Peranan Sektor Perkayuan Berau Menuju Pembangunan Hijau

1. Peranan Sektor Perkayuan Berau
Menuju Pembangunan Hijau
Krystof Obidzinski, Agus Andrianto, Heru Komarudin, Ahmad
Dermawan dan Dody Hernawan
CIFOR Forests and Governance

2. Struktur Presentasi
0. Sekilas tentang CIFOR
1. Latar belakang
2. Dinamika sektor perkayuan
Berau
3. Status legalitas kayu dan
pengelolaan hutan lestari
4. Pasokan yang tersedia dan
kebutuhan kayu
5. Kebutuhan kayu lokal: legalitas
dan kelestarian
6. Usulan solusi
7. Peraturan daerah sebagai solusi?

3. C I F O R
Visi
 Menempatkan isu hutan sebagai agenda penting
 Pengakuan terhadap nilai hutan dan kepetingannya bagi masyarakat
dan ekosistem
 Keputusan-keputusan terkait dengan hutan dan masyarakat sekitar
hutan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan tata kelola yang baik,
serta merefleksikan perspektif negara berkembang dan masyarakat
sekitar hutan
Sekilas tentang

4. Sejarah CIFOR
 Dibentuk pada tahun 1993 sebagai bagian dari
CGIAR
 Berorientasi kebijakan dan multi disiplin
 Topik penelitian utama :
• Kriteria dan indikator
• Penyebab dasar deforetasi
• Desentralisasi
• Perbaikan praktik-praktik logging
• Hutan dan penghidupan masyarakat
• Keuangan dan tata kelola kehutanan
 Strategi penelitian baru disetujui pada tahun
2008

5. Dimana kami bekerja?

6. Sebaran lokasi kegiatan
Burkina Faso Cameroon EthiopiaZambiaBrazil Indonesia
Kantor pusat: Bogor, Indonesia
8 kantor regional dan proyek
Lokasi penelitian di lebih dari 30 negara
Peru Kenya Vietnam

7.  Penelitian komparatif
global
 Sintesis pengetahuan
yang ada
 Review sistematik
 Pengembangan
metode baru
 Kemitraan
 Peningkatan
kapasitas
 Outreach
Bagaimana kami
bekerja?
Pendekatan

8. Sumberdaya manusia
 250 staff yang berasal dari banyak negara
 Jaringan associate

9. Portfolio penelitian
 Hutan & Lingkungan
 Hutan & Penghidupan Masyarakat
 Hutan & Tata Kelola
 Kajian isu lintas bidang – Dampak
penelitian

10. 1. Latar Belakang
 Masa depan dan kepentingan pembangunan Kab. Berau
• Pertumbuhan ekonomi
• Pertumbuhan penduduk
• Infrastruktur
 Transisi menuju pembangunan hijau
• Tingat nasional (RAN-GRK)
• Kalimantan Timur (RAD-GRK)
• Kabupaten Berau (BFCP)
 Menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan
ekonomi dan kelestarian
 Ketersediaan kayu legal dan lestari

11. • Sumber kayu dari
IUPHHK-HA masih
dominan,
• Perusahaan 14, tetapi
yang aktif 4-6
• Perusahaan yang aktif
realisasi produksi
rendah (<30%)
• Lebih dari 90% dari
produksi kayu keluar
Kab. Berau
• Kayu produksi
IUPHHK-HA tidak
tersedia untuk industri
lokal
2. Dinamika Sektor Perkayuan Berau
2.1 Pasokan kayu dari IUPHHK-HA
0
100
200
300
400
2009 2010 2011 2012 2013
Thousands
Produksi IUPHHK-HA

12. • Sumber kayu dari
IUPHHK-HT sangat
potensial untuk
memasok kebutuhan
kayu Kab. Berau
• Standing stock
banyak, tapi tidak
dimanfaatkan secara
maksimal
• Produksi IUPHHK-HT
pertukangan keluar
daerah
• Produksi IUPHHK-HT
pulp sangat potensial
tetapi realisasi
minimimal
2.2 Pasokan kayu dari IUPHHK-HT
Produksi dikirim keluar Berau
Produksi kayu minim ????
-
100
200
300
400
2009 2010 2011 2012 2013
Thousands
Produksi IUPHHK-HT

