Persyaratan & Prosedur Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik

C
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Juli 2020
Persyaratan dan Prosedur
Perubahan PTS Akademik
Berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M
Struktur Organisasi Kemdikbud
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Struktur Pendidikan Tinggi
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
No Jenis
Pendidikan
Program
Pendidikan
Program
Studi
1 Akademik a. Program Sarjana
b. Program Magister
c. Program Doktor
a. Program Studi ….
b. Program Studi ….
c. Program Studi ….
2 Vokasi a. Program Diploma Satu
b. Program Diploma Dua
c. Program Diploma Tiga
d. Program Diploma Empat
e. Program Magister Terapan
f. Program Doktor Terapan
a. Program Studi ….
b. Program Studi ….
c. Program Studi ….
d. Program Studi ….
e. Program Studi ….
f. Program Studi ….
3 Profesi a. Program Profesi
b. Program Spesialis
a. Program Studi ….
b. Program Studi ….
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Bentuk PT
Program Pendidikan
S M D D1 D2 D3 D4 MT DT Pr Sp
1. Universitas
2. Institut
3. Sekolah Tinggi
4. Politeknik
5. Akademi
6. Akademi Komunitas
Kewenangan Penyelenggaraan Program Pendidikan
Menurut Jenis Pendidikan
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jenis Pendidikan Akademik
Jenis Pendidikan Vokasi
S = Sarjana D = Diploma Pr = Profesi
M = Magister MT= Magister Terapan Sp = Spsesialis
D = Doktor DT = Doktor Terapan
Jenis Pendidikan Profesi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Proses Perubahan
PTS Akademik
di Ditjen Dikti
Proses. Perubahan
PTS Vokasi
di Ditjen Diksi
Prinsip
Pemrosesan
Destinasi
Usul
Proses Pengusulan Perubahan PTS
Tujuan
q Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:
a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi
pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan
b.meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah
serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung
pembangunan nasional.
q Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau
pencabutan izin Program Studi bertujuan:
melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh
layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat yang tidak bermutu.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dasar Hukum (1)
q PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
§Pasal 7 ayat (1) huruf a
Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan
dan koordinasi, Menteri memiliki tugas dan wewenang
meliputi:
a. pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi
dan izin pembukaan Program Studi, yang meliputi:
1 izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin
PTS; dan
2 izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin
Program Studi pada PTN dan PTS;
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dasar Hukum (2)
q PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
§ Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan
pembubaran PTN serta pendirian, perubahan dan pencabutan
izin PTS diatur dengan Peraturan Menteri.
q UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
§ Pasal 92 ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Menteri.
Permendikbud
No. 7 Tahun
2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Buku Pedoman
Untuk memudahkan pengusul dalam menyiapkan dokumen usul, maka
Dirjen Dikti telah menerbitkan Keputusan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dapat diunduh di
silemkerma.kemdikbud.go.id
Perubahan PTS
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Perubahan PTS Akademik
Pasal 17 Permendikbud No. 7 Tahun 2020
Perubahan PTS dapat terdiri atas:
a. perubahan nama PTS;
b. perubahan lokasi PTS;
c. perubahan bentuk PTS;
d. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara
lama ke Badan Penyelenggara baru;
d. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS
baru; dan/atau
e. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS
lain.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Perubahan Nama PTS Akademik
Nama perguruan tinggi adalah kata atau frasa yang terletak setelah bentuk
perguruan tinggi. Nama bentuk perguruan tinggi bukan bagian dari nama
perguruan tinggi yang bersangkutan, misalnya Universitas Tangkuban Perahu
dapat diurai sebagai berikut:
§ Universitas (bentuk perguruan tinggi);
§ Tangkuban Perahu (kata atau frasa yang merupakan nama perguruan tinggi).
Pada saat ini terdapat nama bentuk perguruan tinggi dijadikan nama perguruan
tinggi ketika perguruan tinggi tersebut berubah bentuk, misalnya semula Sekolah
Tinggi Manajemen Unggul (STIMUN), kemudian bentuknya diubah menjadi
Universitas namun singkatan STIMUN hendak dipertahankan dan dijadikan nama
perguruan tinggi, sehingga nama lengkap perguruan tinggi tersebut menjadi
Universitas STIMUN. Perubahan nama perguruan tinggi seperti di atas tidak
diizinkan lagi.
Berdasarkan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, perubahan nama
perguruan tinggi wajib menggunakan bahasa Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Perubahan Lokasi PTS
Lokasi PTS Akademik adalah domisili PTS di kabupaten atau kota sebagaimana
dicantumkan dalam keputusan Menteri mengenai pendirian PTS Akademik
tersebut.
Perubahan lokasi perguruan tinggi swasta adalah tindakan Badan Penyelenggara
memindahkan lokasi PTS Akademik dari lokasi lama ke lokasi baru, yang ditandai
dengan hal sebagai berikut:
1. Pemindahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota sebagaimana
dicantumkan dalam keputusan Menterii tentang pendirian PTS Akademik
tersebut;
2. Kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma PTS Akademik tersebut
dipindahkan ke lokasi baru; dan
3. Semua program studi pada PTS Akademik tersebut dipindahkan
penyelenggaraannya ke lokasi baru.
Contoh: Universitas Tangkuban Perahu dengan lokasi di Bandung yang dikelola
oleh Yayasan Tangkuban Perahu, menjadi Universitas Tangkuban Perahu yang
berlokasi di Jakarta, dan tetap dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Perubahan Bentuk PTS Akademik
PTS Akademik dapat berbentuk:
1. Universitas;
2. Institut;
3. Sekolah Tinggi.
Terdapat 2 (dua) kelompok perubahan bentuk PTS Akademik sebagai berikut:
1. Perubahan dari suatu bentuk PTS Vokasi menjadi suatu bentuk PTS Akademik,
yaitu dari bentuk Akademi menjadi Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas;
2. Perubahan bentuk dari suatu bentuk PTS Akademik menjadi bentuk
PTS Akademik lain. Contoh: dari Sekolah Tinggi menjadi Institut atau Universitas
dan dari Institut menjadi Universitas.
Proses perubahan bentuk pada angka 1 dan 2 di atas diajukan kepada Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) melalui laman
http://silemkerma.kemdikbud.go.id.
Sedangkan perubahan bentuk dari PTS Akademik menjadi bentuk PTS Vokasi
diajukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Contoh: dari Sekolah
Tinggi/Institut/Universitas menjadi Akademi/Politeknik.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengalihan Pengelolaan PTS Akademik (1)
Pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS Akademik adalah:
1. Alih kelola PTS Akademik dari suatu Badan Penyelenggara ke Badan
Penyelenggara lain; atau
2. Alih kelola PTS Akkademi dapat dilakukan melalui penggantian semua atau
sebagian anggota organ dari suatu Badan Penyelenggara. Apabila cara ini
yang digunakan, hal ini harus diproses sebagai alih kelola PTS Akademik pada
angka 1 (satu) di atas.
Berbagai cara alih kelola PTS Akademik, sebagai berikut:
1. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan
Penyelenggara lain yang memiliki bentuk sama, misalnya dari Yayasan A ke
Yayasan B, atau dari Perkumpulan A ke Perkumpulan B;
2. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan
Penyelenggara lain yang memiliki bentuk berbeda, misal dari Yayasan A ke
Perkumpulan B, atau dari Perkumpulan A ke Persyarikatan C; dan
3. Alih kelola dari Badan Penyelenggara tertentu kepada Badan Penyelenggara
lain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, misal
terdapat peraturan perundang- undangan baru yang melarang suatu bentuk
Badan Penyelenggara mengelola PTS Akademik.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengalihan Pengelolaan PTS Akademik (2)
Alih kelola PTS Akademik dapat disertai perubahan nama, perubahan
lokasi, dan/atau perubahan bentuk PTS Akademik.
