa;
Perbup No. 15 /2016 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo.
DASAR HUKUM
3. PEMBANGUNAN DESA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Pasal 78 Ayat (1)
Pembangunan Desa bertujuan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup
manusia serta
penanggulangan kemiskinan
melalui pemenuhan
kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan
prasarana Desa,
pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta
pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
4. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DESA
PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBANGUNAN DESA
PEMBANGUNAN DESA
TAHAPAN PEMBANGUNAN DESA
Pemendesa No. 17/2019 Pasal 5 ayat (1)
disusun oleh Peme-
rintah Desa sesuai
dengan Kewenangan
Desa berdasarkan
hak asal-usul dan
kewenangan
berskala lokal Desa
1. RPJM Desa
2. RKP Desa
Pemdes dengan
melibatkan partisipasi
masyarakat
1. Internal
2. Eksternal
1. Laporan Kegiatan
2. Musyawarah
pertanggung
jawaban
5. Adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Memuat visi dan misi kepala Desa, rencana
penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat,
penanggulangan bencana, serta arah
kebijakan pembangunan Desa.
Ditetapkan melalui peraturan Desa.
RPJM Desa merupakan pedoman
penyusunan Recana Kerja Pemerintah (RKP)
Desa.
PENGERTIAN
6. MUATAN RPJM DESA
VISI MISI KADES
ARAH KEBIJAKAN
PEMB. DESA
RENCANA KEGIATAN
5 BIDANG
RPJM DESA
Merupakan
implementasi dari
visi misi kepala
desa dalam
pemba-ngunan
desa selama 6
(enam) tahun
• Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat Desa;
• Penanggulangan
kemiskinan
• Pembangunan sarana
dan prasarana
• Pengembangan potensi
ekonomi lokal,
• Pemanfaatan sumber
daya alam dan
lingkungan secara
berkelanjutan
• Pemerintahan
Desa
• Pembangunan
Desa
• Pembinaan
Kemasyarakatan
• Pemberdayaan
Masyarakat
• Penanngulangan
Bencana
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
17 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (3) bahwa RPJM
Desa:
❑ Ditetapkan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak pelantikan kepala Desa.
❑ RPJM Desa yang telah disusun
ditetapkan dengan Peraturan Desa
dan disepakati/disetujui bersama
BPD.
WAKTU PENYUSUNAN
8. ALUR PENYUSUNAN
Sesuai Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019
MUSDES PERENCANAAN
Tahapan penyusunan RPJM Desa
diawali dg pelaksanaan Musyawarah
Desa tentang perencanaan Desa
PEMBENTUKAN TIM
Kepala Desa mempersiapkan
penyusunan rancangan RPJM Desa
dengan membentuk tim penyusun
PENYELARASAN
Penyelarasan arah kebijakan
Perencanaan Pembangunan Desa
dilakukan terhadap arah kebijakan
pembangunan pemerintah
P K D
PKD adalah Proses penggalian &
pengumpulan data baik spasial
maupun sosial yang menggambarkan
kondisi masyarakat
PEMETAAN ASET
Tim Penyusun melakukan pemetaan
aset desa dari data pada dokumen
aset desa dg kondisi terkini
RANCANGAN RPJM DESA
Tim penyusun menyusun rancangan
RPJM Desa berdasarkan hasil PKD dan
diserahkan kepada Kepala Desa untuk
diperiksa
MUSRENBANG DESA
Pemdes menyelenggarakan
Musrenbang Desa Penyusunan
Rancangan RPJM Desa untuk
membahas rancangan RPJM Desa
MUSDES RPJM DESA
BPD difasilitasi oleh pemdes
menyelenggarakan Musdes tentang
pembahasan dan penyepakatan
RPJM Desa
MUSYAWARAH BPD
BPD menyelenggarakan Musyawarah
BPD untuk membahas dan
menyepakati rancangan peraturan
desa tentang RPJM Desa.
SOSIALISASI
Pemdes wajib mensosialisasikan RPJM
Desa sebagai wujud transparansi
program dan kegiatan selama kurun
waktu 6 tahun.
9. MUSDES PERENCANAAN DESA
INPUT PROSES OUTPUT
VISI MISI
KEPALA DESA
Kepala Desa menyampaikan Visi
Misi (harapan) selama periode
kepala Desa
Catatan Visi dan Misi
kepala desa yang
menjadi acuan untuk
arah pembangunan
Desa selama 6 Tahun.
