SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
NGADIMUN SUMARTO
BKPSDMD BANGKA BELITUNG
FEBRUARI 2023
PROFIL
 NAMA : NGADIMUN SOEMARTO
 NIP : 196305191989031002
 PANGKAT/GOL : PEMBINA UTAMA MADYA/IV c
 TTGL : PRABUMULIH 19051963
 AGAMA : ISLAM
 STATUS : MENIKAH
 ALAMAT : JL. BUKIT REMPUIDING
RT.8 No.29
PARITPADANG
SUNGAILIAT 33215
 PHONE /WA : 081367426303
085268671763
 Email :Dhimunsprabu@gmail.com
Definisi
Asal kata  Corruptio  Corruption  Korruptie
KORUPSI
Busuk, Buruk, Jahat, Rusak, Suap, Tdk
Bermoral, Penyimpangan, illegal,
khianat, tipu  Hal-hal yang dipandang
buruk dan merugikan
Secara umum :
Korupsi adalah “ Tindakan yang
melanggar norma-norma hukum baik
yang tertulis maupun tidak tertulis
yang berakibat rusaknya tatanan
hukum, politik, administrasi,
manajemen, sosial dan budaya serta
berakibat pula terhadap terampasnya
hak-hak rakyat yang semestinya
didapat “
(Berdasarkan UU No. 31/1999 yg telah diubah dengan UU No.
20/2001)
KORUPSI
-Perbuatan curang, membahayakan
keamanan umum (Psl 7)
PEMBORONG
-Suap (Psl 5,6,11,12,13)
-Setiap orang
-Pegawai negeri
-Penylgr negara
-Hakim
-Advokat
-UU Lain yang menyebut -----korupsi
SUBYEK PERBUATAN AKIBAT
SETIAP ORANG
-Merugikan Keu /
ekonomi Negara
-Merugikan individu,
instansi, dunia usaha
& masyarakat
-Bangsa dan negara
terpuruk
-Memperkaya diri, orang lain, koorporasi
secara melawan hukum (Psl 2)
-Menguntungkan diri, orang lain, koorporasi
dengan menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana karena jabatan
/kedudukan (Psl 3)
-Pegawai negeri
-Selain PN
-Penggelapan uang/surat berharga (Psl 8)
-Pemalsuan, menghilangkan, merusakkan
buku-buku/daftar-daftar (Psl 9, 10)
C
Corruption Power Accountability
A
P
=
CPA FORMULA
Konflik
Kepentingan
Suap
Gratifikasi
Ekonomi
Biaya Tinggi
Formula ini disarikan dari
EXECUTIVE ROADMAP TO FRAUD PREVENTION AND INTERNAL CONTROL, by Martin T. Biegelman and Joel T. Bartow (John Willey 2006)
Kewenangan
Desentralisasi
Diskresi Kebijakan
Penggunaan
Sumber Daya
Pertanggungjawaban
Amanah
Transparan
Akuntabel
Partisipatif
Taat Hukum
Power (Kekuasaan) yang tidak disertai dengan Sistem Akuntabilitas yang
andal, cenderung Korupsi
7
.
DISKUSIKAN APA
PENYEBAB KORUPSI
Penegakan hukum tidak
konsisten
Penyalahgunaan
kekuasaan/wewenang
Rendahnya
Integritas dan
profesionalisme
Kurangnya
Keteladanan dan
kepemimpinan elit
bangsa
Langkanya
lingkungan
yang antikorup
 Rendahnya
pendapatan
penyelenggara
negara
 keserakahan
 Budaya memberi
upeti, imbalan
jasa, dan hadiah
Konsekuensi bila
ditangkap lebih rendah
daripada keuntungan
korupsi
Gagalnya pendidikan
Agama dan Etika
 Kasat mata (apparent)
Biasanya bentuk sederhana,
meski dapat berdampak besar.
Mis: Pungli
 Tersembunyi (Hidden)
Sistematik dengan skala dan
dampak yang besar
NANA RUKMANA D.W.
 Pencegahan
(antikorupsi/preventif)
 Perbaikan sistem
 Perbaikan manusia
 Penindakan
(penanggulangan/
kontra korupsi/represif)
 Peran serta masyarakat
 Perbaikan
manusia
• Perbaikan
Sistem
Berbagai teori Ekonomi terkait korupsi menunjukkan ‘pemiskinan
koruptor’ adalah metoda paling efektif untuk membuat jera
koruptor dan calon koruptor (Rose-Ackerman, 1975, Bowles,
2000,Polinsky and Shavell, 2001, 2007, Bowles and Garoupa,
1997
● Bagaimana cara memiskinkan koruptor?