Tahap yang harus dilalui untuk alih kelola PTS Akademik yaitu:
1. Kedua Badan Penyelenggara PTS Akademik membuat kesepakatan di
hadapan notaris tentang alih kelola PTS Akademik yang dilakukan,
yang berisi kejelasan tentang mahasiswa, dosen tetap dan tenaga
kependidikan, sarana prasarana, hutang piutang (jika ada), dokumen
legalitas perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan, serta dengan
mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan ini
baru berlaku apabila izin alih kelola telah diterbitkan oleh
Mendikbud;
2. Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola mengajukan
permohonan izin alih kelola kepada Mendikbud;
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengalihan Pengelolaan PTS Akademik (3)
3. Apabila alih kelola PTS Akademik disertai dengan perubahan nama,
perubahan lokasi, dan/atau perubahan bentuk, maka tahap yang
harus dilalui:
a) Alih kelola harus dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh
izin Mendikbud, sehingga telah terdapat kepastian hukum
tentang Badan Penyelenggara mana yang akan mengubah nama,
dan/atau perubahan lokasi, dan/atau mengubah bentuk dari PTS
Akademik tersebut; dan
b) Setelah izin alih kelola diterbitkan, Badan Penyelenggara yang
menerima alih kelola PTS Akademik mengajukan perubahan
nama, perubahan lokasi, dan/atau perubahan Bentuk sesuai
dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS Akademik atau
PTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik baru
Penggabungan PTS adalah menggabungkan 2 (dua) atau lebih PTS
Akademik dan/atau PTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik yang
baru.
Badan penyelenggara PTS Akademik yang baru tersebut adalah salah
satu badan penyelenggara dari PTS yang bergabung.
PTS yang bergabung dapat berupa:
1. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau
lebih PTS Akademik menjadi PTS Akademik yang baru;
2. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau
lebih PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru;
3. 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi bergabung dengan 1 (satu) atau lebih
PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik atau PTS
Vokasi ke dalam 1 (satu) PTS Akademik lain
Penyatuan PTS adalah menyatukan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik dan/atau
PTS Vokasi ke dalam PTS Akademik lain yang telah ada dan tidak mengakibatkan
adanya PTS Akademik baru. Badan Penyelenggara PTS Akademik hasil penyatuan
tersebut adalah Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan.
Terdapat berbagai alasan pengajuan izin Penyatuan PTS Akademik antara lain:
1. Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat komposisi
jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi untuk suatu PTS
Akademik;
2. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi, sehingga Penyatuan PTS tersebut
akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS Akademik yang telah ada;
3. Beberapa PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atau
berbeda tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non
akademik, dalam menyelenggarakan program studi yang dimilikinya, namun
kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapa
dilakukan Penyatuan PTS Akademik; dan
4. Untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan beberapa
PTS Akademik.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PTS
B
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penggabungan PTS
PTS
A
PTS
B
PTS
C
Yayasan A Yayasan B
Yayasan
A/B/C
PTS
A
PTS
B
PTS
C
Yayasan X Yayasan X
BARU
BARU
Penyatuan PTS
PTS
A
PTS
B
Yayasan A Yayasan B
PTS
A
PTS
B
Yayasan X Yayasan X
PTS
B
Yayasan B
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Proses
Penggabungan/
Penyatuan PTS
di Ditjen Dikti
Proses.
Penggabungan/
Penyatuan PTS
di Ditjen Diksi
Prinsip
Pemrosesan
Destinasi
Usul
Proses Pengusulan Penggabungan dan Penyatuan PTS
Komposisi Jumlah dan Jenis Program Pendidikan
dalam Pendirian Perguruan Tinggi
Bentuk PT
Program Pendidikan
Sarjana Diploma Tiga Diploma Empat
1. Universitas Min 3 IPA - 2 IPS
2. Institut Min 3
3. Sekolah Tinggi Min 1
4. Politeknik Min 3 Program D3 dan/atau Program D4
5. Akademi Min 1
6. Akademi Komunitas Min 1 Program D1 dan/atau Program D2
Bentuk PT
Program Pendidikan
Diploma Satu Diploma Dua
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Bentuk PT
Jumlah Program
Diploma yang dapat
diselenggarakan
Syarat Umum
Universitas Paling banyak 20% dari
jumlah Program Sarjana
Tidak menyelenggarakan
Program Studi yang sama
dengan Program Studi pada
Program Diploma di Politeknik
dan/atau Akademi di dalam
kota atau kabupaten tempat
universitas, institut, dan
sekolah tinggi tersebut berada
Institut Paling banyak 30% dari
jumlah Program Sarjana
Sekolah Tinggi Paling banyak 30% dari
jumlah Program Sarjana
Bagi perguruan tinggi yang pada saat Permenristekdikti ini mulai berlaku dan
telah meyelenggarakan Program Diploma yang tidak sesuai dengan ketentuan di
atas, tidak wajib melakukan perubahan komposisi Program Diploma dan lokasi
Program Diploma.
Jumlah Program Diploma yang dapat diselenggarakan
Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SE Menristekdikti No: 2/M/SE/lX/20l6 Tentang Pendirian
Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi
1. Terhitung sejak 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan
pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan
pembukaan program studi sebagai berikut:
a. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakam
pendidikan akademik (Universitas/ lnstitut/Sekolah Tinggi)
akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan
ditentukan kemudian;
b. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk
perguruan tinggi vokasi (Politeknik, Akademi, Akademi
Komunitas) dan Institut Teknologi;
c. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program
studi di bidang science, technology, engineering, dan
mathematic (STEM);
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SE Menristekdikti No: 2/M/SE/lX/20l6 Tentang Pendirian
Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi
2. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program
studi selain dimaksud di atas dapat dikecualikan bagi:
a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
b.daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pembukaan Program Studi dan Pendirian Perguruan Tinggi
Pasal 33 UU Dikti
(3) Program Studi diselenggarakan
atas izin Menteri setelah
memenuhi persyaratan
minimum akreditasi.
(5) Program Studi mendapatkan
akreditasi pada saat
memperoleh izin
penyelenggaraan.
Pasal 60 UU Dikti
(4) Perguruan Tinggi yang didirikan
harus memenuhi standar
minimum akreditasi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 24 Permendikbud No. 7 Tahun 2020
(1) Pembukaan Program Studi di Kampus
Utama harus memenuhi syarat
minimum akreditasi Program Studi
sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
Pasal 25 Permendikbud No. 7 Tahun 2020
(1) Program Studi yang telah memenuhi
syarat, mendapatkan akreditasi dengan
peringkat Baik pada saat memperoleh
izin penyelenggaraan dari Menteri
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (1)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (2)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (3)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (4)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (5)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (6)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (7)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (8)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (9)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (10)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (11)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (12)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (13)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (14)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (15)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (16)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (17)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (18)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (19)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (20)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (21)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (22)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (23)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (24)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (25)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (26)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (27)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (28)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penggabungan dan Penyatuan PTS Akademik
• Prosedur Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik
o Tahap Kesatu
Badan Penyelenggara memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan
melampirkan dokumen:
o Tahap Kedua
LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen tentang legalitas
badan penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik;
o Tahap Ketiga
Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi, Badan Penyelenggara
mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti melalui
silemkerma.kemdikbud.go.id;
o Tahap Keempat
Badan Penyelenggara mengikuti prosedur khusus sebagai berikut:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Prosedur Khusus Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru
Penyelenggara Pendidikan Akademik
PR OSEDUR KH USUS P ENGGABUNGAN 2 ( DUA) AT AU LEBI H PT S MENJ ADI
1 ( SAT U) P TS BARU PENYELENGGAR A PENDIDI KAN AKADEMI K
1
2
3
4
5
6
7
9
10
8
SETJEN
PENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN TINGGI LLDIKTI
Usul
AKUN
1
Verifikasi
DOKUMEN USUL
AKUN
Disetujui?
