SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
dadang-solihin.blogspot.com 2
33
Materi
• Siklus Manajemen Pembangunan
• Manajemen Kinerja menuju Jakarta
Baru
• Perencanaan Pembangunan
berbasis Kinerja
• Reformasi Perencanaan: UU 25/2004
tentang SPPN
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan
• Janji Jokowi-Ahok 2012-2017
4dadang-solihin.blogspot.com
5dadang-solihin.blogspot.com
Manajemen Kinerja menuju Jakarta Baru
Indikator
Kinerja Utama
Balanced
Score Cards
Logic Model
Analisis
Beban Kerja
Environmental
Scanning SWOT
Tugas dan
Fungsi
Struktur
Organisasi
Strategy Map
Pemda DKI
Sasaran
Strategis
Program Kegiatan
Strategi
??
Tujuan
Organisasi
Tatalaksana
Peraturan
Per-UU-an
SDM
Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan
Publik
Mindset &
Cultural Set
Aparatur
Role
Indikator
Kinerja Utama
Program/
Kegiatan
Outcome/
Output
Indikator
Baseline
2014
Target Kinerja
2015-2019
Mental Model Nilai Norma
Tujuan
dadang-solihin.blogspot.com 7
IMPACT
Indikator Kinerja
dan Log-Frame
dadang-solihin.blogspot.com 8
ABK
AT
KPJM
OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME
Alur Pikir Logic Model
9
Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin
diubahIMPACTS
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output
Apa yang ingin
dicapai
OUTCOMES
Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)
OUTPUTS
Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan
Apa yang
dikerjakan
ACTIVITIES
Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang
digunakan dalam
bekerja
INPUTS
Metode
Pelaksanaan
MetodePenyusunan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
dadang-solihin.blogspot.com
Hirarki dari Visi ke Program
Visi
Misi
Strategi
Kebijakan
Program
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Tujuan/
Sasaran
• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi
dadang-solihin.blogspot.com 10
Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA
PRIMA
Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program
(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
Kebingungan
X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program
Visi
X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program
Tidak
TerarahVisi Misi
X Strategi Kebijakan Program
Visi Misi Sasaran
Tidak
EfektifX Kebijakan Program
Strategi Program
Salah
LangkahXVisi Misi Sasaran
Kebijakan Tidak
EfisienXStrategiVisi Misi Sasaran
dadang-solihin.blogspot.com 11
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 12
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
13dadang-solihin.blogspot.com
14dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
15dadang-solihin.blogspot.com
Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
16dadang-solihin.blogspot.com
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
17dadang-solihin.blogspot.com
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
18dadang-solihin.blogspot.com
Status Hukum Dokumen Perencanaan
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
19dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang Ideal
Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
20dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 21
Apa Itu Pembangunan?
dadang-solihin.blogspot.com 22
Pembangunan adalah:
 proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik
 melalui upaya yang
dilakukan secara
terencana.
(Kartasasmita, 1997)
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
(Todaro, 2000)
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 23
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 24
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan
Prasarana yang
memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi
ketimpangan
• Memberdayakan
masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
• Menjaga kelestarian
SDA
dadang-solihin.blogspot.com 25
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
 Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
 Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 26
PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi
Daerah
Pengelolaan
Sumberdaya
Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.
Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:
Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
 Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
 Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.
27dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha 
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
28dadang-solihin.blogspot.com
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
29dadang-solihin.blogspot.com
Troika
30dadang-solihin.blogspot.com
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
31dadang-solihin.blogspot.com
Sinergi Stakeholders
32dadang-solihin.blogspot.com
Sinergi Stakeholders
33dadang-solihin.blogspot.com
34dadang-solihin.blogspot.com
Janji Jokowi – Ahok
2012-2017
1. Revitalisasi Pemukiman
Padat dan Kumuh
2. Mengatasi Banjir
3. Merintis Angkutan Massal
