1.
Ranai, 19 September
2022
Kolaborasi Bersama untuk
Registrasi Sosial Ekonomi 2022
Disampaikan pada Pertemuan Rakorda BPS Provinsi/Kabupaten Kota dan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Provinsi/Kabupaten Kota
Wahyu Dwi Sugianto, SST, M.Si
Kepala BPS Kabupaten Natuna
Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi:
Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

2.
2
PENDAHULUAN
01
02 RUANG LINGKUP
03 KOORDINASI DAN KOLABORASI
Outline
04 PEMANFAATAN REGSOSEK

3.
PENDAHULUAN
3
01

4.
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERBAIKAN DATA
MENYUSUN REGISTRASI SOSIAL EKONOMI
Reformasi program perlindungan
sosial diarahkan pada perbaikan
basis data penerima melalui
pembangunan data Registrasi Sosial
Ekonomi (Regsosek) serta
percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem
(Pidato Presiden RI RUU APBN TA 2023 —
16 Agustus 2022)
RAPAT TERBATAS — 4 Maret 2020
Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan
RAPAT TERBATAS — 21 Juli 2021
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis
• Penuhi target 0% kemiskinan ekstrem pada 2024.
• Validasi data penduduk miskin ekstrem mencakup nama dan lokasi.
• Lakukan strategi pengentasan kemiskinan yang 3T (Terkonsolidasi,
Terintegrasi, Tepat sasaran).
• Integrasi data dari level Pemerintah Desa (MONOGRAF DESA)
hingga
level nasional menjadi SATU DATA INDONESIA.
• Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem wajib melalui
kolaborasi intervensi
• Pertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan
• Libatkan sektor swasta untuk berperan sebagai off taker produk
kelompok miskin ekstrem
1
2
3 RAPAT TERBATAS SDI — 30 Mei 2022
Mandat Presiden terkait Pelaksanaan Registrasi Sosial
Ekonomi
4

5.
1
Bantuan sosial, sebagai bagian dari perlindungan sosial
harus disalurkan tepat sasaran pada masyarakat yang
betul-betul membutuhkan
2
Data target program saat ini masih sangat sektoral:
masing-masing K/L memiliki basis data untuk
menyalurkan program bantuan sosialnya
3
Anggaran untuk pendataan atas nama masyarakat
kurang mampu mencapai 12 T
Diperlukan ekosistem pendataan perlindungan sosial yang
terintegrasi secara menyeluruh melalui Regsosek
Perlu upaya perbaikan data sosial ekonomi yang
mencakup seluruh penduduk
5

6.
1
2
3
4
Bappenas telah melakukan ujicoba Regsosek di 96 desa/kelurahan terpilih sejak
awal 2021 lalu
6
6
REGISTRASI SOSIAL EKONOMI
SATU DATA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Regsosek merupakan upaya pemerintah mewujudkan Satu Data Program Perlindungan
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dalam
pembaruan data secara berkesinambungan, terutama pemerintah daerah hingga desa
dan kelurahan
Badan Pusat Statistik dipercaya untuk melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi

7.
DASAR HUKUM
PELAKSANAAN PENDATAAN AWAL REGSOSEK
✔ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997
tentang Statistik
✔ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Statistik
✔ Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007
tentang Badan Pusat Statistik
✔ Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022
tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
7
dengan secara bersamaan menunggu terbitnya Peraturan Presiden
tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

8.
8
DESAIN BESAR TARGET PELAKSANAAN
REGISTRASI SOSIAL EKONOMI
2021 2022 2023 2024
• Pengembangan konsep
basis data dan
mekanisme pendataan.
• Ujicoba pelaksanaan di
95 desa/kelurahan.
• Perluasan pendataan
disemua daerah.
• Sosialisasi dan
peningkatan kapasitas
Pemda.
• Pembentukan Gugus
Tugas Regsosek Nasional
dan Daerah.
• Pengolahan dan
pemeringkatan pendataan.
• Pemanfaatan data oleh
Pemda dan KL.
• Integrasi data lintas sektor
secara bertahap.
• Pemutakhiran data melalui
Digital Monograf
Desa/Kelurahan.
• Terbentuknya Pusat Data
Nasional.
• Terbangun mekanisme
quality control.
• Penargetan dan monev
terintegrasi.
PERSIAPAN
PENDATAAN
AWAL
INTEGRASI
STABILITAS
SISTEM
Cakupan data seluruh
penduduk di desa uji coba. Pendataaan 100% Kab/Kota Pengolahan dan Pemanfaatan
Stabilitas Sistem &
Integrasi Data
Sumber: Bappenas

