Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
Semelhante a Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx (20)
Último
Último (20)
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
- 1. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Disampaikan oleh: M. Shafik Ananta Inuman, S.T., MUM. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Makassar, 17 Februari 2023
- 2. IDENTIFIKASI MASALAH VARIABEL PERENCANAAN PERENCANAAN STRATEGIS IMPLEMENTASI EVALUASI SIKLUS PERENCANAAN ANALISA Teoriperencanaankontekspengendalian 1 Moore, T. (1988). Planning without preliminaries. Journal of the American Planning Association, 54(4), 525–528. Pendekatan Perencanaan Kota Advocay planning: fokus pada perencanaan sosial ekonomi Incremental planning: fokus mencapai tujuan realistis dalam waktu singkat 1 2 Karakteristik: • Merencanakan seluruh wilayah dan semua kegiatan fungsional • Umum • Jangka panjang Strategic planning: fokus pada hal strategis dan spesifik Comprehensive planning: fokus pada pembangunan lingkungan fisik 3 4 Produk: • Rencana induk (masterplan) • Rencana umum (general plan) Indonesia Faludi, A. (1973). The “systems view” and planning theory. Socio-Economic Planning Sciences, 7(1), 67–77.
- 3. Penting karena dapat menentukan batasan hukum untuk lahan publik dan privat pada suatu kawasan Teoriperencanaankontekspengendalian Urban development and planning regulations (Peraturan terkait perencanaan dan pembangunan kawasan) Reference: Arimah, B. C., & Adeagbo, D. (2000). Compliance with urban development and planning regulations in Ibadan, Nigeria. Habitat International, 24(3), 279–294. https://doi.org/10.1016/s0197- 3975(99)00043-0 Definisi Reference: Onokerhoraye, A.G., & Omuta, G.E.D. (1986). Urban systems and planning. Benin City: University of Benin Kumpulan dari peraturan yang saling terkait, instrument administratif, dan teknik yang dirancang untuk: • melindungi, mengatur, mengebangkan, dan mengkonservasi lahan yang sesuai dengan keinginan seluruh pihak (masyarakat) • mengontrol karakter, tampilan dan pengaturan bangunan/fasilitas untuk memastikan kualitas ekonomi, kenyamanan dan estetika yang baik`dari suatu kawasan 1
- 4. Prosedur pengaturan (regulatory procedure) untuk pengendalian pemanfaatan lahan agar sesuai rencana Urban development and planning regulations (Peraturan terkait perencanaan dan pembangunan kawasan) Reference: Clarke, G. (1994). Reappraisal of the urban planning process as an instrument for sustainable urban development and management. In A.C. Mosha, A reappraisal of the urban planning process (pp. 13}28). Nairobi: UNCHS Karakteristik Reference: Mabogunje, A. L., Hardoy, J. E., & Misra, R. P. (1978). Shelter provision in developing countries, Scope II. New York: John Wiley. Normatif: tidak menjelaskan kondisi eksisting tapi menyampaikan kondisi yang diharapkan Ketentuan insentif bagi pembangunan yang patuh dan disinsentif untuk ketidakpatuhan terhadap rencana Realistis: rencana mungkin direalisasikan karena standar disesuaikan dengan kemampuan pelaksana kebijakan Menjelaskan hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan 1 2 3 4 Teoriperencanaankontekspengendalian(…lanjutan) 1
- 5. 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan TERTIB TATA RUANG. 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas instrumen pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. PENGATURAN Pengendalian Pemanfaatan Ruang • Peraturan Zonasi • Perizinan • Insentif/Disinsentif • Sanksi Perencanaan • RTR Nasional • RTR Provinsi • RTR Kab/Kota Pemanfaatan Ruang • Program Pembangunan • Pembiayaan PELAKSANAAN PENATAAN RUANG T I B PPNS/Gakum D A L Monev/ Pencegah PEMBINAAN PENGAWASAN PosisistrategispengendalianpemanfaatanruangmenurutUUNO.26TAHUN2007 2
- 6. A.PERUBAHANASPEKPERENCANAANTATARUANG Melayani, Profesional, Terpercaya Penghapusan RTR KS Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR. Substansi KS tersebut akan diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penghapusan Ketentuan Penetapan Kawasan Strategis (KS) UUCK memandatkan penyederhanaan (streamlining) hierarki penataan ruang PERUBAHANPENTINGPASCAUUciptakerjadanPPNo.21tahun2021 3
- 7. B. PERUBAHANASPEKPEMANFAATANRUANG Melayani, Profesional, Terpercaya KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR Berusaha Nonberusaha Kebijakan yang Bersifat Strategis Nasional Konfirmasi KKPR Persetujuan KKPR Konfirmasi KKPR Persetujuan KKPR Rekomendasi KKPR RDTR Perizinan Berusaha/ Perizinan lainnya RDTR RDTR RDTR Termuat di RTR Termuat di RTR Persetujuan KKPR Konfirmasi KKPR Konfirmasi KKPR PERUBAHANPENTINGPASCAUUciptakerjadanPPNo.21tahun2021(…lanjutan) 3
- 8. C.PERUBAHANASPEKPENGENDALIANPEMANFAATANRUANG Melayani, Profesional, Terpercaya Tujuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar: Memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Muatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK Pengenaan Sanksi Pemberian Insentif dan Disinsentif Penilaian Perwujudan RTR Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan PERUBAHANPENTINGPASCAUUciptakerjadanPPNo.21tahun2021(…lanjutan) 3