4. Layanan Kesehatan Gratis
5. Bangun Mal PKL Revitalisasi
Pasar Tradisional
6. Menyediakan Ruang Publik
7. Birokrasi Bersih Profesional
8. Gubernur - Wagub Tanpa
Voorijder
9. Pendidikan Gratis
dadang-solihin.blogspot.com
35
Janji Jokowi – Ahok
2012-2017
dadang-solihin.blogspot.com
NO JANJI
1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh
• Revitalisasi pemukiman padat dan kumuh tanpa melakukan
penggusuran.
• Pembangunan superblok rumah susun yang dilengkapi ruang publik
berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan.
2. Mengatasi Banjir
• Pembangunan Embung/Folder untuk menangkap dan menampung air
hujan di setiap kecamatan dan di setiap kelurahan.
• Kerja sama dengan daerah penyangga Jakarta untuk membuat
sebuah otoritas yang mengatur dan mengelola sungai-sungai yang
bermuara di Jakarta.
• Mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan
kanal-kanal pembuangan air.
36
Janji Jokowi – Ahok
2012-2017
dadang-solihin.blogspot.com
NO JANJI
3. Merintis Angkutan Massal
• Memperbanyak angkutan massal.
• Memperbanyak armada angkutan umum, terutama bus TransJakarta di
koridor-koridor yang tetap dipertahankan sebagai jalur bus khusus.
• Dirintis pembangunan MRT/subway. Nantinya sebagian busway akan diubah
menjadi railbus yang berkapasitas lebih besar.
• Bekerja sama dengan pemerintah sekitar Jakarta untuk membuat otoritas
pelayanan transportasi Jabodetabek agar persoalan mobilitas warga bisa
ditangani oleh badan yang memiliki otoritas lintas daerah.
• Kendaraan umum seperti Metro Mini, Kopaja, dan Bus diganti dengan
kendaraan yang lebih layak agar warga nyaman menggunakan kendaraan
umum.
• Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem Electronic Road
Pricing (ERP), sewa parkir yang tinggi, pengaturan kendaraan berdasarkan
nomor polisi genap-ganjil, dan pengaturan jam kerja. 37
Janji Jokowi – Ahok
2012-2017
dadang-solihin.blogspot.com
NO JANJI
4. Layanan Kesehatan Gratis
• Kartu Sehat diluncurkan. Kartu ini bisa memperpendek jalur birokrasi
pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Pembayaran layanan ini
ditanggung pemerintah.
• Disediakan Pusat Kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional, terutama
pasar-pasar yang dibangun di superblok untuk kalangan menengah ke
bawah.
5. Bangun Mal PKL Revitalisasi Pasar Tradisional
• Membangun mal khusus bagi PKL agar lebih tertib sehingga tidak
mengganggu pengguna jalan, berdasarkan pengalaman Jokowi menata
5.817 pedagang kaki lima (PKL) di Solo tanpa unjuk rasa.
• Keberadaan pasar tradisional diperhatikan sehingga bisa bersaing dengan
pasar modern dan menggerakkan perenomian warga kota.
• Hal ini dilakukan Jokowi karena pasar modern tidak menolong rakyat kecil.
Padahal jika pasar tradisional dan PKL dikelola dengan baik bisa
mendatangkan untung besar. 38
Janji Jokowi – Ahok
2012-2017
dadang-solihin.blogspot.com
NO JANJI
6. Menyediakan Ruang Publik
• Memfasilitasi pergaulan warga dengan menyediakan sarana
mengekspresikan diri. Hal itu dilakukan dengan menyediakan ruang-ruang
publik.
• Membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas.
• Pembangunan pusat kebudayaan Jakarta di lima wilayah administratif.
• Merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia. Tujuannya
adalah agar menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya di Jakarta.
7. Birokrasi Bersih Profesional
• Melaksanakan Reformasi Birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih,
transparan, dan profesional.
• Waktu pengurusan izin dipercepat dan lebih pendek, maksimal hingga enam
hari kerja.
39
Janji Jokowi – Ahok
2012-2017
dadang-solihin.blogspot.com
NO JANJI
8. Gubernur - Wagub Tanpa Voorijder
• Gubernur dan wakilnya tidak akan menggunakan voorijder yang
membuat mereka tidak merasakan kemacetan jalanan Ibukota.
• Hanya akan berada di kantor selama 1 jam. Sisa waktunya akan
digunakan untuk meninjau proses pembangunan dan pelayanan
publik di lapangan.
• Untuk mendukung pelayanan hingga ke tingkat terkecil pemerintahan,
insentif pada Ketua RT dan RW dinaikkan.
• Kepada wartawan terbuka, tidak akan ngambek atau tersinggung bila
ada pertanyaan wartawan yang dinilai menyudutkan.
• Meniadakan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi
Pamong Praja melakukan kekerasan terhadap warga.
40
Janji Jokowi – Ahok
2012-2017
dadang-solihin.blogspot.com
NO JANJI
9. Pendidikan Gratis
• Kartu Jakarta Pintar diluncurkan. Dengan kartu ini maka warga
Jakarta dapat merasakan pendidikan gratis dari SD hingga SMA.
• Ide kartu pintar ini muncul karena sepanjang pengetahuan Jokowi-
Ahok, banyak anak yang putus sekolah di SMP dan SMA. Program
yang sama, menurut Jokowi, telah berhasil diterapkan di Solo selama
5 tahun.
• Dalam kampanye di Kampung Sawah, Gandaria Selatan, Jakarta
Selatan, Jumat 29 Juni 2012 Jokowi berkomitmen merealisasikan
apa yang telah disampaikan kepada warga. "Kalau apa yang saya
sampaikan tidak terbukti, tagih janji itu" ujarnya.
41
42dadang-solihin.blogspot.com

