SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 111
BAHAN KULIAH
METODOLOGI PENELITIAN PEMERINTAHAN
(MPP)
DISIAPKAN OLEH :
PROF. DR. SADU WASISTIONO, MSI
(DOSEN IPDN)
SADUWASISTIONO@DES2014
SADUWASISTIONO@DES2014
I. UMUM & FILOSOFI
A. PENDAHULUAN
• Ada empat pertanyaan awal yang perlu dijawab pada awal mempelajari
Metodologi Penelitian Pemerintahan (MPP) yakni :
a) Apa yang dimaksud dengan MPP?
b) Apakah setiap ilmu perlu memiliki metodologi penelitiannya sendiri?
c) bagaimana hubungan antara MPP dengan MPS (Metodologi
Penelitian Sosial)?
d) bagaimana hubungan antara MPP dengan MIP (Metodologi
Ilmu Pemerintahan)?
• MPP adalah metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis
gejala dan peristiwa pemerintahan, dengan berangkat dari suatu
masalah pemerintahan untuk memberikan jalan keluar bagi para
penggunanya.
SADUWASISTIONO@DES2014
METODOLOGI
Meta = dunia dibalik yang nyata
Methodos
Hodos = jalan, cara
Metodologi
Logos = diskursus, kajian, ilmu
Methodology : the systematic and critical
study of methods and techniques
Menurut Dunn (1981:31) : pengertian metodologi
dikaitkan dengan analisis kebijakan publik adalah sebuah
studi sistematik mengenai metoda dan teknik analisis
kebijakan yang bersifat pluralistik. Metodologi menaruh
perhatian pada proses memperoleh pengetahuan kebijakan
yang relevan, dan tidak dengan penerapan metoda dan teknik
tertentu.
SADUWASISTIONO@DES2014
• Menurut John Dewey, metodologi adalah “ logic of inquiry”, yang
didalamnya terkandung pengertian “ the operation of the human
understanding in solving problem”.
• Di dalam pengertian metodologi terkandung adanya berbagai metode
dan teknik yang dianalisis secara kritis, agar metode dan teknik yang
digunakan sesuai dengan gejalan dan peristiwa yang diamati.
TEKNIK METODA METODOLOGI
Prosedur khusus Prosedur yang lebih
luas dan umum
Studi mendalam
mengenai metoda
dan teknik
SADUWASISTIONO@DES2014
• Setiap ilmu sebaiknya memiliki metodologi penelitiannya sendiri untuk
menganalisis gejala dan peristiwa yang sesuai karakteristik dari obyek
forma ilmu bersangkutan, sehingga hasil akhirnya akan lebih spesifik
dibandingkan dengan menggunakan metodologi yang berlaku secara
umum. Hal ini menunjukkan tingkat kedewasaan sebuah ilmu. Semakin
dewasa sebuah ilmu, semakin mandiri dalam mengembangkan dirinya
terlepas dari ilmu induknya, termasuk dalam metodologinya.
• Sosiologi memiliki sosiometri, psikologi memiliki psikometri, ilmu hukum
misalnya memiliki metodologi penelitian hukum (lihat misalnya buku
karya Bambang Sunggono, 1997. Metodologi Penelitian Hukum, yang
membagi penelitiannya ke dalam dua kelompok besar yakni penelitian
hukum doktrinal dan penelitian hukum non-doktrinal).
• ilmu agama juga memiliki metodologi penelitian agama.
SADUWASISTIONO@DES2014
• Demikian pula ilmu kedokteran memiliki metodologi penelitiannya
sendiri (lihat misalnya buku karya Ahmad Watik Pratiknya, 2000. Dasar-
dasar Metodologi Penelitian Kedokteran dan Kesehatan, CV. Rajawali
Pers, Jakarta). Pratiknya misalnya membuat tipologi penelitian
kedokteran menjadi : 1) penelitian eksperimental vs non eksperimental;
2) penelitian epidemologik; 3) penelitian evaluatif; 4) penelitian
laboratorium; 5) penelitian lain-lain.
• Untuk meneguhkan eksistensi ilmu pemerintahan dalam kancah
keilmuan perlu disusun metodologi penelitian yang spesifik untuk ilmu
bersangkutan, sehingga akan memudahkan para penggunannya untuk
menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan.
• Mengingat kesadaran tersebut baru muncul akhir-akhir ini, maka buku-
buku yang secara khusus menulis mengenai MPP dapat dikatakan belum
ada.
SADUWASISTIONO@DES2014
• Dikaitkan dengan MPS, maka MPP merupakan partikulasi dari MPS,
artinya apabila MPS bersifat universal untuk semua ilmu-ilmu sosial,
maka MPP merupakan bagian dari MPS yang hanya spesifik untuk
menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan.
• Konsekuensi logisnya, semua metode dan teknik yang ada pada MPS
dapat digunakan pada MPP, sedangkan metode khusus pada MPP belum
tentu dapat digunakan untuk ilmu-ilmu sosial lainnya yang menjadi
anggota keluarga besar ilmu-ilmu sosial.
MPS
MPP
SADUWASISTIONO@DES2014
• Dikaitkan dengan MIP, maka antara MPP dan MIP sama-sama
metodologi yang bertujuan untuk mencari pengetahuan pemerintahan
yang benar.
• MIP adalah studi kritis mengenai metode dan teknik untuk mempelajari
gejala dan peristiwa pemerintahan dengan tujuan untuk memperoleh
pengetahuan yang benar.
• MPP adalah studi kritis mengenai metode dan teknik untuk mempelajari
gejala dan peristiwa pemerintahan dengan tujuan untuk memperoleh
pengetahuan yang benar, yang diawali dari adanya masalah dan
berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
SADUWASISTIONO@DES2014
HUBUNGAN ANTARA MPP DENGAN MIP
MIP
MPP
Studi kritis mengenai
metode dan teknis untuk
memahami gejala dan
peristiwa pemerintahan
Mencari
Pengetahuan
yang benar
Masalah
PENGETAHUAN YANG DICARI MELALUI ILMU
========= PENGETAHUAN YANG BENAR
1) KOHERENSI
TIGA KRITERIA
KEBENARAN ILMIAH 2) KORESPONDENSI
3) PRAGMATIS
ETOS DARI ILMU SOSIAL : ADALAH MENCARI KEBENARAN YANG
OBJEKTIF (THE OBJECTIVE TRUTH)
(Gunnar Myrdal, 1969, Objectivity in Social Research)
1) Pengaruh warisan dari generasi
lama;
- - ®Muncul bias 2) Pengaruh lingkungan politik
pandangan karena : Sosial dan budaya;
3) pengaruh dari individu ybs;
B. GEJALA DAN PERISTIWA PEMERINTAHAN
• Gejala atau symptom dapat diartikan sebagai : “something that indicates
the existence of something else”. Artinya, gejala adalah sesuatu yang
dapat menjadi indikasi adanya eksistensi sesuatu yang lain.
• Gejala pemerintahan adalah indikasi adanya eksistensi pemerintahan.
Gejala tersebut wujudnya dapat bermacam-macam. Dikaitkan dengan
filsafat ilmu, gejala pemerintahan yang diamati dalam ilmu
pemerintahan perlu dikaitkan dengan obyek forma ilmu bersangkutan.
• Objek materia ilmu pemerintahan adalah NEGARA
• Objek forma ilmu pemerintahan : adalah “hubungan antara negara
dengan rakyatnya dalam kaitan kewenangan dan pelayanan publik untuk
mencapai kesejahteraan rakyat”
• Dengan perkataan lain gejala yang diamati dalam ilmu pemerintahan
adalah gejala yang berkaitan dengan kewenangan, pelayanan publik, dan
kesejahteraan rakyat pada badan-badan atau pejabat-pejabat
pemerintahan.
SADUWASISTIONO@DES2014
SADUWASISTIONO@DES2014
• Pada sisi lain, peristiwa atau event dapat diartikan bermacam-macam.
Pengertian event yang relevan dengan ilmu pemerintahan yaitu : “something
(especially something important or notable) that happens” atau “ a planned
occasions or activity (such as a social gathering); atau “ the final outcome or
determination of a legal action”. Jadi dapat dikatakan bahwa peristiwa
adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, pertemuan atau aktivitas yang
direncanakan, atau hasil akhir atau penentu dari suatu tindakan resmi.
Peristiwa adalah sesuatu yang benar-benar nyata.
• Dengan demikian peristiwa pemerintahan adalah sesuatu tentang aktivitas
resmi pemerintahan yang benar-benar ada. Peristiwa yang terjadi
berkelanjutan dan kemudian tercatat secara runtut dalam sebuah dokumen
(baik disengaja, maupun yang dirangkaikan) menjadi sebuah catatan sejarah.
• Apabila peristiwa tersebut dikaitkan dengan obyek forma ilmu
pemerintahan, tentunya akan berkaitan dengan kewenangan, pelayanan
publik, serta kesejahteraan.
• Lihat merriam-webster.com
• Lihat merriam-webster.com
• Gejala dan peristiwa pemerintahan berkaitan dengan kekuasaan yang
sah atau kewenangan (authority).
• Pengambilan keputusan yang dijalankan dalam kepemimpinan
pemerintahan dengan sendirinya berkaitan dengan kewenangan.
• Authority is the right to perform or command. It allows its holder to act
in certain designated ways and to directly influence the actions of others
through orders.
• Ada tiga tipe otoritas yakni :
a) line authority;
b) staff authority;
c) functional authority
(Sumber : managementinnovations.wordpress.com).
THE 5 TYPES OF POWER IN LEADERSHIP
(By Gina Abudi)
• The Five bases of power in leadership are divided in two categories :
A) FORMAL POWER :
1) Coercive
2) Reward
3) Legitimate
B) PERSONAL POWER :
4) Expert
5) Referent
(Sumber : quickbase.intuit.com/blog).
• Stoner dan Freeman membedakan antara authority, power, dan
influence. Kewenangan formal atau formal authority adalah : “ power
rooted in the general understanding that specific individuals or groups
have the right to exert influence within certain limits by virtue of their
position within the organization”. Jadi setiap kewenangan (authority)
sudah pasti sebuah kekuasaan (power), tetapi kekuasaan belum tentu
kewenangan.
• Kewenangan formal berakar dari pemahaman umum bahwa orang-
orang atau kelompok tertentu memiliki hak untuk menggunakan
pengaruhnya dalam batas tertentu melalui kedudukannya di dalam
sebuah organisasi. Dengan perkataan lain, kewenangan berkaitan erat
dengan kedudukan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi.
• Formal authority disebut pula sebagai legitimate power, karena dalam
menjalankan kekuasaannya, seseorang atau sebuah organisasi telah
diberi legitimasi melalui peraturan perundang-undangan.
• (Sumber : Stoner, James. A.F and E. Edward Freeman; 1992.
Management; Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc. USA.,
halaman 344-345).
• Pada sisi lain, menurut Stoner dan Freeman, kekuasaan atau power
adalah : “ the ability to exert influence; that is, the ability to change the
attitudes or behavior of individuals or groups”.
• Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, yakni
kemampuan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang atau
kelompok, agar mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang
menggunakan kekuasaannya.
• Sedangkan pengaruh atau influence diartikan sebagai : “ any actions or
examples of behavior that cause a change in attitude or behavior of
another person or group”.
• In other hand, according Stoner and Freeman, power means : “ the
ability to exert influence; that is, the ability to change the attitudes or
behavior of individuals or groups”.
• Influence means : “ any actions or examples of behavior that cause a
change in attitude or behavior of another person or group”.
Influence
powerful powerless
influence
powerful powerful
INDIVIDUAL INDIVIDUALS
INDIVIDUAL INDIVIDUAL
• Sebuah kewenangan dapat diterima dan memberikan pengaruh apabila
memenuhi beberapa kondisi tertentu. Barnard, misalnya mengatakan
ada empat kondisi yang diperlukan agar sebuah kewenangan akan dapat
diterima yakni :
1) The individual can understand the order being communicated;
2) The individual believes the order is consisten with the purpose of the
organization;
3) The individual sees the order as compatible with his or her personal
interests;
4) The individual is mentally and physically able to comply with the order.
(Sumber : Chester I. Barnard, dalam
managementinnovations.wordpress.com.)
Sumber kekuasaan menurut Stoner dan Freeman yaitu sebagai berikut :
• 1) Reward power is based on one person (the influencer) having ability to
reward another person (the influence) for carrying out orders or meeting
other requirement.
• 2) Coercive power, based on the influencer’s ability to punish the influence
for not meeting requirement, is the negative side of reward power.
Punishment may range from loss of a minor privilege to loss a job. Coercive
power is generally used to maintain a minimum standard of performance or
conformity among subordinates.
• 3) Legitimate power, is power that exists when a subordinate or influence
acknowledges that the influencer has a “right” or is lawfully entitled to exert
influence – within certain bound. (also called formal authority).
• 4) Expert power, is a power based on the belief or understanding that the
influencer has specific knowledge or relevant expertise that the influence
does not.
• 5) Referent power, is power based on the desire of the influence tobe like or
identify with the influencer. (Loc.cit).
SOFT POWER AND HARD POWER
• When Jokowidodo met Prabowo in last October 2014 in Prabowo father’s house Jalan
Kertanegara Jakarta, Jokowidodo used soft power.
• What is soft power and what is hard power?
• Leadership and power are inextricably intertwined. Broadly speaking, power is the
ability to affect the behavior of others to get the outcomes you want, and there are
three basic ways to do that :
- you can coerce them with threats;
- you can induce them with payments;
- or you can attract and co-opt them.*)
• Soft power rests on the ability to shape the preferences of others, and often allows a
leader to save on costly carrots and sticks.
• Soft power is attractional power.
• Hard and soft power are related because they are both aspects of the ability to
achieve one’s purpose by affecting the behavior of others.
------------
Citation from Joseph S. Nye, Jr; Soft Power, Hard Power and Leadership. hks.harvard.edu.
Table Soft and Hard Power
Type of Power Behavior Sources Examples
Soft Attract and co-opt Inherent qualities
Communications
Charisma
Persuasion, example
Hard Threaten and
induce
Threats,
Intimidation
Payment, rewards
Hire,fire, demote
Promotions,
compensation
Source : Nye, Joseph S, Jr; Soft Power, Hard Power and Leadership, page 3.
hks.harvard.edu.
Between soft power and hard power, Ernest J. Wilson III, introduce the third type
namely smart power. By definition, smart power is the capacity of an actor to
combine elements of hard power and soft power in ways that are mutually
reinforcing such that actor’s purposes are advanced effectivelly and efficiently.
(citation from : jstor.org).
• According Nye, there are three skills are particularly important for the
soft power part of the equation :
* Vision
* Emotional Intelligence
* Communication
• In the other hand, there are two skills are more closely related to
transactional style and hard power
* Organizational capacity.
* Political skill
• The source of power are never static, and they continue to change in today’s
world. Moreover, the vary in different parts of the world.
• Soft power is becoming more important in relations among the
postindustrial societies in an information age in which the demographic
peace prevails.
• Hard power is often more important in industrializing and preindustrial part
of the world.
• In conflict such as the struggle against transnational terrorism. It is equally
important whose story wins. Hard power is necessary against hardcore
terrorist, but it is equally important to use soft power to win the hearts and
minds of the mainstream population that might otherwise be won over the
terrorist.
• The capacity to know when to use hard power, when to use soft power and
when to combine the two. I call “smart power”. (Joseph S. Nye, Jr).
• Prof. Nonaka said that phronesis is smart power. Phronesis is a virtuous
habit of making judgments and taking actions that serve the common good.
• Prevail = berlaku; virtuous = berbudi luhur
• According Nonaka, there are six ability to make phronesis i.e :
1) ability to set a good goal and make judgment on goodness.
2) ability to perceive reality as it is.
3) ability to create “ba” (place for face to face communication).
4) ability to articulate the essence into narrative.
5) ability to exercise political power to realize story.
6) ability to foster phronesis in others.
Table Effective Leadership Styles : Soft and Hard Power Skills
No Soft Power (Inspirational)
1. Policy Vision - Attractive to followers
- Effective (balance ideal& capabilities)
2. Communication - Persuasive words, symbol, example
- Persuasive to near and distant followers
3. Emotional IQ - Ability to manage relationships and “charisma”
- Emotional self-awareness and control
Hard Power (transactional)
1.
2.
Organizational Capacity
Political Skills (narrow)
- Manage reward and information systems
- Inner and outer circles (institutions & bureaucracies).
- Ability to bully, buy and bargain
- Ability to build and maintain coalitions
1.
Smart Power (combined
resources)
Contextual IQ (broad political
skills)
- Understand evolving environment
- Capitalize on trends (“create luck”)
- Adjust style to context and follower’s needs
Source : Nye, Joseph S, Jr; Soft Power, Hard Power and Leadership, page 13 and 14. hks.harvard.edu.
POWER PRINCIPLES IN INTERPERSONAL RELATIONSHIPS
• There are six principles in interpersonal relationships, i.e. :
1) Power as a perception.
2) Power as a relational concept.
3) Power as resources based.
4) The principle of least interest and dependence power.
5) Power as enabling or disabling.
6) Power as a prerogative. (source : en.m.wikipedia.org).
1) Power as a perception in a sense that some people can have objective
power, but still have trouble influencing others. People who use power
cues and act powerfully and proactivelly tend to be perceived as
powerful by others. Some people become influential even though they
don’t overtly use powerful behavior.
2) Power as a relational concept : Power exists in relationships. The issues
here is often how much relative power a person has in comparison to
one’s partner. Partners in close and satisfying relationships often
infulence each other at different times in various arenas.
3) Power as resources based : Power usually represents a struggle over
resources. The more scarce and valued resources are, the more intense
and protracted are power struggles. The scarcity hypothesis indicates
that people have the most power when the resources they possess are
hard to come by or are in high demand. However, scarce resource leads
to power only if it’s valued within a relationship.
(source : en.m.wikipedia.org)
- Overtly = easily seen; protracted = delay, to prolong in time or space.
4) The principle of least interest and dependence power. The person with
less to lose has greater power in the relationship. Dependence power
indicates that those who are dependent on their relationship or partner
are less powerful, especially if they know their partner is uncommitted
and might leave them. According to interdependence theory, quality of
alternatives refers to the types of relationships and opportunities
people could have if they were not in their current relationship. The
principle of least interest suggests that if a difference exists in the
intensity of positive feelings between partners, the partner who feels
the most positive is at a power disavantage. There’s an inverse
relationship between interest in relationship and the degree of
relational power. (source : en.m.wikipedia.org)
inverse = opposite in order, nature, or effect.
5) Power as enabling or disabling. Power can be enabling or disabling. Research has
been shown that people are more likely to have an enduring influence on others
when they engage in dominant behavior that reflects social skill rather than
intimidation. Personal power is protective against pressure and exessive influence by
others and/or situational stress. People who communicate through self-confidence
and expressive, composed behavior tend to be successful in achieving their goals and
maintaining good relationships.
Power can be disabling when it leads to destructive patterns of
communication. This can lead to the chilling effect where the less
powerful person often hesitates to communicate dissatisfaction, and
the demand withdrawal pattern which is when one person makes
demands and the other becomes defensive and withdraws. Both effect have
negative consequences for relational satisfaction.
(source : en.m.wikipedia.org)
• chilling = very disturbing or frightening;
• hesitate = to stop briefly before you do something especially because you are nervous or
unsure about what to do.
6) Power as a prerogative. The prerogative principle states that the partner
with more power can make and break the rules. Powerful people can violate
norms, break relational rules, and manage interactions without as much
penalty as powerless people. These actions may reinforce the powerful
person’s dependence power. In addition, the more powerful person has the
prerogative to manage both verbal and nonverbal interactions. They can
initiate conversations, change topics, interrupt others, initiate touch, and
end discussions more easily than less powerful people. (source :
en.m.wikipedia.org)
• Prerogative = a right or privilege; a special right or privilege that some
people have.
MEMAHAMI DUNIA PEMERINTAHAN
• Organisasi pemerintah termasuk kategori sektor publik.
• Menurut Bevir, “public sector is defined as the portion of the economy
composed of all levels of government and government-controlled
enterprises. Therefore, it does not include private company, voluntary
organizations, and households.”. Jadi kategorisasi sektor publik dengan
sektor private lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi.
.
• Bevir menyebutkan bahwa “ “ The term government comes from the
Greek word “kubernan”, which means steering a ship.
• Bevir membagi pengertian pemerintahan ke dalam dua kategori yakni
dalam arti sempit sebagai sebuah institusi (government as an
institution), sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai
sebuah proses (government as a process). (Sumber : Bevir, Mark, editor. 2007.
Encyclopedia of Governance, Part II. Sage Publications, Thousand Oaks, California).
• Bevir, dia menyebutkan bahwa : “ In a strict sense, the government
(usually with the article) refers to the authoritative expression of the
state and describes the group of persons that has authority in a given
unit at a certain time. .
• Jadi dalam arti sempit, kata pemerintahan merujuk pada wujud
kewenangan negara dan diarahkan pada sekelompok orang yang
memiliki kewenangan pada unit tertentu pada saat tertentu. Pemerintah
memang selalu dikaitkan dengan kewenangan (authority), sedangkan
politik berkaitan dengan kekuasaan (power), sebab kewenangan adalah
kekuasaan yang sah (legitimate power), yang biasanya didasarkan atas
hukum. (Bevir, Ibid, halaman 385).
• Bevir juga menjelaskan mengenai pemerintahan dalam arti luas sebagai
berikut : “ In a broader sense, government (usually without the article) is
the way of governing a given entity at a certain time. Government is an
abstract term referring to the method, range, purpose, and degree of
control of society by state”.
• Menurut The Free Dictionary, kata government (sebagai noun) mempunyai
tujuh arti yang sangat bervariasi sebagai berikut :
