1. Profesi Kependidikan

2. Isu utama ekonomi pendidikan menurut Cohn (1979:8)
adalah identifikasi dan ukuran nilai ekonomi bagi
pendidikan, alokasi sumber-sumber dalam pendidikan, gaji
guru, biaya pendidikan, dan perencanaan pendidikan.
Aspek kualitas dalam pelayanan belajar dan lulusan
merupakan tujuan yang akan dicapai dalam proses belajar
mengajar di sekolah. Hal ini akan terpenuhi jika kualitas
manajemen sekolah betul-betul baik. Dalam
penyelenggaraannya aspek kualitas ini dibutuhkan biaya
dengan perhitungan yang cermat sehingga sesuai dengan
kualitas yang dipersyaratkan. Ekonomi dapat dipahami
sebagai suatu studi bagaimana orang/masyarakat memilih
dalam menggunakan uang dan sumber lain yang sifatnya
terbatas atau langka untuk menghasilkan atau mencapai
keinginan yang sifatnya terbatas.
1. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan

3. 1.a. Ekonomi Pendidikan
Ekonomi pendidikan adalah studi tentang bagaimana orang-
orang dan masyarakat, memilih dengan atau tanpa memakai
uang, memilih untuk memanfaatkan sumber-sumber daya
produksi yang langka untuk menghasilkan berbagai tipe
pelatihan, pengembangan, pengetahuan, keterampilan, pikira
n, karakter, dan seterusnya terutama melalui persekolahan
formal selama rentang waktu tertentu, dan untuk
mendistribusikan mereka, kini dan pada masa depan, kepada
berbagai orang dan kelompok dalam masyarakat. Biaya
pendidikan terutama untuk membiayai kegiatan operasional
sekolah seperti manajemen sekolah dan menejemen
pembelajaran merupakan salah satu aspek yang menentukan
arah keberhasilan kegiatan belajar. Ketersediaan dana yang
cukup, memperlihatkan kecenderungan kegiatan disekolah
bisa berjalan lebih baik.

4. 1.b. Investasi Pendidikan
Bangsa yang memberi prioritas utama pembangunan
pendidikan mendasarkan pertimbangan bahwa pendidikan
memberi keuntungan dan manfaat yang besar bagi negara
menyiapkan SDM. Bangsa itu akan mengalami kemajuan yang
berarti. Sebagai suatu investasi pendidikan harus dilakukan
secara terus menerus dan berkelanjutan. Investasi pendidikan
telah membuktikan secara luas memberi keuntungan baik
bagi individu dan masyarakat. Penanaman modal dalam
pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dalam manajemen pemberdayaan sekolah kepala sekolah
atas nama kepala sekolah diberi mandat untuk melakukan
negoisasi kepada masyarakat agar bersedia menanamkan
investasinya kesekolah dengan aturan yang benar dan
menjamin pencapaian kualitas sekolah. Rendahnya biaya
pendidikan yang disediakan negara kepada negara
berkembang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan, dan
inilah yang membedakan kualitas pendidikan pada negara
berkembang dan negara maju.

5. 1.c. Produksi dan Input Pendidikan
Konsep fungsi produksi dalam pendidikan oleh Cohn (1979) sama
dengan fungsi produksi dlaam istilah ekonomi, yaitu mengandung
pengertian bagaimana input dapat diproses menjadi output.
Pengertian input dalam pendidikan tidak mudah, karena bukan berarti
hanya calon peserta didik, melainkan perlu diperhitungkan berbagai
input lain yang berpengaruh terhadap calon peserta didik seperti
lingkungan, dan sumber daya lain. Output menurut Schultz (1963)
dapat diilustrasikan seperti keterampilan dasar, keterampilan
pekerjaan, kreativitas, bakat, dan otput lainnya. Output pendidikan
dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu konsumsi dan
invesment. Produktivitas pendidikan sebagai hasil proses manajemen
yang memiliki fungsi produksi menunjukkan kinerja sekolah tampak
pada ouput manajemen dalam bentuk pelayanan maupun lulusan.
Karena itu fungsi produksi pendidikan merupakan hal yang penting
untuk memastikan bahwa investasi pendidikan ternyata memberi
keuntungan yang berarti.

