15943675792_Need_Assesment.pdf

1. i NEEDS ASSESMENT SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH DI PESANTREN LITBANGDIKLAT PRESS Ta’rif, dkk

2. ii NEEDS ASSESMENT SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH DI PESANTREN Hak cipta dilindungi Undang-Undang All Rights Reserved Penulis: Ta’rif, dkk Editor : Husen Hasan Basri Desain Cover & Layout : BataviArt Diterbitkan oleh: LITBANGDIKLAT PRESS Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lantai 2 Jakarta Pusat Telepon: 021-3920688 Fax: 021-3920688 Website: balitbangdiklat.kemenag.go.id Anggota IKAPI No. 545/Anggota Luar Biasa/DKI/2017 Cetakan : Pertama November 2017 ISBN : 978-602-51270-3-8

3. iii KATA PENGANTAR PENERBIT Selamat, Litbangdiklat Press, disingkat LD Press, sebuah sebuah lembaga penerbitan di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah hadir secara resmi masuk dalam keanggotaan Ikatan Penerbit Indonesia/IKAPI pada 1 Juni 2017. Patut disyukuri, karena keinginan ini sudah lama terpendam, dan baru bisa terwujud pada tahun 2017 ini. Kehadiran lembaga penerbitan di lingkungan lembaga penelitian yang “diakui” oleh IKAPI sangatlah penting, sebagai wadah publikasi hasil-hasil kelitbangan. Publikasi menyasar pada dua hal, pertama memberikan informasi terbaru terkait sebuah isu yang menjadi objek studi. Dengan demikian hasil studi yang terpublikasikan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, hasil penelitian yang dipublikasikan dapat mem- pengaruhi atau memberi kontribusi pada proses pembuatan kebijakan publik. Caroll Weiss (1979), misalnya, membedakan penggunaan hasil penelitian ke dalam tiga jenis, yakni penggunaan instrumental, penggunaan konseptual, dan penggunaan simbolik. Penggunaan ‘instrumental’ mengacu pada

4. iv pengaruh penelitian yang bersifat langsung dan dapat diukur (measurable) terhadap proses pembuatan kebijakan publik. Penggunaan ‘konseptual’ mengacu pada kondisi di mana hasil riset hanyalah salah satu jenis informasi yang dipertim- bangkan para pembuat kebijakan ketika hendak membuat atau mengambil keputusan kebijakan. Sedangkan penggunaan ‘simbolik’ mengacu pada situasi ketika hasil penelitian digunakan para pembuat kebijakan untuk mendukung posisi tertentu mereka terhadap suatu isu kebijakan, khususnya ketika para pembuat kebijakan berhadapan dengan para stake- holder yang lain, seperti kalangan legislatif. Ketiga tipe jenis penggunaan penelitian tentu sangat terbantu jikalau publikasi atas hasil tersebut bersifat melembaga. Memulai kerja perdananya, LD Press menerbitkan 4 buku yang seluruhnya merupakan hasil penelitian. Pemilihan keempat buku ini merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh Dewan Editor yang dibentuk berdasarkan Surat Keputu- san Kepala Badan Litbang dan Diklat. Dinamika Kehidupan Relijius Era Kasunanan Surakarta, sebuah buku yang merupakan hasil kajian sejarah, dilakukan oleh Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan bekerjasama dengan tenaga ahli serta sejarahwan perguruan tinggi umum di berbagai daerah. Penulisan historiografi kesultanan menjadi kekayaan ilmu pengetahuan yang sangat berarti. Kajian historiografi memberikan informasi tentang kekayaan khazanah budaya keagamaan, sehingga dapat menjadi pijakan bagi proses pembuatan kebijakan publik tentang

5. v strtategi kebudayaan. Kebijakan ini penting terutama bagi generasi muda saat ini dalam mengenal khazanah budaya keagamaan pada masa lalu yang kaya dan penuh makna. Pionir Kemandirian Pesantran, buku berikutnya yang diterbitkan oleh LD Press pada edisi perdana ini. Buku yang merupakanhasilpenelitianinidiapresiasiolehMenteriAgama Lukman Hakim Saifuddin, dalam kalimatnya “ Membedakan santri dengan orang lain ada dua hal, pertama memiliki jiwa kemandirian dan kedua memiliki nilai keikhlasan pada dirinya, inilah yang menjadi jati diri seorang santri” Buku ini menampilkan potret kemandirian pesantren yang sudah teruji. Sejak dahulu pesantren mampu berdiri ter- pisah dari negara. Pesantren bisa menghidupi dirinya sendiri, meskipun tanpa dukungan biaya dari pihak luar sekalipun. Ada 10 potret pesantren dalam studi ini, dengan var- ian kemandirian yang berbeda beda, tidak hanya mandiri dari sisi ekonomi tetapi menjelajah pada aspek lainnya, terutama kultur, di tengah gempuran modernisasi. Pesantren memiliki strategi khas dalam mempertahankan kemandirian dengan teguh memeluk erat-erat tradisi. Melalui beragam karakter kemandirian, 10 pesantren ini hendak menularkan virusnya bagi lembaga pendidikan yang lain, bahkan santri dan masyarakat sekitar. Berkah kemandirian dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Buku ini men- ginspirasi. Inskripsi Keagamaan Nusantara, buku terpilih berikutnya. Inskripsi adalah tulisan-tulisan Arab yang berbahasa

6. vi Arab atau Jawa/Sunda yang terdapat di masjid, kuburan dan keraton. Tentu tulisan di benda-benda purbakala tersebut mengandung muatan sejarah dan pesan keagamaan yang sangat penting untuk dilestarikan. Penelitian inskripsi pada sejumlah artefak dapat membantu mengungkapkan kehidupan keagamaan nenek moyang kita pada masa itu melalui makna tulisan yang dibubuhkan pada benda-benda tersebut. Menjadi kebiasaan nenek moyang kita untuk menuangkan rasa keagamaannya dalam bentuk tulisan Arab atau Pegon pada tempat-tempat tertentu, seperti masjid, nisan, dan keraton. Informasi tentang inskripsi dan maknanya disinyalir belum banyak diketahui masyarakat, baik dari sisi titik keberadaan, jumlah atau makna tulisan yang dibubuhkan. Dengan terpublikasinya temuan penelitian dapat membantu berbagai pihak terutama Pemerintah dalam melestarikan khazanah keagamaan tersebut sekaligus melacak peranan umat Islam dan pengaruhnya pada kehidupan sosial keagamaan masa lalu. Secara terminologi, pengertian muadalah adalah proses penyetaraan antara institusi pendidikan, di pesantren maupun di luar pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan mutu yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Selanjut- nya hasil penyetaraan ini dapat dijadikan dasar dalam peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren. Pada konteks ini, penyetaraan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agama/PMA Nomor 18 tahun 2014, me-

7. vii liputi aspek kelembagaan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, santri, kelulusan, pembiayaan, dan akreditasi. Terkait penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren, dibutuhkan kajian kebutuhan (needs assesment) yang mampu memetakan kondisi obyektif dan analisis kebutuhan pada satuan pendidikan tersebut. Temuan penelitian memperlihatkan, bahwa realitas obyektif 9 (sembilan pondok pesantren) yang dikaji, secara relatif dapat memenuhi standar yang dimaksud, yakni PMA Nomor 18 Tahun 2014, kecuali pembiayaan dan akreditasi, meski belum berada dalam derajat yang paling baik. Anali- sis kebutuhan yang perlu menjadi prioritas, adalah kurikulum pendidikan umum, kompetensi pendidik pendidikan umum, tenaga kependidikan pustakawan, pembiayaan dan akreditasi. Temuan menarik lainnya adalah, pondok pesantren memiliki karakter khas dalam memenuhi standarisasi pendidikan keagamaan, oleh karenanya tidaklah arif jika Pemerintah me- maksakan standarisasi tersebut. Yang bisa dilakukan adalah mendorong pesantren untuk mengembangkan dan mempertahankan secara mandiri sesuai ciri khas masing-masing satuan pendidikan muadalah. Seluruh temuan tersebut terangkum dalam hasil penelitian yang dibukukan dan diterbitkan oleh LD Press dalam judul Needs Assesment Satuan Pendidikan Muadalah Pesantren. Dengan terbitnya 4 (empat) buku ini tentu melibatkan sejumlah pihak, mulai dari penetapan indikator seleksi, seleksi

8. viii naskah, editing, proff reading, dan proses pra cetak lainnya. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang tidak terhingga di- haturkan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat dan Sek- retaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, atas dukungan dan kepercayaan serta arahan dalam seluruh proses penerbitan pada Dewan Editor Litbang Diklat Press sehingga dapat bekerja memenuhi target waktu, ditengah kesibukan yang mendera akhir tahun ini. Tak lupa, kepada seluruh pihak, terutama para peneliti yang terlibat dalam penelitian yang terbit dalam edisi kali ini, penghargaan yang setinggi tingginya dan rasa terimakasih kami ucapkan. Terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT semata kami memo- hon agar ikhtiar ini dapat menambah dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan bagi para pembaca serta dapat digunakan dalam proses perumusan kebijakan keagamaan di Indonesia. Jakarta, 12 Desember 2017 Penerbit

9. ix DAFTAR ISI KATA PENGANTAR PENERBIT ............................... iii DAFTAR ISI ................................................................. ix BAB I : PENDAHULUAN .......................................... 1 BAB II: REALITAS DAN IDEALITAS PENDIDIKAN MUADALAH ............................................................... 15 A. PP Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya ........... 15 B. PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta ................... 31 C. Pesantren Al-Basyariyah Bandung ........................ 45 D. Pesantren Darussalam Garut ................................... 54 E. Pesantren Mathali’ul Falah Kajen Pati .................... 70 F. Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta ........................ 79 G. Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri ...... 86 H. Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Brebes ................. 109 I. Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep ................ 118 BAB III KEBUTUHAN PENDIDIKAN MUADALAH 137

10. x BAB IV PENUTUP ....................................................... 157 A. Kesimpulan ........................................................... 157 B. Rekomendasi .......................................................... 160 DAFTAR PUSTAKA .................................................... 163 DEWAN EDITOR PENERBIT ..................................... 167

11. 1 BAB I PENDAHULUAN Pendidikan pesantren telah setia melayani masyarakat dan telah dirasakan manfaatnya sejak sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang. Pendidikan pesantren pada hakikatnya adalah pendidikan yang dilahirkan dan dikelola oleh masyarakat sehingga keberadaannya memiliki akar dan pijakan yang kuat di tengah-tengah lapisan masyarakat. Pengakuan seperti ini tidak berlebihan mengingat pendidikan pesantren telah mewarnai sejarah pendidikan di negeri ini. Seiring dengan perkembangannya pendidikan pesantren mengalami perubahan signifikan khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Adanya tuntutan formalisasi ijazah dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia profesional diukur oleh aspek legalitas berupa ijazah. Maka, setiaplembagapendidikanmanapun-takterkecualipesantren- berupaya agar para lulusannya memiliki jaminan legalitas pendidikan secara formal. Sehingga para santri yang telah menempuh pendidikan sekian tahun tidak merasa “mubazir” ketika dihadapkan pada tuntutan “rezim ijazah”.

12. 2 Menyikapi perubahan tersebut, setidaknya terdapat dua model penyelenggaraan pendidikan pesantren, yaitu sebagian pesantren melakukan adaptasi baik dari aspek kelembagaan, kurikulum, pengelolaan dan lain-lain. Pesantren menyelenggarakan sistem madrasah/klasikal dan kurikulumnya menyesuaikan dengan kurikulum pemerintah dengan membuka lembaga pendidikan formal (MI, MTs, MA atau SD, SMP, SMA/SMK bahkan sampai peruruan tinggi). Selain mendapatkan legalitas formal berupa ijazah, alumninya juga diharapkan dapat meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan diterima di dunia kerja pada sektor-sektor formal/pemerintah maupun non formal/swasta. Sebagian pesantren lagi masih tetap menyelenggarakan sistem pendidikan khas pesantren secara mandiri baik kurikulumnya maupun proses pembelajaran dan pendidikannya. Sistem pendidikan khas pesantren ini dapat berbetuk model salafiyah maupun model Kulliyatul Muallimin Islamiyah (KMI), DMI, Tarbiyatul Muallimin Islamiyah (TMI). Model satuan pendidikan ini, lulusannya tidak memiliki legalitas formal ijazah seperti lulusan pada pendidikan formal, lulusannya hanya mendapatkan ijazah dari pesantren dan belum mendapatkan kesetaraan (recognition) dari pemerintah. Lulusan pesantren ini tidak bisa melanjutkan ke pendidikan formal baik dasar maupun perguruan tinggi dan tidak sedikit pula yang tidak dapat bekerja di pemerintahan maupun swasta. Meskipun hanya mendapatkan ijazah dari pesantren

13. 3 dan tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dalam negeri, namun lulusan model pedidikan pesantren ini telah mendapatkan pengakuan penyetaraan (muadalah) dari lembaga pendidikan luar negeri di Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan seperti Universitas Al-Azhar (Kairo), Universitas Mekah dan Madinah di Arab Saudi, Pakistan dan India atau negara-negara Islam lainnya. Lulusan pesantren ini dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah melalui Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Kelembagaan Agama Islam (Bagais) Departemen Agama RI tahun 1999 telah mengeluarkan keputusan tentang Pendidikan Muadalah. Pendidikan Muadalah ini adalah sebagai bentuk recognition Negara terhadap lembaga tersebut, yang lulusannya setara dan sederajat dengan lulusan SMA/MA. Namun seiring dengan perjalanannya regulasi ini belum dianggap cukup dan belum kuat, sehingga masih banyak di antara lulusan mereka ada yang tidak bisa diterima di PTN karena tidak setara dan sederajat dengan lulusan SMA/MA. PMA baru nomor 18 tahun 2014 secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah. Tentunya dengan status ini sistem muadalah semakin kuat karena satuan pendidikan muadalah dapat disetarakan dengan pendidikan formal dan diakui statusnya di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Dasar hukumnya meningkat, yang dulunya berupa SK Dirjen menjadi PMA. Implikasi regulasi ini adalah satuan pendidikan muadalah semestinya mendapatkan pengakuan yang jelas,

