Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

2dadang-solihin.blogspot.co.id

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Websites :
 dadang-solihin.blogspot.co.id
 www.flickr.com/photos/dadangsolihin
 www.slideshare.net/dadangsolihin
 www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
3

Materi
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Kegagalan Perencanaan
• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan
Ideal
• Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
• Evaluasi Kinerja Pembangunan Jawa Barat
• RPJMN 2010 – 2014
• Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-2014
• Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah
• Langkah-langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah Daerah

dadang-solihin.blogspot.co.id 5

Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:
 proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik
 melalui upaya yang
dilakukan secara
terencana.
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan
Prasarana yang
memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi
ketimpangan
• Memberdayakan
masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
• Menjaga kelestarian
SDA

PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
 Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
 Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.

10
PEMBANGUNAN JABAR PEMBANGUNAN DI JABAR
dadang-solihin.blogspot.co.id

PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi
Daerah
Pengelolaan
Sumberdaya
Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.
Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
 Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
 Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.

Pelaku Pembangunan: Paradigma
Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS

Troika

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance

Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
PEMDA

Perumusan Visi Daerah
PEMDA
Stakeholders

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi
 Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
 Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk
mengembangkan sektor riil
 Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara
nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang
cukup tinggi antarwilayah
2. Pembangunan Sosial
 Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-
pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).

3. Pembangunan Prasarana Wilayah
 Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
intra wilayah.
 Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan
dan pengelolaan infrastruktur.
 Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
listrik.
 Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
 Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan infrastruktur.

4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
 Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,
pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
 Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di
wilayah perkotaan.
 Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman
secara signifikan.

5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
 Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada
Perencanaan.
 Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
serta meningkatnya DAS kritis.
 Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

6. Permasalahan Khusus
 Lemahnya daya saing investasi
 Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
 Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
masyarakat
 Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
keamanan di daerah perbatasan negara.

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

26
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra
SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja
SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)

Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas

 informasinya kurang
lengkap,
 metodologinya belum
dikuasai,
 perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa
terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
 Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
 Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
Kegagalan Perencanaan (1/4)

 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.

 Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.
 Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
 Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

 Perencanaan di sini tidak memberikan
kesempatan berkembangnya prakarsa
individu dan pengembangan kapasitas
serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran dan permintaan karena
pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan terpusat
(centrally planned system).
 Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
 Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

• Sistem perencanaan yang
mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan
dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis
besar.
• Pelaku utamanya adalah
masyarakat dan usaha swasta.
Sistem Perencanaan yang Berhasil

• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
Perencanaan yang Ideal

Kerangka Kerja Evaluasi
Sasaran Pokok
Pembangunan Daerah
Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Kinerja Evaluasi
Meningkatkan kapasitas daerah untuk
mencapai MASA DEPAN LEBIH BAIK dan
KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA
Proses atau aktivitas untuk
melaksanakan pembangunan
Proses untuk menilai
pembangunan
MASA DEPAN
LEBIH BAIK
KESEJAHTERAAN
BAGI SEMUA
Relevansi
Efektivitas
Efisiensi
Efektivitas Biaya
Kualitas
Ketepatan Waktu
Produktivitas
PENDEKATAN DALAM MELAKUKAN
EVALUASI
IINDIKATOR OUTCOMES
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
Tingkat Kualitas SDM
Tingkat Pembangunan Ekonomi
Tingkat Pengelolaan SDA dan LH
Tingkat Kesejahteraan Sosial
HASIL EVALUASI KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
REKOMENDASI
KEBIJAKAN
Mempertajam Perencanaan
Pembangunan Daerah
Mempertajam Penganggaran
Pembangunan Daerah

Indikator dan Pendekatan Evaluasi
Kondisi Daerah
Saat Ini
(Identifikasi
Permasalahan
dan
Penyebabnya)
Permasalahan
utama dan
Tantangan
 Needs
Tujuan/
Sasaran
Pokok
Inputs/
Masukan
Proses/
Kegiatan
Outputs/
Keluaran
Impacts/
Dampak
Relevansi
Efektivitas
Efisiensi
Efektivitas Biaya
PROSES PEMBANGUNAN
Outcomes/
Hasil

Pendekatan Evaluasi
1. Relevansi digunakan untuk
menganalisa sejauh mana
tujuan/sasaran pembangunan
yang direncanakan mampu
menjawab permasalahan
utama/tantangan
3. Dimungkinkan untuk menampilkan capaian yang spesifik dan “menonjol” di suatu
daerah
 Relevansi pembangunan daerah
dilihat apakah tren capaian
pembangunan daerah sejalan atau
lebih baik dari capaian
pembangunan nasional
2. Efektivitas digunakan untuk
mengukur dan melihat kesesuaian
antara hasil dan dampak
pembangunan terhadap tujuan
yang diharapkan
 Efektivitas pembangunan dapat
dilihat dari sejauh mana capaian
pembangunan daerah membaik
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya

5 Kategori Indikator Outcomes yang Mencerminkan
Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
Tingkat Kesejahteraan sosial
1.
2.
3.
4.
5.