2
TIDAK
Unggah
USUL
3
YA
Disetujui?
Evaluasi
DOSEN TETAP
4
TIDAK
Penerbitan
SK
Selesai
10
YA
Badan Penyelenggara yang mengusulkan Penggabungan 2
(dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara
Pendidikan Akademik mengajukan permintaan akun ke
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui
silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat
permohonan akun (bagi Badan Penyelenggara yang belum
memiliki akun).
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi
dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum
disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan
kembali permintaan akun.
Badan Penyelenggara yang dimaksud pada angka 1
mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah diisi dan
ditandatangani, yang terdiri atas:
a. Surat permohonan izin penggabungan 2 (dua) atau lebih
PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan
Akademik kepada Mendikbud;
b. Rekomendasi dari LLDIKTI setempat, atau dalam hal 2
(dua) atau lebih PTS yang akan bergabung berada di wilayah
LLDIKTI yang berbeda, maka rekomendasi diminta dari
masing-masing LLDIKTI sesuai wilayah domisili PTS;
c. Dokumen pemenuhan persyaratan penggabungan 2 (dua)
atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara
Pendidikan Akademik sebagaimana disebutkan pada Bab II
angka 2.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi
tentang pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap
(jika diperlukan pembukaan program studi akademik baru
untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan bidang
ilmu & teknologi dari program studi akademik pada PTS baru
Penyelenggara Pendidikan Akademik hasil penggabungan).
Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 di
atas disetujui, LLDIKTI mengevaluasi Instrumen Pemenuhan
Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi untuk
kriteria non dosen (tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana serta kurikulum).
Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak
disetujui, pengusul dapat mengunggah kembali usul melalui
laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen belum disetujui,
maka Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul
melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id. Badan
Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul
penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS
baru Penyelenggara Pendidikan Akademik dengan
perbaikan hanya untuk program studi akademik yang belum
direkomendasi atau program studi akademik pengganti.
Evaluasi
TENDIK,
SARANA & PRASARANA
SERTA KURIKULUM
Evaluasi
LAPANGAN
Disetujui?
Apabila usul sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka
5 disetujui, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
memberikan “Persetujuan Proses Lanjut”.
Unggah
DOKUMEN PEMENUHAN
KEKURANGAN
BERDASARKAN HASIL
EVALUASI LAPANGAN
TIDAK
Evaluasi
DOKUMEN PEMENUHAN
KEKURANGAN
BERDASARKAN HASIL
EVALUASI LAPANGAN
Segera setelah “Persetujuan Proses Lanjut” diumumkan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama dengan
LLDIKTI melakukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat
Minimum Akreditasi PTS Penyelenggara Pendidikan
Akademik.
Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi
lapangan.
Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi
persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
mengajukan usul tertulis penerbitan izin penggabungan 2
(dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS Baru
Penyelenggara Pendidikan Akademik kepada Sesjen; dan
Sesjen atas nama Mendikbud menerbitkan Surat Keputusan
tentang PTS Baru Penyelenggara Pendidikan Akademik hasil
penggabungan.
YA
Disetujui?
TIDAK
Persetujuan
PROSES LANJUT YA
Apabila terdapat hasil evaluasi lapangan yang belum
memenuhi persyaratan, maka pengusul diminta mengunggah
pemenuhan kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan
melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id.
5
7
8
Unggah Kembali
USUL
Unggah Kembali
USUL
9
6
Unggah maksimal 4
(empat) kali (termasuk
pengunggahan yang
pertama kali)
5
Mulai
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Prosedur Khusus Penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS
Penyelenggara Pendidikan Akademik lain
PROSEDUR KHUSUS PENYATUAN 1 (SATU) ATAU LEBIH PTS KE DALAM
1 (SATU) PTS PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK LAIN
1
2
3
4
5
6
SETJEN
PENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN TINGGI LLDIKTI
Usul
AKUN
1
Verifikasi
DOKUMEN USUL
AKUN
Disetujui?
2
TIDAK
Unggah
USUL
3
YA
Disetujui?
Evaluasi
USUL DOKUMEN
4
TIDAK
Penerbitan
SK
Selesai
6
YA
Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan
Akademik yang menerima penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS
mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id,
dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi Badan
Penyelenggara yang belum memiliki akun).
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi
dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum
disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan
kembali permintaan akun.
Badan Penyelenggara yang dimaksud pada angka 1
mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah
ditandatangani, yang terdiri atas:
a. Surat permohonan izin penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS
ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik
lain kepada Mendikbud;
b. Rekomendasi dari LLDIKTI setempat, atau dalam hal 2
(dua) PTS atau lebih yang akan disatukan berada di wilayah
LLDIKTI yang berbeda, maka rekomendasi diminta dari
masing-masing LLDIKTI sesuai wilayah domisili PTS;
c. Dokumen pemenuhan persyaratan penyatuan 1 (satu) atau
lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan
Akademik lain sebagaimana disebutkan pada Bab II angka 2.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi
usul dokumen penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1
(satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik lain dan
bersama LLDIKTI melakukan evaluasi lapangan pemenuhan
Syarat Minimum Akreditasi PTS Penyelenggara Pendidikan
Akademik.
Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi
lapangan.
Apabila terdapat hasil evaluasi lapangan yang belum
memenuhi persyaratan, maka pengusul diminta mengunggah
dokumen pemenuhan kekurangan berdasarkan hasil
evaluasi lapangan melalui akun
silemkerma.kemdikbud.go.id.
Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi
persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
mengajukan usul tertulis penerbitan izin penyatuan 1 (satu)
atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara
Pendidikan Akademik lain kepada Sesjen; dan Sesjen atas
nama Mendikbud menerbitkan Surat Keputusan tentang PTS
Penyelenggara Pendidikan Akademik hasil penyatuan.