13. • Sumber kayu dari
IPK sangat penting
• Produksi berfluktuasi
setiap tahun
• Produk kayu IPK
keluar Kab. Berau
• Kayu IPK di konsesi
batubara banyak
tidak dimanfaatkan
• Angka resmi
produksi IPK jauh di
bawah potensi areal
IPK yang mencapai
250.000 ha
2.3 Pasokan kayu dari IPK dan ISL
0
100
200
300
400
2009 2010 2011 2012 2013
Thousands
Produksi IPK dan ISL

14. 2.4 Kebutuhan kayu IUIPHHK
Kelay,
12,020,
Teluk Bayur,
15,950,
Segah,
4,000.
Sambaliung,1,
100,000
Gn. Tabur,
216,450,
Talisayan,
24,100,
Jenis
demand
(juta m3)
log 0.55
Kbk 4.40

15.  Persoalan terindikasi diatas
• IUPHHK-HA tidak aktif; produksi rendah,
diperuntukan keluar Berau
• IUPHHK-HT standing stock relatif tinggi,
produksi sedikit.
• ISL punya persoalan sama
 Ada kebutuhan utk menerapkan sistem verifikasi
kayu legal,antara lain SVLK
 SVLK, mandatori untuk seluruh usaha kayu di
Indonesia
 Perkembangan status SVLK di tingkat nasional
(837 pada tahun 2013, sekitar 1050 pada tahun
2015)
 Bagaimana status SVLK di Kabupaten Berau?
3. Perlunya Legalitas Kayu dan
Pengelolaan Hutan Lestari
0
20
40
60
80
100
120
Kaltim Berau Kaltim Berau Kaltim Berau
IUPHHK-HA IUPHHK-HT IUIPHHK
Perkembangan SVLK/PHPL
SVLK/PHPL

16. No. Perusahaan Luas (ha) Status PHPL/VLK
HPH (IUPHHK-HA)
1 PT. Amindo Wana Persada 43,680
2 PT. Aditya Kirana Mandiri 42,700
3 PT. Mardhika Insan Mulia Unit Kelay 46,080 VLK
4 PT. Karya Lestari 49,123 PHPL
5 PT. Wana Bakti Persada Utama 44,402
6 PT. Sumalindo Lestari Jaya IV 63,550 PHPL
7 PT. Utama Damai Indah Timber 49,250 PHPL
8 PT. Inhutani I Unit Sambarata 106,020 PHPL
9 PT. Inhutani I Unit Labanan 138,210 PHPL
10 PT. Inhutani I Unit Meraang 70,700 PHPL
11 PT. Widya Artha Perdana 14,800
12 PT. Rizki Kacida Reana (Unit II) 55,150 VLK
13 PT. Mardhika Insan Mulia Unit Tabalar 25,630 VLK
14 PT. Aquila Silva 55,300
HTI (IUPHHK-HT)
1 PT. Belantara Pusaka 14,010
2 PT. Sumalindo Alam Lestari I 32,550
3 PT. Tanjung Redeb Hutani 180,330 PHPL
4 PT. Swadaya Perkasa 17,925
Daftar perusahaan IUPHHK-HA/HT di Kabupaten Berau (2015)
Sumber: BP2HP Wilayah XIII Samarinda