More Related Content

What's hot

Hubungan antara Pemerintah dan Legislatif (DPD-RI) dalam Perencanaan Pembangu...
Hubungan antara Pemerintah dan Legislatif (DPD-RI) dalam Perencanaan Pembangu...Hubungan antara Pemerintah dan Legislatif (DPD-RI) dalam Perencanaan Pembangu...
Hubungan antara Pemerintah dan Legislatif (DPD-RI) dalam Perencanaan Pembangu...Dadang Solihin
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo
 
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan DaerahKebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Dadang Solihin
 
Berfikir, Bersikap, dan Berbicara untuk Membangun Karakter Positif
Berfikir, Bersikap, dan Berbicara untuk Membangun Karakter PositifBerfikir, Bersikap, dan Berbicara untuk Membangun Karakter Positif
Berfikir, Bersikap, dan Berbicara untuk Membangun Karakter PositifDadang Solihin
 
Fungsi dan Peran DPRD dalam Manajemen Pembangunan Daerah
Fungsi dan Peran DPRD dalam Manajemen Pembangunan DaerahFungsi dan Peran DPRD dalam Manajemen Pembangunan Daerah
Fungsi dan Peran DPRD dalam Manajemen Pembangunan DaerahDeddy Supriady Bratakusumah
 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja Dadang Solihin
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Konsepsi Perencanaan Dan Dasar-Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsepsi Perencanaan Dan Dasar-Dasar Perencanaan Pembangunan DaerahKonsepsi Perencanaan Dan Dasar-Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsepsi Perencanaan Dan Dasar-Dasar Perencanaan Pembangunan DaerahSiti Sahati
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Dadang Solihin
 
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Dadang Solihin
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Hubungan antara Pemerintah dan Legislatif (DPD-RI) dalam Perencanaan Pembangu...
Hubungan antara Pemerintah dan Legislatif (DPD-RI) dalam Perencanaan Pembangu...Hubungan antara Pemerintah dan Legislatif (DPD-RI) dalam Perencanaan Pembangu...
Hubungan antara Pemerintah dan Legislatif (DPD-RI) dalam Perencanaan Pembangu...
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan DaerahKebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
 