Evaluasi
LAPANGAN
Unggah
DOKUMEN PEMENUHAN
KEKURANGAN
BERDASARKAN HASIL
EVALUASI LAPANGAN
Evaluasi
DOKUMEN PEMENUHAN
KEKURANGAN
BERDASARKAN HASIL
EVALUASI LAPANGAN
5
Mulai
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kesepakatan Antar Badan Penyelenggara Dalam
Penggabungan dan Penyatuan PTS
Kesepakatan antara Badan Penyelenggara yang menggabungkan atau
menyatukan dengan Badan Penyelenggara yang menerima
penggabungan atau penyatuan, yang berisi kejelasan tentang:
1. mahasiswa;
2. dosen tetap;
3. tenaga kependidikan;
4. sarana prasarana;
5. hutang piutang (jika ada);
6. dokumen legalitas perguruan tinggi yang akan digabungkan atau
disatukan; dan
7. klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan baru berlaku apabila
penggabungan atau penyatuan telah diterbitkan oleh Mendikbud;
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Izin Prinsip (1)
Tahap Keempat
Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen semua persyaratan telah dipenuhi,
maka Ditjen Dikti akan menugaskan Tim evaluator untuk melakukan evaluasi
lapangan (site evaluation) kecuali perubahan nama PTS akademik.
a) Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian
antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, maka Mendikbud
dapat menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
b) Penerbitan izin prinsip bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Badan
Penyelenggara bahwa setelah kekurangan persyaratan dipenuhi maka izin
perubahan PTS akademik diterbitkan. Dengan demikian setelah terbitnya izin
prinsip diharapkan badan penyelenggara dapat melakukan investasi yang
diperlukan dalam rangka perubahan PTS. Setelah memperoleh Izin prinsip
ini, Badan Penyelenggara
1) Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil
evaluasi lapangan;
2) Badan Penyelenggara dilarang menerima mahasiswa baru pada program
studi akademik yang dibuka sebagai penambahan program studi akademik
yang sudah ada, sampai izin perubahan PTS akademik diterbitkan; dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Izin Prinsip (2)
c) Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan kekurangan persyaratan
untuk perubahan PTS masih belum terpenuhi, maka usul perubahan PTS
ditolak dan Badan Penyelenggara mengulang proses izin perubahan dari awal.
d) Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan pemenuhan
syarat dan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di
lapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan izin perubahan PTS
akademik.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS
Pasal 17 Permendikbud No. 7
Tahun 2020
Perubahan PTS dapat terdiri atas:
e. penggabungan 2 (dua) PTS
atau lebih menjadi 1 (satu)
PTS baru; dan/atau
f. penyatuan 1 (satu) PTS
atau lebih ke dalam 1
(satu) PTS lain.
8 (Delapan) macam
INSENTIF
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (1)
Agar tujuan perubahan PTS melalui penggabungan atau penyatuan PTS menjadi
PTS Akademik, yaitu penguatan pendidikan tinggi di Indonesia dapat diwujudkan,
maka Kemdikbud memberikan insentif sebagai berikut:
a. Jika diperlukan pembukaan Prodi Non STEM:
1. alih kelola PTS yang menyelenggarakan prodi akademik non-STEM; atau
2. diizinkan membuka prodi akademik non-STEM yang dibutuhkan;
b. Prodi Keagamaan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, dapat
diselenggarakan sebagai prodi pada PTS Akademik hasil penggabungan atau
penyatuan dengan syarat:
1. Harus mendapat surat izin dari Menteri Agama;
2. Pembinaan prodi keagamaan tersebut tetap dilakukan oleh Kementerian
Agama;
3. Prodi keagamaan yang termasuk dalam kelompok prodi non-STEM tidak
diperhitungkan dalam komposisi jumlah dan bidang ilmu dan teknologi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (2)
c. Jika terjadi
peleburan prodi
atau perubahan
PTS dalam
penggabungan
atau penyatuan
PTS, maka
Akreditasi Prodi
(APS) dan
Akreditasi
Perguruan Tinggi
(APT) sebagai
berikut:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (3)
d. Jika keberadaan lahan untuk kampus dan sarana PTS hasil penggabungan atau
penyatuan belum memenuhi syarat:
1. Luas bangunan kampus dapat diperhitungkan;
2. Lokasi dapat terletak di luar wilayah 1 (satu) kecamatan tetapi dalam 1 (satu)
kabupaten;
3. Perjanjian sewa menyewa lahan dan/atau sarana dibuat di hadapan notaris,
dengan hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan; dan
4. Jangka waktu sewa menyewa lahan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak
perjanjian sewa menyewa ditandatangani, tidak dapat diperpanjang.
e. Dapat dilakukan antar PTS yang berada dalam wilayah koordinasi lebih dari satu
LLDIKTI, dengan memberitahukan dan/atau memohon rekomendasi dari Kepala
LLDIKTI setempat.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (4)
f. Jika usul penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik
tersebut mengakibatkan program studi tertentu harus diselenggarakan
di wilayah kabupaten/kota yang tidak berbatasan langsung dengan
kampus utama PTS Akademik hasil penggabungan atau penyatuan, maka
program studi tersebut dapat diberi status sebagai Program Studi Di luar
Kampus Utama (PSDKU), dengan ketentuan PSDKU masih berada dalam
1 (satu) wilayah LLDIKTI. Dalam hal PSDKU tersebut diselenggarakan di
wilayah LLDIKTI yang berbeda, maka PTS hasil penggabungan atau
penyatuan harus memiliki program studi yang sama pada kampus
utama;
g. Jika dalam proses penggabungan atau penyatuan PTS mengakibatkan
program studi tertentu menjadi PSDKU sebagaimana dimaksud pada
huruf f, maka Badan Penyelenggara dapat mengusulkan pembukaan
program studi yang sama dengan PSDKU tersebut yang akan
diselenggarakan di kampus utama.
Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)
§ Pasal 1 angka 8 Permendikbud No 7 Tahun 2020
Kampus Utama adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota
administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri
tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
§ Pasal 1 angka 9 Permendikbud No. 7 Tahun 2020
Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU
adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota
administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pengertian PSDKU
Kabupaten/Kota B
Kabupaten/
Kota D
Kabupaten/
Kota C
Kabupaten/
Kota F
Bukan
PSDKU
PSDKU
Kabupaten/Kota A
Kampus
Utama
Bukan
PSDKU
Bukan
PSDKU
Kabupaten/
Kota G
PSDKU
PROVINSI Y
PROVINSI X
Kab/
Kota E
Bukan
PSDKU
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (5)
h. Jika usul penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik
mengakibatkan jumlah program pendidikan vokasi melebihi batas maksimal dan
larangan lokasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka PTS akademik tersebut dikecualikan dari ketentuan berikut:
a. Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 20 (dua
puluh) persen dari jumlah Program Sarjana;
b. Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 30 (tiga puluh)
persen dari jumlah Program Sarjana;
c. Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga
puluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan
d. Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma
tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada
Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau
kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada,
maka perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan tersebut
dibebaskan dari ketentuan tentang program pendidikan vokasi sebagaimana
dikemukakan di atas.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kondisi PTS Pada Masa Pandemi Covid-19
Mhs Kurang
dari 1000
Mhs lebih dari
1000
JUMLAH PTS
+- 72%
+- 28%
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alternatif Solusi Penyehatan PTS Akibat Pandemi Covid-19
Pasal 17 Permendikbud No. 7
Tahun 2020
Perubahan PTS dapat terdiri atas:
e. penggabungan 2 (dua) PTS
atau lebih menjadi 1 (satu)
PTS baru; dan/atau
f. penyatuan 1 (satu) PTS
atau lebih ke dalam 1
(satu) PTS lain.
