Pemerintah Kabupaten Nias
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Presentasi Pendahuluan, November 2022
CV. Rajawali Engineering Consultant

PEDAHULUAN
1

Difinisi:
1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan sernua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu
yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL-UPL) adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang
dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan
keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan
perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhardap
Lingkungan Hidup.
6. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang
diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
Sumber: Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan
lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan ini,
2. Mencegah atau meminimalisasi dampak negatif dan mempertahankan atau mengembangkan
dampak positif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,
3. Memperoleh gambaran dampak lingkungan dan pengelolaan terhadap dampak tersebut
terkait dengan kegiatan operasional Rencana Usaha dan/atau Kegiatan,
4. Secara institusional merupakan pedoman bagi instansi terkait dalam melakukan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup di dan sekitar lokasi kegiatan,
5. Secara teknis merupakan acuan tindak lanjut untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan
secara rutin dari kegiatan operasional.
Maksud dan Tujuan Kegiatan
Tujuan:
1. Mencegah dan mengendalikan dampak negatif yang akan timbul dan meningkatkan dampak
positif yang ditimbulkan dari kegiatan,
2. Melakukan identifikasi rencana kegiatan yang diduga menimbulkan dampak terhadap
lingkungan
3. Menjamin suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat berjalan berkesinambungan tanpa
merusak lingkungan,
4. Memberikan acuan pelaksanaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan,
5. Memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Maksud:
1
2

Sasaran dan Kegunaan
1. Memberi masukan bagi pengambil keputusan dalam hal pemilihan alternatif yang layak dari
aspek lingkungan hidup, teknis dan ekonomis dari suatu rencana kegiatan
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup ke dalam rencana kegiatan, pada tahap
pasca-konstruksi.
3. Pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
4. Sebagai informasi bagi masyarakat luas untuk dapat memanfaatkan dampak positif dan
menghindari dampak negative dari rencana kegiatan.
Kegunaan:
4
Sasaran:
3
1. Teridentifikasinya perkiraan dampak lingkungan kegiatan RS dan upaya penanggulangannya.
2. Tersedianya suatu pedoman bagi usaha/upaya pengelolaan lingkungan RS.
3. Tersedianya suatu pedoman bagi usaha/upaya pemantauan lingkungan RS.

Landasan Hukum
1. Undang-Undang RI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang RI Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Undang-Undang RI Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
7. Undang-undang RI Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
11. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.
12. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan
Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
13. Permen Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
14. Permen Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Rumah Sakit D Pratama.
15. Permen Lingkungan Hidup Nomor: 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup.

Identitas Penyusun
2
1. Nama Kegiatan : Jasa Konsultasi UKL – UPL Pembangunan Rumah Sakit Kelas D
Pratama Kabupaten Nias
2. Lokasi Kegiatan :
 Kelurahan/ Desa : Desa Hilizoi
 Kecamatan : Gido
 Kabupaten : Nias
3. Nama Badan Hukum : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Alamat Kantor : Jln. Maduma Komplek Perkantoran Hiliweto, Gido - 22871
5. Nama Penanggung Jawab : Lister Boy Lase, S. Kep., Ns
6. N.I.K : 19800724 200502 1 002
7. Jabatan : PPK Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan,
P2KB Kabupaten Nias
1. Nama Perusahaan : CV. Rajawali Engineering Consultant
2. Penanggung Jawab : Robert D. Zebua, ST
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat : Jl. Kamboja Raya No.146, Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia.
5. E-mail : rajawaliengineeringconsultant@gmail.com
Identitas Pemrakarsa
1

RUMAH SAKIT D PRATAMA
2

(Permen Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit)
Klasifikasi Rumah Sakit
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat darurat.
Klasifikasi Rumah Sakit Umum terdiri atas:
a. Rumah Sakit umum kelas A
b. Rumah Sakit umum kelas B
c. Rumah Sakit umum kelas C
d. Rumah Sakit umum kelas D:
• Rumah Sakit umum kelas D; dan
• Rumah Sakit kelas D Pratama.
Rumah Sakit umum kelas D merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat
tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.