9.
RUANG LINGKUP
9
02

10.
10
RUANG LINGKUP PENDATAAN AWAL
REGSOSEK
15 OKTOBER –
14 NOVEMBER 2022
100 persen
penduduk/keluarga pada
514 kab/kota
UNIT SASARAN
MODA
PENGUMPULAN
DATA
Paper and Pencil
Interviewing (PAPI)
Pendataan awal Regsosek
menggunakan pendekatan
keluarga dengan
memperhatikan domisili
semua anggota keluarga
yang tercantum pada Kartu
Keluarga (KK)
Dilengkapi dengan
Geotag dan Foto*
(*khusus Keluarga Miskin)
Variabel yang Dikumpulkan
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
Perlindungan
Sosial
Perumahan
Pemberdayaan
Ekonomi
Kesehatan dan
Disabilitas
Pendidikan
Output BASIS DATA KEPENDUDUKAN

11.
`
11
RUANG LINGKUP & KEBUTUHAN PETUGAS
FORUM KONSULTASI
PUBLIK (FKP)
`
441.653
PENDATAAN
Mitra BPS
URAIAN JUMLAH UNIT
Jumlah Kabupaten/Kota
(Berdasarkan Podes 2021)
514
Kabupaten/
Kota
Jumlah Kecamatan
(Berdasarkan Podes 2021)
7.274 Kecamatan
Jumlah Desa
(Berdasarkan Podes 2021)
84.096 Desa
Jumlah SLS, pelaksanaan
FKP
(Berdasarkan Podes 2021)
1.227.778
Satuan
Lingkungan
Setempat
Estimasi Target
Pendataan
82.576.741 Keluarga
Beban
1. Koseka: 4 PML*
2. PML: 4 PPL
3. PPL: 250 Keluarga
JUMLAH PETUGAS
Organik BPS
Perangkat Desa
Pelatihan Instruktur: 3 Hari
Pelatihan Petugas : 2 Hari
Pelatihan Instruktur : 3 Hari
Pelatihan Petugas : 2 Hari
343.702
86.882
9.082
11.069
Total Petugas
PPL :
PPL
Koseka
Instruktur
`
132.012
PENGOLAHAN
2.024
Total Petugas
Instruktur
19.261
9.068
9.068
576
1.125
Total Petugas
Fasilitator:
Asisten Fasilitator
Pengolahan
Instruktur
Pelatihan Instruktur: 2 Hari
Pelatihan Petugas : 1 Hari
4. Pengolahan: 608
Dokumen
5. Fasilitator: 15
Lokasi FKP
*Jika dalam 1 Kec Jumlah PML lebih dari 7, maka jumlah koseka 2 orang

12.
`
12
RUANG LINGKUP & KEBUTUHAN PETUGAS
BPS KABUPATEN NATUNA
FORUM KONSULTASI
PUBLIK (FKP)
`
161
PENDATAAN
Mitra BPS
URAIAN JUMLAH UNIT
Jumlah Kecamatan
(Berdasarkan Podes 2021)
15 Kecamatan
Jumlah Desa
(Berdasarkan Podes 2021)
77 Desa
Jumlah SLS, pelaksanaan
FKP
(Berdasarkan Podes 2021)
753
Satuan
Lingkungan
Setempat
Estimasi Target
Pendataan
25.980 Keluarga
Beban
1. Koseka: 4 PML*
2. PML: 4 PPL
3. PPL: 250 Keluarga
JUMLAH PETUGAS
Organik BPS
Perangkat Desa
Pelatihan Instruktur: 3 Hari
Pelatihan Petugas : 2 Hari
Pelatihan Instruktur : 3 Hari
Pelatihan Petugas : 2 Hari
121
30
4
10
Total Petugas
PPL :
PPL
Koseka
Instruktur
`
50*
PENGOLAHAN
1
Total Petugas
Instruktur
42*
15
15
2
10
Total Petugas
Fasilitator:
Asisten Fasilitator
Pengolahan
Instruktur
Pelatihan Instruktur: 2 Hari
Pelatihan Petugas : 1 Hari
4. Pengolahan: 608
Dokumen
5. Fasilitator: 15
Lokasi FKP
*Jika dalam 1 Kec Jumlah PML lebih dari 7, maka jumlah koseka 2 orang
*tentatif

13.
KOORDINASI DAN
KOLABORASI
13
03

14.
SURAT PERMINTAAN DUKUNGAN REGSOSEK
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
14
Permohonan Bappenas kepada Menpan RB untuk
menerbitkan:
Surat Edaran kepada seluruh ASN dan PPNPN untuk
mendukung pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi.
Termasuk permohonan untuk mendukung pelaksanaan
pendataan Regsosek melalui perluasan sosialisasi dan
edukasi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

