Peraturan Desa merupakan sarana komunikasi timbal balik antara kepala desa dan masyarakat. Pembentukan Perdes harus didasarkan pada partisipasi masyarakat sebagai wujud demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perdes penting untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai ketentuan undang-undang.
1. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022
Daftar Isi
Tajuk Utama
- Perdes Partisipatif, Sarana Komu-
nikasi Timbal Balik Antara Kepala
Desa dan Masyarakat 2
- Demokratisasi Pada Masyarkat
Desa Melalui Pembentukan Per-
aturan Desa 3
- Nagori Panombean Tetapkan Per-
aturan Nagori (Perdes) Peletarian
Lingkungan 4
Advokasi
- Serikat Tani dari 9 Kabupaten/Kota
di Sumut Tuntut Reforma Agraria
Sejati dan Stop Perampasan Tanah
Rakyat 5
Pertanian
- Peringatan Hari Tani, SPSB Sergai
Gelar Diseminasi Perda No. 1 Tahun
2015 6
Kesehatan Alternatif
- Simak 8 Manfaat Jering Untuk
Kesehatan 7
Profil
- Kemampuan dan Keterampilan
Yang Ku Miliki Bermanfaat Bagi
Orang Banyak 8
1
Edisi 50 / Agustus - Oktober 2022
Untuk Kalangan Terbatas
bitranet
newsletter
Pengakuan Desa pada jalannya pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indoensia diatur dalam konstitusi negara Indonesia, tercantum dalam
Pasal 18 B Ayat (2) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara
tegas menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan pasal
ini, desa merupakan suatu wilayah hukum yang memiliki hak asal usul dan
hak tradisional dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat dan
sangat menentukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dibentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa yang menyelenggarkan urusan pemerintahan dan
kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus
berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat,
sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus
penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa.
Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang
menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan
umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas,
efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Salah
satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24.
Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan
peraturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan
demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam pasal 28 UUD Tahun 1945 yang menegaskan,
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.
Konsultasi dan pemberian masukan dari masyarakat desa dalam proses
pembentukan peraturan di tingkat desa merupakan hal yang mutlak wajib
dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi dari masyarakat,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, “Rancangan Peraturan
Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa”. (red)
Partisipasi Pembentukan Perdes Merupakan Keniscayaan
dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi
HIV/AIDS Jauhi Penyakitnya,
Bukan Orangnya
Edisi 50: Agustus - Oktober 2022
2. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022
2
Tajuk Utama
Jurnalis BITRANET dalam melaksanakan
tugasnya tidak dibenarkan menerima
amplop atau imbalan apapun. Bagi
masyarakat yang melihat dan dirugikan,
silakan menghubungi redaksi dan
menggunakan hak jawabnya.
Perdes Partisipatif, Sarana Komunikasi Timbal Balik Antara Kepala Desa dan Masyarakat
Hal paling penting dalam pem-
bentukan suatu peraturan perun-
dang-undangan adalah partisipasi
masyarakat, karena peraturan pe-
rundang-undangan yang berdasar-
kan pada partisipasi masyarakat
diharapkan dapat memiliki daya
laku yang lama dan daya guna yang
efektif sehingga dapat memecah-
kan permasalahan yang terjadi di
masyarakat. Dalam sistem demo-
krasi, hal yang paling penting ada-
lah bagaimana menjamin ruang
partisipasi terbuka seluas-luasnya
bagi setiap lapisan masyarakat.
Tetapi jaminan tersebut juga di-
sertai dengan berbagai upaya ber-
kesinambungan untuk mendorong
tumbuhnya kesadaran masyarakat
untuk terlibat dalam proses peny-
elenggaraan pemerintahan.
Partisipasi masyarakat desa
menyalurkan aspirasinya dalam
perumusan peraturan desa, men-
syaratkan adanya relasi politik yang
demokratis dalam tata kelola desa
yang didukungoleh kepala desa,
Badan Permusyawaratan Desa, dan
Masyarakat desa dalam suatu mu-
syawarah desa. Pengambilan kepu-
tusan dalam peyelenggaraan peme-
rintahan desa dilaksanakan dengan
dua macam keputusan. Pertama,
keputusan yang beraspek sosial,
yang mengikat masyarakat secara
sukarela tanpa sanksi yang jelas.
