Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2019paparan Jawa Barat

Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2019paparan Jawa Barat
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018 DAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2019 Grand Mercure Hotel, Bandung 27 - 28 September 2018 Disampaikan pada acara SINERGITAS KEGIATAN UNGGULAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
OUTLINE 2 ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2018 DI JAWA BARAT VII GAMBARAN UMUM KOPERASI DAN UKMI II III IV VI PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM POLA PEMBIAYAAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKMV RANCANGAN RKP TAHUN 2019 BIDANG KOPERASI DAN UMKM VIII URUSAN PEMERINTAH BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 IX SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH CAPAIAN 3 TAHUN KINERJA KOPERASI DAN UKM ARAH KEBIJAKAN BIDANG UMKM DAN KOPERASI
I. GAMBARAN UMUM KOPERASI DAN UKM
KONDISI KOPERASI SECARA NASIONAL 4 Koperasi yang Dibubarkan 40.013 Koperasi Aktif Koperasi RAT 80.008 152.714 Sumber : Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS)
5 507 4.308 139.694 Kementerian Koperasi dan UKM Dinas Provinsi/ D.I Dinas Kab/Kota (0,35%) (2,98%) (96,67%) 144.002 99,65% TOTAL KOPERASI: 144.509 Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi per 27 September 2018 SEBARAN KOPERASI AKTIF BERDASARKAN WILAYAH KEANGGOTAAN SECARA NASIONAL
6Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi per 27 September 2018 SEBARAN KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK BERDASARKAN WILAYAH KEANGGOTAAN SECARA NASIONAL 281 1.409 23.464 Kementerian Koperasi dan UKM Dinas Provinsi/ D.I Dinas Kab/Kota (55,42%) (32,71%) (16,80%) 24.873 17.27% TOTAL KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK: 25.154
7Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi per 27 September 2018 JENIS KOPERASI SECARA NASIONAL
8 KOPERASI YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT NIK SEBANYAK 25.154 UNIT KOPERASI SECARA NASIONAL NO PROVINSI JML NO PROVINSI JML NO PROVINSI JML 1 Aceh 351 13 Jawa Tengah 2.491 25 Sulawesi Utara 280 2 Sumatera Utara 905 14 D.I. Yogyakarta 961 26 Sulawesi Tengah 166 3 Sumatera Barat 824 15 Jawa timur 8.020 27 Sulawesi Selatan 562 4 Riau 603 16 Banten 551 28 Sulawesi Tenggara 189 5 Jambi 167 17 Bali 1.618 29 Gorontalo 143 6 Sumatera Selatan 287 18 Nusa Tenggara Barat 509 30 Sulawesi Barat 43 7 Bengkulu 359 19 Nusa Tenggara Timur 448 31 Maluku 56 8 Lampung 488 20 Kalimantan Barat 320 32 Maluku Utara 133 9 Kep. Bangka Belitung 238 21 Kalimantan Tengah 180 33 Papua 55 10 Kepulauan Riau 153 22 Kalimantan Selatan 276 34 Papua Barat 37 11 DKI Jakarta 485 23 Kalimantan Timur 488 12 Jawa Barat 2.730 24 Kalimantan Utara 38 TOTAL 25.154 Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Kop per 27 September 2018
9 KOPERASI YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI SECARA NASIONAL Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi per 27 September 2018 KABUPATEN/KOTA KOPERASI AKTIF (NIK) KOPERASI AKTIF (SERTIFIKAT NIK) PERSENTASE (%) 1. Kab. Bogor 490 74 14,98 2. Kab. Sukabumi 1.418 59 4,16 3. Kab. Cianjur 469 90 18,71 4. Kab. Bandung 821 193 22,68 5. Kab. Garut 1.243 274 21,64 6. Kab. Tasikmalaya 460 130 27,54 7. Kab. Ciamis 234 88 36,36 8. Kab. Kuningan 511 156 30,12 9. Kab. Cirebon 217 68 30,22 10. Kab. Majalengka 370 22 5,88 11. Kab. Sumedang 512 104 19,77 12. Kab. Indramayu 785 119 15,14 13. Kab. Subang 785 115 14,50 14. Kab. Purwakarta 555 108 19,39 15. Kab. Karawang 1.479 101 6,82
10Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi per 27 September 2018 KOPERASI YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI SECARA NASIONAL KABUPATEN/KOTA KOPERASI AKTIF (NIK) KOPERASI AKTIF (SERTIFIKAT NIK) PERSENTASE (%) 16. Kab. Bekasi 523 97 17,73 17. Kab. Bandung Barat 363 94 25,90 18. Kota Bogor 356 16 4,43 19. Kota Sukabumi 286 15 4,84 20. Kota Bandung 2.165 393 18,15 21. Kota Cirebon 272 40 14,08 22. Kota Bekasi 578 87 15,05 23. Kota Depok 417 50 11,19 24. Kota Cimahi 272 25 9,12 25. Kota Tasikmalaya 271 146 53,87 26. Kota Banjar 81 36 43,90 27. Kab. Pangandaran 68 30 42,25 Grand Total 24.749 2.730 11.03 *) Data bersifat dinamis / setiap saat berubah sesuai update dari Dinas Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM diolah dari Online Data System (ODS) Koperasi per 20 September 2018 Pukul 09.37 WIB
