Tugas ke 6 manajemen konstruksi tentang masalah sengketa dalam penyelenggaraan jasa kontruksi

1. MANAJEMEN KONSTRUKSI II
Dosen Pengampu : M. Afif .,S.T M.T M.M.
Disusun Oleh :
Nama : David Oktavian
NIM : 17.1003.222.01.0625
Prodi Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2020

2. Jawaban tugas pertemuan ke-VI
1. Jika ada penambahan item pekerja pada proyek dan tidak masuk ke dalam RAB
rencana apa yang harus dilakukan jika
a) Konsultan : Ketika posisi saya sebagai konsultan saya akan beepacu pada
Pasal 9 ayat (3) Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi JO
Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 dinyatakan bahwa Kontrak
Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan
biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus
disediakan konsultan (input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR
b) Kontraktor : Sebagai kontraktor dengan menambahkan pekerja yang
tidak sesuai dalam RAB meninjau lagi pada faktor yang terjadi di
lapangan, jika penambahan pekerja dapat mempercepat penyelesaian
pekerjaan di lapangan dari batas di tentukan dan tidak melanggar
perjanjian dan hukum yang berlaku saya akan menambah pekerja dan
faktor di lapangan terkadang juga tidak sesuai dengan perkiraan yang
sangat dah di susun seperti di jelaskan pada aspek teknik, aspek waktu
dan aspek biaya.
c) Pemilik Pekerjaan (BWS pemali juana) : yah jika memang perlu di
tambahkan dan tidak membuat pembengkakan RAB dan meninjau
kembali kepada faktor pontesial penyebab permasalahan
hukum/perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan tambahkan saja.
2. Perbedaan
▪ Pre contract meeting merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh
unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti pihak
Direksi Pekerjaan sebagai unsur pengendalian, Direksi Teknis sebagai
pengawas teknis, dan penyedia jasa sebagai pelaksana pekerjaan, wakil
masyarakat setempat dan instansi terkai guna menyamakan presepsi
tersebut seluruh dokumen kontrak dan membuat kesepakatan tersebut hal-
hal penting yang belum terdapat dalam dokumen kontrak maupun
kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan
pekerjaan.
▪ Progress Hand Over dan Final Hand Over PHO dan FHO hanya terdapat
pada pekerjaan jasa konstruksi, sedangkan untuk pengadaan baranghanya

3. dikenal dengan istilah serah terima pertama atau penyerahan pertama.
Dilakukannya tahapan pelaksanaan PHO dan FHO bertujuan untuk
Quality Control dan Quality Assurance/QA-QC dari manajemen mutu
pekerjaan konstruksi. Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional
Hand Over-PHO) adalah suatu kegiatan serah terima seluruh pekerjaan
yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan
setelah diteliti terlebih dahulu oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan.
Sedangkan Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over- FHO)
adalah suatu kegiatan serah terima akhir pekerjaan yang dilakukan secara
resmi dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan setelah penyedia jasa
menyelesaikan semua kewajibannya selama masa pemeliharan.
3. Dampak dari penggunaan satu nama SKA dalam beberapa proyek
▪ Korupsi
▪ Tidak fokusnya dalam satu Pekerjaan
▪ Terbaginya waktu menjadi pekerja tidak efektif
▪ Di perjual belikan
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah kerja yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen
kontrak/Surat Perjanjian Kontrak. SPMK merupakan pengganti surat pesanan
di dalam Kontrak pengadaan barang, dengan kata lain Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) hanya muncul pada kontrak pekerjaan/pengadaan fisik atau
konstruksi.
5. Rencana Mutu Proyek (RMK) merupakan salah satu dokumen pelaporan
administrasi dan pengendalian proyek yang sering kali ditiadakan oleh
Kontraktor Pelaksana, karena alasan ribet, ruwet, dan membebani. Bagi
Konsultan Supervisi, RMK merupakan salah satu alat pengendali yang jitu.
Nah dengan latar belakang yang saling tolak belakang antara Kontraktor
Pelaksana vs Konsultan Supervisi ini, RMK tetaplah harus disiapkan demi
Pengendalian Proyek agar sesuai jadual yang telah ditetapkan, tidak menyalahi
spesifikasi dan kualitas, serta mengacu pada kuantitas yang telah dianggarkan.
▪ BAB I: PENDAHULUAN

4. ▪ BABII: UMUM,Tujuan, Informasi Pemilik, Identitas Pekerjaan, Diskripsi
Pekerjaan
▪ BAB III: STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
▪ BAB IV: RENCANA MUTU KONTRAK
- Bagan Alir Kegiatan Pelaksanaan
- Daftar SP, SD, dan IK
- Ringkasan Spesifik Teknik
- Jadwal Pelaksanaan
- Metode Pelaksanaan
- Kriteria Penerimaan
- Rencana Pemeriksaan dan Pengetesan
- Daftar Monitoring Kerja
- Daftar Peralatan
- Check List
- Audit Mutu Pekerjaan
▪ BAB V : PENUTUP
6. Tanggapan saya mengenai makalah sengketa dalam penyelenggaraan jasa
konttruksi:
a. Tanggapan mengenai makalah
Makalah tersebut sangat bagus, karena dapat membantu para penuntut ilmu
atau para pelaku jasa kontruksi bisa mengatahui hal hal yang bakal terjadi
dalam melakukan pembangunan proyek. Dan dapat mengantisipasi
terjadinya masalah yang bakal terjadi dalam proses pembangunan, dan tau
cara menyelesaikan saat terjadi masalah sengketa sesuai jalur-jalur yang di
tetapkan.

5. b. Contoh sengketa Precontractual, misalnya pembangunan di tanah yang
masih sengketa, yang menjadi perdebatan antara warga sekitar atau pihak
yg berhubungan. Atau pembangunan bangunan yang di tentang warga
sekitar (seperti pembangunan pabrik semen di rembang), Proyek
pembangunan hotel Goldenhans dikelapa gading Jakarta, proyek
pembangunan Appartemen Utara The Icon Yogyakarta.
c. Pembangunan penataan Kawasan kalijodo di Jakarta termasuk sengketa,
karna dulu di Kawasan kalijodo sudah pernah di bubarkan oleh pemerintah
setempat, dan sekarang di dirikan lagi. Hal tersebut menjadikan penataan
Kawasan kalijodo termasuk dalam sengketa yang terjadi setelah bangunan
beroperasi atau dimanfaatkan selama 10 (sepuluh)tahun. (pascacontractual).
d. Kesimpulan dari makalah tersebut adalah
▪ Pemahaman tentang cara penyelesaian sengketa jasa konstruksi.
▪ Pemahaman tanggung jawab pelaku jasa konstruksi secara perdata dan pidana
▪ Alternatif penyelesaian sengketa jasa konstruksi dilakukan melalui jalur
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat hukum oleh lembaga
arbitrase, atau gabungan kelima jalur tersebut sesuai tingkat kebutuhan.
▪ Pemahaman sengketa jasa konstruksi dapat terjadi pada masa precontractual,
masa contractual, dan masa pascontractual.
▪ Pada masa contractual, dapat saja terjadi sengketa pada saat perencanaan
konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi.