BLUD dalam Trasnformasi Kesehatan_Sumbar 17 Nov22.pptx

1. 1 Kebijakan BLUD Puskesmas pada Transformasi Kesehatan Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat 17 November 2022 Disampaikan pada Kegiatan Orientasi BLUD Puskesmas, Provinsi Sumatera Barat

2. 2 Daftar isi  Latar Belakang  Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer  Kebijakan BLUD  Kesimpulan dan Harapan

3. 3 Sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah ataupun dicegah sebagian Penyebab kematian utama per kelompok usia Sumber: Institut Evaluasi Metrik Kesehatan, Kemenkes data tahun 2019 Dapat dicegah Sebagian dapat dicegah Kecelakaan dan lainnya Usia Produktif Lansia Neonatal disorder Congenital birth defects Sexually transmitted infections exc. HIV Lower respiratory infections Diarrheal Cedera yang tidak disengaja Tetanus 96,8% Neonatal disorder Congenital birth defects Diarrheal Lower respiratory infections Cedera yang tidak disengaja Demam berdarah Sexually transmitted infections exc. HIV 76,4% Kecelakaan transportasi Kanker Tuberkulosis Cedera yang tidak disengaja Tifus dan paratifoid Sirosis dan penyakit hati kronis lainnya Self-harm and inter- personal violence 63,9% Kanker Penyakit jantung Stroke Lower respiratory infections Diabetes Melitus Tuberkulosis Kecelakaan transportasi 72,6% Stroke Penyakit jantung Kanker Diabetes Melitus Penyakit paru obstruktif kronis Sirosis dan penyakit hati kronis lainnya Tuberkulosis 73,5% Peringkat Bayi Anak-anak Remaja 1 2 3 4 5 6 7 % dari total kematian

4. 4 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 jauh dari target … MASALAH KESEHATAN INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN CAPAIAN 2021 (%) Ibu hamil Kurang Energi Kronik (17,3%), Anemia Ibu hamil (48,9%), Kematian ibu krn pendarahan (27%) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 61.8 Komplikasi persalinan 28,3%, Asfiksia dan Kardiovaskuler 21,3% Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 62.5 Bayi Berat Lahir rendah (6,2%) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 64.1 Stunting pada balita (24,4%), Wasting pada balita (7,1%) Pelayanan Kesehatan Balita 55.5 Anemia remaja (32%) Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar 37.3 Hipertensi WUS (21%), Anemia WUS (24%) Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 36.9 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 50.2 Hipertensi penduduk >18 tahun (7%), Prevalensi jantung (1,5%), Prevalensi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 28.3 Diabetes Melititus (1,5%) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 37.6 Rumah tangga dengan ART gangguan jiwa (7%) Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat 2.0 Jumlah kasus TBC sebanyak 824.000 Persentase Orang Terduga Tuberkulosis 24.4 Kasus HIV 2019 (50.282 kasus) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) 41.1 Sumber: Pusdatin Kemenkes 2021 Capaian SPM tidak ada yang mencapai 100% Dibutuhkan peran pelayanan kesehatan primer yang kuat untuk dapat menyediakan pelayanan sesuai standar minimal bagi seluruh masyarakat

5. Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia Visi Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yangsehat, produktif, mandiri dan berkeadilan Meningkatkankesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Mempercepatperbaikan gizi masyarakat Memperbaiki pengendalian penyakit Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat dan makanan 6 kategori utama Outcome RPJMN bidang kesehatan Edukasi penduduk 7 kampanye utama: imunisasi, gizi seimbang, olah raga, anti rokok, sanitasi & kebersihan lingkungan, skrining penyakit, kepatuhan pengobatan Pencegahan primer Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Pencegahan sekunder Skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer Pembangunan Puskesmas di 171 kec., penyediaan 40 obat esensial, pemenuhan SDM kesehatan primer Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder &tersier Pembangunan RS di Kawasan Timur, jejaring pengampuan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan world’s top healthcare centers. Memperkuat ketahanan tanggap darurat Jejaring nasional surveilans berbasis lab, tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri. Transformasi SDM Kesehatan Transformasi teknologi kesehatan Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan. 1 Transformasi layanan primer 2 Transformasi layanan rujukan 3 Transformasi sistem ketahanan kesehatan 4 Meningkatkan ketahanansektor farmasi & alat kesehatan Produksi dalam negeri 14 vaksin rutin, top 10 obat, top 10 alkes by volume & by value. 5 6 a b c d a b 5

6. Daftar isi 6  Latar Belakang  Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer  Kebijakan BLUD  Kesimpulan dan Harapan