1) The art or process of governing, especially the control and administration
of public policy in a political unit;
2) The office, function, or authority of a governing individual or body;
3) Exercise of authority in a political unit; rule;
4) The agency or apparatus through which a governing individual or body
functions and exercises authority;
5) A governing body or organization, as :
a) The ruling political party or coalition of political parties in a
parliamentary system. b) The cabinet in a parliamentary system.
c) The persons who make up a governing body.
6) A system or policy by which a political unit is governed;
7) Administration or management of an organization, business, or institution;
(Lihat www.the freedictionary.com/government).
GEJALA, TINDAKAN, DAN PERISTIWA PEMERINTAHAN
• Gejala atau symptom dapat diartikan sebagai : “something that indicates
the existence of something else”. (Lihat merriam-webster.com).
• Artinya, gejala adalah sesuatu yang dapat menjadi indikasi adanya
eksistensi sesuatu yang lain. Dengan demikian maka gejala
pemerintahan adalah indikasi adanya eksistensi pemerintahan.
• Wujud dari gejala pemerintahan dapat bermacam-macam, dapat berupa
adanya gedung-gedung pemerintahan, lambang-lambang, pegawai
pemerintahan yang melakukan aktivitas, maupun barang dan atau jasa
publik yang dibuat atau disediakan oleh pejabat publik.
• Dengan melihat “sesuatu” tersebut, orang kemudian mengasosiasikan
adanya pemerintahan, baik sebagai badan, orang, atau kegiatan yang
menggunakan kewenangan untuk memberikan pelayanan pada
masyarakat luas.
• Pengertian event yang relevan dengan ilmu pemerintahan yaitu :
“something (especially something important or notable) that happens”
atau “ a planned occasions or activity (such as a social gathering); atau “
the final outcome or determination of a legal action”. Jadi dapat
dikatakan bahwa peristiwa adalah sesuatu yang benar-benar terjadi,
pertemuan atau aktivitas yang direncanakan, atau hasil akhir atau
penentu dari suatu tindakan resmi. Peristiwa adalah sesuatu yang benar-
benar nyata. Dengan demikian peristiwa pemerintahan adalah sesuatu
tentang aktivitas resmi pemerintahan yang benar-benar ada. Peristiwa
yang terjadi berkelanjutan dan kemudian tercatat secara runtut dalam
sebuah dokumen (baik disengaja, maupun yang dirangkaikan) menjadi
sebuah catatan sejarah. Lihat merriam-webster.com
SADUWASISTIONO@DES2014
• Sebuah peristiwa pemerintahan didahului dengan tindakan
pemerintahan. Tindakan atau action dapat didefinisikan sebagai : “ a)
an act of will; b) a thing done. (sumber : merriam-webster.com).
• Dikaitkan dengan pemerintahan, dapat ditarik pemahaman bahwa
tindakan pemerintahan adalah suatu tindakan yang didorong oleh
keinginan. Keinginan dari dunia pemerintahan bukanlah keinginan
individual, melainkan keinginan yang diperintahkan atau dimungkinkan
oleh peraturan perundang-undangan, atau keinginan yang muncul
karena tuntutan dari publik atau janji-janji pada waktu kampanye
(terutama untuk pejabat publik yang dipilih).
• Tindakan pemerintahan dibatasi oleh yurisdiksi kewenangan dari
pejabat pemerintah, baik dilihat substansinya maupun wilayah kerjanya.
TINDAKAN
PEMERINTAHAN
PERISTIWA
PEMERINTAHAN
GEJALA
PEMERINTAHAN
Batasan Antara Sektor Publik dengan Sektor Privat
Konsep sektor publik dan sektor privat merupakan cara untuk
mengklasifikasikan peran-peran sosial (social roles), harapan-
harapan sosial, dan pengecualian perorangan dari harapan yang
menempatkan perilaku individual di dalam situasi sosial dan politik
tertentu.
(Bensman and Lilienfield, 1979:171)
Dalam perkembangan jaman, batas antara sektor publik dengan sektor privat
menjadi semakin kabur. Terlebih lagi dengan adanya konsep privatisasi yang lebih
banyak menciptakan sektor publik semu (quasi-public sector), seperti yayasan
milik pemerintah (Bensman and Lilinfield, 1979:175).
Begitu pula dgn konsep desentralisasi yang dapat diartikan sebagai pengalihan
fungsi dari pemerintah kepada institusi nonpemerintah (Cheema and Rondinelli,
1983: 24).
Semakin mengaburkan batas-batas antara sektor publik dengan sektor privat.
2012@Sadu Wasistiono
• Public sector
• quasi-public sector
• private sector
Term Public Private
Economic ownership ownership
Political the government the individual
Focus support profit
Client citizen customer
(customer & stakeholder)
2012@Sadu Wasistiono
Private sector Model Public sector model
Secara prinsip, yang membedakan antara sektor publik dengan
sektor privat pada maksud (purpose), kondisi-kondisi (conditions)
dan tugas-tugas (tasks).
Oleh karena itu diperlukan model-model khusus baik berupa
model orisinil ataupun modifikasi dan replikasi dari model
manajemen sektor privat.
 Individual choice in the market
 Demand and price
 closure for private action
 The equity of the market
 The search for market satisfactions
 Customer sovereignty
 competition as the instrumen of market
 exit as the stimulan
• Colletive choice in the polity
• Need for resources
• Openness for public action
• The equity of need
• The search for justice
• Citizenship
• Collective action as the instrument of
the polity
• Voice as the conditional
Source: Steward and Ranson, dalam McKevitt and Lawton, 1994:58)
Perbandingan Model Sektor Privat dgn Sektor Publik
2012@Sadu Wasistiono
• Steiner dan Steiner mengembangkan 5 (lima) model antarhubungan
sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat yaitu sbb : 1) the dominance
model; 2) the market capitalism model; 3) the business ecology model; 4)
the dominant force model; dan 5) the stakeholder model.
(Steiner, George A and John F. Steiner, 1991. Business, Government, and Society – A
Managerial Perspective, Text and Cases. International Edition, McGraw-Hill, Inc. Singapore).
* Model dominan (the dominance model) adalah sebuah model hubungan
antara dunia bisnis, pemerintah serta masyarakat yang mendasarkan pada
asumsi bahwa secara alamiah kehidupan di dalam masyarakat bersifat
hierarkhis. Pengusaha bekerjasama dengan penguasa yang jumlahnya
terbatas dan selektif atau yang biasa disebut kelompok elit, menguasai dan
mempengaruhi masyarakat kebanyakan yang jumlahnya banyak. (Berkaitan
dengan teori elit dari Suzanne Keller).
• Model kedua yakni model kapitalisme pasar (the market capitalism
model) merupakan model paling popular di kalangan pebisnis dan ahli-ahli
ekonomi dalam dua dekade terakhir. Menurut Steiner dan Steiner, model
ini menggambarkan bahwa sistem bisnis secara substansial diisolasi dari
berbagai kekuatan sosial yang melingkupinya dan memberi perhatian pada
kekuatan ekonomi pasar yang utama. Lingkungan pasar menjadi
penyangga antara unit-unit bisnis dengan kekuatan-kekuatan lingkungan
nonpasar seperti lingkungan sosial, politik maupun budaya.
• Model ketiga yang dikembangkan oleh Steiner dan Steiner yakni model
ekologi bisnis (the business ecology model). Model ini melihat hubungan
antara dunia bisnis dengan lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan
masyarakat, sebagai sebuah sistem interaksi. Dunia bisnis memperoleh
masukan, berupa permintaan dan dukungan, dari berbagai komponen
masyarakat (dalam arti luas), termasuk dari pemerintah berupa kebutuhan
sosial politik.
• Model keempat yakni model kekuatan yang dominan (the dominant
force model). Steiner dan Steiner menggambarkan adanya aliran
pengaruh yang dominan terhadap dunia bisnis. Pengaruh utama
tersebut dapat berasal dari perubahan nilai-nilai sosial, pengharapan,
kebutuhan, dan keinginan-keinginan. Kepemimpinan pemerintahan
pada satu era tertentu juga memberi pengaruh pada dunia bisnis,
dapat sifatnya pro-bisnis atau sebaliknya pro-rakyat. Kekuatan-
kekuatan dominan lainnya yang mempengaruhi dunia bisnis seperti
hasil tindakan pemerintah, kepemimpinan politik, hasil dari tindakan
bisnis, lobby pimpinan bisnis, yang semuanya berpadu mempengaruhi
pilihan kebijakan bisnis yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu
tertentu.
• Model kelima yakni model pemangku kepentingan (the stakeholder
model). Steiner dan Steiner mencoba menggambarkan bahwa
sebuah perusahaan berhubungan dengan banyak pemangku
kepentingan, yang hubungannya bersifat timbal balik. Salah satu
pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh besar terhadap
sebuah perusahaan adalah pemerintah, baik tingkat lokal, nasional
maupun internasional. Semakin besar sebuah perusahaan, maka
pemangku kepentingannya juga semakin banyak dan semakin luas,
sehingga variabel yang digunakan untuk mengambil keputusan
bisnis juga menjadi lebih komprehensif. .
• Post dkk, mengemukakan perdebatan perlu tidaknya dunia bisnis
terlibat dalam pemerintahan. Perdebatannya dapat dikelompokkan
menjadi dua kategori yakni yang setuju (pro’s) dan yang tidak setuju
(con’s), yaitu sebagai berikut :
A. Reasons business should be involved :
• A pluralistic system invites many participants.
• Economic stakes are high.
• Business counterbalances other social interests.
• Business is a vital stakeholder of government.
B. Reasons business should not be involved :
• Executives are not qualified.
• Business is naïve about politics.
• Business is too big, too powerful.
• Business risks its credibility in partisan politics.
(Post, James A; Anne T Lawrence, and James Weber; 1999. Business and Society : Corporate Strategy,
Public Policy, Ethics. International Editions. McGraw-Hill, Inc. Printed in India.)
Menurut Samuel Edward Finer (1974) istilah
“Government”, paling sedikit mempunyai 4 (empat)
arti yaitu :
a) menunjukkan kegiatan atau proses memerintah
(The Activity or the process of governing)
b) Menunjukkan hal ihwal kegiatan atau proses
kenegaraan (States Affairs);
c) Menunjukkan orang-orang yang dibebani tugas-
tugas untuk memerintah (people Charges with
the duty of governing)
d) Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan
mana suatu masyarakat tertentu diperintah
(The Manner, Method or system by Which a
particular society is governed).
Intisari Pemerintah dan Yang Diperintah
Pendapat D. Simons yang disadur Ateng Syafrudin (1978)
1) Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dapat
dibuktikan dengan adanya Penerimaan, untuk dimulainya
pemerintahan dengan wewenangnya oleh yang diperintah,
lebih daripada dengan jalan paksaan dan ancaman dengan
paksaan (h. 8);
2) 3 golongan yang diperintah :
a. sebagian besar masyarakat yang terdiri dari
sekumpulan kelompok kecil yang mempunyai
keyakinan penuh untuk taat pada perintah dari
pemerintah sekalipun bilamana tidak ada sanksi-
sanksi (h. 8)
b. kelompok masyarakat yang kepatuhan-nya
terbawa-bawa tanpa mengingat/ memperhatikan
hal-hal yang pasti dari permulaannya atau
kemungkinan adanya sanksi-sanksi;
c. kelompok masyarakat yang mengetahui
kemungkinan adanya sanksi-sanksi sebagai
faktor yang dipertimbangkan namun juga dengan
sukarela ber-kehendak mentaati perintah dari
pemerintah.
C. SUBYEK DAN OBYEK YANG DITELITI DALAM MPP
• Dengan melihat pada obyek forma ilmu pemerintahan, maka dapat
diinventarisasi subyek dan obyek yang diteliti dalam MPP yaitu sebagai
berikut :
a) Subyek yang diteliti, mencakup antara lain :
- pemerintah, baik sebagai badan dan orang yang menjalankan
pemerintahan, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal.
- masyarakat yang menerima dampak (+/-) dari bekerjanya
pemerintahan sebagai sebuah sistem.
b) Obyek yang diteliti, mencakup antara lain :
- hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (teori interaksi).
- bentuk dan susunan badan yang menjalankan pemerintahan (teori
sistem sosial, teori organisasi dlsb).
SADUWASISTIONO@DES2014
SADUWASISTIONO@DES2014
• - penggunaan kewenangan yang dimiliki badan atau orang yang
memerintah dalam memberikan pelayanan;
- bentuk dan susunan organisasi pemerintah (teori struktural, teori
fungsional dlsb).
- manajemen pemerintahan yang digunakan untuk mencapai tujuan;
- kepemimpinan pemerintahan yang dijalankan;
- kepengikutan pemerintahan dengan melihat komposisi maupun
interaksinya;
- interaksi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam rangka
pelayanan publik (model privatisasi dlsb) ;
- penggunaan dana publik;
- hubungan antar susunan pemerintahan (teori subordinasi, teori
koordinasi dlsb).
- penanganan konflik antar masyarakat oleh organ pemerintah (teori
konflik, dlsb).
DIMENSI-DIMENSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
1. Manajemen Perencanaan
2. Manajemen Keorganisasian
3. Manajemen Sumberdaya Manusia/Aparatur
4. Manajemen Sumber-sumber Keuangan
5. Manajemen Kinerja
6. Manajemen Pelayanan Umum
7. Manajemen Pengawasan
8. Manajemen Kolaborasi, Konflik, dan Koordinasi
9. Manajemen Logistik
10. Manajemen Resiko di Sektor Pemerintah
11. Manajemen Pemasaran di Sektor Pemerintah
12. Kepemimpinan Pemerintahan
2013-2015@Sadu Wasistiono
BEBERAPA ISYU AKTUAL DI BIDANG PEMERINTAHAN YANG
MENARIK UNTUK DITELITI
• Kebijakan moratorium pengangkatan PNS baru.
• Demo pejabat Pemda Kabupaten Subang ke Mahkamah
Agung.
• Pengisian jabatan wakil kepala daerah
• Kedudukan Muspida dalam sistem pemerintahan
• Arah pengembangan desa dan pemerintahannya
• Perubahan kebijakan dalam MSDM Sektor pemerintah.
• Pemberian kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan
kepada daerah.
• Pola pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota
kepada lurah
• Dlsb.
lanjutan …….
• Dampak keharusan pembuatan naskah akademik dalam
penyusunan UU (vide UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
khususnya Pasal 43 ayat (3) yang menyatakan bahwa “
Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR,
Presiden, atau DPD HARUS disertai Naskah Akademik).
• Persepsi Masyarakat mengenai kemungkinan
penggabungan zona waktu di Indonesia.
• Pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Asean
Community 2015.
• Pemahaman pejabat pemerintah daerah terhadap visi
dan mis pemerintah daerah.
• Dlsb.
• Pemberian pelayanan terpadu satu pintu;
• Sistem pemilukada langsung dan dampaknya pada tindak
pidana korupsi oleh kepala daerah;
• Model pembagian urusan pemerintahan antara daerah
provinsi dengan daerah kabupaten/kota.
• Model susunan organisasi pemerintah daerah
kabupaten/kota yang sesuai dengan visi dan misi daerah.
• Pengukuran kinerja pemerintah daerah;
• Pengukuran kinerja PNS dengan model PP Nomor 46
tahun 2011.
• Dlsb.
SADUWASISTIONO@DES2014
HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM
KONTEKS “GOVERNMENT”
PEMERINTAH
RAKYAT
HUBUNGANNYA
BERSIFAT
HIERARKHIS
DENGAN
DOMINASI
PERAN OLEH
PEMERINTAH
HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM
KONTEKS “GOVERNANCE”
SADUWASISTIONO@DES2014
PEMERINTAH
RAKYAT
DUNIA
USAHA
• HUBUNGANNYA
BERSIFAT
HETERARKHIS
DENGAN PERAN
YANG BERBEDA
TETAPI SETARA
1) mendeskripsikan (to describe)
2) menjelaskan (to explanation)
Fungsi Ilmu 3) memverifikasi (to verification)
4) memprediksi (to prediction)
5) membentuk teori (theory formulation)
D. BERBAGAI METODE DAN TEKNIK DI DALAM MPP
• Dikaitkan dengan fungsi ilmu, ada tiga jenis pengelompokan jenis
penelitian yaitu :
1) penelitian deskriptif  non hypothesis
dalam rangka menjalankan fungsi menjelaskan, dan menggambarkan.
2) penelitian eksploratoris = generating of hypothesis
dalam rangka menjalankan fungsi memprediksi.
3) penelitian eksplanatoris  testing of hypothesisi
dalam rangka menjalankan fungsi memverifikasi.
SADUWASISTIONO@DES2014
SADUWASISTIONO@DES2014
II. TEKNIK OPERASIONAL
A. PENDAHULUAN
• Setiap MAHASISWA yang akan mengakhiri masa studinya
diwajibkan membuat karya ilmiah yang dapat berupa :
a) laporan akhir, untuk program diploma IV;
b) skripsi, untuk program strata 1;
c) thesis, untuk program magister; dan
d) disertasi, untuk program doktor.
• Untuk membuat karya tulis melalui sebuah PENELITIAN, para
mahasiswa perlu memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu
gejala dan/atau peristiwa yang dapat dipertanggungjawabkan
pada masyarakat ilmiah, dan dilaporkan dalam bentuk laporan
penelitian yang LOGIS, RASIONAL dan SISTEMATIS serta
menjunjung tinggi KEJUJURAN ILMIAH.
• LOGIS, artinya penelitian yang dilakukan memenuhi logika, yang
berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang dilakukan lewat kata dan
dinyatakan dalam bahasa. ((Sumber : en.wikipedia.org/wiki/logika).
• RASIONALITAS, artinya penelitian yang dilakukan merupakan wujud
dari alasan-alasan (rationality is the exercise of reason). Max Weber
membagi rasionalitas terhadap penjelasan mengenai tindakan sosial
ke dalam 4 tipe rasionalias yang diidealisasikan yakni : 1) instrument
rationality; 2) value/belief oriented; 3) affectual (meaningfully
oriented) ; 4) traditional. (Sumber :
en.wikipedia.org/wiki/Rationality)
• SISTEMATIS, artinya penelitian dilakukan dengan menguraikan dan
merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis,
sehingga membentuk suatu sistem pemahaman yang utuh,
menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat
menyangkut obyeknya. (Sumber :
en.wikipedia.org/wiki/Sistematis dimodifikasi oleh penulis).
• KEJUJURAN ILMIAH, yakni menggambarkan bahwa karya tulis yang
dibuat adalah asli karya sendiri dan semua kutipan-kutipan yang
diambil telah dijelaskan sumber-sumber rujukannya secara tepat.
B. LANGKAH PRAKTIS DAN ILMIAH DALAM MELAKSANAKAN
PENELITIAN
• Ada lima langkah praktis dalam melakukan penelitian yaitu sebagai
berikut :
1) Menentukan masalah penelitian;
2) Memilih teori yang sesuai dengan fenomena yang diteliti;
3) Memilih metode penelitian yang sesuai dengan masalah
penelitian;
4) Melakukan analisis sesuai masalah penelitian;
5) Membuat kesimpulan dan saran yang sesuai masalah penelitian.
B.1. MENENTUKAN MASALAH PENELITIAN
• Riset adalah aktivitas yang berorientasi pada pemecahan masalah
(problem solving oriented).
• NO PROBLEM – NO RESEARCH
• Masalah merupakan JANTUNGNYA penelitian ilmiah, karena dari
rumusan masalah akan dapat diketahui :
- jenis penelitiannya;
- teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena;
- data dan teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk
mendukung kesimpulan;
- arah kesimpulan dan saran yang akan dibuat serta daya laku
kesimpulan yang dibuat.
- judul yang diambil untuk membingkai masalah.
( Kebiasaan yang kurang tepat, biasanya orang menanyakan
judul
penelitiannya apa? Padahal yang lebih tepat adalah
menanyakan
masalahnya apa?).
• Memilih masalah didasarkan pada : 1) minat peneliti; 2) tingkat
keterkeloaan (managable) dilihat dari segi kemampuan
akademik, waktu dan biaya; 3) linear dengan sertifikasi profesi
(khusus untuk dosen).
PERMASALAHAN PENELITIAN
• Permasalahan penelitian adalah himpunan masalah-masalah
penelitian yang sejenis, yang dikelompokkan menurut sudut
pandang tertentu.
• Rumusan paling sederhana dari Masalah adalah adanya
kesenjangan antara yang senyatanya (das sein) dengan yang
seharusnya (das sollen).
YANG SENYATANYA
MASALAH = ----------------------------------------------------- =/= 1
YANG SEHARUSNYA
• Yang senyatanya dapat dilihat dari :
1) FAKTA dari kata “factus” (bahasa latin) adalah segala sesuatu
yang tertangkap oleh indra manusia atau keadaan nyata
yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan.
2) DATA; adalah catatan atas pengumpulan fakta. Dengan
perkataan lain, data adalah himpunan fakta yang berkaitan satu
dengan yang lainnya.
3) INFORMASI, dalam konteks penelitian adalah data yang telah
diberi makna. Data yang tidak diberi makna menjadi “data
bisu”, sebaliknya data yang diberi makna akan menjadi
informasi yang berharga sesuatu kebutuhan penelitian.
(Penelitian dengan teknik studi kepustakaan pada dasarnya
adalah mengelaborasi berbagai data, baik primer dan terutama
sekunder untuk diberi makna, sehingga memenuhi persyaratan
sebagai sebuah karya ilmiah).
Yang seharusnya dapat dilihat dari :
• TEORI, yaitu himpunan proposisi yang mempunyai kaitan erat
dalam hubungan kausalitas (sebab-akibat). Sebagai contoh,
dalam bidang pemerintahan ada Teori Parkinson yang
menyatakan bahwa jumlah pegawai pemerintah akan
bertambah seiring dengan bertambahnya pekerjaan yang
ditangani pemerintah.
1) Teori memiliki tiga elemen yakni : a) concept; b) scope: c)
relationship.
2) Konsep adalah hasil akhir dari proses pemikiran yang
diwujudkan dalam bentuk kata-kata atau simbol. Dalam ilmu
sosial, biasanya konsep diwujudkan dalam bentuk kata-kata.
Konsep perlu dibedakan dengan Konstruk. Konsep yang
memiliki variasi nilai disebut VARIABEL.
3) A Construct in the philosophy of science is an ideal object,
where the existence of the thing may be said to depend upon a
subject’s mind. (Sumber :
en.wikipedia.org/wiki/Construct_(philosophy_of_science).
4) Scope, maksudnya adalah ruang lingkup dari suatu teori. Ada
teori yang masuk kategori teori induk (grand theory), yang masuk
ke dalam teori taraf tengah (middle range theory), ada teori
parokial (parochial theory) ada juga teori tingkat implementatif
yang bersifat pengandaian (supposition). Penelitian ilmiah biasa,
umumnya tidak membedakan ruang lingkup (scope) teori.
5) Relationship, maksudnya adalah kaitan antara teori yang satu
dengan lainnya, karena dalam kehidupan nyata, fenomena alam
dan sosial yang dikaji tidak pernah berdiri sendiri. Ada saling
kaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Teori yang
komprehensif dapat menjelaskan hubungan antarfenomena.
LOGICAL FRAMEWORK THINKING
GRAND THEORY
MIDDLE RANGE THEORY
PAROCHIAL THEORY
SUPPOSITION
LOGICAL FRAMEWORK THINKING
GRAND THEORY : teori birokrasi dari Max Weber, Dwight
Waldo dlsb.
MIDDLE RANGE THEORY : teori birokrasi pemerintahan
PAROCHIAL THEORY : teori birokrasi pemerintahan di
Indonesia
SUPPOSITION : gambaran fakta di lokasi penelitian yang
dijadikan pengandaian-pengandaian
LOGICAL FRAMEWORK THINKING
GRAND THEORY : teori konflik ( Karl Marx, Emile Durkheim, C.
Wright Mills dlsb)
MIDDLE RANGE THEORY : teori konflik di bidang pemerintahan
PAROCHIAL THEORY : teori konflik pemerintahan di Indonesia
SUPPOSITION : gambaran fakta di lokasi penelitian yang
dijadikan pengandaian-pengandaian
• Masalah penelitian berkaitan erat dengan analisis, kesimpulan,
dan saran. Apabila ada n masalah maka analisisnya sebanyak n,
kesimpulannya juga sebanyak n, sedangkan sarannya sebanyak
n+1, karena +1 menyarankan penelitian lanjutan dengan
melihat dari berbagai sudut pandang yang lain.
• M1 = A1 == K1=== S1
• M2= A2 == K2=== S2
• Mn An = Kn == Sn
• Ada disertasi yang mengkaji kemungkinan penggabungan waktu
di Indonesia dari tiga zona waktu menjadi satu zona waktu