Penyitaan harta hasil korupsi?
Koruptor diwajibkan membayar biaya sosial akibat
korupsi yang dilakukannya?
Gabungan keduanya?
HUKUMAN KORUPSI IDEAL
1. Pemberian suap / sogok (Bribery)
• Menyuap PNS atau penyelenggara negara
• Memberi hadiah
• Menerima suap
• Menerima hadiah yang berhubungan
dengan jabatannya
2. Penggelapan dalam jabatan
(Embezzlement)
• Penggelapan uang atau membiarkan penggelapan
• Memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
• Merusak barang bukti
• Membiarkan orang lain merusak barang bukti
dengan jabatannya
3. Pemalsuan (Fraud)
Suatu tindakan atau perilaku untuk
mengelabui orang lain atau organisasi untuk
keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri
maupun orang lain.
4. Pemerasan (Extortion)
Memaksa seseorang untuk membayar atau
memberikan sejumlah uang atau barang
atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang
pejabat publik untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat
diikuti dengan ancaman fisik ataupun
kekerasan.
5. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang
(Abuse of Power)
Mempergunakan kewenangan yang dimiliki, untuk
melakukan tindakan yang memihak atau pilih
kasih kepada kelompok atau perorangan,
sementara bersikap diskriminatif terhadap
kelompok atau perorangan lainnya.
6. Pilih Kasih (Favoritism)
Memberikan pelayanan yang berbeda
berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi
partai politik, suku, agama dan golongan yang
bukan berdasarkan alasan obyektif seperti
kemampuan, kualitas, rendahnya harga,
profesionalisme kerja.
7. Menerima Komisi (Commission)
Pejabat Publik yang menerima sesuatu yang
bernilai, dalam bantuan uang, saham, fasilitas,
barang, dll. sebagai syarat untuk memperoleh
pekerjaan atau hubungan bisnis dengan
pemerintah.
8. Pertentangan Kepentingan / memiliki
Usaha Sendiri (Internal Trading)
Melakukan transaksi publik dengan menggunakan
perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan
cara mempergunakan kesempatan dan jabatan
yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak
pemerintah.
9. Nepotisme (Nepotism)
Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga,
kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham,
dalam penunjukkan atau pengangkatan staf, panitia
pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
10. Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (Illegal
Constribusion)
Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah
yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima
sejumlah dana sebagai suatu konstribusi dari hasil
yang dibebankan kepada kontrak-kontrak
pemerintah.
1. Kerugian Keuangan Negara;
2. Suap – Menyuap;
3. Pemerasan;
4. Perbuatan Curang;
5. Penggelapan dalam Jabatan;
6. Benturan Kepentingan dalam
Pengadaan;
7. Gratifikasi
7 kelompok TIPIKOR
UU No.31/1999 jo UU No.20/20
1. JUJUR
Adalah sikap lurus hati, menyatakan yang sebenar
benarnya tidak berbohong atau berkata hal hal
yang
menyalahi apa yang terjadi (Fakta).
KEJUJURAN
Merupakan landasan penegakan integritas diri
seseorang. Kesesuaian sikap antara perkataan dan
perbuatan.
Jujur pada diri sendiri dan orang lain menjadi
benteng
terhadap godaan dan perbuatan curang
2. PEDULI .
Merupakan Sikap untuk menolong sekitar
