SOSIALISASI
Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
Manokwari
21 September 2022
INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 2 TAHUN 2022
DAN
INSTRUKSI BUPATI
MANOKWARI NOMOR 16
TAHUN 2022
JOKO WIDODO
PRESIDEN RI

OUTLINE
INSTRUKSI PRESIDEN NO 2/2022
AKSI TINDAK LANJUT P3DN - PBJ
PELAKSANAAN P3DN - PBJ
INSTRUKSI BUPATI NO 16/2022
1
4
2
3
Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
SUKSES
MELAKSANAKAN
P3DN - PBJ
MAKSUD
TUJUAN

INSTRUKSI PRESIDEN NO 2/2022
1
Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022
tentang Percepatan Peningkatan penggunaan Produk Dalam negeri Dan
produk Usaha mikro. Usaha Kecil dan Koperasi serta menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tanggal 30 Maret
2022 tentang Percepatan Peningkatan penggunaan
Produk Dalam negeri Dan produk Usaha mikro. Usaha
Kecil dan Koperasi serta menyukseskan Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
INSTRUKSI PRESIDEN NO 2/2022
1 Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
Ditujukan Kepada :
Menteri , Sekretaris Kabinet ,Kepala Staf Kepresidenan ,Kepala
Lembaga Pemerintah Non Departemen Jaksa Agung ,Panglima
TNI,Kapolri , Pimpinan Kesekretarian Lembaga Negara , Gubernur
,Bupati / Walikota
Bagian 2. Instruksi Khusus
1.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3.Menteri Dalam Negeri
4.Menteri Keuangan
5.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi
6.Menteri Kesehatan
7.Menteri Perindustrian
8.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
9.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
10.Menteri Badan Usaha Milik Negara
11. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
12.Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
13. Menteri Komunikasi dan Informatika
14. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
15.Jaksa Agung Republik Indonesia
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18. Kepala Badan Pusat Statistik
19. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
20.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
21.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah dan Kepala Badan Pusat
Statistik
22. Gubernur
23. Bupati / Walikota
Bagian 3. Pendanaan P3DN - PBJ
Bagian 4. Melaksanakan Instruksi Presiden ini
dengan penuh tanggung jawab.
Bagian 1. Instruksi - 16 Instruksi

Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
Menetapkan dan/atau
mengubah kebijakan
dan/atau peraturan
perundang-undangan
untuk mempercepat
peningkatan
penggunaan PDN dan
pemberdayaan Usaha
Mikro, Usaha Kecil,
dan Koperasi.
Merencanakan,
mengalokasikan, dan
merealisasikan paling
sedikit 40% (empat puluh
persen) nilai anggaran
belanja barang/jasa untuk
menggunakan produk
Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Koperasi dari
hasil produksi dalam
negeri.
Merencanakan ,
mengalokasikan , dan
merealisasikan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah yang
menggunakan PDN di
K/L/PD.
Mendukung
pencapaian target
belanja APBN dan
APBD TA 2022
paling sedikit Rp 400
Triliun untuk PDN
dengan prioritas
produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil,
dan Koperasi.
Membentuk Tim
Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri (Tim
P3DN) pada K/L/PD.
Menyampaikan program
pengurangan impor paling
lambat pada tahun 2023
sampai dengan 5 % bagi K /
L / PD yang masih
melakukan pemenuhan
belanja melalui impor
1 2 3 4
5 6
Menyusun roadmap
strategi peningkatan
penggunaan PDN dan
produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan
Koperasi, termasuk
roadmap peningkatan
jumlah PDN menuju 1
juta produk tayang
dalam Katalog
Elektronik.
8
7
Menggunakan PDN
yang memiliki nilai
TKDN paling sedikit
25% apabila terdapat
PDN dengan
penjumlahan nilai
TKDN dan nilai Bobot
Manfaat Perusahaan
minimal 40%.
INSTRUKSI PRESIDEN NO 2/2022
1 BAGIAN 1

Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
10
9 Mendorong percepatan
penayangan PDN dan
produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan
Koperasi pada Katalog
Sektoral/Katalog Lokal.
Mengumumkan
seluruh belanja
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah pada
SiRUP LKPP dan
mengisi E-Kontrak
pada SPSE.
Mencantumkan syarat
wajib menggunakan
PDN dan produk yang
dihasilkan Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan
Koperasi/Industri Kecil
dan Menengah/Artisan
pada semua kontrak
kerja sama.
11 Menghapuskan persyaratan yang
menghambat penggunaan PDN dan
produk Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Koperasi dalam Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah.
12
Mengalihkan proses
pengadaan yang manual
menjadi pengadaan
secara elektronik paling
lambat tahun 2023.
Melakukan integrasi data dan
informasi mengenai PDN dan
produk Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Koperasi melalui penerapan
Satu Data Indonesia (SDI) dalam
rangka mendukung kebijakan
berbasis data dalam pelaksanaan
PBJP sesuai kerangka Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE).
Memberikan
preferensi harga
dalam Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah untuk
pembelian PDN yang
memiliki nilai TKDN
paling sedikit 25%
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Melakukan
kolaborasi K/L/PD
untuk
memberdayakan
Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Koperasi
dengan
mengupayakan
produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan
Koperasi menjadi
bagian dari rantai
pasok industri global.
13 14 15 16
INSTRUKSI PRESIDEN NO 2/2022
1 BAGIAN 1

Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
B
A menambahkan layanan
pendaftaran bagi Pelaku
Usaha sebagai Penyedia
Barang / Jasa
Pemerintah (SPSE dan
SiKAP) pada mal
pelayanan publik daerah,
termasuk layanan
konsultasi pendaftaran
sebagai merchant pada
Penyelenggara
Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik
(PPMSE);.
mendorong
percepatan produk
dalam negeri
dan/atau produk
Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Koperasi
pada masing-masing
daerah untuk tayang
dalam Katalog Lokal
atau Toko Daring;
dan
memerintahkan
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) untuk
belanja produk dalam
negeri melalui Katalog
Lokal atau Toko
Daring.
C
INSTRUKSI PRESIDEN NO 2/2022
1 BAGIAN 2 - KHUSUS
KHUSUS GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA

INSTRUKSI BUPATI NO 16/2022
2
Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
HERMUS INDOU
BUPATI MANOKWARI
Instruksi Bupati Manokwari Nomor 16 tahun 2022 tanggal 3
Agustus 2022 tentang Percepatan Peningkatan penggunaan Produk
Dalam negeri Dan produk Usaha mikro. Usaha Kecil dan Koperasi
serta menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.

INSTRUKSI BUPATI MANOKWARI NO 16/2022
2 Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
Instruksi Bupati Manokwari Nomor 16 tahun 2022
tanggal 3 Agustus 2022 tentang Percepatan
Peningkatan penggunaan Produk Dalam negeri Dan
produk Usaha mikro. Usaha Kecil dan Koperasi serta
menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Manokwari.
Ditujukan Kepada :
Seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Badan
(BUMD) / Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Manokwari.
Bagian 1. Instruksi - 11 Instruksi
Bagian 2. Instruksi Khusus
1.Sekertaris Daerah
2. Kepala Dinas Koperasi , Usaha Mikro ,Perindustrian dan
Perdagangan
3. Kepala BAPPEDA
4. Kepala BPKPAD
5. Kepala PMPTSP
6. Kepala Dinas Persandian Komunikasi dan Informatika
7. Inspektur Kabupaten Manokwari
8. Kepala Bagian PBJ
9. Kepala bagian Hukum dan HAM
Bagian 3. Pendanaan P3DN - PBJ
Bagian 4. Melaksanakan Instruksi Bupati ini
dengan penuh tanggung jawab.
Bagian 5. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
INSTRUKSI BUPATI MANOKWARI NO 16/2022
2
Merencanakan ,
mengalokasikan ,
dan
merealisasikan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah yang
menggunakan
PDN di K/L/PD.
1 Merencanakan,
mengalokasikan,
dan merealisasikan
paling sedikit 40%
(empat puluh
persen) nilai
anggaran belanja
barang/jasa produk
Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Koperasi
dari produksi dalam
negeri.
2 Mendukung
pencapaian
target belanja
APBN dan APBD
TA 2022 untuk
PDN dengan
prioritas produk
Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan
Koperasi.
3 4 Menyusun roadmap
strategi
peningkatan
penggunaan PDN
dan produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil,
dan Koperasi.
Menggunakan
PDN yang memiliki
nilai TKDN paling
sedikit 25% apabila
terdapat PDN
dengan
penjumlahan nilai
TKDN dan nilai
Bobot Manfaat
Perusahaan
minimal 40%.
5
6 Mendorong
percepatan
penayangan PDN
dan produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil,
dan Koperasi pada
Katalog
Sektoral/Katalog
Lokal.
7 Mengumumkan
seluruh belanja
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
pada SiRUP
LKPP dan
mengisi
E-Kontrak pada
SPSE.
8 Mencantumkan
syarat wajib
menggunakan PDN
dan produk yang
dihasilkan Usaha
Mikro, Usaha Kecil,
dan
Koperasi/Industri
Kecil dan Menengah
pada semua kontrak
kerja sama.
Menghapuskan
persyaratan yang
menghambat
penggunaan PDN dan
produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan
Koperasi dalam
Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah.
9
Mengalihkan proses
pengadaan yang
manual menjadi
pengadaan secara
elektronik paling
lambat tahun 2023.
10
Memberikan
preferensi harga
dalam Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah untuk
pembelian PDN yang
memiliki nilai TKDN
paling sedikit 25%
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
.
11
BAGIAN 1

Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
INSTRUKSI BUPATI MANOKWARI NO 16/2022
2 BAGIAN 2

Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
INSTRUKSI BUPATI MANOKWARI NO 16/2022
2 BAGIAN 2

PELAKSANAAN P3DN - PBJ TA 2022
3
Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
HERMUS INDOU
BUPATI MANOKWARI
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan Instruksi
Bupati Manokwari Nomor 16 Tahun 2022

NO URAIAN JUMLAH REALISASI %
1 INSTRUKSI 16 8 50%
2 INSTRUKSI
KHUSUS
3 2 66,67 %
JUMLAH 19 10 52,63 %
PELAKSANAAN P3DN - PBJ Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
TERHADAP
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2/2022
3
GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN P3DN
TERHADAP
INSTRUKSI BUPATI NOMOR 16 /2022
NO URAIAN JUMLAH REALISASI %
1 INSTRUKSI 11 6 54,55%
2 INSTRUKSI
KHUSUS
28 12 42,86 %
JUMLAH 39 18 46,15%

Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
PELAKSANAAN P3DN - PBJ
3

AKSI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN P3DN - PBJ TA 2022
4
Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ
HERMUS INDOU
BUPATI MANOKWARI
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan Instruksi
Bupati Manokwari Nomor 16 Tahun 2022 -Pada Bagian PBJ

PA OPD Mengumumkan Seluruh Kegiatan OPD di SIRUP LKPP
yang termasuk dalam Belanja Operasi pada Belanja Barang
dan Jasa serta Belanja Modal kecuali Belanja Pegawai dan
Belanja Bantuan Langsung Sosial Tunai berbentuk uang.
PPK Mencatat Nilai Realisasi PDN setiap
Paket/Kegiatan pada Aplikasi SIWAS BPKP
PPK Segera lakukan Pencatatan Non Tender dan atau
Pencatatan Swakelola , Kontrak Tender , Kontrak
Seleksi,Pengadaan Langsung , Penunjukan Langsung
1. PA OPD SEGERA MERUBAH
METODE PEMILIHAN BELANJA
MAKAN MINUM DAN BELANJA ATK
DARI PENGADAAN LANGSUNG
MENJADI E-PURCHASING PADA
SIRUP
2. PENYEDIA MAKAN MINUM
DAN PENYEDIA ATK MENDAFTAR
DI EKALATALOG LOKAL (HUBUNGI
BAGIAN PBJ)
3. PPK / Pj. PENGADAAN OPD
WAJIB MELAKUKAN PEMBELIAN
PRODUK /JASA DI E-KATALOK
LOKAL ( KHUSUS BELANJA MAKAN
MINUM DAN BELANJA ATK)
AKSI TINDAK LANJUT P3DN - PBJ
4

SEKIAN
TERIMA KASIH
Profil Nara Sumber :
Nama : Bambang Purnama Somalinggi,ST.,MT
Pangkat /Gol : Pembina / IV.a
NIP : 19750106 200502 1 003
Jabatan : Kasubag Pengelola PBJ
No HP/WA : 085254152529
Sertifikasi / Diklat :
● Sertifikat Tenaga Ahli -Tk I Pengadaan Barang dan Jasa - LKPP RI Thn 2009
● Sertikat Pejabat Inti Satuan Proyek (PISK) Jalan dan Jembatan - Kemenpupr RI- Thn 2017
● Sertikat Pengelola Bangunan Gedung Negara (PBGN) - Kemenpupr RI - Thn 2021
● Sertifkat Petugas K3 - Kemenpupr RI - Thn 2021
● Diklat TOT Perencanaan Pembangunan Daerah - Unhas - Thn 2016
● Diklat PIM IV - BPSDM Kab. T.Wondama - Thn 2007
● Diklat PIM III - BPSDM Prov. Jawa Timur - Thn 2016
Pemerintah Kabupaten Manokwari
Sekretariat Daerah - Bagian PBJ