1 1 Sumber : Data Kementerian KUKM Didasarkan pada Perhitungan BPS 2017
II. SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
13 1. Perlu Terbangunnya Sinergi Antara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinergi ini Merupakan Kunci Efisiensi Pembangunan Nasional. (Arahan Presiden pada saat Ratas tanggal 13 April 2016) 3. Kepada gubernur bupati, wali kota, yang pertama kita harus memperkuat sinkronisasi, memperkuat keterpaduan, sinergi antara kegiatan yang didanai Kota, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta dana desa. (Arahan Presiden Joko Widodo pada Acara Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018)
14 1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 5 ayat 2: “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, ......” 2. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah a. Pasal 258 ayat 3 : K/L pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan SINKRONISASI dan HARMONISASI dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional; a. Pasal 263 Ayat 4 : RKPD disusun dengan BERPEDOMAN pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DASAR HUKUM (1)
15 3. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN TAHUN 2015 - 2019 , a. Pasal 2 (3b) : Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional; b. Pasal 3 (1) : K/L dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang DIJABARKAN dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2018, Pasal 2 (3) : RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; DASAR HUKUM (2)
16 DASAR HUKUM (3) 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2018, a. Pasal 12 (1) : RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan BERPEDOMAN pada RPJPN dan RTRW; b. Pasal 12 (2) : RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang ..............................untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan BERPEDOMAN pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; c. Pasal 12 (3) : RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah .............................untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan BERPEDOMAN pada RKP dan PROGRAM STRATEGIS NASIONAL yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
III. CAPAIAN 3 TAHUN KINERJA KOPERASI DAN UKM
1 8 CAPAIAN 3 TAHUN KINERJA KEMENTERIAN KUKM (1) Sumber : Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS) per September 2017
1 9 3,1% >7% CAPAIAN 3 TAHUN KINERJA KEMENTERIAN KUKM (2) 4.48 % Kontribusi Koperasi terhadap PDB Nasional semula pada tahun 2014 sebesar 1.71%, meningkat pada tahun 2017 menjadi 4.48% 201 7 Tingkat Rasio Kewirausahaan tahun 2014 sebesar 1.65% meningkat pada tahun 2017 menjadi > 7% 201 7 201 4 201 4
2 0 CAPAIAN 3 TAHUN KINERJA KEMENTERIAN KUKM (3)
IV. ARAH KEBIJAKAN BIDANG UMKM DAN KOPERASI
2 2 KERANGKA PEMBERDAYAAN KUMKM DALAM RPJPN 2005-2025 (UU NO. 17/2007) Bangsa yang berdaya saing Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis iptek dan berdaya saing MISI RPJPN 2005-2025 ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025 Koperasi: Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya SASARAN Pertumbuhan Ekonomi Pengurangan Kesenjangan Pemberdayaan usaha mikro: Meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah Pemerataan pembangunan dan berkeadilan EkonomiKetimpangan
2 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019) ARAH KEBIJAKAN • Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional STRATEGI • Peningkatan kualitas sumber daya manusia; • Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; • Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; • Penguatan kelembagaan usaha; dan • Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
 Koordinasi dengan Mitra K/L  Temu Triwulanan I Bappenas- Bappeda Seluruh Indonesia  Penyusunan Rancangan Awal RKP  Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP  Paparan Usulan Proyek Prioritas oleh Pemerintah Daerah 24 Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul  Workshop Internal  Temu Konsultasi Triwulanan III- 2016 Bappenas dengan Bappeda Provinsi  Arah Kebijakan Presiden  Rapat Koordinasi Daerah  Rakortek dengan Pemerintah  Rangkaian Musrenbang Provinsi  Rangkaian Musrenbang Provinsi  Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif  Rakorbangpus dan Pagu Indikatif  Multilateral Meeting  Rapat Koordinasi Terbatas  Perpres RKP 2018  Pagu Anggaran  Penyampaian Indikasi Alokasi Prioritas (Pemda, BUMN, dan Pelaku Pembangunan lainnya)  Bilateral Meeting  Temu Triwulanan II Bappenas – Provinsi Seluruh Indonesia  Ratekcan Bidang Koperasi dan UMKM  Musrenbang Nasional  Pembahasan Pendahuluan di DPR  Rancangan RKP  Trilateral Meeting  Penyusunan NK dan RAPBN  Penelaahan K/L TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
V. POLA PEMBIAYAAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM
2 6 ANGGARAN DEKONSENTRASI •Mendukung penguatan dan pemberdayaan peran gubernur selaku pemerintah pusat, dan kegiatannya bersifat non fisik; •Kegiatan berupa koordinasi, Paviliun Provinsi dan pendampingan •TUGAS PEMBANTUAN •Membiayai kegiatan yang bersifat fisik, dan ditujukan kepada gubernur/bupati/ walikota selaku kepala daerah otonom; •Kegiatan berupa: PLUT, Revitalisasi Pasar Rakyat dan Penataan Sarana PKL BANTUAN PEMERINTAH Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat lembaga pemerintah /non pemerintah Kegiatan Berupa, IUMK, Wirausaha Pemula & Fasilitasi Akta DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) •DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah •DAK Kementerian Koperasi dan UKM dalam bentuk Non Fisik yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas pelatihan dan POLA PEMBIAYAAN BIDANG KUMKM
PEMBIAYAAN BIDANG KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2018 TUGAS PEMBANTUAN Revitalisasi Pasar : 1. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi daerah tertinggal, perbatasan, dan pasca bencana sebanyak 25 unit; 2. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi (reguler) sebanyak 26 unit; Penataan PKL : Penataan pedagang kaki lima 1.000 unit; Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM : Saran dan prasarana layanan usaha terpadu sebanyak 5 unit; BANTUAN PEMERINTAH Wirausaha Pemula : Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha sebanyak 1.831 orang; IUMK : Registrasi pengusaha skala mikro dan kecil sebanyak 50.000 IUMK; Akta Pendirian Koperasi : Sosialisasi dan fasilitasi akta pendirian koperasi berasal dari pengusaha mikro sebanyak 1.100; DEKONSENTRASI Dukungan pemberdayaan di daerah : 1. Petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) sebanyak 1.035 PPKL; 2. Operasional PLUT sebanyak 56 unit; 3. Perencanaan program Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 34 provinsi; 4. Fasilitasi promosi sebanyak 34 provinsi; 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan strategis sebanyak 34 provinsi; 6. Pengembangan data KUMKM sebanyak 34 provinsi; 7. Satuan tugas pengawasan koperasi sebanyak 1.212 orang; DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK Peningkatan Usaha Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah : Pelatihan dan pendampingan bagi koperasi dan usaha kecil, dan menengah sebanyak 34 provinsi; 2 6
VI. PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM
2 9 No Program/ Kegiatan Penanggung Jawab Keterangan BIDANG KELEMBAGAAN 1 Penataan Data Koperasi dan UMKM dengan bersinergi dengan K/L Pusat dan Pemerintah Daerah serta stake holder melalui Online Data Base System (ODS) dengan pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT sesuai dengan peraturan perundangan Sekretariat  Biro Perencanaan NIK diberikan dalam bentuk Sertifikat NIK yang dilengkapi dengan QR Code, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi 2 Program Pembebasan Biaya Pembuatan Akta Koperasi bagi usaha mikro dalam rangka memberikan legalitas, kepastian hukum, bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Deputi Kelembagaan Berupa penggantian biaya notaris sebesar 2,5 juta 3 Pendampingan bagi Kelompok usaha bersama (Pra Koperasi) untuk membentuk koperasi Deputi Kelembagaan Pendampingan bagi KUBE 4 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Deputi Kelembagaan • Honorarium bagi PPKL; • Peningkatan kapasitas PPKL PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN (1)
3 0 PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN (2) No Program/ Kegiatan Penanggung Jawab Keterangan BIDANG PEMBIAYAAN 1 Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Deputi Pembiayaan •Bimtek •Honor Pendamping 3 Start-up capital bagi wirausaha baru Deputi Pembiayaan •Pendaftaran secara online •Mempunyai sertifikat diklat kewirausahaan
3 1 PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN (3) NO PROGRAM/ KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN 1 Fasilitasi Standardisasi dan Mutu Produk, Merek dan Sertifikasi (Halal, SNI, HKI, Keamanan Pangan dan Obat, SVLK, ISO, dll) dalam rangka mendorong produktivitas usaha dan melindungi kreativitas UKM Deputi Produksi dan Pemasaran Fasilitasi pendaftaran standarisasi, dan mutu produk, merek dan sertifikasi 2 Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh koperasi termasuk di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana Deputi Produksi dan Pemasaran •Pembangunan Fisik; •@ Rp. 950 juta 3 Penataan Lokasi dan Sarana Usaha Bagi Pedagang Skala Mikro Informal/Pedagang Kaki Lima Deputi Produksi dan Pemasaran Pembangunan Fisik 4 Outlet Permanen Provinsi LLP KUKM Operasional outlet provinsi
3 2 NO PROGRAM/ KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA 1 Fasilitasi Kemitraan Produksi dan Pemasaran Bagi KUMKM Deputi Restrukturisasi Usaha Temu Mitra 2 Pusat Layanan Usaha Terpadu Deputi Restrukturisasi Usaha • Pembangunan Fisik • Operasional PLUT 3 Registrasi pengusaha skala mikro dan kecil Deputi Restrukturisasi Usaha • Sosialisasi • Bimbingan teknis • Pendampingan • Sbg TL dari Perpres 98 tahun 2014 • Di Jatim sdh 14 Kab/Kota yang mengeluarkan Perbup/Perwali ttg IUMK PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN (5)
3 3 PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN NO PROGRAM/ KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB JENIS KETERANGAN BIDANG PENGEMBANGAN SDM 1 Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha (Pelatihan Kewirausahaan dan Tecnopreneur) Deputi Pengemb. SDM Pusat Pelatihan 2 Pelatihan Perkoperasian Deputi Pengemb. SDM • Pusat • DAK Pelatihan 3 Pelatihan Vocational Deputi Pengemb. SDM • Pusat • DAK Pelatihan 4 Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUKM Deputi Pengemb. SDM Pusat SKKNI dibidang Ritel, UKM Pariwisata (Pemandu wisata dan Pengelola Homestay), Simpan Pinjam dan UKM Ekspor 5 Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS KEMENTERIAN (5)
VII. ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2018 DI JAWA BARAT 34
ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KUKM DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NO JENIS ANGGARAN ANGGARAN (Rp.) 1 Dekonsentrasi 5.113.283.000 2 DAK Non Fisik (Fungsi Pendidikan) 3.000.000.000 3 Tugas Pembantuan (Revitalisasi Pasar Tradisional) 950.000.000 JUMLAH 9.063.283.000 Keterangan: Tahun 2018, Revitalisasi Pasar Rakyat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 Unit dialokasikan di Kab. Kuningan sebesar @Rp. 950.000.000. 35
VIII. RANCANGAN RKP TAHUN 2019 BIDANG KOPERASI DAN UMKM
3 7 TEMA RKP 2015-2109 20192018201720162015 Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas
3 8 PRIORITAS NASIONAL RKP 2019 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 1 2 3 4 5
3 9 ARAH KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2019  2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, sehingga RKP 2019 harus fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.  PP 17/2017:  Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program)  KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM difokuskan untuk mencapai target-target berupa : 1. Peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional, pada akhir tahun 2019 menjadi 6-7%; 2. Peningkatan ratio kewirausahaan, pada akhir tahun 2019 menjadi 5%.  Pencapaian target tersebut dilakukan melalui : 1. Perencanaan dan penganggaran program/kegiatan diarahkan pada program/kegiatan strategis dalam rangka pencapaian target; 2. Pemenuhan terhadap program kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM yang belum terpenuhi sesuai amanat RPJMN.