Sikap simpati dan empati kita terhadap
permasalahn
INDIKATOR
NILAI NILAI DASAR
ANTI KORUPSI
3. MANDIRI
Kemandirian Adalah sikap atau karakter dan prilaku
yang tidak mudah bergantung kepada orang lain.
Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang
mengoptimalkan daya fikirnya guna bekerja secara
efektif.
pribadi yang Mandiri tidak akan menjalin hubungan
dengan pihak –pihak yang tidak bertanggung jawab
demi
mencapai Keuntungan sesaat.
4. Disiplin
Merupakan Perasaan taat dan patuh terhadap
nilai-nilai
yang dipercaya mereupakan tanggung jawabnya.
Kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan
konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri
membuat seseorang akan selalu mampu
memberdayakan
dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada
prinsip kebaikan dan kebenaran menjadai
pegagangan
utama dalam bekerja,
5. Tanggung Jawab.
Tanggung jawab Tanggung jawab berarti keadaan
dimana
wajib menanggung segala sesuatu atau kewajiban
memikul
(KBBI ).
Pribadi yang utuh dan mengenal dirinya dengan
baik
menyadiri keberadaan dirinya utk melakukan
perbuatan
baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala
tindak
tanduk perbuatannya akan dipertanggung
jawabkansepenuhnya ke[pada Tuhan YME,
masyarakat
,negara danbangsanya. Dengan kesadarn
demikian
sesorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan
tercela
atau nista.
6. Kerja Keras
adalah kegiatan nyang dikerjakan secara sungguh
7. Sedehana .
Hidup sederhana adalah hidup dengan cara, apa
danya yang
kiya miliki sekarang dan tidak berlebihan.
Pribadi tang berintegritas tinggi adalah seseorang
yang
menyadari kebutuhanya berupaya untuk memenuhi
dengan
Ia tidak tergoda dengan hidup dalam gelimang
kemewahan.
Kekayaan utamanya adalah ilmu pengetahuan, bukan
harta.
Karena mengejar harta tidak akan ada batasnya
karena hawa
nafsu keserakahan akan selalu memacu untuk
mencari harta
sebanyak-banyaknya.
8. Berani
adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa
percaya diri
yang besar dalam menhadapi sesuatu......
9. Adil
Merupakan suatu sikap yang bebas dari diskriminaasi
(jujur,
lurus dan tulus/ berada ditengah tengah) , tidak
memihak
kecuali pada kebenaran.
Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari
bahwa
apa yang diterimanya adalah sesuai dengan jeerih
payahnya, tidak akan mnuntut mendapatkan lebih
dari apa
yang diupayakan. Seorang pimpinan akan
memberikan
kompensasi adil kepada bawahannya sesuai dengan
kinerjanya dan bertekad mewujudkan keadilan dan
kemakmuran masyarakat bangsanya
Sisi Ekonomi :
Akan menyebabkan tidak
terdistribusinya sumber daya secara
merata dan adil, harga kebutuhan
pokok tinggi (pungutan liar),
kemiskinan
Sisi Sosbud :
Akan menyebabkan perubahan pola
perilaku masyarakat yaitu
membangun mental penipu dan
penjilat
Sisi Politik :
Akan menyebabkan proses
pengambilan kebijakan berjalan
tertutup dan tidak melibatkan
partisipasi masyarakat dan pelayanan
mahal
Sisi Hukum :
Akan menyebabkan diskriminasi
dalam penegakan hukum
DAMPAK
KORUPSI
Sangat
besar
terhadap
rusaknya
tatanan
ekonomi,
sosial
budaya,
politik
dan
hukum
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahPengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalRadenMas Ahmad Spaer
 