Terima Kasih
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1 de 72

Mais conteúdo relacionado

Similar a Persyaratan & Prosedur Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik(20)

Panduan BPP-DN 2014Panduan BPP-DN 2014
Panduan BPP-DN 2014
Happy Damerianne1.2K visualizações
Buku Panduan Akademik UNSRITBuku Panduan Akademik UNSRIT
Buku Panduan Akademik UNSRIT
UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON1K visualizações
Permen18 2008 tunjanganprofesidosenPermen18 2008 tunjanganprofesidosen
Permen18 2008 tunjanganprofesidosen
prodi d3 keperawatan tuban303 visualizações
Permen 85-tahun-2008-tentang-penyusunan-statutaPermen 85-tahun-2008-tentang-penyusunan-statuta
Permen 85-tahun-2008-tentang-penyusunan-statuta
Sungguh Ponten33 visualizações
Permen tahun2013 nomor89Permen tahun2013 nomor89
Permen tahun2013 nomor89
University of Sultan Ageng Tirtayasa225 visualizações
Permendikbud95 2014 ptn-ptsPermendikbud95 2014 ptn-pts
Permendikbud95 2014 ptn-pts
Sejahtera Affif57 visualizações
Permendikbud95 2014 ptn-ptsPermendikbud95 2014 ptn-pts
Permendikbud95 2014 ptn-pts
Sejahtera Affif81 visualizações
Permendikbud tahun2014 nomor088Permendikbud tahun2014 nomor088
Permendikbud tahun2014 nomor088
University of Sultan Ageng Tirtayasa613 visualizações
Surat moratoriumSurat moratorium
Surat moratorium
Ripsi Hartawan572 visualizações
Panduan bppdn 2019_revPanduan bppdn 2019_rev
Panduan bppdn 2019_rev
Fitri Sidikah, QWP®17 visualizações
10. borang std 4_10. borang std 4_
10. borang std 4_
Darul Wiyono637 visualizações
Permen tahun2013 nomor84Permen tahun2013 nomor84
Permen tahun2013 nomor84
University of Sultan Ageng Tirtayasa575 visualizações

Mais de CIkumparan

Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023CIkumparan
4.4K visualizações16 slides
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357CIkumparan
220 visualizações17 slides
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranCIkumparan
5.6K visualizações3 slides
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMCIkumparan
1.5K visualizações148 slides

Mais de CIkumparan(20)

Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
CIkumparan4.4K visualizações
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
CIkumparan220 visualizações
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
CIkumparan14 visualizações
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
CIkumparan5.6K visualizações
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
CIkumparan156 visualizações
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
CIkumparan1.5K visualizações
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
CIkumparan162 visualizações
Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023
Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023
CIkumparan310 visualizações
Salinan Perpres Nomor 57 Tahun 2023Salinan Perpres Nomor 57 Tahun 2023
Salinan Perpres Nomor 57 Tahun 2023
CIkumparan642 visualizações
RILIS TIM 8 - 3100823 - 15.50 - approved.pdfRILIS TIM 8 - 3100823 - 15.50 - approved.pdf
RILIS TIM 8 - 3100823 - 15.50 - approved.pdf
CIkumparan6.3K visualizações
UU No.7 Tahun 2017.pdfUU No.7 Tahun 2017.pdf
UU No.7 Tahun 2017.pdf
CIkumparan2.6K visualizações
Buku Tatalaksana COVID-19 5 OP Edisi 4 Jan 2022Buku Tatalaksana COVID-19 5 OP Edisi 4 Jan 2022
Buku Tatalaksana COVID-19 5 OP Edisi 4 Jan 2022
CIkumparan102 visualizações
Salinan Perpres Nomor 49 Tahun 2023Salinan Perpres Nomor 49 Tahun 2023
Salinan Perpres Nomor 49 Tahun 2023
CIkumparan47 visualizações
UU KESEHATANUU KESEHATAN
UU KESEHATAN
CIkumparan12.2K visualizações
2023pmkeuangan066 (1).pdf2023pmkeuangan066 (1).pdf
2023pmkeuangan066 (1).pdf
CIkumparan317 visualizações
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdfSalinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
Salinan Keppres Nomor 17 Tahun 2023.pdf
CIkumparan419 visualizações
Salinan SE SESJEN NO 14 TAHUN 2023Salinan SE SESJEN NO 14 TAHUN 2023
Salinan SE SESJEN NO 14 TAHUN 2023
CIkumparan12.7K visualizações

Último(20)

SOAL PAS FIQIH KELAS 7 - MTs tarbiyatul banat.docxSOAL PAS FIQIH KELAS 7 - MTs tarbiyatul banat.docx
SOAL PAS FIQIH KELAS 7 - MTs tarbiyatul banat.docx
Ketua LBM MWC NU Lenteng dan Wakil Ketua Ansor lenteng bagian MDS RA15 visualizações
KELOMPOK 8 bahan ajar-1.pdfKELOMPOK 8 bahan ajar-1.pdf
KELOMPOK 8 bahan ajar-1.pdf
sitiamelliaefendi0312 visualizações
LKPD kls 5.pdfLKPD kls 5.pdf
LKPD kls 5.pdf
Dessyyani114 visualizações
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdfMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
SupriyadiSupriyadi5429 visualizações
SK TPPK paud 2023.pdfSK TPPK paud 2023.pdf
SK TPPK paud 2023.pdf
Komalasari9626 visualizações
Modul 6 - Pend. ABK.pptxModul 6 - Pend. ABK.pptx
Modul 6 - Pend. ABK.pptx
AzizahRaiza112 visualizações
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.docKisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc
Riski Andho Firdian10 visualizações
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
randalesmana10 visualizações
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan Diri
KemindoGroup13 visualizações
MANUSIA DAN PENDIDIKAN.pptMANUSIA DAN PENDIDIKAN.ppt
MANUSIA DAN PENDIDIKAN.ppt
UNIVERSITY OF ADI BUANA SURABAYA11 visualizações
LAPORAN PENGEMBANGAN literasi numerasi.docxLAPORAN PENGEMBANGAN literasi numerasi.docx
LAPORAN PENGEMBANGAN literasi numerasi.docx
YantySovina28 visualizações
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdfUnggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf
MayaKurniawati614 visualizações
Rundown Acara Seminar Seni  Rupa dan Desain 2023.pdfRundown Acara Seminar Seni  Rupa dan Desain 2023.pdf
Rundown Acara Seminar Seni Rupa dan Desain 2023.pdf
WidaRezaHardiyanti112 visualizações
user.docxuser.docx
user.docx
Fajar Baskoro26 visualizações
PROGRAM KERJA KESISWAAN 2023.docxPROGRAM KERJA KESISWAAN 2023.docx
PROGRAM KERJA KESISWAAN 2023.docx
mulyana3217 visualizações

Persyaratan & Prosedur Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik

  • 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Juli 2020 Persyaratan dan Prosedur Perubahan PTS Akademik Berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M
  • 2. Struktur Organisasi Kemdikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 3. Struktur Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi No Jenis Pendidikan Program Pendidikan Program Studi 1 Akademik a. Program Sarjana b. Program Magister c. Program Doktor a. Program Studi …. b. Program Studi …. c. Program Studi …. 2 Vokasi a. Program Diploma Satu b. Program Diploma Dua c. Program Diploma Tiga d. Program Diploma Empat e. Program Magister Terapan f. Program Doktor Terapan a. Program Studi …. b. Program Studi …. c. Program Studi …. d. Program Studi …. e. Program Studi …. f. Program Studi …. 3 Profesi a. Program Profesi b. Program Spesialis a. Program Studi …. b. Program Studi …. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 4. Bentuk PT Program Pendidikan S M D D1 D2 D3 D4 MT DT Pr Sp 1. Universitas 2. Institut 3. Sekolah Tinggi 4. Politeknik 5. Akademi 6. Akademi Komunitas Kewenangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Menurut Jenis Pendidikan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jenis Pendidikan Akademik Jenis Pendidikan Vokasi S = Sarjana D = Diploma Pr = Profesi M = Magister MT= Magister Terapan Sp = Spsesialis D = Doktor DT = Doktor Terapan Jenis Pendidikan Profesi
  • 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Proses Perubahan PTS Akademik di Ditjen Dikti Proses. Perubahan PTS Vokasi di Ditjen Diksi Prinsip Pemrosesan Destinasi Usul Proses Pengusulan Perubahan PTS
  • 6. Tujuan q Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan: a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan b.meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. q Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan izin Program Studi bertujuan: melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 7. Dasar Hukum (1) q PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi §Pasal 7 ayat (1) huruf a Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan koordinasi, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi: a. pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, yang meliputi: 1 izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS; dan 2 izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN dan PTS; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 8. Dasar Hukum (2) q PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi § Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan pembubaran PTN serta pendirian, perubahan dan pencabutan izin PTS diatur dengan Peraturan Menteri. q UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi § Pasal 92 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 9. Buku Pedoman Untuk memudahkan pengusul dalam menyiapkan dokumen usul, maka Dirjen Dikti telah menerbitkan Keputusan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dapat diunduh di silemkerma.kemdikbud.go.id
