Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kebutuhan pendidikan muadalah di 9 pesantren di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan pesantren telah memenuhi standar pendidikan muadalah kecuali untuk pembiayaan dan akreditasi. Analisis menunjukkan bahwa aspek-aspek kurikulum, tenaga pendidik, dan dukungan sarana prasarana perlu ditingkatkan."
2. ii
NEEDS ASSESMENT
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH DI PESANTREN
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved
Penulis:
Ta’rif, dkk
Editor :
Husen Hasan Basri
Desain Cover & Layout :
BataviArt
Diterbitkan oleh:
LITBANGDIKLAT PRESS
Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lantai 2 Jakarta Pusat
Telepon: 021-3920688
Fax: 021-3920688
Website: balitbangdiklat.kemenag.go.id
Anggota IKAPI No. 545/Anggota Luar Biasa/DKI/2017
Cetakan :
Pertama November 2017
ISBN : 978-602-51270-3-8
3. iii
KATA PENGANTAR PENERBIT
Selamat, Litbangdiklat Press, disingkat LD Press, sebuah
sebuah lembaga penerbitan di lingkungan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama telah hadir secara resmi masuk
dalam keanggotaan Ikatan Penerbit Indonesia/IKAPI pada 1
Juni 2017. Patut disyukuri, karena keinginan ini sudah lama
terpendam, dan baru bisa terwujud pada tahun 2017 ini.
Kehadiran lembaga penerbitan di lingkungan lembaga pe-
nelitian yang “diakui” oleh IKAPI sangatlah penting, sebagai
wadah publikasi hasil-hasil kelitbangan. Publikasi menyasar
pada dua hal, pertama memberikan informasi terbaru terkait
sebuah isu yang menjadi objek studi. Dengan demikian ha-
sil studi yang terpublikasikan dapat berkontribusi terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan.
Kedua, hasil penelitian yang dipublikasikan dapat mem-
pengaruhi atau memberi kontribusi pada proses pembuatan
kebijakan publik. Caroll Weiss (1979), misalnya, membeda-
kan penggunaan hasil penelitian ke dalam tiga jenis, yakni
penggunaan instrumental, penggunaan konseptual, dan peng-
gunaan simbolik. Penggunaan ‘instrumental’ mengacu pada
4. iv
pengaruh penelitian yang bersifat langsung dan dapat diukur
(measurable) terhadap proses pembuatan kebijakan publik.
Penggunaan ‘konseptual’ mengacu pada kondisi di mana ha-
sil riset hanyalah salah satu jenis informasi yang dipertim-
bangkan para pembuat kebijakan ketika hendak membuat
atau mengambil keputusan kebijakan. Sedangkan penggu-
naan ‘simbolik’ mengacu pada situasi ketika hasil penelitian
digunakan para pembuat kebijakan untuk mendukung posisi
tertentu mereka terhadap suatu isu kebijakan, khususnya ke-
tika para pembuat kebijakan berhadapan dengan para stake-
holder yang lain, seperti kalangan legislatif. Ketiga tipe jenis
penggunaan penelitian tentu sangat terbantu jikalau publikasi
atas hasil tersebut bersifat melembaga.
Memulai kerja perdananya, LD Press menerbitkan 4
buku yang seluruhnya merupakan hasil penelitian. Pemilihan
keempat buku ini merupakan hasil seleksi yang dilakukan
oleh Dewan Editor yang dibentuk berdasarkan Surat Keputu-
san Kepala Badan Litbang dan Diklat.
Dinamika Kehidupan Relijius Era Kasunanan Surakarta,
sebuah buku yang merupakan hasil kajian sejarah, dilakukan
oleh Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan bekerjasama
dengan tenaga ahli serta sejarahwan perguruan tinggi umum
di berbagai daerah. Penulisan historiografi kesultanan men-
jadi kekayaan ilmu pengetahuan yang sangat berarti.
Kajian historiografi memberikan informasi tentang ke-
kayaan khazanah budaya keagamaan, sehingga dapat men-
jadi pijakan bagi proses pembuatan kebijakan publik tentang
5. v
strtategi kebudayaan. Kebijakan ini penting terutama bagi
generasi muda saat ini dalam mengenal khazanah budaya
keagamaan pada masa lalu yang kaya dan penuh makna.
Pionir Kemandirian Pesantran, buku berikutnya yang
diterbitkan oleh LD Press pada edisi perdana ini. Buku yang
merupakanhasilpenelitianinidiapresiasiolehMenteriAgama
Lukman Hakim Saifuddin, dalam kalimatnya “ Membedakan
santri dengan orang lain ada dua hal, pertama memiliki jiwa
kemandirian dan kedua memiliki nilai keikhlasan pada di-
rinya, inilah yang menjadi jati diri seorang santri”
Buku ini menampilkan potret kemandirian pesantren
yang sudah teruji. Sejak dahulu pesantren mampu berdiri ter-
pisah dari negara. Pesantren bisa menghidupi dirinya sendiri,
meskipun tanpa dukungan biaya dari pihak luar sekalipun.
Ada 10 potret pesantren dalam studi ini, dengan var-
ian kemandirian yang berbeda beda, tidak hanya mandiri dari
sisi ekonomi tetapi menjelajah pada aspek lainnya, terutama
kultur, di tengah gempuran modernisasi. Pesantren memiliki
strategi khas dalam mempertahankan kemandirian dengan
teguh memeluk erat-erat tradisi.
Melalui beragam karakter kemandirian, 10 pesantren ini
hendak menularkan virusnya bagi lembaga pendidikan yang
lain, bahkan santri dan masyarakat sekitar. Berkah kemandi-
rian dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Buku ini men-
ginspirasi.
Inskripsi Keagamaan Nusantara, buku terpilih berikut-
nya. Inskripsi adalah tulisan-tulisan Arab yang berbahasa
6. vi
Arab atau Jawa/Sunda yang terdapat di masjid, kuburan dan
keraton. Tentu tulisan di benda-benda purbakala tersebut
mengandung muatan sejarah dan pesan keagamaan yang san-
gat penting untuk dilestarikan.
Penelitian inskripsi pada sejumlah artefak dapat mem-
bantu mengungkapkan kehidupan keagamaan nenek moy-
ang kita pada masa itu melalui makna tulisan yang dibubuh-
kan pada benda-benda tersebut. Menjadi kebiasaan nenek
moyang kita untuk menuangkan rasa keagamaannya dalam
bentuk tulisan Arab atau Pegon pada tempat-tempat tertentu,
seperti masjid, nisan, dan keraton.
Informasi tentang inskripsi dan maknanya disinyalir
belum banyak diketahui masyarakat, baik dari sisi titik ke-
beradaan, jumlah atau makna tulisan yang dibubuhkan.
Dengan terpublikasinya temuan penelitian dapat membantu
berbagai pihak terutama Pemerintah dalam melestarikan kha-
zanah keagamaan tersebut sekaligus melacak peranan umat
Islam dan pengaruhnya pada kehidupan sosial keagamaan
masa lalu.
Secara terminologi, pengertian muadalah adalah proses
penyetaraan antara institusi pendidikan, di pesantren mau-
pun di luar pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan
mutu yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Selanjut-
nya hasil penyetaraan ini dapat dijadikan dasar dalam pen-
ingkatan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan pondok
pesantren. Pada konteks ini, penyetaraan ini didasarkan pada
Peraturan Menteri Agama/PMA Nomor 18 tahun 2014, me-
7. vii
liputi aspek kelembagaan, kurikulum, pendidik dan tenaga
kependidikan, santri, kelulusan, pembiayaan, dan akreditasi.
Terkait penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah
pada pondok pesantren, dibutuhkan kajian kebutuhan (needs
assesment) yang mampu memetakan kondisi obyektif dan
analisis kebutuhan pada satuan pendidikan tersebut.
Temuan penelitian memperlihatkan, bahwa realitas
obyektif 9 (sembilan pondok pesantren) yang dikaji, secara
relatif dapat memenuhi standar yang dimaksud, yakni PMA
Nomor 18 Tahun 2014, kecuali pembiayaan dan akreditasi,
meski belum berada dalam derajat yang paling baik. Anali-
sis kebutuhan yang perlu menjadi prioritas, adalah kurikulum
pendidikan umum, kompetensi pendidik pendidikan umum,
tenaga kependidikan pustakawan, pembiayaan dan akredi-
tasi.
Temuan menarik lainnya adalah, pondok pesantren memi-
liki karakter khas dalam memenuhi standarisasi pendidikan
keagamaan, oleh karenanya tidaklah arif jika Pemerintah me-
maksakan standarisasi tersebut. Yang bisa dilakukan adalah
mendorong pesantren untuk mengembangkan dan memper-
tahankan secara mandiri sesuai ciri khas masing-masing satu-
an pendidikan muadalah. Seluruh temuan tersebut terangkum
dalam hasil penelitian yang dibukukan dan diterbitkan oleh
LD Press dalam judul Needs Assesment Satuan Pendidikan
Muadalah Pesantren.
Dengan terbitnya 4 (empat) buku ini tentu melibatkan se-
jumlah pihak, mulai dari penetapan indikator seleksi, seleksi
8. viii
naskah, editing, proff reading, dan proses pra cetak lainnya.
Oleh karena itu, rasa terimakasih yang tidak terhingga di-
haturkan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat dan Sek-
retaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, atas
dukungan dan kepercayaan serta arahan dalam seluruh proses
penerbitan pada Dewan Editor Litbang Diklat Press sehingga
dapat bekerja memenuhi target waktu, ditengah kesibukan
yang mendera akhir tahun ini.
Tak lupa, kepada seluruh pihak, terutama para peneliti
yang terlibat dalam penelitian yang terbit dalam edisi kali ini,
penghargaan yang setinggi tingginya dan rasa terimakasih
kami ucapkan. Terimakasih juga disampaikan kepada semua
pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan ini.
Akhirnya, hanya kepada Allah SWT semata kami memo-
hon agar ikhtiar ini dapat menambah dan memperluas
cakrawala ilmu pengetahuan bagi para pembaca serta dapat
digunakan dalam proses perumusan kebijakan keagamaan di
Indonesia.
Jakarta, 12 Desember 2017
Penerbit
9. ix
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR PENERBIT ............................... iii
DAFTAR ISI ................................................................. ix
BAB I : PENDAHULUAN .......................................... 1
BAB II: REALITAS DAN IDEALITAS PENDIDIKAN
MUADALAH ............................................................... 15
A. PP Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya ........... 15
B. PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta ................... 31
C. Pesantren Al-Basyariyah Bandung ........................ 45
D. Pesantren Darussalam Garut ................................... 54
E. Pesantren Mathali’ul Falah Kajen Pati .................... 70
F. Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta ........................ 79
G. Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri ...... 86
H. Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Brebes ................. 109
I. Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep ................ 118
BAB III KEBUTUHAN PENDIDIKAN MUADALAH 137
10. x
BAB IV PENUTUP ....................................................... 157
A. Kesimpulan ........................................................... 157
B. Rekomendasi .......................................................... 160
DAFTAR PUSTAKA .................................................... 163
DEWAN EDITOR PENERBIT ..................................... 167
11. 1
BAB I
PENDAHULUAN
Pendidikan pesantren telah setia melayani masyarakat
dan telah dirasakan manfaatnya sejak sebelum Indonesia
merdeka hingga sekarang. Pendidikan pesantren pada
hakikatnya adalah pendidikan yang dilahirkan dan dikelola
oleh masyarakat sehingga keberadaannya memiliki akar
dan pijakan yang kuat di tengah-tengah lapisan masyarakat.
Pengakuan seperti ini tidak berlebihan mengingat pendidikan
pesantren telah mewarnai sejarah pendidikan di negeri ini.
Seiring dengan perkembangannya pendidikan pesantren
mengalami perubahan signifikan khususnya dalam
penyelenggaraan pendidikan. Adanya tuntutan formalisasi
ijazah dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia
profesional diukur oleh aspek legalitas berupa ijazah. Maka,
setiaplembagapendidikanmanapun-takterkecualipesantren-
berupaya agar para lulusannya memiliki jaminan legalitas
pendidikan secara formal. Sehingga para santri yang telah
menempuh pendidikan sekian tahun tidak merasa “mubazir”
ketika dihadapkan pada tuntutan “rezim ijazah”.