dilihat dari segi ekonomi. Dalam disertasi tersebut disarankan
agar ada penelitian lanjutan dalam bidang sosial budaya,
terutama kaitannya dengan pelaksanaan ibadah umat Islam.
• Dalam kenyataan sosial, masalah dalam satu fenomena yang
diteliti dapat menjadi sebab dalam suatu fenomena yang lain,
sehingga antara satu masalah dengan sebab yang lain dapat
berkaitan satu sama lain.
• Setiap masalah selalu ada penyebabnya dan selalu
menimbulkan akibat. Kaitan antara sebab dan akibat
dinamakan HUBUNGAN KAUSALITAS. Teori menggambarkan
hubungan kausalitas antara proposisi-proposisi yang dijelaskan.
• Agar suatu masalah terkelola (managable), maka masalah harus
dibatasi ruang lingkupnya.
• Terkelolanya sebuah penelitian ditentukan oleh : daya tarik
fenomena, ketersediaan waktu, ketersediaan dana, kemampuan
intelektual untuk menganalisisnya.
• Permasalahan penelitian dijelaskan
dalam tiga bagian yakni :
a) Identifikasi Masalah;
b) Pembatasan Masalah;
c) Perumusan Masalah.
IDENTIFIKASI MASALAH
• Identifikasi masalah adalah upaya memberi ciri dan kemudian
mengelompokkan masalah ke dalam kategori yang berdekatan.
• Identifikasi masalah dapat menggunakan pendekatan sistem
(mulai dari input, proses, output, outcome, impact, benefit,
feedback, feedforward, environment, dengan memodifikasi
pendapat Roger Kaufmann).
• Identifikasi masalah dapat menggunakan pendekatan fungsi-
fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan, sampai pada pengawasan.
• Identifikasi masalah dapat pula menggunakan pendekatan
proses kebijakan publik.
• Dlsb.
PEMBATASAN MASALAH
• Pembatasan masalah adalah upaya untuk mendudukkan masalah sesuai
dengan FOCUS, LOCUS dan TEMPUS. Focus menunjukkan titik bidik,
yakni cakupan atau bidang tertentu yang menjadi obyek penelitian.
Sedangkan Locus menunjukkan lokasi penelitian. Tempus menunjukkan
jangka waktu penelitian dilakukan.
• Sebagai contoh, misalnya ada masalah mengenai jumlah PNS yang
berlebihan di satu kabupaten yang akan diteliti. Fokus penelitian akan
menjelaskan apakah yang dilihat penyebabnya kebijakan dari tingkat
nasional, kebijakan daerah sendiri atau kedua-duanya. Fokus juga akan
menjelaskan apakah yang dilihat keseluruhan PNS dalam satu kabupaten
tersebut ataukah SKPD tertentu. Fokus juga menjelaskan data tahun
berapa yang akan dianalisis.
• Pembatasan masalah sekaligus memberi gambaran mengenai daya laku
dari kesimpulan penelitian.
PERUMUSAN MASALAH
• Perumusan masalah ditentukan oleh kata kunci (key word),
sedangkan kata kunci ditentukan oleh jenis penelitian yang akan
digunakan.
• Perumusan masalah dapat dalam bentuk pernyataan atau
pertanyaan. Tetapi umumnya dalam bentuk pertanyaan yang
akan dijawab melalui penelitian.
• Ada tiga jenis penelitian yakni :
a) penelitian deskriptif yang sifatnya non hypothesis;
b) penelitian ekploratoris yang sifatnya generating of
hypothesis;
c) penelitian eksplanatoris yang sifatnya testing of hypothesis.
• Untuk masalah penelitian deskriptif, kata kunci masalahnya
adalah : Bagaimanakah ………..?
• Untuk masalah penelitian eksploratoris, kata kunci masalahnya
adalah : Bagaimanakah kemungkinan ………..?
• Untuk masalah penelitian eksplanatoris, kata kunci masalahnya
adalah :
- Apakah ada hubungan…….. dengan…….
- Seberapa besar pengaruh …….. terhadap …….
- Apakah ada perbedaan signifikan antara …… dengan ……..
B.2. MEMILIH TEORI YANG SESUAI DENGAN MASALAH YANG
DITELITI
• Teori dapat dikatakan sebagai alat analisis (tool of analysis) yang
digunakan untuk menjelaskan hubungan kausalitas fenomena alam dan
atau fenomena sosial.
• Terdapat sedemikian banyak teori yang dapat digunakan untuk
menjelaskan fenomena yang sedang diteliti dalam sebuah penelitian,
tetapi perlu dipilih teori yang cocok dengan fenomena yang diamati.
• Kecocokan teori dilihat dari tingkat kekinian teori tersebut dihadapkan
pada fenomena yang sedang diamati. Selain itu, perlu pula diihat tingkat
penerimaan atau penolakan teori tersebut, dengan melihat pada
berbagaihasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian yang
sedang dijalankan.
• Setiap teori tentu ada yang mendukung (pro’s) dan ada
yang menolak (con’s). Pada penelitian tingkat pemula atau
tingkat menengah, biasanya yang dipilih adalah teori yang
mendukung pandangan peneliti. Sedangkan pada
penelitian tingkat atas, perlu dikemukakan pandangan
yang pro’s maupun yang con’s sehingga secara
komprehensif dapat diketahui kekuatan dan kelemahan
teori yang digunakan sebagai alat analisis.
• Sebagai contoh, teori struktural dari Parson bersifat a-
historis, sehingga perlu ditutupi dengan penelitian
longitudinal yang didukung oleh data yang bersifat time
series.
• Teori yang dipilih adalah yang mampu menjelaskan
fenomena yang sedang diteliti, sebagaimana tergambar
dalam masalah yang kemudian dibangkai menjadi sebuah
judul.
A. MEMAHAMI TEORI
1. Theory dari kata theoria (Ancient Greek) = looking
at, viewing,
2. Theory as opposed to action, or contrasted to
“practice”.
3. Theory as a tool of analysis.
4. Scientific theory = refer to a proposed
explanation of
empirical phenomena  made in a way consist
with scientific
method.
5. Theory = provide empirical support (“verify”) or
empirically
contradict (“falsify”).
• THEORIES ARE ANALYTICAL TOOLS FOR UNDERSTANDING,
EXPLAINING, AND MAKING PREDICTIONS ABOUT A GIVEN SUBJECT
MATTER. (Source : en. Wikipedia.org/wiki/Theory).
- TOOLS FOR UNDERSTANDING
- TOOLS FOR EXPLAINING == A GIVEN SUBJECT MATTER
- TOOLS FOR MAKING PREDICTIONS
* TOOLS FOR UNDERSTANDING, TERUTAMA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN YANG BERSIFAT DESKRIPTIF.
* TOOLS FOR EXPLAINING, TERUTAMA DIGUNAKAN UNTUK
PENELITIAN YANG BERSIFAT EKSPLANATORIS (BICARA
PENGARUH, HUBUNGAN,PERBANDINGAN)
* TOOLS FOR MAKING PREDICTIONS, TERUTAMA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN EKSPLORATORIS (STUDI
KEMUNGKINAN, PROYEKSI, MODEL, DLSB)
• TEORI ADALAH SERANGKAIAN PROPOSISI YANG MENJELASKAN
HUBUNGAN KAUSALITAS MENGENAI SUBYEK TERTENTU.
HUBUNGAN KAUSALITAS = HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT
JIKA………., MAKA (PERNYATAAN HIPOTETIS)
• PROPOSISI = KALIMAT YANG DISAMPAIKAN
= HIMPUNAN TERM (KATA YANG MEMILIKI MAKNA
TERTENTU)
Theory X dari Douglas McGregor
• In this theory, which has been proven counter effective in most
modern practicemanagement assumes employees are
inherently lazy and will avoid work if they can and that they
inherently dislike work. As a result of this, management
believes that workers need to be closely supervised and
comprehensive systems of controls developed. A hierarchical
structure is needed with narrow span of control at each and
every level. According to this theory, employees will show little
ambition without an enticing incentive program and will avoid
responsibility whenever they can.
(Source : en.wikipedia.org/wiki/Theory_X_and_Theory_Y).
Theory Y dari Douglas McGregor
• In this theory, management assumes employees may be
ambitious and self-motivated and exercise self-control. It is
believed that employees enjoy their mental and physical work
duties. According to them work is as natural as play. They
possess the ability for creative problem solving, but their
talents are underused in most organizations. Given the proper
conditions, theory Y managers believe that employees will learn
to seek out and accept responsibility and to exercise self-
control and self-direction in accomplishing objectives to which
they are committed. A Theory Y manager believes that, given
the right conditions, most people will want to do well at work.
They believe that the satisfaction of doing a good job is a
strong motivation.
• (Source : en.wikipedia.org/wiki/Theory_X_and_Theory_Y).
Gambar : Isi Limas Ilmu
Sumber : C.A. Van Peursen, Susunan Ilmu
Pengetahuan, 1989
Teori
Hukum
Hipotesis
Definisi – definisi
Klasifikasi dan Pembentukan
pengertian
Data
B. PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS TEORI
• Theory is a :contemplative and rational type of abstract or generalizing thinking,
or the results of such thinking. Depending on the context, the results might for
example include generalized explanations of how nature works, or even how divine
or metaphysical matters are thought to work. The word has its roots in ancient
Greek, but in modern use it has taken on several different related meanings.
• In modern science, the term "theory" refers to scientific theories, a
well-confirmed type of explanation of nature, made in a way consistent
with scientific method, and fulfilling the criteria required by modern
science. Such theories are described in such a way that any scientist
in the field is in a position to understand and either provide empirical
support ("verify") or empirically contradict ("falsify") it. Scientific
theories are the most reliable, rigorous, and comprehensive form of
scientific knowledge,[2] in contrast to more common uses of the word
"theory" that imply that something is unproven or speculative (which
is better defined by the word 'hypothesis').[3] Scientific theories are
also distinguished from hypotheses, which are individual empirically
testable conjectures, and scientific laws, which are descriptive
accounts of how nature will behave under certain conditions.[4]
(Source : en.wikipedia.org/wiki/Theory).
Definition of THEORY :
1) the analysis of a set of facts in their relation to one another
2) abstract thought : speculation
3)the general or abstract principles of a body of fact, a science, or an art
<music theory>
4) a : a belief, policy, or procedure proposed or followed as the basis of
action <her method is based on the theory that all children want to learn> b
: an ideal or hypothetical set of facts, principles, or circumstances —often
used in the phrase in theory <in theory, we have always advocated freedom
for all>
5 aplausible or scientifically acceptable general principle or body of
principles offered to explain phenomena <the wave theory of light>
6 a : a hypothesis assumed for the sake of argument or investigation.
b : an unproved assumption : conjecture
c : a body of
theorems presenting a concise systematic view of a subject <theory of
equations>
(Sumber : www.merriam-webster.com/dictionary/theory).
• Ada teori yang secara langsung digunakan untuk menjelaskan
fenomena, adapula teeori yang bersifat mendukung atau
memperkuat.
• Untuk teori utama, maka rujukannya harus diperoleh dari
sumber primer, bukan sumber sekunder. Sebagai contoh,
apabila akan menjelaskan fenomena tentang birokrasi dengan
menggunakan pandangan Max Weber, maka pandangan Max
Weber harus dirujuk langsung dari buku yang ditulis oleh Max
Weber, bukan pandangan Max Weber yang dikutip oleh penulis
lain (Weber, dalam ………). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi
kesalahan dalam memahami teori utama yang akan digunakan
sebagai alat analisis.
• Agar dapat memperoleh informasi tentang teori yang tepat
untuk digunakan dalam penelitian, peneliti perlu memiliki
kemampuan untuk membaca cepat.
• PRINSIP UTAMA MEMBACA CEPAT : “ SATU ALINEA MENGANDUNG
SATU POKOK PIKIRAN”. Pokok pikiran biasanya diletakkan pada
awal sebuah alinea.
• Ada dua cara untuk membaca cepat yakni cara SCANNING dan
cara SKIPPING. Cara scanning yakni melarik dengan cepat materi
yang dibaca, kemudian berhenti pada bagian-bagian yang
relevan dan dibutuhkan untuk penelitian. Sedangkan cara
skipping yakni membaca secara tidak berurutan tetapi langsung
meloncat pada bagian yang relevan saja. Untuk melakukan
pembacaan cara skipping ini, pembaca perlu mencermati dafta
isi dan kata pengantar dari buku. Cara ini akan semakin mudah
apabila pada setiap bab ada konklusi yang sudah disiapkan oleh
penulis buku.
• Untuk mencari topik, nama penulis buku, tokoh ilmuwan
tertentu atau sebuah istilah yang diperlukan, dapat digunakan
index yang biasanya terdapat pada bagian akhir dari sebuah
buku.
B.3. MEMILIH METODE PENELITIAN YANG SESUAI DENGAN RUMUSAN
MASALAHNYA
• Pada prinsipnya MASALAH MENENTUKAN METODE, BUKAN
SEBALIKNYA.
• Kalau metodenya ditentukan terlebih dahulu, namanya
mencari-cari masalah agar cocok dengan metodenya. (Cara
berpikir yang aneh!!!!)
• Selain dilihat dari jenisnya yang ada tiga macam (deskriptif,
eksploratoris, dan eksplanatoris), penelitian juga dapat dilihat
dari disainnya atau pendekatannya. Secara garis besar ada dua
disain atau pendekatan penelitian yakni KUANTITATIF atau
KUALITATIF.
• Dilihat dari dukungan datanya, dapat dibedakan antara
penelitian dengan dukungan data kuantitatif dan data kualitatif.
• Pendekatan kuantitatif apabila yang akan diteliti
menggambarkan adanya korelasi, pengaruh atau perbandingan
antar variabel.  PANDANGAN POSITIVISTIK
• Pendekatan kualitatif bertujuan memahami makna (meaning),
bukan sekedar mengukur.  PANDANGAN FENOMENOLOGIK.
• Masing-masing pendekatan memiliki kekuatan dan kelemahan.
Cresswell kemudian mencoba menawarkan pendekatan
perpaduan dalam bentuk DOMINANT-LESS DOMINANT atau
TWO STAGES.
• Disain Dominant-less dominant apabila peneliti akan
menggunakan dua pendekatan sekaligus tetapi memberi bobot
yang berbeda, yakni yang pertama merupakan pendekatan
utama, sedangkan pendekatan kedua bersifat melengkap.
Sedangkan disain two-stages menggunakan dua pendekatan
sekaligus dengan bobot yang sama tetapi dilaksanakan satu
persatu.
Lanjutan ……
• Instrumen penelitian yang digunakan akan sangat
tergantung pada jenis dan pendekatan yang digunakan.
• Untuk penelitian deskriptif biasanya digunakan
instrumen pedoman wawancara, dokumentasi,
• Untuk penelitian eksploratoris biasanya digunakan
instrumen berupa : pedoman wawancara, panduan
observasi, atau dokumentasi
• Untuk penelitian eksplanatoris, instrumen utamanya
adalah kuesioner atau angket.
Lanjutan …….
• Pedoman wawancara digunakan untuk menggali
informasi yang mendalam mengenai sesuatu hal,
misalnya latar belakang sebuah kebijakan.
• Wawancara ditujukan kepada informan kunci, dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang strategis,
yang data dan informasinya tidak tersedia secara
tertulis.
• Pemilihan informan kunci dapat dilakukan dengan
teknik purposive sampling atau snowball sampling.
• Ada wawancara terstruktur, ada wawancara bebas.
• Hasil wawancara harus nampak pada bab analisis, baik
dalam bentuk kutipan rapat (apabila pendapat informan
ditulis sepenuhnya sesuai aslinya) ataupun dalam
bentuk kalimat langsung apabila yang diambil adalah
intisari hasil wawancara.
Lanjutan ……..
• Kuesioner (daftar pertanyaan) atau angket (daftar
pernyataan) digunakan apabila ingin menangkap gejala
permukaan berupa persepsi responden tentang sesuatu
dengan jumlah responden yang relatif banyak.
• Kuesioner atau angket dapat dibuat secara tertutup,
semi tertutup atau terbuka
• Untuk kuesioner atau angket tertutup umumnya
memberikan pilihan jawaban yang berjumlah gasal : 3,
5, atau 7 pilihan jawaban. Semakin banyak pilihan
jawaban semakin leluasa responden memilihnya, tetapi
semakin sulit mengolahnya. Umumnya peneliti memilih
5 kategori jawaban.
Lanjutan …….
• Panduan observasi digunakan apabila peneliti akan
menangkap gejala dan atau peristiwa yang sedang
diamati.
• Observasi dalam konteks penelitian adalah pengamatan
yang dilakukan secara sengaja terhadap gejala dan atau
peristiwa tertentu, dengan menggunakan pancaindera
berdasarkan panduan observasi yang telah disiapkan
terlebih dahulu.
• Observasi harus dilakukan sendiri oleh peneliti (no
enter – no research), sebab gejala dan peristiwa yang
diamati selalu bersifat unik, tidak akan pernah terulang.
Oleh karena itu, analisis terhadap gejala dan peristiwa
yang diobservasi HARUS dilakukan seketika, tidak
dapat ditunda-tunda.
B.4. Melakukan Analisis Sesuai Masalah Penelitian
1. Analiisis dalam sebuah penelitian mempunyai dua tujuan yakni
:
• a) mencoba menjawab pertanyaan penelitian dengan
memadukan antara fakta empirik yang diperoleh dari kancah
(apabila penelitian lapangan/field research) atau data sekunder
dari literatur (apabila penelitiannya adalah stud
kepustakaan/library research).
• b) menguji teori dengan fakta emipirik. Dari pengujian ini akan
diperoleh 3 kemngkinan kesimpulan :
1) teorinya diterima sehingga memperkuat teori
bersangkutan.
2) teorinya diterima sebagian, sehingga memungkinkan
dilakuka
modifikasi;
3) teorinya ditolak, sehingga memungkinkan munculnya teori
baru.
1. Analisis dilakukan berurutan sesuai urutan pertanyaan
penelitian yang telah dirumuskan pada bagian
pendahuluan.
2. ANALISIS (1) == MENJAWAB MASALAH (1)
3. Analisis dibantu dengan statistika. Untuk jenis
penelitian deskriptif digunakan statistika deskriptif
seperti rata-rata, median, modus, persentase dlsb.
Untuk jenis penelitian eksplanatoris digunakan
statistika inferensial (statistika untuk menaik
kesimpulan) seperti product momemnt untuk
mengukur hubungan, regresi untuk mengukur
pengaruh, uji beda, dlsb.
4. Statistika deskriptif tidak dapat digunakan secara
langsung untuk menaik kesimpulan, melainkan hanya
menggambarkan berbagai kecenderungan.
B.5. Membuat kesimpulan dan saran yang sesuai masalah penelitian
• Kesimpulan diambil dari analisis yang bertujuan untuk
menjawab masalah penelitian. Untuk memvalidasi apakah
rumusan kesimpulannya sudah benar, perlu dibaca kembali
rumusan masalahnya.
• MASALAH (1) == ANALISIS (1) = KESIMPULAN (1)
• Kesimpulan ditulis secara singkat dan merupakan inti dari
analisis, bukan mengulang isi analisis. Apabila dalam analisis
sudah ada kesimpulan statistik dalam bentuk angka-angka,
maka dalam kesimpulan pada bagian penutup bentuknya
deskriptif.
• Setelah selesai menyusun kesimpulan, bagian terakhir
dari penutup adalah merumuskan saran, yang
merupakan rangkaian tindak lanjut dari adanya
masalah, analisis serta kesimpulan.
• M (1) = A (1) == K (1) == SARAN (1).
• Saran disusun secara padat, ringkas dan kongkret,
sehingga dapat segera dipahami dan ditindaklanjuti
oleh pihak yang diberi saran.
• Contoh saran yang tidak baik : “ Untuk meningkatkan
kualitas SDM disarankan para PNS di SKPD X diberikan
diklat”. Tanpa penelitian sekalipun orang sudah tahu
hal tersebut sebagai sebuah “common sense”.
• Saran tersebut perlu diperbaiki menjadi “ ….. Diklat
jenis ….. Yang diikuti oleh …… orang.
C. MENULIS LAPORAN PENELITIAN
• Bagian paling sulit tetapi sekaligus paling menarik dala
proses penelitian adalah menulis laporan penelitian.
• Susun kalimat yang pendek dan tepat pada sasaran.
Jangan terjebak pada TAUTOLOGIS ( menjelaskan
dengan menambah kalimat tanpa menambah makna,
hanya sekedar memperpanjang kalimat).
• Kalimat yang baik akan terdiri dari : SUBYEK –
PREDIKAT- OBYEK- KETERANGAN TAMBAHAN.
• Apabila diperlukan, dapat ditambah anak kalimat, tetapi
jangan kemudian disambung dengan “cucu kalimat”
dan “cicit kalimat” yang akan membuat kalimat itu
menjadi kehilangan arti, karena keterangannya
berlebihan.
• Dalam menulis laporan penelitian, gunakan kalimat
pasif, bukan kalimat aktif. Kecuali untuk menjelaskan
hasil wawancara yang berasal dari informan.
• Hindari penggunaan kata ganti orang pertama (jamak
atau tunggal seperti saya, kami), tetapi lebih banyak
menggunakan kata ganti orang kedua seperti penulis,
peneliti.
• Laporan penelitian bersifat netral dan obyektif, tidak
bertujuan untuk menghakimi.
• Laporan penelitian disusun dengan menggunakan
kaidah bahasa Indonesia baku, bukan bahasa sehari-
hari, kecuali penelitian dalam bidang antropologi
ataupun kebudayaan yang mencoba mengungkapkan
fakta apa adanya.
• Istilah-istilah yang belum masuk dalam kosa kata
bahasa Indonesia, diketik dengan huruf miring (italic).
BEBERAPA ISYU AKTUAL DI BIDANG PEMERINTAHAN YANG
MENARIK UNTUK DITELITI
• Kebijakan moratorium pengangkatan PNS baru.
• Demo pejabat Pemda Kabupaten Subang ke Mahkamah
Agung.
• Pengisian jabatan wakil kepala daerah
• Kedudukan Muspida dalam sistem pemerintahan
• Arah pengembangan desa dan pemerintahannya
• Perubahan kebijakan dalam MSDM Sektor pemerintah.
• Pemberian kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan kepada
daerah.
• Pola pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota
kepada lurah
• Dlsb.
lanjutan …….
• Dampak keharusan pembuatan naskah akademik dalam
penyusunan UU (vide UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
khususnya Pasal 43 ayat (3) yang menyatakan bahwa “
Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR,
Presiden, atau DPD HARUS disertai Naskah Akademik).
• Persepsi Masyarakat mengenai kemungkinan
penggabungan zona waktu di Indonesia.
• Pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Asean
Community 2015.
• Pemahaman pejabat pemerintah daerah terhadap visi
dan mis pemerintah daerah.
• Dlsb.
• Pemberian pelayanan terpadu satu pintu;
• Sistem pemilukada langsung dan dampaknya pada tindak
pidana korupsi oleh kepala daerah;
• Model pembagian urusan pemerintahan antara daerah
provinsi dengan daerah kabupaten/kota.
• Model susunan organisasi pemerintah daerah
kabupaten/kota yang sesuai dengan visi dan misi daerah.
• Pengukuran kinerja pemerintah daerah;
• Pengukuran kinerja PNS dengan model PP Nomor 46
tahun 2011.
• Dlsb.
CONTOH PEDOMAN WAWANCARA
• Wawancara dengan bupati/walikota mengenai
moratorium pengangkatan PNS.
1) Bagaimanakah pandangan bapak/ibu mengenai
kebijakan pemerintah pusat melakukan moratorium
pengangkatan PNS baru sampai tahun 2025?
2) Bagaimanakah dampak kebijakan tersebut terhadap
kebutuhan pegawai di kabupaten/kota bapak/ibu?
Mohon dijelaskan.
3) ………. Dst.
CONTOH KUESIONER TERTUTUP
• Bagaimanakah pandangan bapak/ibu apabila ada koruptor
yang korupsi uang negara Rp. 100 milyard atau lebih dijatuhi
hukuman mati?
a. sangat setuju
b. setuju
c. tidak berpendapat
d. tidak setuju
e. sangat tidak setuju
CONTOH ANGKET TERTUTUP
Pernyataan sts ts ragu2 s ss
1. Orang bekerja bertujuan semata-
mata
untuk mencari penghasilan
2. Keberhasilan sebuah organisasi
mencapai tujuannya ditentukan
oleh kualitas kepemimpinan para
pejabat puncaknya.
Keterangan :
Sts = sangat tidak setuju
Ts = tidak setuju
R = ragu-ragu
S = setuju
SS = sangat setujua
Arah pilihan jawaban harus
konsisten. Apabila menaik, harus
konsisten semua menaik.
Sebaliknya apabila kategorinya
menurun, semua kategori juga
menurun
CONTOH PANDUAN OBSERVASI
No. Gejala/peristiwa
yang diamati
Waktu Tempat Aktor
yang
terlibat
Analisis
1. Demonstrasi
mahasiswa
menentang
kenaikan BBM
Jumat
25
OKTOBE
R 2014
mulai
jam
08.00
Bundaran
Hotel
Indonesia
Jakarta
BEM dari
UI
BEM dari
ITB
……………………
……………………
……………………
……………………