Rumah Sakit Kelas D Pratama
1
Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan
kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan
perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang
lainnya.
Rumah Sakit Kelas D Pratama paling sedikit menyelenggarakan:
1. pelayanan medik umum;
2. pelayanan gawat darurat;
3. pelayanan keperawatan;
4. pelayanan laboratorium pratama;
5. pelayanan radiologi; dan
6. pelayanan farmasi.
Standar Pelayanan Minimal
1. Rumah Sakit Kelas D Pratama minimal harus memiliki 4 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi yang
mempunyai surat izin praktik di rumah sakit tersebut.
2. Jumlah tempat tidur minimal 10 yang seluruhnya merupakan tempat tidur perawatan pasien kelas III.
3. Dalam hal jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh Rumah Sakit Kelas D Pratama lebih dari 30 tempat tidur,
wajib menambah 1 orang Dokter Umum untuk setiap 10 tempat tidur.
4. Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 sesuai dengan pelayanan di Rumah
Sakit.
5. Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.
(Permen Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Rumah Sakit D Pratama)

Rumah Sakit Kelas D Pratama
2
Selain pelayanan medik umum, Rumah Sakit Kelas D Pratama dapat memberikan pelayanan medik
spesialistik dasar yang dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan
kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan kebutuhan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi:
1. Pelayanan kebidanan dan kandungan;
2. Pelayanan kesehatan anak;
3. Pelayanan penyakit dalam;
4. Pelayanan bedah.
Persyaratan lokasi:
1. Penentuan lokasi telah berdasarkan hasil kajian masalah kesehatan, kebutuhan pelayanan kesehatan,
dan skala prioritas daerah yang membutuhkan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana
tata bangunan, dan lingkungan;
2. Pemilihan lokasi harus bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor dan tidak berdekatan atau tidak
berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri,
dan areal limbah pabrik;
3. Memenuhi kriteria lokasi di:
 Daerah Terpencil
 Daerah Perbatasan
 Daerah kepulauan atau pulau-pulau kecil terluar
 Daerah tertinggal
 Daerah yang belum tersedia Rumah Sakit atau Rumah Sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat
kondisi geografis
4. Harus memenuhi kriteria lahan, akses, keamanan, dan fasilitas penunjang:
(Permen Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Rumah Sakit D Pratama)

RONA LINGKUNGAN AWAL
3

Kabupaten Nias
 Luas Wilayah: 853,44 Km2
 Jumlah Penduduk : 147.794 Jiwa
 Kepadatan Penduduk: 173 Jiwa/Km2
 Laju Pertumbuhan Penduduk: 1,02% (2010-2021)
Perekonomian
 PDRB: 2.666,86 Milyar Rupiah (Tahun 2021)
 Sektor Ekonomi yang Dominan: Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan 48,24% (Thn 2021)
 Pertumbuhan Ekonomi: 2,21% (Tahun 2021)
 PDRB per Kapita: 18.044 ribu Rupiah
(Tahun 2021)
Rona Lingkungan Awal
Kondisi Kawasan
1
Kabupaten Nias
Kecamatan Gido
 Luas Wilayh: 110,06 Km2
 Jumlah Paenduduk : 23.587 Jiwa
 Kepadatan Penduduk: 214,31Jiwa/Km2
 Laju Pertumbuhan Penduduk: 1,49% (2010-2020)
Desa Hilizoi
 Luas Wilayah: 9,53 Km2
 Jumlah Penduduk : 1.389 Jiwa
 Kepadatan Penduduk: 145,8 Jiwa/Km2
 Laju Pertumbuhan Penduduk: 2,8% (2020-2022)
Sumber: Data BPS 2022
Kecamatan Gido