6. 2. Pemerintah Pelayan Kebutuhan
Anggaran Pendidikan dan Pemasilitas
Sekolah
Dinas pendidikan pada pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota sebagai institusi pemerintah daerah yang
mengurus pendidikan dan memasilitasi kebutuhan
sekolah berperan aktif mendorong utnuk mencapai
tujuan sekolah dengan memberi pelayanan tingkat
tinggi, oleh karena itu kesiapan memberi layanan
administrasi personal, administrasi
keuangan, rekomendasi atau perijinan, dan lainnya yang
berkaitan dengan pelayanan teknis administrasi bagi
sekolah maupun masyarakat yang membutuhkannya
menjadi sifat dan program penting bagi kantor
pendidikan.

7. Penggunaan dan alokasi dana rutin maupun pembangunan
oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di
Indonesia dalam menetapkan alokasi anggaran belum
menempatkan pendidikan sebagai prioritas, sehingga
menjadi wajar jika pendidikan di Indonesia selama ini
tertinggal bukan karena anggaran yang tidak
mencukupi, melainkan karena belum ada political wiil dari
pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan.
Kewenangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah
(PP) No. 25 Tahun 2000 antara lain pengaturan pembiayaan
dan pemeliharaan. Berkaitan dengan hal ini, legislatif dan
eksekutif didukung data-data riel secara cermat dapat
menentukan prioritas anggaran pendidikan. Oleh karena itu
kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota mengupayakan perluasan dan pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi
bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkualitas tinggi.

8. 3. Kebutuhan Operasional Sekolah
Sistem penganggaran pendidikan di Indonesia menurut Clark at al
(1998:25) sangat rumit, dan disana tidak terdapat mekanisme
yang teratur untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai
pembiayaan sekolah atau membandingkan perbedaan biaya-
biaya antar jenjang dan jenis pendidikan. Tujuan pelaporan
adalah menganalisis proses penyusunan anggaran, meringkas dan
menganalisis data mengenai sumber-sumber dana, biaya-biaya
pendidikan, dan pengeluaran-pengeluaran pendidikan. Dengan
cara itu diharapkan dapat membantu (pemimpin pendidikan di
Indonesia) memahami pendanaan pendidikan nasional dan
penentuan kebijakan. Alokasi kebutuhan penyelenggaraan
program-program sekolah dapat diidentifikasikan oleh kepala
sekolah bersama masyarakat dan pemerintah untuk mencari
solusi sehingga memenuhi keperluan yang dibutuhkan tersebut.

9. 3.a. Kebutuhan Peserta Didik
Memperlancar belajar peserta didik adalah dengan
memenuhi kebutuhan belajarnya. Ada kebutuhan
yang dapat disediakan oleh orang tua tetapi ada
juga yang harus disediakan oleh pemerintah yang
diberikan kepada sekolah. Memenuhi kriteria dan
kebutuhan tersebut memang mahal, diperlukan
dukungan biaya dan SDM yang mengurusnya.
Karena itu faktor mutu pelayanan pendidikan oleh
sekolah merupakan faktor utama dalam
menentukan perbedaan antara masyarakat
terbelakang dan masyarakat maju, investasi untuk
keperluan pendidikan dan sekolah oleh pemerintah
amat diperlukan sebagai prioritas.

10. 3.b. Perlengkapan dan Peralatan
Perlengkapan pendidikan disekolah adalah semua
benda bergerak maupun tidak bergerak, yang
diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan
proses belajar mengajar baik secara langsung
maupun tidak langsung. Perlengkapan dan peralatan
sekolah dipersiapkan untuk tiga komponen kegiatan
yaitu, (1) keperluan manajemen dan administrasi
ketatausahaan, (2) keperluan guru mengajar, dan (3)
keperluan peserta didik belajar. Investasi
perlengkapan pendidikan diarahkan kepada ketiga
komponen dimaksud, dan kegiatan pengelolaan
perlengkapan pendidikan.