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARAPLUR
 
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...Sri Suwanti
 
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)DIP IPDN Angkatan 3
 
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanSri Suwanti
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
 
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikPengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikMuh Firyal Akbar
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSri Suwanti
 
Public Policy ppt
Public Policy pptPublic Policy ppt
Public Policy pptDian Arifah
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanMuhamad Yogi
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
 
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanDefinisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanNina Muhaemin
 
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Siti Sahati
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Ideologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikIdeologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikdinnianggra
 
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosilModul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosilSri Suwanti
 

Mais procurados (20)

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
 
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
 
Ii komunikasi pemerintahan
Ii komunikasi pemerintahanIi komunikasi pemerintahan
Ii komunikasi pemerintahan
 
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)Filsafat dan metodologi  ilmu  pemerintahan (prof tjahya)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
 
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
 
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikPengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan Publik
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
 
Public Policy ppt
Public Policy pptPublic Policy ppt
Public Policy ppt
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu Pemerintahan
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
 
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanDefinisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Ideologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikIdeologi ideologi politik
Ideologi ideologi politik
 
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosilModul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
 

Destaque (19)

Metodologi penelitian
Metodologi penelitian Metodologi penelitian
Metodologi penelitian
 
bgs-models
bgs-modelsbgs-models
bgs-models
 
Dasar ilmu politik
Dasar ilmu politikDasar ilmu politik
Dasar ilmu politik
 
Model dan strategi pembelajaran Aktif
Model dan strategi pembelajaran AktifModel dan strategi pembelajaran Aktif
Model dan strategi pembelajaran Aktif
 
Analisis lingkungan perusahaan
Analisis lingkungan perusahaanAnalisis lingkungan perusahaan
Analisis lingkungan perusahaan
 
Bgs chapter 1
Bgs chapter 1Bgs chapter 1
Bgs chapter 1
 
Pedoman observasi untuk peserta didik
Pedoman observasi untuk peserta didikPedoman observasi untuk peserta didik
Pedoman observasi untuk peserta didik
 
Makalah logika
Makalah logikaMakalah logika
Makalah logika
 
Bahasa inggris I semester 3 Keperawatan
Bahasa inggris I semester 3 KeperawatanBahasa inggris I semester 3 Keperawatan
Bahasa inggris I semester 3 Keperawatan
 
Business, government & society
Business, government & societyBusiness, government & society
Business, government & society
 
Analisis lingkungan Bisnis
Analisis lingkungan BisnisAnalisis lingkungan Bisnis
Analisis lingkungan Bisnis
 
Week 7 notes
Week 7 notesWeek 7 notes
Week 7 notes
 
Week 2 notes
Week 2 notesWeek 2 notes
Week 2 notes
 
Week 3 notes
Week 3 notesWeek 3 notes
Week 3 notes
 
Week 6 notes
Week 6 notesWeek 6 notes
Week 6 notes
 
Week 1 notes
Week 1 notesWeek 1 notes
Week 1 notes
 
Models of Corporate Governance
Models of Corporate GovernanceModels of Corporate Governance
Models of Corporate Governance
 
Models of corporate Governance presented by Dushyant Maheshwari
Models of corporate Governance presented by Dushyant MaheshwariModels of corporate Governance presented by Dushyant Maheshwari
Models of corporate Governance presented by Dushyant Maheshwari
 
UU nomor 5 tahun 2014
UU nomor 5 tahun 2014UU nomor 5 tahun 2014
UU nomor 5 tahun 2014
 

Semelhante a MPP-GEJALA

Mp direktur tambahan fix
Mp direktur tambahan fixMp direktur tambahan fix
Mp direktur tambahan fixpumdatin
 
Materi Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.ppt
Materi Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.pptMateri Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.ppt
Materi Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.pptssuser7d42d8
 
Materi Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.ppt
Materi Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.pptMateri Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.ppt
Materi Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.pptsriwulandari297838
 
Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1Andi Irawan
 
Pip pertemuan ke 1
Pip pertemuan ke 1Pip pertemuan ke 1
Pip pertemuan ke 1dzakiaziz
 
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxKuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxrenijuliati
 
Perumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktkPerumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktklailashare
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Tri Widodo W. UTOMO
 
Paradigma positif
Paradigma positifParadigma positif
Paradigma positifAjeng Pipit
 
Politik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan Keperawatan
Politik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan KeperawatanPolitik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan Keperawatan
Politik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan Keperawatanpjj_kemenkes
 
Politik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan Keperawatan
Politik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan KeperawatanPolitik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan Keperawatan
Politik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan Keperawatanpjj_kemenkes
 
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxMata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxSabridah
 
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxMata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxAmaliaMutiara1
 
Mp direktur tambahan revisi
Mp direktur tambahan revisiMp direktur tambahan revisi
Mp direktur tambahan revisipumdatin
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Kasmiah Ali
 

Semelhante a MPP-GEJALA (20)

Mp direktur tambahan fix
Mp direktur tambahan fixMp direktur tambahan fix
Mp direktur tambahan fix
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Materi Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.ppt
Materi Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.pptMateri Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.ppt
Materi Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.ppt
 
Materi Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.ppt
Materi Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.pptMateri Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.ppt
Materi Pengantar Ilmu Pemerintahan Full.ppt
 
Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1Etika administrasi publik 1
Etika administrasi publik 1
 
Pip pertemuan ke 1
Pip pertemuan ke 1Pip pertemuan ke 1
Pip pertemuan ke 1
 
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxKuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
 
Perumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktkPerumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktk
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 
Paradigma positif
Paradigma positifParadigma positif
Paradigma positif
 
Hubungan warga negara(mustina4)
Hubungan warga negara(mustina4)Hubungan warga negara(mustina4)
Hubungan warga negara(mustina4)
 
Materi ilmu politik
Materi ilmu politikMateri ilmu politik
Materi ilmu politik
 
Politik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan Keperawatan
Politik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan KeperawatanPolitik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan Keperawatan
Politik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan Keperawatan
 
Politik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan Keperawatan
Politik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan KeperawatanPolitik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan Keperawatan
Politik dan Kebijakan dalam Kesehatan dan Keperawatan
 
Metodologi
MetodologiMetodologi
Metodologi
 
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxMata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
 
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptxMata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
Mata Kuliah pengantar ilmu politik.pptx
 
Mp direktur tambahan revisi
Mp direktur tambahan revisiMp direktur tambahan revisi
Mp direktur tambahan revisi
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 

Último

ppt erisepas selulitis rs mardi rahayu internship.pptx
ppt erisepas selulitis rs mardi rahayu internship.pptxppt erisepas selulitis rs mardi rahayu internship.pptx
ppt erisepas selulitis rs mardi rahayu internship.pptxfais1231
 
konsep termoregulasi gangguan keseimbangan suhu.pptx
konsep termoregulasi gangguan keseimbangan suhu.pptxkonsep termoregulasi gangguan keseimbangan suhu.pptx
konsep termoregulasi gangguan keseimbangan suhu.pptxelisabethlumbantoruan
 
sistem Peredaran darah(sistem sirkualsi)pdf
sistem Peredaran darah(sistem sirkualsi)pdfsistem Peredaran darah(sistem sirkualsi)pdf
sistem Peredaran darah(sistem sirkualsi)pdfMarisaRintania
 
Penetapan tonisitas sediaan farmasi steril
Penetapan tonisitas sediaan farmasi sterilPenetapan tonisitas sediaan farmasi steril
Penetapan tonisitas sediaan farmasi steriljoey552517
 
Membaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdf
Membaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdfMembaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdf
Membaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdfindigobig
 
Kelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum Merdeka
Kelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum MerdekaKelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum Merdeka
Kelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum MerdekaErvina Puspita
 
Presentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XI
Presentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XIPresentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XI
Presentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XIariwidiyani3
 
2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf
2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf
2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdfMutiaraArafah2
 
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptx
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptxkup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptx
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptxINDIRAARUNDINASARISA
 
Kuliah ke-2 Pembelajaran vektor dalam fisika
Kuliah ke-2 Pembelajaran vektor dalam fisikaKuliah ke-2 Pembelajaran vektor dalam fisika
Kuliah ke-2 Pembelajaran vektor dalam fisikajoey552517
 
MODUL AJAR KELARUTAN DAN KSP KIMIA SMA.pptx
MODUL AJAR KELARUTAN DAN KSP KIMIA SMA.pptxMODUL AJAR KELARUTAN DAN KSP KIMIA SMA.pptx
MODUL AJAR KELARUTAN DAN KSP KIMIA SMA.pptx12MIPA3NurulKartikaS
 
Pengertian ruang dan interaksi antar ruang.pptx
Pengertian ruang dan interaksi antar ruang.pptxPengertian ruang dan interaksi antar ruang.pptx
Pengertian ruang dan interaksi antar ruang.pptxIPutuSuwitra1
 
power point ini berisi tentang Kerugian akibat gulma.
power point ini berisi tentang Kerugian akibat gulma.power point ini berisi tentang Kerugian akibat gulma.
power point ini berisi tentang Kerugian akibat gulma.tency1
 

Último (13)

ppt erisepas selulitis rs mardi rahayu internship.pptx
ppt erisepas selulitis rs mardi rahayu internship.pptxppt erisepas selulitis rs mardi rahayu internship.pptx
ppt erisepas selulitis rs mardi rahayu internship.pptx
 
konsep termoregulasi gangguan keseimbangan suhu.pptx
konsep termoregulasi gangguan keseimbangan suhu.pptxkonsep termoregulasi gangguan keseimbangan suhu.pptx
konsep termoregulasi gangguan keseimbangan suhu.pptx
 
sistem Peredaran darah(sistem sirkualsi)pdf
sistem Peredaran darah(sistem sirkualsi)pdfsistem Peredaran darah(sistem sirkualsi)pdf
sistem Peredaran darah(sistem sirkualsi)pdf
 
Penetapan tonisitas sediaan farmasi steril
Penetapan tonisitas sediaan farmasi sterilPenetapan tonisitas sediaan farmasi steril
Penetapan tonisitas sediaan farmasi steril
 
Membaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdf
Membaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdfMembaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdf
Membaca-Pikiran-Orang-dengan-Trik-Psikologi.pdf
 
Kelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum Merdeka
Kelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum MerdekaKelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum Merdeka
Kelas 7 Bumi dan Tata Surya SMP Kurikulum Merdeka
 
Presentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XI
Presentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XIPresentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XI
Presentasi materi suhu dan kalor Fisika kelas XI
 
2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf
2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf
2 Laporan Praktikum Serum dan Plasma.pdf
 
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptx
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptxkup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptx
kup2 ketentuan umum perpajakan negara.pptx
 
Kuliah ke-2 Pembelajaran vektor dalam fisika
Kuliah ke-2 Pembelajaran vektor dalam fisikaKuliah ke-2 Pembelajaran vektor dalam fisika
Kuliah ke-2 Pembelajaran vektor dalam fisika
 
MODUL AJAR KELARUTAN DAN KSP KIMIA SMA.pptx
MODUL AJAR KELARUTAN DAN KSP KIMIA SMA.pptxMODUL AJAR KELARUTAN DAN KSP KIMIA SMA.pptx
MODUL AJAR KELARUTAN DAN KSP KIMIA SMA.pptx
 
Pengertian ruang dan interaksi antar ruang.pptx
Pengertian ruang dan interaksi antar ruang.pptxPengertian ruang dan interaksi antar ruang.pptx
Pengertian ruang dan interaksi antar ruang.pptx
 
power point ini berisi tentang Kerugian akibat gulma.
power point ini berisi tentang Kerugian akibat gulma.power point ini berisi tentang Kerugian akibat gulma.
power point ini berisi tentang Kerugian akibat gulma.
 