14. 4 dan memeroleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Data di Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2015 menyebutkan terdapat 17 satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang disetarakan dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat, dan 31 Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah/Sederajat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dilihat dari penyelenggaraannya, satuan pendidikan muadalah memiliki karakteristik dan problem yang berbeda. Keberagaman dan problem itu terkait pada aspek kurikulum, pembelajaran, output lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, pembiayaan, pengelolaan. Keberagaman ini diduga karena belum adanya standar baku dalam penyelenggaraan pendidikan muadalah. Ketika proyeksi ini diimplementasikan, maka pesantren sebagai lembaga penyelenggara satuan pendidikan dipersyaratkan memiliki beberapa perangkat dasar untuk bisa benar-benar berjalan sesuai dengan regulasi. Akan tetapi, kondisi pesantren sebagai satuan pendidikan muadalah yang sebenarnya, hingga saat ini belum diketahui dengan pasti, apakah satuan pendidikan muadalah di pesantren telah siap secara kelembagaan. Penelitian Asrori S. Karni tentang pesantren muadalah menyebutkan sejumlah pesantren muadalah bervariasi dalam penyelenggaraannya terutama

15. 5 dalam penerapan kurikulum. Misalnya muadalah di pesantren Sidogiri dalam kurikulumnya memuat materi ilmu dakwah dan ilmu tarbiyah yang secara keilmuan setara atau setingkat dengan program S1. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan kajian atau tepatnya penelusuran kebutuhan lembaga pesantren muadalah dalam konteks penyelenggaraan satuan pendidikan, sehingga akan dapat teridentifikasi kekurangan-kekurangan yang ada baik dari segi kelembagaan, ketenagaan, kurikulum, fasilitas pendukung, sarana prasarana dan lain sebagainya. Dari gambaran tersebut, penelitian ini difokuskan dalam bentuk permasalahan sebagai berikut : Pertama, Bagaimana idealitas dan realitas penyelenggaran pendidikan pada satuan pendidikan muadalah pada pondok Pesantren sebagaimana yang ditentukan dalam PMA No.18 Tahun 2014. Kedua, Apa saja kebutuhan (needs) dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan muadalah pada pondok Pesantren. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untukmengetahui:1)gapantararealitasdanidealitaspesantren sebagai penyelenggara satuan pendidikan muadalah dan 2) mengetahui kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren. Penelitian ini secara akademis berguna untuk menambah kajian atau referensi tentang pesantren muadalah. Secara teknis menjadi bahan kebijakan pengembangan pendidikan pesantren.

16. 6 Penelitian tentang pesantren muadalah secara khusus belum banyak dilakukan. Penelitian yang bisa dilacak seperti buku Etos Penelitian Kaum Santri; Wajah Baru Pendidikan Islam ditulis oleh Asrori S. Karni diterbitkan Mizan Pustaka tahun 2009.Buku ini membahas tentang dinamika pendidikan Islam, yang salah satu bab menguraikan tentang empat pesantren penyelenggara muadalah. Buku ini merupakan hasil jurnalisme investigatif dan eksplanatif. Sebagai karya jurnalisme, buku ini selain hanya membahas empat pesantren muadalah juga belum dikaji lebih mendalam terkait dengan komponen-kompenen pendidikan muadalah. Berikut dijelaskan konsep-konsep yang dijelaskan dalam penelitian ini yakni: needs Assesment, Satuan Pendidikan Muadalah dan Regulasi Pendidikan Muadalah. Need Assesment dimaknai sebagai proses untuk mengidentifikasi jarak atau gap antara yang dicita- citakan dengan kenyataan yang ada. Roger Kaufman dkk menjelaskan, bahwa assessment ini dikaitkan dengan istilah needs yang berarti kebutuhan. Menurut mereka, needs assessment merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi gap antara realitas yang ada dengan sesuatu yang diidealisasikan atau dicita-citakan. Kemudian menempatkan gap tersebut ke dalam skala prioritas yang akhirnya memilih salah satunya untuk dipenuhi.1 Bila pengertian ini menjadi rujukan, maka yang dimaksud 1 Roger Kaufman, Alicia M. Rojas & Hanna Mayer, NeedsAssessment A User’s Guide, Education Technology Publications, Englewood Cliffs, New Jersey, h.3

17. 7 penelitian assessment sebenarnya adalah penelusuran needs assessment. Maka, dengan melakukan needs assessment akan dapat diketahui; pertama, visi dan arah lembaga (dalam hal ini pesantren diniyah), dan kapan visi dan arah tersebut bisa dicapai. Kedua, diketahui alasan atau reasoning mengapa lembaga yang bersangkutan harus memiliki kelengkapan sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian. Ketiga, tersedianyainformasidasaryangbermanfaatuntukmelakukan analisis terhadap sebab-sebab kenapa kebutuhan-kebutuhan seperti itu muncul. Dalam penelitian ini yang dimaksud Penelitian Needs assessment adalah proses untuk mengidentifikasi jarak/gap antara yang dicita-citakan dengan kenyataan yang ada. Karena satuan pendidikan muadalah sudah dan telah dilaksanakan di pesantren,makapenelitianinilebihdiarahkanpadaidentifikasi kebutuhan dalam konteks pelaksanaan satuan pendidikan muadalah di pesantren, yang meliputi aspek kelembagaan, ketenagaan, siswa/santri, kurikulum, pengelolaan, sarana prasarana, pembiayaan, penilailan dan kelulusan. Muadalah secara harfiah berarti penyetaraan, yaitu bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap lulusan pondok pesantren secara umum. Bentuk pengakuan pemerintah tersebut adalah memberikan dorongan dari berbagai segi implementasi penyetaraan pondok pesantren tersebut dengan pendidikan formal pada umumnya, seperti pemberian standar isi, pengelolaan bahkan pengakuan akan eksistensi ijazah yang dikeluarkan pondok pesantren tersebut.

18. 8 Secara terminologi, pengertian muadalah adalah suatu prosespenyetaraanantarainstitusipendidikanbaikpendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan mutu/kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Selanjutnya hasil dari muadalahtersebut,dapatdijadikandasardalammeningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren. Hal itu sejalan dengan makna yang terkandung dalam UndangUndangSistemPendidikanNasionalNomor20Tahun 2003 pasal 26 ayat 6 yang berbunyi: Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. [1] Dalam buku Pedoman Pesantren Muadalah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2009 disebutkan bahwa pondok pesantren muadalah yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian; Pertama, pondok pesantren yang lembaga pendidikannya dimuadalahkan dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri seperti Universitas al-Azhar Cairo Mesir, Universitas Umm al- Qurra Arab Saudi maupun dengan lembaga-lembaga non formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan atau di Iran. Pondok pesantren yang muadalah dengan luar negeri tersebut hingga saat ini belum

19. 9 terdata dengan baik karena pada umumnya mereka langsung berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri tanpa ada koordinasi dengan Kementerian Agama RI maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, pondok pesantren muadalah yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan Kementerian Agama RI dan yang disetarakan dengan SMA dalam pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan. Keduanya mendapatkan SK dari Dirjen terkait.[2] Dari penjelasan tersebut, jenis pesantren muadalah di Indonesia ada dua, yaitu pesantren muadalah yang disetarakan dengan ma’had luar negeri yang telah tersohor, seperti Al-Azhar di Cairo Mesir dan Universitas Umm al-Qurra Arab Saudi. Jenis kedua yaitu pesantren muadalah yang kurikulumnya disetarakan dengan pengelolaan Madrasah Aliyah di bawah pengelolaan Kementerian Agama ataupun pesantren muadalah yang disetarakan dengan SMA yang pengelolaannya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satuan pendidikan muadalah dalam penelitian ini adalah satuanpendidikankeagamaanIslamyangdiselenggarakanoleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

20. 10 Selama ini perhatian dan pengakuan (recognition) pemerintah terhadap institusi pesantren khususnya yang tidak menyelenggarakan pendidikan Madrasah/Sekolah formal masih sangat minim, bahkan tamatan pesantren belum mendapat pengakuan kesetaraan (muadalah). Sehingga santri sering menemui kesulitan untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk melamar pekerjaan pada sektor formal. Padahal selama ini masyarakat telah memberikan pengakuan terhadap kualitas lulusan pesantren, dan bahkan sebagian lembaga pendidikan di luar negeri pun telah memberikan pengakuan kesetaraan (muadalah) terhadap pendidikan di pondok pesantren. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 30 ayat 3,dan 4 serta PP tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) nomor 19 tahun 2005 pasal 93, pendidikan di pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah menyebutkan bahwa pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan muadalah harus memenuhi ketentuan atau kritera sebagai berikut : 1. Kurikulum; Kurikulum dimaksud adalah kurikulum pendidikan keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan

21. 11 umum. Kurikulum pendidikaan keagamaan Islam yang dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing penyelenggara dengan berbasis pada kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Kurikulum pendidikan umum paling sedikit memuat empat mata pelajaran wajib yaitu : pendidikan kewarganegaraan (at-tarbiyyah al-wa¯aniyyah), bahasa Indonesia (al-Lugah al-Indunisiyyah), Matematika (ar-riya«iyyah) dan ilmu pengetahuan alam (al-‘ulµm al-°abi’iyyah) 2. Pendidik dan Tenaga kependidikan; yang dimaksud pendidik dalam penelitian ini adalah tenaga guru, yang mengajar mata pelajaran sesuai dengan kompetensi dan bidang keilmuan yang diampunya. Sementara tenaga kependidikan adalah terdiri dari pengawas pendidikan, kepala/wakil satuan pendidikan muadalah, tenaga perpustakaan, tenaga adiministrasi, tenaga laboran. 3. Input Siswa; dilihat dari sisi input siswa, asal siswa/santri, apakah siswa tidak sedang mengikuti satuan pendidikan SD/MI/MTs, Paket A/B dan sederajat, aktif mengikuti kegiatan pembelajaran di pesantren, bertempat tinggal/ mukim di pesantren, dan prestasi santri. 4. Sarana dan Prasarana; Sarana yang menjadi pendukung satuan pendidikan muadalah di antaranya masjid, kitab- kitab keislaman. Prasarana yang wajib dimiliki satuan pendidikan muadalah paling sedikit : lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang TU, ruang perpustakaan, ruang laboratorium.

22. 12 5. Pengelolaan Pendidikan; Struktur organisasi, pembagian tugas pendidik, pembagian tugas tenaga kependidikaan, kalender pendidikan, peraturan akademik, tata tertib pendidik, tenaga kependidikaan dan peserta pendidik, dan pembiayaan. 6. Penilaian dan Kelulusan ; sistem penilaian, siapa yang membuat penilaian, sistem kelulusan, pemberian ijazah. 7. Pembiayaan dan Akreditasi: Sumber pembiayaan pendidikan. Keadaan Yang Ada GAP = NEEDS Keadaan Yang (Realitas) Diharapkan (Idealitas) kurikulum proses pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan peserta didik sarana dan prasarana pengelolaan pendidikan penilaian dan kelulusan pembiayaan akreditasi Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus, yaitu pesantren-pesantren yang menyelenggarakan muadalah. Penentuan sasaran lokasi penelitian ini berdasarkan jenis penyelenggaraan pendidikan muadalah selama ini, yaitu : 1) Satuan Pendidikan Muadalah

23. 13 jenis Salafiyah, dan 2) Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren jenis Muallimin. Kedua model ini akan diambil sebanyak 6 lembaga jenis satuan pendidikan muadalah muallimin dan 8 jenis salafiyah. Adapun rincian sasarannya adalah: Propinsi Jawa Barat (4), Jawa Tengah (3), DI Yogyakarta (1), dan Jawa Timur (3). Tabel Lokasi Sasaran Penelitian No. Model/Jenis Muadalah Propinsi Muallimin Salafiyah 1. Tarbiyatul Mutaallimin Al-Is- lamiyah (TMI) Al-Basyariyah Kabupaten Bandung 1). Pesantren Madrasah Hikamus Salafiyah (MHS) Babakan Ciwar- ingin Cirebon Jabar Jawa Barat 2) Tarbiyatul Mutaallimin Al- Islamiyah (TMI) Pesantren Darussalam Cibatu Garut 3). Madrasah Mifta- hul Huda PP Mifta- hul Huda Manon- jaya Tasikmalaya Jawa Barat 2. - Madrasah Salafi- yah PP al-Munaw- wir Krapyak DI Yogyakarta Yogyakarta 3. KMI PP Ta’mirul Islam Jl. Samanhudi 03 Tegalsari Surakarta Jawa Tengah 5) Madrasah Aliyah Perguruan Islam PP Mathali’ul Falah Kajen Margoyoso Pati Jateng Jawa Tengah - 6) Madrasah Muallimin Mualli- mat PP Al-Hikmah 2 Brebes Jawa Tengah

24. 14 4. 4) Tarbiyatul Mutaallimin Al- Islamiyah (TMI) Pesantren Al-Amien Prenduan Sume- nep Madura MA Salafiyah Pe- santren Salafiyah Tremas Pacitan Jawa Timur Jawa Timur Teknik pengumpulan data diperoleh melalui: (a) Wawancara mendalam, dilakukan dengan informan kunci, yaitu para pelaku yang memiliki peran penting dan strategi di pesantren Kyai, Ustad, Pimpinan Muadalah, pengurus, Kemenag masing-masing lokasi, Santri; (b) Observasi dengan melihat ruang kelas, sarana dan prasarana, proses pembelajaran; (c) Dokumen, baik data primer maupun sekunder. dokumen primer antara lain diperoleh dari dokumen dari pesantren seperti profil lembaga, guru, santri dan lain- lain, sementara dokumen sekunder diperoleh melalui antara lain; laporan perkembangan pesantren yang diteliti.

