Dokumen tersebut membahas tentang hukum, negara, pemerintah, dan warga negara. Hukum didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban. Negara adalah organisasi tertinggi yang mengatur kepentingan masyarakat luas. Pemerintah adalah organisasi yang membuat dan menerapkan hukum. Warga negara adalah orang yang menetap di wilayah suatu negara dan memiliki hak dan kew

1. Warganegara dan Negara

2. Hukum
 Hukumadalah peraturan yang berupa norma dan
sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur
tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan,
mencegah terjadinya kekacauan.

3. Sifat Hukum
 Mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan
berupa perintah dan/atau larangan yang
mengatur tingkah laku manusia dalam hidup
bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam
masyarakat;
 Memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota
masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar
hukum akan menerima sanksi tegas. Make Money at :
http://bit.ly/best_tips

4. Ciri-ciri Hukum
 Adanya perintah dan/atau larangan. Artinya,
peraturan hukum itu mungkin berupa perintah dan
mungkin pula berupa larangan, atau mungkin pula
kedua-duanya;
 Adanya keharusan untuk menaati peraturan hukum.
Kewajiban ini berlaku bagi siapa saja.

5. Sumber Hukum
 Pengertian SumberHukum adalah sesuatu yang
menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai
kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila
dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang
tegas dan nyata. Pengertian sumber hukum dapat
diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan
sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus
perkara. Istilah sumber hukum mengandung banyak
pengerti.

6. Pembagian Hukum
1. Menurut Asasnya :
 Bentuknya
 Tempat Berlakunya
 Cara Mempertahankannya
 Sifatnya
 Wujudnya
 Fisinya

7. 2. Menurut bentuknya:
 Hukumtertulis, hukum ini dapat pula merupakan:
- hukum tertulis yang dikodifikasikan.
- hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan.
 b. Hukumtak tertulis:
Adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan
masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya
seperti suatu peraturan perundang (disebut juga
Hukum Kebiasaan).

8. 3. Menurut tempat berlakunya, dapat dibagi:
 Hukum Nasional, yaitu hukumyang berlaku dalam
suatu negara.
 Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur
hubungan hukumdalam
 dunia Internasional.
 Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku di negara
lain.
 Hukum Gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang
ditetapkan oleh Gereja.

9. 4. Menurutwaktu berlakunya :
 Ius Constitutum (Hukum Positif ), yaitu hukum yang
berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam
suatu daerah tertentu.
 Ius Constituendum. yaitu hukumyang diharapkan berlaku
pada waktu yang akan datang.
 Hukum Asasi (Hukum Alam), yaitu hukum yang berlaku
dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa
di dunia.
 Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku
untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga
diseluruh tempat.

10. 5. Menurut isinya :
 Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu kumpulan hukum
yang mengatur hubungan-hubungan antara orang
yang satu dengan orang yang lain, dengan
menitik beratkan kepada kepentingan perorangan.
 Hukum Publik, yaitu kumpulan hukum yang
mengatur hubungan antara negara dengan alat
perlengkapannya atau antara Negara
dengan Perorangan (melindungi kepentingan umum).

11. 6. Menurut Sifatnya :
 Hukumyang memaksa, yaitu hukum yang dalam
keadaan bagaimanapun juga harus dan mempuyai
paksaan mutlak.
 Hukumyang mengatur, yaitu hukum yang dapat
dikesampingkan apabila pihak-pihak yang
bersangkutan telah memberi peraturan sendiri dalam
suatu perjanjian.

12. 7. Menurut cara mempertahankannya :
 Hukum Materiil, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan
yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan
yang berujud perintah dan larangan-larangan.
Contoh: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang,
dan lain-lain.
 Hukum Formil (hukum acara atau hukum proses), yaitu
hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur
bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan
hukum materiil atau peraturan-peraturan bagaimana cara-cara
mengajukan suatu perkara ke muka Pengadilan dan
bagaimana cara-caranya hakim memberi keputusan.
Contohnya: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata.

13. 8. Pembagian HukumMenurut Sumbenya :
 Undang-undang
 Kebiasaan
 Traktat
 Yurisprudensi

14.  9. Pembagian HukumMenurutWujudnya
 a. Hukum Objektif
 Hukum dalamsuatu negara yang berlaku umumdan
tidak mengenai seseorang atau golongan tertentu.
Hukum ini hanya membuat peraturan saja yang
mengatur hubungan hukum antara 2 orang atau lebih.
 b. Hukum Subjektif
Hukumyang timbul dari hukum objektif dan berlaku
terhadap seseorang tertentu atau lebih.

15. Negara
 Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi
yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal
yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat
luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan,
melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

16. 2 Tugas Utama Negara
 Mengatur dan menertibkan gejala-gejala dalam
masyarakat yang bertentangan satu sama lain.
 Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan
golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang
disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara.

17. Sifat-sifat Negara
 Memaksa
 Monopoli
 Mencakup semua

18. 2 Bentuk Negara
 Kesatuan
 Serikat

19. Unsur-unsur Negara
 Unsur konstitutif atau Unsur Pokok
 Wilayah Laut
 Wilayah Udara
 Wilayah Ekstra Teritorial

20. Tujuan Negara Republik Indonesia
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam
Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial …”.
Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang
ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh
Negara, yaitu:
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia;
b. Memajukan kesejahteraan umum;
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

21. Pemerintah
 Pemerintah adalah organisasi yang memiliki
kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum
serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada
beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan.
Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis
pemerintahan di dunia.

22. Perbedaan Pemerintah Dan
Pemerintahan
 Pemerintah merujuk kepada organ atau alat
perlengkapan, sedangkan pemerintahan
menunjukkan bidang tugas atau fungsi.

23. Warga Negara
 Warga negara adalah rakyat yg menetap disuatu
wilayah dan rakyat tertentu dlm hubungannya dgn
negara. Dlm hubungan antara warga negara dan
negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban
terhadap negara dan sebaliknya warga
negara juga mempunyai hak yg harus diberikan dan
dilindungi oleh negara.

24. 2 Kriteria Menjadi Warga Negara
 Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan/atau berdasarkan perjanjian
Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain
sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi
Warga Negara Indonesia;
 Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang
ayah dan ibuWarga Negara Indonesia;

25. orang-orang yang berada dalam
satu wilayah negara
 Rakyat
 Wilayah (teritorial)
 Pemerintahan