MPP-GEJALA

  • 1. BAHAN KULIAH METODOLOGI PENELITIAN PEMERINTAHAN (MPP) DISIAPKAN OLEH : PROF. DR. SADU WASISTIONO, MSI (DOSEN IPDN) SADUWASISTIONO@DES2014
  • 3. A. PENDAHULUAN • Ada empat pertanyaan awal yang perlu dijawab pada awal mempelajari Metodologi Penelitian Pemerintahan (MPP) yakni : a) Apa yang dimaksud dengan MPP? b) Apakah setiap ilmu perlu memiliki metodologi penelitiannya sendiri? c) bagaimana hubungan antara MPP dengan MPS (Metodologi Penelitian Sosial)? d) bagaimana hubungan antara MPP dengan MIP (Metodologi Ilmu Pemerintahan)? • MPP adalah metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan, dengan berangkat dari suatu masalah pemerintahan untuk memberikan jalan keluar bagi para penggunanya. SADUWASISTIONO@DES2014
  • 4. METODOLOGI Meta = dunia dibalik yang nyata Methodos Hodos = jalan, cara Metodologi Logos = diskursus, kajian, ilmu Methodology : the systematic and critical study of methods and techniques Menurut Dunn (1981:31) : pengertian metodologi dikaitkan dengan analisis kebijakan publik adalah sebuah studi sistematik mengenai metoda dan teknik analisis kebijakan yang bersifat pluralistik. Metodologi menaruh perhatian pada proses memperoleh pengetahuan kebijakan yang relevan, dan tidak dengan penerapan metoda dan teknik tertentu.
  • 5. SADUWASISTIONO@DES2014 • Menurut John Dewey, metodologi adalah “ logic of inquiry”, yang didalamnya terkandung pengertian “ the operation of the human understanding in solving problem”. • Di dalam pengertian metodologi terkandung adanya berbagai metode dan teknik yang dianalisis secara kritis, agar metode dan teknik yang digunakan sesuai dengan gejalan dan peristiwa yang diamati. TEKNIK METODA METODOLOGI Prosedur khusus Prosedur yang lebih luas dan umum Studi mendalam mengenai metoda dan teknik
  • 6. SADUWASISTIONO@DES2014 • Setiap ilmu sebaiknya memiliki metodologi penelitiannya sendiri untuk menganalisis gejala dan peristiwa yang sesuai karakteristik dari obyek forma ilmu bersangkutan, sehingga hasil akhirnya akan lebih spesifik dibandingkan dengan menggunakan metodologi yang berlaku secara umum. Hal ini menunjukkan tingkat kedewasaan sebuah ilmu. Semakin dewasa sebuah ilmu, semakin mandiri dalam mengembangkan dirinya terlepas dari ilmu induknya, termasuk dalam metodologinya. • Sosiologi memiliki sosiometri, psikologi memiliki psikometri, ilmu hukum misalnya memiliki metodologi penelitian hukum (lihat misalnya buku karya Bambang Sunggono, 1997. Metodologi Penelitian Hukum, yang membagi penelitiannya ke dalam dua kelompok besar yakni penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non-doktrinal). • ilmu agama juga memiliki metodologi penelitian agama.
  • 7. SADUWASISTIONO@DES2014 • Demikian pula ilmu kedokteran memiliki metodologi penelitiannya sendiri (lihat misalnya buku karya Ahmad Watik Pratiknya, 2000. Dasar- dasar Metodologi Penelitian Kedokteran dan Kesehatan, CV. Rajawali Pers, Jakarta). Pratiknya misalnya membuat tipologi penelitian kedokteran menjadi : 1) penelitian eksperimental vs non eksperimental; 2) penelitian epidemologik; 3) penelitian evaluatif; 4) penelitian laboratorium; 5) penelitian lain-lain. • Untuk meneguhkan eksistensi ilmu pemerintahan dalam kancah keilmuan perlu disusun metodologi penelitian yang spesifik untuk ilmu bersangkutan, sehingga akan memudahkan para penggunannya untuk menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan. • Mengingat kesadaran tersebut baru muncul akhir-akhir ini, maka buku- buku yang secara khusus menulis mengenai MPP dapat dikatakan belum ada.
  • 8. SADUWASISTIONO@DES2014 • Dikaitkan dengan MPS, maka MPP merupakan partikulasi dari MPS, artinya apabila MPS bersifat universal untuk semua ilmu-ilmu sosial, maka MPP merupakan bagian dari MPS yang hanya spesifik untuk menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan. • Konsekuensi logisnya, semua metode dan teknik yang ada pada MPS dapat digunakan pada MPP, sedangkan metode khusus pada MPP belum tentu dapat digunakan untuk ilmu-ilmu sosial lainnya yang menjadi anggota keluarga besar ilmu-ilmu sosial. MPS MPP
  • 9. SADUWASISTIONO@DES2014 • Dikaitkan dengan MIP, maka antara MPP dan MIP sama-sama metodologi yang bertujuan untuk mencari pengetahuan pemerintahan yang benar. • MIP adalah studi kritis mengenai metode dan teknik untuk mempelajari gejala dan peristiwa pemerintahan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. • MPP adalah studi kritis mengenai metode dan teknik untuk mempelajari gejala dan peristiwa pemerintahan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang diawali dari adanya masalah dan berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
  • 10. SADUWASISTIONO@DES2014 HUBUNGAN ANTARA MPP DENGAN MIP MIP MPP Studi kritis mengenai metode dan teknis untuk memahami gejala dan peristiwa pemerintahan Mencari Pengetahuan yang benar Masalah
  • 11. PENGETAHUAN YANG DICARI MELALUI ILMU ========= PENGETAHUAN YANG BENAR 1) KOHERENSI TIGA KRITERIA KEBENARAN ILMIAH 2) KORESPONDENSI 3) PRAGMATIS ETOS DARI ILMU SOSIAL : ADALAH MENCARI KEBENARAN YANG OBJEKTIF (THE OBJECTIVE TRUTH) (Gunnar Myrdal, 1969, Objectivity in Social Research) 1) Pengaruh warisan dari generasi lama; - - ®Muncul bias 2) Pengaruh lingkungan politik pandangan karena : Sosial dan budaya; 3) pengaruh dari individu ybs;
  • 12. B. GEJALA DAN PERISTIWA PEMERINTAHAN • Gejala atau symptom dapat diartikan sebagai : “something that indicates the existence of something else”. Artinya, gejala adalah sesuatu yang dapat menjadi indikasi adanya eksistensi sesuatu yang lain. • Gejala pemerintahan adalah indikasi adanya eksistensi pemerintahan. Gejala tersebut wujudnya dapat bermacam-macam. Dikaitkan dengan filsafat ilmu, gejala pemerintahan yang diamati dalam ilmu pemerintahan perlu dikaitkan dengan obyek forma ilmu bersangkutan. • Objek materia ilmu pemerintahan adalah NEGARA • Objek forma ilmu pemerintahan : adalah “hubungan antara negara dengan rakyatnya dalam kaitan kewenangan dan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan rakyat” • Dengan perkataan lain gejala yang diamati dalam ilmu pemerintahan adalah gejala yang berkaitan dengan kewenangan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat pada badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintahan. SADUWASISTIONO@DES2014
  • 13. SADUWASISTIONO@DES2014 • Pada sisi lain, peristiwa atau event dapat diartikan bermacam-macam. Pengertian event yang relevan dengan ilmu pemerintahan yaitu : “something (especially something important or notable) that happens” atau “ a planned occasions or activity (such as a social gathering); atau “ the final outcome or determination of a legal action”. Jadi dapat dikatakan bahwa peristiwa adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, pertemuan atau aktivitas yang direncanakan, atau hasil akhir atau penentu dari suatu tindakan resmi. Peristiwa adalah sesuatu yang benar-benar nyata. • Dengan demikian peristiwa pemerintahan adalah sesuatu tentang aktivitas resmi pemerintahan yang benar-benar ada. Peristiwa yang terjadi berkelanjutan dan kemudian tercatat secara runtut dalam sebuah dokumen (baik disengaja, maupun yang dirangkaikan) menjadi sebuah catatan sejarah. • Apabila peristiwa tersebut dikaitkan dengan obyek forma ilmu pemerintahan, tentunya akan berkaitan dengan kewenangan, pelayanan publik, serta kesejahteraan. • Lihat merriam-webster.com • Lihat merriam-webster.com
  • 14. • Gejala dan peristiwa pemerintahan berkaitan dengan kekuasaan yang sah atau kewenangan (authority). • Pengambilan keputusan yang dijalankan dalam kepemimpinan pemerintahan dengan sendirinya berkaitan dengan kewenangan. • Authority is the right to perform or command. It allows its holder to act in certain designated ways and to directly influence the actions of others through orders. • Ada tiga tipe otoritas yakni : a) line authority; b) staff authority; c) functional authority (Sumber : managementinnovations.wordpress.com).
  • 15. THE 5 TYPES OF POWER IN LEADERSHIP (By Gina Abudi) • The Five bases of power in leadership are divided in two categories : A) FORMAL POWER : 1) Coercive 2) Reward 3) Legitimate B) PERSONAL POWER : 4) Expert 5) Referent (Sumber : quickbase.intuit.com/blog).
  • 16. • Stoner dan Freeman membedakan antara authority, power, dan influence. Kewenangan formal atau formal authority adalah : “ power rooted in the general understanding that specific individuals or groups have the right to exert influence within certain limits by virtue of their position within the organization”. Jadi setiap kewenangan (authority) sudah pasti sebuah kekuasaan (power), tetapi kekuasaan belum tentu kewenangan. • Kewenangan formal berakar dari pemahaman umum bahwa orang- orang atau kelompok tertentu memiliki hak untuk menggunakan pengaruhnya dalam batas tertentu melalui kedudukannya di dalam sebuah organisasi. Dengan perkataan lain, kewenangan berkaitan erat dengan kedudukan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi. • Formal authority disebut pula sebagai legitimate power, karena dalam menjalankan kekuasaannya, seseorang atau sebuah organisasi telah diberi legitimasi melalui peraturan perundang-undangan. • (Sumber : Stoner, James. A.F and E. Edward Freeman; 1992. Management; Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc. USA., halaman 344-345).
  • 17. • Pada sisi lain, menurut Stoner dan Freeman, kekuasaan atau power adalah : “ the ability to exert influence; that is, the ability to change the attitudes or behavior of individuals or groups”. • Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, yakni kemampuan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang atau kelompok, agar mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang menggunakan kekuasaannya. • Sedangkan pengaruh atau influence diartikan sebagai : “ any actions or examples of behavior that cause a change in attitude or behavior of another person or group”.
  • 18. • In other hand, according Stoner and Freeman, power means : “ the ability to exert influence; that is, the ability to change the attitudes or behavior of individuals or groups”. • Influence means : “ any actions or examples of behavior that cause a change in attitude or behavior of another person or group”. Influence powerful powerless influence powerful powerful INDIVIDUAL INDIVIDUALS INDIVIDUAL INDIVIDUAL
  • 19. • Sebuah kewenangan dapat diterima dan memberikan pengaruh apabila memenuhi beberapa kondisi tertentu. Barnard, misalnya mengatakan ada empat kondisi yang diperlukan agar sebuah kewenangan akan dapat diterima yakni : 1) The individual can understand the order being communicated; 2) The individual believes the order is consisten with the purpose of the organization; 3) The individual sees the order as compatible with his or her personal interests; 4) The individual is mentally and physically able to comply with the order. (Sumber : Chester I. Barnard, dalam managementinnovations.wordpress.com.)
  • 20. Sumber kekuasaan menurut Stoner dan Freeman yaitu sebagai berikut : • 1) Reward power is based on one person (the influencer) having ability to reward another person (the influence) for carrying out orders or meeting other requirement. • 2) Coercive power, based on the influencer’s ability to punish the influence for not meeting requirement, is the negative side of reward power. Punishment may range from loss of a minor privilege to loss a job. Coercive power is generally used to maintain a minimum standard of performance or conformity among subordinates. • 3) Legitimate power, is power that exists when a subordinate or influence acknowledges that the influencer has a “right” or is lawfully entitled to exert influence – within certain bound. (also called formal authority). • 4) Expert power, is a power based on the belief or understanding that the influencer has specific knowledge or relevant expertise that the influence does not. • 5) Referent power, is power based on the desire of the influence tobe like or identify with the influencer. (Loc.cit).
  • 21. SOFT POWER AND HARD POWER • When Jokowidodo met Prabowo in last October 2014 in Prabowo father’s house Jalan Kertanegara Jakarta, Jokowidodo used soft power. • What is soft power and what is hard power? • Leadership and power are inextricably intertwined. Broadly speaking, power is the ability to affect the behavior of others to get the outcomes you want, and there are three basic ways to do that : - you can coerce them with threats; - you can induce them with payments; - or you can attract and co-opt them.*) • Soft power rests on the ability to shape the preferences of others, and often allows a leader to save on costly carrots and sticks. • Soft power is attractional power. • Hard and soft power are related because they are both aspects of the ability to achieve one’s purpose by affecting the behavior of others. ------------ Citation from Joseph S. Nye, Jr; Soft Power, Hard Power and Leadership. hks.harvard.edu.
  • 22. Table Soft and Hard Power Type of Power Behavior Sources Examples Soft Attract and co-opt Inherent qualities Communications Charisma Persuasion, example Hard Threaten and induce Threats, Intimidation Payment, rewards Hire,fire, demote Promotions, compensation Source : Nye, Joseph S, Jr; Soft Power, Hard Power and Leadership, page 3. hks.harvard.edu. Between soft power and hard power, Ernest J. Wilson III, introduce the third type namely smart power. By definition, smart power is the capacity of an actor to combine elements of hard power and soft power in ways that are mutually reinforcing such that actor’s purposes are advanced effectivelly and efficiently. (citation from : jstor.org).
  • 23. • According Nye, there are three skills are particularly important for the soft power part of the equation : * Vision * Emotional Intelligence * Communication • In the other hand, there are two skills are more closely related to transactional style and hard power * Organizational capacity. * Political skill
  • 24. • The source of power are never static, and they continue to change in today’s world. Moreover, the vary in different parts of the world. • Soft power is becoming more important in relations among the postindustrial societies in an information age in which the demographic peace prevails. • Hard power is often more important in industrializing and preindustrial part of the world. • In conflict such as the struggle against transnational terrorism. It is equally important whose story wins. Hard power is necessary against hardcore terrorist, but it is equally important to use soft power to win the hearts and minds of the mainstream population that might otherwise be won over the terrorist. • The capacity to know when to use hard power, when to use soft power and when to combine the two. I call “smart power”. (Joseph S. Nye, Jr). • Prof. Nonaka said that phronesis is smart power. Phronesis is a virtuous habit of making judgments and taking actions that serve the common good. • Prevail = berlaku; virtuous = berbudi luhur
  • 25. • According Nonaka, there are six ability to make phronesis i.e : 1) ability to set a good goal and make judgment on goodness. 2) ability to perceive reality as it is. 3) ability to create “ba” (place for face to face communication). 4) ability to articulate the essence into narrative. 5) ability to exercise political power to realize story. 6) ability to foster phronesis in others.
  • 26. Table Effective Leadership Styles : Soft and Hard Power Skills No Soft Power (Inspirational) 1. Policy Vision - Attractive to followers - Effective (balance ideal& capabilities) 2. Communication - Persuasive words, symbol, example - Persuasive to near and distant followers 3. Emotional IQ - Ability to manage relationships and “charisma” - Emotional self-awareness and control Hard Power (transactional) 1. 2. Organizational Capacity Political Skills (narrow) - Manage reward and information systems - Inner and outer circles (institutions & bureaucracies). - Ability to bully, buy and bargain - Ability to build and maintain coalitions 1. Smart Power (combined resources) Contextual IQ (broad political skills) - Understand evolving environment - Capitalize on trends (“create luck”) - Adjust style to context and follower’s needs Source : Nye, Joseph S, Jr; Soft Power, Hard Power and Leadership, page 13 and 14. hks.harvard.edu.
  • 27. POWER PRINCIPLES IN INTERPERSONAL RELATIONSHIPS • There are six principles in interpersonal relationships, i.e. : 1) Power as a perception. 2) Power as a relational concept. 3) Power as resources based. 4) The principle of least interest and dependence power. 5) Power as enabling or disabling. 6) Power as a prerogative. (source : en.m.wikipedia.org).
  • 28. 1) Power as a perception in a sense that some people can have objective power, but still have trouble influencing others. People who use power cues and act powerfully and proactivelly tend to be perceived as powerful by others. Some people become influential even though they don’t overtly use powerful behavior. 2) Power as a relational concept : Power exists in relationships. The issues here is often how much relative power a person has in comparison to one’s partner. Partners in close and satisfying relationships often infulence each other at different times in various arenas. 3) Power as resources based : Power usually represents a struggle over resources. The more scarce and valued resources are, the more intense and protracted are power struggles. The scarcity hypothesis indicates that people have the most power when the resources they possess are hard to come by or are in high demand. However, scarce resource leads to power only if it’s valued within a relationship. (source : en.m.wikipedia.org) - Overtly = easily seen; protracted = delay, to prolong in time or space.
  • 29. 4) The principle of least interest and dependence power. The person with less to lose has greater power in the relationship. Dependence power indicates that those who are dependent on their relationship or partner are less powerful, especially if they know their partner is uncommitted and might leave them. According to interdependence theory, quality of alternatives refers to the types of relationships and opportunities people could have if they were not in their current relationship. The principle of least interest suggests that if a difference exists in the intensity of positive feelings between partners, the partner who feels the most positive is at a power disavantage. There’s an inverse relationship between interest in relationship and the degree of relational power. (source : en.m.wikipedia.org) inverse = opposite in order, nature, or effect.
  • 30. 5) Power as enabling or disabling. Power can be enabling or disabling. Research has been shown that people are more likely to have an enduring influence on others when they engage in dominant behavior that reflects social skill rather than intimidation. Personal power is protective against pressure and exessive influence by others and/or situational stress. People who communicate through self-confidence and expressive, composed behavior tend to be successful in achieving their goals and maintaining good relationships. Power can be disabling when it leads to destructive patterns of communication. This can lead to the chilling effect where the less powerful person often hesitates to communicate dissatisfaction, and the demand withdrawal pattern which is when one person makes demands and the other becomes defensive and withdraws. Both effect have negative consequences for relational satisfaction. (source : en.m.wikipedia.org) • chilling = very disturbing or frightening; • hesitate = to stop briefly before you do something especially because you are nervous or unsure about what to do.
  • 31. 6) Power as a prerogative. The prerogative principle states that the partner with more power can make and break the rules. Powerful people can violate norms, break relational rules, and manage interactions without as much penalty as powerless people. These actions may reinforce the powerful person’s dependence power. In addition, the more powerful person has the prerogative to manage both verbal and nonverbal interactions. They can initiate conversations, change topics, interrupt others, initiate touch, and end discussions more easily than less powerful people. (source : en.m.wikipedia.org) • Prerogative = a right or privilege; a special right or privilege that some people have.
  • 32. MEMAHAMI DUNIA PEMERINTAHAN • Organisasi pemerintah termasuk kategori sektor publik. • Menurut Bevir, “public sector is defined as the portion of the economy composed of all levels of government and government-controlled enterprises. Therefore, it does not include private company, voluntary organizations, and households.”. Jadi kategorisasi sektor publik dengan sektor private lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi. . • Bevir menyebutkan bahwa “ “ The term government comes from the Greek word “kubernan”, which means steering a ship. • Bevir membagi pengertian pemerintahan ke dalam dua kategori yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institusi (government as an institution), sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses (government as a process). (Sumber : Bevir, Mark, editor. 2007. Encyclopedia of Governance, Part II. Sage Publications, Thousand Oaks, California).
  • 33. • Bevir, dia menyebutkan bahwa : “ In a strict sense, the government (usually with the article) refers to the authoritative expression of the state and describes the group of persons that has authority in a given unit at a certain time. . • Jadi dalam arti sempit, kata pemerintahan merujuk pada wujud kewenangan negara dan diarahkan pada sekelompok orang yang memiliki kewenangan pada unit tertentu pada saat tertentu. Pemerintah memang selalu dikaitkan dengan kewenangan (authority), sedangkan politik berkaitan dengan kekuasaan (power), sebab kewenangan adalah kekuasaan yang sah (legitimate power), yang biasanya didasarkan atas hukum. (Bevir, Ibid, halaman 385). • Bevir juga menjelaskan mengenai pemerintahan dalam arti luas sebagai berikut : “ In a broader sense, government (usually without the article) is the way of governing a given entity at a certain time. Government is an abstract term referring to the method, range, purpose, and degree of control of society by state”.