Kedua, keputusan yang dibuat oleh
lembaga-lembaga formal desa yang
dibentuk untuk melakukan fung-
si pengambilan keputusan pera-
turan perundang-undangan. Proses
pengambilan keputusan tersebut
dilakukan oleh pihak-pihak yang se-
cara legalitas diberikan fungsi un-
tuk itu yang kemudian produknya
disebut dengan peraturan desa
Peraturan Desa pada prinsipnya
merupakan suatu bentuk keputusan
yang bertujuan mengatur tingkah
laku masyarakat desa secara utuh ,
melindungi hak dan kewajiban ma-
nusia dalam masyarakat, melindu-
ngi lembaga-lembaga sosial dalam
masyarakat dan menjaga keselama-
tan dan tata tertib masyarakat di
desa yang bersangkutan atas dasar
keadilan, untuk mencapai keseim-
bangan dan kesejahteraan umum.
Pada dasarnya Peraturan Desa ada-
lah sarana demokrasi dan sarana
komunikasi timbal balik antara Ke-
pala Desa dan masyarakatnya.
Secara umum penyusunan Pe-
raturan desa sebagai suatu pro-
duk hukum yang berlaku di tingkat
desa harus memiliki landasan pada
umumnya pembentukan suatu pe-
raturan perundang-undangan yang
mengandung unsur filosofis, yuri-
dis, dan sosiologis sebagai latar be-
lakang pembuatannya. Unsur filoso-
fis, artinya bahwa setiap peraturan
yang dibuat harus berlandaskan
pada kebenaran dan cita rasa ke-
adilan serta ditujukan untuk kese-
jahteraan masyarakat, kelestarian
ekosistem, dan supremasi hukum.
Unsur sosiologis berarti bahwa
setiap peraturan yang dibuat ha-
rus berasal dari harapan, aspirasi,
dan sesuai dengan kebutuhan sosial
masyarakat. Sedangkan unsur yuri-
dis, dimaksudkan bahwa peraturan
yang dibuat menjunjung tinggi su-
premasi dan kepastian hukum serta
tidak bertentangan dengan peratu-
ran perundang-undangan.
Adanya partisipasi masyarakat
dalam proses pembentukan Pera-
turan desa selain membantu peme-
rintah desa dengan pertimbangan
awal dalam perancangan peraturan,
juga berfungsi mensosialisasikan
peraturan desa tersebut terlebih
dahulu kepada masyarakat sebelum
peraturan desa itu diberlakukan.
Pemerintah Desa sebagai “unit”
pemerintahan yang paling dekat
dengan masyarakat, maka dalam
penyelenggaraannya sangat di-
wajibkan untuk melibatkan seluruh
potensi yang ada di dalam masyara-
kat. Hal ini penting dilakukan kare-
na penyelenggaraan pemerintah di
tingkat desa tentu berbeda dengan
penyelenggaraan pemerintah yang
ada di tingkat atasnya. (hf)
Penerbit: Yayasan BITRA
Indonesia Medan
Pimpinan Umum: Rusdiana
Pimpinan Redaksi: M. Ikhsan
Dewan Redaksi: Iswan Kaputra,
Aprianta. T. Reporter: Erika
Rosmawati, Berliana, Hawari, Q.
Azam, Misdi, Sudarmanto.
Fotografer: Budi, Icen
Manajemen Pelaksana: H. Fachri
Sirkulasi: Ade, Budi.
Redaksi: Jl. Bahagia By Pass
No. 11/35 Medan - 20218
Telepon: 061-787 6408
Email: bitraindo@gmail.com
3. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022 3
Partisipasi berarti keikutser-
taan masyarakat desa dalam setiap
kegiatan dan pengambilan kepu-
tusan strategis Desa. Undang-Un-
dang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa menempatkan sifat partisipa-
tif sebagai asas pengaturan terma-
suk dalam pembentukan peraturan
desa, yang artinya berkehendak un-
tuk menopang proses demokratisasi
di desa. Landasan ontologis peme-
rintah desa membenarkan bahwa
dalam pengaturan pemerintahan
desa harus memperhatikan kea-
nekaragaman, demokratisasi, parti-
sipatoris, otonomi asli, dan pember-
dayaan kepada masyarakat desa.