IX. URUSAN PEMERINTAH BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014
41 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. (Psl. 6 UU Nomor 23 Tahun 2014) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. (Psl. 7 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (Psl. 8 ayat 1 Nomor 23 Tahun 2014) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (Psl. 8 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2014) KEKUASAAN PEMERINTAH Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
42 KEKUASAAN PEMERINTAH Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. (Pasal. 6 6 UU Nomor 23 Tahun 2014) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap
43 URUSAN PEMERINTAHAN Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
44 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
45 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren: • Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Pemerintahan; dan • Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang yang menjadi kewenangan Daerah • Psl. 16 (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pusat : • Dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat; • Melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau • Penugasan kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan
46 NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN & KOTA 1 2 3 4 1. Badan Hukum Koperasi Tidak ada kewenangan Tidak ada Kewenangan 2. Izin Usaha Simpan Pinjam • Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Daerah provinsi. • Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah • Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk 3. Pengawasan & pemeriksaan • Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi • Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Daerah kabupaten/kota • Pemeriksaan & pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi URUSAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH Berdasarkan Lampiran Huruf Q, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
47 4. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. 5. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pendidikan dan latihan perkoperasian 6. Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam dalam 1 (satu) Daerah provinsi Pemberdayaan & perlindungan koperasi NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN & KOTA 1 2 3 4 URUSAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH Berdasarkan Lampiran Huruf Q, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
48 7. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, 8. Pengembangan UMKM Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha NO SUB URUSAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN & KOTA 1 2 3 4 URUSAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH Berdasarkan Lampiran Huruf Q, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
TERIMA KASIH 4 9
50 HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKCAN PROVINSI JAWA BARAT (1) Setuju Tidak 1 4 5 6 7 8 1 Deputi Bidang Kelembagaan a Penambahan PPKL - 16 Kab/Kota √ Tentative b Bimtek PPKL √ Usulan 2 Deputi Bidang Pembiayaan a Pendamping KUR b Pendamping SHAT c Wirausaha Pemula 3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran a Revatalisasi Pasar Rakyat 2 Unit 950,000,000 - Sukabumi Menunggu dukungan 950,000,000 - Ciamis alokasi APBD b Usulan PKL 8 Unit - Purwakarta Usulan belum disetujui - Karawang - Bogor - Indramayu - Cirebon - Cianjur - Garut - Kuningan c Standarisasi dan Sertifikasi Pemeran Dalam dan Luar Negeri KeteranganVolume 3 Kegiatan 2 No. Anggaran (Rp.) Lokasi Kesepakatan
51 HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKCAN PROVINSI JAWA BARAT (2) Setuju Tidak 1 4 5 6 7 8 4 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha a Operasional PLUT - Sukabumi √ Usulan perpanjangan - Cianjur √ operasional PLUT - Subang √ TA 2020 akan dibiayai - Tasikmalaya √ APBD b Sosialisasi Pemanfaatan SRG c Pembangunan PLUT 4 Unit - Cirebon - Karawang - Kuningan - Indramayu d Expose gelar produk unggulan PLUT Penyiapan usulan KUMKM e Temu mitra UMKM dengan UMB √ Penyiapan peserta f Bantuan KUMKM terkena dampak √ bencana dan bimteknya 5 Deputi Bdiang Pengembangan SDM a Pelatihan Kewirausahaan 5000 Orang √ Alokasi anggaran b Sertifikasi (SDM, ASN, 3000 Orang √ menyesuaikan Koperasi,UMKM) c Pelatihan Vocational bagi Wirausaha 1000 Orang √ d Pelatihan Kompetensi retail, 3000 Orang √ ekspor-impor, KSP untuk pendamping/fasilitator e Pelatihan tour guide 500 Orang - Sukabumi √ - Pangandaran - Cianjur - Tasikmalaya Kesepakatan Keterangan 2 3 No. Kegiatan Volume Anggaran (Rp.) Lokasi
52 HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKCAN PROVINSI JAWA BARAT (3) Setuju Tidak 1 4 5 6 7 8 6 Deputi Bidang Pengawasan Jafung Satuan Tugas Pengawas 112 213,840,000 7 LPDB - KUMKM a LPDB sudah tidak ada skema plafon b LPDB menunggu proposal yang layak untuk masuk/sesuai kriteria untuk LPDB c LPDB memprioritaskan usulan yang baik d LPDB bisa diundang untuk melakukan pendampingan proposal 8 LLP KUKM a Event expose produk unggulan 1 Kali KUKMDaerah di Gd. Smesco Indonesia Keterangan 2 3 No. Kegiatan Volume Anggaran (Rp.) Lokasi Kesepakatan

Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2019paparan Jawa Barat

Check these out next

Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2019paparan Jawa Barat

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2019paparan Jawa Barat(20)

Mais de Mamang Lamsijan(20)

Último(20)

Kebijakan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 dan Rencana Program Tahun 2019paparan Jawa Barat