PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017. Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.

1. PERSIAPAN PENANGANAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
Oleh
Retno S.Darussalam,S.H.- Partner
Suria Nataadmadja &Associates
JURE PARTNERSHIP
2017

2. JENIS PERKARA
UMUM : Hukum Keluarga: -perkawinan/perceraian Kepailitan dan PKPU
Islam/N.Islam -warisan/hibah/wasiat
Hukum Agraria: -PPJB ,peralihan dan pendaftaran Tanah
-HM,HGB,HGU,HP,HPL /girik
Strata title/ landed House
Korporasi : -jual beli saham/asset, penerbitan surat utang/saham
Investasi/disvestasi,merger/akuisisi
-wewenang pengurus, Rups, permodalan, dll.
Jaminan :-benda bergerak : gadai, fidusia, hipotik
-benda tetap : hak tanggungan
Perjanjian/Kontrak
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

3. Jenis-Jenis Kasus Hukum Perdata
• Umum :
Bagi pihak yg beragama Non Islam, menjadi
wewenang Pengadilan Negeri untuk kasus diluar
yg diatur dalam undang-undang peradilan agama
• Khusus :
Bagi pihak yg beragama Islam khusus dalam,
kasus perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah,
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan
menyelesaikannya(ps.49 UU No.3/2006 ttg PA)

4. Catatan :
Penjelasan pasal 49:
Sengketa tidak hanya dibatasi di bidang
perbankan syariah melainkan juga di bidang
ekonomi syariah lainnya;
Yang dimaksud dengan”antara orang-orang/
pihak-pihak yg beragama Islam” adalah
termasuk orang atau Badan Hukum yg dg
sendirinya menundukkan diri dg sukarela
kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yg
menjadi kewenangan Pengadilan Agama
sesuai dg ketentuan Pasal 49 ini .

5. PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN
• Identifikasi Masalah
Melakukan pemahaman awal terhadap kasus
perdata yg akan ditangani.
Pemahaman yg benar akan berguna untuk
mempertajam analisa dan spesifikasi ruang
lingkup sehingga gugatan/jawaban bisa dilakukan
secara tepat sasaran.
Untuk itu diperlukan kemampuan
mengaplikasikan pengetahuan hukum perdata
baik aspek formil(beracara) maupun materiilnya.

6. • Pembicaraan dengan Klien
Dalam tahap ini Advokat akan melakukan
pembahasan bersama klien terkait lingkup,
alasan/sebab-sebab, dsbnya. Hal ini dilakukan
untuk membangun kesepahaman antara Advokat
dan klien terhadap perkara tersebut.
• Pemeriksaan Pendahuluan
Dalam tahap ini Advokat melakukan
pengumpulan data awal dan menganalisanya.
Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi
data-data penunjang. Dalam proses ini Advokat
akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut
diperlukan atau tidak.

7. • Pengembangan Rencana Pemeriksaan
Dalam tahap ini Advokat akan menyusun
dokumentasi kasus yg dihadapi, dan strategi di
pengadilan. Setelah diadministrasikan, maka
akan dihasilkan konsep temuan.
Konsep temuan ini yang akan dikomunikasikan
bersama-sama dengan klien.
• Pemeriksaan Lanjutan
Dalam tahap ini Advokat akan melakukan
pengumpulan bukti serta melakukan analisa
atasnya,mengingat kebenaran dalam Hukum

8. lanjutan :
Perdata adalah kebenaran formil/tertulis.
Dalam persiapan pengumpulan bukti-bukti,
sudah diantisipasi kiat-kiat menghadapi
penyimpangan yg dilakukan penegak hukum,
makelar kasus dan Advokat pihak lawan.

9. •Penyusunan Gugatan
(Sumber PKPA-74 Law Institut&PERADI)

11. Upaya Penyelesaian Perkara /Sengketa
• Melalui jalur Non Litigasi:
Contoh: mediasi, musyawarah, negosiasi dan arbitrase.
Persiapan yang dilakukan antara lain:
1) pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi;
2) Identifikasi para pihak;
3) Penunjukkan mediator independen;
4) Proses berlanjut ke litigasi bila kesepakatan para pihak
gagal.

12. Mediasi
• Dengan adanya mediasi dapat meminimalisir
terbuangnya waktu, biaya dan tenaga dalam
menyelesaikan sengketa di pengadilan;
• Bila terjadi kesepakatan, Penggugat dapat mencabut
gugatannya, dan para pihak membuat akta perdamaian
yang akan menjadi produk pengadilan yang sudah final,
tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan manapun.
• Diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR/ Pasal 154
ayat(1)Rbg jo.Pasal 130 ayat (3) HIR/ Pasal 154 ayat (3)
Rbg jo.Pasal 43 ayat (1) UU No.4 Th.85 tentang MA,
dan implementasinya:Perma No.1/2008 tentang
Prosedur Mediasi Pengadilan.

13. • Melalui Jalur Litigasi
Persiapan yang dilakukan :
1) membuat Surat Kuasa jika diwakilkan kepada
Advokat/Pengacara;
2) membuat surat gugatan;
3) melakukan pendaftaran gugatan pada
pengadilan.

14. Tahapan Penanganan Perkara Perdata
• Tahap Administrasi
1) Penggugat mendaftarkan surat gugatan dan surat
kuasa (apabila menggunakan jasa hukum
Advokat/Pengacara) ke bagian pendaftaran perdata
pada pengadilan yang berwenang sesuai dengan yang
diatur dalam Pasal 118 HIR;
2) Dalam proses ini:
-Penggugat membayar biaya perkara;
-Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara;
-Penggugat menerima No.perkara (Roll).
3) Menunggu proses pemanggilan.