POKOK –
POKOK
PIKRAN BPD
BPD memberikan gambaran
umum dan pendapat terhadap
hal strategis termasuk kriteria serta
tupoksi Tim Penyusun RPJM Desa
Catatan hal stategis
Desa terhadap
pembangunan Desa
SERAP
ASPIRASI
MASYARAKAT
Menyerap aspirasi/gagasan
masyarakat yang hadi pada
musdes tentang perencanaan
desa terkait penyusunan RPJM
Desa
Sebagai acuan awal
untuk melakukan
penyusunan dokumen
RPJM Desa
Peserta min. 10 Org/Dusun dan 30% wakil perempuan
Sesuai Permendesa Nomor 17 Tahun 2019
Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dengan pelaksanaan
Musyawarah Desa.
10. Kepala Desa
membentuk tim
penyusun RPJM
Desa
Membantu Kepala Desa dalam
penyusunan RPJM Desa
Memfasilitasi kegiatan Pengkajian
Keadaan Desa
Menyusun laporan hasil
Pengkajian Keadaan Desa
Memfasilitasi
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Desa dalam
rangka
pembahasan
rancangan
RPJM Desa
Menyiapkan
rancangan RPJM
Desa
T
U
G
A
S
o Minimal anggota tim 7
orang.
o Pembina dijabat
Kepala Desa.
o Ketua Tim ditunjuk oleh
Kepala Desa.
o Sekretaris ditunjuk oleh
Ketua Tim.
o Anggota yang berasal
dari perangkat Desa,
KPMD, dan unsur
masyarakat.
o Keanggotaan 30%
kesetaraan dan
keadilan gender
1
2
3
4
5
11. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Dokumen Rencana
Strategis (OPD), RPJM Desa periode
sebelumnya, dan RKP Desa periode
sebelumnya.
Daftar Rencana Program/kegiatan yang akan
masuk ke Desa
5 BIDANG KEGIATAN
Tim penyusun RPJM Desa melakukan
pencermatan rencana program dan
kegiatan pembangunan
kabupaten/kota yang akan masuk ke
Desa dengan berkoordinasi dengan
pemerintah Desa, camat, UPT, OPD,
Pendamping Profesional dan/atau lain
sebagainya.
12. MUSYAWARAH
DUSUN
MUSYAWARAH
KELOMPOK
Pengajian, Arisan, Forum dll
BERITA ACARA ,
REKAP GAGASAN KEGIATAN DAN PELAPORAN HASIL PKD
RANCANGAN GAGASAN
KEGIATAN
BIDANG 1
BIDANG 2
BIDANG 3
BIDANG 4
BIDANG 5
PEMILIHAN TINDAKAN
PENGKAJIAN KEADAAN DESA
LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT
METODE PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)
16. MUSDES
RANCANGAN RPJM DESA
RPJM DESA
RANCANGAN
RPJM DESA
PEMBAHASAN
PENYEPAKATAN
OUTPUT : MATRIK RPJM DESA DAN RANCANGAN PERDES RPJM DESA
17. MUSYAWARAH
PEMBAHASAN PERDES RPJM DESA
PENYEPAKATAN PERDES RPJM DESA
KESEPAKATAN PEMDES & BPD
KEPUTUSAN BPD
PERDES RPJM DESA
BPD
DOKUMEN RPJM DESA
18. SOSIALISASI RPJM DESA
PENGGANDAAN DOKUMEN
(Kabupaten, Kecamatan, BPD dan Arsip)
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN TIAP TAHUN
MEDIA DAN FORUM-FORUM LAINNYA
Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan
RPJM Desa yang disahkan melalui Peraturan
Desa tentang RPJM Desa sebagai wujud
transparansi program dan kegiatan.
19. Berkoordinasi dengan
pemerintah kabupaten/kota
yang mempunyai kewenangan
terkait dengan kejadian khusus
Mengkaji ulang kegiatan pem-
bangunan dalam RPJM Desa yg
terkena dampak terjadinya
peristiwa khusus
Menyusun rencana aksi yang
disertai rencana kegiatan dan
RAB dan desain
Menyusun rancangan
RPJM Desa perubahan.
mengumpulkan dokumen
perubahan mendasar atas
kebijakan pemerintah pusat,
pemerintah
Mengkaji ulang kegiatan pemba-
ngunan dalam RPJM Desa yg
terkena dampak terjadinya
perubahan mendasar atas
kebijakan pemerintah
menyusun rancangan kegiatan
yang disertai rencana kegiatan
dan RAB dan desain
Menyusun rancangan
RPJM Desa perubahan.
TERJADI PERISTIWA
KHUSUS
KEBIJAKAN
PEMERINTAH