Pentingnya demokratisasi da-
lam penyelenggaraan pemerintahan
desa dilatar belakangi oleh dua ala-
san utama, yakni Pertama, dalam
suatu pemerintahan Desa, demokra-
si merupakan upaya pendefinisian
ulang hubungan antara masyarakat
Desa dengan elit atau penyelenggara
Pemerintahan Desa. Kedua, berhu-
bungan dengan kemajuan yang di-
tandai oleh adanya pengaturan da-
lam Undang-undang Desa tentang
kedudukan Desa. Bagian terpenting
dalam peraturan perundang-undan-
gan yang mengatur tentang desa
dalam penyelenggaraan urusan pe-
merintahan di desa adalah adanya
pengakuan Negara terhadap hak
asal-usul Desa (asas rekognisi) dan
penetapan kewenangan berskala
lokal dan pengambilan keputusan
secara lokal untuk kepentingan
masyarakat Desa (asas subsidiari-
tas). Berdasarkan dua asas tersebut,
desa dalam penyelenggaraan pe-
merintahan memiliki kewenangan
yang sangat besar untuk mengurus
dirinya sendiri.
Hal yang harus tetap diper-
tahankan dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa dalam proses
pembentukan peraturan desa ada-
lah terwujudnya demokratisasi pada
masyarakat desa, sebagaimana yang
diungkapkan oleh Muhammad Ha-
tta, bahwa demokrasi yang dikem-
bangkan bukan menjiplak demokra-
si barat secara menyeluruh, akan
tetapi demokrasi yang berakar dari
karakter masyarakat asli Indonesia,
yakni demokrasi kekeluargaan yang
berdasarkan pada permusyawara-
tan.
Pelaksanaan partisipasi dalam
pelaksanaan musyawarah desa ini
dijamin sampai dalam tingkat yang
sangat teknis. Hal ini sesuai dengan
pengaturan yang tercantum dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa
Nomor 2 Tahun 2015, menentukan
bahwa “ setiap unsur masyarakat
berhak menerima pengayoman dan
perlindungan dari gangguan, anca-
man dan tekanan selama berlang-
sungnya musyawarah desa”.
Konsep partisipasi masyarakat
dalam proses pembentukan peratu-
ran desa secara umum ditegaskan
dalam dalam Undang-Undang No-
mor 10 tahun 2004 tentang Pem-
bentukan Peraturan Perundang-
undangan yang kemudian diatur
dalam Bab XI, Pasal 96 Undang-Un-
dang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang
-undangan, yang secara umum me-
negaskan tentang partisipasi masya-
rakat dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan.
Masyarakat desa dalam proses pem-
bentukan Peraturan desa berhak
memberikan masukan terhadap
Rancangan Peraturan desa.
Sebuah Rancangan Peraturan
desa wajib dikonsultasikan kepada
masyarakat desa, terlepas dari lem-
baga mana yang mengajukan usulan
Rancangan peraturan desa tersebut.
Jika tidak dikonsultasikan sebelum-
nya maka pengesahan suatu Ran-
cangan Peraturan desa akan masuk
pada suatu peraturan yang secara ti-
dak sesuai dengan mekanisme yang
ditetapkan oleh peraturan perun-
dang-undangan. Sebaliknya, masya-
rakat desa berhak menyampaikan
aspirasi, saran, dan pendapat lisan
atau tulisan secara bertanggung
jawab tentang kegiatan penyeleng-
garaan pemerintahan desa, pelak-
sanaan pembangunan desa, pem-
binaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
(hf)
Demokratisasi Pada Masyarkat Desa Melalui Pembentukan Peraturan Desa
Tajuk Utama
4. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022
4
Tajuk Utama
Demi melindungi wilayah desa
dari perusakan lingkungan dan
agar desa tetap lestari meskipun
pembangunan di desa terus tum-
buh, desa didorong untuk membuat
peraturan desa tentang pelestarian
lingkungan hidup sesuai kearifan
lokal masing-masing desa. Begitu
juga dengan Pemerintah Nagori/
Desa Panombean Kecamatan Pa-
nombean Panei Kabupaten Sima-
lungun yang mendapatkan pro-
gram pendampingan penyusunan
Peraturan Desa tentang Pelestarian
Lingkungan oleh Yayasan BITRA In-
donesia
Penandatanganan Peraturan
Nagori (peraturan desa) Pelesta-
rian Lingkungan di Nagori Panom-
bean dilakukan pada hari Selasa
(25/10) pagi. Sebelum penanda-
tanganan dilakukan oleh panghulu
proses pelaksanaan pendampingan
penyusunan peraturan nagori ini
sudah dilakukan dalam tujuh kali
pertemuan. Dalam penyusunan
peraturan nagori Panombean, sa-
lah satu tahapan yang dilalui yaitu
dengan menggunakan pohon ma-
salah untuk menemu kenali akar
masalah dan solusi , pertemuan ini
melibatkan perwakilan seluruh un-
sur masyarakat di desa (Perangkat
Desa, Unsur BPD, Unsur Perem-
puan, dan Tokoh Masyarakat dan
Agama).