- 9. SEBELUM UUCK SETELAH UU CK SETELAH UUCK Peraturan Zonasi Perizinan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengenaan Sanksi Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengenaan Sanksi Administratif Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK Penilaian Perwujudan RTR Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Melayani, Profesional, Terpercaya INSTRUMENPENGENDALIANPEMANFAATANRUANG 4
- 10. 10 Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan: Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan : 1 2 Kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK apabila ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan pembinaan Dilakukan dalam hal • hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdapat ketidakpatuhan; atau • hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak KKPR batal demi Hukum KKPR dibatalkan Diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar Kegiatan Pemanfaatan Ruang menimbulkan dampak Menteri Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat Didelegasikan kepada PENILAI PELAKSANAAN KKPR c Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial KKKPR PKKPR RKKPR Dokumen yang dinilai: • Lokasi kegiatan • Jenis kegiatan pemanfaatan ruang • KDB • KLB • Ketentuan tata bangunan • Persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang • Informasi tambahan KKKPR PKKPR & RKKPR Penilaian dampak kegiatan pemanfaatan ruang • Kerawanan sosial • Gangguan keamanan • Kerusakan lingkungan hidup • Gangguan terhadap fungsi objek vital nasional Waktu penilaian pernyataan mandiri UMK: Paling lambat satu tahun setelah dokumen pernyataan dibuat atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Hasil Penilaian pernyataan mandiri UMK dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial A.PENILAIANPELAKSANAANKKPRDANPERNYATAANMANDIRIPELAKUUMK • Lokasi kegiatan • Jenis peruntukan pemanfaatan ruang • KDB & KLB • Indikasi program pemanfaatan ruang • Persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang • Informasi tambahan Muatan yang termuat didalam dokumen KKPR (KKKPR, PKKPR, RKKPR) akan dinilai kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR selama pembangunan Dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR
- 11. Melayani, Professional, Terpercaya Dapat dilakukanPENILAIAN DAMPAK berdasarkan: a. laporan atau pengaduanmasyarakat; b. temuanpetugas yang membidangi PenataanRuang; c. hasil pertimbangan forum penataanruang; d. publikasi hasil penelitian ahli/pakar Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan penilaian dengan dapat meminta pertimbangan pada Forum Penataan Ruang Dapat dilakukan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan penilaian dengan dapat meminta pertimbangan pada Forum Penataan Ruang
- 12. Melayani, Profesional, Terpercaya Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR Permohonan Keberatan Patuh Tidak Patuh SURAT KEPUTUSAN BERITA ACARA Dalam waktu 3 bulan ditetapkan: Surat keputusan dikeluarkan berdasarkan akumulasi: • Berita Acara penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR • Berita Acara penilaian pemenuhan prosedur perolehan (apabila dilakukan) Hasil Penilaian: Dituangkan dalam bentuk: Penetapan hasil penilaian oleh: MENTERI GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA keputusan Menteri, untuk penilaian pelaksanaan KKPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat keputusan gubernur, untuk penilaian pelaksanaan KKPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi; dan keputusan bupati/wali kota, untuk penilaian pelaksanaan KKPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dapat didelegasikan Dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang Pemegang dokumen KKPR dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR Pengajuan permohonan keberatan dilakukan paling lambat 20 Hari setelah hasil penilaian pelaksanaan KKPR ditetapkan dan diterima oleh pemegang KKPR Pengajuan permohonan keberatan wajib dilengkapi dengan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah dari pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang kajian dampak, resiko, dan nilai tambah dilakukan oleh ahli/pakar Pembiayaan penyusunan kajian dibebankan kepada pemohon 1. Pengajuan permohonan keberatan diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya 2. Terhadap permohonan keberatan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan penilaian. 3. Dalam melakukan penilaian, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat meminta pertimbangan kepada Forum Penataan Ruang 1. Dikabulkan 2. Dikabulkan sebagian Penetapan Hasil permohonan keberatan: PEMBANGUNAN DILANJUTKAN SANKSI 3. Ditolak/tidak dikabulkan Dapat disertai pemberian Disinsentif
- 13. Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK Melayani, Profesional, Terpercaya
