1. POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
(PLN RI)
PERTEMUAN KEEMPAT
DEFINISI POLUGRI
AOS YULI FIRDAUS, S.IP., M.Si

2. Konsep-konsep (Teori) dalam PLN;
 A. Konsep
 B. Negara Bangsa (Nation State)
 C. Kepentingan Nasional
 D. Power
 E. Kekuatan Nasional
 F. Balance of Power
 G. Decission Making

3. A. KONSEP
 Konsep adalah penyederhanaan (simplikasi) suatu fenomena.
 Ia merupakan abstraksi yang mewakili obyek.
 Konseptualisasi perlu dilakukan karena dalam setiap gejala/fenomena sosial
pada umumnya dan hubungan internasional khususnya terdapat banyak fakta
empiris yang kompleks dan rumit.
 Melalui konseptualisasi pula suatu teori dapat tersusun.
 Dengan kata lain, konsep pada dasarnya berfungsi sebagai “batu bata” dalam
membangun suatu teori.
 Dan Ilmu Pengetahuan pada dasarnya merupakan kumpulan dari teori-teori.
 Dalam Ilmu Hubungan Internasional terdapat banyak konsep. Dan konsep
paling dasar yang mesti dipahami oleh penstudi pemula adalah konsep:
nation-state (negara-bangsa) power, national power, national interest,
foreign policy, dan diplomacy.

4. B. KONSEP NEGARA-BANGSA (NATION-
STATE)
 Menurut Couloumbus dan Wolfe, bangsa sebagai suatu konsep berkenaan
dengan identitas etnik serta kultur dari sekolompok orang terntentu,
berperan untuk menyelenggarakan hubungan yang bersifat emosional yang
bersumber pada identitas kultural sehingga memungkinkan terjadi hubungan
emosional tersebut.
 Sementara makna negara adalah suatu unit politik yang dikaitkan dengan
teritorial, populasi, otonomi pemerintah, memiliki kewenangan untuk
mengontrol wilayah berikut penduduknya serta memberikan legitimasi atas
juridiksi politik dan hukum bagi warga negaranya.

5. Lanjutan Negara Bangsa..
 Jadi secara konvergen maka istilah negara-bangsa digunakan untuk
menggambarkan adanya pembauran atau perpaduan antara batas-batas kultur
dan politik dalam konteks pelaksanaan kontrol politik yang dilakukan oleh
suatu otoritas sentral atas suatu wilayah berikut penduduknya.
 Negara bangsa sebagai konsep diterima oleh kebanyakan negara di dunia
lantaran kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar negara yang ada
dewasa ini merupakan nation-state (negara-bangsa).

6. C. KONSEP NATIONAL INTEREST
(Kepentingan Nasional) 1
 Kepentingan nasional merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital
bagi negara sehingga dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara,
kepentingan nasional senantiasa diperjuangkan, dipertahankan, bahkan jika
memungkinkan diperluas.
 Ia merupakan keseluruhan nilai atau unsur yang dicita-citakan dan hendak
ditegakkan oleh suatu bangsa.

7. Lanjutan Kepentingan Nasional (2)
Unsur-unsur vital Kepnas tersebut paling tidak mencakup:
 kelangsungan hidup bangsa dan negara,
 kemerdekaan,
 keutuhan wilayah,
 keamanan militer,
 kesejahteraan ekonomi, dll

8. Lanjutan Kepentingan Nasional (3)
Kepentingan Nasional adalah Konsep (Teori) Kunci
dalam Politik Luar Negeri, karena:
 Kepentingan itu adalah jumlah dari segala nilai nasional yang dikandung
yakni tentang Bangsa dan Negara.
 Kepentingan nasional akan melukiskan aspirasi negara.
 Kontroversi Politik Luar Negeri yang acap timbul disebabkan dari keragu-
raguan akan arti dan maksud Kepentingan Nasional.
 Gagasan Kepentingan Nasional didasarkan atas nilai-nilai masyarakat nasional
itu, yakni nilai-nilai yang dianggap produk kebudayaannya serta sebagai
ekspresi dari nilai-nilai masyarakat negara itu yang dianggap benar.

9. Lanjutan Kepentingan Nasional (4)
Kepentingan Nasional Dari Satu Negara Dikelompokkan kepada beberapa
Kepentingan :
 The degree of primacy , yang sama dengan kepentingan-kepentingan vital,
legitimasi dan kebutuhan akan kepentingan nasional.
 The degree of permanence of interest ; yang sama dengan kepentingan-
kepentingan material dan terbatas.
 The degree of generaly of interest ; yang sama dengan kepentingan non-
vital.

10. Lanjutan Kepentingan Nasional (5)
Thomas W. Robinson, kemudian membuat daftar rincian kepentingan tersebut
ke dalam 9 (sembilan) kategori, terdiri dari 6 Kepentingan Nasional (a-f):
a. Kepentingan Primer ;
meliputi perlindungan terhadap fisik negara, politik, dan identitas kultur
bangsa serta kelangsungan hidupnya Negara dari rongrongan luar.
b. Kepentingan Sekunder I ;
kepentingan yang berada di luar kepentingan butir (a), tetapi menunjang
pencapaian atau perwujudannya. Termasuk kepentingan ini adalah
perlindungan atas warga negara dan kekebalan diplomat.
c. Kepentingan Sekunder II ;
kepentingan yang agak relatif konstan sifatnya, karena berkaitan dengan
kepentingan jangka waktu yang panjang.

11. Lanjutan Kepentingan Nasional (6)
Kepentingan Variabel;
kepentingan yang merupakan suatu fungsi dari semua arus silang dari
personalitas, opini umum, kepentingan bagian, politik partisipan dan cara
hidup politik dan moral rakyat, dari negara tertentu.
e. Kepentingan Umum ;
kepentingan suatu negara dalam kaitannya dengan wilayah geografis,
memperbesar penduduknya dari suatu negara tertentu atau sejumlah bidang-
bidang khusus seperti ekonomi, perdagangan, diplomatik, hukum
internasional dsb.
f. Kepentingan Spesifik ;
kepentingan khusus atau kepentingan positif yang tidak termasuk dalam
kelompok (e) di atas.

12. Lanjutan Kepentingan Nasional (7)
Tingkat Persamaan Kepentingan Di antara Dua Negara
Atau lebih (Internasional):
g. Kepentingan identik Antar Bangsa,
yakni kepentingan-kepentingan nasional (butir a s/d f) yang diupayakan
bersama-sama oleh bangsa-bangsa yang terlibat.
h. Kepentingan Komplementer Antar Bangsa,
yakni kepentingan antar bangsa yang walaupun tidak identik, namun dapat
dijadikan sebagai dasar untuk mencapai suatu ujuan persetujuan tertentu.
i. Kepentingan Bertentangan,
yakni kepentingan di luar kepentingan butir (g) dan (h). Namun dalam
perkembangannya dapat di ubah menjadi berbagai bentuk kepentingan umum
atau komplementer, seperti misalnya melalui diplomasi.