Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a DELH/DPLH Pasca PP 22/2021.pptx
Semelhante a DELH/DPLH Pasca PP 22/2021.pptx (20)
DELH/DPLH Pasca PP 22/2021.pptx
- 1. DELH/DPLH Pasca PP 22/2021 Subdit Audit LH dan Data Informasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2. Outline 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Definisi dan Pengertian Kebijakan DELH/DPLH Sebelum PP 22 2021 Kebijakan DELH/DPLH Pasca PP 22 2021 Kriteria Pengenaan Sanksi Perintah Penyusunan Persetujuan dan Kewenangan DELH DPLH Persyaratan Penyusunan DELH/DPLH Persyaratan Kelengkapan Data Untuk Verifikasi Muatan DELH/DPLH Permasalahan dan Tindak Lanjut Sanksi 2
- 3. ◺ 1.Definisi dan Pengertian DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) • Bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal • Bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL Dokumen Evaluasi Lingkungan (DELH) adalah dokumen evaluasi dampak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat 26 dan 27 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPPLH
- 4. ◺ 2. Kebijakan DELH/DPLH Sebelum PP 22 2021 SEMDAL PP 29 Tahun 1986 (Usaha/kegiatan sebelum tahun 1986) Berlaku sampai 1990 (pengguna B3) dan 1992 (kegiatan lainnya) SEMDAL dihapuskan pada tahun 1993 (PP 51/1993) DPPL Peraturan MENLH No. 12 Tahun 2007 Berlaku 2 Tahun (2007-2009) DPLH/DELH • Pasal 121 UU 32/2009 • • • • • Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010 SE MENLH 27 Desember 2013 Berlaku selama 2 Tahun (2013-2015) • • • DPLH/DELH Sesuai PP 22/2021 • DPLH/DELH Bukan Pengaturan Hukum Antar Waktu Bersifat individual Pengenaan Sanksi sesuai UU 32/2009 Surat MENLH No: S.541/MENLH/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 PerMENLHK No.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 SE MENLH No:SE.7/MENLH/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 DPL Keputusan MENLH No. 30 Tahun 1999 tentang Panduan Penyusunan DPPL • Berlaku 3 Bulan (12 Okt 199-31 Des 1999) - - - - DPLH/DELH Pasal 121 UU 32/2009 Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010 Berlaku selama 2 Tahun (2009-2011) • • • - 4 -
- 5. Kebijakan Sebelum PP 22/2021 diterbitkan Surat MENLH No: S.541/MENLH/SETJEN/PLA.4/ 12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penyelesaian Dokumen Lingkungan Bagi Kegiatan Yang Telah Berjalan PERMENLHK No.102/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lungkungan HIdup Pemerintah Kebijakan KLHK untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan namun sudah berjalan Surat Edaran MENLH No: SE.7/MENLH/SETJEN/PLA.4/1 2/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatana Orang Perorangan atau Badan Usaha
- 6. ◺ KRITERIADELH/DPLH sesuai PerMenLHK No.102 Tahun 2016 lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan 4 3 2 1 tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan
- 7. Orang Peroranga ksi se Surat Perintah MENLHK Kebijakan Sebelum PP 22/2021 diterbitkan Kebijakan KLHK untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan namun sudah berjalan n atau Badan Usaha Pemerintah Tidak memenuhi 4 kriteria Tidak memenuhi 4 kriteria Memenuhi 4 kriteria Memenuhi 4 kriteria San suai Surat Perintah MENLHK SK Sanksi Paksaan Pemerintah peraturan perundang- undangan Pasal 109 UU 32/2009 DELH/DPLH Izin Lingkungan