15. • Tahap Persidangan
1) Sidang pertama: dilakukan upaya perdamaian,
dengan waktu selama 30 hari atau tergantung
kesepakatan para pihak;
2) Sidang kedua: pembacaan gugatan oleh
Penggugat;
3) Sidang ketiga : jawaban Tergugat;
4) Sidang keempat: replik Penggugat;
5) Sidang kelima : duplik Tergugat;
6) Sidang keenam: pembuktian tertulis dari
Penggugat

16. 7) Sidang ketujuh: pembuktian tertulis dari
Tergugat;
8) Sidang kedelapan: pengajuan saksi dari
Penggugat;
9) Sidang kesembilan: pengajuan saksi dari
Tergugat;
10)Sidang kesepuluh: kesimpulan kedua belah
pihak;
11)Sidang kesebelas: putusan/vonis dari Majelis
Hakim.

17. Kemungkinan-Kemungkinan Yang
Dapat Terjadi Pada Sidang Pertama
• Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir
Pasal 125(1)HIR :”Jika Tergugat, walaupun
dipanggil dengan patut, tidak menghadap
pengadilan pada hari yang ditentukan,dan
tidak juga menyuruh orang lain menghadap
selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima
dengan keputusan tidak hadir (verstek),
kecuali jika tuntutan itu melawan hak atau
tidak beralasan.”

18. • Penggugat tidak hadir, Tergugat hadir
Pasal 124 HIR: ”Jika Penggugat, walaupun
dipanggil dengan patut, tidak menghadap
pengadilan pada hari yg ditentukan itu, tidak
juga menyuruh orang lain menghadap selaku
wakilnya, maka tuntutan dipandang gugur dan
si Penggugat dihukum membayar biaya
perkara, akan tetapi Penggugat berhak,
sesudah membayar biaya tersebut
memasukan tuntutannya sekali lagi.”

19. • Kedua belah pihak tidak hadir
Ada anggapan bahwa demi kewibawaan badan
peradilan serta agar jangan sampai ada perkara
yang berlarut-larut dan tidak berketentuan, maka
dalam hal ini gugatan perlu dicoret dari daftar
dan dianggap tidak pernah ada.
• Keduabelah pihak hadir
Apabila keduabelah pihak hadir,maka sidang
pertama dapat dimulai dengan sebelumnya
hakim menganjurkan mengenai adanya
perdamaian diantara keduabelah pihak tersebut.

20. Menjatuhkan Putusan/Vonis
Pasal 178 HIR:
1) Hakim karena jabatannya, pada waktu
bermusyawarah wajib mencukupkan segala
alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh
kedua belah pihak;
2) Hakim wajib mengadili atas seluruh bagian
gugatan;
3) Ia tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas
perkara yang tidak digugat, atau memberikan
lebih dari yang digugat

21. Surat Gugatan
• Surat gugatan: surat yang ditujukan kepada ketua
pengadilan yg berkompeten memuat tuntutan hak dan
ada kepentingan hukum serta sengketa.
• Syarat-syarat gugatan:
-adanya tuntutan hak
-ada kepentingan hukum
-sengketa
-dibuat dengan cermat dan terang
• Unsur surat gugatan:
-identitas dan kedudukan para pihak
-posita
-petitum

22. Bentuk Surat Gugatan
• Bentuk surat gugatan ada dua macam:
- tertulis
- lisan
• Dalam perkara tertentu boleh jadi ada pihak
ketiga yang harus dilibatkan dalam perkara
tersebut tapi tidak menjadi penggugat dan
juga tidak menjadi tergugat, karena itu harus
dimuat dlm surat gugatan dan kedudukan
sebagai turut tergugat.
• Gugatan provisionil

23. Surat Permohonan
• Surat permohonan : surat yg diajukan kepada ketua
pengadilan yg berkompeten memuat tuntutan hak
perdata, mempunyai kepentingan hukum dan tidak
mengandung sengketa serta diatur dalam UU.
• Syarat2 permohonan :
-ada kepentingan hukum
-tidak sengketa
-dibuat cermat dan terang
• Unsur surat permohonan :
-identitas pemohon
-posita
-petitum

24. Gugatan Rekonvensi
• Gugatan rekonpensi : gugatan yang diajukan
oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam
sengketa yg sedang berjalan antara mereka
(Psl.132 a dan 132 b HIR/Psl.157-158 Rbg)
• Syarat-syarat gugatan rekonvensi:
-diajukan bersama jwbn/sblm pembuktian
-diajukan terhadap Penggugat in persona
-masih dlm lingkup kewenangan pengadilan
-bukan pelaksanaan putusan

25. Eksepsi
• Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan yg tidak
mengenai pokok perkara dg maksud utk menghindari ggtn
Penggugatan.
• Macam-macam eksepsi:
1- Eksepsi Formil
2- Eksepsi Materil
• Eksepsi Formil meliputi:
-tentang kewenangan absolut
-tentang kewenangan relatif
-tentang ne bis in idem
-Eksepsi diskwalifukator
-tentang obscur libel
• Eksepsi materil :
-Dilatoir eksepsi
-Prematoir eksepsi

26. TERIMA KASIH
Retno S.Darussalam
Suria Nataadmadja & Associates
Jure Partnership
The East Building,lt.12
Jl.Lingkar Mega Kuningan Kav.E.3.2.No.1,Jakarta
Hp.081315858730
Email:retnodarussalam@centrin.net.id
Retno.sunggingsari@gmail.com