7. 4 inisiatif utama dalam transformasi layanan kesehatan primer 1. Jaringan & struktur Revitalisasi jaringan dan struktur layanan kesehatan primer:  Puskesmas  Posyandu dan UKBM lainnya Termasuk pola kerja dan interaksi/rujukan antar tingkatan 1a Revitalisasi jaringan dan struktur Laboratorium untuk fungsi kesehatan masyarakat (deteksi dini dan surveilans) 1b 2. Standardisasi layanan Integrasi paket layanan kesehatan primer menurut kebutuhan siklus hidup untuk tiap tingkatan pelayanan Standardisasi dan peningkatan pelayanan untuk memperkuat fungsi layanan primer, misalnya: 2a  ANC menjadi 6 kali, termasuk 2 kali USG dengan dokter  Screening 14 penyakit prioritas, termasuk TB dan PTM  Peningkatan imunisasi menjadi 14 jenis antigen  Pelaksanaan intervensi spesifik untuk penurunan stunting (mis., pemantauan tumbuh kembang, pemberian TTD) 2b Standardisasi dan integrasi layanan Labkesmas untuk tiap tingkatan 2c 3. Edukasi kesehatan Penguatan peran kader sebagai agen pemberdayaan kesehatan masyarakat Penguatan kampanye- kampanye dan gerakan- gerakan, terutama untuk program prioritas (mis., stunting) Penggunaan platform edukasi terintegrasi melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat secara luas 3a 3b 3c 4. Digitalisasi Integrasi sistem informasi secara digital untuk mendukung:  Pelaporan layanan secara real-time  Pengawasan capaian program dan beban penyakit secara detail (untuk tiap program dan tiap tingkatan daerah) 4a 7

8. 8 8 +270 juta penduduk Indonesia mendapatkan Pelayanan Kesehatan Primer berkualitas 100% wilayah dan kondisi kesehatan penduduk termonitor secara berkala +300 ribu unit penyedia pelayanan Kesehatan Primer dengan fasilitas dan SDM terstandardisasi Fokus Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer Siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi dan pencegahan Mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi Memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa

9. Puskesma s (Kecamatan) Ilustrasi Pola Kerja Sistem Layanan Kesehatan Primer Terintegrasi Untuk meningkatkan cakupan dan jangkauan intervensi Klaster Manajemen Klaster Ibu Hamil-Remaja Klaster Usia Produktif-Lansia Klaster Penanggulangan Penularan Penyakit Laboratorium Dusun/RT/RW Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Dashboard hingga tingkat desa Posyandu Prima 1 ANC rendah; Bumil KEK tinggi; Cakupan imunisasi rendah Puskesmas melakukan evaluasi cakupan berdasar wilayah 2 Puskesmas meneruksan data evaluasi capaian ke unit di Desa 3 Posyandu meneruskan data evaluasi capaian ke Kader di Dusun 5 Kunjungan terjadwal untuk kader melakukan pengecekan catatan home based record (buku KIA) saat kunjungan rumah dan mengidentifikasi missing services Dusu n Kegiatan Posyandu: KIA, Remaja, UPL 4 Kader menindaklanjuti permasalahan evaluasi capaian dan masalah yang ditemukan dari kegiatan Posyandu dengan melakukan kunjungan rumah 6 Unit di Desa dan Dusun melakukan evaluasi mingguan 7 Puskesmas dan Unit di Desa melakukan evaluasi bulanan Tindak lanjut Tindak lanjut X Contoh pola pemantauan wilayah setempat untuk meningkatkan cakupan pelayanan untuk Klaster Ibu Hamil-Remaja 9

10. Standar Paket Layanan Kesehatan Primer telah disusun untuk memenuhi kebutuhan tiap kluster siklus hidup secara menyeluruh Perubahan terkait Paket Layanan Kesehatan Primer Optimalisasi kegiatan di luar gedung untuk edukasi dan pemantauan kesehatan komunitas 2 Standardisasi pemberian layanan untuk penduduk / pasien, sesuai kebutuhan masing-masing siklus hidup 1 Penguatan fungsi preventif dengan pemberian layanan yang komprehensif, termasuk tes screening 3 Detail paket layanan secara lebih lengkap terlampir 10

11. 11 Daftar layanan di Puskesmas, Posyandu Prima dan Posyandu Ibu hamil, bersalin, nifas Bayi dan anak prasekolah Usia sekolah dan remaja Usia produktif dan lansia Layanan lain Delivery Unit 1.ANC (6x + USG oleh dokter) 1.ANC (K2,K3, K4, K6) 1.Kelas ibu hamil, edukasi, senam, sharing session dan TTD 2.Kelas ibu hamil 2.Kelas ibu hamil 2.Edukasi gizi seimbang dan PMT pemulihan 3.Pemantauan gizi, asupan,edukasi, PMT 3.Edukasi dan PMT 4.Persalinan normal dan rujukan 4.Pelayanan nifas 5.Pelayanan nifas 6.Kunjungan neonatal MTBM, edukasi, konseling 5.Kunjungan neonatal MTBM, edukasi, konseling 3.Kunjungan neonatal MTBM, edukasi, konseling 7.Pemantauan tumbuh kembang (termasuk BBLR) 6.Pemantauan tumbuh kembang (termasuk BBLR) 4.Pemantauan tumbuh kembang (termasuk BBLR) 8.Imunisasi 7.Pemantauan gizi buruk 5.Imunisasi 9.Penanganan balita dengan masalah gizi 8.Imunisasi 6.Pemberian vit A & obat cacing 10.Pengambilan dan pengiriman sampel SHK 9.MTBS 7.Edukasi pemberian MT 11.MTBS 12.Fasilitasi kegiatan UKS 10.Fasilitasi kegiatan UKS dan posyandu remaja 8.Edukasi 13.Penjaringan (termasuk imunisasi rutin lanjutan) 9.Penjaringan usia sekolah non formal (termasuk imunisasi rutin lanjutan) 14.PKPR 15.Skrining PTM (hipertensi, DM) 11.Skrining PTM (hipertensi, DM) 10.Skrining PTM (hipertensi, DM) 16.Skrining jantung dan stroke 12.Skrining kanker 11.Skrining PPOK 17.Skrining kanker 13.Skrining PPOK 12.Skrining obesitas 18.Skrining PPOK 14.Skrining obesitas 13.Skrining TBC 19.Skrining obesitas 15.Skrining TBC 14.Skrining masalah jiwa 20.Skrining TBC 16.Skrining masalah jiwa 15.Skrining layak hamil 21.Skrining masalah jiwa 17.Skrining layak hamil 16.Pelayanan KB 22.Skrining kebugaran 18.Pelayanan KB 23.Skrining layak hamil 24.Pelayanan KB 25.Skrining geriartti 27.Pengobatan umum 20.Pengobatan umum 28.Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 21.Farmasi 29.Laboratorium 30.Farmasi 31.Gawat darurat 32.Rawat inap Puskesmas (Kecamatan) Posyandu Prima (Desa / Kelurahan) Posyandu (Dusun / RT/RW) Sasaran Masalah Kesehatan Pengendalian Penularan Penyakit 26. Surveilans 19. Skrining Geriatri 17. Skrining Geriatri