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
 
Berfikir, Bersikap, dan Berbicara untuk Membangun Karakter Positif
Berfikir, Bersikap, dan Berbicara untuk Membangun Karakter PositifBerfikir, Bersikap, dan Berbicara untuk Membangun Karakter Positif
Berfikir, Bersikap, dan Berbicara untuk Membangun Karakter Positif
 
Fungsi dan Peran DPRD dalam Manajemen Pembangunan Daerah
Fungsi dan Peran DPRD dalam Manajemen Pembangunan DaerahFungsi dan Peran DPRD dalam Manajemen Pembangunan Daerah
Fungsi dan Peran DPRD dalam Manajemen Pembangunan Daerah
 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
 
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
 
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Konsepsi Perencanaan Dan Dasar-Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsepsi Perencanaan Dan Dasar-Dasar Perencanaan Pembangunan DaerahKonsepsi Perencanaan Dan Dasar-Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsepsi Perencanaan Dan Dasar-Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 

Similar to 24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin Plaza Hotel-Jakarta

Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Dadang Solihin
 
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Dadang Solihin
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
 
E_Government dan Perencanaan Pembangunan Daerah
E_Government dan Perencanaan Pembangunan DaerahE_Government dan Perencanaan Pembangunan Daerah
E_Government dan Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPDPenyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPDDadang Solihin
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Dadang Solihin
 
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021Dadang Solihin
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Dadang Solihin
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDKesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDDadang Solihin
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD Dadang Solihin
 
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPDTeknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPDDadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDPenyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDDadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKUPenyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKUDadang Solihin
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
 

Similar to 24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin Plaza Hotel-Jakarta (20)

Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
 
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 
E_Government dan Perencanaan Pembangunan Daerah
E_Government dan Perencanaan Pembangunan DaerahE_Government dan Perencanaan Pembangunan Daerah
E_Government dan Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPDPenyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
Penyusunan dan Evaluasi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur pada 2021
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDKesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
 
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPDTeknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMDPenyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD
 
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKUPenyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Penetapan IKU
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 

More from Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaDadang Solihin
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRADadang Solihin
 

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Recently uploaded

Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...pipinafindraputri1
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfAkhyar33
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024editwebsitesubdit
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 

Recently uploaded (20)

Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 

24 Juni 2014 Workshop Pengembangan Budaya Kerja Menuju Jakarta Baru di Twin Plaza Hotel-Jakarta

  • 1.
  • 3. 33
  • 4. Materi • Siklus Manajemen Pembangunan • Manajemen Kinerja menuju Jakarta Baru • Perencanaan Pembangunan berbasis Kinerja • Reformasi Perencanaan: UU 25/2004 tentang SPPN • Tujuan dan Permasalahan Pembangunan • Janji Jokowi-Ahok 2012-2017 4dadang-solihin.blogspot.com
  • 6. Manajemen Kinerja menuju Jakarta Baru Indikator Kinerja Utama Balanced Score Cards Logic Model Analisis Beban Kerja Environmental Scanning SWOT Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Strategy Map Pemda DKI Sasaran Strategis Program Kegiatan Strategi ?? Tujuan Organisasi Tatalaksana Peraturan Per-UU-an SDM Aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan Publik Mindset & Cultural Set Aparatur Role Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan Outcome/ Output Indikator Baseline 2014 Target Kinerja 2015-2019 Mental Model Nilai Norma Tujuan
  • 8. IMPACT Indikator Kinerja dan Log-Frame dadang-solihin.blogspot.com 8 ABK AT KPJM OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME
  • 9. Alur Pikir Logic Model 9 Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubahIMPACTS Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOMES Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUTS Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan ACTIVITIES Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUTS Metode Pelaksanaan MetodePenyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 dadang-solihin.blogspot.com
  • 10. Hirarki dari Visi ke Program Visi Misi Strategi Kebijakan Program • Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. • Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. • Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. • Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Tujuan/ Sasaran • Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 11. Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA PRIMA Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004) Kebingungan X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program Visi X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program Tidak TerarahVisi Misi X Strategi Kebijakan Program Visi Misi Sasaran Tidak EfektifX Kebijakan Program Strategi Program Salah LangkahXVisi Misi Sasaran Kebijakan Tidak EfisienXStrategiVisi Misi Sasaran dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 12.  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi  MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)  ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)  RELEVANT (information needs of the people who will use the data)  TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 12 Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART
  • 13. Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. 13dadang-solihin.blogspot.com
  • 15. Apa itu SPPN SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 15dadang-solihin.blogspot.com
  • 16. Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 16dadang-solihin.blogspot.com
  • 17. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 17dadang-solihin.blogspot.com
  • 18. NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 18dadang-solihin.blogspot.com Status Hukum Dokumen Perencanaan
  • 19. • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). 19dadang-solihin.blogspot.com Perencanaan yang Ideal
  • 20. Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas 20dadang-solihin.blogspot.com
  • 22. Apa Itu Pembangunan? dadang-solihin.blogspot.com 22 Pembangunan adalah:  proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasasmita, 1997) Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. (Todaro, 2000)
  • 23. How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 24. Tantangan dalam Pembangunan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 24 Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Dunia usaha yg kondusif Peningkatan kapasitas SDM • Mengurangi ketimpangan • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. • Menjaga kelestarian SDA
  • 25. dadang-solihin.blogspot.com 25 PEMBANGUNAN DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah PEMBANGUNAN DI DAERAH  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
  • 26. dadang-solihin.blogspot.com 26 PEMBANGUNAN DAERAH Penguatan Otonomi Daerah Pengelolaan Sumberdaya Good Governance Keseimbangan Peran Tiga Pilar Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur- unsur lain. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Dilaksanakan Melalui:
  • 27. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance  Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.  Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 27dadang-solihin.blogspot.com
  • 28. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Dunia Usaha  Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja 28dadang-solihin.blogspot.com
  • 29. Pelaku Pembangunan: Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS 29dadang-solihin.blogspot.com