12. 2
Menyikapi perubahan tersebut, setidaknya terdapat
dua model penyelenggaraan pendidikan pesantren, yaitu
sebagian pesantren melakukan adaptasi baik dari aspek
kelembagaan, kurikulum, pengelolaan dan lain-lain.
Pesantren menyelenggarakan sistem madrasah/klasikal dan
kurikulumnya menyesuaikan dengan kurikulum pemerintah
dengan membuka lembaga pendidikan formal (MI, MTs,
MA atau SD, SMP, SMA/SMK bahkan sampai peruruan
tinggi). Selain mendapatkan legalitas formal berupa ijazah,
alumninya juga diharapkan dapat meneruskan pendidikannya
ke jenjang yang lebih tinggi dan diterima di dunia kerja pada
sektor-sektor formal/pemerintah maupun non formal/swasta.
Sebagian pesantren lagi masih tetap menyelenggarakan
sistem pendidikan khas pesantren secara mandiri
baik kurikulumnya maupun proses pembelajaran dan
pendidikannya. Sistem pendidikan khas pesantren ini
dapat berbetuk model salafiyah maupun model Kulliyatul
Muallimin Islamiyah (KMI), DMI, Tarbiyatul Muallimin
Islamiyah (TMI). Model satuan pendidikan ini, lulusannya
tidak memiliki legalitas formal ijazah seperti lulusan pada
pendidikan formal, lulusannya hanya mendapatkan ijazah dari
pesantren dan belum mendapatkan kesetaraan (recognition)
dari pemerintah. Lulusan pesantren ini tidak bisa melanjutkan
ke pendidikan formal baik dasar maupun perguruan tinggi dan
tidak sedikit pula yang tidak dapat bekerja di pemerintahan
maupun swasta.
Meskipun hanya mendapatkan ijazah dari pesantren
13. 3
dan tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dalam
negeri, namun lulusan model pedidikan pesantren ini telah
mendapatkan pengakuan penyetaraan (muadalah) dari
lembaga pendidikan luar negeri di Timur Tengah, Afrika
Utara dan Asia Selatan seperti Universitas Al-Azhar (Kairo),
Universitas Mekah dan Madinah di Arab Saudi, Pakistan dan
India atau negara-negara Islam lainnya. Lulusan pesantren ini
dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Pemerintah melalui Surat Keputusan Dirjen Bimbingan
Kelembagaan Agama Islam (Bagais) Departemen Agama RI
tahun 1999 telah mengeluarkan keputusan tentang Pendidikan
Muadalah. Pendidikan Muadalah ini adalah sebagai bentuk
recognition Negara terhadap lembaga tersebut, yang
lulusannya setara dan sederajat dengan lulusan SMA/MA.
Namun seiring dengan perjalanannya regulasi ini belum
dianggap cukup dan belum kuat, sehingga masih banyak di
antara lulusan mereka ada yang tidak bisa diterima di PTN
karena tidak setara dan sederajat dengan lulusan SMA/MA.
PMA baru nomor 18 tahun 2014 secara khusus mengatur
tentang penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah.
Tentunya dengan status ini sistem muadalah semakin kuat
karena satuan pendidikan muadalah dapat disetarakan
dengan pendidikan formal dan diakui statusnya di tingkat
pemerintahan yang lebih tinggi. Dasar hukumnya meningkat,
yang dulunya berupa SK Dirjen menjadi PMA.
Implikasi regulasi ini adalah satuan pendidikan
muadalah semestinya mendapatkan pengakuan yang jelas,
14. 4
dan memeroleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi
pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi
yang telah ditetapkan pemerintah.
Data di Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama
tahun 2015 menyebutkan terdapat 17 satuan pendidikan
muadalah pada pondok pesantren yang disetarakan dengan
Madrasah Tsanawiyah/Sederajat, dan 31 Satuan Pendidikan
Muadalah pada Pondok Pesantren yang disetarakan dengan
Madrasah Aliyah/Sederajat yang tersebar di seluruh
Indonesia.
Dilihat dari penyelenggaraannya, satuan pendidikan
muadalah memiliki karakteristik dan problem yang
berbeda. Keberagaman dan problem itu terkait pada aspek
kurikulum, pembelajaran, output lulusan, tenaga pendidik
dan kependidikan, pembiayaan, pengelolaan. Keberagaman
ini diduga karena belum adanya standar baku dalam
penyelenggaraan pendidikan muadalah.
Ketika proyeksi ini diimplementasikan, maka pesantren
sebagai lembaga penyelenggara satuan pendidikan
dipersyaratkan memiliki beberapa perangkat dasar untuk bisa
benar-benar berjalan sesuai dengan regulasi. Akan tetapi,
kondisi pesantren sebagai satuan pendidikan muadalah yang
sebenarnya, hingga saat ini belum diketahui dengan pasti,
apakah satuan pendidikan muadalah di pesantren telah siap
secara kelembagaan. Penelitian Asrori S. Karni tentang
pesantren muadalah menyebutkan sejumlah pesantren
muadalah bervariasi dalam penyelenggaraannya terutama
15. 5
dalam penerapan kurikulum. Misalnya muadalah di pesantren
Sidogiri dalam kurikulumnya memuat materi ilmu dakwah
dan ilmu tarbiyah yang secara keilmuan setara atau setingkat
dengan program S1.
Untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan kajian
atau tepatnya penelusuran kebutuhan lembaga pesantren
muadalah dalam konteks penyelenggaraan satuan pendidikan,
sehingga akan dapat teridentifikasi kekurangan-kekurangan
yang ada baik dari segi kelembagaan, ketenagaan, kurikulum,
fasilitas pendukung, sarana prasarana dan lain sebagainya.
Dari gambaran tersebut, penelitian ini difokuskan dalam
bentuk permasalahan sebagai berikut : Pertama, Bagaimana
idealitas dan realitas penyelenggaran pendidikan pada satuan
pendidikan muadalah pada pondok Pesantren sebagaimana
yang ditentukan dalam PMA No.18 Tahun 2014. Kedua, Apa
saja kebutuhan (needs) dalam penyelenggaraan pendidikan
pada satuan pendidikan muadalah pada pondok Pesantren.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
untukmengetahui:1)gapantararealitasdanidealitaspesantren
sebagai penyelenggara satuan pendidikan muadalah dan 2)
mengetahui kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan
pada satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren.
Penelitian ini secara akademis berguna untuk menambah
kajian atau referensi tentang pesantren muadalah. Secara
teknis menjadi bahan kebijakan pengembangan pendidikan
pesantren.
16. 6
Penelitian tentang pesantren muadalah secara khusus
belum banyak dilakukan. Penelitian yang bisa dilacak seperti
buku Etos Penelitian Kaum Santri; Wajah Baru Pendidikan
Islam ditulis oleh Asrori S. Karni diterbitkan Mizan Pustaka
tahun 2009.Buku ini membahas tentang dinamika pendidikan
Islam, yang salah satu bab menguraikan tentang empat
pesantren penyelenggara muadalah. Buku ini merupakan
hasil jurnalisme investigatif dan eksplanatif. Sebagai karya
jurnalisme, buku ini selain hanya membahas empat pesantren
muadalah juga belum dikaji lebih mendalam terkait dengan
komponen-kompenen pendidikan muadalah.
Berikut dijelaskan konsep-konsep yang dijelaskan dalam
penelitian ini yakni: needs Assesment, Satuan Pendidikan
Muadalah dan Regulasi Pendidikan Muadalah.
Need Assesment dimaknai sebagai proses untuk
mengidentifikasi jarak atau gap antara yang dicita-
citakan dengan kenyataan yang ada. Roger Kaufman dkk
menjelaskan, bahwa assessment ini dikaitkan dengan
istilah needs yang berarti kebutuhan. Menurut mereka,
needs assessment merupakan suatu proses yang digunakan
untuk mengidentifikasi gap antara realitas yang ada dengan
sesuatu yang diidealisasikan atau dicita-citakan. Kemudian
menempatkan gap tersebut ke dalam skala prioritas yang
akhirnya memilih salah satunya untuk dipenuhi.1
Bila pengertian ini menjadi rujukan, maka yang dimaksud
1
Roger Kaufman, Alicia M. Rojas & Hanna Mayer, NeedsAssessment
A User’s Guide, Education Technology Publications, Englewood Cliffs, New
Jersey, h.3
17. 7
penelitian assessment sebenarnya adalah penelusuran needs
assessment. Maka, dengan melakukan needs assessment akan
dapat diketahui; pertama, visi dan arah lembaga (dalam hal
ini pesantren diniyah), dan kapan visi dan arah tersebut bisa
dicapai. Kedua, diketahui alasan atau reasoning mengapa
lembaga yang bersangkutan harus memiliki kelengkapan
sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian. Ketiga,
tersedianyainformasidasaryangbermanfaatuntukmelakukan
analisis terhadap sebab-sebab kenapa kebutuhan-kebutuhan
seperti itu muncul.
Dalam penelitian ini yang dimaksud Penelitian Needs
assessment adalah proses untuk mengidentifikasi jarak/gap
antara yang dicita-citakan dengan kenyataan yang ada. Karena
satuan pendidikan muadalah sudah dan telah dilaksanakan di
pesantren,makapenelitianinilebihdiarahkanpadaidentifikasi
kebutuhan dalam konteks pelaksanaan satuan pendidikan
muadalah di pesantren, yang meliputi aspek kelembagaan,
ketenagaan, siswa/santri, kurikulum, pengelolaan, sarana
prasarana, pembiayaan, penilailan dan kelulusan.
Muadalah secara harfiah berarti penyetaraan, yaitu
bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap lulusan pondok
pesantren secara umum. Bentuk pengakuan pemerintah
tersebut adalah memberikan dorongan dari berbagai segi
implementasi penyetaraan pondok pesantren tersebut dengan
pendidikan formal pada umumnya, seperti pemberian standar
isi, pengelolaan bahkan pengakuan akan eksistensi ijazah
yang dikeluarkan pondok pesantren tersebut.
18. 8
Secara terminologi, pengertian muadalah adalah suatu
prosespenyetaraanantarainstitusipendidikanbaikpendidikan
di pondok pesantren maupun di luar pesantren dengan
menggunakan kriteria baku dan mutu/kualitas yang telah
ditetapkan secara adil dan terbuka. Selanjutnya hasil dari
muadalahtersebut,dapatdijadikandasardalammeningkatkan
pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok
pesantren.
Hal itu sejalan dengan makna yang terkandung dalam
UndangUndangSistemPendidikanNasionalNomor20Tahun
2003 pasal 26 ayat 6 yang berbunyi: Hasil pendidikan non
formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan
formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh
lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah
daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
[1]
Dalam buku Pedoman Pesantren Muadalah yang
diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2009
disebutkan bahwa pondok pesantren muadalah yang terdapat
di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian; Pertama, pondok
pesantren yang lembaga pendidikannya dimuadalahkan
dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri seperti
Universitas al-Azhar Cairo Mesir, Universitas Umm al-
Qurra Arab Saudi maupun dengan lembaga-lembaga non
formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah,
India, Yaman, Pakistan atau di Iran. Pondok pesantren yang
muadalah dengan luar negeri tersebut hingga saat ini belum
19. 9
terdata dengan baik karena pada umumnya mereka langsung
berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan luar
negeri tanpa ada koordinasi dengan Kementerian Agama RI
maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kedua, pondok pesantren muadalah yang disetarakan
dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan Kementerian
Agama RI dan yang disetarakan dengan SMA dalam
pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan. Keduanya
mendapatkan SK dari Dirjen terkait.[2]
Dari penjelasan tersebut, jenis pesantren muadalah di
Indonesia ada dua, yaitu pesantren muadalah yang disetarakan
dengan ma’had luar negeri yang telah tersohor, seperti
Al-Azhar di Cairo Mesir dan Universitas Umm al-Qurra
Arab Saudi. Jenis kedua yaitu pesantren muadalah yang
kurikulumnya disetarakan dengan pengelolaan Madrasah
Aliyah di bawah pengelolaan Kementerian Agama ataupun
pesantren muadalah yang disetarakan dengan SMA yang
pengelolaannya di bawah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Satuan pendidikan muadalah dalam penelitian ini adalah
satuanpendidikankeagamaanIslamyangdiselenggarakanoleh
dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan
kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab
kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan
muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat
disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah
di lingkungan Kementerian Agama.
20. 10
Selama ini perhatian dan pengakuan (recognition)
pemerintah terhadap institusi pesantren khususnya yang
tidak menyelenggarakan pendidikan Madrasah/Sekolah
formal masih sangat minim, bahkan tamatan pesantren belum
mendapat pengakuan kesetaraan (muadalah). Sehingga
santri sering menemui kesulitan untuk melanjutkan belajar
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk
melamar pekerjaan pada sektor formal. Padahal selama ini
masyarakat telah memberikan pengakuan terhadap kualitas
lulusan pesantren, dan bahkan sebagian lembaga pendidikan
di luar negeri pun telah memberikan pengakuan kesetaraan
(muadalah) terhadap pendidikan di pondok pesantren.
Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas
nomor 20 tahun 2003 pasal 30 ayat 3,dan 4 serta PP tentang
Standar Nasional Pendidikan (SNP) nomor 19 tahun
2005 pasal 93, pendidikan di pondok pesantren sudah
mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas
yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya
manakala mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan
pemerintah.
Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2014 tentang
Satuan Pendidikan Muadalah menyebutkan bahwa pesantren
yang menyelenggarakan satuan pendidikan muadalah harus
memenuhi ketentuan atau kritera sebagai berikut :
1. Kurikulum; Kurikulum dimaksud adalah kurikulum pen-
didikan keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan
21. 11
umum. Kurikulum pendidikaan keagamaan Islam yang
dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing
penyelenggara dengan berbasis pada kitab kuning atau
dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.
Kurikulum pendidikan umum paling sedikit memuat em-
pat mata pelajaran wajib yaitu : pendidikan kewargane-
garaan (at-tarbiyyah al-wa¯aniyyah), bahasa Indonesia
(al-Lugah al-Indunisiyyah), Matematika (ar-riya«iyyah)
dan ilmu pengetahuan alam (al-‘ulµm al-°abi’iyyah)
2. Pendidik dan Tenaga kependidikan; yang dimaksud
pendidik dalam penelitian ini adalah tenaga guru, yang
mengajar mata pelajaran sesuai dengan kompetensi dan
bidang keilmuan yang diampunya. Sementara tenaga
kependidikan adalah terdiri dari pengawas pendidikan,
kepala/wakil satuan pendidikan muadalah, tenaga per-
pustakaan, tenaga adiministrasi, tenaga laboran.
3. Input Siswa; dilihat dari sisi input siswa, asal siswa/santri,
apakah siswa tidak sedang mengikuti satuan pendidikan
SD/MI/MTs, Paket A/B dan sederajat, aktif mengikuti
kegiatan pembelajaran di pesantren, bertempat tinggal/
mukim di pesantren, dan prestasi santri.
4. Sarana dan Prasarana; Sarana yang menjadi pendukung
satuan pendidikan muadalah di antaranya masjid, kitab-
kitab keislaman. Prasarana yang wajib dimiliki satuan
pendidikan muadalah paling sedikit : lahan, ruang kelas,
ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ru-
ang TU, ruang perpustakaan, ruang laboratorium.
22. 12
5. Pengelolaan Pendidikan; Struktur organisasi, pembagian
tugas pendidik, pembagian tugas tenaga kependidikaan,
kalender pendidikan, peraturan akademik, tata tertib pen-
didik, tenaga kependidikaan dan peserta pendidik, dan
pembiayaan.
6. Penilaian dan Kelulusan ; sistem penilaian, siapa yang
membuat penilaian, sistem kelulusan, pemberian ijazah.
7. Pembiayaan dan Akreditasi: Sumber pembiayaan pen-
didikan.
Keadaan Yang Ada GAP = NEEDS Keadaan Yang
(Realitas) Diharapkan (Idealitas)
kurikulum
proses pembelajaran
pendidik dan tenaga kependidikan
peserta didik
sarana dan prasarana
pengelolaan pendidikan
penilaian dan kelulusan
pembiayaan
akreditasi
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan kasus, yaitu pesantren-pesantren yang
menyelenggarakan muadalah. Penentuan sasaran lokasi
penelitian ini berdasarkan jenis penyelenggaraan pendidikan
muadalah selama ini, yaitu : 1) Satuan Pendidikan Muadalah
23. 13
jenis Salafiyah, dan 2) Satuan Pendidikan Muadalah pada
Pesantren jenis Muallimin. Kedua model ini akan diambil
sebanyak 6 lembaga jenis satuan pendidikan muadalah
muallimin dan 8 jenis salafiyah. Adapun rincian sasarannya
adalah: Propinsi Jawa Barat (4), Jawa Tengah (3), DI
Yogyakarta (1), dan Jawa Timur (3).
Tabel Lokasi Sasaran Penelitian
No.
Model/Jenis Muadalah
Propinsi
Muallimin Salafiyah
1.
Tarbiyatul Mutaallimin Al-Is-
lamiyah (TMI) Al-Basyariyah
Kabupaten Bandung
1). Pesantren
Madrasah Hikamus
Salafiyah (MHS)
Babakan Ciwar-
ingin Cirebon Jabar
Jawa Barat
2) Tarbiyatul Mutaallimin Al-
Islamiyah (TMI) Pesantren
Darussalam Cibatu Garut
3). Madrasah Mifta-
hul Huda PP Mifta-
hul Huda Manon-
jaya Tasikmalaya
Jawa Barat
2. -
Madrasah Salafi-
yah PP al-Munaw-
wir Krapyak DI
Yogyakarta
Yogyakarta
3.
KMI PP Ta’mirul Islam Jl.
Samanhudi 03 Tegalsari
Surakarta Jawa Tengah
5) Madrasah Aliyah
Perguruan Islam
PP Mathali’ul Falah
Kajen Margoyoso
Pati Jateng
Jawa Tengah
-
6) Madrasah
Muallimin Mualli-
mat PP Al-Hikmah
2 Brebes Jawa
Tengah
24. 14
4.
4) Tarbiyatul Mutaallimin Al-
Islamiyah (TMI) Pesantren
Al-Amien Prenduan Sume-
nep Madura
MA Salafiyah Pe-
santren Salafiyah
Tremas Pacitan
Jawa Timur
Jawa Timur
Teknik pengumpulan data diperoleh melalui: (a)
Wawancara mendalam, dilakukan dengan informan kunci,
yaitu para pelaku yang memiliki peran penting dan strategi
di pesantren Kyai, Ustad, Pimpinan Muadalah, pengurus,
Kemenag masing-masing lokasi, Santri; (b) Observasi
dengan melihat ruang kelas, sarana dan prasarana, proses
pembelajaran; (c) Dokumen, baik data primer maupun
sekunder. dokumen primer antara lain diperoleh dari dokumen
dari pesantren seperti profil lembaga, guru, santri dan lain-
lain, sementara dokumen sekunder diperoleh melalui antara
lain; laporan perkembangan pesantren yang diteliti.
25. 15
BAB II
REALITAS DAN IDEALITAS
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH
A. Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya
Tasikmalaya
Pesantren Manonjaya adalah pesantren salafiyah murni
atau kalau meminjam istilah Kementerian Agama disebut
pesantren sebagai “satuan pendidikan”. Di Pesantren
Manonjaya tidak diselengggarakan pendidikan formal seperti
madrasah dan sekolah. Tidak diselenggarakannya pendidikan
formal dikarenakan amanat pendiri Uwa Ajengan. Namun,
Pesantren Manonjaya menyelenggarakan pendidikan Wajar
Dikdas, pendidikan diniyah, termasuk pendidikan muadalah.
Bagaimana realitas penyelenggaraan pendidikan pada
satuan pendidikan muadalah, dan bagaimana realitas ini
ditinjau dari idealitas penyelenggaraan pendidikan sebuah
satuan pendidikan muadalah sebagaimana tercantum dalam
PMA No. 18 Tahun 2014. Hal-hal yang akan ditinjau
meliputi: kurikulum, proses pembelajaran, pendidik dan
tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana,
26. 16
pengelolaanpendidikan,penilaiandankelulusan,pembiayaan,
akreditasi.
Kurikulum
Cita-cita dan tujuan pendiri mendirikan Pesantren
Manonjayadioperasionalisakandalambentukkurikulumyang
sangat fleksibel yang disusun oleh almarhum Uwa Ajengan
dan dibantu oleh para Dewan Kiai. Kurikulum tersebut adalah
kitab-kitab yang dipelajari dan diambil dari kitab kuning
(klasik) yang disusun oleh para ulama salaf. Secara garis
besar kurikulum pendidikan pesantren Manonjaya diarahkan
kepada enam bidang pemahaman yaitu:
Pertama, pemahaman tentang pengetahuan-pengetahuan
kebahasaan dan logika, yaitu bahasa arab, yang disebut ilmu
grammer dan man¯iq. Kitab-kitab yang digunakan untuk
pemahaman bidang kebahasaan dan logika di antaranya:
Jurumiyah, ¢araf Kaylani, Am£ilat at-Ta¡rifiyyah, Alfiyyah
Ibnu Malik, Isti’±rah, Sullamul Munawaraq dan Jauhar al-
Maknun.
Kedua, pemahaman dalam bidang pengetahuan akidah
tentang penekanan pada aspek penghayatan. Kitab-kitab
yang digunakan adalah: Tijan ad-Daruri, Kifayat al-‘Awam,
Khulasah Ilmu Tauhid, Majmu’at al-‘Aqidah, Jauhar at-
Tauhid, Ummul Bar±hin, Kharidat al-Bahiyah, dan ‘Aqidah
Islamiyyah.
Ketiga, pemahaman dalam bidang syariah tentang
penekanan pada aspek pengamalan ibadah dan muamalah
27. 17
(fiqih). Kitab-kitab yang digunakan antara lain: Safinat an-
Najah, Riya« al-Badi’ah, Fat¥ al-Qarib, Fat¥ al-Wahhab,
Fat¥ al-Mu’in, I’±nat a¯-°±libin, dan Kif±yat al-Akhy±r.
Keempat, pemahaman dalam bidang U¡ul Fiqh, meliputi
kitab-kitab: Waraqat, La¯±if al-Isyarah, Gayat al-Wu¡ul,
Jam`u al-Jawami`, dan Asybah wan Na«±`ir. Kelima,
pemahaman dalam bidang ilmu hadis dan tafsir meliputi
kitab-kitab: Arba’in Nawawiyyah, Riya« a¡-¢halihin, Tafsir
Jalalain, ¢hahih Bukhary, ¢ahih Muslim, dan Tafsir Ibnu
Ka£ir.
Keenam, pemahaman dalam bidang akhlak dan tasawuf
yang penekanannya pada aspek perilaku. Kitab-kitab yang
dipelajarinya adalah: Akhlaq lil Banin, Sulam at-Taufiq,
Ta`lim al-Muta’al³m, ‘Alaj al-Amr±d, Kif±yat al-Atqiyya,
Syu`b al-Iman, Na¡aih al-`Ibad, dan Hik±m.
Pesantren Manonjaya mengaji dan mengkaji kitab-kitab
kuning (klasik) dengan sistem pendidikan semi formal yang
berjenjang dan klasikal dipandu dengan kurikulum dan
silabus. Masing-masing jenjang pendidikan ditempuh tiga
tahun dengan materi pelajaran sebagai berikut :
Tabel 1: Materi Pelajaran jenjang Ibtida, Tsanawy dan Ma’had ‘Aly
Kelas No Jenjang Ibtida Jenjang Tsanawy
Jenjang Ma’had
‘Aly
1 1 Tauhid Rancang Alfiyyah Ibnu Malik Gayat al-Wushul
2 Fiqih Rancang Bajuri jilid 1 & 2 ‘Uqud al-Juman
3 Syahadatain Kifayhat al-Awwam Fath al- Wahhab
4 Tarikh Rancang Tafsir Jalalain
Asybah Wan
Nadzair
29. 19
Gambaran di atas menunjukkan bahwa cita-cita, tujuan,
dan kurikulum yang dibuat Uwa Ajengan menjadikan kitab
kuning sebagai elemen penting sekaligus berorientasi kepada
pusat pengajarannya. Tujuan utama pengajaran ini adalah
untuk mendidik calon-calon ulama sehingga santri dituntut
untuk tinggal bertahun-tahun di pesantren untuk menguasai
berbagai cabang pengetahuan Islam yang terdapat dalam
kitab kuning. Penguasaan tersebut diarahkan dan ditekankan
kepada aspek: “penghayatan” akidah, “pengamalan” ibadah
dan muamalah, dan “prilaku” akhlak dan tasawuf.
Pesantren Manonjaya juga memberikan suplemen
pelajaran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap materi pelajaran pokok seperti ilmu tarikh, ilmu
‘aru« qawafi, dan ilmu falak. Selain itu diberikan pelajaran
semacam ekstrakurikuler yang meliputi keorganisasian
(leadership) dan kegiatan-kegiatan keterampilan seperti
pertukangan, peternakan, pertanian dan kewiraswastaan.
Pelajaran-pelajaran itu disebut oleh Pesantren Manonjaya
sebagai materi “ilmu manajemen” yang dianggapnya sebagai
pendidikan umum.
Melihat struktur kurikulum di atas, kurikulum
keagamaan Islam berbasis pada kitab kuning sebagaimana
diharapkan dalam pasal 10 ayat (2). Sedang kurikulum
pendidikan umum “diganti” dengan istilah manajemen
yang menunjukkan adanya kekhasan lokalitas sebagaimana
semangat pendidikan muadalah. Hal itu menunjukkan secara
“substantif” telah terpenuhinya pendidikan umum, tetapi
31. 21
di masjid yang dipimpin oleh pimpinan umum atau dewan
pimpinan, untuk materi pelajarannya adalah Tafsir Jalalain.
Sementara alokasi waktu belajar sebagai berikut: pagi
(07.00-10.00 WIB), siang atau bakda Dzuhur (12.30-14.30
WIB), sore atau bakda Ashar (16.00-17.00 WIB), petang atau
bakda Maghrib (18.30-19.30 WIB), dan malam atau bakda
Isya (20.00-22.00 WIB).
Tabel 2: Kegiatan Harian Pesantren Manonjaya
WAKTU KEGIATAN
03.00 - 03.30 Bangun malam & persiapan shalat Tahajjud
03.30 - 04.30 Shalat Tahajjud
04.30 - 05.00 Shalat Subuh berjamaah
05.00 - 06.00 Sorogan
06.00 - 06.30 Shalat Dluha bersama
06.30 - 06.45 GSM (Gerakan kebersihan Sepuluh Menit)
06.45 - 07.30 Persiapan masuk kelas
07.30 - 09.30 Belajar di kelas
09.30 - 10.00 Mudzakarah
10.00 - 10.15 Makan siang
10.30 - 11.30 Qailulah (Istirahat siang)
11.30 - 12.00 Persiapan shalat Dzuhur Berjamaah
12.00 - 12.30 Shalat Dzuhur Berjamaah
12.30 - 14.00 Belajar Ibtida, Tsanawy dan Ma’had ‘Aly
14.30 - 15.00 Persiapan Shalat Ashar
15.00 - 15.30 Shalat Ashar Berjama’ah
15.30 - 16.00 Tarkiban
34. 24
muadalah Pesantren Manonjaya terdiri atas kepala satuan
pendidikan dan tenaga administrasi.
Gambaran pendidik satuan pendidikan muadalah
Pesantren Manonjaya telah cukup sesuai dengan pasal
12 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendidik pada satuan
pendidikan muadalah harus memenuhi kompetensi sesuai
bidang keilmuan yang diampunya. Tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan muadalah seperti dalam pasal 13
ayat (1) dinyatakan bahwa tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan muadalah terdiri atas pengawas pendidikan
Islam, kepala satuan pendidikan muadalah, wakil kepala
satuan pendidikan muadalah, tenaga perpustakaan, tenaga
administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga lain yang
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
Peserta Didik
Motivasi santri-santri di pesantren Manonjaya adalah
hanya belajar agama. Ketika pihak pesantren membuka
program muadalah setara MA, respon positif datang dari
para santri. Pihak pesantren memberikan kesempatan kepada
para santri untuk mengikuti program muadalah. Santri yang
menjadi peserta didik program Muadalah adalah seluruh
santri yang belum mendapat ijazah MTs dan MA.
Santri Pesantren Manonjaya Tahun 2014-2015 berjumlah
2646 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 896 santri
berpendidikan terakhir MI atau SD, 1223 santri berpendidikan
terakhir MTs atau SMP, 468 santri berpendidikan MA atau
35. 25
SMA, 4 santri berpendidikan terakhir S1, dan 56 santri
berpendidikan terakhir pesantren. Tabel berikut adalah
jumlah santri Pesantren Manonjaya berdasarkan pendidikan
terakhir.
Tabel 4. Jumlah santri berdasarkan pendidikan terakhir
Pendidikan Terakhir Jumlah %
MI/SD 896 33,9
MTs/SLTP 1223 46,2
MA/SLTA 468 17,7
S1 4 0,2
Pesantren 55 2,1
Total 2646 100
Jika ingin mengikuti pendidikan muadalah, dari jumlah
santri tersebut direkrut melalui seleksi tertulis dan praktek
serta kepemilikan ijazah MI/SD untuk tingkat MTs, dan
kepemilikan ijazah MTs/SMP untuk tingkat MA. Selain
itu ada santri yang masuk ke Pesantren Manonjaya hanya
berpendidikan terakhir pesantren. Karena itu, ada potensi
untuk membuka satuan pendidikan muadalah setingkat MI.
Menurut pasal 14, 15, 16 dan 17 bahwa peserta didik pada
satuan pendidikan muadalah baik setingkat MI, MTs, dan
MA harus memenuhi persyaratan aktif mengikuti kegiatan
pembelajarandipesantrendanmukim.Selainitu,pesertadidik
setingkat MI harus tidak sedang mengikuti satuan pendidikan
MI/SD/ Paket A/sederajat; peserta didik setingkat MTs harus
memiliki ijazah MI/SD/Paket/satuan pendidikan muadalah
setingkat MI dan tidak sedang mengikuti satuan pendidikan
36. 26
MTs/SMP/Paket B/sederajat; peserta didik setingkat MA
harus memiliki ijazah MTs//SMP/Paket B/satuan pendidikan
muadalah setingkat MTs dan tidak sedang mengikuti satuan
pendidikan MA/SMA/Paket C/sederajat.
Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana untuk penyelenggaraan program
muadalah di pesantren Manonjaya menggunakan sarana dan
prasarana pesantren yang memiliki luas tanah sebanyak 8
ha. Pesantren memiliki 45 ruang kelas, 2 ruang tata usaha
atau kantor, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang
perpustakaan, dan 1 masjid. Seluruh kondisi ruangan adalah
permanen. Ketersediaan buku-buku untuk menunjang
keberhasilanpembelajaranyangterdapatdiruangperpustakaan
bisa dikatakan kurang lengkap karena keterbatasan anggaran
untuk pembelian buku-buku.
Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa satuan pendidikan
muadalah harus memenuhi persyaratan standar sarana
pendidikan sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
Ayat (2) menyatakan selain persyaratan standar sarana
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan
pendidikan muadalah wajib memiliki masjid dan kitab
keislaman sebagai sumber belajar. Selanjutnya, pasal 20
menyatakan bahwa satuan pendidikan muadalah wajib
memiliki prasarana pendidikan paling sedikit meliputi
lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan,
ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang
37. 27
laboratorium, dan prasarana lainnya yang diperlukan dalam
rangka proses pembelajaran.
Pengelolaan Pendidikan
Pengelolaan pesantren Manonjaya haruslah dibarengi
dengan jiwa yang ikhlas, karena tidak bisa diharapkan untuk
mendatangkankeuntunganmateri.Namunpadakenyataannya
sangat sering pewarisan kepada anaknya justru disebabkan
oleh dorongan tingginya status sosial sebagai pengelola
pesantren dan keuntungan materi yang didapatkan, apalagi
sebesar pesantren Manonjaya.
Penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan
muadalah Pesantren Manonjaya diintegrasikan dengan
proses penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung di
Pesantren Manonjaya. Meskipun demikian, ditunjuklah
seorang penanggung jawab program dalam hal ini Dodo
Aliyul Murtadlo.
Jenjangsatuanpendidikanmuadalahyangdiselenggarakan
adalah tingkat ulya atau MA selama 3 tahun. Meski tingkat
wus¯a atau MTs telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan
muadalah.
Pasal 21 sampai pasal 23 PMA No 18 Tahun 2014
berisikan tentang pengelolaan pendidikan satuan pendidikan
muadalah. Pasal 21 ayat (2) dan (3) mengatakan bahwa
pengelolaan secara umum menjadi tanggung jawab pesantren
dan pengelolaan secara teknis menjadi tanggung jawab kepala
satuan pendidikan muadalah.
38. 28
Sebagaimana tercantum dalam pasal 22 ayat (1) Setiap
satuan pendidikan muadalah dikelola atas dasar rencana kerja
tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja
jangka menengah satuan pendidikan muadalah untuk masa 4
(empat) tahun. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi: kalender pendidikan yang meliputi
jadualpembelajaran,ulangan,ujian,kegiatanekstrakurikuler,
dan hari libur; jadual pelajaran per semester; penugasan
pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya; jadual
penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan muadalah;
pemilihan dan penetapan kitab dan buku teks pelajaran yang
digunakan untuk setiap mata pelajaran; jadual penggunaan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang
habis pakai; program peningkatan mutu pendidikan dan
tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis,
durasi, peserta, dan penyelenggara program; jadual rapat
dewan pendidik, rapat konsultasi satua pendidikan muadalah
denga orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan
pendidikan muadalah dengan komite satuan pendidikan
muadalah; rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan
pendidikan muadalah untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
jadual penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja
satuan pendidikan muadalah untuk 1 (satu) tahun terakhir.
Setiap satuan pendidikan muadalah wajib memiliki
pedoman yang mengatur tentang: struktur organisasi;
pembagian tugas pendidik; pembagian tugas tenaga
kependidikan; kurikulum tingkat satuan pendidikan dan
39. 29
silabus; kalender pendidikan yang berisi seluruh program
dan kegiatan satuan pendidikan muadalah selama 1 (satu)
tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan
mingguan; peraturan akademik; tata tertib pendidik, tenaga
kependidikan, dan peserta didik; peraturan penggunaan dan
pemeliharaansaranadanprasarana;kodeetikhubunganantara
sesama warga satuan pendidika muadalah dan hubungan
antara warga satuan pendidikan mudalah dan masyarakat; dan
biaya operasional. Pedoman ini sampai kajian ini dilakukan
belum ada, padahal pedoman pengelolaan satuan pendidikan
muadalah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Penilaian dan Kelulusan
Terkait dengan penilaian dan kelulusan satuan pendidikan
muadalah, pihak penyelenggara menilai proses pembelajaran
dalam bentuk harian, semester dan tahunan. Teknik lisan dan
praktek digunakan pihak penyelenggara untuk menilai proses
pembelajaran. Sedang kelulusan program ditandai dengan
penerbitan ijazah yang dikeluarkan oleh pihak pesantren.
Hasil satuan pendidikan muadalah di pesantren
Manonjaya adalah santri sebanyak 1-25 % melanjutkan
pendidikan ke perguruan tinggi dalam negeri, bahkan
sebanyak 1-25% santri melanjutkan ke perguruan tinggi luar
negeri. Sebagaimana diakui pihak penyelenggara, lulusan
santri muadalah mengalami hambatan ketika melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya, ijazah tidak
diakui secara formal karena pihak perguruan tinggi belum
40. 30
mengetahui keberadaan muadalah di pesantren.
Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa penilaian pendidikan
pada satuan pendidikan muadalah dilakukan oleh pendidik
dan satuan pendidikan; ayat (2) penilaian oleh pendidik
dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk
memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik; ayat
(3) penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi
semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik
di setiap jenjang satuan pendidikan muadalah.
Terkait dengan kelulusan, dalam pasal 25 ayat (1)
disebutkan bahwa peserta didik yang telah menyelesaikan
proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus pada jenjang
satuan pendidikan muadalah diberikan ijazah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembiayaan
Sumber pembiayaan pendidikan muadalah selama ini
berasal dari: usaha ekonomi pesantren, SPP atau bantuan
orangtua santri, dan swadaya masyarakat atau donatur.
Pemasukan pembiayaan tersebut digunakan untuk honor para
guru pendidikan muadalah sebesar kurang dari 1 juta rupiah.
Belum ada honor guru muadalah dari bantuan pemerintah
dan dana BOS.
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 bahwa
pembiayaan satuan pendidikan muadalah bersumber dari:
penyelenggara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,
41. 31
dan sumber lain yang sah.
Akreditasi
Berdasarkan wawancara dengan penanggung jawab
satuan pendidikan muadalah belum dilakukan proses
akreditasi. Dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) bahwa
penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah wajib
mengikuti proses akreditasi. Ayat (2) menyatakan bahwa
satuan pendidikan muadalah yang telah mendapatkan izin
harus memiliki akreditasi sebelum meluluskan peserta didik.
Tetapi pelaksanaan akreditasi ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
B. Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak
Yogyakarta
Madrasah Salafiyah Pondok Pesantren Al-Munawwir
Krapyak Yogyakarta merupakan cikal-bakal adanya program
muadalah. Madrasah salafiyah ini didirikan pada tahun 1990
M oleh Syaikhuna KH. Zainal Abidin Munawwir. Madrasah
Salafiyah didirikan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan
kader mutaffaqqih fiddin (kader yang mendalami ilmu
agama), berakhlaqul karimah, profesional dan sekaligus
mengembangkan potensi sumber daya santri yang unggul dan
kompetitif.
Lembaga ini disetting untuk mengembangkan
kemampuan santri dalam segala aspeknya, baik kecerdasan
intelektual (intellectual quotience), kecerdasan spiritual
42. 32
(spiritual intellectual) maupun kecerdasan emosional
(emosional quotience). Di samping itu juga santri dibekali
dengan kecakapan hidup (life skill) dan keterampilan praktis
pragmatis. Harapannya para santri mendapatkan bekal untuk
hidup bahagia di dunia dan akhirat (sa’adah fi ad-darain).
Walaupun madrasah salafiyah al-Munawwir ini hampir
23 Tahun telah berdiri, namun Program Muadalah pesantren
Al-Munawwir Krapyak secara legal formal telah disetarakan
dan diakui setingkat Madrasah Aliyah, yaitu berdasarkan
SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No.
DJ.I/65/2013 tahun 2013. Kemudian program ini dikuatkan
kembali peraturannya menjadi PMA No. 18 Tahun 2014, dan
muadalah Pesantren Krapyak mendapatkan penyetaran.
Saat ini pimpinan penyelenggara program satuan
Muadalah di Pesantren Krapyak diasuh oleh Ibu Nyai Ida
Fatimah Zainal, istri dari almarhum KH Zainal Abidin
Munawwir.
Visi madrasah salafiyah ini adalah dakwah Islamiyah,
nasyr al-‘ilmi dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara
itu sebagai misinya adalah menyelenggarakan pendidikan
keislaman, mendidik santri baik intelektual dan spiritual.
Kurikulum
Madrasah Salafiyah II dikembangkan dengan muatan
kurikulum kepesantrenan/takhasus, ditambah dengan
beberapa keterampilan seperti elektronika, komputer dan lain-
lain. Kurikulum pendidikan keagamaan Islam dengan alokasi
45. 35
muadalah belum ada standar sebagaimana yang diistilahkan
dalam keempat ilmu yaitu : al-tarbiyah al-wa¯aniyah
(pendidikan kewarganegaraan), al-lugah al-indunisiyah
(bahasa Indonesia), al-riya«iyat (matematika) dan al-‘ulum
al-¯abi’iyah ( ilmu pengetahuan alam). Oleh karena itu sesuai
dengan pasal 10 ayat 4, perlu segera menyusun pedoman
penyusunan standar isi mata pelajaran umum.
Ketenagaan
Dari aspek ketenagaan, guru keagamaan Islam sudah
mencukupi namun dari guru-guru umum belum mencukupi.
Tabel 1. Nama Ustadz, Usia, Kualifikasi dan Mata Pelajaran
No. Nama
Jen-
jang
Usia
Pendidikan
terakhir
Mata pelajaran
yang diajar
1 Nyai. Hj. Ida Fatimah Z. Ulya 65 S2 Akhlak
2. Drs. H. Mukhlis Ilyas Ulya 60 S1 Akhlak
3. KH Ridwan M. Nur Ulya 58 Pesantren Tajwid
4. Drs. KH Suhadi Khozin Ulya 63 S1 Mustolah Hadis
5. Ust. Taufiq Ahmad Ulya 62 Pesantren Tashawuf
6. Ustad Kurdi Ulya 40 Pesantren Fiqh + Hadits
7. Ust. Daldiri Ulya 60 S1 Shorof
8. Ust. Anang Muqoddam Ulya 55 S1 Tajwid
9. Ust. Muhtarom A, M.Si Ulya 63 S2 Faraid
10. Ust. Masyhuri, S.Ag Ulya 43 S1 Nahwu + Tafsir
11. Ust. Nur Shadiq Ulya 43 Pesantren Akhlak
12. Ust. Abdullah Haris Ulya 40 Pesantren
Qur’an+T.Had-
harah
13. Ust. Muh. Fakhruddin Ulya 40 S2 Tarikh Nabi
46. 36
14. Ust. Mizan Ulya 44 Pesantren Balagah + I’lal
15. Ust. Abdul Hadi Ulya 32 Pesantren Tanwirul Quluub
16. Ust. Saliman F. Ulya 30 Pesantren Nahwu Wadhih
17. Ust. Musa Ulya 28 Pesantren Ilmu Falak
18. Ustad Halwani Ulya 31 Pesantren Tafsir + Fiqh
19. Ustad Zaki Ulya 30 S1 Lugah Arabiyah
20. Bulan Balqis, SPd, M.Hum Ulya S2 Bahasa Inggris
21. Ust. Andri Yanuarti, SPd Ulya S1 Matematika
22. Ustdh. Dina, M.Pd Ulya S2 IPA
23 Ustdh. Putri Dewanti, SPd Ulya S1
Bahasa Indo-
nesia
Selain mengajar kegiatan muadalah, sebagian pengajar
juga ada mengajar di lembaga pendidikan lainnya seperti
guru dan dosen. Guru mata pelajaran muadalah telah
memiliki guru mata pelajaran umum yang cukup dan
memenuhi kualifikasi keahlian; di antaranya pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
sementara Pendidikan Kewarganegaraan belum ada. Untuk
pegangan materi pelajaran umum diserahkan kepada guru
yang bersangkutan yang biasa menggunakan buku pelajaran
umum di sekolah.
Satuan Muadalah memiliki guru mata pelajaran umum
dilakukan melalui rekruitmen pesantren. Untuk pengakuan
secara formal sebagai pelaksana Satuan Pendidikan Muadalah
minimal harus memberikan 4 pelajaran umum pesantren
menyatakan setuju.
Tidak dipungkiri dalam hal tenaga pendidik harus
memenuhi kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan
47. 37
yang diampunya sebagaimanan dimanahkan dalam pasal 12
ayat (1). Di Madrasah salafiyah Krapyak dari segi tenaga
pendidik pada bidang penelitian pendidikan keagamaan
Islam sesuai dengan keilmuan yang diampunya, namun dari
segi kualifikasi tidak semua pendidik berkualifikasi Sarjana.
Sementara tenaga pendidik mata pelajaran umum sesuai
dengan kualifikasi dan kompetensi jika masih menggunakan
standar isi yang digunakan di sekolah formal. Karena itu, tidak
ada kesenjangan antara realitas penyelenggaraan pendidikan
pada satuan pendidikan pesantren Al-Munawwir dengan
idealitas satuan pendidikan muadalah.
Terkait dengan tenaga kependidikan, masih terdapat
kesenjangan antara realitas dan idealitasnya, seperti pada
pengawas pendidikan Islam, tenaga administrasi, tenaga
perpustakaan, tenaga laboratorium. Karena itu, menjadi
ketenagaan tersebut merupakan kebutuhan satuan pendidikan
muadalah yang perlu segera dicarikan solusinya oleh pihak
Pesantren Al-Munawwir Krapyak dengan berkoordinasi
pihak Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Jakarta.
Kesiswaan/Santri
Jumlah siswa tahun ajaran 2014-2015 sebanyak 66 orang
santri terdiri dari Tingkat I’d±d sebanyak 34 santri, Tingkat
Ula/kelas I sebanyak 14 santri, Tingkat ¤aniyah/kelas II
sebanyak 11 santri dan tingkat ¤alisah/kelas III sebanyak 7
orang santri.
48. 38
Tabel 2: Jumlah Santri Tahun Ajaran 2014-2015
Tahun Pelajaran I’dad Kelas I Kelas II Kelas III Jumlah
2014-2015 34 14 11 7 66
Grafik 1. Jumlah Santri Muadalah Tahun Ajaran 2014-2015
Proses penerimaan santri muadalah dilakukan melalui tes
tertulis dan lisan. Sementara syarat pendaftaran santri antara
lain : Sowan kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir
(Romo KH. Raden M. Najib Abd. Qodir Munawir), kepada
Mudir Madrasah Salafiyah (Ibu Nyai Hj. Ida FatimahZaenal),
meyerahkan foto copy Ijazah MTs/SMP/Paket B/Diniyah
Wus¯a dan yang sederajat dengan dilegalisir rangkap dua,
menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 5 lembar dan kemudian
mengisi formulir pendaftaran dan membayar pendafataran
Rp. 50.000.
Siswa Muadalah umumnya berasal dari lulusan MTs/
SMP. Namun ada juga santri tamatan dari SMA atau SMK.
Tujuan utama masuk salafiyah adalah untuk memperdalam
kitab-kitab kuning/tafaqquh fiddin. Misalnya salah satu santri
49. 39
yang bernama Ahmad Fauzan yang berasal dari Kertasemaya
Indramayu, saat ini duduk dikelas III/’ulya, sebelum belajar
di Pesantren Krapyak sudah tamat SMA di Pesantren Kempek
Cirebon. Dia sendiri masuk ke Krapyak masuk kelas I’dad,
walaupun dia sendiri pernah mondok di Kempek dan diminta
untuk masuk ke kelas I, namun dia sendiri menolaknya karena
dia ingin belajar dari awal di program salafiyah.2
Santri yang belajar di Madrasah Salafiyah diproyeksikan
untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin).
Karenanya santri yang belajar di madarasah ini motivasinya
hanya belajar agama. Hal ini karena memang di pesantren
Al-Munawwir yang menawarkan pilihan-pilhan model
pendidikan sesuai dengan minat dan keinginan santri belajar
di Al-Munawwir.
Secara kelembagaan pesantren yang menjadi satuan
pendidikan muadalah harus memenuhi beberapa persyaratan,
diantaranya persyaratan pesantren harus memiliki santri
mukim lebih dari 300 orang dan belum mengikuti layanan
pendidikan formal atau program paket A, B, dan C.
Pesantren Al-Munawwir Krapyak memenuhi persyaratan
sebagai satuan pendidikan muadalah. Pesantren Krapyak
bukan satuan pendidikan formal atau paket dan pendidikan
muadalah diselenggarakan oleh dan berada di dalam
pesantren. Selain itu, pesantren juga mendapat rekomendasi
dari Kemenag Pusat. Untuk persyaratan santri harus memiliki
jumlah santri mukim sebanyak lebih dari 300 santri. Dari
2
Wawancara dengan Ahmad Fauzan, santri Salafiyah Krapyak Kelas
III, 7 April 2015.
51. 41
Madrasah salafiyah, pengelola melakukan penilaian atau
evaluasi bagi santri selama mengikuti pembelajaran/
pengajian. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap Semester
sekali. Sementara dalam teknik pelaksanaan evaluasi melalui
tes secara lisan, tertulis dan praktek. Untuk evaluasi tertulis,
soal-soal pertanyanyaan dan jawabannya menggunakan
bahasa Arab.
Saat ini, satuan muadalah belum meluluskan alumninya
karena baru berjalan tiga tahun. Terkait penerbitan Ijazah/
syahadah, menurut Ibu Ida Fatimah Zainal sebaiknya
dikeluarkan oleh Pesantren dan Kemenag. Tujuannnya
agar Ijazah tersebut nanti lebih kuat kedudukannya ketika
digunakan melanjutkan penelitian luar negeri maupun dalam
negeri atau untuk keperluan penting lainnya.
Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan muadalah
pesantren Krapyak dilakukan oleh pendidik dan satuan
pendidikan. Pesantren Krapyak belum meluluskan program
muadalah. Namun sebelumnya penilaian kelulusan madrasah
salafiyah ditandai dengan penerbitan ijazah yang dikeluarkan
oleh pihak pesantren. Realitas tersebut sudah sesuai dengan
tuntutan idealitas penilaian dan kelulusan satuan pendidikan
muadalah. Kebutuhan dalam Ijazah kelulusan hendaknya
diterbitkan oleh pesantren dan pemerintah dalam hal ini
Kementerian Agama. Hal ini penting untuk kepentingan masa
depan alumni agar lebih kuat.
52. 42
Sarana-Prasarana
Fasilitas gedung untuk proses belajar mengajar di pondok
pesantrenAl-Munawwirmenempatitanahseluas30.000meter
persegi (tiga hektar). Untuk Madrasah Salafiyah II menempati
dua komplek yaitu putra di komplek AB, dan putri di komplek
R.1. Tempat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di
Komplek AB. Bentuk sarana lain yang mendukung kegiatan
Madrasah Salafiyah adalah dimanfaatkan secara bersama-
sama dengan komplek asrama yang ada di Pesantren al-
Munawir, di antaranya : 1) Masjid Utama yang menjadi pusat
kegiatan ibadah seluruh santri, 2) Balai pengobatan pesantren
atau dikenal dengan Pusat Kesehatan Pondok Pesantren
(Puskestren) yang merupakan sarana pendukung untuk
keperluan berobat bagi para santri dan masyarakat umum di
sekitar pesantren. Balai pengobatan ini memiliki dua ruang
masing-masing ruang tunggu dan ruang periksa dengan dua
dokter dan dua perawat. 3) Untuk mendukung kegiatan usaha
pesantren, pesantren membuka kegiatan usaha Kopontren
(Koperasi Pondok Pesantren), Kopontren ini bergerak dalam
bidang usaha Waserda (Warung Serba Ada), toko buku/kitab-
kitab dan peralatan keperluan lainnya, Wartel, Fax, Agen Pos,
Kantin, Jasa agen Koran dan Agrobisnis.
Perpustakaan Pondok Pesantren Al-Munawwir saat ini
menyediakan koleksi Kitab-Kitab dan buku-buku lebih dari
250 macam judul. Perpustakaan juga menyediakan bacaan
majalah dan jenis bacaan lainnya. Selain itu, di masing-
masing komplek pesantren juga terdapat perpustkaan
53. 43
secara khusus. Pesantren memiliki perpustakaan, dengan
ketersediaan buku-bukunya yang cukup untuk menunjang
keberhasilan pembelajaran, walaupun masih bergabung
dengan perpustakaan Ma’had ‘Aly. Kekurangan perpustakaan
ini ditemukan dalam pemanfaatan perpustakaan, masih perlu
adanya kitab-kitab penunjang.
Tabel 3. Sarana dan Prasarana
No
Ruangan atau
bangunan
Pemilikan Kondisi Bangunan
Jum-
lah
Milik
sendiri
Num-
pang
Sewa
Per-
manen
Semi
Per-
manen
Daru-
rat
1. Lahan/tanah V
2. Ruang Kelas V V V 7
3. Ruang Kepala V V 1
4. Ruang guru V V 1
5.
Ruang Tata
Usaha/Kantor
V V 1
6.
Ruang Per-
pustakaan
V V 1
7.
Masjid/
Mushala
V V 1
7
Ruang Labo-
ratorium
X
8
Kitab-Kitab
Keislaman
V
Ban-
yak
Aspek keterpenuhan sarana dan prasaran pada pesantren
Krapyak sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1-2) telah
mencukupi. Seperti syarat standar sarana wajib memiliki
masjid dan kitab-kitab keIslaman. Namun keterpenuhan
sarana ini tidak secara khusus di miliki oleh Madrasah
Salafiyah saja sebagai satuan pendidikan muadalah tetapi
juga dimiliki oleh seluruh santri yang ada di komplek (19) di
pesantren Al-Munawwir.
54. 44
Sementara itu, dalam hal sarana pendidikan seperti
ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata
usaha terpenuhi, namun masih terbatas dan belum memenuhi
kelayakan untuk proses pembelajaran. Ke depan kebutuhan
sebagai satuan pendidikan muadalah pesantren Krapyak
lebih kepada ketersedian kitab-kitab atau buku dan ruang
laboratorium untuk menunjang keberhasilan pembelajaran
yangterdapatdiruangperpustakaan.Selainitujugakebutuhan
akan pemenuhan persyaratan standar sarana pendidikan
sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
Pembiayaan
Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan
pendidikan adalah harus adanya sumber pembiayaan. Saat
ini sumber pembiayaan pendidikan Muadalah di Pesantren
Al-Munawwir berasal dari SPP/bantuan orangtua Santri dan
donatur tidak tetap. Sementara pemanfaatan dari pembiayaan
tersebut diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar-
mengajar seperti untuk bisyarah/gaji guru per bulan yang
kisarannya kurang dari 1 juta Rupiah, pengeluaran biaya
ATK pembelajaran, dan lain-lain.
Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan muadalah
pesantren Krapyak dilakukan oleh pendidik dan satuan
pendidikan. Pesantren Krapyak belum meluluskan program
muadalah. Namun sebelumnya penilaian kelulusan madrasah
salafiyah ditandai dengan penerbitan ijazah yang dikeluarkan
oleh pihak pesantren. Realitas tersebut sudah sesuai dengan
55. 45
tuntutan idealitas penilaian dan kelulusan satuan pendidikan
muadalah. Kebutuhan dalam Ijazah kelulusan hendaknya
diterbitkan oleh pesantren dan pemerintah dalam hal ini
Kementerian Agama. Hal ini penting untuk kepentingan masa
depan alumni agar lebih kuat.
Akreditasi
Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan muadalah
pesantren Krapyak dilakukan oleh pendidik dan satuan
pendidikan. Pesantren Krapyak belum meluluskan program
muadalah. Namun sebelumnya penilaian kelulusan madrasah
salafiyah ditandai dengan penerbitan ijazah yang dikeluarkan
oleh pihak pesantren. Realitas tersebut sudah sesuai dengan
tuntutan idealitas penilaian dan kelulusan satuan pendidikan
muadalah. Kebutuhan dalam Ijazah kelulusan hendaknya
diterbitkan oleh pesantren dan pemerintah dalam hal ini
Kementerian Agama. Hal ini penting untuk kepentingan masa
depan alumni agar lebih kuat.
C. Pesantren Muadalah Al-Basyariyah Bandung
Madrasah TMI Al-Basyariyah pada dasarnya adalah
lembaga pendidikan diniyah (setingkat SD) yang berada di
dalam lingkungan pondok pesantren Al Basyariyah yang
sebelumnya madrasah ini bernama Sekolah Dasar Pesantren
(SDP) Al-Basyariyah (1981). Menjadi Madrasah Tarbiyatul
Mu’allimin setelah mendaftarkan diri menjadi menjadi
lembaga pondok pesantren pada tahun 1982 dan langsung
57. 47
formal dengan nomor SK terakhir: Dj. I/885/2010 yang
berlaku sampai tahun 2013 (berlaku 4 tahun dari tahun 2009-
2013).
Proses Madrasah TMI Al-Basyariyah untuk mendapatkan
status muadalah dapat dikatakan berbeda dengan madrasah
atau pondok pesantren yang lain dimana dari pihak
Kementerian Agama terlebih dahulu memberikan penawaran
sebelum pihak dari Madrasah TMI Al-Basyariyah membuat
pengajuan mendapatkan status muadalah. Kesempatan ini
diterima baik oleh pihak Madrasah TMI Al-Basyariyah dan
mempersilahkan pihak yang berwenang untuk mengadakan
evaluasi terhadap keberhakan Madrasah TMI Al-Basyariyah
mendapat status muadalah.
Kurikulum
Kurikulum TMI adalah perpaduan antara sistem
pendidikan Salafiyah (Tradisional) dan Khalafiyah (Modern).
Kurikulum yang disesuaikan ini terbagi dalam empat kajian
utama yang dipelajari berdasarkan penjurusan santri,
yaitu: Kajian Agama Islam : Al-Qur’an, Al-Hadi£, Akidah,
Akhlak, Al-Fiqh dan Tarikh; 2) Ilmu Bahasa : Bahasa Arab,
Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia; 3) Sains dan Teknologi :
Matematika, Teknologi dan Ilmu Komputer, IPA Terpadu,
Fisika, Kimia dan Biologi dan 3) Ilmu Pengetahuan Sosial
: IPS Terpadu, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Akuntansi,
Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah
58. 48
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah seluruh guru seluruhnya sebanyak 120 orang
dengan latar belakang pendidikan berbeda-beda yang dapat
dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 2: Jumlah Guru
No Kelas
Laki-laki
Perem-
puan
A Setingkat Madrasah Tsanawiyah
1 Persiapan (I’dad) 1 1
2 Kelas 1 9 8
3 Kelas 2 10 8
4 Kelas 3 9 10
Jumlah 28 26
B Setingkat Madrasah Aliyah (MA)
1 Kelas 4 9 9
2 Kelas 5 10 10
3 Kelas 6 10 10
4 Pengabdian 3 1
C Jumlah 33 33
Jumlah Total (Setingkat MTs + MA) 61 59
Tabel 3 : Latar Belakang Pendidikan
No Latar Belakang Pendidikan/Gelar Jumlah
1 Doktor (S3) 4
2 S2 47
3 S1 51
4 Alumni TMI 18
Jumlah 120
Santri
Keberadaan santri di Madrasah TMI Al-Basyariyah
sejumlah 1507 yang berasal dari berbagai propinsi, di
59. 49
antaranya: Jakarta, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat,
Riau, Kalimantan dan Sulawesi.