Potensi nagori dan kekayaan
keanekaragaman budaya dan haya-
ti yang ada dilakukan inventarisasi
termasuk juga permasalahan men-
genai lingkungan didata seperti ma-
salah membuang bekas popok bayi
kealiran air, penangkapan ikan den-
gan listrik (strum) dan racun, pem-
buangan sampah sembarangan,
penambangan liar dan beberapa
masalah lingkungan lainnya.
Melalui forum permusyawara-
tan nagori yang partisipatif, selan-
Nagori Panombean Tetapkan Peraturan Nagori (Perdes) Peletarian Lingkungan
jutnya disepakati tindakan pence-
gahan dan juga sanksi yang akan
dikenakan kepada oknum yang
melanggar Perdes tersebut. Peserta
dibentuk dalam beberapa kelom-
pok untuk mengidentifikasi kon-
disi desa, meliputi Kawasan Peru-
mahan dan Permukiman, Kawasan
Lahan Tegalan/Tanah Kering/Hu-
tan, Kawasan Lahan Persawahan,
Kawasan Jalan dan Kawasan Aliran
Sungai/Aliran Irigasi.
“Dengan semakin banyaknya
peraturan nagori yang disusun dan
diterapkan diharapkan tindakan
perusakan lingkungan yang terjadi
bisa lebih ditekan karena masya-
rakat nagori sudah memiliki dasar
hukum dalam mengambil tindakan
kepada oknum yang melanggar
aturan yang ada di wilayah nagori
Panombean”.ucap Panghulu Nagori
Panombean, Eva Mey Hutagaol, saat
menandatangai peraturan nagori.
(hf)
5. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022 5
Sekitar 500 petani yang berhim-
pun dalam serikat tani berasal dari 9
kabupaten/kota di Sumut (Serdang
bedagai, Binjai, Deli Serdang, Ser-
dang Bedagai, Simalungun, Siantar,
Tebing Tinggi, Batu Bara dan Asahan)
bersama lembaga masyarakat sipil
dan mahasiswa tergabung dalam
Aliansi Pejuang Reforma Agraria
(APARA) tumpah ruah di halaman
Kantor Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Sumut, di Jalan Pemuda, Me-
dan, Selasa (27/9/2022). Aksi da-
lam rangka memperingati Hari Tani
Nasional (HTN) 2022 itu menuntut,
di antaranya laksanakan reforma
agraria sejati, berantas mafia tanah
dan hentikan kriminalisasi petani/
masyarakat adat, serta hentikan pe-
rampasan tanah rakyat.
Mereka berorasi dan gelar tea-
trikal hingga memenuhi satu lajur
badan Jalan Brigjen Katamso, depan
Kantor BPN Sumut. Perwakilan pen-
gunjuk rasa diterima Kepala Kantor
Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Su-
mut, Askani, didampingi Ketua Tim
Advokasi Hukum Pertanahan, Firyadi
dan 6 orang staf jajaran BPN Sumut.
Aksi demonstrasi dilanjutkan
dengan longmars masa petani dari
kantor BPN ke kantor DPRD Sumut.
Setiba di kantor DPRD Sumut masa
aksi mengulangi lagi orasi dan tea-
trikal. Massa hanya ditemui Kepala
Sub Bagian Hubungan Masyarakat
(Kasubag Humas) Protokol dan
Publikasi DPRD Sumut, M Sofyan Tan-
jung, yang menyatakan bahwa semua
anggota DPRD Sumut sedang rapat
kerja di luar kota.
Sofyan akan menyampaikan tun-
tutan masa aksi kepada pimpinan
DPRD Sumut yang bisa ditindaklan-
juti dengan rapat dengar pendapat
(RDP). Massa membubarkan diri se-
telah doa bersama pada pukul 15.00
WIB.
APARA dakam keterangan tertu-
lisnya mengungkap catatan 3 tahun
terakhir setidaknya ada 259 hektar
lokasi yang dikuasai kampung Badan
Perjuangan Rakyat Penunggu Indo-
nesia (BPRPI) dengan total 521 ke-
luarga dan 2.176 jiwa terpaksa tidak
lagi dapat penghidupan yang layak
karena dirampas tanahnya oleh pihak
PTPN, yakni Kampoeng Duren Sele-
mak dan Kompoeng Partumbukan di
Serdang bedagai. Sedangkan di Deli
Serdang dengan proyek sport center,
sangat berpotensi mengambil 9 hek-
tar lahan dan 50 keluarga (120 jiwa)
akan kehilangan tanah dan penghidu-
pannya yang berada pada Kampoeng
Tumpatan Nibung, Desa Sena, Deli
Serdang dan pada lokasi lain yang
mungkin jauh lebih luas dibandin-
gkan data di atas.