  • 31. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia UsahaGood Governance 31dadang-solihin.blogspot.com
  • 35. Janji Jokowi – Ahok 2012-2017 1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh 2. Mengatasi Banjir 3. Merintis Angkutan Massal 4. Layanan Kesehatan Gratis 5. Bangun Mal PKL Revitalisasi Pasar Tradisional 6. Menyediakan Ruang Publik 7. Birokrasi Bersih Profesional 8. Gubernur - Wagub Tanpa Voorijder 9. Pendidikan Gratis dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 36. Janji Jokowi – Ahok 2012-2017 dadang-solihin.blogspot.com NO JANJI 1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh • Revitalisasi pemukiman padat dan kumuh tanpa melakukan penggusuran. • Pembangunan superblok rumah susun yang dilengkapi ruang publik berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan. 2. Mengatasi Banjir • Pembangunan Embung/Folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan di setiap kelurahan. • Kerja sama dengan daerah penyangga Jakarta untuk membuat sebuah otoritas yang mengatur dan mengelola sungai-sungai yang bermuara di Jakarta. • Mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air. 36
  • 37. Janji Jokowi – Ahok 2012-2017 dadang-solihin.blogspot.com NO JANJI 3. Merintis Angkutan Massal • Memperbanyak angkutan massal. • Memperbanyak armada angkutan umum, terutama bus TransJakarta di koridor-koridor yang tetap dipertahankan sebagai jalur bus khusus. • Dirintis pembangunan MRT/subway. Nantinya sebagian busway akan diubah menjadi railbus yang berkapasitas lebih besar. • Bekerja sama dengan pemerintah sekitar Jakarta untuk membuat otoritas pelayanan transportasi Jabodetabek agar persoalan mobilitas warga bisa ditangani oleh badan yang memiliki otoritas lintas daerah. • Kendaraan umum seperti Metro Mini, Kopaja, dan Bus diganti dengan kendaraan yang lebih layak agar warga nyaman menggunakan kendaraan umum. • Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem Electronic Road Pricing (ERP), sewa parkir yang tinggi, pengaturan kendaraan berdasarkan nomor polisi genap-ganjil, dan pengaturan jam kerja. 37
  • 38. Janji Jokowi – Ahok 2012-2017 dadang-solihin.blogspot.com NO JANJI 4. Layanan Kesehatan Gratis • Kartu Sehat diluncurkan. Kartu ini bisa memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Pembayaran layanan ini ditanggung pemerintah. • Disediakan Pusat Kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional, terutama pasar-pasar yang dibangun di superblok untuk kalangan menengah ke bawah. 5. Bangun Mal PKL Revitalisasi Pasar Tradisional • Membangun mal khusus bagi PKL agar lebih tertib sehingga tidak mengganggu pengguna jalan, berdasarkan pengalaman Jokowi menata 5.817 pedagang kaki lima (PKL) di Solo tanpa unjuk rasa. • Keberadaan pasar tradisional diperhatikan sehingga bisa bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan perenomian warga kota. • Hal ini dilakukan Jokowi karena pasar modern tidak menolong rakyat kecil. Padahal jika pasar tradisional dan PKL dikelola dengan baik bisa mendatangkan untung besar. 38
  • 39. Janji Jokowi – Ahok 2012-2017 dadang-solihin.blogspot.com NO JANJI 6. Menyediakan Ruang Publik • Memfasilitasi pergaulan warga dengan menyediakan sarana mengekspresikan diri. Hal itu dilakukan dengan menyediakan ruang-ruang publik. • Membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas. • Pembangunan pusat kebudayaan Jakarta di lima wilayah administratif. • Merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia. Tujuannya adalah agar menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya di Jakarta. 7. Birokrasi Bersih Profesional • Melaksanakan Reformasi Birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional. • Waktu pengurusan izin dipercepat dan lebih pendek, maksimal hingga enam hari kerja. 39
  • 40. Janji Jokowi – Ahok 2012-2017 dadang-solihin.blogspot.com NO JANJI 8. Gubernur - Wagub Tanpa Voorijder • Gubernur dan wakilnya tidak akan menggunakan voorijder yang membuat mereka tidak merasakan kemacetan jalanan Ibukota. • Hanya akan berada di kantor selama 1 jam. Sisa waktunya akan digunakan untuk meninjau proses pembangunan dan pelayanan publik di lapangan. • Untuk mendukung pelayanan hingga ke tingkat terkecil pemerintahan, insentif pada Ketua RT dan RW dinaikkan. • Kepada wartawan terbuka, tidak akan ngambek atau tersinggung bila ada pertanyaan wartawan yang dinilai menyudutkan. • Meniadakan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja melakukan kekerasan terhadap warga. 40
  • 41. Janji Jokowi – Ahok 2012-2017 dadang-solihin.blogspot.com NO JANJI 9. Pendidikan Gratis • Kartu Jakarta Pintar diluncurkan. Dengan kartu ini maka warga Jakarta dapat merasakan pendidikan gratis dari SD hingga SMA. • Ide kartu pintar ini muncul karena sepanjang pengetahuan Jokowi- Ahok, banyak anak yang putus sekolah di SMP dan SMA. Program yang sama, menurut Jokowi, telah berhasil diterapkan di Solo selama 5 tahun. • Dalam kampanye di Kampung Sawah, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Jumat 29 Juni 2012 Jokowi berkomitmen merealisasikan apa yang telah disampaikan kepada warga. "Kalau apa yang saya sampaikan tidak terbukti, tagih janji itu" ujarnya. 41