25. 15 BAB II REALITAS DAN IDEALITAS SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH A. Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya Pesantren Manonjaya adalah pesantren salafiyah murni atau kalau meminjam istilah Kementerian Agama disebut pesantren sebagai “satuan pendidikan”. Di Pesantren Manonjaya tidak diselengggarakan pendidikan formal seperti madrasah dan sekolah. Tidak diselenggarakannya pendidikan formal dikarenakan amanat pendiri Uwa Ajengan. Namun, Pesantren Manonjaya menyelenggarakan pendidikan Wajar Dikdas, pendidikan diniyah, termasuk pendidikan muadalah. Bagaimana realitas penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan muadalah, dan bagaimana realitas ini ditinjau dari idealitas penyelenggaraan pendidikan sebuah satuan pendidikan muadalah sebagaimana tercantum dalam PMA No. 18 Tahun 2014. Hal-hal yang akan ditinjau meliputi: kurikulum, proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana,

26. 16 pengelolaanpendidikan,penilaiandankelulusan,pembiayaan, akreditasi. Kurikulum Cita-cita dan tujuan pendiri mendirikan Pesantren Manonjayadioperasionalisakandalambentukkurikulumyang sangat fleksibel yang disusun oleh almarhum Uwa Ajengan dan dibantu oleh para Dewan Kiai. Kurikulum tersebut adalah kitab-kitab yang dipelajari dan diambil dari kitab kuning (klasik) yang disusun oleh para ulama salaf. Secara garis besar kurikulum pendidikan pesantren Manonjaya diarahkan kepada enam bidang pemahaman yaitu: Pertama, pemahaman tentang pengetahuan-pengetahuan kebahasaan dan logika, yaitu bahasa arab, yang disebut ilmu grammer dan man¯iq. Kitab-kitab yang digunakan untuk pemahaman bidang kebahasaan dan logika di antaranya: Jurumiyah, ¢araf Kaylani, Am£ilat at-Ta¡rifiyyah, Alfiyyah Ibnu Malik, Isti’±rah, Sullamul Munawaraq dan Jauhar al- Maknun. Kedua, pemahaman dalam bidang pengetahuan akidah tentang penekanan pada aspek penghayatan. Kitab-kitab yang digunakan adalah: Tijan ad-Daruri, Kifayat al-‘Awam, Khulasah Ilmu Tauhid, Majmu’at al-‘Aqidah, Jauhar at- Tauhid, Ummul Bar±hin, Kharidat al-Bahiyah, dan ‘Aqidah Islamiyyah. Ketiga, pemahaman dalam bidang syariah tentang penekanan pada aspek pengamalan ibadah dan muamalah

27. 17 (fiqih). Kitab-kitab yang digunakan antara lain: Safinat an- Najah, Riya« al-Badi’ah, Fat¥ al-Qarib, Fat¥ al-Wahhab, Fat¥ al-Mu’in, I’±nat a¯-°±libin, dan Kif±yat al-Akhy±r. Keempat, pemahaman dalam bidang U¡ul Fiqh, meliputi kitab-kitab: Waraqat, La¯±if al-Isyarah, Gayat al-Wu¡ul, Jamù al-Jawami`, dan Asybah wan Na«±ìr. Kelima, pemahaman dalam bidang ilmu hadis dan tafsir meliputi kitab-kitab: Arba’in Nawawiyyah, Riya« a¡-¢halihin, Tafsir Jalalain, ¢hahih Bukhary, ¢ahih Muslim, dan Tafsir Ibnu Ka£ir. Keenam, pemahaman dalam bidang akhlak dan tasawuf yang penekanannya pada aspek perilaku. Kitab-kitab yang dipelajarinya adalah: Akhlaq lil Banin, Sulam at-Taufiq, Ta`lim al-Muta’al³m, ‘Alaj al-Amr±d, Kif±yat al-Atqiyya, Syu`b al-Iman, Na¡aih al-Ìbad, dan Hik±m. Pesantren Manonjaya mengaji dan mengkaji kitab-kitab kuning (klasik) dengan sistem pendidikan semi formal yang berjenjang dan klasikal dipandu dengan kurikulum dan silabus. Masing-masing jenjang pendidikan ditempuh tiga tahun dengan materi pelajaran sebagai berikut : Tabel 1: Materi Pelajaran jenjang Ibtida, Tsanawy dan Ma’had ‘Aly Kelas No Jenjang Ibtida Jenjang Tsanawy Jenjang Ma’had ‘Aly 1 1 Tauhid Rancang Alfiyyah Ibnu Malik Gayat al-Wushul 2 Fiqih Rancang Bajuri jilid 1 & 2 ‘Uqud al-Juman 3 Syahadatain Kifayhat al-Awwam Fath al- Wahhab 4 Tarikh Rancang Tafsir Jalalain Asybah Wan Nadzair

28. 18 5 Wiridan & Istigatsah Riyadh as-Shalihin Bidayat al-Mujtahid 6 Shalat Fardlu Kifayat al-Atqiya Ihya ‘Ulumiddin 7 Iqra/Qur’an I’adah Sharaf Al-Kaylani 8 Tajwid Hafalan Matan Alfiyyah 9 Bahasa Arab Jilid 1 II 1 Jurumiyyah Jauhar Tauhid Jam’u al-Jawami’ Jilid 1 2 Safinat an-Najah Fath al-Mu’in jilid 1 & 2 ‘Uqud al-Juman 3 Tijan Ad-Darori Rahbiyyah/Faraidl Fath al-Wahhab 4 Khulashah Jilid 1 Mantiq Asybah Wan Nadzair 5 Akhlaq lil Banin jilid 1 Isti’arah Bidayat al-Mujtahid 6 Tasrifan Alaj al-Amrad Ihya ‘Ulumuddin 7 Tajwid Shahih Bukhari jilid 1 & 2 8 Bahasa Arab 2 Shahih Muslim jilid 1 & 2 9 Tahfidz Jurumiyyah I’adah Alfiyah Ibnu Malik 10 Tahfidz Juz ‘Amma Hafalan Rohbiyyah, Mantiq Isti’arah III 1 ¢orof Al-Kaelani Jauhar Maknun Jam’ul Jawami’ Jilid 2 2 Riyadlul Badi’ah Khoridatul Bahiyyah Fath al-Wahhab 3 Majmu’atul ‘Aqidah 1 & 2 Fath al-Mu’in Jilid 3 & 4 Asybah Wan Nadzoir 4 Akhlaq Lil Banain jilid 3 Waraqat Bidayat al-Mujtahid 5 Khulashoh jilid 2 & 3 Lathaiful Isyarah Ihya ‘Ulumuddin 6 Qiyasan Shohih Bukhori jilid 3 & 4 7 Hadits Arba’in Shohih Muslim jilid 2 8 Bahasa Arab 3 Kifayatul Akhyar 9 I’adah Jurumiyyah Siroj at-Thalibin 10 Tahfidz Juz ‘Amma I’adah Mantiq 11 Hafalan Jauhar Maknun Sumber: Progres Report Pesantren Manonjaya Tahun 2015

29. 19 Gambaran di atas menunjukkan bahwa cita-cita, tujuan, dan kurikulum yang dibuat Uwa Ajengan menjadikan kitab kuning sebagai elemen penting sekaligus berorientasi kepada pusat pengajarannya. Tujuan utama pengajaran ini adalah untuk mendidik calon-calon ulama sehingga santri dituntut untuk tinggal bertahun-tahun di pesantren untuk menguasai berbagai cabang pengetahuan Islam yang terdapat dalam kitab kuning. Penguasaan tersebut diarahkan dan ditekankan kepada aspek: “penghayatan” akidah, “pengamalan” ibadah dan muamalah, dan “prilaku” akhlak dan tasawuf. Pesantren Manonjaya juga memberikan suplemen pelajaran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap materi pelajaran pokok seperti ilmu tarikh, ilmu ‘aru« qawafi, dan ilmu falak. Selain itu diberikan pelajaran semacam ekstrakurikuler yang meliputi keorganisasian (leadership) dan kegiatan-kegiatan keterampilan seperti pertukangan, peternakan, pertanian dan kewiraswastaan. Pelajaran-pelajaran itu disebut oleh Pesantren Manonjaya sebagai materi “ilmu manajemen” yang dianggapnya sebagai pendidikan umum. Melihat struktur kurikulum di atas, kurikulum keagamaan Islam berbasis pada kitab kuning sebagaimana diharapkan dalam pasal 10 ayat (2). Sedang kurikulum pendidikan umum “diganti” dengan istilah manajemen yang menunjukkan adanya kekhasan lokalitas sebagaimana semangat pendidikan muadalah. Hal itu menunjukkan secara “substantif” telah terpenuhinya pendidikan umum, tetapi

30. 20 secara “normatif” belum terpenuhi pendidikan umum karena harus memuat paling sedikit 4 (empat) pelajaran, yaitu: pendidikan kewarganegaraan (al-tarbiyah al-wa¯aniyyah), bahasa Indonesia (al-lugah al-indunisiyyah), matematika (al-riya«iyyat), dan ilmu pengetahuan alam (al-‘ulum al- ¯abi`iyiah). Proses Pembelajaran Pembelajaran satuan pendidikan muadalah Pesantren Manonjaya dilakukan sebagaimana umumnya pembelajaran kitab kuning yaitu: bandongan, sorogan, diskusi, dan mu©akarah. Kepemilikan kitab atau buku dalam satuan pendidikan muadalah, baik yang digunakan usta© maupun santri melalui pembelian sendiri dan disediakan pesantren. Dalam menyampaikan proses belajar-mengajar, satuan pendidikan muadalah Pesantren Manonjaya menerapkan tiga sistem yaitu: pertama, sistem penelitian individu (sorogan) yang dilakukan sesudah shalat Shubuh yang dipusatkan di Masjid Manonjaya. Dalam kegiatan ini para santri bebas memilih guru sorogan yang diambil dari para santri senior, sedangkan materi yang diajarkan disesuaikan dengan jenjang para santri itu sendiri. Kedua, sistem klasikal, yaitu pengajian yang dilakukan di kelas sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk masing- masing jenjang. Mudarisnya adalah Dewan Kiai dan Anuar Muda (Anggota Keluarga Miftahul Huda), dan dibantu santri senior. Ketiga, kuliah umum, yaitu pengajian yang dilakukan

31. 21 di masjid yang dipimpin oleh pimpinan umum atau dewan pimpinan, untuk materi pelajarannya adalah Tafsir Jalalain. Sementara alokasi waktu belajar sebagai berikut: pagi (07.00-10.00 WIB), siang atau bakda Dzuhur (12.30-14.30 WIB), sore atau bakda Ashar (16.00-17.00 WIB), petang atau bakda Maghrib (18.30-19.30 WIB), dan malam atau bakda Isya (20.00-22.00 WIB). Tabel 2: Kegiatan Harian Pesantren Manonjaya WAKTU KEGIATAN 03.00 - 03.30 Bangun malam & persiapan shalat Tahajjud 03.30 - 04.30 Shalat Tahajjud 04.30 - 05.00 Shalat Subuh berjamaah 05.00 - 06.00 Sorogan 06.00 - 06.30 Shalat Dluha bersama 06.30 - 06.45 GSM (Gerakan kebersihan Sepuluh Menit) 06.45 - 07.30 Persiapan masuk kelas 07.30 - 09.30 Belajar di kelas 09.30 - 10.00 Mudzakarah 10.00 - 10.15 Makan siang 10.30 - 11.30 Qailulah (Istirahat siang) 11.30 - 12.00 Persiapan shalat Dzuhur Berjamaah 12.00 - 12.30 Shalat Dzuhur Berjamaah 12.30 - 14.00 Belajar Ibtida, Tsanawy dan Ma’had ‘Aly 14.30 - 15.00 Persiapan Shalat Ashar 15.00 - 15.30 Shalat Ashar Berjama’ah 15.30 - 16.00 Tarkiban

32. 22 16.00 - 17.00 Belajar Ibtida, Tsanawy dan Ma’had ‘Aly 17.00 - 17.30 Makan Sore 17.30 - 18.00 Persiapan Sholat Maghrib 18.00 - 18.30 Shalat Maghrib Berjama’ah 18.30 - 19.30 Kuliah Tafsir Jalalain 19.30 - 20.00 Sholat Isya Berjama’ah 20.00 - 21.00 Balagan Ibtida, Tsanawy dan Diskusi Hukum tingkat Ma’had ‘Aly & Pengabdian) 21.00 - 22.00 Menghapal bersama 22.00 - 03.00 Istirahat malam Seharusnya, proses pembelajaran satuan pendidikan muadalah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketercapaian kompetensi, sumber dan sarana belajar, konteks atau lingkungan, dan psikologi peserta didik. Proses pembelajaran dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran dan penilaian. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guruatauusta©diPesantrenManonjayaadalahparasantri senior yang layak atau memenuhi kriteria sebagai behavior dan supervisor di ruangan kelas. Kelayakan seseorang untuk mengadakan proses belajar mengajar di Pesantren Manonjaya adalah berdasarkan hasil penyeleksian yang selektif dan diklasifikasikan menurut kemampuan ilmiahnya. Di bawah ini ada empat klasifikasi guru atau usta© di Pesantren Manonjaya, yaitu : pertama, adalah guru besar, yaitu sebagai nara sumber sekaligus sebagai top leader di Pesantren Manonjaya. Kedua, adalah dewan kiai, yaitu