Lokasi lain yang sangat berpoten-
si merugikan dan menyengsarakan
petani dan masyarakat adat adalah
proyek jalan tol Stabat – Langsa yang
menggusur lahan petani dan masya-
rakat adat seluas 117 hektar yang
dikelola oleh masyarakat kampung
Pantai Gemi, berjumlah 172 keluarga
dan 618 jiwa. Rencana proyek lainnya
adalah proyek Deli Mega Politan,
dimana seluas 1.303 hektar tanah
yang di kuasai 2.797 keluarga (10.347
Serikat Tani dari 9 Kabupaten/Kota di Sumut Tuntut Reforma
Agraria Sejati dan Stop Perampasan Tanah Rakyat
jiwa) akan tergusur yang akan meng-
akibatkan kemiskinan struktural.
Perkara agraria lain, di Serdang
Bedagai terdapat 121 hektar lahan
yang dikuasai oleh Kelompok Tani
Karya Mandiri (KTKM), Dolok Me-
rawan (terdiri 118 keluarga dan 449
jiwa) berkonflik dengan PTPN IV
Dolok Hilir, Kabupaten Simalungun,
padahal lahan yang disengketakan
berada di Kabupaten Serdang Beda-
gai, namun lahan tersebut dikalim
HGU PTPN IV Dolok Hilir yang ada di
Kabupaten Simalungun.
Sedangkan di Simalungun ada
organisasi rakyat Forum Tani Sejah-
tera Indonsia (FUTASI) dengan lua-
san lahan 126 hektar, dikuasai oleh
350 keluarga (1.208 jiwa) dan wi-
layah-wilayah yang kami sampaikan
di atas telah terdaftar sebagai Loka-
si Prioritas Reforma Agraria (LPRA)
pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN), sayangnya sampai saat
ini belum ada tindak lanjut atau ke-
pastian berupa redistribusi lahan un-
tuk masyarakat penggarap.
Lembaga yanag tergabung da-
lam Aliansi Pejuang Reforma Agra-
ria (APARA) adaklah Konsorsium
Pembaruan Agraria (KPA) Sumut,
Badan Perjuangan Rakyat Penunggu
Indonesia (BPRPI), Persatuan Petani
Siantar Simalungun (PPSS), Forum
Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI),
Serikat Rakyat & Tani Deli Serdang
(SERATD), Serikat Petani Serdang
Bedagai (SPSB), Serikat Rakyat Bin-
jai & Serdang bedagai (SERBILA),
Kelompok Tani Lepar Lau Tengah,
Rambung Baru, Sibolangit, Deli Ser-
dang, Perhimpunan BantuanHukum
& Advokasi Rakyat Sumatera Utara
(BAKUMSU), Bina Keterampilan Pe-
desaan (BITRA) Indonesia, Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Medan, Yaya-
san Pijer Podi (YAPIDI), Yayasan Ate
Keleng (YAK), Himpunan Mahasiswa
Bener Meriah dan Himpunan Maha-
siswa Islam (HMI) Fakultas Ilmu So-
sial (FIS) Universitas Negeri Medan
(UNIMED).
Sumber: www.medanbisnisdaily.com
Advokasi
6. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022
6
Pertanian
Serikat Petani Serdang Bedagai
(SPSB) dan Bitra Indonesia meng-
gelar Diseminasi Perda Serdang
Bedagai No. 1 Tahun 2015 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pan-
gan Berkelanjutan.
Diseminasi digelar dalam rang-
kaian Peringatan Hari Tani yang
dilaksanakan di Pantai Cemara
Kembar Dusun III Sei Nagalawan
Kecamatan Perbaungan Serdang
Bedagai, Kamis, (22/9/2022).
Pada kesempatan ini Ketua
SPSB Serdang Bedagai, Arie Siregar,
dihadapan peserta Disemenisasi
menyampaikan ucapan terimakasih
atas kehadirannya dalam Disemi-
nasi Hasil Penelitian Implementasi
Perda No. 1 Tahun 2015 Perlindun-
gan Lahan Pertanian Pangan Ber-
kelanjutan di Kabupaten Serdang
Bedagai. Penelitian ini dilaksanakan
untuk melihat sejauhmana penera-
pan Perda tersebut di Serdang Be-
dagai. Karena SPSB melihat punya
tanggungjawab terhadap persoalan
pertanian. Ini didasari adanya keri-
sauan dengan semakin berkurang-
nya lahan pertanian yang cukup
signifikan, dan tentunya akan ber-
pengaruh besar terhadap Serdang
Bedagai sebagai bagian Lumbung
Pangan di Sumatera Utara.