17. No Nama Perusahaan (Kapasitas > 2,000 m3/tahun) Lokasi Pabrik Kapasitas, m3 (sawntimber) Keterangan
1 CV. Cahaya Bintang Ds Dumaring Kec. Talisayan 3,500 Tidak aktif
2 CV. Sungai Berlian Jaya Ds Labanan Kec. Teluk Bayur 6,000 Aktif, SLK
3 CV. Talisayan Gemilang Sei Dumaring Kec. Talisayan 5,800 Aktif
4 CV. Tanjung Prima Lestari Ds Labanan Kec. Teluk Bayur 5,950 Aktif
5 CV. Vina Rizky Lestari Ds Merapun Kec. Kelay 5,200 Aktif
6 Musmin Sawmill Suka Murya Kec. Talisayan 5,000 Tidak aktif
7 PT. Daisy Indah Wood Industries Tidak aktif
8 PT. Paribau Sentosa Ds. Maluang Kec. Gn. Tabur 10,000 Tidak aktif
9 Singkuang Jaya Kp Buyung-buyung Kec. Talisayan 5,800 Tidak aktif
10 UD. Kayu Abadi Ds. Maluang Kec. Gn. Tabur 5,950 Tidak aktif
11 UD. Maluang Raya Ds. Maluang Kec. Gn. Tabur 10,500 Tidak aktif
12 PT. Sumatra Timber Utama Damai Ds. Tasuk Kec. Gn. Tabur
(sawntimber 10,000, plywood
150,000 dan veneer 30,000)
Tidak aktif
13 PT. Kiani Kertas (PT. Kertas Nusantara) Desa Mangkajang Kec. Sambaliung (wood chip 1,091,475) Aktif, SLK
14 KSU Mitra Usaha Abadi Kampung Merapun Kec. Kelay (veneer 6,000) Tidak aktif
No Nama Perusahaan (Kapasitas < 2,000 m3/tahun) Lokasi Pabrik Kapasitas, m3 (sawntimber) Keterangan
1 Abdul Salam Ds. Tunggal Bumi Kec. Talisayan 2,000 Tidak aktif
2 Bumi Segah Subur Makmur Sawmill Ds Gn Sari Kec. Segah 2,000 Tidak aktif
3 KUD Tembudan Lestari Kampung Tembudan 2,000 Tidak aktif
4 Palarudin Sawmill Teluk Sumbang 2,000 Tidak aktif
5 Perdana Nusantara Ds Gurimbang 820 Tidak aktif
6 UD. Rizki Utama Jl Fatahillah RT 02 Labanan Makarti 2,000 Tidak aktif
7 UD. Ulin Jaya Kp. Labanan Jaya 2,000 Tidak aktif
Daftar izin usaha industri primer hasil hutan kayu di Kab. Berau
Sumber: BP2HP Wilayah XIII Samarinda (2015)

18.  Berdasarkan data resmi,
potensi pasokan kayu cukup
besar
 Pasokan kayu dari berbagai
sumber ditujukan untuk
memenuhi permintaan dari
luar
 Kayu gergajian juga untuk
memenuhi permintaan dari
luar
 Tidak ada angka resmi yang
dapat menggambarkan
kebutuhan kayu lokal Kab.
Berau
 Perlu dasar untuk
mengetahui/mengukur angka
kebutuhan kayu lokal
4. Pasokan yang Tersedia dan
Kebutuhan Kayu
-
100
200
300
400
2009 2010 2011 2012 2013
Thousands
Produksi Log Kab. Berau
IUPHHK-HA
IUPHHK-HT
ISL
-
100
200
300
400
500
2009 2010 2011 2012 2013
Thousands
Konsumsi log Industri

19. 5.1 Gap legalitas (survey CIFOR sektor informal skala kecil)
5. Kebutuhan Kayu Lokal:
Legalitas dan Kelestarian
Kebutuhan Kayu Lokal di Kab. Berau = Kehutanan Informal di Kab. Berau
Jenis
(jumlah terdaftar)
Unit Pekerja langsung
Kebutuhan kayu
bulat/Log (m3)
Nilai ekonomi
(Rp./tahun)
Moulding (23) 56 280
98,400 150 milyarMebel (24) 45 135
Kios kayu (17) 24 96
Produksi kayu
bulat/log
Penggesek 275 1100 110,000 55 milyar
Sumber: Survey CIFOR, 2012

20. Sebab-sebab terjadinya gap:
o Kayu resmi tidak tersedia, dan kalaupun ada harganya mahal
o Terbatasnya skema untuk memasok kayu legal dan dengan harga
terjangkau
o Lemahnya pengendalian pengangkutan kayu dan industri
o Adanya pungutan liar
o Keengganan untuk membayar pajak
o Terbatasnya informasi tentang perlunya memenuhi standar SVLK
o Lemahnya kemampuan kelembagaan (e.g. ISWA)
o Dll.