33. 23 para putra Almarhum, menantu dan cucunya. Ketiga, adalah dewan guru yaitu santri senior yang sudah duduk minimal di tingkat Ma’had ‘Aly. Keempat, adalah para santri yang dianggap mampu dan dipercaya untuk menyampaikan materi pelajaran, itupun sebatas untuk sorogan. Untuk materi santri yang akan sorogan dibebaskan mencari dan memilih guru yang dipercaya, sekalipun hanya lebih tinggi atau setingkat dengannya, itu semua ada dalam bimbingan Pengurus Asrama dan Pendidikan Pesantren Manonjaya. Tabel 3. Jumlah Guru Putra dan Putri Pesantren Manonjaya Tahun 2014- 2015 Tingkat Putra Putri Jumlah Ibtidai 19 17 36 Tsanawi 12 11 23 Ma’had Aly 9 3 12 Total 40 31 71 Mata pelajaran umum terintegrasi dengan materi pelajaran agama yang tercantum dalam kitab kuning. Karena tidak secara eksplisit disebutkan sebagai mata pelajaran umum, pendidiknya berasal dari usta©-ustdaz yang selama ini mengajar kitab kuning. Tetapi, pendidik tersebut cukup memiliki kemampuan untuk mengajar mata pelajaran umum. Tidak sulit mencari guru untuk mengajar mata pelajaran umum. Mereka direkrut oleh pihak pesantren. Rasio perbandingan antara peserta didik dan pendidik adalah 1:20. Terkait dengan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

34. 24 muadalah Pesantren Manonjaya terdiri atas kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi. Gambaran pendidik satuan pendidikan muadalah Pesantren Manonjaya telah cukup sesuai dengan pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendidik pada satuan pendidikan muadalah harus memenuhi kompetensi sesuai bidang keilmuan yang diampunya. Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan muadalah seperti dalam pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa tenaga kependidikan pada satuan pendidikan muadalah terdiri atas pengawas pendidikan Islam, kepala satuan pendidikan muadalah, wakil kepala satuan pendidikan muadalah, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Peserta Didik Motivasi santri-santri di pesantren Manonjaya adalah hanya belajar agama. Ketika pihak pesantren membuka program muadalah setara MA, respon positif datang dari para santri. Pihak pesantren memberikan kesempatan kepada para santri untuk mengikuti program muadalah. Santri yang menjadi peserta didik program Muadalah adalah seluruh santri yang belum mendapat ijazah MTs dan MA. Santri Pesantren Manonjaya Tahun 2014-2015 berjumlah 2646 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 896 santri berpendidikan terakhir MI atau SD, 1223 santri berpendidikan terakhir MTs atau SMP, 468 santri berpendidikan MA atau

35. 25 SMA, 4 santri berpendidikan terakhir S1, dan 56 santri berpendidikan terakhir pesantren. Tabel berikut adalah jumlah santri Pesantren Manonjaya berdasarkan pendidikan terakhir. Tabel 4. Jumlah santri berdasarkan pendidikan terakhir Pendidikan Terakhir Jumlah % MI/SD 896 33,9 MTs/SLTP 1223 46,2 MA/SLTA 468 17,7 S1 4 0,2 Pesantren 55 2,1 Total 2646 100 Jika ingin mengikuti pendidikan muadalah, dari jumlah santri tersebut direkrut melalui seleksi tertulis dan praktek serta kepemilikan ijazah MI/SD untuk tingkat MTs, dan kepemilikan ijazah MTs/SMP untuk tingkat MA. Selain itu ada santri yang masuk ke Pesantren Manonjaya hanya berpendidikan terakhir pesantren. Karena itu, ada potensi untuk membuka satuan pendidikan muadalah setingkat MI. Menurut pasal 14, 15, 16 dan 17 bahwa peserta didik pada satuan pendidikan muadalah baik setingkat MI, MTs, dan MA harus memenuhi persyaratan aktif mengikuti kegiatan pembelajarandipesantrendanmukim.Selainitu,pesertadidik setingkat MI harus tidak sedang mengikuti satuan pendidikan MI/SD/ Paket A/sederajat; peserta didik setingkat MTs harus memiliki ijazah MI/SD/Paket/satuan pendidikan muadalah setingkat MI dan tidak sedang mengikuti satuan pendidikan

36. 26 MTs/SMP/Paket B/sederajat; peserta didik setingkat MA harus memiliki ijazah MTs//SMP/Paket B/satuan pendidikan muadalah setingkat MTs dan tidak sedang mengikuti satuan pendidikan MA/SMA/Paket C/sederajat. Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana untuk penyelenggaraan program muadalah di pesantren Manonjaya menggunakan sarana dan prasarana pesantren yang memiliki luas tanah sebanyak 8 ha. Pesantren memiliki 45 ruang kelas, 2 ruang tata usaha atau kantor, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan, dan 1 masjid. Seluruh kondisi ruangan adalah permanen. Ketersediaan buku-buku untuk menunjang keberhasilanpembelajaranyangterdapatdiruangperpustakaan bisa dikatakan kurang lengkap karena keterbatasan anggaran untuk pembelian buku-buku. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa satuan pendidikan muadalah harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Ayat (2) menyatakan selain persyaratan standar sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan muadalah wajib memiliki masjid dan kitab keislaman sebagai sumber belajar. Selanjutnya, pasal 20 menyatakan bahwa satuan pendidikan muadalah wajib memiliki prasarana pendidikan paling sedikit meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang

37. 27 laboratorium, dan prasarana lainnya yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran. Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan pesantren Manonjaya haruslah dibarengi dengan jiwa yang ikhlas, karena tidak bisa diharapkan untuk mendatangkankeuntunganmateri.Namunpadakenyataannya sangat sering pewarisan kepada anaknya justru disebabkan oleh dorongan tingginya status sosial sebagai pengelola pesantren dan keuntungan materi yang didapatkan, apalagi sebesar pesantren Manonjaya. Penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan muadalah Pesantren Manonjaya diintegrasikan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung di Pesantren Manonjaya. Meskipun demikian, ditunjuklah seorang penanggung jawab program dalam hal ini Dodo Aliyul Murtadlo. Jenjangsatuanpendidikanmuadalahyangdiselenggarakan adalah tingkat ulya atau MA selama 3 tahun. Meski tingkat wus¯a atau MTs telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan muadalah. Pasal 21 sampai pasal 23 PMA No 18 Tahun 2014 berisikan tentang pengelolaan pendidikan satuan pendidikan muadalah. Pasal 21 ayat (2) dan (3) mengatakan bahwa pengelolaan secara umum menjadi tanggung jawab pesantren dan pengelolaan secara teknis menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan muadalah.

38. 28 Sebagaimana tercantum dalam pasal 22 ayat (1) Setiap satuan pendidikan muadalah dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan muadalah untuk masa 4 (empat) tahun. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kalender pendidikan yang meliputi jadualpembelajaran,ulangan,ujian,kegiatanekstrakurikuler, dan hari libur; jadual pelajaran per semester; penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya; jadual penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan muadalah; pemilihan dan penetapan kitab dan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran; jadual penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai; program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program; jadual rapat dewan pendidik, rapat konsultasi satua pendidikan muadalah denga orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan muadalah dengan komite satuan pendidikan muadalah; rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan muadalah untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan jadual penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja satuan pendidikan muadalah untuk 1 (satu) tahun terakhir. Setiap satuan pendidikan muadalah wajib memiliki pedoman yang mengatur tentang: struktur organisasi; pembagian tugas pendidik; pembagian tugas tenaga kependidikan; kurikulum tingkat satuan pendidikan dan

39. 29 silabus; kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan satuan pendidikan muadalah selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; peraturan akademik; tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; peraturan penggunaan dan pemeliharaansaranadanprasarana;kodeetikhubunganantara sesama warga satuan pendidika muadalah dan hubungan antara warga satuan pendidikan mudalah dan masyarakat; dan biaya operasional. Pedoman ini sampai kajian ini dilakukan belum ada, padahal pedoman pengelolaan satuan pendidikan muadalah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Penilaian dan Kelulusan Terkait dengan penilaian dan kelulusan satuan pendidikan muadalah, pihak penyelenggara menilai proses pembelajaran dalam bentuk harian, semester dan tahunan. Teknik lisan dan praktek digunakan pihak penyelenggara untuk menilai proses pembelajaran. Sedang kelulusan program ditandai dengan penerbitan ijazah yang dikeluarkan oleh pihak pesantren. Hasil satuan pendidikan muadalah di pesantren Manonjaya adalah santri sebanyak 1-25 % melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dalam negeri, bahkan sebanyak 1-25% santri melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri. Sebagaimana diakui pihak penyelenggara, lulusan santri muadalah mengalami hambatan ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya, ijazah tidak diakui secara formal karena pihak perguruan tinggi belum

40. 30 mengetahui keberadaan muadalah di pesantren. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa penilaian pendidikan pada satuan pendidikan muadalah dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan; ayat (2) penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik; ayat (3) penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap jenjang satuan pendidikan muadalah. Terkait dengan kelulusan, dalam pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada jenjang satuan pendidikan muadalah diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan Sumber pembiayaan pendidikan muadalah selama ini berasal dari: usaha ekonomi pesantren, SPP atau bantuan orangtua santri, dan swadaya masyarakat atau donatur. Pemasukan pembiayaan tersebut digunakan untuk honor para guru pendidikan muadalah sebesar kurang dari 1 juta rupiah. Belum ada honor guru muadalah dari bantuan pemerintah dan dana BOS. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 bahwa pembiayaan satuan pendidikan muadalah bersumber dari: penyelenggara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,

41. 31 dan sumber lain yang sah. Akreditasi Berdasarkan wawancara dengan penanggung jawab satuan pendidikan muadalah belum dilakukan proses akreditasi. Dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah wajib mengikuti proses akreditasi. Ayat (2) menyatakan bahwa satuan pendidikan muadalah yang telah mendapatkan izin harus memiliki akreditasi sebelum meluluskan peserta didik. Tetapi pelaksanaan akreditasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal. B. Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Madrasah Salafiyah Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta merupakan cikal-bakal adanya program muadalah. Madrasah salafiyah ini didirikan pada tahun 1990 M oleh Syaikhuna KH. Zainal Abidin Munawwir. Madrasah Salafiyah didirikan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kader mutaffaqqih fiddin (kader yang mendalami ilmu agama), berakhlaqul karimah, profesional dan sekaligus mengembangkan potensi sumber daya santri yang unggul dan kompetitif. Lembaga ini disetting untuk mengembangkan kemampuan santri dalam segala aspeknya, baik kecerdasan intelektual (intellectual quotience), kecerdasan spiritual

42. 32 (spiritual intellectual) maupun kecerdasan emosional (emosional quotience). Di samping itu juga santri dibekali dengan kecakapan hidup (life skill) dan keterampilan praktis pragmatis. Harapannya para santri mendapatkan bekal untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat (sa’adah fi ad-darain). Walaupun madrasah salafiyah al-Munawwir ini hampir 23 Tahun telah berdiri, namun Program Muadalah pesantren Al-Munawwir Krapyak secara legal formal telah disetarakan dan diakui setingkat Madrasah Aliyah, yaitu berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. DJ.I/65/2013 tahun 2013. Kemudian program ini dikuatkan kembali peraturannya menjadi PMA No. 18 Tahun 2014, dan muadalah Pesantren Krapyak mendapatkan penyetaran. Saat ini pimpinan penyelenggara program satuan Muadalah di Pesantren Krapyak diasuh oleh Ibu Nyai Ida Fatimah Zainal, istri dari almarhum KH Zainal Abidin Munawwir. Visi madrasah salafiyah ini adalah dakwah Islamiyah, nasyr al-‘ilmi dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu sebagai misinya adalah menyelenggarakan pendidikan keislaman, mendidik santri baik intelektual dan spiritual. Kurikulum Madrasah Salafiyah II dikembangkan dengan muatan kurikulum kepesantrenan/takhasus, ditambah dengan beberapa keterampilan seperti elektronika, komputer dan lain- lain. Kurikulum pendidikan keagamaan Islam dengan alokasi

43. 33 waktu perminggu antara lain tafsir 2 jam, hadis 2 jam, Tauhid 2 jam, Fiqh 4 jam, Akhlak 2 jam, nahwu 3 jam , Sharaf 2 jam, dan lain-lain. Sementara pendidikan umumnya meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, IPA dan PKn dilakukan satu kali dalam seminggu sebanyak satu jam. Aspek penggunaan kurikulum ditetapkan oleh Kiai dan Usta©. Waktu pembelajaran pada pelajaran bidang penelitian umum dilakukan setiap hari Senin sampai kamis selama satu jam yaitu mulai dari jam 07.00 sampai jam 08.00. sementaran waktu mulai kegiatan belajar mengajarnya adalah pagi mulai pukul 08.00 – 11.30 WIS, sore mulai pukul 16.00 – 18.00, dan malam mulai pukul 20.00 – 22.00. Adapun pengajian Al- Qur’an pada pagi hari mulai pukul 06.00 – 07.00, dan pada malam hari mulai pukul 18.30 – 19.30. Kitab-kitab di Madrasah Salafiyah II mengacu pada kitab-kitab Salafiyah, di antaranya :Al-Qur’anul Karim, Tafsir Jalalain, Tuhfah al-A¯fal, Wa¡aya al-Aba’ li al-Abna’, Nahwu Wa«ih, al-Barjanji wa ad-Diba’i, Hidayah al-Mustafid, at- Ta©hib, Wa«aif al-Muta`allim, al-‘Arabiyah li an-Nasyi’in, Matan ar-Rahbiyah, Ringkasan kitab falak, Tafsir Mus¯alah al-Hadist, al-Furuq min al-Asybah wa an-Na©air, al-Luma’, Risalah al-Mu’awanah, Qawa’id al-I’lal, Qawa’id al-Lugah al-‘Arabiyah, al-Insya’, Tarikh al-Tasyri’ li Hu«ari Bik, Tarikh al-Ha«arah, Fat¥u ar-Rouf al-Manan. Di samping itu terdapat kegiatan ekstrakurikuler seperti komputer dan latihan sepak bola. Proses pembelajaran dilakukan secara klasikal di dalam kelas, selain itu juga