No
Desa/
Kelurahan
Sungai
1 Akhelaume Sungai Gido, Sungai Sihawa
2 Hiliotalua Sungai Mua, Sungai Yoo, Sungai Lowu
3 Hilisebua Sungai Eho, Sungai Idano Ho
4 Hilisebua Sungai Gido
5 Hilizoi Sungai Gido, Sungai Ho
6 Ladea
Sungai Bowangi, Sungai Gido, Si'ite,
Sungai Sinaoha
7 Ladea Orahua Sungai Laira, Sungai Gido
8 Lahemo
Sungai Gido, Sungai Idanowa, Sungai
Sinaota, Sungai Fagato, Sungai
Modrua
9 Lasara Idanoi Sungai Gido Si'ite
10 Lasela Sungai Lasela, Sungai Gerua
11 Loloanaa Gido Sungai Gido, Sungai Sihawa
12 Lolozasai Sungai Gido Si'ite
13 Nifoloo Lauru Sungai Laeza
14
Olindrawa
Sisarahili
Sungai Lauri
15 Saewe Sungai Neri, Sungai Fadoro
16 Sirete Sungai Gido
17 Sisobahili
Sungai Gido Si'ite, Sungai Darai,
Sungai Lawayo, Sungai Maliwa, Sungai
Idanowa
18 Somi Sungai Sogae'adu, Sungai Halambawa
19 Somi Botogoo Sungai Sogae'adu, Sungai Halambawa
20 TulombahoSaloo Sungai Lauri
21 Umbu Sungai Gido Sebua, Sungai Hetalu
Hidrologi Kawasan
2
Komponen Lingkungan Fisik
Peta Aliran Sungai
di Kabupaten Nias
Sungai-Sungai di Kecamatan Sogae’adu
Melihat dari kondisi Topografi Kabupaten Nias
dan kondisi alamnya mengakibatkan terbentuknya
sungai-sungai kecil, sedang, atau besar yang
ditemui hampir di seluruh kecamatan.

Kawasan Rawan Bencana Alam
3
Komponen Lingkungan Fisik
1. Kawasan rawan tanah longsor terdapat hampir di seluruh kecamatan.
2. Kawasan rawan bencana banjir:
Kecamatan Gido, Sogae’adu, Idanogawo, Bawolato dan Kecamatan Botomuzoi. Terutama pada
sekitar jalan nasional, dan sekitar Sungai Idanogawo, Sungai Gido Sebua, dan Sungai Mola.
3. Kawasan rawan gempa bumi terdapat hampir di seluruh kecamatan.
4. Kawasan rawan gelombang tsunami terdapat di Kecamatan Gido, Kecamatan Sogae’adu,
Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Bawolato.
Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor
Kabupaten Nias
Grafik Jumlah Gempa Bumi di Kabupaten Nias dan
Sekitarnya, Tahun 2020

RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
4

Definisi:
Usaha dan/atau Kegiatan adalah: segala bentuk aktivitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan
dampak terhadap lingkungan hidup.
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Rumah Sakit Kelas D Pratama
Sesuai dengan:
Permen LHK RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(Lampiran 1)
Maka:
Rumah Sakit Kelas D Pratama Wajib Memiliki UKL-UPL
(untuk semua besaran)
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Lokasi Kegiatan
Komponen Lingkungan Fisik

Kesesuaian Perencanaan Bangunan Kantor dengan RTRW

Lokasi Kegiatan
Komponen Lingkungan Fisik

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
SITE PLAN

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
TAMPAK DEPAN
TAMPAK SAMPING KIRI
TAMPAK SAMPING KANAN

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
TAMPAK DEPAN
TAMPAK SAMPING KIRI
TAMPAK SAMPING KANAN

Kondisi Lokasi Kegiatan

METODOLOGI
5

 Komponen Kegiatan:
 Tahap Pra-Konstruksi,
 Tahap Konstruksi,
 Tahap Pasca-Konstruksi:
• Pengoperasian gedung,
• Pemeliharaan gedung.
 Komponen Lingkungan:
1. Komponen Fisik – Kimia:
 Morfologi
 Topografi
 Kualitas udara
 Kandungan Debu
 Konsentrasi Gas (SO2,
NO2, dan CO2)
 Tingkat kebisingan
 Hidrologi
 Tanah dan tata guna lahan
Lingkup Kegiatan UKL-UPL
 Lansekap
2. Komponen Biologi
 Keanekaragaman Flora
 Keanekaragaman Fauna
3. Komponen Sosial Ekonomi
Budaya
 Demografi/Kependudukan
 Sosial Budaya
 Sosial Ekonomi
 Sikap dan Persepsi
Masyarakat
4. Komponen Kesehatan
Masyarakat
 Sanitasi Lingkungan
 Status Kesehatan
5. Sarana dan Prasarana
Umum:
6. Kondisi Lalu-Lintas

M E T O D O L O G I

Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Contoh:

IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
1
Muatan Dokumen UKL-UPL:
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
2
RONA LINGKUNGAN AWAL
3
DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
4
SURAT PERNYATAAN
5
DAFTAR PUSTAKA
6
Sumber: Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
LAMPIRAN
7