21. Implikasi dari gap:
o Kebutuhan kayu Kab. Berau (misal tahun 2012) terpenuhi dari
pasokan kayu sektor informal
o Produksi kayu sektor informal 110,000 m3 yang berarti memenuhi
kebutuhan 191.576 jiwa (2012)
o Kabupaten terus membangun (e.g kebutuhan infrastuktur dalam
RPJMD) akan mendatangkan banyak orang (migrasi) dan
meningkatkan kebutuhan kayu
o Tekanan untuk membenahi kondisi sektor perkayuan informal
semaking meningkat
o Rencana pembangunan hijau atau rendah karbon (e.g. BFCP, RAD
GRK, SRAP/K REED+)

22. 5.2 Gap kelestarian
• Ada potensi kayu yang besar (legal dan lestari) dari berbagai sumber,
• Potensi kayu besar menjadi modal pembangunan hijau (biomass, bioenergi)
• Mengapa sumberdaya kayu tersebut tidak dimanfaatkan?
• Perlunya pembenahan tata kelola perkayuan (i.e. review, masterplan)
• Berdasarkan Peta Tutupan Lahan, Kementerian Kehutanan (2011)
• IUPHHK-HA Daur 45 th; IHMB IUPHHK-HA, PUP BFMP, CIFOR, FORDA,
• IUPHHK-HT Areal konsesi IUPHHK-HT yang sudah ditanami; potensi Acacia sp, Gmelina sp rerata 100 m3/ha
• IPK potensi +/- 40 m3/ha
Unit
Areal konsesi yang
berhutan (000 ha)
ETAT
(Annual allowable
cutting)
Luas
(000 ha)
Volume
(juta m3)
IUPHHK-HA 15 955 21,2 0,64
IUPHHK-HT 5 154,7 15,5 1,55
Tambang
(IPK)
20 125,7
50,3 2,51
Kebun (IPK) 29 125,6

23. Peta tutupan lahan Berau
Sumber: Data tutupan lahan 2011 (Kementerian Kehutanan)

24. 6. Usulan Solusi
Sektor kehutanan skala kecil
• Perlunya memformalkan informal sektor, dengan
membedakan kondisi di bagian hulu dan hilir.
Sektor kehutanan skala besar
• Perlu upaya untuk revitalisasi sektor kehutanan
dan industri, mengingat potensi kayu yang besar.

25. Memformalkan informal sektor di
bagian hulu dan hilir
Hulu
o Skema pengusahaan kayu di
kabupaten?
o Menyediakan skema legal untuk
usaha kayu (e.g. KR,IPHHK)
dan menbuat “rasional” izin
usaha kayu yang sudah ada
o Tertib tata usaha kayu skala
kecil
o Merealisasikan HTR?
Hilir
o Memfasilitasi pendaftaran
usaha kecil
o Menyedikan pembiayaan bagi
yang mau menjadi formal
o Menyediakan depot kayu dari
IUPHHK-HA dan IPK (sebagai
bagian dari kewajiban 5%) yang
dapat dimanfaatkan industri
kecil
o Menetapkan harga patokan
kayu IUPHHK-HA untuk industri
kecil

26. Revitalisasi sektor kehutanan dan
industri
Hulu
o Perlunya review izin IUPHHK-
HA/HT tidak aktif dan analisis
penyebabnya, dan tindak lanjut
o Perlunya analisis mengapa
produksi minimal padahal
potensi besar
o KPH perlu didukung utk
perencanaan kehutanan yang
lebih handal (e.g. penetapan
etat dan realisasi produksi) &
utk mengamankan kawasan
hutan produksi
Hilir
o Perlunya review IUIPHHK
(industri) tidak aktif dan analisis
penyebabnya, dan tindak lanjut
o Meningkatkan efisiensi
produktivitas industri
o Mendorong investasi ke arah
pemanfataan biomasa untuk
energi yang dapat diperbaharui

27. o Tujuan penyusunan Perda?
o Apa saja cakupan dalam Peraturan
Daerah?
o Apakah Perda dapat mendorong
pemenuhan aspek legalitas dan
kelestarian sektor kehutanan dan
perkayuan di Kabupaten Berau?
o Tatawaktu penyusunan peraturan
daerah?
o Penyusunan naskah akademik?
o Dukungan para pihak untuk
memastikan produk Perda yang
baik
7. Peraturan Daerah Sebagai
Solusi ?
*Sumber: Foto diunduh dari www.google.com

28. Terima kasih