“Disamping itu, diseminasi di-
laksanakan guna menerima masu-
kan dan kritikan terhadap hasil
Penelitian yang dilaksanakan Bitra
Indonesia dan SPSB kepada Peme-
rintah Daerah dan Pelaku Pertanian
sekaligus untuk memperingati hari
Tani Nasional,”paparnya.
Narasumber, Dr Agusmidah
S.H.,M.Hum, Peneliti dari Fakultas
Hukum USU Medan memaparkan
bahwa sejak dilahirkannya Perda
No. 1 Tahun 2015 Tentang Perlin-
dungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan hingga sekarang ini
Pemerintah Daerah belum menge-
luarkan produk hukum turunannya
guna melakukan perlindungan ter-
hadap lahan pertanian agar tidak
beralih fungsi kegunaannya. Ditam-
bah lagi untuk mendapatkan data
perbandingan di dinas terkait juga
mengalami hambatan. Sehingga
berdasarkan hasil kajian ini Peme-
rintah hanya baru memulai pem-
bentukan Tim atau Pokja Perenca-
naan Pelaksanaan.
Selanjutnya, belum adanya data
valid pergerakan lahan pertanian di
Serdang Bedagai yang tersedia. Ini
terlihat dari data tahun 2005 lahan
pertanian terdapat 64.699 ha hing-
ga tahun 2018 tersisa 36.168 ha.
Hal ini menunjukkan seluas 28.501
ha terjadi pergerakan lahan atau
lahan sawah beralih fungsi sebe-
sar 44,07 persen selama 13 tahun
dengan rata-rata pertahun sebesar
3,39 persen.
Data juga memperlihatkan se-
belum dan sesudah lahirnya Per-
da No. 1 Tahun 2015 menunjukan
rentang 5 tahun sejak 2014 hingga
2018 lahan sawah mengalami pe-
nurunan dimana pada tahun 2017
sampai 2018 seluas 38.725 ha men-
jadi 36.168 ha mengalami penuru-
nan 2500 ha. Hal berbeda dengan
lahan pertanian bukan sawah yang
justru mengalami peningkatan dari
141.278 ha menjadi 143.282 ha
dengan kenaikan sekitar 2000 ha,
dan lahan bukan pertanian menga-
lami peningkatan di tahun 2017 se-
besar 9514 ha ditahun 2018 sekitar
10.067 ha yang naik sebesar 500 ha.
Kemudian pada proses pengam-
bilan keputusan minim melibatkan
pendapat masyarakat dan sosialisa-
si berkaitan dengan Perda No. 1 Ta-
hun 2015. Sehingga diperoleh ma-
sih banyak masyarakat di Serdang
Bedagai tidak mengetahui Perda
tersebut.
“Terakhir, aspek pengembang-
an, pemanfaatan, pembinaan, sam-
pai dengan aspek sanksi belum
diterapkan karena masih terfokus
pada proses perencanaan sangat
awal tentang implementasi perda
ini,”sebutnya.
Sementara itu sebagai pemban-
ding dari Dinas Pertanian Serdang
diwakili Kabid Sarana dan Prasara-
na, Fathorasi SP, membantah terkait
adanya pergerakan alih fungsi lahan
yang telah disampaikan dari hasil
penelitian ini. Namun begitu terkait
data ini Ia tidak membantahnya, ha-
sil pertemuan baru-baru ini berda-
sarkan dari hasil kajian konsultan
sekira 28 ribu hingga 29 ribu Lahan
Sawah Dilindungi (LSI) yang akan
diterapkan di Serdang Bedagai.
“Data tersebut berdasarkan data
dari BPN/ATR yang telah mengukur
luas peruntukkan lahan persawa-
han. Artinya secara fakta data yang
disampaikan tersebut tidak melalui
pengukuran real luas lahan”, pung-
kasnya. (Saris)
Sumber :www.sumaterapost.co
Peringatan Hari Tani, SPSB Sergai Gelar Diseminasi Perda No. 1 Tahun 2015
7. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022 7
Kesehatan Alternatif
Dibalik efek bau tak sedap, je-
ring atau dalam nama latin disebut
Archidendron bubalinum adalah
sejenis tumbuhan yang tumbuh di
hutan tropis dikenal pula dengan
nama kabau, antan atau jengkol
hutan; Tanaman ini masuk dalam
keluarga leguminase dan banyak
dijumpai di pulau sumatera. Buah
jering memiliki bentuk bulat me-
manjang, setiap buahnya memiliki
jumlah biji jering 8 hingga 12 buah.