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIPresentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dadang Solihin
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
 
Pemanfaatan Pengaduan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pemanfaatan Pengaduan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikPemanfaatan Pengaduan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pemanfaatan Pengaduan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikRidho Fitrah Hyzkia
 
Perdewas KPK 2/2020 Kode Etik
Perdewas KPK 2/2020 Kode EtikPerdewas KPK 2/2020 Kode Etik
Perdewas KPK 2/2020 Kode EtikCIkumparan
 
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAUPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAMarlinda
 
ANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARUANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARUMusanif Efendi
 
Wbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangWbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangAhmad Abdul Haq
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikRusman R. Manik
 
Penyerdahanaan birokrasi pada pemda ppt
Penyerdahanaan birokrasi pada pemda pptPenyerdahanaan birokrasi pada pemda ppt
Penyerdahanaan birokrasi pada pemda pptabdul rochman
 
Akar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannyaAkar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannyaEry Arifullah
 
Telaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdTelaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdIrwanTiro
 
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Oswar Mungkasa
 

What's hot (20)

Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahPengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan Daerah
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
 
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIPresentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 
Presentasi Kode Etik PNS
Presentasi Kode Etik PNSPresentasi Kode Etik PNS
Presentasi Kode Etik PNS
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 
benturan kepentingan.pptx
benturan kepentingan.pptxbenturan kepentingan.pptx
benturan kepentingan.pptx
 
Pemanfaatan Pengaduan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pemanfaatan Pengaduan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikPemanfaatan Pengaduan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pemanfaatan Pengaduan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 
Perdewas KPK 2/2020 Kode Etik
Perdewas KPK 2/2020 Kode EtikPerdewas KPK 2/2020 Kode Etik
Perdewas KPK 2/2020 Kode Etik
 
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAUPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
 
ANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARUANTI KORUPSI POLA BARU
ANTI KORUPSI POLA BARU
 
Wbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangWbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malang
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
 
Penyerdahanaan birokrasi pada pemda ppt
Penyerdahanaan birokrasi pada pemda pptPenyerdahanaan birokrasi pada pemda ppt
Penyerdahanaan birokrasi pada pemda ppt
 
Saber pungli
Saber pungliSaber pungli
Saber pungli
 
Akar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannyaAkar masalah korupsi dan pemberantasannya
Akar masalah korupsi dan pemberantasannya
 
Telaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdTelaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppd
 
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
 

Similar to Korupsi

KORUPSI DAN INTEGRITAS_PRESENTASI TN.pptx
KORUPSI DAN INTEGRITAS_PRESENTASI TN.pptxKORUPSI DAN INTEGRITAS_PRESENTASI TN.pptx
KORUPSI DAN INTEGRITAS_PRESENTASI TN.pptxTeguhNugroho32
 
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010Fathur Rohman
 
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...8gbagusindraslub
 
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi mudamengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi mudaSalma Van Licht
 
Monev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana PemerintahanMonev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana Pemerintahanmonalisaibrahim
 
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaTugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaSiti Nurjannah
 
Korupsi, Gratifikasi & Integritas.pdf
Korupsi, Gratifikasi & Integritas.pdfKorupsi, Gratifikasi & Integritas.pdf
Korupsi, Gratifikasi & Integritas.pdfnana nini
 
Anti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putihAnti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putihMusanif Efendi
 
Etik umb tindakan korupsi
Etik umb tindakan korupsiEtik umb tindakan korupsi
Etik umb tindakan korupsiInes Pratiwi
 
60f19ca497c46T- Integritas.pdf
60f19ca497c46T- Integritas.pdf60f19ca497c46T- Integritas.pdf
60f19ca497c46T- Integritas.pdfAnnisaPujiLestari3
 
Materi 8 Etika Administrasi Publik
Materi  8 Etika Administrasi Publik Materi  8 Etika Administrasi Publik
Materi 8 Etika Administrasi Publik monalisaibrahim
 
PPT_2_PBAK_Fatia..pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
PPT_2_PBAK_Fatia..pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnPPT_2_PBAK_Fatia..pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
PPT_2_PBAK_Fatia..pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnfatialuthfiyyah12
 
GEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF DAN CARA MENANGANINYA
GEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF  DAN CARA MENANGANINYAGEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF  DAN CARA MENANGANINYA
GEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF DAN CARA MENANGANINYABiani Mawal
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasnetieli
 
2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-arphamos
 
ANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJessieArini1
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...Rudy Harland
 

Similar to Korupsi (20)

KORUPSI DAN INTEGRITAS_PRESENTASI TN.pptx
KORUPSI DAN INTEGRITAS_PRESENTASI TN.pptxKORUPSI DAN INTEGRITAS_PRESENTASI TN.pptx
KORUPSI DAN INTEGRITAS_PRESENTASI TN.pptx
 
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
 
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
Presentasi Teknologi Teknologi Finansial (Fintech) Elemen 3D Krem_20231025_12...
 
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi mudamengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
mengembangkan sikap anti korupsi dikalangan generasi muda
 
Monev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana PemerintahanMonev Tata Laksana Pemerintahan
Monev Tata Laksana Pemerintahan
 
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaTugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
 
Presentation1 130903215347-(1)
Presentation1 130903215347-(1)Presentation1 130903215347-(1)
Presentation1 130903215347-(1)
 
Rasuah
RasuahRasuah
Rasuah
 
Korupsi, Gratifikasi & Integritas.pdf
Korupsi, Gratifikasi & Integritas.pdfKorupsi, Gratifikasi & Integritas.pdf
Korupsi, Gratifikasi & Integritas.pdf
 
Anti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putihAnti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putih
 
Etik umb tindakan korupsi
Etik umb tindakan korupsiEtik umb tindakan korupsi
Etik umb tindakan korupsi
 
60f19ca497c46T- Integritas.pdf
60f19ca497c46T- Integritas.pdf60f19ca497c46T- Integritas.pdf
60f19ca497c46T- Integritas.pdf
 
Presentation1 130903215347-
Presentation1 130903215347-Presentation1 130903215347-
Presentation1 130903215347-
 
Materi 8 Etika Administrasi Publik
Materi  8 Etika Administrasi Publik Materi  8 Etika Administrasi Publik
Materi 8 Etika Administrasi Publik
 
PPT_2_PBAK_Fatia..pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
PPT_2_PBAK_Fatia..pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnPPT_2_PBAK_Fatia..pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
PPT_2_PBAK_Fatia..pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
GEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF DAN CARA MENANGANINYA
GEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF  DAN CARA MENANGANINYAGEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF  DAN CARA MENANGANINYA
GEJALA RASUAH : MAKSUD, PUNCA, KESAN NEGATIF DAN CARA MENANGANINYA
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uas
 
2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-2018 anti korupsi-
2018 anti korupsi-
 
ANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ANTI KORUPSI.pptxDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...
 

Recently uploaded

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Recently uploaded (14)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

