Dokumen tersebut berisi profil NGADIMUN SOEMARTO dan penjelasan mengenai korupsi, termasuk definisi, jenis, penyebab, dan dampak korupsi. Dokumen ini memberikan informasi mengenai korupsi secara umum dalam 3 kalimat.
3. NAMA : NGADIMUN SOEMARTO
NIP : 196305191989031002
PANGKAT/GOL : PEMBINA UTAMA MADYA/IV c
TTGL : PRABUMULIH 19051963
AGAMA : ISLAM
STATUS : MENIKAH
ALAMAT : JL. BUKIT REMPUIDING
RT.8 No.29
PARITPADANG
SUNGAILIAT 33215
PHONE /WA : 081367426303
085268671763
Email :Dhimunsprabu@gmail.com
4. Definisi
Asal kata Corruptio Corruption Korruptie
KORUPSI
Busuk, Buruk, Jahat, Rusak, Suap, Tdk
Bermoral, Penyimpangan, illegal,
khianat, tipu Hal-hal yang dipandang
buruk dan merugikan
5. Secara umum :
Korupsi adalah “ Tindakan yang
melanggar norma-norma hukum baik
yang tertulis maupun tidak tertulis
yang berakibat rusaknya tatanan
hukum, politik, administrasi,
manajemen, sosial dan budaya serta
berakibat pula terhadap terampasnya
hak-hak rakyat yang semestinya
didapat “
6. (Berdasarkan UU No. 31/1999 yg telah diubah dengan UU No.
20/2001)
KORUPSI
-Perbuatan curang, membahayakan
keamanan umum (Psl 7)
PEMBORONG
-Suap (Psl 5,6,11,12,13)
-Setiap orang
-Pegawai negeri
-Penylgr negara
-Hakim
-Advokat
-UU Lain yang menyebut -----korupsi
SUBYEK PERBUATAN AKIBAT
SETIAP ORANG
-Merugikan Keu /
ekonomi Negara
-Merugikan individu,
instansi, dunia usaha
& masyarakat
-Bangsa dan negara
terpuruk
-Memperkaya diri, orang lain, koorporasi
secara melawan hukum (Psl 2)
-Menguntungkan diri, orang lain, koorporasi
dengan menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana karena jabatan
/kedudukan (Psl 3)
-Pegawai negeri
-Selain PN
-Penggelapan uang/surat berharga (Psl 8)
-Pemalsuan, menghilangkan, merusakkan
buku-buku/daftar-daftar (Psl 9, 10)
7. C
Corruption Power Accountability
A
P
=
CPA FORMULA
Konflik
Kepentingan
Suap
Gratifikasi
Ekonomi
Biaya Tinggi
Formula ini disarikan dari
EXECUTIVE ROADMAP TO FRAUD PREVENTION AND INTERNAL CONTROL, by Martin T. Biegelman and Joel T. Bartow (John Willey 2006)
Kewenangan
Desentralisasi
Diskresi Kebijakan
Penggunaan
Sumber Daya
Pertanggungjawaban
Amanah
Transparan
Akuntabel
Partisipatif
Taat Hukum
Power (Kekuasaan) yang tidak disertai dengan Sistem Akuntabilitas yang
andal, cenderung Korupsi
7
13. Kasat mata (apparent)
Biasanya bentuk sederhana,
meski dapat berdampak besar.
Mis: Pungli
Tersembunyi (Hidden)
Sistematik dengan skala dan
dampak yang besar
18. Berbagai teori Ekonomi terkait korupsi menunjukkan ‘pemiskinan
koruptor’ adalah metoda paling efektif untuk membuat jera
koruptor dan calon koruptor (Rose-Ackerman, 1975, Bowles,
2000,Polinsky and Shavell, 2001, 2007, Bowles and Garoupa,
1997
● Bagaimana cara memiskinkan koruptor?
Penyitaan harta hasil korupsi?
Koruptor diwajibkan membayar biaya sosial akibat
korupsi yang dilakukannya?
Gabungan keduanya?
HUKUMAN KORUPSI IDEAL
19. 1. Pemberian suap / sogok (Bribery)
• Menyuap PNS atau penyelenggara negara
• Memberi hadiah
• Menerima suap
• Menerima hadiah yang berhubungan
dengan jabatannya
2. Penggelapan dalam jabatan
(Embezzlement)
• Penggelapan uang atau membiarkan penggelapan
• Memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
• Merusak barang bukti
• Membiarkan orang lain merusak barang bukti
dengan jabatannya
20. 3. Pemalsuan (Fraud)
Suatu tindakan atau perilaku untuk
mengelabui orang lain atau organisasi untuk
keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri
maupun orang lain.
4. Pemerasan (Extortion)
Memaksa seseorang untuk membayar atau
memberikan sejumlah uang atau barang
atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang
pejabat publik untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat
diikuti dengan ancaman fisik ataupun
kekerasan.
21. 5. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang
(Abuse of Power)
Mempergunakan kewenangan yang dimiliki, untuk
melakukan tindakan yang memihak atau pilih
kasih kepada kelompok atau perorangan,
sementara bersikap diskriminatif terhadap
kelompok atau perorangan lainnya.
6. Pilih Kasih (Favoritism)
Memberikan pelayanan yang berbeda
berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi
partai politik, suku, agama dan golongan yang
bukan berdasarkan alasan obyektif seperti
kemampuan, kualitas, rendahnya harga,
profesionalisme kerja.
