O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015

10.739 visualizações

Publicada em

paparan pengelolaan dana desa 2015

Publicada em: Governo e ONGs

Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015

  1. 1. KESIAPAN dan PENYIAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (DALAM KERANGKA UU No. 6 TAHUN 2014) (TIM : Eks. Faskeu PNPM-MPd. Jawa Timur)
  2. 2. MANDAT PENGELOLAAN :  Satuan Kerja adalah Pemerintah Desa  Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;  Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;  Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes).
  3. 3. PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) •Menerima,menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan & mempertanggungjwbkan penerimaan pendapatan Desa & pengeluaran pendapatan Desa dlm rangka pelaks. APBDesa; Kepala Desa (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa)
  4. 4. PELAKSANAAN KEGIATAN  Semester I  Semester Akhir tahun  Kekayaan Milik Desa  Pelaksanaan Program Sektoral  Perdes ALUR Pengelolaan Keuangan Desa •Buku Kas Umum •Buku Pembantu Pajak •Buku Bank Rancangan APBDesa P A R T I S I P A T I F
  5. 5. DASAR PENGELOLAAN :
  6. 6. TUJUAN : “ Mewujudkan Pemerintah Desa Yang Baik dan Bersih Tanpa KORUPSI “
  7. 7. a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; PASAL 4 UU No. 6 TAHUN 2014
  8. 8. d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; lanjutan………………
  9. 9. g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. lanjutan………………
  10. 10. ASUMSI/PRASYARAT/TUJUAN : @ Kapasitas (SDM) perangkat desa telah memadai dan mendukung dalam bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran desa (RPJMDes/RKPDes, APBDes). @ Kapasitas teknis (SDM) perangkat desa telah memadai dan mendukung dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset desa. @ Kapasitas teknis (SDM) perangkat desa telah memadai dan mendukung dalam bidang pelaksanaan pekerjaan. @ Telah tersusun sistem keuangan desa yang transparan, akuntable dan auditable. @ Telah tersusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang layak dan akuntanbel. @ Optimalnya dukungan monev dan pengendalian dari auditor, masyarakat dan pemerintah.
  11. 11. “ Dalam waktu dekat pencairan dana desa akan segera dilaksanakan “ “ Bagaimana dengan kesiapan pemerintah desa terhadap pemahaman mekanisme/prosedur dan aturan teknis, kemampuan dan alat bantu dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa ...???? “ “ Pemerintah Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja sampai saat ini belum pernah diberikan Bimbingan Teknis terkait aplikasi pengelolaan Keuangan/Dana Desa “ F A K T A ;
  12. 12. 1. Belum tersiapkannya perangkat teknis terkait dengan pengelolaan keuangan desa. 2. Belum dipahaminya secara mendalam regulasi/aturan pendukung terkait dengan teknis pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah dan pelaku di tingkat desa. 3. Masih lemahnya daya dukung (SDM) dan kapasitas teknis perangkat serta pelaku di tingkat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pekerjaan sesuai sistem dan aturan yang berlaku. 4. Belum tersiapkannya sistem akuntansi standar di tingkat desa yang akan digunakan untuk menyuysun laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai azas. PROBLEMATIKA :
  13. 13. Potensi Penyalahgunaan Dana Desa
  14. 14. ∗ Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme) ∗ Tidak sesuai rencana  tidak jelas peruntukannya / tidak sesuai spesifikasi ∗ Tidak sesuai Pedoman, Juklak, juknis  khususnya pengadaan barang dan jasa ∗ Pengadministrasian laporan keuangan: Mar-kup dan mark-down, double counting ∗ Pengurangan alokasi Dana Desa, misalnya, dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi ∗ Tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan ∗ Penyelewengan aset desa: Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); Penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, untuk perumahan bisnis properti; Penyalahgunaan Dana Hasil Pelepasan TKD Jenis Penyalahgunaan :