Korupsi

  • 1. NGADIMUN SUMARTO BKPSDMD BANGKA BELITUNG FEBRUARI 2023
  • 3.  NAMA : NGADIMUN SOEMARTO  NIP : 196305191989031002  PANGKAT/GOL : PEMBINA UTAMA MADYA/IV c  TTGL : PRABUMULIH 19051963  AGAMA : ISLAM  STATUS : MENIKAH  ALAMAT : JL. BUKIT REMPUIDING RT.8 No.29 PARITPADANG SUNGAILIAT 33215  PHONE /WA : 081367426303 085268671763  Email :Dhimunsprabu@gmail.com
  • 4. Definisi Asal kata  Corruptio  Corruption  Korruptie KORUPSI Busuk, Buruk, Jahat, Rusak, Suap, Tdk Bermoral, Penyimpangan, illegal, khianat, tipu  Hal-hal yang dipandang buruk dan merugikan
  • 5. Secara umum : Korupsi adalah “ Tindakan yang melanggar norma-norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berakibat rusaknya tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya serta berakibat pula terhadap terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya didapat “
  • 6. (Berdasarkan UU No. 31/1999 yg telah diubah dengan UU No. 20/2001) KORUPSI -Perbuatan curang, membahayakan keamanan umum (Psl 7) PEMBORONG -Suap (Psl 5,6,11,12,13) -Setiap orang -Pegawai negeri -Penylgr negara -Hakim -Advokat -UU Lain yang menyebut -----korupsi SUBYEK PERBUATAN AKIBAT SETIAP ORANG -Merugikan Keu / ekonomi Negara -Merugikan individu, instansi, dunia usaha & masyarakat -Bangsa dan negara terpuruk -Memperkaya diri, orang lain, koorporasi secara melawan hukum (Psl 2) -Menguntungkan diri, orang lain, koorporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan /kedudukan (Psl 3) -Pegawai negeri -Selain PN -Penggelapan uang/surat berharga (Psl 8) -Pemalsuan, menghilangkan, merusakkan buku-buku/daftar-daftar (Psl 9, 10)
  • 7. C Corruption Power Accountability A P = CPA FORMULA Konflik Kepentingan Suap Gratifikasi Ekonomi Biaya Tinggi Formula ini disarikan dari EXECUTIVE ROADMAP TO FRAUD PREVENTION AND INTERNAL CONTROL, by Martin T. Biegelman and Joel T. Bartow (John Willey 2006) Kewenangan Desentralisasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Sumber Daya Pertanggungjawaban Amanah Transparan Akuntabel Partisipatif Taat Hukum Power (Kekuasaan) yang tidak disertai dengan Sistem Akuntabilitas yang andal, cenderung Korupsi 7
  • 9. Penegakan hukum tidak konsisten Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang Rendahnya Integritas dan profesionalisme Kurangnya Keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa
  • 11.  Rendahnya pendapatan penyelenggara negara  keserakahan  Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah
  • 12. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi Gagalnya pendidikan Agama dan Etika
  • 13.  Kasat mata (apparent) Biasanya bentuk sederhana, meski dapat berdampak besar. Mis: Pungli  Tersembunyi (Hidden) Sistematik dengan skala dan dampak yang besar
  • 14.
  • 16.  Pencegahan (antikorupsi/preventif)  Perbaikan sistem  Perbaikan manusia  Penindakan (penanggulangan/ kontra korupsi/represif)  Peran serta masyarakat
  • 18. Berbagai teori Ekonomi terkait korupsi menunjukkan ‘pemiskinan koruptor’ adalah metoda paling efektif untuk membuat jera koruptor dan calon koruptor (Rose-Ackerman, 1975, Bowles, 2000,Polinsky and Shavell, 2001, 2007, Bowles and Garoupa, 1997 ● Bagaimana cara memiskinkan koruptor? Penyitaan harta hasil korupsi? Koruptor diwajibkan membayar biaya sosial akibat korupsi yang dilakukannya? Gabungan keduanya? HUKUMAN KORUPSI IDEAL
  • 19. 1. Pemberian suap / sogok (Bribery) • Menyuap PNS atau penyelenggara negara • Memberi hadiah • Menerima suap • Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya 2. Penggelapan dalam jabatan (Embezzlement) • Penggelapan uang atau membiarkan penggelapan • Memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi • Merusak barang bukti • Membiarkan orang lain merusak barang bukti dengan jabatannya
  • 20. 3. Pemalsuan (Fraud) Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. 4. Pemerasan (Extortion) Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.
  • 21. 5. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (Abuse of Power) Mempergunakan kewenangan yang dimiliki, untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perorangan lainnya. 6. Pilih Kasih (Favoritism) Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama dan golongan yang bukan berdasarkan alasan obyektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja.