- 8. Orang Peroranga ksi se ksi se ◺ 3. Kebijakan DELH/DPLH Pasca PP 22 2021 Kebijakan KLHK untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan namun sudah berjalan sebelum PP 22/2021 diterbitkan n atau Badan Usaha Pemerintah Tidak memenuhi 2 kriteria Tidak memenuhi 2 kriteria Memenuhi 2 kriteria Memenuhi 2 kriteria San suai San suai Mekanisme sanksi administratif dan denda (Pasal 511, 514-516 PP 22/2021) peraturan perundang- undangan peraturan perundang- undangan DELH/DPLH Persetujuan DELH/DPLH
- 9. 4. Kriteria Pengenaan Sanksi Perintah Penyusunan DELH/DPLH Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Hidup: dan Pasal 86: Terhadap penanggung jawab usaha • dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan kegiatannya, maka wajib menyusun DELH (kegiatan setara Amdal) atau DPLH (kegiatan setara UKL-UPL) apabila memenuhi 2 (dua) kriteria Pasal 88 ayat (5): Persetujuan DELH atau DPLH dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; Pasal 511: Kewajiban menyusun DELH atau DPLH dilakukan melalui sanksi administratif berupa paksaan pemerintah; • • Memenuhi Kriteria DELH/DPLH Dikenakan melalui Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Dikenakan kepada penangung jawab usaha/ kegiatan yang telah melaksanakan kegiatannya
- 10. KRITERIA DELH/DPLH ◺ Pasal 86: Terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan kegiatannyawajib menyusun DELH (kegiatan setara Amdal) atau DPLH (kegiatan setara UKL-UPL) apabila memenuhi 2 (dua) kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. PERUBAHAN KRITERIA DELH/DPLH 4KriteriaDELH/DPLH 1. 2. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan; telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan; lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memilikidokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 3. 4. PerMenLHK No.102 Tahun 2016 2 Kriteria DELH/DPLH 1. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
- 12. ◺ Usaha/Kegiatan Apa yang dapat dikenakan DELH/DPLH USAHA/KEGIATAN YANG TELAH BERJALAN SEBELUM PEMBERLAKUAN PP 22 Tahun 2021 (2 Februari 2021) Usaha/Kegiatan yang telah berjalan setelah pemberlakuan PP 22 Tahun 2021 dan belum memiliki Persetujuan Lingkungan Mengikuti Pengaturan Pelangaran Dalam Perizinan Berusaha TIDAK DAPAT DIKENAKAN DELH/DPLH
- 13. ◺ 5. PERSETUJUANDANKEWENANGANDELH/DPLH Persetujuan DELH atau DPLH dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pasal 88 ayat (5) PP 22/2021 Penentuan skala besaran wajib DELH/DPLH merujuk Skala besaran wajib Amdal/UKL UPL sesuai Lampiran I Huruf I Peraturan MenLHK Nomor 4 tahun 2021 Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Kewenangan penilaian DELH/DPLH sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pasal 57 dan Pasal 79 PP 22/2021. kewenangan Penilaian DELH/DPLH mengikuti kewenangan penerbitan perizinan berusaha bagi legiatan swasta dan bagi kegiatan pemerintah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah • Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko usaha dan/atau kegiatan. • UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 14. Penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan Penilaian DELH tidak dilakukan seperti mekanisme penilaian Amdal o instansi lingkungan hidup; o instansi teknis yang membidangi usaha dan/kegiatan; o pakar, apabila diperlukan
- 15. ◺ 6. PERSY ARA TAN PENYUSUNDELH memiliki sertifikat kompetensi auditor Lingkungan Hidup memiliki sertifikat kompetensi penyusunan dokumen Amdal 01 02 memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal memiliki sertifikat kelulusan pelatihan auditor Lingkungan Hidup. 03 04 Penyusunan DPLH dapat dilakukan Pelaku Usaha/kegiatan
- 16. 7. KELENGKAPAN DATA UNTUK VERIFIKASI SANKSI ADMINISTRASI PAKSAAN PEMERINTAH PENGENAAN DELH/DPLH