11. 3.c. Pemeliharaan dan Perawatan
Sering dijumpai pemeliharaan dan perawatan
sarana, peralatan, dan perlengkapan di sekolah tidak baik.
Investaris adalah suatu dokumen berisi jenis dan jumlah barang
bergerak maupun tidak bergerak menjadi milik dan dikuasai
sekolah. Dokumen tersebut sebagai alat kontrol untuk melakukan
pemeliharaan da perawatan peralatan dan perlengkapan sekolah.
Pola kebijakan sentaralistik oelh pemerintah daerah kepada
sekolah ini tampaknya bahwa, tidak terlalu banyak memberikan
kenyamanan belajar oleh murid dan kenyamanan mengajar oleh
guru. Oleh karena itu dengan sistem desentralisasi pemerintah
kabupaten/kota dapat secara bersama dengan sekolah mengatasi
kebutuhan perlengkapan yang mendesak bagi sekolah. Sistem
desentralisasi membuka ruang gerak yang lebih luas
memberdayakan sekolah dan masyarakat untuk berinvestasi baik
modal maupun pengelolaan.

12. 3.d. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan biaya untuk sarana dan prasarana sekolah
merupakan indikator yang cukup berpengaruh terhadap
kegiatan belajar mengajar. Dari berbagai penelitian dapat
dinformasikanbahwa sekolah yang termasuk sekolah favorit
didukung oleh fasilitas belajar, fasilitas olahraga dan
kelengkapan yang memadai. Menurut Indriyanto (1998)
terdapat dua fenomena yang dapat diamati berkenaan dengan
ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yaitu (1) fenomena
keterbatasan yaitu keterbatasan sarana dan prasarana
merupakan salah satu faktor yang menonjol dalam
pelaksanaan kebijakan dan program sekolah yang berada
diperkotaan apalagi yang dipedesaan (2) pemanfaatan yaitu
dilain pihak, unit-unit kerja dan sekolah yang telah memiliki
sarana dan prasarana yang memadai ternyata kurang
memanfaatkannya.

13. 3.e. Gaji Guru
Kajian menarik dalam ekonomi pendidikan adalah sistem
penggajian staf edukatif yaitu guru pada pendidikan dasar dan
menengah serta dosen di perguruan tinggi. Pada prinsipnya
gaji dak kesejahteraan personal guru ini seolah-olah termasuk
biaya pendidika, sehingga kelihatannya anggaran pendidikan
menjadi cukup besar padahal sebenarnya gaji pegawai ini
dalam alokasi anggaran pemerintah termasuk bagian dari
belanja PNS yang ditanggung oleh pemerintah, bukan
anggaran pendidikan. Insentif-insentif yang terkandung dalam
struktur itu pasti akan menentukan, sampai tingkat
tertentu, kualitas dan tipe guru yang akan direkrut oleh sistem
pendidikan, maupun upaya dan kecakapan yang akan
diimbaskan dari mereka yang memilih guru dan tenaga
kependidikan sebagai karir. Dalam meningkatkan kualitas
pendidikan dan menempatkan guru pada jabatan profesional
dengan membenahi pendidikan dan kesejahteraannya.

14. 4. Manajemen Keuangan Sekolah
Kaplan dan Northon (2001:288) menjelaskan ada 2 faktor
yang mempengaruhi anggaran yang dinamis yaitu anggaran
operasional dan strategi anggaran. Anggaran operasional
adalah anggaran yang berhubungan dengan meramalkan
pengeluaran penyelenggaraan program baik yang berkaitan
dengan manajemen sekolah maupun manajemen
pembelajaran. Anggaran strategi memiliki suatu kekuatan
inisiatif untuk mengatasi kesenjangan antara keinginan
berperilaku kurang baik dan kemauan keras mencapai
sesuatu melalui peninggkatan yang berkesinambungan. Ada
beberapa faktor manajemen keuangan sekolah dikemukakan
oleh Gaffar (1991) yaitu sistem manajemen pembiayaan harus
diikuti oleh pengelolaan keuangan, pengelolaannya
tergantung apakah sistem itu cukup efisien atau tidak.
Pembiayaan bukan faktor yang mempengaruhi mutu, tetapi
pembiayaan salah satu faktor yang mempengaruhi mutu
pendidikan.

