Bimbingan Teknis NUPTK v-3 LPMP

1. Bimbingan Teknis
Pemutakhiran Data
LPMP Jawa Barat
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
2020
NUPTK

2. Dasar Hukum
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019
jo. Permendibud No 9 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2015
tanggal 31 Desember 2015, tentang Data Pokok Pendidikan.
• Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan, PDSPK Setditjen Kemdikbud, Mei 2019.
• Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

3. Lingkup Pengelolaan Verval NUPTK
• Perbaikan Data Master
• Upload Foto diri PTK
• Pengajuan NUPTK
• Klaim NUPTK
• Reaktivasi NUPTK
• Penonaktifan NUTPK

4. Pengguna/Pemproses
Peran
Satuan
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
LPMP /
PAUDIKMAS
PUSDATIN
Perbaikan Data
Master
Perbaikan Foto Diri
PTK
Pengajuan NUPTK
Penonaktifan
NUPTK
Raaktivasi NUPTK
Klaim NUPTK
1 2 3
1
1 2 4
3
1 2 4
3
1 2
1 2 4
3

5. Perbaikan data master
Dokumen persyaratan perbaikan data master disiapkan oleh GTK yang
bersangkutan, dalam bentuk scan dokumen asli dengan tipe file gambar. Kemudian
diserahkan ke Operator Sekolah untuk diupload melalui aplikasi Verval PTK. Pilih
salah satu dokumen yang sesuai dengan jenis perubahan:
• Kartu Keluarga.
• Akte Kelahiran.
• Buku Nikah.
• KTP.
• Ijazah.

6. Persyaratan Pengajuan NUPTK
1. KTP;
2. Ijazah dari SD, SMP, SMA/SMK, dan S1/D4;
3. Bagi guru di sekolah negeri:
• Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS untuk guru PNS/CPNS;
• SK penugasan dari Dinas Pendidikan atau SK Pengangkatan Honda untuk
Bupati/Gubernur bagi guru NON PNS;
4. Bagi guru di sekolah swasta;
• surat keputusan pengangkatan sebagai GTY dari ketua yayasan minimal masa
kerja GTY 2 tahun terakhir
• SKBM / SK Penugasan GTY 2 tahun terakhir

7. Pengajuan NUPTK
1. Pastikan data master PTK telah sesuai dengan
kondisi sebenarnya sebelum pengajuan NUPTK
2. Pastikan dokumen dan SK telah discan dalam
format PDF
3. Dokumen yang diupload dokumen asli
4. Jika ijazah hilang, gunakan surat kehilangan dan
surat keterangan pengganti ijazah

8. Posisi Status Proses
Tahap
Diajukan Sekolah, belum
diproses dinas
Disetujui Dinas, belum
diproses LPMP
Disetujui LPMP, belum
diperoses Pusdatin
Disetujui dan terbit

9. Informasi penolakan
Klik tulisan yang berada di lingkaran merah untuk mengetahui rasional
penolakan

10. Persyaratan Reaktifasi NUPTK
• Surat pernyataan mengaktifkan NUPTK dengan bermaterai
dalam bentuk cetak dan salinan digital ditujukan kepada
kepala Satuan Pendidikan;
• surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk
cetak;
• surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan dalam
bentuk salinan digital

11. Penonaktifan NUPTK
Dokumen persyaratan penonaktifan NUPTK adalah sebagai berikut:
• surat pernyataan menonaktifkan NUPTK bermaterai dalam bentuk
cetak dan salinan digital ditujukan kepada kepala Satuan
Pendidikan;
• surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk salinan
digital; dan
• surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan setempat dalam
bentuk salinan digital

12. Kondisi NUPTK Jawa Barat
Rincian Guru yang memiliki
NUPTK
MEMILIKI 351,498
TIDAK 97,073
JUMLAH 448,571
MEMILIKI 35,225
TIDAK 22,834
JUMLAH 58,059
Rincian Tenaga Kependidikan
yang memiliki NUPTK

13. Kondisi data Guru – NUPTK di Jawa Barat
No Wilayah Memiliki Tidak Jumlah
1 Kab. Bogor 27,457 11,853 39,310
2 Kab. Sukabumi 16,112 3,852 19,964
3 Kab. Cianjur 18,661 4,980 23,641
4 Kab. Bandung 24,583 5,885 30,468
5 Kab. Sumedang 11,755 2,487 14,242
6 Kab. Garut 21,918 5,753 27,671
7 Kab. Tasikmalaya 15,063 3,711 18,774
8 Kab. Ciamis 11,455 1,957 13,412
9 Kab. Kuningan 11,771 1,842 13,613
10 Kab. Majalengka 11,417 2,169 13,586
11 Kab. Cirebon 15,121 4,794 19,915
12 Kab. Indramayu 14,671 3,429 18,100

14. Kondisi data PTK Terhadap NUPTK
No Wilayah Memiliki Tidak Jumlah
13 Kab. Subang 13,337 3,093 16,430
14 Kab. Purwakarta 7,948 1,792 9,740
15 Kab. Karawang 13,630 4,426 18,056
16 Kab. Bekasi 19,101 7,484 26,585
17 Kab. Bandung Barat 11,582 3,529 15,111
18 Kab. Pangandaran 4,153 892 5,045
19 Kota Bandung 23,499 5,564 29,063
20 Kota Bogor 9,033 2,340 11,373
21 Kota Sukabumi 3,553 926 4,479
22 Kota Cirebon 4,532 1,055 5,587

15. Kondisi data PTK Terhadap NUPTK
No Wilayah Memiliki Tidak Jumlah
23 Kota Bekasi 17,373 6,363 23,736
24 Kota Depok 10,205 4,215 14,420
25 Kota Cimahi 4,861 958 5,819
26 Kota Tasikmalaya 6,473 1,351 7,824
27 Kota Banjar 2,234 373 2,607
Sumber : data dashboard GTK 2019

16. Total Pengajuan NUPTK (tgl 5 Agustus 2020)
No Kab/Kota Dikdas Dikmen Total Ajuan
1 Kabupaten Bogor 104 68 172
2 Kabupaten Sukabumi 39 9 48
3 Kabupaten Cianjur 6 40 46
4 Kabupaten Bandung 20 56 76
5 Kabupaten Garut 27 64 91
6 Kabupaten Tasikmalaya 0 48 48
7 Kabupaten Ciamis 53 1 54
8 Kabupaten Kuningan 7 23 30
9 Kabupaten Cirebon 1 45 46
10 Kabupaten Majalengka 12 12

17. Total Pengajuan NUPTK (tgl 5 Agustus 2020)
No Kab/Kota Dikdas Dikmen Total Ajuan
11 Kabupaten Sumedang 4 13 17
12 Kabupaten Indramayu 46 13 59
13 Kabupaten Subang 41 31 72
14 Kabupaten Purwakarta 3 62 65
15 Kabupaten Karawang 21 17 38
16 Kabupaten Bekasi 110 41 151
17 Kabupaten Bandung Barat 13 20 33
18 Kabupaten Pangandaran 0
19 Kota Bogor 110 110
20 Kota Sukabumi 8 3 11

18. Total Pengajuan NUPTK (tgl 5 Agustus 2020)
No Kab/Kota Dikdas Dikmen Total Ajuan
21 Kota Bandung 7 6 13
22 Kota Cirebon 3 9 12
23 Kota Bekasi 50 26 76
24 Kota Depok 32 6 38
25 Kota Cimahi 6 6
26 Kota Tasikmalaya 1 2 3
27 Kota Banjar 0
Total 1.327

19. TERIMA KASIH