  • 11. Perubahan PTS Akademik Pasal 17 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Perubahan PTS dapat terdiri atas: a. perubahan nama PTS; b. perubahan lokasi PTS; c. perubahan bentuk PTS; d. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru; d. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau e. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 12. Perubahan Nama PTS Akademik Nama perguruan tinggi adalah kata atau frasa yang terletak setelah bentuk perguruan tinggi. Nama bentuk perguruan tinggi bukan bagian dari nama perguruan tinggi yang bersangkutan, misalnya Universitas Tangkuban Perahu dapat diurai sebagai berikut: § Universitas (bentuk perguruan tinggi); § Tangkuban Perahu (kata atau frasa yang merupakan nama perguruan tinggi). Pada saat ini terdapat nama bentuk perguruan tinggi dijadikan nama perguruan tinggi ketika perguruan tinggi tersebut berubah bentuk, misalnya semula Sekolah Tinggi Manajemen Unggul (STIMUN), kemudian bentuknya diubah menjadi Universitas namun singkatan STIMUN hendak dipertahankan dan dijadikan nama perguruan tinggi, sehingga nama lengkap perguruan tinggi tersebut menjadi Universitas STIMUN. Perubahan nama perguruan tinggi seperti di atas tidak diizinkan lagi. Berdasarkan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, perubahan nama perguruan tinggi wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 13. Perubahan Lokasi PTS Lokasi PTS Akademik adalah domisili PTS di kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri mengenai pendirian PTS Akademik tersebut. Perubahan lokasi perguruan tinggi swasta adalah tindakan Badan Penyelenggara memindahkan lokasi PTS Akademik dari lokasi lama ke lokasi baru, yang ditandai dengan hal sebagai berikut: 1. Pemindahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menterii tentang pendirian PTS Akademik tersebut; 2. Kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma PTS Akademik tersebut dipindahkan ke lokasi baru; dan 3. Semua program studi pada PTS Akademik tersebut dipindahkan penyelenggaraannya ke lokasi baru. Contoh: Universitas Tangkuban Perahu dengan lokasi di Bandung yang dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu, menjadi Universitas Tangkuban Perahu yang berlokasi di Jakarta, dan tetap dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 14. Perubahan Bentuk PTS Akademik PTS Akademik dapat berbentuk: 1. Universitas; 2. Institut; 3. Sekolah Tinggi. Terdapat 2 (dua) kelompok perubahan bentuk PTS Akademik sebagai berikut: 1. Perubahan dari suatu bentuk PTS Vokasi menjadi suatu bentuk PTS Akademik, yaitu dari bentuk Akademi menjadi Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas; 2. Perubahan bentuk dari suatu bentuk PTS Akademik menjadi bentuk PTS Akademik lain. Contoh: dari Sekolah Tinggi menjadi Institut atau Universitas dan dari Institut menjadi Universitas. Proses perubahan bentuk pada angka 1 dan 2 di atas diajukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) melalui laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id. Sedangkan perubahan bentuk dari PTS Akademik menjadi bentuk PTS Vokasi diajukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Contoh: dari Sekolah Tinggi/Institut/Universitas menjadi Akademi/Politeknik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 15. Pengalihan Pengelolaan PTS Akademik (1) Pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS Akademik adalah: 1. Alih kelola PTS Akademik dari suatu Badan Penyelenggara ke Badan Penyelenggara lain; atau 2. Alih kelola PTS Akkademi dapat dilakukan melalui penggantian semua atau sebagian anggota organ dari suatu Badan Penyelenggara. Apabila cara ini yang digunakan, hal ini harus diproses sebagai alih kelola PTS Akademik pada angka 1 (satu) di atas. Berbagai cara alih kelola PTS Akademik, sebagai berikut: 1. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lain yang memiliki bentuk sama, misalnya dari Yayasan A ke Yayasan B, atau dari Perkumpulan A ke Perkumpulan B; 2. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lain yang memiliki bentuk berbeda, misal dari Yayasan A ke Perkumpulan B, atau dari Perkumpulan A ke Persyarikatan C; dan 3. Alih kelola dari Badan Penyelenggara tertentu kepada Badan Penyelenggara lain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, misal terdapat peraturan perundang- undangan baru yang melarang suatu bentuk Badan Penyelenggara mengelola PTS Akademik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 16. Pengalihan Pengelolaan PTS Akademik (2) Alih kelola PTS Akademik dapat disertai perubahan nama, perubahan lokasi, dan/atau perubahan bentuk PTS Akademik. Tahap yang harus dilalui untuk alih kelola PTS Akademik yaitu: 1. Kedua Badan Penyelenggara PTS Akademik membuat kesepakatan di hadapan notaris tentang alih kelola PTS Akademik yang dilakukan, yang berisi kejelasan tentang mahasiswa, dosen tetap dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, hutang piutang (jika ada), dokumen legalitas perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan, serta dengan mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan ini baru berlaku apabila izin alih kelola telah diterbitkan oleh Mendikbud; 2. Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola mengajukan permohonan izin alih kelola kepada Mendikbud; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 17. Pengalihan Pengelolaan PTS Akademik (3) 3. Apabila alih kelola PTS Akademik disertai dengan perubahan nama, perubahan lokasi, dan/atau perubahan bentuk, maka tahap yang harus dilalui: a) Alih kelola harus dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh izin Mendikbud, sehingga telah terdapat kepastian hukum tentang Badan Penyelenggara mana yang akan mengubah nama, dan/atau perubahan lokasi, dan/atau mengubah bentuk dari PTS Akademik tersebut; dan b) Setelah izin alih kelola diterbitkan, Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola PTS Akademik mengajukan perubahan nama, perubahan lokasi, dan/atau perubahan Bentuk sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 18. Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS Akademik atau PTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik baru Penggabungan PTS adalah menggabungkan 2 (dua) atau lebih PTS Akademik dan/atau PTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik yang baru. Badan penyelenggara PTS Akademik yang baru tersebut adalah salah satu badan penyelenggara dari PTS yang bergabung. PTS yang bergabung dapat berupa: 1. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik menjadi PTS Akademik yang baru; 2. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru; 3. 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi bergabung dengan 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 19. Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik atau PTS Vokasi ke dalam 1 (satu) PTS Akademik lain Penyatuan PTS adalah menyatukan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik dan/atau PTS Vokasi ke dalam PTS Akademik lain yang telah ada dan tidak mengakibatkan adanya PTS Akademik baru. Badan Penyelenggara PTS Akademik hasil penyatuan tersebut adalah Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan. Terdapat berbagai alasan pengajuan izin Penyatuan PTS Akademik antara lain: 1. Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi untuk suatu PTS Akademik; 2. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi, sehingga Penyatuan PTS tersebut akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS Akademik yang telah ada; 3. Beberapa PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atau berbeda tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam menyelenggarakan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapa dilakukan Penyatuan PTS Akademik; dan 4. Untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan beberapa PTS Akademik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 20. PTS B Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penggabungan PTS PTS A PTS B PTS C Yayasan A Yayasan B Yayasan A/B/C PTS A PTS B PTS C Yayasan X Yayasan X BARU BARU Penyatuan PTS PTS A PTS B Yayasan A Yayasan B PTS A PTS B Yayasan X Yayasan X PTS B Yayasan B
  • 21. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Proses Penggabungan/ Penyatuan PTS di Ditjen Dikti Proses. Penggabungan/ Penyatuan PTS di Ditjen Diksi Prinsip Pemrosesan Destinasi Usul Proses Pengusulan Penggabungan dan Penyatuan PTS