Sama seperti memakan jengkol,
jering dikonsumsi sebagai lalapan,
terutama untuk meningkatkan na-
fsu makan. Mengkonsumsi jering
juga akan menimbulkan efek bau
tak sedap pada mulut. Walaupun
demikian jering juga memiliki ber-
bagai kandungan zat gizi yang ber-
guna untuk kesehatan tubuh. be-
rikut ini adalah 7 manfaat tanaman
jering bagi kesehatan tubuh yang
wajib anda ketahui.
1. Membantu Melancarkan Pen-
cernaan
Manfaat tanaman jering yang
pertama adalah membantu me-
lancarkan sistem pencernaan.
Jering juga memiliki kandungan
serat yang cukup besar. Manfaat
serat yang ada pada buah ini di-
percaya dapat membantu menin-
juga dapat membantu kerja otot
tubuh. Fosfor akan berperan
penting dalam membantu pro-
ses bergeraknya otot tubuh, bagi
anda yang sering berolahraga
tentu kondisi otot akan menjadi
lelah, hal ini bisa teratasi dengan
baik jika asupan fosfor dalam tu-
buh juga cukup. Rasa lelah yang
terjadi pada otot akan segara pu-
lih dan anda dapat melakukan
aktivitas lain dengan tubuh yang
segar dan sehat.
5. Baik Untuk Kesehatan Jantung
Buah jering ternyata juga ber-
manfaat untuk meningkatkan
kesehatan organ jantung. Buah
ini memiliki nutrisi yang ber-
guna untuk menjaga kesehatan
otot jantung dalam melakukan
kerjanya. Kondisi ini tentu akan
merawat kondisi organ jantung
lebih baik lagi sebab jantung tak
mempunyai beban kerja yang
terlalu berat.
6. Nutrisi Untuk Tulang dan Gigi
Tak hanya fosfor, buah jering juga
memiliki kandungan kalsium
yang cukup banyak. Manfaat kal-
sium tentu sangat banyak untuk,
salah satunya adalah sebagai
nutrisi untuk tulang dan gigi te-
tap terjaga kesehatannya. Anda
dapat memenuhi asupan kalsium
dengan mengkonsumsi buah je-
ring ini.
7. Meningkatkan Daya Tahan Tu-
buh dan Mengobati Diabetes
Manfaat jering untuk kesehatan
yang terakhir adalah membantu
meningkatkan daya tahan tubuh.
Buah jering juga memiliki kan-
dungan vitamin B1, Manfaat vita-
min B1 ini salah satunya adalah
meningkatkan daya tahan tubuh.
Daya tahan tubuh yang baik akan
membuat kondisi tubuh tetap
sehat dan tak mudah terserang
berbagai penyakit. Nutrisi lain
yang terkandung dalam Jering
juga dipercaya mampu mengoba-
ti diabetes.
Diolah dari berbagai sumber
Simak 8 Manfaat Jering Untuk Kesehatan
gkatkan kesehatan pencernaan,
terutama melancarkan proses
pencernaan.
2. Sumber Fosfor
Dalam sebuah penelitian pada
buah jering, didapatkan berbagai
kandungan zat gizi yang diper-
lukan tubuh salah satunya fosfor.
Dalam 100 gram jering terdapat
108 miligram fosfor, kandungan
fosfor dalam buah jering tentu
sangat berguna untuk kesehatan
tubuh.
3. Membantu Kerja Ginjal
Tanaman jering ternyata juga
bermanfaat untuk kesehatan
ginjal, kandungan mineral fos-
for pada jering dapat memban-
tu menyaring berbagai zat yang
tidak berguna untuk tubuh. Hal
ini tentu akan sangat memban-
tu fungsi kerja ginjal dalam pro-
ses kerjanya dan tentunya ber-
dampak pada kesehatan ginjal
yang lebih baik lagi. Bagi anda
yang menderita penyakit ginjal,
berkonsultasilah terlebih dahu-
lu tentang jumah kadar mineral
fosfor yang dijinkan untuk dikon-
sumsi.