44. 34 menggunakan model sorogan, bandongan dan diskusi. Sementara untuk pengajian Al-Qur’an dilakukan dengan metode musyafahah bi an Na©ri dan bi al-Gaib. Buku-buku yang digunakan biasanya yang menetapkan adalah Usta©. Buku-buku pelajaran yang digunakan guru dari pemilikannya di sediakan oleh pesantren. Sementara itu buku pegangan pelajaran santri kepemilikannya beli sendiri dan disediakan oleh pesantren. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan adalah tingkat ‘Ulya atau Madrasah Aliyah yang berlangsung selama 4 tahun terdiri dari 4 kelas yaitu, Halqah I’dadiyah, Ula, ¤aniyah, dan ¤alisah. Saat ini jumlah santri sebanyak 66 santri, terdiri dari 44 orang santri laki-laki dan 22 santri perempuan. Kurikulum yang dikembangkan Madrasah Salafiyah II Al-Munawwir Krapyak adalah dengan fokus pada muatan kurikulum kepesantrenan/takhasus/keagamaan Islam yang berbasis Kitab Kuning. Sementara pendidikan umumnya mengajarkan 4 mata pelajaran umum Matematika, Bahasa Indonesia, IPA dan PKn dilakukan satu kali dalam seminggu sebanyak satu jam. Pada aspek penggunaan kurikulum ditetapkan oleh Kyai dan Usta©. Struktur kurikulum di atas, kurikulum keagamaan Islam berbasis pada kitab kuning sebagaimana diharapkan dalam pasal 10 ayat (2). Sedang kurikulum pendidikan umum sudah terpenuhi semua, namun demikian standar isi mata pelajaran umum masih sama dengan yang diajarkan pada sekolah formal, walaupun istilah pelajaran umum model

45. 35 muadalah belum ada standar sebagaimana yang diistilahkan dalam keempat ilmu yaitu : al-tarbiyah al-wa¯aniyah (pendidikan kewarganegaraan), al-lugah al-indunisiyah (bahasa Indonesia), al-riya«iyat (matematika) dan al-‘ulum al-¯abi’iyah ( ilmu pengetahuan alam). Oleh karena itu sesuai dengan pasal 10 ayat 4, perlu segera menyusun pedoman penyusunan standar isi mata pelajaran umum. Ketenagaan Dari aspek ketenagaan, guru keagamaan Islam sudah mencukupi namun dari guru-guru umum belum mencukupi. Tabel 1. Nama Ustadz, Usia, Kualifikasi dan Mata Pelajaran No. Nama Jen- jang Usia Pendidikan terakhir Mata pelajaran yang diajar 1 Nyai. Hj. Ida Fatimah Z. Ulya 65 S2 Akhlak 2. Drs. H. Mukhlis Ilyas Ulya 60 S1 Akhlak 3. KH Ridwan M. Nur Ulya 58 Pesantren Tajwid 4. Drs. KH Suhadi Khozin Ulya 63 S1 Mustolah Hadis 5. Ust. Taufiq Ahmad Ulya 62 Pesantren Tashawuf 6. Ustad Kurdi Ulya 40 Pesantren Fiqh + Hadits 7. Ust. Daldiri Ulya 60 S1 Shorof 8. Ust. Anang Muqoddam Ulya 55 S1 Tajwid 9. Ust. Muhtarom A, M.Si Ulya 63 S2 Faraid 10. Ust. Masyhuri, S.Ag Ulya 43 S1 Nahwu + Tafsir 11. Ust. Nur Shadiq Ulya 43 Pesantren Akhlak 12. Ust. Abdullah Haris Ulya 40 Pesantren Qur’an+T.Had- harah 13. Ust. Muh. Fakhruddin Ulya 40 S2 Tarikh Nabi

46. 36 14. Ust. Mizan Ulya 44 Pesantren Balagah + I’lal 15. Ust. Abdul Hadi Ulya 32 Pesantren Tanwirul Quluub 16. Ust. Saliman F. Ulya 30 Pesantren Nahwu Wadhih 17. Ust. Musa Ulya 28 Pesantren Ilmu Falak 18. Ustad Halwani Ulya 31 Pesantren Tafsir + Fiqh 19. Ustad Zaki Ulya 30 S1 Lugah Arabiyah 20. Bulan Balqis, SPd, M.Hum Ulya S2 Bahasa Inggris 21. Ust. Andri Yanuarti, SPd Ulya S1 Matematika 22. Ustdh. Dina, M.Pd Ulya S2 IPA 23 Ustdh. Putri Dewanti, SPd Ulya S1 Bahasa Indo- nesia Selain mengajar kegiatan muadalah, sebagian pengajar juga ada mengajar di lembaga pendidikan lainnya seperti guru dan dosen. Guru mata pelajaran muadalah telah memiliki guru mata pelajaran umum yang cukup dan memenuhi kualifikasi keahlian; di antaranya pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, sementara Pendidikan Kewarganegaraan belum ada. Untuk pegangan materi pelajaran umum diserahkan kepada guru yang bersangkutan yang biasa menggunakan buku pelajaran umum di sekolah. Satuan Muadalah memiliki guru mata pelajaran umum dilakukan melalui rekruitmen pesantren. Untuk pengakuan secara formal sebagai pelaksana Satuan Pendidikan Muadalah minimal harus memberikan 4 pelajaran umum pesantren menyatakan setuju. Tidak dipungkiri dalam hal tenaga pendidik harus memenuhi kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan

47. 37 yang diampunya sebagaimanan dimanahkan dalam pasal 12 ayat (1). Di Madrasah salafiyah Krapyak dari segi tenaga pendidik pada bidang penelitian pendidikan keagamaan Islam sesuai dengan keilmuan yang diampunya, namun dari segi kualifikasi tidak semua pendidik berkualifikasi Sarjana. Sementara tenaga pendidik mata pelajaran umum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jika masih menggunakan standar isi yang digunakan di sekolah formal. Karena itu, tidak ada kesenjangan antara realitas penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan pesantren Al-Munawwir dengan idealitas satuan pendidikan muadalah. Terkait dengan tenaga kependidikan, masih terdapat kesenjangan antara realitas dan idealitasnya, seperti pada pengawas pendidikan Islam, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium. Karena itu, menjadi ketenagaan tersebut merupakan kebutuhan satuan pendidikan muadalah yang perlu segera dicarikan solusinya oleh pihak Pesantren Al-Munawwir Krapyak dengan berkoordinasi pihak Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Jakarta. Kesiswaan/Santri Jumlah siswa tahun ajaran 2014-2015 sebanyak 66 orang santri terdiri dari Tingkat I’d±d sebanyak 34 santri, Tingkat Ula/kelas I sebanyak 14 santri, Tingkat ¤aniyah/kelas II sebanyak 11 santri dan tingkat ¤alisah/kelas III sebanyak 7 orang santri.

48. 38 Tabel 2: Jumlah Santri Tahun Ajaran 2014-2015 Tahun Pelajaran I’dad Kelas I Kelas II Kelas III Jumlah 2014-2015 34 14 11 7 66 Grafik 1. Jumlah Santri Muadalah Tahun Ajaran 2014-2015 Proses penerimaan santri muadalah dilakukan melalui tes tertulis dan lisan. Sementara syarat pendaftaran santri antara lain : Sowan kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir (Romo KH. Raden M. Najib Abd. Qodir Munawir), kepada Mudir Madrasah Salafiyah (Ibu Nyai Hj. Ida FatimahZaenal), meyerahkan foto copy Ijazah MTs/SMP/Paket B/Diniyah Wus¯a dan yang sederajat dengan dilegalisir rangkap dua, menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 5 lembar dan kemudian mengisi formulir pendaftaran dan membayar pendafataran Rp. 50.000. Siswa Muadalah umumnya berasal dari lulusan MTs/ SMP. Namun ada juga santri tamatan dari SMA atau SMK. Tujuan utama masuk salafiyah adalah untuk memperdalam kitab-kitab kuning/tafaqquh fiddin. Misalnya salah satu santri

49. 39 yang bernama Ahmad Fauzan yang berasal dari Kertasemaya Indramayu, saat ini duduk dikelas III/’ulya, sebelum belajar di Pesantren Krapyak sudah tamat SMA di Pesantren Kempek Cirebon. Dia sendiri masuk ke Krapyak masuk kelas I’dad, walaupun dia sendiri pernah mondok di Kempek dan diminta untuk masuk ke kelas I, namun dia sendiri menolaknya karena dia ingin belajar dari awal di program salafiyah.2 Santri yang belajar di Madrasah Salafiyah diproyeksikan untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin). Karenanya santri yang belajar di madarasah ini motivasinya hanya belajar agama. Hal ini karena memang di pesantren Al-Munawwir yang menawarkan pilihan-pilhan model pendidikan sesuai dengan minat dan keinginan santri belajar di Al-Munawwir. Secara kelembagaan pesantren yang menjadi satuan pendidikan muadalah harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya persyaratan pesantren harus memiliki santri mukim lebih dari 300 orang dan belum mengikuti layanan pendidikan formal atau program paket A, B, dan C. Pesantren Al-Munawwir Krapyak memenuhi persyaratan sebagai satuan pendidikan muadalah. Pesantren Krapyak bukan satuan pendidikan formal atau paket dan pendidikan muadalah diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren. Selain itu, pesantren juga mendapat rekomendasi dari Kemenag Pusat. Untuk persyaratan santri harus memiliki jumlah santri mukim sebanyak lebih dari 300 santri. Dari 2 Wawancara dengan Ahmad Fauzan, santri Salafiyah Krapyak Kelas III, 7 April 2015.

50. 40 jumlah santri secara keseluruhan di pesantren al-Munawwir telah memenuhi persyaratan sebagai satuan pendidikan muadalah, namun jika hanya ditujukan pada madrasah salafiyah II saja belum memenuhi persyaratan. Oleh karena itu perlu ada ketentuan yang lebih jelas terhadap persyaratan jumlah santri mukim. Input santri satuan pendidikan muadalah pesantren Al- Munawwir Krapyak yang disetarakan pada tingkat Madrasah Aliyah (MA) berasal dari santri yang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, tidak sedang mengikuti satuan pendidikan setingkat MA/SMA/Paket C dan mukim di pesantren Al- Munawwir Krapyak. Selain itu, santri yang ikut pendidikan muadalah tingkat MA memiliki ijazah setingkat MTs/ SMP. Namun ada juga santri yang sudah memiliki ijazah setingkat SMA/MA/SMK yang mengikuti satuan pendidikan muadalah, mereka belajar bukan hanya ingin memperoleh ijazah tetapi untuk mendalami keagamaan Islam. Karena itu, ada kesenjangan antara realitas santri pendidikan pada satuan pendidikan pesantren Krapyak dengan idealitas satuan pendidikan muadalah. Kebutuhan pada aspek santri satuan pendidikan muadalah pesantren Krapyak lebih diarahkan untuk meningkatkan tentang kuantitas santri yang masih minim. Potensi input santri muadalah bisa diperoleh dari santri huffa© yang hanya belajar di pondok Al-Munawwir. Evaluasi Untuk meningkatkan mutu hasil pembelajaran di

51. 41 Madrasah salafiyah, pengelola melakukan penilaian atau evaluasi bagi santri selama mengikuti pembelajaran/ pengajian. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap Semester sekali. Sementara dalam teknik pelaksanaan evaluasi melalui tes secara lisan, tertulis dan praktek. Untuk evaluasi tertulis, soal-soal pertanyanyaan dan jawabannya menggunakan bahasa Arab. Saat ini, satuan muadalah belum meluluskan alumninya karena baru berjalan tiga tahun. Terkait penerbitan Ijazah/ syahadah, menurut Ibu Ida Fatimah Zainal sebaiknya dikeluarkan oleh Pesantren dan Kemenag. Tujuannnya agar Ijazah tersebut nanti lebih kuat kedudukannya ketika digunakan melanjutkan penelitian luar negeri maupun dalam negeri atau untuk keperluan penting lainnya. Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan muadalah pesantren Krapyak dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan. Pesantren Krapyak belum meluluskan program muadalah. Namun sebelumnya penilaian kelulusan madrasah salafiyah ditandai dengan penerbitan ijazah yang dikeluarkan oleh pihak pesantren. Realitas tersebut sudah sesuai dengan tuntutan idealitas penilaian dan kelulusan satuan pendidikan muadalah. Kebutuhan dalam Ijazah kelulusan hendaknya diterbitkan oleh pesantren dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Hal ini penting untuk kepentingan masa depan alumni agar lebih kuat.