12. Transformasi struktur kelembagaan layanan primer hingga ke tingkat desa dan dusun untuk memperluas jangkauan Perubahan struktural untuk mendukung capaian dan jangkauan layanan primer Tingkatan kelembagaan Target jangkauan Rumah Sakit Puskesma s Posyandu Prima Kegiatan Posyandu Kunjungan Rumah 514 Kabupaten / Kota 7,230 Kecamatan ~85,000 Desa / Kelurahan (~18.000 belum memiliki Posyandu Prima) ~300,000 Dusun / RT/RW ~273.5 juta penduduk SDM 12 Nakes Nakes Kader Kader Nakes Mendukung peran Kader sebagai aktivis kesehatan di komunitas (5 kader per Dusun / RT/RW) 1 Posyandu Prima (Lembaga Kemasyarakat Desa) per desa, diintegrasi dari Pustu dan Poskesdes: • Minimal 2 tenaga kesehatan: 1 bidan dan 1 perawat • Memiliki sarpras standar untuk menyediakan layanan dan peran sebagai LKD kesehatan

13. 13 Posyandu Prima semakin mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat, dilakukan integrasi satu layanan kesehatan terpadu dengan mendayagunakan potensi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan LKD mempunyai fungsi membantu Peningkatan Layanan Kesehatan dan layanan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat Pustu, Poskesdes, Polindes POSYANDU PRIMA Posyandu Prima berasal dari: • Puskesmas Pembantu yang sudah ada menjadi Posyandu Prima • Pos Kesehatan Desa yang sudah ada menjadi Posyandu Prima • Pengintegrasian Puskesmas Pembantu dan Poskesdes yang sudah ada menjadi Posyandu Prima; atau • Bagi Desa/ Kelurahan yang tidak memiliki pustu atau poskesdes membentuk Posyandu Prima sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku Posyandu Prima adalah Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan secara terintegrasi di Desa dan Kelurahan

14. Pasien berkunjung ke Puskesmas Registrasi Kasus Gawat Darurat Penanganan IGD/RB Dapat ditangani Tangani sesuai kasus Rujuk FKRTL Klaster Pelayanan: 1.Klaster Ibu, Anak dan Remaja 2.Klaster Usia Produktif dan Lansia Klaster pelayanan meliputi skrining penyakit, pengobatan umum, konseling dan pengambilan sampel Membutuhkan pelayanan umum lainnya Pelayanan: - Pengobatan Gigi dan Mulut -Laboratorium -Rawat Inap (bila ada) Konsultasi ulang Perlu penangan lanjutan Spesialistik Rujuk FKRTL Pelayanan Farmasi (jika diperlukan) Pasien Pulang PWS: Analisa Beban Penyakit meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan Klaster Ibu, Anak dan Remaja Klaster Usia Produktif dan Lansia Klaster Penanggulangan Penularan Penyakit Tindak Lanjut Posyandu Prima •Pelayanan kesehatan •Evaluasi PWS Kegiatan Kunjungan Rumah (Nakes/Kader) Perlu Pemantauan Lanjutan Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Tindak Lanjut Pada Kegiatan Posyandu LAYANAN LUAR PUSKESMAS LAYANAN DALAM PUSKESMAS FKTP lain • Klinik Pratama • Praktik Mandiri ALUR INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