  15. 15. ∗ Potensi Penyalahgunaan Dana Desa jika hal-hal dibawah ini belum kuatnya: ∗ Mekanisme koordinasi dan pengawasan ∗ Sistem pengelolaan keuangan ∗ Kualitas SDM masih rendah dan belum merata ∗ Motif kepentingan politik tertentu ∗ Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa. ∗ Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa ∗ Bimbingan teknis dan pendampingan ∗ Penerapan prinsip kehati-hatian ∗ Sistem sanksi administrasi dan hukum ∗ Fungsi kontrol di desa (BPD dan masyarakat) Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa
  16. 16. JIKA MASIH BANYAK KONDISI BELUM TERSIAPKAN serta BERPOTENSI TERJADI PENYIMPANGANAN..... , APA YANG HARUS LAKUKAN? L A L U B A G A I M A N A
  17. 17. Meningkatkan pemahaman & kapabilitaskapabilitas khususnya BENDAHARA dan Sekretaris Desa dalam melakukan penatausahaan keuangan Desa & Pelaporannya sehinggadapat meningkatkanehinggadapat meningkatkan Transparansi, tertibdan DisiplinsertaTransparansi, tertibdan Disiplinserta Akuntabilitas keuangandesaAkuntabilitas keuangandesa SETIDAKNYA - BIMBINGAN TEKNIS SECARA INTENSIF bagi PERANGKAT DESA
  18. 18. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Permendagri 113 tahun 2014 PERENCANAAN + PENGANGGARAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN RUANG LINGKUP : ARAH DAN FOKUS PADA BIMTEK DAN INTENSIF PENDAMPINGAN KEPADA BENDAHARA DESA
  19. 19. MATERI IN CLASS : PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA SIMULASI IMPLEMENTASI PENATUSAHAAN KEUANGAN DESA KERANGKAKERANGKA BIMBINGANBIMBINGAN TEKNISTEKNIS BIMBINGAN TEKNIS SECARA INTENSIF IMPLEMNETASI UU DESA NO : 6 / 2014 TUPOKSI BENDAHARA+SEKRETARIS DESA BERJALAN
  20. 20. BIMTEK - UMUM 1. BINA SUASANA Perkenalan,Membangun motivasi belajar,dan Kerjasama Pengungkapan Harapan Pembentukan kepengurusan kelas dan Tata Tertib Latihan Tes Penjajakan/Pre Test Tujuan dan Alur Proses Latihan RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG
  21. 21. BIMTEK - UMUM 2. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. Dasar Hukum / Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa Pengertian Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Desa Azas Pengelolaan Keuangan Desa Cakupan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa 3. PENGELOLA KEUANGAN DESA Unsur Pengelola Keuangan Desa Kewenangan dan Tanggungjawab Pengelola RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG
  22. 22. BIMTEK - UMUM 4. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) Komponen APB Desa Mengisi Form APB Desa RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG
  23. 23. BIMTEK - INTI 5. PERENCANAAN Penyusunan APBDesa Evaluasi Rancangan APBDesa Penetapan Rancangan APBDesa RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG
  24. 24. BIMTEK - INTI 6. PELAKSANAAN dan SIMULASI Pokok-Pokok Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pengajuan SPP , Buku Kas pembantu kegiatan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perubahan APBDesa. Simulasi soal transaksi keuangan dan Analisa Transaksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Kelengkapan bukti bukti transaksi (Nota, Kwitansi, Bukti Pembayaran, Pengarsipan & Penggolongan bukti transaksi) RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG
  25. 25. BIMTEK - INTI 7. PENATAUSAHAAN Pengertian dan Cakupan Kegiatan Penatausahaan Buku Kas Umum Buku Kas Pembantu Pajak Buku Bank RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG
  26. 26. BIMTEK - INTI 8. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pengertian, Prinsip, Tujuan, dan Jenis Pelaporan Ketentuan dan Tatacara Pelaporan Tugas dan Kewajiban Pengelola Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG
  27. 27. BIMTEK - PENUNJANG 9. PEMERIKSAAN KEUANGAN Pengertian dan Jenis Audit Audit oleh Auditor Negara Audit Partisipatif 10. RENCANA AKSI Penilaian Kesenjangan Aspek-Aspek Pokok Penyusunan Rencana Aksi Menyusun Rencana Aksi RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK): UMUM , INTI DAN PENUNJANG
  28. 28. MATERI dan NARA SUMBER Kegiatan ini didukung oleh Tim yang telah berpengalaman melakukan pendampingan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat terdiri dari Eks. Fasilitator KeuanganPNPM-MPd. Jawa Timur, dalam bentuk Penyiapan Modul/Materi yang telah dikembangkan dan dikonsultasikan kepada Auditor serta sebagai Nara Sumber.

×