1.
Indikator Output
Pelayanan Publik
 Persentase Jumlah kasus korupsi
yang tertangani dibandingkan
dengan yang dilaporkan
 Presentase aparat yang berijazah
minimal S1
 Persentase jumlah kabupaten/
kota yang memiliki peraturan
daerah pelayanan satu atap
Demokrasi
 Gender Development Index (GDI)
 Gender Empowerment
Meassurement (GEM)
 Tingkat partisipasi politik
masyarakat dalam Pemilihan
Kepala Daerah Provinsi
masyarakat dalam Pemilihan
Kepala Daerah Provinsi
masyarakat dalam Pilpres

2.
Indikator Output
Pendidikan
 Angka Partisipasi Murni
- SD/MI
 Rata-rata nilai akhir
- SMP/MTs
- SMA/SMK/MA
 Angka Putus Sekolah
- SD
- SMP/MTs
- Sekolah Menengah
 Angka melek aksara 15 tahun keatas
 % jumlah guru yang layak mengajar
- SMP/MTs
- Sekolah Menengah
Kesehatan
 Umur Harapan Hidup (UHH)
 Angka Kematian Bayi (AKB)
 Angka Kematian Ibu (AKI)
 Prevalensi Gizi buruk (%)
 Prevalensi Gizi kurang (%)
 Persentase tenaga kesehatan
perpenduduk
Keluarga Berencana
 Persentase penduduk ber-KB
 Persentase laju pertumbuhan
penduduk
Indeks Pembangunan Manusia

3.
Indikator Output
Ekonomi Makro
 Laju Pertumbuhan ekonomi (%)
 % ekspor terhadap PDRB
 % output Manufaktur terhadap PDRB
 % output UMKM terhadap PDRB
 Pendapatan per kapita (dalam juta
rupiah)
 Laju Inflasi
 Nilai tukar petani
Investasi
 % Pertumbuhan Realisasi Investasi
PMA
 %e Pertumbuhan Realisasi Investasi
PMDN
Infrastruktur
 % Panjang jalan nasional berdasarkan
kondisi:
- Baik (%)
- Sedang (%)
- Buruk (%)
 % Panjang jalan provinsi dan
kabupaten berdasarkan kondisi :
- Baik (%)
- Sedang (%)
- Buruk (%)
 % Penambahan panjang jalan provinsi
per tahun

Kualitas Pengelolaan SDA4.
Indikator Output
Kehutanan
 Persentase Luas lahan rehabilitasi
dalam hutan terhadap lahan kritis
 Rehabilitasi lahan luar hutan
 Luas kawasan konservasi
Kelautan
 Jumlah tindak pidana perikanan
 Persentase terumbu karang dalam
keadaan baik
 Luas kawasan konservasi laut
 % kab/kota yang memiliki SPM
lingkungan hidup

Tingkat Kesejahteraan Sosial5.
Indikator Output
 % penduduk miskin
 Tingkat pengangguran terbuka
 % pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak
- terlantar,
- jalanan,
- balita terlantar,
- nakal
 % pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia
 % Pelayanan dan rehabilitasi sosial
- penyandang cacat,
- tunasosial,
- korban penyalahgunaan narkoba

Tahapan EKPD
1. Identifikasi permasalahan dan tantangan utama pembangunan
daerah serta identifikasi tujuan pembangunan daerah.
2. Melengkapi dan mengoreksi tabel capaian.
3. Melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas
pencapaian
4. Identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian
pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif.
 How and Why?
5. Menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan
penganggaran pembangunan periode berikutnya.
6. Review dan pemetaan berdasarkan capaian tertinggi sampai
terendah.

Indikator Utama
No Indikator
Tahun
2004 2005 2006 2007 2008
1 Laju Pertumbuhan ekonomi *) 4,77 5,6 6,02 6,48 5,83
2 Gender Empowerment Meassurement (GEM) **) 49,22 53,01 - - 53,65
3 % penduduk miskin *) 12,1 13,05 14,49 13,55 13,01
4 Gender Development Index (GDI) **) 58,21 59,78 60,8 - 64,09
5 Indeks Pembangunan Manusia *) 69,1 69,9 70,3 70,71 71,12
6 % Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan
kritis ***)
- - 3,86 2,93 -
Sumber:
*) BPS
**) BPS, kecuali tahun 2008 (UNDP)
***) Kementerian Kehutanan

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi (1/2)
 Data mengindikasikan
perkembangan positif dalam
penyederhanaan pelayanan
perizinan yang semula berpola
satu atap menjadi satu pintu,
yang pada akhirnya pelayanan
menjadi lebih efisien.
Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi (2/2)
 Masih rendahnya
pemahaman tentang
pengarusutamaan gender
kepada seluruh lapisan
masyarakat
 Masih rendahnya
komitmen pemerintah
 Masih rendahnya
pengarusutamaan gender
kepada seluruh program
dan kegiatan.