52. 42 Sarana-Prasarana Fasilitas gedung untuk proses belajar mengajar di pondok pesantrenAl-Munawwirmenempatitanahseluas30.000meter persegi (tiga hektar). Untuk Madrasah Salafiyah II menempati dua komplek yaitu putra di komplek AB, dan putri di komplek R.1. Tempat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di Komplek AB. Bentuk sarana lain yang mendukung kegiatan Madrasah Salafiyah adalah dimanfaatkan secara bersama- sama dengan komplek asrama yang ada di Pesantren al- Munawir, di antaranya : 1) Masjid Utama yang menjadi pusat kegiatan ibadah seluruh santri, 2) Balai pengobatan pesantren atau dikenal dengan Pusat Kesehatan Pondok Pesantren (Puskestren) yang merupakan sarana pendukung untuk keperluan berobat bagi para santri dan masyarakat umum di sekitar pesantren. Balai pengobatan ini memiliki dua ruang masing-masing ruang tunggu dan ruang periksa dengan dua dokter dan dua perawat. 3) Untuk mendukung kegiatan usaha pesantren, pesantren membuka kegiatan usaha Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren), Kopontren ini bergerak dalam bidang usaha Waserda (Warung Serba Ada), toko buku/kitab- kitab dan peralatan keperluan lainnya, Wartel, Fax, Agen Pos, Kantin, Jasa agen Koran dan Agrobisnis. Perpustakaan Pondok Pesantren Al-Munawwir saat ini menyediakan koleksi Kitab-Kitab dan buku-buku lebih dari 250 macam judul. Perpustakaan juga menyediakan bacaan majalah dan jenis bacaan lainnya. Selain itu, di masing- masing komplek pesantren juga terdapat perpustkaan

53. 43 secara khusus. Pesantren memiliki perpustakaan, dengan ketersediaan buku-bukunya yang cukup untuk menunjang keberhasilan pembelajaran, walaupun masih bergabung dengan perpustakaan Ma’had ‘Aly. Kekurangan perpustakaan ini ditemukan dalam pemanfaatan perpustakaan, masih perlu adanya kitab-kitab penunjang. Tabel 3. Sarana dan Prasarana No Ruangan atau bangunan Pemilikan Kondisi Bangunan Jum- lah Milik sendiri Num- pang Sewa Per- manen Semi Per- manen Daru- rat 1. Lahan/tanah V 2. Ruang Kelas V V V 7 3. Ruang Kepala V V 1 4. Ruang guru V V 1 5. Ruang Tata Usaha/Kantor V V 1 6. Ruang Per- pustakaan V V 1 7. Masjid/ Mushala V V 1 7 Ruang Labo- ratorium X 8 Kitab-Kitab Keislaman V Ban- yak Aspek keterpenuhan sarana dan prasaran pada pesantren Krapyak sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1-2) telah mencukupi. Seperti syarat standar sarana wajib memiliki masjid dan kitab-kitab keIslaman. Namun keterpenuhan sarana ini tidak secara khusus di miliki oleh Madrasah Salafiyah saja sebagai satuan pendidikan muadalah tetapi juga dimiliki oleh seluruh santri yang ada di komplek (19) di pesantren Al-Munawwir.

54. 44 Sementara itu, dalam hal sarana pendidikan seperti ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha terpenuhi, namun masih terbatas dan belum memenuhi kelayakan untuk proses pembelajaran. Ke depan kebutuhan sebagai satuan pendidikan muadalah pesantren Krapyak lebih kepada ketersedian kitab-kitab atau buku dan ruang laboratorium untuk menunjang keberhasilan pembelajaran yangterdapatdiruangperpustakaan.Selainitujugakebutuhan akan pemenuhan persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Pembiayaan Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah harus adanya sumber pembiayaan. Saat ini sumber pembiayaan pendidikan Muadalah di Pesantren Al-Munawwir berasal dari SPP/bantuan orangtua Santri dan donatur tidak tetap. Sementara pemanfaatan dari pembiayaan tersebut diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar- mengajar seperti untuk bisyarah/gaji guru per bulan yang kisarannya kurang dari 1 juta Rupiah, pengeluaran biaya ATK pembelajaran, dan lain-lain. Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan muadalah pesantren Krapyak dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan. Pesantren Krapyak belum meluluskan program muadalah. Namun sebelumnya penilaian kelulusan madrasah salafiyah ditandai dengan penerbitan ijazah yang dikeluarkan oleh pihak pesantren. Realitas tersebut sudah sesuai dengan

55. 45 tuntutan idealitas penilaian dan kelulusan satuan pendidikan muadalah. Kebutuhan dalam Ijazah kelulusan hendaknya diterbitkan oleh pesantren dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Hal ini penting untuk kepentingan masa depan alumni agar lebih kuat. Akreditasi Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan muadalah pesantren Krapyak dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan. Pesantren Krapyak belum meluluskan program muadalah. Namun sebelumnya penilaian kelulusan madrasah salafiyah ditandai dengan penerbitan ijazah yang dikeluarkan oleh pihak pesantren. Realitas tersebut sudah sesuai dengan tuntutan idealitas penilaian dan kelulusan satuan pendidikan muadalah. Kebutuhan dalam Ijazah kelulusan hendaknya diterbitkan oleh pesantren dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Hal ini penting untuk kepentingan masa depan alumni agar lebih kuat. C. Pesantren Muadalah Al-Basyariyah Bandung Madrasah TMI Al-Basyariyah pada dasarnya adalah lembaga pendidikan diniyah (setingkat SD) yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren Al Basyariyah yang sebelumnya madrasah ini bernama Sekolah Dasar Pesantren (SDP) Al-Basyariyah (1981). Menjadi Madrasah Tarbiyatul Mu’allimin setelah mendaftarkan diri menjadi menjadi lembaga pondok pesantren pada tahun 1982 dan langsung

56. 46 memproklamirkan dirinya menjadi Madrasah TMI Al- Basyariyah dengan tingkat Tsanawiyah. Tingkat Aliyah berdiri pada tahun 1985. Karena para pengurusnyaadalahparausta©/usta©ahalumnipondokmodern Darussalam Gontor, maka seluruh kurikulum yang diajarkan di PP Al-Basyariyah tidak berbeda dengan PP. Modern Darussalam Gontor. Program muadalah sudah berjalan sejak pondok tersebut berdiri, meskipun pada waktu itu belum adanya pengakuan dari pemerintah. Untuk menjembatani para santri untuk mendapatkan ijazah, maka didirikanlah madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Program TMI mendapatkan pengakuan dari Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional sebagai pendidikan formal. Berdasarkan keputusan Menteri Agama tahun 1999 program TMI tiga tahun pertama disamakan statusnya dengan MTs dan tiga tahun berikutnya disamakan dengan MA (muadalah). Disusul dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2000 yang menyamakan program KMI tiga tahun pertama dengan SMP dan tiga tahun terakhir dengan SMA. Denganadanyaprogrampenyetaraan(muadalah)terhadap penyelenggara pendidikan pesantren dari Kementerian Agama, pada tahun 2006 menjadi awal bagi Madrasah TMI Al-Basyariyah untuk mendapatkan pengakuan secara resmi menjadi madrasah formal. Sampai saat ini, Madrasah TMI Al-Basyariyah masih dipercaya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk melaksanakan pendidikan diniyah

57. 47 formal dengan nomor SK terakhir: Dj. I/885/2010 yang berlaku sampai tahun 2013 (berlaku 4 tahun dari tahun 2009- 2013). Proses Madrasah TMI Al-Basyariyah untuk mendapatkan status muadalah dapat dikatakan berbeda dengan madrasah atau pondok pesantren yang lain dimana dari pihak Kementerian Agama terlebih dahulu memberikan penawaran sebelum pihak dari Madrasah TMI Al-Basyariyah membuat pengajuan mendapatkan status muadalah. Kesempatan ini diterima baik oleh pihak Madrasah TMI Al-Basyariyah dan mempersilahkan pihak yang berwenang untuk mengadakan evaluasi terhadap keberhakan Madrasah TMI Al-Basyariyah mendapat status muadalah. Kurikulum Kurikulum TMI adalah perpaduan antara sistem pendidikan Salafiyah (Tradisional) dan Khalafiyah (Modern). Kurikulum yang disesuaikan ini terbagi dalam empat kajian utama yang dipelajari berdasarkan penjurusan santri, yaitu: Kajian Agama Islam : Al-Qur’an, Al-Hadi£, Akidah, Akhlak, Al-Fiqh dan Tarikh; 2) Ilmu Bahasa : Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia; 3) Sains dan Teknologi : Matematika, Teknologi dan Ilmu Komputer, IPA Terpadu, Fisika, Kimia dan Biologi dan 3) Ilmu Pengetahuan Sosial : IPS Terpadu, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Akuntansi, Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah

58. 48 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah seluruh guru seluruhnya sebanyak 120 orang dengan latar belakang pendidikan berbeda-beda yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 2: Jumlah Guru No Kelas Laki-laki Perem- puan A Setingkat Madrasah Tsanawiyah 1 Persiapan (I’dad) 1 1 2 Kelas 1 9 8 3 Kelas 2 10 8 4 Kelas 3 9 10 Jumlah 28 26 B Setingkat Madrasah Aliyah (MA) 1 Kelas 4 9 9 2 Kelas 5 10 10 3 Kelas 6 10 10 4 Pengabdian 3 1 C Jumlah 33 33 Jumlah Total (Setingkat MTs + MA) 61 59 Tabel 3 : Latar Belakang Pendidikan No Latar Belakang Pendidikan/Gelar Jumlah 1 Doktor (S3) 4 2 S2 47 3 S1 51 4 Alumni TMI 18 Jumlah 120 Santri Keberadaan santri di Madrasah TMI Al-Basyariyah sejumlah 1507 yang berasal dari berbagai propinsi, di

59. 49 antaranya: Jakarta, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Kalimantan dan Sulawesi. Tabel 3 : Jumlah Santri No Kelas Laki-laki Perem- puan A Setingkat Madrasah Tsanawiyah 1 Persiapan (I’dad) 2 Kelas 1 242 242 3 Kelas 2 184 184 4 Kelas 3 41 114 Jumlah 338 465 B Setingkat Madrasah Aliyah (MA) 5 Kelas 4 39 74 6 Kelas 5 32 40 7 Kelas 6 28 41 8 Pengabdian 34 52 Jumlah 133 207 C Jumlah Total (Setingkat MTs + MA) 437 620 Sarana dan Prasarana Madrasah memiliki prasarana yang dipersyaratkan dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4 : Prasarana No. Jenis prasarana Ketersediaan Kondisi Ada Tidak Baik Rusak 1 Ruang kelas √ √ 2 Ruang perpustakaan √ √ 3 Ruang laboratorium IPA √ √ 4 Ruang pimpinan √ √ 5 Ruang guru √ √

60. 50 6 Ruang tata usaha √ √ 7 Tempat beribadah √ √ 8 Ruang konseling √ √ 9 Ruang UKS/M √ √ 10 Jamban √ √ 11 Gudang √ √ 12 Ruang sirkulasi √ √ 13 Tempatbermain/ berolah- raga √ √ 14 Jamban √ √ 15 Aula Besar √ √ 16 Meeting Room √ √ 17 Laboratorium Komputer √ √ 18 Laboratorium Bahasa √ √ Sarana Untuk jumlah dan ukuran madrasah sudah memenuhi ketentuan yaitu madrasah memiliki 29 ruang kelas dengan rata-rata luas satu ruang kelas adalah 56 m2 , akan tetapi untuk sarana madrasah masih memiliki kekurangan yaitu belum tersedianyalemari dan papan pajang disetiap kelas dengan rincian sarana sebagai berikut: Tabel 5 : Sarana Kelas No. Jenis sarana Jumlah Kondisi Baik Rusak 1 Kursi siswa 973 √ 2 Meja siswa 973 √ 3 Kursi guru 23 √ 4 Meja guru 23 √ 5 Lemari - 6 Papan pajang -

61. 51 7 Papan tulis 23 √ 8 Tempat sampah 23 √ 9 Tempat cuci tangan 23 √ 10 Jam dinding 23 √ 11 Soket listrik 8 √ Sarana Perpustakaan Luas dan sarana perpustakaan sudah memenuhi ketentuan dengan luas152 m2 dan rincian sarana sebagai berikut: Tabel 6. Sarana Perpustakaan No. Jenis Jumlah Kondisi Baik Rusak A Buku 1 Buku teks pelajaran 4825 √ 2 Buku panduan guru 92 √ 3 Buku pengayaan 1241 √ 4 Buku referensi 1255 √ 5 Sumber belajar lain 420 √ B Perabot 6 Rak buku 13 √ 7 Rak majalah 1 √ 8 Rak surat kabar 1 √ 9 Meja baca 50 √ 10 Kursi baca 50 √ 11 Kursi kerja 5 √ 12 Meja kerja/ sirkulasi 1 √ 13 Lemari katalog 1 √ 14 Lemari 1 √ 15 Papan pengumuman 1 √ 16 Meja multimedia 1 √ C Media Pendidikan

62. 52 17 Peralatan multimedia 1 set √ D Perlengkapan Lain 18 Buku inventaris 1 √ 19 Tempat sampah 1 √ 20 Soket listrik 1 √ 21 Jam dinding 1 √ Pembiayaan Kelangsungan hidup PP Al-Basyariyah tidak hanya bergantung pada, SPP santri, bantuan dari masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi juga didukung dengan unit usaha yang dikembangkan oleh pesantren tersebut diantaranya adalah: Tabel 7. Unit usaha yang dikembangkan No Unit Usaha Jumlah 1 Toko kelontong 3 2 Foto copy 2 3 Kantin 4 4 Wartel 2 5 Air Minum Kemasan 1 6 Toko Alat Tulis 2 7 Konveksi 1 8 Koperasi 1 Evaluasi Madrasah TMI Al-Basyariyah tergolong madrasah salafiyah yang mendapatkan ijazah muadalah (pengakuaan penyetaraan dari pemerintah) melaksanakan pembelajaran layaknya di sekolah-sekolah formal atau umum. Dan

63. 53 seperti pada sekolah pada umumnya, setelah dalam masa waktu tertentu maka dilaksanakan penilaian atau evaluasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman murid Madarasah TMI Al-Basyariyah setelah menerima pelajaran dari para guru. Sistem evaluasi yang diterapkan di Madrasah TMI Al- Basyariyah ini menggunakan sistem semester yang artinya setiap 6 bulan sekali diadakan ujian akhir semester secara bersama-sama. Namun di dalam tiap semester dilakukan juga evaluasi dalam bentuk Ujian Tengah Semester dan yang paling kecil yakni dilaksanakan Ulangan Harian yang waktu dan banyaknya terantung oleh guru yang mengajar. Alat evaluasi yang digunakan Madrasah TMI Al- Basyariyah dapat berupa Tes Tulis dan Praktikum. Tes Tulis dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh murid Madrasah. Sedangkan untuk Praktikum tidak semua murid Madrasah TMI Al-Basyariyah mengikutinya. Praktikum diterapkan hanya berlaku untuk murid kelas akhir yang berupa Guru Tugas atau Dai seperti pada program khusus yang telah di sebutkan di atas serta praktikum baca kitab sebagai syarat kelulusan. Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh murid Madrasah TMI Al-Basyariyah dicatat dalam Legger (buku laporan nilai) untuk penilaian ulangan harian dan ujian tengah semester. Sedangkan untuk hasil nilai ujian akhir semester dimasukkan dalam raport dimana hasil nilainya adalah perpaduan antara nilaiulanganharian,nilaiujiantengahsemester,dannilaiujian

64. 54 semester sendiri. Sedangkan bagi kelas akhir (kelas 3) setelah melaksanakan ujian akhir semester tidak hanya mendapatkan laporan hasil belajar berupa raport saja tetapi seperti pada umumnya akan mendapatkan ijazah dari Madrasah TMI Al- Basyariyah sendiri. Ijazah yang diberikan kepada lulusan Madrasah TMI Al- Basyariyah sejak tahun 2006 berlaku formal karena mulai tahun 2006 Madrasah TMI Al-Basyariyah mendapat statatus muadalah (penyetaraan) dari Kementerian Agama sehingga ijazahnya dapat juga digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pada awalnya ijazah Madrasah TMI Al-Basyariyah hanya disahkan oleh Pengurus dan Kepala Madrasah. Setelah berstatus muadalah, ijazah disahkan oleh Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat. Namun pada tahun 2010 pengesahan ijazah kembali diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pengurus dan Kepala Madrasah TMI Al-Basyariyah, hanya saja ketika dibutuhkan untuk mendapatkan legalisir harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat D. Pesantren Darussalam Garut Tarbiyatul Mualimin Islamiyah (TMI) merupakan lembaga pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren Salafiyah Darussalam. Pondok pesantren tersebut berlokasi di Jalan Kurnia Kampung Sindangsari RT 01 RW 09 Desa Kersamanah, Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

65. 55 Sejak dirintis Tarbiyatul Mualimin Al Islamiyah (TMI) secara bertahap terus mengikuti aturan yang ada. Karena itu sejak didirikan sampai saat ini 2015 TMI Darussalam telah mendapat restu dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari Kementerian Agama maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional. Sebagai buktinya TMI Darusslam telah mendapat piagampendiriandariDepartemenAgamanomor;Kd.10.5/5/3/ PP.00.7/535/2006 dan nomor statistik 51232252535. Kemudian mendapat pengakuan sebagai lembaga pendidikan yang disetarakan saat itu oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2007 selanjuttnya diperbaharui penetapan status kesetaraan TMI sebagai satuan pendidikan keagamaam pada pondok pesantren dengan madrasah Aliyah/sederajat pada tahun 2013 oleh Kementerian Agama. Kemudian diperbaharuilagipenetapankesetaraannyaolehKementeriaan Agama dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam no 2852 pada tahun 2015. Dengan demikian jika dilihat secara umum dasar hukum penyelenggaraan TMI Darussalam di Garut telah kuat, dan secara realitas berbagai aspek terkait penyelenggaraan telah terpenuhi. Kurikulum Kurikulum penyelenggaraan pendidikan muadalah di pondok Pesantren Darussalam secara umum dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan, baik dari sisi materi, alokasi waktu pembelajaran, kokurikuler, ekstra kurikuler dan kegiatan pengajian salafiyah.

66. 56 Kurikulum yang digunakan TMI mengacu kepada kurikulum pondok pesantren Gontor, dimana kurikulum tersebut meliputi Dirasah Islamiyah, mata pelajaran umum dan salafiyah yaitu kutub at-Tura£. Secara umum dapat dibagi sebagai berikut: a. Muatan materi pendidikan mencakup: 1. Keimanan 2. Keislaman 3. Akhlakul karimah 4. Keilmuan 5. Kewarganegaraan/kebangsaan 6. Kesenian dan keindahan/estetika 7. Kewiraswastaan dan keterampilan teknis 8. Dakwah dan kemasyarakatan 9. Kepemimpinan dan manajemen 10. Keguruan pendidikan kewanitaan (At-Tarbiyah An- Nisaiyah) 11.Jasmani dan kesehatan Kurikulum disusun oleh suatu tim yang terdiri dari para asati©-asati©ah, dengan ketua tim usta© Joko Waluyo S,Pd.I, anggota usta© Asep Sofyan, S.Pd.I, usta© Adang Hasan S.Pd.I, usta©. Cecep Sumarna,S.Pd.I, usta© Jajang Hidayat,S.Pd.I, usta© Herman,S.Pd.I, usta© Abdul Hakim,S.H.I dan usta© M. Hasan,S.H.I.

67. 57 Sumber-sumber kitab yang digunakan di luar kitab-kitab yang diajarkan yaitu tuhfah kutub khusus untuk kelas VI.3 Kurikulum tersebut didesain secara terpadu dan terprogram untuk 24 jam dalam bentuk core and integtrated curriculum yakni satu kesatuan yang tidak bisa dipilah-pilah. Struktur kurikulum dibagi dua bagian, yaitu kurikulum kelas reguler dan kurikulum kelas intensif.4 Kurikulum reguler yaitu kurikulum yang digunakan untuk matrikulasi atau santri yang masih perlu tambahan untuk memperdalam materi pelajaran agama. Sedangkan kurikulum reguler yaitu kurikulum yang digunakan bagi santri yang sudah memiliki pengetahuan dasar-dasar agama. Kurikulum penyelenggaraan pendidikan muadalah di pondok Pesantren Darussalam dari sisi mata pelajaran agama (kitab) telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam pedoman, dimana materi pengajian mencakup tafsir Qur’an, hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis, tauhid, akhlak tasawuf, Bahasa Arab/ilmu alat;nahwu, ¡araf, fiqh dan u¡ul fiqh. Kitab-kitab tersebut diajarkan di luar kelas. Sedangkan kitab-kitab yang diajarkan di ruang kelas di antaranya adalah u¡ul fiqh yang digunakan di Gontor, Mabadi al-Awwaliyah, Nahwu al-Wa«ih, Al-Adyan, Mahfu«±t, Ta`lim al-Muta`allim, Khul±¡ah Nur al-Yaqin dan Kutub as-Sittah. Adapun sumber pengajian kitab yang digunakan yaitu Al-Kutub As-Sittah, Jurumiyah, Al-Kailani, Nahwu al-Wa«ih, Tarbiyah, Jauhar al-Maknun, Nahwu al-Wa«ih ¤anawi, Tafsir 3 Joko Waluyo (Guru TMI), Wawancara, 4 Juni 2015 4 Dokumen Data Pesantren Darussalam, Garut 2015

68. 58 Jalalain, Riyadu a¡-¢alihin, Kifayatu al-Akhyar, Bidayatu al- Mujtahid, al-Bayan, Al-Munjid dan Bidayatu al-Mujtahid.5 Sedangkan kitab-kitab seperti Fat¥u al-Qarib, Fat¥u al- Mu’in dan Fat¥u al-Wahhab hanya merupakan referensi yang digunakan guru.6 Materi pengajian kitab tersebut sesuai yang ditetapkan Kementerian Agama dalam pedoman penyelenggaraan muadalah, bahkan untuk mata pelajaran umum telah melebihi dari yang disyaratkan Direktorat, dimana dalam PMA No. 12 kurikulum materi umum meliputi pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.7 Sementara di TMI Darussalam semua materi umum dipelajari sama halnya dengan mata pelajaran di SMP/SMA. Tenaga Pendidik Gurumerupakanfaktorutamadalamprosespembelajaran. Oleh karena itu guru dituntut memiliki wawasan luas terkait tugasnya. TMI sebagai lembaga pendidikan dalam hal ini sangat memperhatikan guru, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas kebutuhan Guru di TMI telah terpenuhi. Saat ini jumlah guru sebanyak 123 orang, terdiri dari perempuan 43 orang, dan laki-laki 80 orang. Jika dibandingkan, jumlah guru dan santri adalah 11:1. Ini 5 Joko M, Usta© TMI darussalam, Garut, wawancara, 2015 6 Cecep S.Ag,Usta© TMI Darussalam, Garut, wawancara, 9-10 September 2015 7 PMA No. 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren.

69. 59 menunjukan jumlah peserta didik dengan guru sangat ideal.8 Kualifikasi guru berlatar belakang pendidikan D.3 satu orang, Strata satu 39 orang, Strata dua 4 orang, Strata tiga satu orang, dan SLTA (lulusan TMI) sebanyak 79 orang. Khusus yang mengajar mata pelajaran umum semuanya berlatar belakang pendidikan Agama Islam (PAI). Artinya guru mata pelajaran umum semuanya masih missmatch. Di TMI tidak ada guru atau usta© yang berlatar belakang pendidikan mata pelajaran umum sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Mereka mengajar mata pelajaran umum berbekal pelatihan atau orientasi, baik yang diadakan oleh pesantren maupun dari luar pesantren. Dilihat dari sisi kualifikasi, kondisi guru tersebut belum sesuai dengan perundang-undangan, karena jumlah guru berlatar belakang pendidikan SLTA masih mendominasi, yaitu ada 79 orang dari jumlah 123 orang. Padahal Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,sehatjasmanidanrohani,sertamemilikikemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.9 Sementara di TMI masih terdapat guru lulusan SLTA 79 orang dan lulusan 8 Jumlah ideal peserta didik diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses bahwa persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran : jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah: SD/MI: 28 peserta didik, SMP/MTs: 32 peserta didik, SMA/MA: 32 peserta didik, dan SMK/ MAK: 32 peserta didik. 9 Lihat Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

70. 60 D3 satu orang. Dengan demikian 80 (65%) guru belum memenuhi persyaratan kualifikasi.10 RekruitmenguruTMIdilakukanmelaluiduamacamyaitu melalui pengumuman dan melalu santri pengabdian. Calon guru mengajukan lamaran, baik yang sedang pengabdian (alumni TMI) maupun dari luar alumni TMI. Calon guru disyaratkan memiliki pengetahuan agama, menguasai bahasa Arab dan Inggris dan harus siap tinggal di asrama. Calon guru dites terlebih dahulu oleh tim guru senior dengan materi agama, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Setelah hasil tes diolah oleh tim, lalu diajukan kepada kiai sebagai pimpinan. Selanjutnya yang memutuskan diterima dan tidaknya calon guru adalah kiai. Saat ini kebanyakan guru berasal dari alumni TMI yang telah menyelesaikan S1 nya di luar pesantren baik Perguruan Tinggi di Indonesia maupun dari luar negeri. Semua guru TMI tinggal di lingkungan pesantren. Bagi guru yang sudah berkeluarga disediakan rumah dinas dan mendapat jatah makan setiap hari. Semua guru diberikan kesempatanuntuktambahanincomedenganmenjadipemasok kebutuhan santri. Adapun terkait dengan penjenjangan guru di TMI terbagi pada tiga bagian yaitu masa pengabdian, pasca pengabdian, dan guru senior. Masa pengabdian dilaksanakan oleh santri yang baru lulus, dimana santri diwajibkan mengajar selama satu tahun. Pasca pengabdian adalah guru yang sudah selesai masa pengabdian dan telah mengajar kurang lebih 7 tahun. 10 Data Ponpes Drussalam Garut, 2015.

71. 61 Sedang guru senior adalah guru yang sudah tetap sebagai guru TMI yang telah mengajar di atas 7 tahun. Semua guru di TMI disebut An¡ar al-Ma’had yaitu yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan pesantren. Selain mengajar di TMI mereka juga diberikan tugas lain untuk membantu berbagai kegiatan kepesantrenan seperti kegiatan usaha, administrasi, majlis al-as±tidzah, ubudiyah guru, pengasuhan, pengajaran TMI, panitia ujian, tim silabus TMI, Litbang guru, musytasyar lugah, mabikori, LPTHQ, madrasah diniyah, DKM, photo copy, grosser, transportasi, LPKD, Publikasi dan dokumentasi, kesehatan, klinik Ar-Rahmah, kebersihan, pengembangan ilmiah dan perpustakaan, pertanian dan perkebunan, pembimbing dapur umum pesantren dan bagian penerangan dan sound system. Dengan demikian secara kuantitas dari sisi tenaga pendidik di lingkungan TMI telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan formal/ muadalah, bahkan dapat dikatakan melebihi target, tetapi itu khusus untuk tenaga pendidik Dirasah Islamiyah. Untuk tenaga pendidik mata pelajaran umum masih kurang dan masih terdapat missmatch, dimana guru mata pelajaran umum masih diampu oleh guru berlatarbelakang pendidikan agama. Walaupun secara kualifikasi guru tersebut lulusan S1, namun secara kompetensi belum memadai. Hal ini akan berimplikasi pada kurang efektifnya proses pembelajaran, dan output TMI akan kurang berkualitas khususnya pada bidang mata pelajaran umum.

