Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G201 (Gyeongju, Korea Selatan, 22 - 23 Oktober 2010)

1. 1
Keterangan Pers
Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G201
(Gyeongju, Korea Selatan, 22 - 23 Oktober 2010)
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 melakukan pertemuan
menjelang KTT di Seoul bulan November. Pertemuan kali ini terutama membahas
kondisi terkini ekonomi global dan upaya untuk memperkuat proses pemulihan dan
membangun pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong penciptaan lapangan
pekerjaan. G20 memandang bahwa proses pemulihan terus terjadi dengan didorong
oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat di Emerging Markets. Namun G20 menyadari
bahwa masih ada risiko yang dapat mengancam proses pemulihan, khususnya terkait
kondisi ekonomi di negara maju yang tetap lambat, serta adanya masalah fundamental
dalam perekonomian dunia terkait ketidakseimbangan neraca pembayaran global.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, para menteri keuangan dan gubernur bank
sentral G20 sepakat untuk melakukan respon bersama yang terkoordinir melalui:
1. Reformasi struktural untuk mendorong dan memelihara tingkat permintaan global,
menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan potensi pertumbuhan.
2. Melanjutkan implementasi reformasi regulasi sektor keuangan.
3. Negara maju melaksanakan konsolidasi fiskal secara kredibel dengan
memperhatikan dampak pada pemulihan ekonomi global.
4. Melanjutkan kebijakan moneter yang berorientasi untuk menjaga inflasi.
5. Melakukan upaya untuk menerapkan sistem nilai tukar yang merefleksikan
fundamental ekonomi dan menghindari devaluasi kompetitif mata uang. Negara
maju akan menjaga agar volatilitas mata uang tidak terlalu besar sehingga turut
melindungi emerging market dari dampak arus modal yang fluktuatif. G20
sepakat untuk mendorong sistem moneter internasional yang efektif dan stabil,
serta menugaskan IMF untuk membantu analisa terhadap dampak sistemik
kebijakan ekonomi.
6. Menjaga komitmen untuk menghindari proteksionisme.
7. Memperkuat kerja sama multilateral untuk mendorong sustainabilitas eksternal
dan mendorong kebijakan yang kondusif untuk mengurangi ketidakseimbangan
neraca pembayaran termasuk dengan mengeksplorasi panduan indikatif sebagai
bagian dari Mutual Assessment Process, dengan tetap memperhatikan
karakteristik masing-masing negara anggota. G20 menugaskan kepada IMF untuk
1
Anggota G-20: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia,
Italy, Japan, Mexico, Republic of Korea, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United
Kingdom, United States, dan European Union; serta institusi Financial Stability Forum, IMF, dan
World Bank. Sebagai proses outreach ke negara-negara non-anggota, Summit kali ini
mengundang Spain, Netherland, UN SG, OECD, ASEAN, APEC, NEPAD, WTO, dan ILO.

2. 2
membantu analisa terhadap upaya mencapai sustainabilitas eksternal dan
konsistensi dari kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, struktural, dan nilai
tukar dari masing-masing anggota G20.
Pertemuan kali ini juga menyepakati untuk menyusun rencana aksi untuk
dipertimbangkan oleh para Kepala Negara G20 pada KTT Seoul terkait upaya
mencapai tujuan bersama dalam kerangka Framework for Strong, Sustainable, and
Balanced Growth.
Terkait dengan reformasi sektor keuangan, G20 telah berhasil mencapai kemajuan
yang signifikan sejak kesepakatan di Washington tahun 2008. G20 bertekad untuk
memperkuat kemajuan yang telah dicapai dalam hal regulasi sektor keuangan melalui
implementasi secara konsisten termasuk antara lain:
1. Implementasi menyeluruh dari kerangka likuiditas dan permodalan perbankan
yang telah ditetapkan oleh Basel Committee.
2. Mendorong rekomendasi FSB dalam upaya meningkatkan efektivitas dan
intensitas pengawasan.
3. Mendukung upaya FSB untuk memitigasi masalah lembaga keuangan sistemik
dan mengatasi masalah “too big to fail”.
4. Implementasi seluruh agenda regulasi keuangan G20 secara terkoordinir,
termasuk komitmen menyangkut OTC derivatives, praktek kompensasi, dan
standar akuntansi serta prinsip-prinsip FSB untuk mengurangi ketergantungan
pada credit rating agencies.
5. Meneruskan upaya membentuk kerangka kebijakan macro-prudential,
termasuk dalam rangka memitigasi dampak volatilitas arus modal,
merefleksikan perspektif emerging market dalam reformasi regulasi keuangan,
pasar derivatif komoditi, shadow banking, dan integritas pasar.
6. Melanjutkan upaya untuk mengatasi masalah non-cooperative jurisdictions.
Terkait dengan reformasi kuota dan governance IMF, G20 bertekad memenuhi
komitmen KTT Pittsburgh dalam rangka menciptakan IMF yang lebih kredibel,
efektif dan legitimate, termasuk dengan menyepakati:
1. pengalihan kuota shares ke negara berkembang dan dynamic emerging
markets (EMDCs) dan kepada negara yang under-represented sebesar 6%
dengan tetap melindungi voting share dari negara miskin.
2. Penggandaan jumlah kuota, yang diikuti dengan penyesuaian shares di NAB.
3. Melakukan review komprehensif terhadap formula kuota pada bulan Januari
2013 agar lebih mencerminkan bobot ekonomi, dan meningkatkan suara dan
keterwakilan EMDCs, serta menyelesaikan review kuota berikutnya pada
bulan Januari 2014.

3. 3
4. Mengalihkan kursi Eropa di Dewan Eksekutif IMF sebanyak 2 kursi, untuk
dialihkan ke EMDCs.
5. Menyepakati proses seleksi menyeluruh di Dewan, menjaga jumlah kursi tetap
sebanyak 24 buah, dan melakukan review terhadap hal ini setiap 8 tahun sekali.
G20 juga sepakat untuk melanjutkan pembahasan terkait pembentukan global
financial safety net, termasuk dengan menyempurnakan instrumen-instrumen IMF
agar lebih menyuarakan kepentingan negara anggota.
Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral juga mendorong progress dan
rencana aksi di Kelompok Kerja Pembangunan, dalam rangka mendorong inklusivitas
dan ketahanan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. G20 berkomitmen untuk
mencapai MDGs di tahun 2015, termasuk dengan memperkuat ODA. G20 akan
meningkatkan sumber daya di IDA Bank Dunia, serta mendorong kemajuan di Global
Agriculture and Food Security Program.
G20 juga sepakat untuk memajukan agenda financial inclusion dan pendanaan SMEs,
serta akan membentuk mekanisme konsultasi global untuk memaksimalkan
Agenda tersebut.
Jakarta, 24 Oktober 2010
Communique October 23