 Peningkatan indikator pendidikan
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pemberantasan buta aksara
3. Dana BOS, BAGUS (Bantuan Gubernur Untuk
Siswa)
 Peningkatan indikator kesehatan
1. Program JSLU (Jaminan Sosial Lanjut Usia)
2. Peningkatan jumlah Puskesmas PONED
(Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency
Dasar)
3. Peningkatan RS PONEK (Pelayanan Obstetri
dan Neonatal Emergency Komprehensif)
4. Program Making Pregnancy Safer (MPS)
Faktor yang mempengaruhi:

Laju Pertumbuhan Ekonomi
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2004 2005 2006 2007*) 2008**)
Sumber   :   BPS
*) :   Angka Sementara
**)    :   Angka Sangat Sementara
 Pembangunan ekonomi di
Provinsi Jawa Barat kurang
efektif, hal ini disebabkan
oleh faktor banyaknya
industri yang terkena oleh
dampak krisis finansial
global.

Kualitas Pengelolaan SDA dan LH
 Kualitas pengelolaan
sumber daya alam dan
lingkungan hidup di
Provinsi Jawa Barat
tergolong kurang baik.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
 Peningkatan kesejahteraan
masyarakat kurang efektif,
disebabkan:
1. Rendahnya daya beli
2. Tingginya angka
pengangguran
3. Kenaikan UMR yang tidak
memadai

Kesimpulan
 Capaian dari hasil kinerja pembangunan Jawa Barat secara
umum memperlihatkan relevansi terhadap sasaran/
pembangunan nasional khususnya pada:
• Aspek Tingkat Pelayanan publik dan demokrasi dan
Pembangunan Ekonomi, namun secara efektifitas memang
tidak terlalu signifikan.
• Aspek Kesejahteraan sosial dan Sumber daya Alam
Lingkungan, relevansi serta efektifitas terhadap tujuan
pembangunan nasional relatif belum menunjukkan hasil
yang baik.

Landasan Hukum
Penyusunan RPJMN 2010-2014
1. UU 25/2004 tentang SPPN:
• Pasal 19 ayat 1 : RPJMN ditetapkan
dengan Peraturan Presiden paling lambat 3
bulan setelah Presiden dilantik.
2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 – 2025
• Arah pembangunan untuk RPJM ke-2
(2010-2014):
Memantapkan penataan kembali Indonesia
di segala bidang dengan menekankan
upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia termasuk pengembangan
kemampuan ilmu dan teknologi serta
penguatan daya saing perekonomian.

Dokumen RPJMN 2010-2014
BUKU I: PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS
NASIONAL
 Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera,
Demokratis dan Berkeadilan
 Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan
Kerangka Makro
58
BUKU I
BUKU III
BUKU II: STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG
 Sinergi pembangunan antarbidang
 Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang pembangunan
(sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum & aparatur, hankam,
infrastruktur, wilayah & tataruang, lingkungan hidup)
BUKU III: STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
 Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah
 Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah)

Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III
Visi-Misi
SBY-Boediono
RPJMN 2010-1014
11 Prioritas Nasional+
3 Prioritas Nasional Lainnya
Prioritas Bidang:
Sosbud, Ekonomi, IPTEK,
Sarana Prasarana, Politik,
Hankam, Hukum & Aparatur,
Wilayah & Tata Ruang, SDA &
LH
Prioritas Regional:
Sumatera, Jawa-Bali,
Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku, Papua
Buku
I
Buku
II
Buku
III

Arah Kebijakan Pembangunan (1/2)
60
1. Keberhasilan pembangunan nasional sangat
tergantung pada keberhasilan pembangunan daerah
2. Sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah
perlu dibangun secara efektif
3. Pembangunan (development) ditujukan untuk
menghasilkan: 1. Kesejahteraan (prosperity)
2. Demokrasi (democracy)
3. Keadilan (justice)

Arah Kebijakan Pembangunan (2/2)
61
4. Kebijakan dan strategi dasar dalam pembangunan
untuk semua (development for all), yaitu:
1) Pembangunan harus bersifat inklusif.
2) Pembangunan harus berdimensi wilayah.
3) Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi
ekonomi yang ada di daerah menjadi satu
kesatuan geoekonomi secara nasional.
4) Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.
5) Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan
(pro growth, pro job, pro poor).
6) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