4. Membantu Kerja Otot
Kandungan fosfor dan kalsium
yang terdapat pada buah jering
8. Edisi 50: Agustus - Oktober 2022
Kemampuan dan Keterampilan Yang Ku Miliki Bermanfaat Bagi Orang Banyak
Profil
Bulan juli tiga tahun yang lalu war-
ga memilih dan memastikan Suyatno
menjadi anggota Badan Permusyawa-
ratan Desa (BPD) Pulau Tagor Keca-
matan Serba jadi, Serdang bedagai.
Kepeduliannya membangun desa
dengan mendorong gotong royong
dan menumbuhkan keswadayaan war-
ga sudah tidak lagi diragukan. Bahkan
kini Suyatno bersama pemerintah desa
Pulau Tagor sedang memperjuangkan
lahan sawah warga yang telah men-
galami kekeringan selama 3 kali mu-
sim tanam karena turunnya debit air
Bendungan Sei Ular akibat maraknya
penambangan pasir di sungai ular.
Suyatno, pria kelahiran Deli Ser-
dang, 56 tahun lalu yang kini menjabat
sebagai ketua BPD sungguh-sungguh
melaksanakan amanah warga pada-
nya. Melakukan fungsi pemerintahan
dengan turut membahas serta me-
nyepakati berbagai kebijakan yang
berasal dari warga pada penyelengga-
raan pemerintahan desa dalam upaya
meningkatkan kinerja kelembagaan di
desa, memperkuat kebersamaan serta
meningkatkan partisipasi dan pember-
dayaan masyarakat.
Menampung aspirasi dari warga
sangat lazim dia lakukan,bahkan deng-
an mendatangi satu persatu-persatu
kumpulan kelompok warga diwilayah
dapilnya. Masyarakat yang ditemui
kadang mengadu dan mengeluhkan
beberapa masalah bansos, pertani-
an, program dan pembangunan desa
baik yang berasal dari desa, kabupaten
sampai pusat.
Selain menjadi anggota BPD, pria
yang menikahi Maulida Aulia dua puluh
empat tahun lalu, keseharianya juga
merupakan seorang penyehat tradisio-
nal. Hidup sederhana, giat belajar dan
selaras alam ia tanamankan sejak dini
pada anak dan cucu-cucunya. Suyatno
pijitannya namun tidak berefek pada
pemulihan” jelas Suyatno.
Suyatno tidak pernah meminta
atau mematok tarif dari orang-orang
yang menggunakan jasa terapinya,
menurut Suyatno saat orang lain sehat
dan pulih kembali menjadi suatu ke-
puasan tersendiri baginya.
“Harapan ku, semua pengetahuan,
kemampuan dan keterampilan yang
aku miliki saat ini bermanfaat bagi
orang-orang disekitar ku, terutama
keluarga ku, karena prinsip yang ku
pegang saat ini orang yang paling baik
adalah orang yang paling banyak man-
faatnya bagi orang lain.”
tutup Suyatno, orang
yang kini di percaya
menjadi ketua Aso-
siasi Badan Permu-
syawaratan Desa
Nasional Kecamatan
Serba Jadi. (hf)
berpendapat untuk membangun diri
sendiri, orang lain, desa, dan bahkan
negara butuh pengetahuan yang dida-
pat dari pengalaman dan pendidikan.
Medio 2017 Suyatno berkesempa-
tan menambah keahlian baru dengan
mengikuti pelatihan Pijat Akupresur
yang digelar dan difasilitasi oleh Yaya-
san BITRA Indonesia di Serdang Beda-
gai.
“Tapi tidak semudah membalikan
telapak tangan, pertama kali praktek,
banyak salah pijit, yang seharusnya
titik refleksi untuk lambung malah ke
pijit titik yang lain” ucap suyatno sambil
tersenyum.
Latihan praktik pada tubuh sendi-
ri bahkan pada istri yang bertujuan
untuk menguji apakah hasil pija-
tannya tepat, enak atau pijatannya
terlalu kuat atau kurang kuat rutin
Suyatno lakukan. Kini setelah be-
berapa kali mengikuti pertemu-
an pemijat dan latihan sendiri
Suyatno mengakui me-
rasa lebih memahami
titik-titik dalam aku-
presur dan ramuan
herbal yang guna-
kan untuk menjaga
kesehatan diri, ke-
luarga dan peng-
guna jasa yang
datang kepada-
nya.
“ s e k a r a n g
gak menduga-
duga lagi, waktu
menerapi su-
dah tahu titik-
titiknya, kalau
masalanya di-
lambung yang
dipijit meridian
lambung, bukan
yang penting enak