  • 34. • Menurut The Free Dictionary, kata government (sebagai noun) mempunyai tujuh arti yang sangat bervariasi sebagai berikut : 1) The art or process of governing, especially the control and administration of public policy in a political unit; 2) The office, function, or authority of a governing individual or body; 3) Exercise of authority in a political unit; rule; 4) The agency or apparatus through which a governing individual or body functions and exercises authority; 5) A governing body or organization, as : a) The ruling political party or coalition of political parties in a parliamentary system. b) The cabinet in a parliamentary system. c) The persons who make up a governing body. 6) A system or policy by which a political unit is governed; 7) Administration or management of an organization, business, or institution; (Lihat www.the freedictionary.com/government).
  • 35. GEJALA, TINDAKAN, DAN PERISTIWA PEMERINTAHAN • Gejala atau symptom dapat diartikan sebagai : “something that indicates the existence of something else”. (Lihat merriam-webster.com). • Artinya, gejala adalah sesuatu yang dapat menjadi indikasi adanya eksistensi sesuatu yang lain. Dengan demikian maka gejala pemerintahan adalah indikasi adanya eksistensi pemerintahan. • Wujud dari gejala pemerintahan dapat bermacam-macam, dapat berupa adanya gedung-gedung pemerintahan, lambang-lambang, pegawai pemerintahan yang melakukan aktivitas, maupun barang dan atau jasa publik yang dibuat atau disediakan oleh pejabat publik. • Dengan melihat “sesuatu” tersebut, orang kemudian mengasosiasikan adanya pemerintahan, baik sebagai badan, orang, atau kegiatan yang menggunakan kewenangan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat luas.
  • 36. • Pengertian event yang relevan dengan ilmu pemerintahan yaitu : “something (especially something important or notable) that happens” atau “ a planned occasions or activity (such as a social gathering); atau “ the final outcome or determination of a legal action”. Jadi dapat dikatakan bahwa peristiwa adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, pertemuan atau aktivitas yang direncanakan, atau hasil akhir atau penentu dari suatu tindakan resmi. Peristiwa adalah sesuatu yang benar- benar nyata. Dengan demikian peristiwa pemerintahan adalah sesuatu tentang aktivitas resmi pemerintahan yang benar-benar ada. Peristiwa yang terjadi berkelanjutan dan kemudian tercatat secara runtut dalam sebuah dokumen (baik disengaja, maupun yang dirangkaikan) menjadi sebuah catatan sejarah. Lihat merriam-webster.com
  • 37. SADUWASISTIONO@DES2014 • Sebuah peristiwa pemerintahan didahului dengan tindakan pemerintahan. Tindakan atau action dapat didefinisikan sebagai : “ a) an act of will; b) a thing done. (sumber : merriam-webster.com). • Dikaitkan dengan pemerintahan, dapat ditarik pemahaman bahwa tindakan pemerintahan adalah suatu tindakan yang didorong oleh keinginan. Keinginan dari dunia pemerintahan bukanlah keinginan individual, melainkan keinginan yang diperintahkan atau dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, atau keinginan yang muncul karena tuntutan dari publik atau janji-janji pada waktu kampanye (terutama untuk pejabat publik yang dipilih). • Tindakan pemerintahan dibatasi oleh yurisdiksi kewenangan dari pejabat pemerintah, baik dilihat substansinya maupun wilayah kerjanya. TINDAKAN PEMERINTAHAN PERISTIWA PEMERINTAHAN GEJALA PEMERINTAHAN
  • 38. Batasan Antara Sektor Publik dengan Sektor Privat Konsep sektor publik dan sektor privat merupakan cara untuk mengklasifikasikan peran-peran sosial (social roles), harapan- harapan sosial, dan pengecualian perorangan dari harapan yang menempatkan perilaku individual di dalam situasi sosial dan politik tertentu. (Bensman and Lilienfield, 1979:171) Dalam perkembangan jaman, batas antara sektor publik dengan sektor privat menjadi semakin kabur. Terlebih lagi dengan adanya konsep privatisasi yang lebih banyak menciptakan sektor publik semu (quasi-public sector), seperti yayasan milik pemerintah (Bensman and Lilinfield, 1979:175). Begitu pula dgn konsep desentralisasi yang dapat diartikan sebagai pengalihan fungsi dari pemerintah kepada institusi nonpemerintah (Cheema and Rondinelli, 1983: 24). Semakin mengaburkan batas-batas antara sektor publik dengan sektor privat. 2012@Sadu Wasistiono
  • 39. • Public sector • quasi-public sector • private sector Term Public Private Economic ownership ownership Political the government the individual Focus support profit Client citizen customer (customer & stakeholder) 2012@Sadu Wasistiono
  • 40. Private sector Model Public sector model Secara prinsip, yang membedakan antara sektor publik dengan sektor privat pada maksud (purpose), kondisi-kondisi (conditions) dan tugas-tugas (tasks). Oleh karena itu diperlukan model-model khusus baik berupa model orisinil ataupun modifikasi dan replikasi dari model manajemen sektor privat.  Individual choice in the market  Demand and price  closure for private action  The equity of the market  The search for market satisfactions  Customer sovereignty  competition as the instrumen of market  exit as the stimulan • Colletive choice in the polity • Need for resources • Openness for public action • The equity of need • The search for justice • Citizenship • Collective action as the instrument of the polity • Voice as the conditional Source: Steward and Ranson, dalam McKevitt and Lawton, 1994:58) Perbandingan Model Sektor Privat dgn Sektor Publik 2012@Sadu Wasistiono
  • 41. • Steiner dan Steiner mengembangkan 5 (lima) model antarhubungan sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat yaitu sbb : 1) the dominance model; 2) the market capitalism model; 3) the business ecology model; 4) the dominant force model; dan 5) the stakeholder model. (Steiner, George A and John F. Steiner, 1991. Business, Government, and Society – A Managerial Perspective, Text and Cases. International Edition, McGraw-Hill, Inc. Singapore). * Model dominan (the dominance model) adalah sebuah model hubungan antara dunia bisnis, pemerintah serta masyarakat yang mendasarkan pada asumsi bahwa secara alamiah kehidupan di dalam masyarakat bersifat hierarkhis. Pengusaha bekerjasama dengan penguasa yang jumlahnya terbatas dan selektif atau yang biasa disebut kelompok elit, menguasai dan mempengaruhi masyarakat kebanyakan yang jumlahnya banyak. (Berkaitan dengan teori elit dari Suzanne Keller).
  • 42. • Model kedua yakni model kapitalisme pasar (the market capitalism model) merupakan model paling popular di kalangan pebisnis dan ahli-ahli ekonomi dalam dua dekade terakhir. Menurut Steiner dan Steiner, model ini menggambarkan bahwa sistem bisnis secara substansial diisolasi dari berbagai kekuatan sosial yang melingkupinya dan memberi perhatian pada kekuatan ekonomi pasar yang utama. Lingkungan pasar menjadi penyangga antara unit-unit bisnis dengan kekuatan-kekuatan lingkungan nonpasar seperti lingkungan sosial, politik maupun budaya. • Model ketiga yang dikembangkan oleh Steiner dan Steiner yakni model ekologi bisnis (the business ecology model). Model ini melihat hubungan antara dunia bisnis dengan lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan masyarakat, sebagai sebuah sistem interaksi. Dunia bisnis memperoleh masukan, berupa permintaan dan dukungan, dari berbagai komponen masyarakat (dalam arti luas), termasuk dari pemerintah berupa kebutuhan sosial politik.
  • 43. • Model keempat yakni model kekuatan yang dominan (the dominant force model). Steiner dan Steiner menggambarkan adanya aliran pengaruh yang dominan terhadap dunia bisnis. Pengaruh utama tersebut dapat berasal dari perubahan nilai-nilai sosial, pengharapan, kebutuhan, dan keinginan-keinginan. Kepemimpinan pemerintahan pada satu era tertentu juga memberi pengaruh pada dunia bisnis, dapat sifatnya pro-bisnis atau sebaliknya pro-rakyat. Kekuatan- kekuatan dominan lainnya yang mempengaruhi dunia bisnis seperti hasil tindakan pemerintah, kepemimpinan politik, hasil dari tindakan bisnis, lobby pimpinan bisnis, yang semuanya berpadu mempengaruhi pilihan kebijakan bisnis yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tertentu.
  • 44. • Model kelima yakni model pemangku kepentingan (the stakeholder model). Steiner dan Steiner mencoba menggambarkan bahwa sebuah perusahaan berhubungan dengan banyak pemangku kepentingan, yang hubungannya bersifat timbal balik. Salah satu pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh besar terhadap sebuah perusahaan adalah pemerintah, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Semakin besar sebuah perusahaan, maka pemangku kepentingannya juga semakin banyak dan semakin luas, sehingga variabel yang digunakan untuk mengambil keputusan bisnis juga menjadi lebih komprehensif. .
  • 45. • Post dkk, mengemukakan perdebatan perlu tidaknya dunia bisnis terlibat dalam pemerintahan. Perdebatannya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yakni yang setuju (pro’s) dan yang tidak setuju (con’s), yaitu sebagai berikut : A. Reasons business should be involved : • A pluralistic system invites many participants. • Economic stakes are high. • Business counterbalances other social interests. • Business is a vital stakeholder of government. B. Reasons business should not be involved : • Executives are not qualified. • Business is naïve about politics. • Business is too big, too powerful. • Business risks its credibility in partisan politics. (Post, James A; Anne T Lawrence, and James Weber; 1999. Business and Society : Corporate Strategy, Public Policy, Ethics. International Editions. McGraw-Hill, Inc. Printed in India.)
  • 46.
  • 47. Menurut Samuel Edward Finer (1974) istilah “Government”, paling sedikit mempunyai 4 (empat) arti yaitu : a) menunjukkan kegiatan atau proses memerintah (The Activity or the process of governing) b) Menunjukkan hal ihwal kegiatan atau proses kenegaraan (States Affairs); c) Menunjukkan orang-orang yang dibebani tugas- tugas untuk memerintah (people Charges with the duty of governing) d) Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (The Manner, Method or system by Which a particular society is governed).
  • 48. Intisari Pemerintah dan Yang Diperintah Pendapat D. Simons yang disadur Ateng Syafrudin (1978) 1) Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dapat dibuktikan dengan adanya Penerimaan, untuk dimulainya pemerintahan dengan wewenangnya oleh yang diperintah, lebih daripada dengan jalan paksaan dan ancaman dengan paksaan (h. 8);
  • 49. 2) 3 golongan yang diperintah : a. sebagian besar masyarakat yang terdiri dari sekumpulan kelompok kecil yang mempunyai keyakinan penuh untuk taat pada perintah dari pemerintah sekalipun bilamana tidak ada sanksi- sanksi (h. 8) b. kelompok masyarakat yang kepatuhan-nya terbawa-bawa tanpa mengingat/ memperhatikan hal-hal yang pasti dari permulaannya atau kemungkinan adanya sanksi-sanksi; c. kelompok masyarakat yang mengetahui kemungkinan adanya sanksi-sanksi sebagai faktor yang dipertimbangkan namun juga dengan sukarela ber-kehendak mentaati perintah dari pemerintah.
  • 50.
  • 51. C. SUBYEK DAN OBYEK YANG DITELITI DALAM MPP • Dengan melihat pada obyek forma ilmu pemerintahan, maka dapat diinventarisasi subyek dan obyek yang diteliti dalam MPP yaitu sebagai berikut : a) Subyek yang diteliti, mencakup antara lain : - pemerintah, baik sebagai badan dan orang yang menjalankan pemerintahan, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. - masyarakat yang menerima dampak (+/-) dari bekerjanya pemerintahan sebagai sebuah sistem. b) Obyek yang diteliti, mencakup antara lain : - hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (teori interaksi). - bentuk dan susunan badan yang menjalankan pemerintahan (teori sistem sosial, teori organisasi dlsb). SADUWASISTIONO@DES2014
  • 52. SADUWASISTIONO@DES2014 • - penggunaan kewenangan yang dimiliki badan atau orang yang memerintah dalam memberikan pelayanan; - bentuk dan susunan organisasi pemerintah (teori struktural, teori fungsional dlsb). - manajemen pemerintahan yang digunakan untuk mencapai tujuan; - kepemimpinan pemerintahan yang dijalankan; - kepengikutan pemerintahan dengan melihat komposisi maupun interaksinya; - interaksi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam rangka pelayanan publik (model privatisasi dlsb) ; - penggunaan dana publik; - hubungan antar susunan pemerintahan (teori subordinasi, teori koordinasi dlsb). - penanganan konflik antar masyarakat oleh organ pemerintah (teori konflik, dlsb).
  • 53. DIMENSI-DIMENSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN 1. Manajemen Perencanaan 2. Manajemen Keorganisasian 3. Manajemen Sumberdaya Manusia/Aparatur 4. Manajemen Sumber-sumber Keuangan 5. Manajemen Kinerja 6. Manajemen Pelayanan Umum 7. Manajemen Pengawasan 8. Manajemen Kolaborasi, Konflik, dan Koordinasi 9. Manajemen Logistik 10. Manajemen Resiko di Sektor Pemerintah 11. Manajemen Pemasaran di Sektor Pemerintah 12. Kepemimpinan Pemerintahan 2013-2015@Sadu Wasistiono
  • 54. BEBERAPA ISYU AKTUAL DI BIDANG PEMERINTAHAN YANG MENARIK UNTUK DITELITI • Kebijakan moratorium pengangkatan PNS baru. • Demo pejabat Pemda Kabupaten Subang ke Mahkamah Agung. • Pengisian jabatan wakil kepala daerah • Kedudukan Muspida dalam sistem pemerintahan • Arah pengembangan desa dan pemerintahannya • Perubahan kebijakan dalam MSDM Sektor pemerintah. • Pemberian kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan kepada daerah. • Pola pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota kepada lurah • Dlsb.
  • 55. lanjutan ……. • Dampak keharusan pembuatan naskah akademik dalam penyusunan UU (vide UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 43 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD HARUS disertai Naskah Akademik). • Persepsi Masyarakat mengenai kemungkinan penggabungan zona waktu di Indonesia. • Pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Asean Community 2015. • Pemahaman pejabat pemerintah daerah terhadap visi dan mis pemerintah daerah. • Dlsb.
  • 56. • Pemberian pelayanan terpadu satu pintu; • Sistem pemilukada langsung dan dampaknya pada tindak pidana korupsi oleh kepala daerah; • Model pembagian urusan pemerintahan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. • Model susunan organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan visi dan misi daerah. • Pengukuran kinerja pemerintah daerah; • Pengukuran kinerja PNS dengan model PP Nomor 46 tahun 2011. • Dlsb.
  • 57. SADUWASISTIONO@DES2014 HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS “GOVERNMENT” PEMERINTAH RAKYAT HUBUNGANNYA BERSIFAT HIERARKHIS DENGAN DOMINASI PERAN OLEH PEMERINTAH
  • 58. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS “GOVERNANCE” SADUWASISTIONO@DES2014 PEMERINTAH RAKYAT DUNIA USAHA • HUBUNGANNYA BERSIFAT HETERARKHIS DENGAN PERAN YANG BERBEDA TETAPI SETARA
  • 59. 1) mendeskripsikan (to describe) 2) menjelaskan (to explanation) Fungsi Ilmu 3) memverifikasi (to verification) 4) memprediksi (to prediction) 5) membentuk teori (theory formulation)
  • 60. D. BERBAGAI METODE DAN TEKNIK DI DALAM MPP • Dikaitkan dengan fungsi ilmu, ada tiga jenis pengelompokan jenis penelitian yaitu : 1) penelitian deskriptif  non hypothesis dalam rangka menjalankan fungsi menjelaskan, dan menggambarkan. 2) penelitian eksploratoris = generating of hypothesis dalam rangka menjalankan fungsi memprediksi. 3) penelitian eksplanatoris  testing of hypothesisi dalam rangka menjalankan fungsi memverifikasi. SADUWASISTIONO@DES2014
  • 62. A. PENDAHULUAN • Setiap MAHASISWA yang akan mengakhiri masa studinya diwajibkan membuat karya ilmiah yang dapat berupa : a) laporan akhir, untuk program diploma IV; b) skripsi, untuk program strata 1; c) thesis, untuk program magister; dan d) disertasi, untuk program doktor. • Untuk membuat karya tulis melalui sebuah PENELITIAN, para mahasiswa perlu memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu gejala dan/atau peristiwa yang dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat ilmiah, dan dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian yang LOGIS, RASIONAL dan SISTEMATIS serta menjunjung tinggi KEJUJURAN ILMIAH.
  • 63. • LOGIS, artinya penelitian yang dilakukan memenuhi logika, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang dilakukan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. ((Sumber : en.wikipedia.org/wiki/logika). • RASIONALITAS, artinya penelitian yang dilakukan merupakan wujud dari alasan-alasan (rationality is the exercise of reason). Max Weber membagi rasionalitas terhadap penjelasan mengenai tindakan sosial ke dalam 4 tipe rasionalias yang diidealisasikan yakni : 1) instrument rationality; 2) value/belief oriented; 3) affectual (meaningfully oriented) ; 4) traditional. (Sumber : en.wikipedia.org/wiki/Rationality) • SISTEMATIS, artinya penelitian dilakukan dengan menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem pemahaman yang utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya. (Sumber : en.wikipedia.org/wiki/Sistematis dimodifikasi oleh penulis). • KEJUJURAN ILMIAH, yakni menggambarkan bahwa karya tulis yang dibuat adalah asli karya sendiri dan semua kutipan-kutipan yang diambil telah dijelaskan sumber-sumber rujukannya secara tepat.
  • 64. B. LANGKAH PRAKTIS DAN ILMIAH DALAM MELAKSANAKAN PENELITIAN • Ada lima langkah praktis dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut : 1) Menentukan masalah penelitian; 2) Memilih teori yang sesuai dengan fenomena yang diteliti; 3) Memilih metode penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian; 4) Melakukan analisis sesuai masalah penelitian; 5) Membuat kesimpulan dan saran yang sesuai masalah penelitian.
  • 65. B.1. MENENTUKAN MASALAH PENELITIAN • Riset adalah aktivitas yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving oriented). • NO PROBLEM – NO RESEARCH • Masalah merupakan JANTUNGNYA penelitian ilmiah, karena dari rumusan masalah akan dapat diketahui : - jenis penelitiannya; - teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena; - data dan teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan;
  • 66. - arah kesimpulan dan saran yang akan dibuat serta daya laku kesimpulan yang dibuat. - judul yang diambil untuk membingkai masalah. ( Kebiasaan yang kurang tepat, biasanya orang menanyakan judul penelitiannya apa? Padahal yang lebih tepat adalah menanyakan masalahnya apa?). • Memilih masalah didasarkan pada : 1) minat peneliti; 2) tingkat keterkeloaan (managable) dilihat dari segi kemampuan akademik, waktu dan biaya; 3) linear dengan sertifikasi profesi (khusus untuk dosen).
  • 67. PERMASALAHAN PENELITIAN • Permasalahan penelitian adalah himpunan masalah-masalah penelitian yang sejenis, yang dikelompokkan menurut sudut pandang tertentu. • Rumusan paling sederhana dari Masalah adalah adanya kesenjangan antara yang senyatanya (das sein) dengan yang seharusnya (das sollen). YANG SENYATANYA MASALAH = ----------------------------------------------------- =/= 1 YANG SEHARUSNYA
  • 68. • Yang senyatanya dapat dilihat dari : 1) FAKTA dari kata “factus” (bahasa latin) adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indra manusia atau keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. 2) DATA; adalah catatan atas pengumpulan fakta. Dengan perkataan lain, data adalah himpunan fakta yang berkaitan satu dengan yang lainnya. 3) INFORMASI, dalam konteks penelitian adalah data yang telah diberi makna. Data yang tidak diberi makna menjadi “data bisu”, sebaliknya data yang diberi makna akan menjadi informasi yang berharga sesuatu kebutuhan penelitian. (Penelitian dengan teknik studi kepustakaan pada dasarnya adalah mengelaborasi berbagai data, baik primer dan terutama sekunder untuk diberi makna, sehingga memenuhi persyaratan sebagai sebuah karya ilmiah).
  • 69. Yang seharusnya dapat dilihat dari : • TEORI, yaitu himpunan proposisi yang mempunyai kaitan erat dalam hubungan kausalitas (sebab-akibat). Sebagai contoh, dalam bidang pemerintahan ada Teori Parkinson yang menyatakan bahwa jumlah pegawai pemerintah akan bertambah seiring dengan bertambahnya pekerjaan yang ditangani pemerintah. 1) Teori memiliki tiga elemen yakni : a) concept; b) scope: c) relationship. 2) Konsep adalah hasil akhir dari proses pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata atau simbol. Dalam ilmu sosial, biasanya konsep diwujudkan dalam bentuk kata-kata. Konsep perlu dibedakan dengan Konstruk. Konsep yang memiliki variasi nilai disebut VARIABEL. 3) A Construct in the philosophy of science is an ideal object, where the existence of the thing may be said to depend upon a subject’s mind. (Sumber : en.wikipedia.org/wiki/Construct_(philosophy_of_science).
  • 70. 4) Scope, maksudnya adalah ruang lingkup dari suatu teori. Ada teori yang masuk kategori teori induk (grand theory), yang masuk ke dalam teori taraf tengah (middle range theory), ada teori parokial (parochial theory) ada juga teori tingkat implementatif yang bersifat pengandaian (supposition). Penelitian ilmiah biasa, umumnya tidak membedakan ruang lingkup (scope) teori. 5) Relationship, maksudnya adalah kaitan antara teori yang satu dengan lainnya, karena dalam kehidupan nyata, fenomena alam dan sosial yang dikaji tidak pernah berdiri sendiri. Ada saling kaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Teori yang komprehensif dapat menjelaskan hubungan antarfenomena.
  • 71. LOGICAL FRAMEWORK THINKING GRAND THEORY MIDDLE RANGE THEORY PAROCHIAL THEORY SUPPOSITION
  • 72. LOGICAL FRAMEWORK THINKING GRAND THEORY : teori birokrasi dari Max Weber, Dwight Waldo dlsb. MIDDLE RANGE THEORY : teori birokrasi pemerintahan PAROCHIAL THEORY : teori birokrasi pemerintahan di Indonesia SUPPOSITION : gambaran fakta di lokasi penelitian yang dijadikan pengandaian-pengandaian
  • 73. LOGICAL FRAMEWORK THINKING GRAND THEORY : teori konflik ( Karl Marx, Emile Durkheim, C. Wright Mills dlsb) MIDDLE RANGE THEORY : teori konflik di bidang pemerintahan PAROCHIAL THEORY : teori konflik pemerintahan di Indonesia SUPPOSITION : gambaran fakta di lokasi penelitian yang dijadikan pengandaian-pengandaian
  • 74. • Masalah penelitian berkaitan erat dengan analisis, kesimpulan, dan saran. Apabila ada n masalah maka analisisnya sebanyak n, kesimpulannya juga sebanyak n, sedangkan sarannya sebanyak n+1, karena +1 menyarankan penelitian lanjutan dengan melihat dari berbagai sudut pandang yang lain. • M1 = A1 == K1=== S1 • M2= A2 == K2=== S2 • Mn An = Kn == Sn • Ada disertasi yang mengkaji kemungkinan penggabungan waktu di Indonesia dari tiga zona waktu menjadi satu zona waktu dilihat dari segi ekonomi. Dalam disertasi tersebut disarankan agar ada penelitian lanjutan dalam bidang sosial budaya, terutama kaitannya dengan pelaksanaan ibadah umat Islam.