  • 22. 7. Menerima Komisi (Commission) Pejabat Publik yang menerima sesuatu yang bernilai, dalam bantuan uang, saham, fasilitas, barang, dll. sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah. 8. Pertentangan Kepentingan / memiliki Usaha Sendiri (Internal Trading) Melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.
  • 23. 9. Nepotisme (Nepotism) Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham, dalam penunjukkan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang. 10. Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (Illegal Constribusion) Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu konstribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah.
  • 24. 1. Kerugian Keuangan Negara; 2. Suap – Menyuap; 3. Pemerasan; 4. Perbuatan Curang; 5. Penggelapan dalam Jabatan; 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; 7. Gratifikasi 7 kelompok TIPIKOR UU No.31/1999 jo UU No.20/20
  • 25. 1. JUJUR Adalah sikap lurus hati, menyatakan yang sebenar benarnya tidak berbohong atau berkata hal hal yang menyalahi apa yang terjadi (Fakta). KEJUJURAN Merupakan landasan penegakan integritas diri seseorang. Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Jujur pada diri sendiri dan orang lain menjadi benteng terhadap godaan dan perbuatan curang 2. PEDULI . Merupakan Sikap untuk menolong sekitar Sikap simpati dan empati kita terhadap permasalahn INDIKATOR NILAI NILAI DASAR ANTI KORUPSI
  • 26. 3. MANDIRI Kemandirian Adalah sikap atau karakter dan prilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang mengoptimalkan daya fikirnya guna bekerja secara efektif. pribadi yang Mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak –pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai Keuntungan sesaat. 4. Disiplin Merupakan Perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya mereupakan tanggung jawabnya. Kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadai pegagangan utama dalam bekerja,
  • 27. 5. Tanggung Jawab. Tanggung jawab Tanggung jawab berarti keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu atau kewajiban memikul (KBBI ). Pribadi yang utuh dan mengenal dirinya dengan baik menyadiri keberadaan dirinya utk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak tanduk perbuatannya akan dipertanggung jawabkansepenuhnya ke[pada Tuhan YME, masyarakat ,negara danbangsanya. Dengan kesadarn demikian sesorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela atau nista. 6. Kerja Keras adalah kegiatan nyang dikerjakan secara sungguh
  • 28. 7. Sedehana . Hidup sederhana adalah hidup dengan cara, apa danya yang kiya miliki sekarang dan tidak berlebihan. Pribadi tang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhanya berupaya untuk memenuhi dengan Ia tidak tergoda dengan hidup dalam gelimang kemewahan. Kekayaan utamanya adalah ilmu pengetahuan, bukan harta. Karena mengejar harta tidak akan ada batasnya karena hawa nafsu keserakahan akan selalu memacu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. 8. Berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menhadapi sesuatu......
  • 29. 9. Adil Merupakan suatu sikap yang bebas dari diskriminaasi (jujur, lurus dan tulus/ berada ditengah tengah) , tidak memihak kecuali pada kebenaran. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang diterimanya adalah sesuai dengan jeerih payahnya, tidak akan mnuntut mendapatkan lebih dari apa yang diupayakan. Seorang pimpinan akan memberikan kompensasi adil kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya dan bertekad mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat bangsanya
  • 30. Sisi Ekonomi : Akan menyebabkan tidak terdistribusinya sumber daya secara merata dan adil, harga kebutuhan pokok tinggi (pungutan liar), kemiskinan Sisi Sosbud : Akan menyebabkan perubahan pola perilaku masyarakat yaitu membangun mental penipu dan penjilat Sisi Politik : Akan menyebabkan proses pengambilan kebijakan berjalan tertutup dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan pelayanan mahal Sisi Hukum : Akan menyebabkan diskriminasi dalam penegakan hukum DAMPAK KORUPSI Sangat besar terhadap rusaknya tatanan ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum