1. Nomor : 01/B.I-AK/KPP/I/2012
Lamp :-
Hal : Penolakan TIM MEDIASI
Sifat :-
Kepada yth;
Menteri Kehutanan
Di –
Jakarta
Assalammualaikum. Wr. Wb.
Salam Pembebasan. Teriring salam dan do’a semoga kita tetap konsisten digaris massa
rakyat dalam melawan dominasi Imperialisme-Neoliberalisme dan kaki tangannya di
dalam negeri.
Berdasarkan pemaparan Tim Mediasi dan hasil diskusi yang dilakukan pada hari
Kamis 05 Januari 2012, maka Kami dari Serikat Tani Riau (STR) menyatakan bahwa
permasalahan di Pulau Padang adalah salah satu dari beberapa persoalan yang
ditimbulkan akibat dari terbitnya SK. 327/Menhut-II/2009.
Menteri Kehutanan RI perlu segera membentuk Tim Verifikasi Perizinan RAPP di
pulau padang yang Independen untuk meninjau kembali perizinan SK.327/Menhut-
II/2009, dengan pertimbangan:
1. IUPHHK-HTI SK. 327/Menhut-II/2009bermasalah mulai dari proses perizinan,
putusan dan implementasinya.
a. Proses AMDAL yang bertentangan dengan PP 27/1999 pasal 16 ayat 4
dan pasal 34 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
b. Menggunakan AMDALKeputusan Gubernur Riau no. Kpts
667/XI/2004yang telah kadaluarsa sebagai konsideran SK. 327/Menhut-
II/2009
c. Kontroversi kriteria areal yang dapat dijadikan IUPHHKHT/HTI (UU
41/1999 tentang Kehutanan, PP 7/1990, Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : 21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Ijin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan
Produksi, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, Tentang Tata
Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan
Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990
dan Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR : SK. 101/Menhut-II/2004,
P.05/Menhut-II/2004)
d. Temuan Badan Lingkungan HidupKabupaten Pelalawan yang
menyatakan pelaksanaan oprasional RAPP melanggar UU 32/2009
Alamat : Jl. Takari, no. 002 Kec. Sukajadi-Pekanbaru, Tlp:+62 831 8747 9876 , +62 81371388132

2. tentang pengelolaan lingkungan hidup. Tim verifikasi BLH Pelalawan
menemukan indikasi aktivitas perambahan hutan oleh RAPP di Teluk
Meranti. Melalui bukti-bukti autentik yang ditemukan dilapangan,
perusahaan bubur kertas itu menggarap tanaman yang seharusnya
dilestarikan sebagai mana disampaikan oleh Ketua Tim Verifikasi
Pengawasan Penaatan Bidang Likungan Hidup BLH Pelalawan, Dewi
Handayani kepada www.metroterkini.com pada Kamis 15/12/2011.
e. Pulau padang termasuk dalam katagori merupakan pulau kecil dengan
luasan 125.000 ha, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Pulau Kecil adalah pulau
dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu
kilometerpersegi) beserta kesatuan Ekosistemnya, dan dalam pasal 23
ayat 2 dinyatakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan
disekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan
berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan
pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan
kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik;
dan/atau h. peternakan. Pada pasal 23 nyata tidak diperuntukan untuk
kegiatan pengusahaan hutan.
2. Pulau padang tidak layak menjadi HTI karena berdasarkan riset yang dilakukan
Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada:
a. Kawasan areal konsesi SK.327/Menhut-II/2009 di pulau padang
merupakan areal gambut dalam (Kedalaman lebih 10 m)
b. Kawasan Pulau padang berpotensi untuk menjadi model pembelajaran
pengelolaan ekosistem gambut dalam berbasis masyarakat dan
berpeluang menjadi kawasan national heritage.
c. Berpotensi menyebabkan hilangnya Pulau Padang akibat subsidensi dan
meningkatnya pemukaan laut.
3. Masyarakat desa-desa di Pulau Padang sudah ada sejak 1918. Luas Pulau
Padang sekitar 110.000 ha. Terdiri dari 14 desa—Lukit, Tanjung Padang, Kudap,
Dedap, Mengkirau, Bagan Belibur, Mekar Sari, Meranti Bunting, Mengkuput,
Selat Akar, Bandul,dan satu kelurahan; Belitung. Dihuni sekitar 35.224
penduduk, berasal dari Etnis Melayu, Jawa, Bugis, Minang, Lombok, Batak dan
Akit sebagai suku asli. Heterogenitas itu berujud hidup rukun dan damai. Mata
pencaharian utama: 70 persen petani, 25 persennya lagi, ada nelayan, PNS,
buruh lepas, dan karyawan swasta. Tentu saja, ada petani Sagu.Hamparan
kebun petani berupa pohon sagu, pohon karet dan pohon kelapa jadi andalan
ekonomi Pulau Padang.
Alamat : Jl. Takari, no. 002 Kec. Sukajadi-Pekanbaru, Tlp:+62 831 8747 9876 , +62 81371388132

3. Dengan Kondisi diatas maka Serikat tani Riau menyatakan bahwa langkah yang harus
diambil pemerintah cq kementrian Kehutanan adalah segera membentuk Tim
Verifikasi Perizinan RAPP di pulau padang yang Independen bukan membentuk
tim Mediasi untuk meninjau kembali perizinan SK.327/Menhut-II/2009 terkait
permasalahan diatas.
Demikian Surat ini dibuat Serikat Tani Riau sebagai Bentuk Penolakan atas
pembentukan Tim Mediasi oleh Menteri Kehutanan untuk penyelesaian permasalahan
yang ditimbulkan dari terbitnya SK.327/Menhut-II/2009.
BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG
KAPITALISME-NEOLIBERAL
TANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK
PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH KONTROL DEWAN TANI
Pekanbaru, 05 Januari 2012
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
Teri Hendra Chaniago Dessri Kurniawati, SH
Tembusan;
1. Ketua TIM MEDIASI
Alamat : Jl. Takari, no. 002 Kec. Sukajadi-Pekanbaru, Tlp:+62 831 8747 9876 , +62 81371388132