  • 75. • Dalam kenyataan sosial, masalah dalam satu fenomena yang diteliti dapat menjadi sebab dalam suatu fenomena yang lain, sehingga antara satu masalah dengan sebab yang lain dapat berkaitan satu sama lain. • Setiap masalah selalu ada penyebabnya dan selalu menimbulkan akibat. Kaitan antara sebab dan akibat dinamakan HUBUNGAN KAUSALITAS. Teori menggambarkan hubungan kausalitas antara proposisi-proposisi yang dijelaskan. • Agar suatu masalah terkelola (managable), maka masalah harus dibatasi ruang lingkupnya. • Terkelolanya sebuah penelitian ditentukan oleh : daya tarik fenomena, ketersediaan waktu, ketersediaan dana, kemampuan intelektual untuk menganalisisnya.
  • 76. • Permasalahan penelitian dijelaskan dalam tiga bagian yakni : a) Identifikasi Masalah; b) Pembatasan Masalah; c) Perumusan Masalah.
  • 77. IDENTIFIKASI MASALAH • Identifikasi masalah adalah upaya memberi ciri dan kemudian mengelompokkan masalah ke dalam kategori yang berdekatan. • Identifikasi masalah dapat menggunakan pendekatan sistem (mulai dari input, proses, output, outcome, impact, benefit, feedback, feedforward, environment, dengan memodifikasi pendapat Roger Kaufmann). • Identifikasi masalah dapat menggunakan pendekatan fungsi- fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, sampai pada pengawasan. • Identifikasi masalah dapat pula menggunakan pendekatan proses kebijakan publik. • Dlsb.
  • 78. PEMBATASAN MASALAH • Pembatasan masalah adalah upaya untuk mendudukkan masalah sesuai dengan FOCUS, LOCUS dan TEMPUS. Focus menunjukkan titik bidik, yakni cakupan atau bidang tertentu yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan Locus menunjukkan lokasi penelitian. Tempus menunjukkan jangka waktu penelitian dilakukan. • Sebagai contoh, misalnya ada masalah mengenai jumlah PNS yang berlebihan di satu kabupaten yang akan diteliti. Fokus penelitian akan menjelaskan apakah yang dilihat penyebabnya kebijakan dari tingkat nasional, kebijakan daerah sendiri atau kedua-duanya. Fokus juga akan menjelaskan apakah yang dilihat keseluruhan PNS dalam satu kabupaten tersebut ataukah SKPD tertentu. Fokus juga menjelaskan data tahun berapa yang akan dianalisis. • Pembatasan masalah sekaligus memberi gambaran mengenai daya laku dari kesimpulan penelitian.
  • 79. PERUMUSAN MASALAH • Perumusan masalah ditentukan oleh kata kunci (key word), sedangkan kata kunci ditentukan oleh jenis penelitian yang akan digunakan. • Perumusan masalah dapat dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Tetapi umumnya dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. • Ada tiga jenis penelitian yakni : a) penelitian deskriptif yang sifatnya non hypothesis; b) penelitian ekploratoris yang sifatnya generating of hypothesis; c) penelitian eksplanatoris yang sifatnya testing of hypothesis.
  • 80. • Untuk masalah penelitian deskriptif, kata kunci masalahnya adalah : Bagaimanakah ………..? • Untuk masalah penelitian eksploratoris, kata kunci masalahnya adalah : Bagaimanakah kemungkinan ………..? • Untuk masalah penelitian eksplanatoris, kata kunci masalahnya adalah : - Apakah ada hubungan…….. dengan……. - Seberapa besar pengaruh …….. terhadap ……. - Apakah ada perbedaan signifikan antara …… dengan ……..
  • 81. B.2. MEMILIH TEORI YANG SESUAI DENGAN MASALAH YANG DITELITI • Teori dapat dikatakan sebagai alat analisis (tool of analysis) yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausalitas fenomena alam dan atau fenomena sosial. • Terdapat sedemikian banyak teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti dalam sebuah penelitian, tetapi perlu dipilih teori yang cocok dengan fenomena yang diamati. • Kecocokan teori dilihat dari tingkat kekinian teori tersebut dihadapkan pada fenomena yang sedang diamati. Selain itu, perlu pula diihat tingkat penerimaan atau penolakan teori tersebut, dengan melihat pada berbagaihasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dijalankan.
  • 82. • Setiap teori tentu ada yang mendukung (pro’s) dan ada yang menolak (con’s). Pada penelitian tingkat pemula atau tingkat menengah, biasanya yang dipilih adalah teori yang mendukung pandangan peneliti. Sedangkan pada penelitian tingkat atas, perlu dikemukakan pandangan yang pro’s maupun yang con’s sehingga secara komprehensif dapat diketahui kekuatan dan kelemahan teori yang digunakan sebagai alat analisis. • Sebagai contoh, teori struktural dari Parson bersifat a- historis, sehingga perlu ditutupi dengan penelitian longitudinal yang didukung oleh data yang bersifat time series. • Teori yang dipilih adalah yang mampu menjelaskan fenomena yang sedang diteliti, sebagaimana tergambar dalam masalah yang kemudian dibangkai menjadi sebuah judul.
  • 83. A. MEMAHAMI TEORI 1. Theory dari kata theoria (Ancient Greek) = looking at, viewing, 2. Theory as opposed to action, or contrasted to “practice”. 3. Theory as a tool of analysis. 4. Scientific theory = refer to a proposed explanation of empirical phenomena  made in a way consist with scientific method. 5. Theory = provide empirical support (“verify”) or empirically contradict (“falsify”).
  • 84. • THEORIES ARE ANALYTICAL TOOLS FOR UNDERSTANDING, EXPLAINING, AND MAKING PREDICTIONS ABOUT A GIVEN SUBJECT MATTER. (Source : en. Wikipedia.org/wiki/Theory). - TOOLS FOR UNDERSTANDING - TOOLS FOR EXPLAINING == A GIVEN SUBJECT MATTER - TOOLS FOR MAKING PREDICTIONS * TOOLS FOR UNDERSTANDING, TERUTAMA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN YANG BERSIFAT DESKRIPTIF. * TOOLS FOR EXPLAINING, TERUTAMA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN YANG BERSIFAT EKSPLANATORIS (BICARA PENGARUH, HUBUNGAN,PERBANDINGAN) * TOOLS FOR MAKING PREDICTIONS, TERUTAMA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN EKSPLORATORIS (STUDI KEMUNGKINAN, PROYEKSI, MODEL, DLSB)
  • 85. • TEORI ADALAH SERANGKAIAN PROPOSISI YANG MENJELASKAN HUBUNGAN KAUSALITAS MENGENAI SUBYEK TERTENTU. HUBUNGAN KAUSALITAS = HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT JIKA………., MAKA (PERNYATAAN HIPOTETIS) • PROPOSISI = KALIMAT YANG DISAMPAIKAN = HIMPUNAN TERM (KATA YANG MEMILIKI MAKNA TERTENTU)
  • 86. Theory X dari Douglas McGregor • In this theory, which has been proven counter effective in most modern practicemanagement assumes employees are inherently lazy and will avoid work if they can and that they inherently dislike work. As a result of this, management believes that workers need to be closely supervised and comprehensive systems of controls developed. A hierarchical structure is needed with narrow span of control at each and every level. According to this theory, employees will show little ambition without an enticing incentive program and will avoid responsibility whenever they can. (Source : en.wikipedia.org/wiki/Theory_X_and_Theory_Y).
  • 87. Theory Y dari Douglas McGregor • In this theory, management assumes employees may be ambitious and self-motivated and exercise self-control. It is believed that employees enjoy their mental and physical work duties. According to them work is as natural as play. They possess the ability for creative problem solving, but their talents are underused in most organizations. Given the proper conditions, theory Y managers believe that employees will learn to seek out and accept responsibility and to exercise self- control and self-direction in accomplishing objectives to which they are committed. A Theory Y manager believes that, given the right conditions, most people will want to do well at work. They believe that the satisfaction of doing a good job is a strong motivation. • (Source : en.wikipedia.org/wiki/Theory_X_and_Theory_Y).
  • 88. Gambar : Isi Limas Ilmu Sumber : C.A. Van Peursen, Susunan Ilmu Pengetahuan, 1989 Teori Hukum Hipotesis Definisi – definisi Klasifikasi dan Pembentukan pengertian Data
  • 89. B. PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS TEORI • Theory is a :contemplative and rational type of abstract or generalizing thinking, or the results of such thinking. Depending on the context, the results might for example include generalized explanations of how nature works, or even how divine or metaphysical matters are thought to work. The word has its roots in ancient Greek, but in modern use it has taken on several different related meanings. • In modern science, the term "theory" refers to scientific theories, a well-confirmed type of explanation of nature, made in a way consistent with scientific method, and fulfilling the criteria required by modern science. Such theories are described in such a way that any scientist in the field is in a position to understand and either provide empirical support ("verify") or empirically contradict ("falsify") it. Scientific theories are the most reliable, rigorous, and comprehensive form of scientific knowledge,[2] in contrast to more common uses of the word "theory" that imply that something is unproven or speculative (which is better defined by the word 'hypothesis').[3] Scientific theories are also distinguished from hypotheses, which are individual empirically testable conjectures, and scientific laws, which are descriptive accounts of how nature will behave under certain conditions.[4] (Source : en.wikipedia.org/wiki/Theory).
  • 90. Definition of THEORY : 1) the analysis of a set of facts in their relation to one another 2) abstract thought : speculation 3)the general or abstract principles of a body of fact, a science, or an art <music theory> 4) a : a belief, policy, or procedure proposed or followed as the basis of action <her method is based on the theory that all children want to learn> b : an ideal or hypothetical set of facts, principles, or circumstances —often used in the phrase in theory <in theory, we have always advocated freedom for all> 5 aplausible or scientifically acceptable general principle or body of principles offered to explain phenomena <the wave theory of light> 6 a : a hypothesis assumed for the sake of argument or investigation. b : an unproved assumption : conjecture c : a body of theorems presenting a concise systematic view of a subject <theory of equations> (Sumber : www.merriam-webster.com/dictionary/theory).
  • 91. • Ada teori yang secara langsung digunakan untuk menjelaskan fenomena, adapula teeori yang bersifat mendukung atau memperkuat. • Untuk teori utama, maka rujukannya harus diperoleh dari sumber primer, bukan sumber sekunder. Sebagai contoh, apabila akan menjelaskan fenomena tentang birokrasi dengan menggunakan pandangan Max Weber, maka pandangan Max Weber harus dirujuk langsung dari buku yang ditulis oleh Max Weber, bukan pandangan Max Weber yang dikutip oleh penulis lain (Weber, dalam ………). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami teori utama yang akan digunakan sebagai alat analisis. • Agar dapat memperoleh informasi tentang teori yang tepat untuk digunakan dalam penelitian, peneliti perlu memiliki kemampuan untuk membaca cepat.
  • 92. • PRINSIP UTAMA MEMBACA CEPAT : “ SATU ALINEA MENGANDUNG SATU POKOK PIKIRAN”. Pokok pikiran biasanya diletakkan pada awal sebuah alinea. • Ada dua cara untuk membaca cepat yakni cara SCANNING dan cara SKIPPING. Cara scanning yakni melarik dengan cepat materi yang dibaca, kemudian berhenti pada bagian-bagian yang relevan dan dibutuhkan untuk penelitian. Sedangkan cara skipping yakni membaca secara tidak berurutan tetapi langsung meloncat pada bagian yang relevan saja. Untuk melakukan pembacaan cara skipping ini, pembaca perlu mencermati dafta isi dan kata pengantar dari buku. Cara ini akan semakin mudah apabila pada setiap bab ada konklusi yang sudah disiapkan oleh penulis buku. • Untuk mencari topik, nama penulis buku, tokoh ilmuwan tertentu atau sebuah istilah yang diperlukan, dapat digunakan index yang biasanya terdapat pada bagian akhir dari sebuah buku.
  • 93. B.3. MEMILIH METODE PENELITIAN YANG SESUAI DENGAN RUMUSAN MASALAHNYA • Pada prinsipnya MASALAH MENENTUKAN METODE, BUKAN SEBALIKNYA. • Kalau metodenya ditentukan terlebih dahulu, namanya mencari-cari masalah agar cocok dengan metodenya. (Cara berpikir yang aneh!!!!) • Selain dilihat dari jenisnya yang ada tiga macam (deskriptif, eksploratoris, dan eksplanatoris), penelitian juga dapat dilihat dari disainnya atau pendekatannya. Secara garis besar ada dua disain atau pendekatan penelitian yakni KUANTITATIF atau KUALITATIF. • Dilihat dari dukungan datanya, dapat dibedakan antara penelitian dengan dukungan data kuantitatif dan data kualitatif.
  • 94. • Pendekatan kuantitatif apabila yang akan diteliti menggambarkan adanya korelasi, pengaruh atau perbandingan antar variabel.  PANDANGAN POSITIVISTIK • Pendekatan kualitatif bertujuan memahami makna (meaning), bukan sekedar mengukur.  PANDANGAN FENOMENOLOGIK. • Masing-masing pendekatan memiliki kekuatan dan kelemahan. Cresswell kemudian mencoba menawarkan pendekatan perpaduan dalam bentuk DOMINANT-LESS DOMINANT atau TWO STAGES. • Disain Dominant-less dominant apabila peneliti akan menggunakan dua pendekatan sekaligus tetapi memberi bobot yang berbeda, yakni yang pertama merupakan pendekatan utama, sedangkan pendekatan kedua bersifat melengkap. Sedangkan disain two-stages menggunakan dua pendekatan sekaligus dengan bobot yang sama tetapi dilaksanakan satu persatu.
  • 95. Lanjutan …… • Instrumen penelitian yang digunakan akan sangat tergantung pada jenis dan pendekatan yang digunakan. • Untuk penelitian deskriptif biasanya digunakan instrumen pedoman wawancara, dokumentasi, • Untuk penelitian eksploratoris biasanya digunakan instrumen berupa : pedoman wawancara, panduan observasi, atau dokumentasi • Untuk penelitian eksplanatoris, instrumen utamanya adalah kuesioner atau angket.
  • 96. Lanjutan ……. • Pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai sesuatu hal, misalnya latar belakang sebuah kebijakan. • Wawancara ditujukan kepada informan kunci, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang strategis, yang data dan informasinya tidak tersedia secara tertulis. • Pemilihan informan kunci dapat dilakukan dengan teknik purposive sampling atau snowball sampling. • Ada wawancara terstruktur, ada wawancara bebas. • Hasil wawancara harus nampak pada bab analisis, baik dalam bentuk kutipan rapat (apabila pendapat informan ditulis sepenuhnya sesuai aslinya) ataupun dalam bentuk kalimat langsung apabila yang diambil adalah intisari hasil wawancara.
  • 97. Lanjutan …….. • Kuesioner (daftar pertanyaan) atau angket (daftar pernyataan) digunakan apabila ingin menangkap gejala permukaan berupa persepsi responden tentang sesuatu dengan jumlah responden yang relatif banyak. • Kuesioner atau angket dapat dibuat secara tertutup, semi tertutup atau terbuka • Untuk kuesioner atau angket tertutup umumnya memberikan pilihan jawaban yang berjumlah gasal : 3, 5, atau 7 pilihan jawaban. Semakin banyak pilihan jawaban semakin leluasa responden memilihnya, tetapi semakin sulit mengolahnya. Umumnya peneliti memilih 5 kategori jawaban.
  • 98. Lanjutan ……. • Panduan observasi digunakan apabila peneliti akan menangkap gejala dan atau peristiwa yang sedang diamati. • Observasi dalam konteks penelitian adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja terhadap gejala dan atau peristiwa tertentu, dengan menggunakan pancaindera berdasarkan panduan observasi yang telah disiapkan terlebih dahulu. • Observasi harus dilakukan sendiri oleh peneliti (no enter – no research), sebab gejala dan peristiwa yang diamati selalu bersifat unik, tidak akan pernah terulang. Oleh karena itu, analisis terhadap gejala dan peristiwa yang diobservasi HARUS dilakukan seketika, tidak dapat ditunda-tunda.
  • 99. B.4. Melakukan Analisis Sesuai Masalah Penelitian 1. Analiisis dalam sebuah penelitian mempunyai dua tujuan yakni : • a) mencoba menjawab pertanyaan penelitian dengan memadukan antara fakta empirik yang diperoleh dari kancah (apabila penelitian lapangan/field research) atau data sekunder dari literatur (apabila penelitiannya adalah stud kepustakaan/library research). • b) menguji teori dengan fakta emipirik. Dari pengujian ini akan diperoleh 3 kemngkinan kesimpulan : 1) teorinya diterima sehingga memperkuat teori bersangkutan. 2) teorinya diterima sebagian, sehingga memungkinkan dilakuka modifikasi; 3) teorinya ditolak, sehingga memungkinkan munculnya teori baru.
  • 100. 1. Analisis dilakukan berurutan sesuai urutan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan. 2. ANALISIS (1) == MENJAWAB MASALAH (1) 3. Analisis dibantu dengan statistika. Untuk jenis penelitian deskriptif digunakan statistika deskriptif seperti rata-rata, median, modus, persentase dlsb. Untuk jenis penelitian eksplanatoris digunakan statistika inferensial (statistika untuk menaik kesimpulan) seperti product momemnt untuk mengukur hubungan, regresi untuk mengukur pengaruh, uji beda, dlsb. 4. Statistika deskriptif tidak dapat digunakan secara langsung untuk menaik kesimpulan, melainkan hanya menggambarkan berbagai kecenderungan.
  • 101. B.5. Membuat kesimpulan dan saran yang sesuai masalah penelitian • Kesimpulan diambil dari analisis yang bertujuan untuk menjawab masalah penelitian. Untuk memvalidasi apakah rumusan kesimpulannya sudah benar, perlu dibaca kembali rumusan masalahnya. • MASALAH (1) == ANALISIS (1) = KESIMPULAN (1) • Kesimpulan ditulis secara singkat dan merupakan inti dari analisis, bukan mengulang isi analisis. Apabila dalam analisis sudah ada kesimpulan statistik dalam bentuk angka-angka, maka dalam kesimpulan pada bagian penutup bentuknya deskriptif.
  • 102. • Setelah selesai menyusun kesimpulan, bagian terakhir dari penutup adalah merumuskan saran, yang merupakan rangkaian tindak lanjut dari adanya masalah, analisis serta kesimpulan. • M (1) = A (1) == K (1) == SARAN (1). • Saran disusun secara padat, ringkas dan kongkret, sehingga dapat segera dipahami dan ditindaklanjuti oleh pihak yang diberi saran. • Contoh saran yang tidak baik : “ Untuk meningkatkan kualitas SDM disarankan para PNS di SKPD X diberikan diklat”. Tanpa penelitian sekalipun orang sudah tahu hal tersebut sebagai sebuah “common sense”. • Saran tersebut perlu diperbaiki menjadi “ ….. Diklat jenis ….. Yang diikuti oleh …… orang.
  • 103. C. MENULIS LAPORAN PENELITIAN • Bagian paling sulit tetapi sekaligus paling menarik dala proses penelitian adalah menulis laporan penelitian. • Susun kalimat yang pendek dan tepat pada sasaran. Jangan terjebak pada TAUTOLOGIS ( menjelaskan dengan menambah kalimat tanpa menambah makna, hanya sekedar memperpanjang kalimat). • Kalimat yang baik akan terdiri dari : SUBYEK – PREDIKAT- OBYEK- KETERANGAN TAMBAHAN. • Apabila diperlukan, dapat ditambah anak kalimat, tetapi jangan kemudian disambung dengan “cucu kalimat” dan “cicit kalimat” yang akan membuat kalimat itu menjadi kehilangan arti, karena keterangannya berlebihan.
  • 104. • Dalam menulis laporan penelitian, gunakan kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Kecuali untuk menjelaskan hasil wawancara yang berasal dari informan. • Hindari penggunaan kata ganti orang pertama (jamak atau tunggal seperti saya, kami), tetapi lebih banyak menggunakan kata ganti orang kedua seperti penulis, peneliti. • Laporan penelitian bersifat netral dan obyektif, tidak bertujuan untuk menghakimi. • Laporan penelitian disusun dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia baku, bukan bahasa sehari- hari, kecuali penelitian dalam bidang antropologi ataupun kebudayaan yang mencoba mengungkapkan fakta apa adanya. • Istilah-istilah yang belum masuk dalam kosa kata bahasa Indonesia, diketik dengan huruf miring (italic).
  • 105. BEBERAPA ISYU AKTUAL DI BIDANG PEMERINTAHAN YANG MENARIK UNTUK DITELITI • Kebijakan moratorium pengangkatan PNS baru. • Demo pejabat Pemda Kabupaten Subang ke Mahkamah Agung. • Pengisian jabatan wakil kepala daerah • Kedudukan Muspida dalam sistem pemerintahan • Arah pengembangan desa dan pemerintahannya • Perubahan kebijakan dalam MSDM Sektor pemerintah. • Pemberian kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan kepada daerah. • Pola pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota kepada lurah • Dlsb.
  • 106. lanjutan ……. • Dampak keharusan pembuatan naskah akademik dalam penyusunan UU (vide UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 43 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD HARUS disertai Naskah Akademik). • Persepsi Masyarakat mengenai kemungkinan penggabungan zona waktu di Indonesia. • Pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Asean Community 2015. • Pemahaman pejabat pemerintah daerah terhadap visi dan mis pemerintah daerah. • Dlsb.
  • 107. • Pemberian pelayanan terpadu satu pintu; • Sistem pemilukada langsung dan dampaknya pada tindak pidana korupsi oleh kepala daerah; • Model pembagian urusan pemerintahan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. • Model susunan organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan visi dan misi daerah. • Pengukuran kinerja pemerintah daerah; • Pengukuran kinerja PNS dengan model PP Nomor 46 tahun 2011. • Dlsb.
  • 108. CONTOH PEDOMAN WAWANCARA • Wawancara dengan bupati/walikota mengenai moratorium pengangkatan PNS. 1) Bagaimanakah pandangan bapak/ibu mengenai kebijakan pemerintah pusat melakukan moratorium pengangkatan PNS baru sampai tahun 2025? 2) Bagaimanakah dampak kebijakan tersebut terhadap kebutuhan pegawai di kabupaten/kota bapak/ibu? Mohon dijelaskan. 3) ………. Dst.
  • 109. CONTOH KUESIONER TERTUTUP • Bagaimanakah pandangan bapak/ibu apabila ada koruptor yang korupsi uang negara Rp. 100 milyard atau lebih dijatuhi hukuman mati? a. sangat setuju b. setuju c. tidak berpendapat d. tidak setuju e. sangat tidak setuju
  • 110. CONTOH ANGKET TERTUTUP Pernyataan sts ts ragu2 s ss 1. Orang bekerja bertujuan semata- mata untuk mencari penghasilan 2. Keberhasilan sebuah organisasi mencapai tujuannya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan para pejabat puncaknya. Keterangan : Sts = sangat tidak setuju Ts = tidak setuju R = ragu-ragu S = setuju SS = sangat setujua Arah pilihan jawaban harus konsisten. Apabila menaik, harus konsisten semua menaik. Sebaliknya apabila kategorinya menurun, semua kategori juga menurun
  • 111. CONTOH PANDUAN OBSERVASI No. Gejala/peristiwa yang diamati Waktu Tempat Aktor yang terlibat Analisis 1. Demonstrasi mahasiswa menentang kenaikan BBM Jumat 25 OKTOBE R 2014 mulai jam 08.00 Bundaran Hotel Indonesia Jakarta BEM dari UI BEM dari ITB …………………… …………………… …………………… ……………………