V I S I
 Memperkuat triple
tracks strategy
 Pembangunan inklusif
dan berkeadilan
Memantapkan
konsolidasi demokrasi
 Memperkuat penegakan
hukum
 Pemberantasan korupsi
 Pengurangan
kesenjangan
Sejahtera Demokratis Berkeadilan
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN
VISI RPJMN 2010-2014

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Prioritas Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu II
2009-2014
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Lainnya
Prioritas Nasional

Ekonomi
No. Pembangunan Sasaran
1. Pertumbuhan Ekonomi
 Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun
 Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%
2. Inflasi Rata-rata 4-6 % pertahun
3. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014
4. Tingkat Kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun 2014
Kesejahteraan Rakyat (1/5)

Pendidikan
No Indikator
Status Awal
(2008)
Target
(2014)
1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk
berusia 15 tahun ke atas (tahun)
7,50 8,25
2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia
15 tahun ke atas (%)
5,97 4,18
3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%) 95,14 96,0
4. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72,28 76,0
5. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%) 64,28 85,0
6. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,26 30,0
7. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan
antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat

Kesehatan
No Indikator
Status Awal
(2008)
Target
(2014)
1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0
2.
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
per 100.000 kelahiran hidup
228 118
3.
Menurunnya angka kematian bayi per 1.000
kelahiran hidup
34 24
4.
Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi
kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%)
18,4 < 15,0

Pangan
1. Produksi Padi Tumbuh 3,22 % per tahun
2. Produksi Jagung Tumbuh 10,02 % per tahun
3. Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 % per tahun
4. Produksi Gula Tumbuh 12,55 % per tahun
5. Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 % per tahun

Energi
1.
Peningkatan kapasitas
pembangkit listrik
3.000 MW pertahun
2.
Meningkatnya rasio
elektrifikasi
Pada tahun 2014 mencapai 80 %
3.
Meningkatnya rasio desa
berlistrik
Pada tahun 2014 mencapai 98 %
4.
Meningkatnya produksi
minyak bumi
Pada tahun 2014 mencapai 1,01
juta barrel perhari
5.
Peningkatan pemanfaatan
energi panas bumi
Pada tahun 2014 mencapai
5.000 MW

Perkuatan Demokrasi
70
Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia
1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi
berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik
rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan
kepatuhan terhadap pranata hukum;
2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan
terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;
4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat
dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.
5. Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 2014
Sasaran:

Penegakan Hukum
71
Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui
 penegakan hukum (rule of law) dan
 terjaganya ketertiban umum
1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan
kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam
berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak
hukum
2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada
aparat dan lembaga penegak hukum
3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan
ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen
4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang
meningkat dari 2,8 pada tahun 2009
Sasaran:

Tujuan SPDAD
73
1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih
terarah dan sistematik dengan skenario yang
disepakati semua pihak
2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar
wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian
domestik
3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan,
terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan
kawasan ekonomi khusus

Agenda untuk Memperkuat SPDAD
74
Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam
seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi
dalam:
1. Perencanaan kebijakan.
2. Kerangka regulasi.
3. Kerangka anggaran.
4. Kerangka kelembagaan
5. Kerangka pengembangan wilayah

Strategi dan Arah Kebijakan Umum
Pengembangan Wilayah 2010-2014
1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar
Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan
di wilayah Jawa-Bali
3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-
sektor unggulan di tiap wilayah
2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan
perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian
domestik
4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal,
kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan,
kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan
bencana
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor
kelautan

Langkah-langkah yang Perlu
Dilakukan Pemerintah Daerah (1/2)
76
1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dengan prioritas
nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014,
dengan langkah-langkah:
 Revisi RPJMD apabila RPJMD masih belum
ditetapkan dan/ atau RPJMD masih berlaku
sekurang-kurangnya 3 tahun.
 Penajaman dalam penyusunan RKPD sesuai
dengan prioritas nasional yang tercantum dalam
RPJMN 2010-2014.

Langkah-langkah yang Perlu
Dilakukan Pemerintah Daerah (2/2)
77
2. Meningkatkan sinkronisasi penggunaan dana
dekonsentrasi/ tugas pembantuan, dana
perimbangan, dan APBD dalam mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010-2014,
melalui sinkronisasi:
 Renstra SKPD dengan Renstra K/L
 Renja SKPD dengan Renja K/L
 Terutama menyangkut tujuan, sasaran, program,
kegiatan, dana dan lokasi.

78
Terima KasihTerima Kasih

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (9)

Similar to Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Similar to Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat