Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi KRISNA

1. MEKANISME PENGUSULAN
DAK FISIK TA 2022 MELALUI
SISTEM INFORMASI KRISNA
Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan pada acara Pelatihan Krisna DAK Fisik Tahun 2022
Jakarta, 20 Mei 2021

2. Outline
2
DASAR HUKUM DAK FISIK 2022 DEMO

3. 3
DASAR
H U K U M

4. 4
Dasar Hukum
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
Fisik Tahun Anggaran 2021;
 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Perencanaan Dana Transfer Khusus;
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK Fisik;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengusulan
Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi
Khusus Fisik;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

5. 5
DAK FISIK
T A H U N 2 0 2 2

6. 6
Bidang DAK Fisik TA 2022
No Bidang 2021 No Bidang 2022
1 01 - Pendidikan
Perpustakaan
1 01 - Pendidikan
Perpustakaan
2 02 - Kesehatan dan KB 2 02 - Kesehatan dan KB
3 03 - Jalan 3 03 - Jalan
4 04 - Air Minum 4 04 - Air Minum
5 05 - Sanitasi 5 05 - Sanitasi
6 06 - Perumahan dan Permukiman 6 06 - Perumahan dan Permukiman
7 08 - Irigasi 7 08 - Irigasi
8 09 - Pertanian 8 09 - Pertanian
9 10 - Kelautan dan Perikanan 9 10 - Kelautan dan Perikanan
10 Perdagangan
10 12 - Industri Kecil dan Menengah 11 12 - Industri Kecil dan Menengah
11 13 - Pariwisata 12 13 - Pariwisata
12 14 - Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13 14 - Lingkungan Hidup
17 - Kehutanan
13 15 - Transportasi Laut/Perairan 14 15 - Transportasi Laut/Perairan
14 16 - Transportasi Perdesaan 15 16 - Transportasi Perdesaan
16 18 - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
B
B

7. 7
Struktur Data DAK Fisik
BIDANG
SUB BIDANG
MENU KEGIATAN
/ OUTPUT
RINCIAN
DETAIL RINCIAN
 Tagging :
- Prioritas Nasional (PN)
- Program Prioritas (PP)
- Kegiatan Priroitas (KP)
- Major Project (MP)
- RO Renja K/L
 Kewenangan
- Provinsi & Kabupaten/Kota
- Provinsi
- Kabupaten/Kota
 File ToR
 Data Referensi, mis. Data
sekolah, Faskes, Jalan
 Detail lokasi : kecamatan
& desa/kelurahan
 Urutan prioritas
 Volume/target
 Nilai usulan
 Hasil Penilaian
 Kode OMSPAN
 Tagging Jenis:
Reguler (R),
Afirmasi (A),
Penugasan (P)
 K/L Pengampu
PENUNJANG
READINESS
CRITERIA
KOMPONEN
Bagian atau tahapan-
tahapan yang dilakukan
untuk mencapai output
kegiatan
Persyaratan kesiapan
yang harus dipenuhi
yang mendukung
kegiatan tersebut
Keterhubungan
dengan Renja
K/L dan RPJMN
BIDANG Pendidikan
SUB
BIDANG
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
MENU
KEGIATAN
Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK
Unggulan - Industri Kreatif
RINCIAN Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya
DETAIL
RINCIAN
SMKS Pancasila Tambolaka
KOMPONEN Desain Fesyen, Multimedia, Animasi
READINESS
CRITERIA
 Apakah sudah tersedia lahan kosong?
 Berapa luas lahan tersedia?
 Apakah ruang akan dibangun dengan konstruksi
bertingkat/suntik?
CONTOH
Tagging
Tematik

8. 8
Tahapan KRISNA-DAK
Pra-Usulan Usulan Verifikasi Penilaian
Sinkronisasi
&
Harmonisasi
Rencana
Kegiatan (RK)
KRISNA -
OMSPAN
 Pemerintah Daerah
menyusun usulan
kegiatan
 Bappeda Prov.
melakukan verifikasi
rincian kegiatan usulan
Pemda Kab/Kota
 Ditjen. Bangda
Kemendagri
melakukan verifikasi
rincian kegiatan usulan
Pemda Prov
 K/L dan/atau
Bappenas melakukan
penilaian awal atas
usulan Prov/Kab/Kota
 Kemenkeu melakukan
penilaian kinerja pada
Sub Bidang
 K/L dan Pemda
melakukan sinkronisasi
untuk setiap usulan
kegiatan
 Pemda dapat
mengubah usulan yang
telah dinilai yang
berstatus “Discuss” dan
usulan tambahan
 K/L dan/atau Bappenas
melakukan penilaian
akhir terhadap usulan
kegiatan
 K/L menentukan
(assign) usulan aspirasi
pada usulan daerah
 Kemenkeu input pagu
maksimal per sub
bidang
 Pemda menyesuaikan
dan melakukan
konfirmasi usulan
kegiatan berdasarkan
pagu
 K/L dan/atau
Bappenas melakukan
penilaian atas usulan
Daerah
 Data RK DAK dalam
KRISNA ditransfer /
diintegrasikan kepada
Aplikasi OM-SPAN
 Pusat menyusun
referensi Bidang, Sub
Bidang, Menu
Kegiatan, Rincian
Kegiatan, serta Lokasi
Prioritas (Lokpri)

9. 9
Identifikasi Pengguna Pemerintah Daerah
No Role Deskripsi
1 Kepala Bappeda  Melakukan Submit usulan DAK
2 Bappeda  Mengelola usulan DAK seperti menambah, mengedit, menghapus usulan
 Menginput Instansi Pelaksana di Menu Kegiatan
 Mengunggah file ToR di Menu Kegiatan
 Melakukan Lock/Unlock Rincian Kegiatan
 Melakukan urutan prioritas usulan (Detail Rincian Kegiatan) DAK per Rincian
Kegiatan
 Mengelola data teknis
3 OPD  Mengelola usulan DAK seperti menambah, mengedit, menghapus usulan
 Menginput Instansi Pelaksana di Menu Kegiatan
 Mengunggah file ToR di Menu Kegiatan
4 Admin  Mengelola hak akses user
5 Viewer  Melihat usulan DAK
Pada fase Pengusulan DAK, semua user Kementerian/Lembaga Pengampu DAK Fisik, Direktorat
Mitra K/L hanya dapat melihat dan memantau saja.

10. 10
Fitur Pembatasan pada Rincian
 Maksimal jumlah usulan per rincian
 Minimal dan Maksimal volume usulan per rincian
 Minimum dan/atau maksimal nilai usulan
 Filter Referensi/Lokus pada Menu/Rincian tertentu

11. 11
Input By Reference
• Metode penginputan usulan
dengan cara memilih
Referensi/Lokus dahulu
dilanjutkan dengan memilih
intervensinya (Menu dan
Rincian)
• Tujuan : memudahkan untuk
melihat ketuntasan suatu
Referensi/Lokus
Mekanisme input usulan
diubah dengan cara memilih
dahulu referensi/lokus-nya.
Pilih
Referensi
Intervensi Menambah
intervensi

12. 12
Top Down Terkonfirmasi
• Pemda dapat :
- Memilih /konfirmasi terhadap usulan-
usulan yang telah disedikan
- Mengedit usulan yang telah dikonfirmasi
termasuk kesiapannya
• List usulan Top Down telah disediakan
oleh Pusat (K/L & Bappenas)
• List usulan Top Down di-inject ke
dalam aplikasi
• Pemda dapat melakukan konfirmasi
usulan Top Down

13. 13
Detail Lokasi
• Memilih wilayah desa
sebagai detail sebuah
referensi.
• Cth. D.I Tombolikat
melintasi Desa Teep dan
Desa Amongena Dua
• Bersifat optional

14. 14
Validasi Usulan
• Memudahkan Pemda dalam
melakukan pengecekan
kelengkapan usulan
• Menjaga kualitas usulan yang
baik/bagus
Vallidasi
Semua
Level
Vallidasi
per
Level

15. 15
HelpDesk
• Helpdesk atau Pusat Bantuan
adalah alat bantu untuk
membantu menangani
kebutuhan user terkait
dengan issue, pertanyaan,
pelayanan, support teknis,
atau hal-hal teknis system
inforamasi KRISNA
• User yang dapat mengakses
Helpdesk adalah user yang
telah registrasi di dalam
KRISNA
• Helpdesk dibagi dalam app
group krisna, seperti DAK,
Renja K/L, RKP, dll
Klik untuk melihat Helpdesk

16. Mekanisme Pengusulan DAK Fisik TA 2022
Berkoordinasi dengan Admin
DAK dalam pengaturan hak
akses (Bappeda atau OPD)
KRISNA-DAK
User Bappeda / OPD
melakukan input usulan
User Bappeda melakukan
urutan prioritas usulan
User Bappeda input data
teknis setelah berkoordinasi
dengan OPD
User Bappeda melakukan
locked Rincian
User Bappeda / OPD
melakukan upload TOR dan
RAB di level Menu Kegiatan
User Kepala Bappeda
melakukan Submit
pengusulan
16

17. Hal Yang Perlu Diperhatikan
17
Data Referensi yang
berkualitas
Pemanfaatan Fitur
KRISNA secara
maksimal
Timeframe yang
dipatuhi semua
pihak

18. TERIMA KASIH
Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas
Telp: 021-310-1860
Email: alokasi.pendanaan@bappenas.go.id
https://krisna.systems
@krisna_systems Sistem Informasi KRISNA
Ikuti media sosial kami:
18

19. SISTEM INFORMASI
K R I S N A
19

20. ARSITEKTUR KRISNA 3.0
RENJA KL
RENJA
SATKER
RENSTRA
KL
RKP
RPJMN
SELARAS
Musrenbangnas
DAK
Fisik
ASPIRASI
PROJECT
PAGU
APLIKASI
RKA-K/L
API
KPJM
DAPODIK SiPDJD
API
Referensi
Integrasi data KRISNA-OMSPAN melalui
komunikasi 2 (dua) arah dan digunakan
dalam proses Revisi RK DAK
KRISNA 3.0
29 Agustus 2019
Didukung oleh:
17 April 2017
2017 s.d Sekarang
37K
Diakses di wilayah RI & Luar Negeri
- 87 K/L
- 34 Provinsi
- 514 Kab/Kota
- 131 Perwakilan di Luar Negeri
- DPR
- 1 BUMN
1.0 2.0 3.0
KRISNA
KOLABORASI PERENCANAAN DAN
INFORMASI KINERJA ANGGARAN
https://krisna.systems
Monev PHLN
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2017 2018 2019 2020
20
KEMENDIKBUD

21. FITUR DASAR KRISNA 3.0
Portal
K/L dan Pemda memiliki
portal dengan sub domain
yang berbeda-beda.
Mis. Kementerian
PPN/Bappenas memiliki
portal
bappenas.kl.krisna.systems
kemenkeu.kl.krisna.systems
Admin
Mengelola user yang dapat
mengakses portal.
Responsive
Halaman web KRISNA dapat
menyesuaikan dengan
perangkat apapun, baik
computer atau smartphone
Analyst Tool
Pivot, Summary, Tree view,
Diagram : alat bantu untuk
menganalisis data
User Log Activity
Mencatat seluruh aktivitas
user : tambah data, edit
data, hapus data, login
21

22. 22

23. 23
Evaluasi Perencanaan & Penganggaran DAK Fisik
Aplikasi
E-Planning DAK
dan SINKRON
(TAHUN 2018)
PERENCANAAN PENGANGGARAN
Daerah
(Provinsi/Kab
/ Kota
e-PROPOSAL e-DAK
Assessment oleh
Pusat
Sinkron
DAK Fisik
Konfirmasi
Daerah
(Provinsi/Kab/Kota)
MS
EXCEL
MS
EXCEL
DPR
1 2
3
4
5
6
PERENCANAAN PENGANGGARAN IMPLEMENTASI
2018
2019, 2020, 2021, 2022
Proposal and
verifikasi
Sinkronisasi
Konfirmasi
Daerah
(Provinsi/Kab
/ Kota
Assessment
RK
Alokasi
OMSPAN
4
5
1 2 3
D
E
KRISNA
A B C
Intergasi ke dalam
KRISNA-DAK
S
E
B
E
L
U
M
S
E
S
U
D
A
H
Daerah
(Provinsi/Kab
/ Kota

24. Mekanisme Pengusulan DAK Fisik
24

25. Mekanisme Verifikasi DAK Fisik
25

26. Mekanisme Verifikasi DAK Fisik
26
Verifikasi oleh
Pemprov
Verifikasi oleh
Kemendagri
Verifikasi dengan fitur tabular

27. Mekanisme Penyusunan Rencana Kegiatan

28. Mekanisme Penyusunan Rencana Kegiatan
Tambah Rencana Kegiatan Approval RK
Lock
Approval
Sign
Digital