15. 4.a. RAPBS
Sebagian dana membiayai sekolah berasal dari masyarakat.
Dalam mengumpulkan dana yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(APBS), masyarakat melalui lembaga BP3/Komite Sekolah
mengadakan rapat mengikutsertakan semua anggota. Fungi
san peranan sekolah dititikberatkan pada kemampuan
menyusun rencana dan program sekolah, menyusun rencana
anggaran belanja sekolah, mengelola sekolah berdasarkan
rencana sekolah dan anggaran, dan memfungsikan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah.
Seharusnya pemerintah tidak lagi memberikan biaya
pendidikan dalam bentuk proyek, tetapi memperbesar
anggaran rutin tahun ajaran sekolah sehingga sekolah bisa
menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan disamping
itu pemerintah seharusnya menambah anggaran yang
berlangsung menyangkut kegiatan belajar mengajar sehingga
anggaran yang ada berpengaruh langsung terhadap kualitas
pendidikan.

16. 4.b. Pengawasan Keuangan Sekolah
Dengan kebijakan sistem desentralisasi manajemen anggaran
pada pemerintahan daerah tentu sudah saatnya mekanisme dan
sistemnya diperbaiki dengan memberdayakan pemerintah
provinsi dengan tugas utama memantau atau melakukan
monitoring penggunaan anggaran lintas kabupaten/kota dan
pada saatnya dapat mengambil langkah-langkah atas berbagai
problematika anggaran yang ditemui. Pelaksanaan pengawasan
dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan. Kepala
sekolah sebagai atasan langsung mengadakan pengendalian
pengeluaran keuangan sekolah agar senantiasa sesuai dengan
anggaran yang sudah ditentukan dalam RAPBS. Pengawasan
harus ditindaklanjuti oleh proses avaluasi yaitu mengadakan
penilaian apakah manajemen keunagan pada sekolah sudah
berjalan dengan baik apa belum. Hal ini dilakukan dalam upaya
melakukan perbaikan pada masa yang akan datang.

17. 5. Sumber-Sumber Keuangan
5.a. Anggaran dari Pemerintah
Kebanyakan anggaran provinsi yang tertuang
dalam APBD adalah lebih sedikit dibandingan
dengan anggran yang berasal dari pusat. Hal ini
mencerminkan terjadinya penyimpangan
terhadap asas formal yang dianut, sebab
kenyataannya fungsi utama dari Dinas otonom
adalah menjadikan pelaksana proyek-proyek
yang dibiayai pusat merupakan program-
program pembangunan yang ditetapkan
tingkat pusat.

18. 5.b. Anggaran dari Masyarakat
Anggaran pendidikan yang berasal atau bersumber dari
pemerintah dapat dipastikan tidak akan mencukupi, karena
jumlah sekolah dan peserta didik yang demikian besar. Oleh
karena itu tiap-tiap sekolah dapat memberdayakan
masyarakat untuk menutupi kebutuhan dana sekolah.
UUSPN No. 20 tahun 2003 mengemukakan pengadaan dan
pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan pleh
pemerintah, masyarakat, dan atau keluarga peserta didik.
Hal ini menunjukkan peran orang tua yang tergabung komite
Sekolah menjadi demikian penting dapat langsung
menghandel persoalan anggaran di sekolah dengan rincian
yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik
dan benar.

19. Partisipasi orang tua untuk menanggung biaya
pendidikan akan meningkat apabila sekolah dapat
memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap
masyarakat. Sekolah harus mampu meyakinkan
orang tua, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya.
Dengan demikian sekolah pada tatar teknis perlu
mengembangkan kemampuannya menganalisis biaya
sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu
pendidikan. Sehingga, secara politis pagu anggaran
pendidikan menjadi penting tetap harus
diperjuangkan.