15. 15 Pelaksanaan Uji Coba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dilakukan di 9 Daerah Perkotaan Pedesaan Terpencil Sangat Terpencil Puskesmas Talaga Bauntung, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan Puskesmas Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan Puskesmas Ohoitahit, Kota Tual, Maluku Puskesmas Arso III, Kab. Keerom, Papua Puskesmas Maros Baru, Kab. Maros, Sulawesi Selatan Puskesmas Kebon Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur Puskesmas Banjarwangi, Kab. Garut, Jawa Barat Dari masing-masing Puskesmas yang telah diidentifikasi, akan dilakukan intervensi terhadap 2 desa dan seluruh Posyandu yang ada di desa tersebut Puskesmas Niki-Niki, Kab. Timor Tengah Selatan, NTT Puskesmas Jereweh, Kab. Sumbawa Barat, NTB Daerah uji coba terpilih mewakili berbagai geografi dan kondisi yang ada di Indonesia

16. 16 Tual Kunjungan dalam 3 bulan di Puskesmas, Posyandu Prima dan Posyandu untuk kegiatan skrining Kab/Ko Surabaya Maros Sumbawa Barat Keerom Garut Banjar Ogan Ilir Maluku Provinsi Jawa Timur Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Barat Papua Jawa Barat Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Nusa Tenggara Timur TTS Catatan dan takeaway •Skrining terbanyak dilakukan di Posyandu dan Posyandu Prima. •Keaktifan Posyandu Prima dan Posyandu terbukti meningkatkan cakupan Puskesmas dalam promotif preventif Bayi dan anak Pemantauan tumbuh kembang 50% 14% 16% 8% 36% 50% 86% 13% 94% 46% 84% 84% 91% 96% 96% 1% 7% 0% 7% 4% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 0% Usia produktif dan lansia Skrining Hipertensi dan DM 16% 36% 63% 40% 22% 14% 47% 13% 26% 14% 38% 42% 61% 70% 17% 24% 65% 48% 64% 50% 47% 27% 11% 12% 9% 12% 11% Perkotaan Pen- desaan Terpencil Sangat terpencil Puskesmas Posyandu prima Posyandu Ibu hamil ANC 100% 71% 81% 80% 24% 28% 40% 100% 29% 97% 20% 76% 72% 60% 19% 0% 0% 3%

17. 17 Tidak minum obat HT 21% Tidak minum Obat DM 31% Periksa HT 99% Periksa DM 94% N/A Ibu Hamil Bayi, anak prasekolah Usia produktif dan lansia Remaja Bayi 0-6 bulan Tidak dapat KN1- KN3 60% Tidak melakukan imunisasi 21% Tidak melakukan pemanatauan tumbang 27% Tidak punya buku KIA 18% Ibu bersalin Tidak minum vit. A 44% Tidak ikut kelas bersalin 84% Tidak dapat KF 52% Tidak bersalin di faskes 21% Tidak punya buku KIA 15% Remaja Tidak melakukan BB/TB 52% Tidak melakukan periksa anemia 60% Tidak melakukan skrinning PT 95% Tidak melakukan periksa Lila 88% Tidak minum TTD 44% Balita 6-72 bulan Tidak melakukan imunisasi 21% Tidak punya buku KIA 60% Tidak melakukan pemantauan tumbang 32% Ibu hamil Tidak ikut kelas bumil 87% Ibu KEK tidak dapat PMT 55% Tidak ANC 1/2/3 22% Tidak punya buku KIA 15% Tidak minum TTD 23% Lansia Tidak punya buku lansia 78% Tidak melakukan skrining HT 79% Tidak punya buku lansia 80% Tidak skrining DM 91% Tidak minum obat DM 78% Periksa DM 95% Tidak punya buku PTM 94% Tidak melakukan skrining DM 93% Usia produktif Danger sign (tanda bahaya) 14% 7% 8% 4% N/A Tidak punya buku PTM 94% Tidak minum Obat HT 63% Periksa HT 98% Tidak melakukan skrining HT 84% Tidak melakukan skrining TB 15% Tidak minum Obat TB3 5% Terdiagnosis TB3 96% Hiper- tensi DM Hiper- tensi DM Kunjungan rumah oleh kader: kunjungan rumah mampu mengidentifikasi missing service, non-compliance, dan danger sign1 Catatan dan takeaway Rujukan ke fasilitas kesehatan sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan rumah belum bisa dilacak karena masih dilakukan secara manual Missing service banyak terjadi di kelompok remaja dan uspro. karena waktu pelayanan puskesmas bersamaan dengan jam sekolah/bekerja Non-compliance di usia produktif masih tinggi selain untuk TB Kader kurang paham cara mengisi form, ditunjukkan dengan form tidak komplit; perlu (1) peningkatan kemampuan kader dan (2) form yang lebih sederhana % dengan tanda bahaya XX Rendah (<5%) Sedang (5-50%) Tinggi (>50%) % dengan missing servis / non-compliance XX 1. Missing service: pasien yang belum menerima servis kesehatan utama; Non-compliance: pasien penderita penyakit (mis. HT, DM) yang tidak mengikuti peraturan dari perawatan Kesehatan (mis. Makan obat); Danger sign: pasien yang menunjukkan gejala bahaya (mis. kaki bengkak, demam) | 2. PPP – Penanggulangan Penularan Penyakit | 3. Hanya berdasarkan ~30 pasien TB Metode: jumlah masyarakat yang menerima servis Kesehatan dibandingkan dengan total jumlah masyarakat yang dikunjungi Hasil temuan kunjungan rumah yang dilakukan di 9 lokus Non-compliance (ketidakpatuhan) Sasaran Missing service (layanan kesehatan yang belum diterima oleh sasaran) P2P2 Semua umur

18. ROADMAP INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Puskesmas: sistem klaster siklus hidup dan PWS Posyandu Prima: tersedia di tiap desa/kelurahan Posyandu: terintegrasi berdasarkan siklus hidup di dusun/RT/RW 1 2 3 4 5 Menyusun justifikasi infrastruktur, tugas fungsi masing-masing K/L, pendanaan, SDM Persiapan Kick off Sosialisasi Orientasi Pelaksanaan Monev, implementation research Analisis dan Diseminasi Hasil Mapping infrastruktur yang ada Uji Coba/Pilot project Menyusun regulasi Scale-up Nasional 2 0 2 2 2023-2024 Pemenuhan S-P-A Posyandu Prima Persiapan Scale-up • Melakukan pemetaan network layanan primer dan perencanaan penambahan dengan pihak-pihak terkait termasuk Sarana dan Prasarana, SDM (Nakes dan Kader) • Melakukan penyesuaian regulasi terkait • Membuat simulasi dan perencanaan anggaran • Sistem Informasi dan pelaporan real-time layanan primer (DTO)

19. Daftar isi 19  Latar Belakang  Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer  Kebijakakn BLUD  Kesimpulan dan Harapan

20. Keluhan terkait pelayanan Puskesmas (pasien, petugas, dan pemegang program) Keluhan Masyarakat Survey GTZ dan Bappenas • Keterbatasan akses dan jarak terlalu (terutama di DTPK) serta kurangnya sarana prasarana, obat, • Sistem rujukan yang sulit • Dokter jaga tidak ada • Jam layanan tidak tepat waktu • Waktu tunggu yang lama Pertemuan dengan Kepala Puskesmas 34 Provinsi pada hari Jumat 8 Oktober 2021 Keluhan Petugas Kesehatan • Keterbatasan SDM (luar pulau jawa dan kota besar) • Kurangnya kemampuan/pemahaman manajemen • Keuangan tidak fleksibel • Sarpras dan obat sering kurang • Pengurangan/Distribusi Beban UKP untuk Puskesmas perkotaan ke FKTP lain namun untuk Puskes didesa sulit Faskes swasta sedikit • Digitalisasi penting tapi kemampuan SDM dan Biaya untuk semua kegiatan perlu diperhitungkan Keluhan Pemegang Program • Adanya ego program sehingga pelaksanaan kurang optimal dilapangan • Rendahnya kemampuan manajerial, analisis data, dan koordinasi lintas program pada SDM kesehatan • Anggaran yang kaku Wawancara pemegang program Unit Utama

21. PROGRAM KERJA DIT TATA KELOLA KESEHATAN MASYARAKAT Tata Kelola Puskesmas yang Baik Manajemen Puskesmas Terpadu dan Berkesinambungan SISTEM INFORMASI Penguatan Manajemen Puskesmas A. NSPK B. Peningkatan Kapasitas C. Sosialisasi dan Advokasi D. Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi dan advokasi Manajemen Puskesmas 1. Penyusunan Juknis Manajemen Puskesmas 2. Reviu Kurmod Manajemen Puskesmas Blended learning Manajemen Puskesmas (Dekon) Monev Manajemen puskesmas Pendampingan BLUD A. NSPK B. Peningkatan Kapasitas C. Sosialisasi dan Advokasi D. Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi dan Advokasi BLUD Puskesmas Penyusunan Buku Saku BLUD Puskesmas Workshop BLUD (DEKON) 1. Monev BLUD Puskesmas 2. Pendampingan manajemen dan BLUD puskesmas Penguatan Pembinaan Puskesmas oleh TPCB A. Sosialisasi dan Advokasi Sharing Session Tim Pembina Cluster Binaan Pelayanan Kesehatan di DTPK A. NSPK B. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Pedoman Pelayanan Kesehatan Gugus Pulau Pendampingan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) PISPK A. Peningkatan Kapasitas B. Monitoring dan Evaluasi Orientasi PISPK Monev PISPK

22. Badan Layanan Umum Daerah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya (p.1) Memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah (p.2) TUJUAN Pemendagri 79/2018

23. Pentingnya status BLUD Puskesmas dalam konteks desentralisasi fiskal dan pembiayaan JKN  Sejak tahun 2014, porsi pembiayaan Puskesmas didominasi oleh dana kapitasi JKN, berkisar antara 62% - 89% dari total pembiayaan untuk beberapa sampel Puskesmas.  Tidak semua Puskesmas dapat memanfaatkan dana kapitasi dan non kapitasi secara optimal. Penggunaan dana kapitasi oleh Puskesmas Non-BLUD memiliki beberapa keterbatasan seperti alur dana dan ketentuan SiLPA yang restriktif.  Jika dikelola dengan skema BLUD, Puskesmas akan dapat dengan lebih fleksibel meningkatkan mutu pelayanan untuk melaksanakan UKM dan UKP Sumber: Kementerian Keuangan & KOMPAK – Funds Interplay in Public Health Centres (2017) 0% 25% 50% 75% 100% 2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015 Puskesmas Peusangan Puskesmas Santong Puskesmas Arjosari Porsi Sumber Pendanaan Puskesmas, 2013 – 2015 District APBD (Excl. Salary) BOK JKN Capitation JKN Non Capitation Non-BLUD BLUD Puskesmas Non- Kapitasi Kapitasi JKN Pasien Umum APBD Puskesmas Non- Kapitasi Kapitasi JKN Pasien Umum Catatan: • Selain pembiayan JKN, Puskesmas juga memperoleh pembiayaan dari Pemerintah Daerah dan TKDD Pemerintah Pusat melalui APBD • Baik Puskesmas BLUD maupun Non-BLUD memiliki tanggung jawab pelaporan ke Pemerintah Daerah Alur Dana Kapitasi JKN: Pemda menetapkan bendahara kapitasi di Puskesmas Sumber: Permendagri 28 Tahun 2021 • SiLPA diperhitungkan sebagai pengurang kapitasi tahun berikutnya • SiLPA tahun sebelumnya dapat dikelola langsung oleh Puskesmas di tahun berjalan • SK penetapan bendahara kapitasi sering kali terlambat • Disbursement kapitasi tepat waktu • Rekrutmen tenaga BLUD oleh Puskesmas dapat dilakukan • Penyediaan SDM Puskesmas tidak dapat dilakukan oleh Puskesmas

24. Mengapa Puskesmas BLUD??? 8 Kompetensi Faskes • Sarana • Prasarana • Peralatan • SDM kesehatan dan non-kesehatan • Logistik • Pelayanan Pendanaan yang cukup APBD: DAU, BOK, Jampersal Jasa pelayanan: Kapitasi, tarif layanan Hibah Kerja sama Lain-lain pendapatan BLUD yang sah Meningkatnya pelayanan, produktivitas, efisiensi dan efektifitas Tercapai target Puskesmas dalam mendukung SPM kab/kota, RPJMD, RPJMN/ prioritas nasional dan penerapan Transformasi Kesehatan a. Tata Kelola Keuangan (Pengelolaan pendapatan, Pengelolaan belanja, Pengelolaan utang dan piutang, Pengelolaan investasi, SiLPA dan Defisit b. Pengelolaan barang dan jasa c. Tarif d. Pengelolaan SDM e. Pengelolaan Kerja sama f. Remunerasi Puskesmas memiliki keleluasaan/fleksibilitas dalam pengelolaaan sesuai ketentuan perundang-undangan Dana tersedia pada kas sehingga dapat dieksekusi langsung oleh kepala Puskesmas untuk perbaikan pelayanan Penerapan BLUD

25. MANFAAT PENERAPAN BLUD 25 PENGELOLAAN PENDAPATAN PENGELOLAAN BELANJA PENGADAAN BARANG JASA PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG TARIF PENGELOLAAN SDM PENGELOLAAN KERJASAMA PENGELOLAAN INVESTASI REMUNERASI SiLPA DAN DEFISIT FLEKSIBILITAS BLUD Perbaikan sarana prasarana Pemenuhan alkes, obat-obatan Inovasi program dan penetapan tarif Tidak ada silpa Rekrutmen pegawai (nakes maupun non nakes) Kerja sama dengan swasta maupun pihak lain Peningkatan kesejahteraan pegawai Kinerja Puskesmas membaik

26. Saat ini Puskesmas BLUD masih terbatas jumlahnya, faktor SDM dan komitmen Pemerintah Daerah menjadi tantangan ≤ 1 tahun: 9 Puskesmas 2 tahun: 5 Puskesmas 3 tahun: 1 Puskemas Lama penyiapan di Puskesmas Lama proses di Pemda hingga penetapan BLUD ≤ 1 tahun:10 Puskesmas 2 tahun: 5 Puskesmas 3 Tantangan utama Puskesmas menjadi BLUD 1. Kurang pemahaman dalam menyiapkan dokumen BLUD 2. Tidak ada SDM dengan kompetensi akuntasi 3. Pembinaan dan komitmen Pemda kurang Hasil survei cepat ke 15 Puskesmas yang telah menjadi BLUD 15 puskesmas responden survei berasal dari Sumut, Bengkulu, Jateng, DIY, Banten, Bali , Kalteng, Kaltim, Maluku Utara, DKI Fleksibilitas BLUD dirasakan manfaatnya mendukung kegiatan UKM: • Dana BLUD digunakan untuk penyediaan media KIE, kunjungan rumah, penyediaan reagen skrining, rekrut SDM untuk kegiatan UKM dll • Dana BLUD dapat digunakan untuk kegiatan UKM sebelum dana BOK dapat direalisasikan 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 8 9 12 14 20 21 26 30 58 66 69 69 72 73 105119121 143 175190199 320 543 851857 JUMLAH PUSKESMAS BLUD Provinsi yang mendapat dana Dekon untuk Workshop BLUD TA 2022

27. 27 BLUD Puskesmas di Provinsi Sumatera Barat NO KAB/KOTA JUMLAH PUSKUSMAS YANG SUDAH BLUD JUMLAH PUSKESMAS DALAM PROSES BLUD JUMLAH PUSKUSMAS YANG TIDAK BLUD 1 KAB. PESISIR SELATAN 20 2 KAB. SOLOK 19 3 KAB. SIJUNJUNG 13 4 KAB. TANAH DATAR 23 5 KAB. PADANG PARIAMAN 25 6 KAB. LIMA PULUH KOTA 22 7 KAB. DHARMASRAYA 14 8 KAB. PASAMAN BARAT 20 9 KAB. AGAM 23 10 KOTA PADANG 23 11 KOTA BUKITTINGGI 1 6 12 KOTA PAYAKUMBUH 8 13 KOTA PARIAMAN 6 14 KAB. PASAMAN 17 15 KAB. SOLOK SELATAN 10 16 KAB. KEPULAUAN MENTAWAI 15 17 KOTA PADANG PANJANG 4 18 KOTA SOLOK 4 19 KOTA SAWAHLUNTO 5 ~ 76% Puskesmas BLUD

28. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam Tata Kelola Kesmas 28 Renstra Tahun 2022 - 2024 INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN TARGET 2022 2023 2024 Puskesmas dengan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik Puskesmas yang menyelenggarakan Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan evaluasi secara rutin, oleh tenaga puskesmas dan jaringannya Jumlah puskesmas dengan tata Kelola Kesehatan masyarakat uang baik di bagi jumlah sasaran puskesmas dikali 100% 50 60 70 Persentase puskesmas yang menerapkan BLUD Puskesmas yang memenuhi persyaratan penetapan BLUD yaitu: • kriteria substantif • kriteria teknis • kriteria administrative Jumlah kumulatif puskesmas yang memenuhi persyaratan penetapan BLUD dibagi jumlah puskesmas belum BLUD dikali 100% 40 60 90 Persentase puskesmas yang melakukan perencanaan tingkat puskesmas melalui lokakarya mini Puskesmas yang melakukan perencanaan tingkat Puskesmas melalui lokakarya mini sehingga menghasilkan RUK dan RPK Jumlah puskesmas yang melakukan perencanaan puskesmas dibagi jumlah sasaran puskesmas dikali 100% 70 80 90 Persentase puskesmas yang melaksanakan pemantauan wilayah kerja Puskesmas yang melakukan pelaporan indikator puskesmas setiap bulan puskesmas yang melakukan pelaporan indikator puskesmas setiap bulan dibagi jumlah sasaran puskesmas dikali 100% 50 60 70 IKP IKK IKK IKK Impact (SS): Menguatnya tatakelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta Outcome (IKP): Persentase Puskesmas yang memiliki tata Kelola Kesehatan Masyarakat yang baik

29. DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PENERAPAN BLUD 29 1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; 2. Pola tata kelola; 3. Renstra; 4. Sandar pelayanan minimal; 5. Laporan keuangan atau prognosis/ proyeksi keuangan; 6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah PENILAIAN PENERAPAN BLUD 1. Pengelolaan Pendapatan 2. Pengelolaan Belanja 3. Pengadaan Barang dan Jasa 4. Pengelolaan Utang dan Piutang 5. Tarif 6. Pengelolaan SDM 7. Pengelolaan Kerja Sama 8. Pengelolaan Investasi 9. Remunerasi 10.SiLPA dan Defisit Pra Penetapan BLUD Pasca Penetapan BLUD

30. Modul Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Puskesmas (Kemendagri)

31. Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah (Kemendagri)

32. • KINERJA KEUANGAN • KINERJA NON KEUANGAN: ASPEK PELAYANAN ASPEK MANFAAT ASPEK PELAYANAN DAN MANFAAT 1. Penilaian kinerja puskesmas (PKP) yang mencakup pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas 32 Manajemen umum Manajemen sumber daya manusia Manajemen aset/barang milik negara/daerah Manajemen alkes dan sarpras, obat dan BMHP Manajemen data dan informasi Manajemen program • UKM Esensial • UKM Pengembangan • UKP 1. Klaster Ibu, Anak dan Remaja 2. Klaster Usia Produktif dan Lansia 3. Klaster Penanggulangan Penularan Penyakit Klaster Manajemen

33. Daftar isi 33  Latar Belakang  Kesimpulan dan Harapan  Latar Belakang  Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer  Kebijakan BLUD

34. 34 Kesimpulan 1. Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer memfokuskan layanan pada pendekatan berbasis siklus hidup, bukan berbasis program dengan penerapan integrasi layanan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, responsif, dan terjangkau. 2. Perluasan jangkauan layanan kesehatan primer untuk mendekatkan akses layanan dilakukan dengan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa Posyandu di tingkat dusun/RT/RW dan Posyandu Prima di tingkat desa/kelurahan. 3. Melalui integrasi pelayanan kesehatan primer, peran Puskesmas sebagai penanggungjawab wilayah dalam kesehatan di wilayah kerjanya akan semakin diperkuat dengan aktifnya PWS tingkat desa/kelurahan oleh petugas kesehatan bersama kader. 4. Penerapan BLUD Puskesmas sebagai faktor pendorong peningkatan kinerja Puskesmas dalam menerapkan transformasi kesehatan. 5. Lintas program dan sektor di pusat dan daerah memiliki peran yang menentukan untuk keberlangsungan penerapan BLUD Puskesmas dalam transformasi pelayanan kesehatan primer.