22. 7. Menerima Komisi (Commission)
Pejabat Publik yang menerima sesuatu yang
bernilai, dalam bantuan uang, saham, fasilitas,
barang, dll. sebagai syarat untuk memperoleh
pekerjaan atau hubungan bisnis dengan
pemerintah.
8. Pertentangan Kepentingan / memiliki
Usaha Sendiri (Internal Trading)
Melakukan transaksi publik dengan menggunakan
perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan
cara mempergunakan kesempatan dan jabatan
yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak
pemerintah.
23. 9. Nepotisme (Nepotism)
Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga,
kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham,
dalam penunjukkan atau pengangkatan staf, panitia
pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
10. Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (Illegal
Constribusion)
Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah
yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima
sejumlah dana sebagai suatu konstribusi dari hasil
yang dibebankan kepada kontrak-kontrak
pemerintah.
24. 1. Kerugian Keuangan Negara;
2. Suap – Menyuap;
3. Pemerasan;
4. Perbuatan Curang;
5. Penggelapan dalam Jabatan;
6. Benturan Kepentingan dalam
Pengadaan;
7. Gratifikasi
7 kelompok TIPIKOR
UU No.31/1999 jo UU No.20/20
25. 1. JUJUR
Adalah sikap lurus hati, menyatakan yang sebenar
benarnya tidak berbohong atau berkata hal hal
yang
menyalahi apa yang terjadi (Fakta).
KEJUJURAN
Merupakan landasan penegakan integritas diri
seseorang. Kesesuaian sikap antara perkataan dan
perbuatan.
Jujur pada diri sendiri dan orang lain menjadi
benteng
terhadap godaan dan perbuatan curang
2. PEDULI .
Merupakan Sikap untuk menolong sekitar
Sikap simpati dan empati kita terhadap
permasalahn
INDIKATOR
NILAI NILAI DASAR
ANTI KORUPSI
26. 3. MANDIRI
Kemandirian Adalah sikap atau karakter dan prilaku
yang tidak mudah bergantung kepada orang lain.
Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang
mengoptimalkan daya fikirnya guna bekerja secara
efektif.
pribadi yang Mandiri tidak akan menjalin hubungan
dengan pihak –pihak yang tidak bertanggung jawab
demi
mencapai Keuntungan sesaat.
4. Disiplin
Merupakan Perasaan taat dan patuh terhadap
nilai-nilai
yang dipercaya mereupakan tanggung jawabnya.
Kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan
konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri
membuat seseorang akan selalu mampu
memberdayakan
dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada
prinsip kebaikan dan kebenaran menjadai
pegagangan
utama dalam bekerja,
27. 5. Tanggung Jawab.
Tanggung jawab Tanggung jawab berarti keadaan
dimana
wajib menanggung segala sesuatu atau kewajiban
memikul
(KBBI ).
Pribadi yang utuh dan mengenal dirinya dengan
baik
menyadiri keberadaan dirinya utk melakukan
perbuatan
baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala
tindak
tanduk perbuatannya akan dipertanggung
jawabkansepenuhnya ke[pada Tuhan YME,
masyarakat
,negara danbangsanya. Dengan kesadarn
demikian
sesorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan
tercela
atau nista.
6. Kerja Keras
adalah kegiatan nyang dikerjakan secara sungguh
28. 7. Sedehana .
Hidup sederhana adalah hidup dengan cara, apa
danya yang
kiya miliki sekarang dan tidak berlebihan.
Pribadi tang berintegritas tinggi adalah seseorang
yang
menyadari kebutuhanya berupaya untuk memenuhi
dengan
Ia tidak tergoda dengan hidup dalam gelimang
kemewahan.
Kekayaan utamanya adalah ilmu pengetahuan, bukan
harta.
Karena mengejar harta tidak akan ada batasnya
karena hawa
nafsu keserakahan akan selalu memacu untuk
mencari harta
sebanyak-banyaknya.
8. Berani
adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa
percaya diri
yang besar dalam menhadapi sesuatu......
29. 9. Adil
Merupakan suatu sikap yang bebas dari diskriminaasi
(jujur,
lurus dan tulus/ berada ditengah tengah) , tidak
memihak
kecuali pada kebenaran.
Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari
bahwa
apa yang diterimanya adalah sesuai dengan jeerih
payahnya, tidak akan mnuntut mendapatkan lebih
dari apa
yang diupayakan. Seorang pimpinan akan
memberikan
kompensasi adil kepada bawahannya sesuai dengan
kinerjanya dan bertekad mewujudkan keadilan dan
kemakmuran masyarakat bangsanya
30. Sisi Ekonomi :
Akan menyebabkan tidak
terdistribusinya sumber daya secara
merata dan adil, harga kebutuhan
pokok tinggi (pungutan liar),
kemiskinan
Sisi Sosbud :
Akan menyebabkan perubahan pola
perilaku masyarakat yaitu
membangun mental penipu dan
penjilat
Sisi Politik :
Akan menyebabkan proses
pengambilan kebijakan berjalan
tertutup dan tidak melibatkan
partisipasi masyarakat dan pelayanan
mahal
Sisi Hukum :
Akan menyebabkan diskriminasi
dalam penegakan hukum
DAMPAK
KORUPSI
Sangat
besar
terhadap
rusaknya
tatanan
ekonomi,
sosial
budaya,
politik
dan
hukum