Keputusan Menteri Perhubungan mengatur organisasi dan tata kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai yang meliputi tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja pimpinan dan pegawai pangkalan penjagaan laut dan pantai.

1. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 65 TAHUN 2002
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
MENTERI PERHUBUNGAN
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi
dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan penjagaan, penyelamatan,
pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang
pelayaran di perairan laut dan pantai, perlu menyempurnakan
Organisasi dan Tata Kerja Armada Penjagaan Laut dan Pantai
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
Konvensi United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982
(Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut, 1982)
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3319);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3493);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3647);
4. Teritoriale Zee En Mariteme Kringen Ordonantie Tahun 1939 (Stb
1939 Nomor 442) jo Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1939
tentang Pengusutan dan Penyidikan di Perairan Indonesia Politie
Ter Zee Tahun 1935 (Stb 1935 Nomor 525);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4001);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
9. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Ratifikasi
MARPOL 1973-1978;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 102 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
11. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

2. 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 1990 tentang
Usaha Salvage dan atau Pekerjaan Bawah Air;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.45 Tahun 2001;
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam
suratnya Nomor 196/M.PAN/7/2002 tanggal 16 Juli 2002;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI
Pasal 1
(1) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut
(2) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala
Pasal 2
Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di
bidang pelayaran di perairan laut dan pantai.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pangkalan
Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi;
b. Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
pelayaran di perairan laut dan pantai;
c. Pelaksaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran;
d. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah
air, penyelaman, instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan diatas dan dibawah air;
e. Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan
kebakaran;
f. Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta
penanggulangan pencemaran di perairan;
g. Pelaksanaan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi;
h. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistik;
i. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan
Pasal 4
Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas, yaitu :
a. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I
b. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II

3. BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I
Pasal 5
Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I :
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Operasi;
c. Seksi Sarana dan Prasarana;
d. Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 6
(1) Subagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat
menyurat dan kearsipan, hubungan masyarakat, rumah tangga, keuangan,
pengumpulan, pengolahan data dan informasi, serta penyusunan statistik, peta
kerawanan dan laporan
(2) Seksi Operasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program,
evaluasi pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di
bidang pelayaran, penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran, pengawasan dan
penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman,
instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air, pemberian
bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut, penanggulangan kebakaran,
pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, penanggulangan
pencemaran di perairan laut dan pantai serta pelatihan pengawakan kapal dan
instalasi
(3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, inventarisasi dan
penyiapan penghapusan sarana dan prasarana serta pendistribusian logistik
Bagian Kedua
Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II
Pasal 7
Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II, terdiri dari :
a. Urusan Tata Usaha;
b. Subseksi Operasi;
c. Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8
(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat
menyurat dan kearsipan, hubungan masyarakat, rumah tangga, keuangan serta
penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan,
perbaikan, inventarisasi dan penyiapan penghapusan sarana dan prasarana,
pendistribusian logistik serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi,
penyusunan statistik, peta kerawanan dan laporan.
(2) Subseksi Operasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program,
evaluasi pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di
bidang pelayaran, penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran, pengawasan dan
penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman,
instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air, pemberian

4. bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan
kebakaran, pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran,
penanggulangan pencemaran di perairan laut dan pantai serta pelatihan
pengawakan kapal dan instalasi
Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 10
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pangkalan
Penjagaan Laut dan Pantai
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bagian Keempat
Instalasi
Pasal 11
(1) Instalasi adalah sarana penunjang operasional di lingkungan Pangkalan Penjagaan
Laut dan Pantai
(2) Instalasi pada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, terdiri dari :
a. Kapal Patroli;
b. Dermaga;
c. Ruang Komando dan Komunikasi Penjagaan Laut dan Pantai;
d. Bengkel;
e. Asrama Punggahan dan Rumah Operasional;
f. Bunker Air;
g. Gudang Senjata dan Amunisi;
h. Gudang Perlengkapan;
i. Ruang Tahanan Sementara / Sel;
j. Generator Set;
k. Hely pad (Landasan Heli);
l. Slip Way.
(3) Pada setiap instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan tenaga
fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan.

5. BAB III
TATA KERJA
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, Kepala
Subbagian, para Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Subseksi wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai
dengan tugas masing-masing.
Pasal 13
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan
apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 14
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 15
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya.
Pasal 16
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.
Pasal 17
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala
satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-
masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV
ESELON
Pasal 19
Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I adalah jabatan Eselon IIIa
Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II, Kepala Subbagian dan Kepala
Seksi pada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I adalah jabatan Eselon IV.a.
Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II
adalah Jabatan Eselon Va

6. BAB V
LOKASI, KLASIFIKASI DAN WILAYAH KERJA
Pasal 20
(1) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I, berlokasi di Tanjung Priok – Jakarta
(2) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II, berlokasi di :
a. Tanjung Uban – Riau
b. Tanjung Perak – Surabaya
c. Bitung – Sulawesi Utara
d. Tual - Maluku
(3) Wilayah Kerja masing-masing Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 21
(1) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I memberikan bantuan Kapal Kelas I
dan Kelas II kepada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II untuk
pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
pelayaran di perairan laut dan pantai
(2) Penugasan kapal-kapal Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, keluar wilayah
operasinya ditetapkan oleh Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I
dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut
(3) Masing-masing pangkalan memberi dukungan operasional untuk kapal-kapal yang
datang dari pangkalan lainnya
Pasal 22
Perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja menurut Keputusan ini ditetapkan
oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 23
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.18
Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 24
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Oktober 2002
MENTERI PERHUBUNGAN
TTD
AGUM GUMELAR, M.Sc

7. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala
Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perhubungan
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN
TTD
KALALO NUGROHO, SH
NIP.120105102