  • 22. Komposisi Jumlah dan Jenis Program Pendidikan dalam Pendirian Perguruan Tinggi Bentuk PT Program Pendidikan Sarjana Diploma Tiga Diploma Empat 1. Universitas Min 3 IPA - 2 IPS 2. Institut Min 3 3. Sekolah Tinggi Min 1 4. Politeknik Min 3 Program D3 dan/atau Program D4 5. Akademi Min 1 6. Akademi Komunitas Min 1 Program D1 dan/atau Program D2 Bentuk PT Program Pendidikan Diploma Satu Diploma Dua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 23. Bentuk PT Jumlah Program Diploma yang dapat diselenggarakan Syarat Umum Universitas Paling banyak 20% dari jumlah Program Sarjana Tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada Institut Paling banyak 30% dari jumlah Program Sarjana Sekolah Tinggi Paling banyak 30% dari jumlah Program Sarjana Bagi perguruan tinggi yang pada saat Permenristekdikti ini mulai berlaku dan telah meyelenggarakan Program Diploma yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, tidak wajib melakukan perubahan komposisi Program Diploma dan lokasi Program Diploma. Jumlah Program Diploma yang dapat diselenggarakan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 25. SE Menristekdikti No: 2/M/SE/lX/20l6 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi 1. Terhitung sejak 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut: a. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakam pendidikan akademik (Universitas/ lnstitut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian; b. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi (Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas) dan Institut Teknologi; c. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang science, technology, engineering, dan mathematic (STEM); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 26. SE Menristekdikti No: 2/M/SE/lX/20l6 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi 2. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi selain dimaksud di atas dapat dikecualikan bagi: a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan b.daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 27. Pembukaan Program Studi dan Pendirian Perguruan Tinggi Pasal 33 UU Dikti (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. (5) Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan. Pasal 60 UU Dikti (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 24 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 (1) Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 25 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 (1) Program Studi yang telah memenuhi syarat, mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri
  • 28. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (1)
  • 29. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (2)
  • 30. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (3)
  • 31. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (4)
  • 32. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (5)
  • 33. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (6)
  • 34. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (7)
  • 35. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (8)
  • 36. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (9)
  • 37. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (10)
  • 38. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (11)
  • 39. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (12)
  • 40. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (13)
  • 41. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (14)
  • 42. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (15)
  • 43. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (16)
  • 44. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (17)
  • 45. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (18)
  • 46. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (19)
  • 47. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (20)
  • 48. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (21)
  • 49. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (22)
  • 50. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (23)
  • 51. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (24)
  • 52. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (25)
  • 53. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (26)
  • 54. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (27)
  • 55. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Perubahan PTS Akademik (28)
  • 56. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penggabungan dan Penyatuan PTS Akademik • Prosedur Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik o Tahap Kesatu Badan Penyelenggara memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen: o Tahap Kedua LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen tentang legalitas badan penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik; o Tahap Ketiga Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi, Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti melalui silemkerma.kemdikbud.go.id; o Tahap Keempat Badan Penyelenggara mengikuti prosedur khusus sebagai berikut:
  • 57. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prosedur Khusus Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Akademik PR OSEDUR KH USUS P ENGGABUNGAN 2 ( DUA) AT AU LEBI H PT S MENJ ADI 1 ( SAT U) P TS BARU PENYELENGGAR A PENDIDI KAN AKADEMI K 1 2 3 4 5 6 7 9 10 8 SETJEN PENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN TINGGI LLDIKTI Usul AKUN 1 Verifikasi DOKUMEN USUL AKUN Disetujui? 2 TIDAK Unggah USUL 3 YA Disetujui? Evaluasi DOSEN TETAP 4 TIDAK Penerbitan SK Selesai 10 YA Badan Penyelenggara yang mengusulkan Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Akademik mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi Badan Penyelenggara yang belum memiliki akun). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Badan Penyelenggara yang dimaksud pada angka 1 mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani, yang terdiri atas: a. Surat permohonan izin penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Akademik kepada Mendikbud; b. Rekomendasi dari LLDIKTI setempat, atau dalam hal 2 (dua) atau lebih PTS yang akan bergabung berada di wilayah LLDIKTI yang berbeda, maka rekomendasi diminta dari masing-masing LLDIKTI sesuai wilayah domisili PTS; c. Dokumen pemenuhan persyaratan penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Akademik sebagaimana disebutkan pada Bab II angka 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap (jika diperlukan pembukaan program studi akademik baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan bidang ilmu & teknologi dari program studi akademik pada PTS baru Penyelenggara Pendidikan Akademik hasil penggabungan). Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas disetujui, LLDIKTI mengevaluasi Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi untuk kriteria non dosen (tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta kurikulum). Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak disetujui, pengusul dapat mengunggah kembali usul melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id. Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen belum disetujui, maka Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id. Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Akademik dengan perbaikan hanya untuk program studi akademik yang belum direkomendasi atau program studi akademik pengganti. Evaluasi TENDIK, SARANA & PRASARANA SERTA KURIKULUM Evaluasi LAPANGAN Disetujui? Apabila usul sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 disetujui, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan “Persetujuan Proses Lanjut”. Unggah DOKUMEN PEMENUHAN KEKURANGAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN TIDAK Evaluasi DOKUMEN PEMENUHAN KEKURANGAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN Segera setelah “Persetujuan Proses Lanjut” diumumkan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama dengan LLDIKTI melakukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik. Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan. Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengajukan usul tertulis penerbitan izin penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS Baru Penyelenggara Pendidikan Akademik kepada Sesjen; dan Sesjen atas nama Mendikbud menerbitkan Surat Keputusan tentang PTS Baru Penyelenggara Pendidikan Akademik hasil penggabungan. YA Disetujui? TIDAK Persetujuan PROSES LANJUT YA Apabila terdapat hasil evaluasi lapangan yang belum memenuhi persyaratan, maka pengusul diminta mengunggah pemenuhan kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id. 5 7 8 Unggah Kembali USUL Unggah Kembali USUL 9 6 Unggah maksimal 4 (empat) kali (termasuk pengunggahan yang pertama kali) 5 Mulai