Tabel 3 : Jumlah Santri
No Kelas
Laki-laki
Perem-
puan
A Setingkat Madrasah Tsanawiyah
1 Persiapan (I’dad)
2 Kelas 1 242 242
3 Kelas 2 184 184
4 Kelas 3 41 114
Jumlah 338 465
B Setingkat Madrasah Aliyah (MA)
5 Kelas 4 39 74
6 Kelas 5 32 40
7 Kelas 6 28 41
8 Pengabdian 34 52
Jumlah 133 207
C Jumlah Total (Setingkat MTs + MA) 437 620
Sarana dan Prasarana
Madrasah memiliki prasarana yang dipersyaratkan
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4 : Prasarana
No. Jenis prasarana
Ketersediaan Kondisi
Ada Tidak Baik Rusak
1 Ruang kelas √ √
2 Ruang perpustakaan √ √
3 Ruang laboratorium IPA √ √
4 Ruang pimpinan √ √
5 Ruang guru √ √
60. 50
6 Ruang tata usaha √ √
7 Tempat beribadah √ √
8 Ruang konseling √ √
9 Ruang UKS/M √ √
10 Jamban √ √
11 Gudang √ √
12 Ruang sirkulasi √ √
13
Tempatbermain/ berolah-
raga
√ √
14 Jamban √ √
15 Aula Besar √ √
16 Meeting Room √ √
17 Laboratorium Komputer √ √
18 Laboratorium Bahasa √ √
Sarana
Untuk jumlah dan ukuran madrasah sudah memenuhi
ketentuan yaitu madrasah memiliki 29 ruang kelas dengan
rata-rata luas satu ruang kelas adalah 56 m2
, akan tetapi untuk
sarana madrasah masih memiliki kekurangan yaitu belum
tersedianyalemari dan papan pajang disetiap kelas dengan
rincian sarana sebagai berikut:
Tabel 5 : Sarana Kelas
No. Jenis sarana Jumlah
Kondisi
Baik Rusak
1 Kursi siswa 973 √
2 Meja siswa 973 √
3 Kursi guru 23 √
4 Meja guru 23 √
5 Lemari -
6 Papan pajang -
61. 51
7 Papan tulis 23 √
8 Tempat sampah 23 √
9 Tempat cuci tangan 23 √
10 Jam dinding 23 √
11 Soket listrik 8 √
Sarana Perpustakaan
Luas dan sarana perpustakaan sudah memenuhi ketentuan
dengan luas152 m2
dan rincian sarana sebagai berikut:
Tabel 6. Sarana Perpustakaan
No. Jenis Jumlah
Kondisi
Baik Rusak
A Buku
1 Buku teks pelajaran 4825 √
2 Buku panduan guru 92 √
3 Buku pengayaan 1241 √
4 Buku referensi 1255 √
5 Sumber belajar lain 420 √
B Perabot
6 Rak buku 13 √
7 Rak majalah 1 √
8 Rak surat kabar 1 √
9 Meja baca 50 √
10 Kursi baca 50 √
11 Kursi kerja 5 √
12 Meja kerja/ sirkulasi 1 √
13 Lemari katalog 1 √
14 Lemari 1 √
15 Papan pengumuman 1 √
16 Meja multimedia 1 √
C Media Pendidikan
62. 52
17 Peralatan multimedia 1 set √
D Perlengkapan Lain
18 Buku inventaris 1 √
19 Tempat sampah 1 √
20 Soket listrik 1 √
21 Jam dinding 1 √
Pembiayaan
Kelangsungan hidup PP Al-Basyariyah tidak hanya
bergantung pada, SPP santri, bantuan dari masyarakat dan
pemerintah. Akan tetapi juga didukung dengan unit usaha
yang dikembangkan oleh pesantren tersebut diantaranya
adalah:
Tabel 7. Unit usaha yang dikembangkan
No Unit Usaha Jumlah
1 Toko kelontong 3
2 Foto copy 2
3 Kantin 4
4 Wartel 2
5 Air Minum Kemasan 1
6 Toko Alat Tulis 2
7 Konveksi 1
8 Koperasi 1
Evaluasi
Madrasah TMI Al-Basyariyah tergolong madrasah
salafiyah yang mendapatkan ijazah muadalah (pengakuaan
penyetaraan dari pemerintah) melaksanakan pembelajaran
layaknya di sekolah-sekolah formal atau umum. Dan
63. 53
seperti pada sekolah pada umumnya, setelah dalam masa
waktu tertentu maka dilaksanakan penilaian atau evaluasi
yang berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman murid
Madarasah TMI Al-Basyariyah setelah menerima pelajaran
dari para guru.
Sistem evaluasi yang diterapkan di Madrasah TMI Al-
Basyariyah ini menggunakan sistem semester yang artinya
setiap 6 bulan sekali diadakan ujian akhir semester secara
bersama-sama. Namun di dalam tiap semester dilakukan
juga evaluasi dalam bentuk Ujian Tengah Semester dan yang
paling kecil yakni dilaksanakan Ulangan Harian yang waktu
dan banyaknya terantung oleh guru yang mengajar.
Alat evaluasi yang digunakan Madrasah TMI Al-
Basyariyah dapat berupa Tes Tulis dan Praktikum. Tes Tulis
dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh murid Madrasah.
Sedangkan untuk Praktikum tidak semua murid Madrasah
TMI Al-Basyariyah mengikutinya. Praktikum diterapkan
hanya berlaku untuk murid kelas akhir yang berupa Guru
Tugas atau Dai seperti pada program khusus yang telah di
sebutkan di atas serta praktikum baca kitab sebagai syarat
kelulusan.
Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh murid Madrasah
TMI Al-Basyariyah dicatat dalam Legger (buku laporan nilai)
untuk penilaian ulangan harian dan ujian tengah semester.
Sedangkan untuk hasil nilai ujian akhir semester dimasukkan
dalam raport dimana hasil nilainya adalah perpaduan antara
nilaiulanganharian,nilaiujiantengahsemester,dannilaiujian
64. 54
semester sendiri. Sedangkan bagi kelas akhir (kelas 3) setelah
melaksanakan ujian akhir semester tidak hanya mendapatkan
laporan hasil belajar berupa raport saja tetapi seperti pada
umumnya akan mendapatkan ijazah dari Madrasah TMI Al-
Basyariyah sendiri.
Ijazah yang diberikan kepada lulusan Madrasah TMI Al-
Basyariyah sejak tahun 2006 berlaku formal karena mulai
tahun 2006 Madrasah TMI Al-Basyariyah mendapat statatus
muadalah (penyetaraan) dari Kementerian Agama sehingga
ijazahnya dapat juga digunakan untuk melanjutkan ke
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pada awalnya
ijazah Madrasah TMI Al-Basyariyah hanya disahkan oleh
Pengurus dan Kepala Madrasah. Setelah berstatus muadalah,
ijazah disahkan oleh Kementerian Agama Wilayah Jawa
Barat. Namun pada tahun 2010 pengesahan ijazah kembali
diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pengurus dan Kepala
Madrasah TMI Al-Basyariyah, hanya saja ketika dibutuhkan
untuk mendapatkan legalisir harus mendapatkan pengesahan
dari Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat
D. Pesantren Darussalam Garut
Tarbiyatul Mualimin Islamiyah (TMI) merupakan
lembaga pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh
pondok pesantren Salafiyah Darussalam. Pondok pesantren
tersebut berlokasi di Jalan Kurnia Kampung Sindangsari RT
01 RW 09 Desa Kersamanah, Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa
Barat.
65. 55
Sejak dirintis Tarbiyatul Mualimin Al Islamiyah (TMI)
secara bertahap terus mengikuti aturan yang ada. Karena itu
sejak didirikan sampai saat ini 2015 TMI Darussalam telah
mendapat restu dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari
Kementerian Agama maupun dari Kementerian Pendidikan
Nasional. Sebagai buktinya TMI Darusslam telah mendapat
piagampendiriandariDepartemenAgamanomor;Kd.10.5/5/3/
PP.00.7/535/2006 dan nomor statistik 51232252535.
Kemudian mendapat pengakuan sebagai lembaga pendidikan
yang disetarakan saat itu oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan tahun 2007 selanjuttnya diperbaharui penetapan
status kesetaraan TMI sebagai satuan pendidikan keagamaam
pada pondok pesantren dengan madrasah Aliyah/sederajat
pada tahun 2013 oleh Kementerian Agama. Kemudian
diperbaharuilagipenetapankesetaraannyaolehKementeriaan
Agama dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam no 2852 pada tahun 2015. Dengan demikian jika dilihat
secara umum dasar hukum penyelenggaraan TMI Darussalam
di Garut telah kuat, dan secara realitas berbagai aspek terkait
penyelenggaraan telah terpenuhi.
Kurikulum
Kurikulum penyelenggaraan pendidikan muadalah di
pondok Pesantren Darussalam secara umum dapat dikatakan
telah memenuhi persyaratan, baik dari sisi materi, alokasi
waktu pembelajaran, kokurikuler, ekstra kurikuler dan
kegiatan pengajian salafiyah.
67. 57
Sumber-sumber kitab yang digunakan di luar kitab-kitab
yang diajarkan yaitu tuhfah kutub khusus untuk kelas VI.3
Kurikulum tersebut didesain secara terpadu dan terprogram
untuk 24 jam dalam bentuk core and integtrated curriculum
yakni satu kesatuan yang tidak bisa dipilah-pilah. Struktur
kurikulum dibagi dua bagian, yaitu kurikulum kelas reguler
dan kurikulum kelas intensif.4
Kurikulum reguler yaitu
kurikulum yang digunakan untuk matrikulasi atau santri yang
masih perlu tambahan untuk memperdalam materi pelajaran
agama. Sedangkan kurikulum reguler yaitu kurikulum yang
digunakan bagi santri yang sudah memiliki pengetahuan
dasar-dasar agama.
Kurikulum penyelenggaraan pendidikan muadalah di
pondok Pesantren Darussalam dari sisi mata pelajaran agama
(kitab) telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam pedoman,
dimana materi pengajian mencakup tafsir Qur’an, hadis, ilmu
tafsir, ilmu hadis, tauhid, akhlak tasawuf, Bahasa Arab/ilmu
alat;nahwu, ¡araf, fiqh dan u¡ul fiqh. Kitab-kitab tersebut
diajarkan di luar kelas. Sedangkan kitab-kitab yang diajarkan
di ruang kelas di antaranya adalah u¡ul fiqh yang digunakan di
Gontor, Mabadi al-Awwaliyah, Nahwu al-Wa«ih, Al-Adyan,
Mahfu«±t, Ta`lim al-Muta`allim, Khul±¡ah Nur al-Yaqin dan
Kutub as-Sittah.
Adapun sumber pengajian kitab yang digunakan yaitu
Al-Kutub As-Sittah, Jurumiyah, Al-Kailani, Nahwu al-Wa«ih,
Tarbiyah, Jauhar al-Maknun, Nahwu al-Wa«ih ¤anawi, Tafsir
3
Joko Waluyo (Guru TMI), Wawancara, 4 Juni 2015
4
Dokumen Data Pesantren Darussalam, Garut 2015
70. 60
D3 satu orang. Dengan demikian 80 (65%) guru belum
memenuhi persyaratan kualifikasi.10
RekruitmenguruTMIdilakukanmelaluiduamacamyaitu
melalui pengumuman dan melalu santri pengabdian. Calon
guru mengajukan lamaran, baik yang sedang pengabdian
(alumni TMI) maupun dari luar alumni TMI. Calon guru
disyaratkan memiliki pengetahuan agama, menguasai bahasa
Arab dan Inggris dan harus siap tinggal di asrama. Calon
guru dites terlebih dahulu oleh tim guru senior dengan materi
agama, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Setelah hasil tes
diolah oleh tim, lalu diajukan kepada kiai sebagai pimpinan.
Selanjutnya yang memutuskan diterima dan tidaknya calon
guru adalah kiai. Saat ini kebanyakan guru berasal dari alumni
TMI yang telah menyelesaikan S1 nya di luar pesantren baik
Perguruan Tinggi di Indonesia maupun dari luar negeri.
Semua guru TMI tinggal di lingkungan pesantren. Bagi
guru yang sudah berkeluarga disediakan rumah dinas dan
mendapat jatah makan setiap hari. Semua guru diberikan
kesempatanuntuktambahanincomedenganmenjadipemasok
kebutuhan santri.
Adapun terkait dengan penjenjangan guru di TMI terbagi
pada tiga bagian yaitu masa pengabdian, pasca pengabdian,
dan guru senior. Masa pengabdian dilaksanakan oleh santri
yang baru lulus, dimana santri diwajibkan mengajar selama
satu tahun. Pasca pengabdian adalah guru yang sudah selesai
masa pengabdian dan telah mengajar kurang lebih 7 tahun.
10
Data Ponpes Drussalam Garut, 2015.
71. 61
Sedang guru senior adalah guru yang sudah tetap sebagai
guru TMI yang telah mengajar di atas 7 tahun.
Semua guru di TMI disebut An¡ar al-Ma’had yaitu
yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan pesantren.
Selain mengajar di TMI mereka juga diberikan tugas lain
untuk membantu berbagai kegiatan kepesantrenan seperti
kegiatan usaha, administrasi, majlis al-as±tidzah, ubudiyah
guru, pengasuhan, pengajaran TMI, panitia ujian, tim
silabus TMI, Litbang guru, musytasyar lugah, mabikori,
LPTHQ, madrasah diniyah, DKM, photo copy, grosser,
transportasi, LPKD, Publikasi dan dokumentasi, kesehatan,
klinik Ar-Rahmah, kebersihan, pengembangan ilmiah dan
perpustakaan, pertanian dan perkebunan, pembimbing dapur
umum pesantren dan bagian penerangan dan sound system.
Dengan demikian secara kuantitas dari sisi tenaga
pendidik di lingkungan TMI telah memenuhi persyaratan
untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan formal/
muadalah, bahkan dapat dikatakan melebihi target, tetapi
itu khusus untuk tenaga pendidik Dirasah Islamiyah. Untuk
tenaga pendidik mata pelajaran umum masih kurang dan
masih terdapat missmatch, dimana guru mata pelajaran umum
masih diampu oleh guru berlatarbelakang pendidikan agama.
Walaupun secara kualifikasi guru tersebut lulusan S1, namun
secara kompetensi belum memadai. Hal ini akan berimplikasi
pada kurang efektifnya proses pembelajaran, dan output
TMI akan kurang berkualitas khususnya pada bidang mata
pelajaran umum.
72. 62
KondisiinimendorongTMIterusberupayameningkatkan
kualitas SDM yang ada melalui workshop, seminar-seminar,
mengikutsertakan Diklat di tempat lain, dan kegiatan-kegiatan
lainnya yang dapat menunjang peningkatan profesionalitas
SDM TMI.
Santri
Sebagai subjek dalam proses pembelajaran santri
memiliki peranan penting. Karena itu agar santri dapat
mengikuti proses pembelajaran secara efektif di lingkungan
pesantren, sebelum menjadi santri harus mengikuti berbagai
persyaratan. Santri yang diterima di pesantren Darussalam
harus memenuhi persyaratan yang meliputi: syarat-syarat
dasar, syarat-syarat administratif, syarat-syarat moralitas dan
afeksi, dan syarat-syarat kognisi dan psikomotorik.
Syarat syarat dasar yaitu ; 1.Muslim/Muslimah berusia
12 – 20 tahun. Belum menikah dan bersedia tidak menikah
selama dalam masa pendidikan. Persyaratan calon santri tidak
sedang mengikuti jenis pendidikan lain yang setara/sederajat.
Syarat-syarat administratif yaitu, potocopi ijazah SD/MI dan
sederajat, poto copy ijazah SLTP/MTs.
Syarat-syarat moralitas dan afeksi mencakup memiliki
latar belakang kehidupan pribadi, keluarga dan sosial baik,
siap hidup berdisiplin dan damai, berniat menyelesaikan
penelitian sampai tamat.
Sedangkan syarat-syarat kognisi dan psikomotor yaitu;
melaksanakan ibadah sehari-hari dengan baik dan benar,
73. 63
lancar membaca dan menulis Arab, menguasai dasar-dasar
ilmu Islamiyah (pengetahuan agama), mengetahui dasar-dasar
matematika danBahasa Indonesia dan menguasai dasar-dasar
‘ulum al-‘ammah (pengetahuan umum).
Calon santri diseleksi melalui ujian lisan dan tulisan.
Materi ujian lisan meliputi Al-Qur’an, praktik ibadah dan
psikotes, sedangkan materi ujian tulis meliputi berhitung,
matematika, bahasa Indonesia, fiqh dan Imla untuk lulusan
SD/MI,adapununtuklulusanMTs/MA/SLTA/SMPditambah
materi bahasa Inggris.
Proses penerimaan santri dilakukan dengan menyebar
brosur melalui beberapa cara, di antaranya melalui internet,
kepada orang tua santri dan menunjuk perwakilan konsulat di
beberapa daerah seperti di Bandung, Garut, Tasik, Lampung,
Banten dan daerah lainnya.
Jumlah santri TMI semuanya sebanyak 1255 orang.
Seluruhnya tinggal di pesantren, tidak ada santri kalong
atau santri yang tinggal di luar pondok. Dari jumlah tersebut
biasanya santri menyusut sekitar 2-3% di akhir tahun,
disebabkan karena mutasi, alasan ekonomi, dan masalah
keluarga. Jumlah santri TMI berdasarkan tahun dan jenis
kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel b.1. Jumlah santri TMI
No Tahun ajaran
Jumlah Santri
Total
L P
1 2012/2013 543 403 946
2 2013/2014 578 489 1061
74. 64
3 2014/2015 662 593 1255
Jumlah rombongan belajar TMI sebanyak 49 Rombel,
terbagi pada dua bagian, yaitu rombongan belajar santri putri
22 rombongan/kelas, dan santri putra 27 rombongan/kelas.
Masing-masing rombongan belajar 20-25 peserta didik. Ini
menunjukan rasio jumlah guru dengan murid cukup ideal.
Mereka berasal dari berbagai daerah yaitu Jawa Barat,
Banten, DKI Jakarta, Bangka, Sulawesi, Kalimantan, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Jambi, Lampung dan Batam, bahkan
dari Malaysia, namun mayoritas mereka berasal dari Jawa
Barat.
Selain telah terdata jumlah santri, TMI juga telah
mendata berbagai latar belakang orang tua santri di antaranya
data pekerjaan orang tua santri, data organisasi masyarakat
(ormas) orang tua santri, dan data organisasi politik orang tua
santri.
Evaluasi
Evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pendidikan. Tanpa evaluasi, keberhasilan
kegiatan pendidikan tidak dapat dilihat. Oleh karena itu
evaluasi harus dilaksanakan pada setiap penyelenggaraan
pendidikan.
Evaluasi pendidikan merupakan penilaian terhadap
berbagai kegiatan kependidikan baik yang menyangkut
program maupun penilaian terhadap ketercapaian tujuan
75. 65
pendidikan.
Bloom mengemukakan; evaluasi adalah pengumpulan
infomasi secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam
kenyataannya terjadi perubahan dalam diri anak didik dan
menetapkan sejauhmana tingkat perubahan tersebut.11
SedangkanStufflebeammengatakanevaluasiyaitu;merupakan
proses menggambarkan, memeroleh dan menyajikan
informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.12
Adapun menurut Nana, “Evaluasi” ditujukan untuk menilai
pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai
proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan.13
Dalam hal pelaksanaan evaluasi di TMI dibagi dua
bagian yaitu evaluasi program TMI dan evaluasi hasil
pembelajaran. Evaluasi program dilakukan oleh pimpinan
dan tim kurikulum untuk mengetahui sejauhmana program
terkait penyelenggaraan TMI dapat dilaksanakan. Sedangkan
evaluasi hasil pembelajaran dilakukan oleh guru melalui
beberapa cara, yaitu ulangan harian, ulangan semester, mid
semester dan ujian akhir.
Ujian akhir merupakan program yang sangat berat, karena
banyak menyita waktu dan tenaga baik bagi santri maupun
guru, dimana berbagai kegiatan harus dilalui oleh santri dan
guru untuk melakukan berbagai persiapan pelaksanaan ujian.
11
Bloom B.S, J.T Hastings & G.F Madaus. 1971. Hand Book on
Formative and Summative of Student Learning. New York : McGraw Hill
Company, h. 8.
12
Stufflebeam, dalam Suke Silverius. 1991. Evaluasi Hasil Belajar
dan Umpan Balik. Jakarta: Gramedia, h.4.
13
Nana Syaodih Sukmadinata. 2001. Pengembangan Kurikulum Teori
dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet 4, h.110.
76. 66
Ujian dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu pembuatan
paper, ujian komprehensif, ujian tahriri (tulis), ujian lisan
(syafahi) dan ujian praktik. Ujian praktik yaitu ujian amaliyat
at-tadris(mengajar), Fat¥ al-kutub (praktik baca kitab) dan
ujian kewirausahaan.
Santri diwajibkan membuat paper dengan menggunakan
bahasaArabdanInggrisdibawahbimbinganguru.Selanjutnya
paper dipresentasikan di depan guru dan santri, sebagaimana
layaknya ujian skripsi. Hal ini dilakukan dengan maksud
untuk meningkatkan kemampuan santri terhadap penguasaan
bahasa Arab dan Inggris. Soal ujian menggunakan tiga bahasa
sesuai dengan rumpunnya.
Ujian tahriri adalah ujian tulis yang dilaksanakan pada
setiap semster dan akhir tahun, sedangkan ujian syafahi
yaitu ujian lisan yang dilaksanakan setiap akhir tahun bagi
santri yang akan menyelesaikan penelitiannya. Selanjutnya
persyaratan kelulusan bagi santri di akhir tahun ajaran, santri
diwajibkan melaksanakan amaliyat at-tadris.
Amaliyah tadris adalah praktik mengajar atau pengabdian
selama satu tahun. Pada masa pengabdian tersebut, selain
mengajar atau melaksanakan tugas lainnya, santri diberikan
kesempatan untuk mengikuti ujian formal Mts/MA bagi yang
berminat. Ujian formal difasilitasi oleh pesantren melalui
kerja sama dengan yayasan Galmasi dan Yayasan Pendidikan
Islam Kurnia (Yapika). Setelah selesai pengabdian selama
satu tahun, bagi santri yang diterima untuk menjadi guru boleh
memilih apakah mau pulang untuk melanjutkan penelitiannya
79. 69
Pembiayaan
Biaya merupakan hal yang paling mendasar, karena tanpa
biaya pendidikan tidak bisa berjalan. Karena itu untuk biaya
pendidikan harus dilakukan oleh pesantren secara mandiri.
Dalam hal ini pembiayaan pendidikan TMI diperoleh dari
iuran wali santri, donatur dan pemerintah serta dari usaha
pesantren. Wali santri dipungut pada saat pendaftaran di
awal tahun. Khusus pada awal tahun 2015 santri ditetapkan
membayar sebesar Rp 2.955.000. Peruntukan biaya tersebut
untuk uang pembangunan, SPP, semester dan untuk
kepentingan makan santri sendiri.
Sumbangan lain juga diperoleh dari donatur, di antaranya
dari Pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Sosial,
pemerintah Kuwait, dan usaha pesantren melalui Koperasi
pesantren (KOPONTREN) yang terdiri dari kantin, photo
copy, toko sembako, toko kelontong, toko grosir, pertanian,
dan perkebunan.
Dana tersebut digunakan untuk kepentingan operasional
sekolah, honor guru, biaya makan santri dan guru serta
pembanguan sarana pesantren. Khusus dari SPP santri
dikeluarkan 70% untuk kepentingan honor dan 30% untuk
kepentingan pembangunan sarana, operasional pendidikan
serta kepentingkan aktivitas organisasi santri.
Honor guru diberikan secara berbeda-beda berdasarkan
pada lamanya pengabdian di pesantren. Bagi santri yang
mengajar pada masa pengabdian, diberikan insentif perbulan
kurang lebih Rp 150.000, sedangkan santri pasca pengabdian
80. 70
diberikan sebesar Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000, dan
guru senior honornya di atas 2 juta rupiah. Bagi guru yang
sudah berkeluarga diberikan kesempatan berdagang di
lingkungan pesantren untuk mendapatkan tambahan income.
Dengan demikian dana TMI tersebut sangat memadai,
biaya pendidikan cukup mandiri bagi keperluan operasional
dan biaya lainnya, bahkan untuk kepentingan lainnya seperti
pembangunan dan pengembangan prasarana, walaupun dana
tersebut masih dibantu dari luar, baik dari dalam maupun
luar negeri. Dari sisi pengelolaan dana cukup sistemik,
dimana pembagian porsi biaya dilakukan secara proporsional
berdasarkan persentase dan dilakukan secara terpadu dengan
pesantren.
E. Pesantren Mathali’ul Falah Kajen Pati
Perguruan Islam Mathali’ul Falah memiliki enam
bangunan di atas areal 3150 meter, 50 ruang kelas dengan
daya tampung masing-masing kelas sebanyak 40 siswa, 2
ruang kantor guru, 1 ruang direktur, 1 ruang rapat pembantu
direktur, 1 ruang kantor tata usaha, 1 ruang tamu, 1 ruang
perpustakaan, 1 kantor panitia ujian, 1 kantor P3H, 1
auditorium, 1 kantor HSM, 1 Kantor Hismawati, 1 kantor
QNS Banin, 1 kantor QNS Banat, 1 ruang UKS, 1 mushalla,
12 kamar mandi, 1 ruang laboratorium komputer, 1 ruang
multi media class, 2 gudang.
Selain itu, perguruan ini juga dilengkapi fasilitas
perpustakaan. Sampai saat ini koleksi perpustakaan yang