72. 62 KondisiinimendorongTMIterusberupayameningkatkan kualitas SDM yang ada melalui workshop, seminar-seminar, mengikutsertakan Diklat di tempat lain, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan profesionalitas SDM TMI. Santri Sebagai subjek dalam proses pembelajaran santri memiliki peranan penting. Karena itu agar santri dapat mengikuti proses pembelajaran secara efektif di lingkungan pesantren, sebelum menjadi santri harus mengikuti berbagai persyaratan. Santri yang diterima di pesantren Darussalam harus memenuhi persyaratan yang meliputi: syarat-syarat dasar, syarat-syarat administratif, syarat-syarat moralitas dan afeksi, dan syarat-syarat kognisi dan psikomotorik. Syarat syarat dasar yaitu ; 1.Muslim/Muslimah berusia 12 – 20 tahun. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama dalam masa pendidikan. Persyaratan calon santri tidak sedang mengikuti jenis pendidikan lain yang setara/sederajat. Syarat-syarat administratif yaitu, potocopi ijazah SD/MI dan sederajat, poto copy ijazah SLTP/MTs. Syarat-syarat moralitas dan afeksi mencakup memiliki latar belakang kehidupan pribadi, keluarga dan sosial baik, siap hidup berdisiplin dan damai, berniat menyelesaikan penelitian sampai tamat. Sedangkan syarat-syarat kognisi dan psikomotor yaitu; melaksanakan ibadah sehari-hari dengan baik dan benar,

73. 63 lancar membaca dan menulis Arab, menguasai dasar-dasar ilmu Islamiyah (pengetahuan agama), mengetahui dasar-dasar matematika danBahasa Indonesia dan menguasai dasar-dasar ‘ulum al-‘ammah (pengetahuan umum). Calon santri diseleksi melalui ujian lisan dan tulisan. Materi ujian lisan meliputi Al-Qur’an, praktik ibadah dan psikotes, sedangkan materi ujian tulis meliputi berhitung, matematika, bahasa Indonesia, fiqh dan Imla untuk lulusan SD/MI,adapununtuklulusanMTs/MA/SLTA/SMPditambah materi bahasa Inggris. Proses penerimaan santri dilakukan dengan menyebar brosur melalui beberapa cara, di antaranya melalui internet, kepada orang tua santri dan menunjuk perwakilan konsulat di beberapa daerah seperti di Bandung, Garut, Tasik, Lampung, Banten dan daerah lainnya. Jumlah santri TMI semuanya sebanyak 1255 orang. Seluruhnya tinggal di pesantren, tidak ada santri kalong atau santri yang tinggal di luar pondok. Dari jumlah tersebut biasanya santri menyusut sekitar 2-3% di akhir tahun, disebabkan karena mutasi, alasan ekonomi, dan masalah keluarga. Jumlah santri TMI berdasarkan tahun dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel b.1. Jumlah santri TMI No Tahun ajaran Jumlah Santri Total L P 1 2012/2013 543 403 946 2 2013/2014 578 489 1061

74. 64 3 2014/2015 662 593 1255 Jumlah rombongan belajar TMI sebanyak 49 Rombel, terbagi pada dua bagian, yaitu rombongan belajar santri putri 22 rombongan/kelas, dan santri putra 27 rombongan/kelas. Masing-masing rombongan belajar 20-25 peserta didik. Ini menunjukan rasio jumlah guru dengan murid cukup ideal. Mereka berasal dari berbagai daerah yaitu Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Bangka, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Lampung dan Batam, bahkan dari Malaysia, namun mayoritas mereka berasal dari Jawa Barat. Selain telah terdata jumlah santri, TMI juga telah mendata berbagai latar belakang orang tua santri di antaranya data pekerjaan orang tua santri, data organisasi masyarakat (ormas) orang tua santri, dan data organisasi politik orang tua santri. Evaluasi Evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa evaluasi, keberhasilan kegiatan pendidikan tidak dapat dilihat. Oleh karena itu evaluasi harus dilaksanakan pada setiap penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi pendidikan merupakan penilaian terhadap berbagai kegiatan kependidikan baik yang menyangkut program maupun penilaian terhadap ketercapaian tujuan

75. 65 pendidikan. Bloom mengemukakan; evaluasi adalah pengumpulan infomasi secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri anak didik dan menetapkan sejauhmana tingkat perubahan tersebut.11 SedangkanStufflebeammengatakanevaluasiyaitu;merupakan proses menggambarkan, memeroleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.12 Adapun menurut Nana, “Evaluasi” ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan.13 Dalam hal pelaksanaan evaluasi di TMI dibagi dua bagian yaitu evaluasi program TMI dan evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi program dilakukan oleh pimpinan dan tim kurikulum untuk mengetahui sejauhmana program terkait penyelenggaraan TMI dapat dilaksanakan. Sedangkan evaluasi hasil pembelajaran dilakukan oleh guru melalui beberapa cara, yaitu ulangan harian, ulangan semester, mid semester dan ujian akhir. Ujian akhir merupakan program yang sangat berat, karena banyak menyita waktu dan tenaga baik bagi santri maupun guru, dimana berbagai kegiatan harus dilalui oleh santri dan guru untuk melakukan berbagai persiapan pelaksanaan ujian. 11 Bloom B.S, J.T Hastings & G.F Madaus. 1971. Hand Book on Formative and Summative of Student Learning. New York : McGraw Hill Company, h. 8. 12 Stufflebeam, dalam Suke Silverius. 1991. Evaluasi Hasil Belajar dan Umpan Balik. Jakarta: Gramedia, h.4. 13 Nana Syaodih Sukmadinata. 2001. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet 4, h.110.

76. 66 Ujian dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu pembuatan paper, ujian komprehensif, ujian tahriri (tulis), ujian lisan (syafahi) dan ujian praktik. Ujian praktik yaitu ujian amaliyat at-tadris(mengajar), Fat¥ al-kutub (praktik baca kitab) dan ujian kewirausahaan. Santri diwajibkan membuat paper dengan menggunakan bahasaArabdanInggrisdibawahbimbinganguru.Selanjutnya paper dipresentasikan di depan guru dan santri, sebagaimana layaknya ujian skripsi. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan santri terhadap penguasaan bahasa Arab dan Inggris. Soal ujian menggunakan tiga bahasa sesuai dengan rumpunnya. Ujian tahriri adalah ujian tulis yang dilaksanakan pada setiap semster dan akhir tahun, sedangkan ujian syafahi yaitu ujian lisan yang dilaksanakan setiap akhir tahun bagi santri yang akan menyelesaikan penelitiannya. Selanjutnya persyaratan kelulusan bagi santri di akhir tahun ajaran, santri diwajibkan melaksanakan amaliyat at-tadris. Amaliyah tadris adalah praktik mengajar atau pengabdian selama satu tahun. Pada masa pengabdian tersebut, selain mengajar atau melaksanakan tugas lainnya, santri diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian formal Mts/MA bagi yang berminat. Ujian formal difasilitasi oleh pesantren melalui kerja sama dengan yayasan Galmasi dan Yayasan Pendidikan Islam Kurnia (Yapika). Setelah selesai pengabdian selama satu tahun, bagi santri yang diterima untuk menjadi guru boleh memilih apakah mau pulang untuk melanjutkan penelitiannya

77. 67 atau menjadi guru di lingkungan Pesantren Darussalam. Hasil penilaian dibagi dua bagian, yaitu hasil penilaian murni berdasarkan ujian akhir dan hasil penilaian akumulasi berdasarkan hasil gabungan ulangan dan ujian. Sedangkan penilaian gabungan harian, UTS, UAS, praktek dan etika dimasukkan ke dalam raport. Raport tersebut ada dua macam yaitu raport nilai hasil ulangan akademik, dan raport non akademik berisi nilai mental dan aktivitas santri. Sedangkan hasil ujian dimasukkan ke dalam NEM dan hasil ujian akumulasi dimasukkan ke dalam ijazah. Sarana-Prasarana Sarana merupakan salah satu penunjang pembelajaran. Tanpa sarana yang memadai tentu proses pembelajaran berjalan kurang efektif. Sarana pembelajarn di TMI menjadi perhatian khusus. Saat ini telah dibangun berbagai sarana untuk kegiatan pendidikan, kegiatan organisasi siswa, dan untuk kegiatan usaha serta untuk kepentingan perumahan guru/asati©. Sarana khusus di bagian putera di antaranya gedung sekolah terdiri dari belasan lokal, ruang perpustakaan, ruang berbagai laboratorium, ruang keterampilan tataboga dan menjahit, masjid, mushalla, asrama, tempat olah raga dan auditorium. Sarana ruang kelas cukup bagus dan telah dilengkapi dengan LCD. Sarana di bagian puteri berupa fasilitas keterampilan dan kesenian, laboratorium Al-Qur’an, perpustakaan, ruang

78. 68 jahit, perikanan, pertanian, perkoperasian, laboratorium komputer, balai latihan kerja (BLK), ruangan multimedia, dan laboratorium biologi. Fasilitas kesenian berupa drumband, rebana, nasyid, marawis, calung, band, badeng dan gamelan. Di setiap gedung asrama terdapat kamar-kamar, dan di setiap gedung asrama terdapat salah satu kamar untuk usta©/ usta©ah yang bertugas sebagai pembimbing. Kamar berukuran kurang lebih 9 x 8 m, dan masing-masing kamar diisi oleh 15 sampai 16 orang santri, tergantung besar kecilnya ruangan. Selain itu, untuk kesehatan santri telah tersedia klinik kesehatan secara lengkap dengan dokter praktik. Hal ini terlaksana atas kerjasama dengan dokter puskesmas. Frekuensipelayanankesehatandokterkepadawargapesantren dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Dengan demikian sebagai lembaga pendidikan yang cukup besar tentu saja sarana prasarana TMI Darussalam tidak lagi menjadi kendala. Sarana prasarana secara umum telah mencukupi atau sesuai dengan yang disyaratkan oleh pedoman Kementerian Agama, dimana semua fasilitas di lingkungan TMI sangat lengkap untuk kepentingan proses pembelajaran, keterampilan, maupun pengembangan bakat dan minat santri, bahkan kepentingan usaha pesantren. Demikian juga tempat ibadah dan olah raga, seperti masjid, lapangan bola, lapangan bulu tangkis, tenis meja, bahkan untuk kepentingan kesehatan warga pesantren telah tersedia secara lengkap dengan perangkatnya.

79. 69 Pembiayaan Biaya merupakan hal yang paling mendasar, karena tanpa biaya pendidikan tidak bisa berjalan. Karena itu untuk biaya pendidikan harus dilakukan oleh pesantren secara mandiri. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan TMI diperoleh dari iuran wali santri, donatur dan pemerintah serta dari usaha pesantren. Wali santri dipungut pada saat pendaftaran di awal tahun. Khusus pada awal tahun 2015 santri ditetapkan membayar sebesar Rp 2.955.000. Peruntukan biaya tersebut untuk uang pembangunan, SPP, semester dan untuk kepentingan makan santri sendiri. Sumbangan lain juga diperoleh dari donatur, di antaranya dari Pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Sosial, pemerintah Kuwait, dan usaha pesantren melalui Koperasi pesantren (KOPONTREN) yang terdiri dari kantin, photo copy, toko sembako, toko kelontong, toko grosir, pertanian, dan perkebunan. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan operasional sekolah, honor guru, biaya makan santri dan guru serta pembanguan sarana pesantren. Khusus dari SPP santri dikeluarkan 70% untuk kepentingan honor dan 30% untuk kepentingan pembangunan sarana, operasional pendidikan serta kepentingkan aktivitas organisasi santri. Honor guru diberikan secara berbeda-beda berdasarkan pada lamanya pengabdian di pesantren. Bagi santri yang mengajar pada masa pengabdian, diberikan insentif perbulan kurang lebih Rp 150.000, sedangkan santri pasca pengabdian

80. 70 diberikan sebesar Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000, dan guru senior honornya di atas 2 juta rupiah. Bagi guru yang sudah berkeluarga diberikan kesempatan berdagang di lingkungan pesantren untuk mendapatkan tambahan income. Dengan demikian dana TMI tersebut sangat memadai, biaya pendidikan cukup mandiri bagi keperluan operasional dan biaya lainnya, bahkan untuk kepentingan lainnya seperti pembangunan dan pengembangan prasarana, walaupun dana tersebut masih dibantu dari luar, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari sisi pengelolaan dana cukup sistemik, dimana pembagian porsi biaya dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase dan dilakukan secara terpadu dengan pesantren. E. Pesantren Mathali’ul Falah Kajen Pati Perguruan Islam Mathali’ul Falah memiliki enam bangunan di atas areal 3150 meter, 50 ruang kelas dengan daya tampung masing-masing kelas sebanyak 40 siswa, 2 ruang kantor guru, 1 ruang direktur, 1 ruang rapat pembantu direktur, 1 ruang kantor tata usaha, 1 ruang tamu, 1 ruang perpustakaan, 1 kantor panitia ujian, 1 kantor P3H, 1 auditorium, 1 kantor HSM, 1 Kantor Hismawati, 1 kantor QNS Banin, 1 kantor QNS Banat, 1 ruang UKS, 1 mushalla, 12 kamar mandi, 1 ruang laboratorium komputer, 1 ruang multi media class, 2 gudang. Selain itu, perguruan ini juga dilengkapi fasilitas perpustakaan. Sampai saat ini koleksi perpustakaan yang

15943675792_Need_Assesment.pdf

Esté a ler uma amostra.

Confira estes a seguir

15943675792_Need_Assesment.pdf

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a 15943675792_Need_Assesment.pdf (20)

Mais recentes (20)