  • 58. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prosedur Khusus Penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik lain PROSEDUR KHUSUS PENYATUAN 1 (SATU) ATAU LEBIH PTS KE DALAM 1 (SATU) PTS PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK LAIN 1 2 3 4 5 6 SETJEN PENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN TINGGI LLDIKTI Usul AKUN 1 Verifikasi DOKUMEN USUL AKUN Disetujui? 2 TIDAK Unggah USUL 3 YA Disetujui? Evaluasi USUL DOKUMEN 4 TIDAK Penerbitan SK Selesai 6 YA Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik yang menerima penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi Badan Penyelenggara yang belum memiliki akun). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Badan Penyelenggara yang dimaksud pada angka 1 mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah ditandatangani, yang terdiri atas: a. Surat permohonan izin penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik lain kepada Mendikbud; b. Rekomendasi dari LLDIKTI setempat, atau dalam hal 2 (dua) PTS atau lebih yang akan disatukan berada di wilayah LLDIKTI yang berbeda, maka rekomendasi diminta dari masing-masing LLDIKTI sesuai wilayah domisili PTS; c. Dokumen pemenuhan persyaratan penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik lain sebagaimana disebutkan pada Bab II angka 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi usul dokumen penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik lain dan bersama LLDIKTI melakukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik. Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan. Apabila terdapat hasil evaluasi lapangan yang belum memenuhi persyaratan, maka pengusul diminta mengunggah dokumen pemenuhan kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id. Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengajukan usul tertulis penerbitan izin penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik lain kepada Sesjen; dan Sesjen atas nama Mendikbud menerbitkan Surat Keputusan tentang PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik hasil penyatuan. Evaluasi LAPANGAN Unggah DOKUMEN PEMENUHAN KEKURANGAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN Evaluasi DOKUMEN PEMENUHAN KEKURANGAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI LAPANGAN 5 Mulai
  • 59. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kesepakatan Antar Badan Penyelenggara Dalam Penggabungan dan Penyatuan PTS Kesepakatan antara Badan Penyelenggara yang menggabungkan atau menyatukan dengan Badan Penyelenggara yang menerima penggabungan atau penyatuan, yang berisi kejelasan tentang: 1. mahasiswa; 2. dosen tetap; 3. tenaga kependidikan; 4. sarana prasarana; 5. hutang piutang (jika ada); 6. dokumen legalitas perguruan tinggi yang akan digabungkan atau disatukan; dan 7. klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan baru berlaku apabila penggabungan atau penyatuan telah diterbitkan oleh Mendikbud;
  • 60. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Izin Prinsip (1) Tahap Keempat Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan menugaskan Tim evaluator untuk melakukan evaluasi lapangan (site evaluation) kecuali perubahan nama PTS akademik. a) Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, maka Mendikbud dapat menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. b) Penerbitan izin prinsip bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Badan Penyelenggara bahwa setelah kekurangan persyaratan dipenuhi maka izin perubahan PTS akademik diterbitkan. Dengan demikian setelah terbitnya izin prinsip diharapkan badan penyelenggara dapat melakukan investasi yang diperlukan dalam rangka perubahan PTS. Setelah memperoleh Izin prinsip ini, Badan Penyelenggara 1) Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan; 2) Badan Penyelenggara dilarang menerima mahasiswa baru pada program studi akademik yang dibuka sebagai penambahan program studi akademik yang sudah ada, sampai izin perubahan PTS akademik diterbitkan; dan
  • 61. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Izin Prinsip (2) c) Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan kekurangan persyaratan untuk perubahan PTS masih belum terpenuhi, maka usul perubahan PTS ditolak dan Badan Penyelenggara mengulang proses izin perubahan dari awal. d) Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan pemenuhan syarat dan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan izin perubahan PTS akademik.
  • 62. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS Pasal 17 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Perubahan PTS dapat terdiri atas: e. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau f. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain. 8 (Delapan) macam INSENTIF
  • 63. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (1) Agar tujuan perubahan PTS melalui penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik, yaitu penguatan pendidikan tinggi di Indonesia dapat diwujudkan, maka Kemdikbud memberikan insentif sebagai berikut: a. Jika diperlukan pembukaan Prodi Non STEM: 1. alih kelola PTS yang menyelenggarakan prodi akademik non-STEM; atau 2. diizinkan membuka prodi akademik non-STEM yang dibutuhkan; b. Prodi Keagamaan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, dapat diselenggarakan sebagai prodi pada PTS Akademik hasil penggabungan atau penyatuan dengan syarat: 1. Harus mendapat surat izin dari Menteri Agama; 2. Pembinaan prodi keagamaan tersebut tetap dilakukan oleh Kementerian Agama; 3. Prodi keagamaan yang termasuk dalam kelompok prodi non-STEM tidak diperhitungkan dalam komposisi jumlah dan bidang ilmu dan teknologi.
  • 64. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (2) c. Jika terjadi peleburan prodi atau perubahan PTS dalam penggabungan atau penyatuan PTS, maka Akreditasi Prodi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) sebagai berikut:
  • 65. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (3) d. Jika keberadaan lahan untuk kampus dan sarana PTS hasil penggabungan atau penyatuan belum memenuhi syarat: 1. Luas bangunan kampus dapat diperhitungkan; 2. Lokasi dapat terletak di luar wilayah 1 (satu) kecamatan tetapi dalam 1 (satu) kabupaten; 3. Perjanjian sewa menyewa lahan dan/atau sarana dibuat di hadapan notaris, dengan hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan; dan 4. Jangka waktu sewa menyewa lahan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa menyewa ditandatangani, tidak dapat diperpanjang. e. Dapat dilakukan antar PTS yang berada dalam wilayah koordinasi lebih dari satu LLDIKTI, dengan memberitahukan dan/atau memohon rekomendasi dari Kepala LLDIKTI setempat.
  • 66. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (4) f. Jika usul penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik tersebut mengakibatkan program studi tertentu harus diselenggarakan di wilayah kabupaten/kota yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama PTS Akademik hasil penggabungan atau penyatuan, maka program studi tersebut dapat diberi status sebagai Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU), dengan ketentuan PSDKU masih berada dalam 1 (satu) wilayah LLDIKTI. Dalam hal PSDKU tersebut diselenggarakan di wilayah LLDIKTI yang berbeda, maka PTS hasil penggabungan atau penyatuan harus memiliki program studi yang sama pada kampus utama; g. Jika dalam proses penggabungan atau penyatuan PTS mengakibatkan program studi tertentu menjadi PSDKU sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Badan Penyelenggara dapat mengusulkan pembukaan program studi yang sama dengan PSDKU tersebut yang akan diselenggarakan di kampus utama.
  • 67. Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) § Pasal 1 angka 8 Permendikbud No 7 Tahun 2020 Kampus Utama adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut. § Pasal 1 angka 9 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 68. Pengertian PSDKU Kabupaten/Kota B Kabupaten/ Kota D Kabupaten/ Kota C Kabupaten/ Kota F Bukan PSDKU PSDKU Kabupaten/Kota A Kampus Utama Bukan PSDKU Bukan PSDKU Kabupaten/ Kota G PSDKU PROVINSI Y PROVINSI X Kab/ Kota E Bukan PSDKU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  • 69. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (5) h. Jika usul penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik mengakibatkan jumlah program pendidikan vokasi melebihi batas maksimal dan larangan lokasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, maka PTS akademik tersebut dikecualikan dari ketentuan berikut: a. Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah Program Sarjana; b. Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana; c. Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan d. Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada, maka perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan tersebut dibebaskan dari ketentuan tentang program pendidikan vokasi sebagaimana dikemukakan di atas.
  • 70. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kondisi PTS Pada Masa Pandemi Covid-19 Mhs Kurang dari 1000 Mhs lebih dari 1000 JUMLAH PTS +- 72% +- 28%
  • 71. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Alternatif Solusi Penyehatan PTS Akibat Pandemi Covid-19 Pasal 17 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Perubahan PTS dapat terdiri atas: e. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau f. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.