35. 35 Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer mulai Tahun 2023 Rencana Kegiatan Pusat dan Dukungan bagi Kegiatan Daerah APBN Pusat Dit. Takelmas: 1. Penyusunan NSPK program integrasi layanan primer 2. Pertemuan koordinasi kegiatan program inisiatif integrasi layanan primer 3. Orientasi Fasilitator Integrasi Layanan Primer Tingkat Pusat (3 Regional) 4. Monitoring Pasca Orientasi Integrasi Layanan Primer 5. Monev Pendampingan pelaksanaan ILP 6. Pertemuan Evaluasi ILP APBN Dekonsentrasi Provinsi: 1. Orientasi Manajemen Integrasi Layanan Primer Bagi Tenaga Kesehatan Dan Kader 2. Pemantauan dan Monev Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer DAK Fisik dan Non Fisik (BOK) Kabupaten: 1. Pembangunan Sarpras dan Alkes Posyandu Prima 2. Pertemuan koordinasi bagi Pokjanal Posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu dalam transformasi layanan primer di 508 kab/kota  DIT. PROMKES 3. Bimtek penguatan Posyandu di 508 kab/kota  DIT PROMKES 4. Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima 5. Workshop Kader Posyandu dalam penyelenggaraan Penimbangan, Posyandu dan Kunjungan Rumah (Dit Promkes) Puskesmas: 1. Dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK

36. 36 Dinkes Provinsi diharapkan aktif dalam pengawalan implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Sosialisasi dan advokasi Perencanaan kegiatan dan anggaran 2023 Fasilitasi dan pendampingan kab/kota Mapping fasilitas primer Sosialisasi dan advokasi ke Dinkes Kab/Kota dan lintas sektor (Kepala Daerah, DPMD, Pokjanal Posyandu,dll) Merencanakan kegiatan dan anggaran tahun 2023 untuk implementasi ILP tingkat provinsi bersumber APBD dan APBN Fasilitasi dan pendampingan dalam: 1.proses perencanaan DAK 2023 dan realisasinya 2.kesiapan Puskesmas Pemetaan layanan kesehatan sampai tingkat dusun

37. 37 KRO/RO/KOMPONEN LOKUS Rincian 1 Tenaga Kesehatan yang di latih terkait manajemen puskesmas dan BLUD di daerah 10 provinsi Aceh, Sumut, NTT, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat 2 Penguatan Blended Learning Asuhan Mandiri toga dan Akupresur 5 provinsi DKI, Jabar, Jateng, DIY, Bali MENU DEKON TA 2022 No Menu Dekon 1 Koordinasi Kegiatan Program Integrasi Layanan Primer 2 Pembinaan, Pendampingan, dan Bimbingam Teknis dinkes kab/kota terkait BLUD Puskesmas 3 Orientasi Integrasi Layanan Primer bagi Tenaga Kesehatan dan Kader 4 Pemantauan dan Evaluasi Integrasi Layanan Primer 5 Orientasi Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 6 Pemantauan dan Evaluasi PenyeLenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat MENU DEKON TA 2023

38. 38 SUB MENU DAK NON FISIK TA 2023 BOK Provinsi Supervisi dan pembinaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas Tk II dan I oleh Labkesmas Tk III) BOK Kab/Kota 1. Pelatihan Manajemen a. Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima b. Orientasi Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tk. I (Tk. Puskesmas) 2. Supervisi dan pembinaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tk I oleh Labkesmas Tk II 3. pelayanan kesehatan bergerak; BOK Puskesmas manajemen Puskesmas; 1. Upaya penguatan perencana melalui Mini Lokakarya 2. Paket Internet Puskesmas dan Pustu 3. Persiapan BLUD Puskesmas

39. 39 Harapan bagi penerapan BLUD Puskesmas: 1. Dinas Kesehatan Provinsi • Melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi Dinkes Kab/Kota • Memberikan pendampingan kepada Dinkes Kab/Kota • Memiliki roadmap penerapan BLUD Puskesmas • Melakukan monitoring dan evaluasi 2. Dinas Kesehatan Kab/Kota • Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kapasitas kepada seluruh Puskesmas di wilayah kerja • Memiliki roadmap BLUD puskesmas • Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka menggalang komitmen • Mendampingi Puskesmas dalam penyusunan dokumen administratif, serta mengawal draf Perkada • Memahami proses penilaian dan unsur-unsur yang dinilai agar dokumen yang disusun lengkap dan memenuhi syarat penilaian • Melakukan monitoring dan evaluasi

BLUD dalam Trasnformasi Kesehatan_Sumbar 17 Nov22.pptx

Esté a ler uma amostra.

Confira estes a seguir

BLUD dalam Trasnformasi Kesehatan_Sumbar 17 Nov22.pptx

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a BLUD dalam Trasnformasi Kesehatan_Sumbar 17 Nov22.pptx (20)

Mais recentes (20)