- 17. KELENGKAPAN DATA UNTUK VERIFIKASI SANKSI ADMINISTRASI PAKSAAN PEMERINTAH PENGENAAN DELH/DPLH
- 18. 8. Muatan DELH ◺ Kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang telah berjalan beserta skala dan lingkup uraian Sumber Dampak dan Identifikasi Dampak Latar belakang Usaha dan/atau Kegiatan Identitas perusahaan 1) 2) lokasi, koordinat geografik tapak Usaha dan/atau Kegiatan; peruntukan lahan berdasarkan rencana tata ruang (RTRW/ RDTR/ RZWP3KI bentuk kesesuaian ruang lainnya) akses dan jalan di sekitarnya; luas tapak Usaha dan/atau Kegiatan; penggunaan tapak Usaha dan/atau Kegiatan saat ini; penggunaan tapak Usaha dan/atau Kegiatan sebelumnya Rona Lingkungan Hidup. uraian tentang berbagai jenis bangunan yang ada, letak, luas, dan penggunaannya uraian kegiatan utama, kegiatan pendukung, proses, bahan baku, dan bahan penolong; penggunaan dan sumber air bersih penggunaan dan sumber bahan baku; penggunaan dan sumber energi; timbulan limbah, sumber, jenis dan jumlahnya; data lainnya yang relevan kegiatan konstruksi/operasional yang menjadi sumber dampak dan besaran Dampak Lingkungan yang telah terjadi; identifikasi dampak yang telah/sedang terjadi selama Usaha dan/atau Kegiatan berjalan; pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan dalam menanggulangi Dampak Lingkungan yang terjadi o berisi tentang alasan ditetapkannya DELH, surat ketetapan DELH, dan jangka waktu pengenaan sanksi administrasi berisi nama Usaha/ Kegiatan, alamat Usaha/ Kegian, nomor telepon/fax, alamat email, nama penanggungjawab Usaha/Kegiatan, jabatan penanggung jawabUsaha/Kegiatan, serta instansi teknis yang membina Usaha/ Kegiatan 3) 4) 5) 6) o 7) 8) 9) o 10) 11) 12) 13) 14)
- 19. Muatan DELH ◺ 8. RKL RPL Evaluasi Dampak • evaluasi keterkaitan antara komponen Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber dampak, limbah yang dihasilkan dari Usaha dan/atau Kegiatan dengan kondisi rona lingkungan, Baku Mutu, dll evaluasi Dampak Lingkungan Hidup harus dapat menyimpulkan mengenai dampak yang terjadi, efektivitas pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan oleh penangggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan serta usulan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup • Memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponenLingkungan Hidup yang terkena dampak. Pengelolaan dan pemantauanLingkungan Hidup dilakukan. dalam bentuk matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan oleh Usahadan/atau kegiatan yang telah berjalan informasi terkait Persetujuan Teknis untuk kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup yangmembutuhkan Persetujuan Teknis • • •
- 21. ◺ 9. PERMASALAHANDANTINDAKLANJUT terdapat beberapa usaha dan/atau kegiatan yang semula kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat kebijakan perubahan kewenangan penilaian dokumen lingkungan mengikuti kewenangan perizinan berusaha Usaha/kegiatan kewenangan pusat saat ini namun telah dikenakan SK sanksi administratif paksaan pemerintah oleh pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) namun belum dilakukan penilaian DELH/DPLH Telah dikenakan sanksi paksaaan pemerintah untuk menyusun DELH/DPLH oleh daerah, maka tidak dikenakan sanksi lagi oleh Dirjen Gakum dan penilaian DELH/DPLH dapat dilanjutkan KLHK Usaha/Kegiatan kewenangan pusat saat ini yang telah dikenakan DELH/DPLH oleh Daerah namun belum dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah KLHK akan mengenakan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah apabila usaha/kegiatan telah memenuhi Kriteria DELH/DPLH
- 22. Terimakasih 22