15.
SURAT PERMINTAAN DUKUNGAN
REGSOSEK
MENTERI DALAM NEGERI
15
Permohonan Bappenas kepada Menteri Dalam Negeri
untuk menerbitkan:
Surat Edaran sosialisasi kepada Pemerintah Daerah
yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala
Desa/Lurah untuk mendukung pelaksanaan pendataan
Regsosek.
Surat edaran memuat poin sbb:
✔ Sosialisasi pendataan awal Regsosek yang akan dilakukan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
✔ Sosialisasi pemanfaatan data Regsosek untuk perencanaan-
penganggaran dan penargetan program oleh pemerintah daerah
dan desa/kelurahan;
✔ Sosialisasi penyediaan anggaran dan pelaksanaan
pemutakhiran data secara berkala oleh Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa/Kelurahan; serta
✔ Sosialisasi pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial
Ekonomi yang berkoordinasi dengan Forum Satu Data Indonesia
di setiap daerah.

16.
SURAT PERMINTAAN DUKUNGAN
REGSOSEK
PANGLIMA TNI
16
Permohonan Bappenas kepada Panglima TNI untuk
menerbitkan:
Surat Edaran sosialisasi kepada jajaran Tentara
Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara yang bertugas di setiap
daerah untuk mendukung pelaksanaan pendataan awal
Regsosek.
Termasuk permohonan dukungan pendataan daerah suku
terasing dan daerah terpencil, barak militer, serta sebagian
wilayah di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah,
Papua Pegunungan, dan Papua Selatan

17.
SURAT PERMINTAAN DUKUNGAN
REGSOSEK
KAPOLRI
17
Permohonan Bappenas kepada Kapolri untuk menerbitkan:
Surat Edaran sosialisasi kepada jajaran Kepolisian
Negara Republik Indonesia (POLRI) di tingkat Markas
Besar (Mabes), Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian
Resor (Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek) untuk
mendukung pelaksanaan pendataan awal Regsosek.
Termasuk permohonan dukungan pendataan di daerah
permukiman elit, apartemen yang sulit ditembus, serta
sebagian wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua
Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

18.
SURAT PERMINTAAN DUKUNGAN
REGSOSEK
MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERPENCIL DAN
TRANSMIGRASI
18
Permohonan Bappenas kepada Menteri Desa
Pembangunan Daerah Terpencil dan Transmigrasi untuk
menerbitkan:
Surat Edaran sosialisasi kepada pendamping desa
untuk mendukung pelaksanaan pendataan Regsosek.
Peran aktif para pendamping desa diharapkan akan
meningkatkan keikutsertaan masyarakat umum dalam
pendataan awal Regsosek, termasuk dalam mengawal
proses dan menyampaikan informasi yang akurat terkait
Regsosek.

19.
PEMANFAATAN
REGSOSEK
19
04

20.
20
PEMANFAATAN UMUM HASIL REGSOSEK
OLEH K/L/D
Integrasi Perlindungan
Sosial
Inovasi Pendanaan
Penguatan Penyaluran
Reformasi Perlindungan Sosial untuk:
❑ Integrasi program perlindungan
sosial dengan pemberdayaan sosial
ekonomi,
❑ Kolaborasi lintas program,
❑ Kerjasama dengan bukan
pemerintah,
Melalui Regsosek Perwujudan
Perlindungan Sosial yang
adaptif akan semakin konkrit
Perlindungan
Sosial Adaptif

21.
* Daerah Ujicoba Regsosek Bappenas
Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi*
Basis Data Perencanaan Inklusif dan Advokasi
Pengembangan UMKM
Priotisasi Penerima Bantuan/Program
Pelayanan Adminduk
Pemanfaatan Data Regsosek
21
❑ Pelayanan pembuatan dan pembaharuan KTP, akta
kelahiran, KK, KIA, dsb. Termasuk pelayanan secara door-to-
door bagi lansia dan disabilitas.
❑ Sinkronisasi, pemadanan, serta verifikasi dan validasi data
untuk penerima bantuan seperti vaksin, bantuan sembako,
BLT Desa, dsb.
❑ Sumber data Musrenbangdes dan Musrenbang Kab/Kota,
untuk pembangunan infrastruktur (air
bersih/mck/jamban/rumah), bantuan kursi roda, advokasi
kebutuhan listrik, dsb.
❑ Pembentukan kelompok usaha/ manajemen bersama,
inisiasi program pelatihan kewirausahaan, dan
pengembangan UMKM lainnya.

22.
Terima
Kasih!
www.bps.go.id
Foto oleh: Ir. Andi Pranowo (BPS Kabupaten Blitar)