- 14. Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap RTR yang telah DITETAPKAN Tahapan Penilaian: a. Pengumpulan data dan informasi b. Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama struktur ruang dengan muatan rencana struktur ruang (untuk perwujudan rencana struktur ruang) c. Penyusunan matriks persandingan indikasi program utama pola ruang dengan muatan rencana pola ruang (untuk perwujudan rencana pola ruang) d. Penilaian perwujudan rencana struktur dan pola ruang Penilaian Tingkat Perwujudan Rencana Struktur Ruang Penilaian Tingkat Perwujudan Rencana Pola Ruang dilakukan dengan: Pengendalian Implikasi Kewilayahan: Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu Zona Kendali Zona yang Didorong dilakukan pada: merupakan zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang tinggi, melampaui daya dukung lahan, terdapat dampak yang ditimbulkan, dan/atau terjadi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu merupakan zona dengan Konsentrasi Pemanfaatan Ruang tinggi, sedang atau rendah, tidak melampaui daya dukung lahan, tidak terdapat dampak yang ditimbulkan, tidak terjadi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu, dan perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR pelaksanaan penilaian: periodik dan menerus *dalam hal terdapat perubahan yang kebijakan yang bersifat strategis nasional 1x dalam 5 tahun >1x dalam 5 tahun* Dilakukan terhadap a. Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung b. Penilaian perwujudan kawasan peruntukan/zona budidaya Dilakukan terhadap Sistem Jaringan Prasarana (Pembentuk Utama Struktur Ruang) Muatan Terwujud Belum Terwujud Pelaksanaan Program Pembangunan Tidak Sesuai Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR + Penilaian Perwujudan RTR dilakukan : *1 tahun sebelum PK Hasil penilaian dituangkan secara tekstual (narasi/matriks) dan spasial (peta) B.PENILAIANPERWUJUDANRTR Melayani, Profesional, Terpercaya
- 15. 1. Pengumpulan Data dan Informasi Menyandingkan: Muatan Rencana Struktur Ruang Diperoleh : Selaras Tidak Selaras Rekomendasi penyesuaian indikasi program utama melalui PK/Revisi RTR 3. Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang diawali dengan menyandingkan hasil sintesis program Pemanfaatan Ruang pada matriks arahan spasial dan indikasi program utama RTR serta matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen SPPR dengan kondisi aktual atau realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana. Evaluasi kesesuaian program, lokasi, dan waktu indikasi program utama berdasarkan hasil persandingan Penempatan lokasi sistem jaringan prasarana berdasarkan dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR, dokumen pelaksanaan pembangunan sektoral, dan/atau dokumen pelaksanaan pembangunan kewilayahan ke dalam peta rencana Struktur Ruang Realisasi diidentifikasi menggunakan dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR, dokumen pelaksanaan pembangunan sektoral, dan/atau dokumen pelaksanaan pembangunan kewilayahan Perhitungan tingkat perwujudan sistem jaringan prasarana berdasarkan persentase progres tahapan pembangunan jaringan prasarana Penilaian perwujudan struktur ruang dilakukan dengan: Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang Melayani, Profesional, Terpercaya Indikasi Program Utama Struktur Ruang a. pengamatan secara langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan secara tidak langsung melalui survei sekunder berupa data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait (dokumen RTR yang telah ditetapkan, dokumen SPPR, dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR, dokumen pelaksanaan program pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan). 2. Penyusunan Mastriks Persandingan Dokumen SPPR Tidak Tersedia menyandingkan muatan program, lokasi, dan waktu IPU terkait Struktur Ruang dengan muatan rencana berdasarkan komponen penyusun Struktur Ruang dalam RTR Dokumen SPPR Tersedia mengacu pada matriks arahan spasial dan IPU RTR serta matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan dalam dokumen SPPR menghasilkan nilai kategori Muatan Terwujud Belum Terwujud Pelaksanaan Program Pembangunan Tidak Sesuai Hasil penilaian dituangkan secara tekstual (narasi/ matriks) dan spasial (peta) Pemberian rekomendasi PK/Revisi RTR
- 16. 1. Pengumpulan Data dan Informasi Menyandingkan: Muatan Rencana Pola Ruang Diperoleh : Selaras Tidak Selaras Rekomendasi penyesuaian indikasi program utama melalui PK/Revisi RTR 3. Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang Indikasi Program Utama Pola Ruang a. pengamatan langsung melalui survei primer berupa survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan secara tidak langsung melalui survei sekunder berupa data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait (dokumen RTR yang telah ditetapkan, dokumen SPPR, dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR, dokumen pelaksanaan program pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan). 2. Penyusunan Mastriks Persandingan Dokumen SPPR Tidak Tersedia menyandingkan muatan program, lokasi, dan waktu IPU terkait Pola Ruang dengan muatan rencana Pola Ruang berdasarkan kawasan peruntukan/zona dalam RTR Dokumen SPPR Tersedia mengacu pada matriks arahan spasial dan IPU RTR serta matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan dalam dokumen SPPR menghasilkan nilai kategori Muatan Terwujud Belum Terwujud Pelaksanaan Program Pembangunan Tidak Sesuai Hasil penilaian dituangkan secara tekstual (narasi/ matriks) dan spasial (peta) Dengan cara : Penilaian Perwujudan Kawasan Lindung Penilaian Perwujudan Kawasan Budidaya Identifikasi luas kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang Penempatan lokasi KKPR & perhitungan luas aktual Pemanfaatan Ruang dengan KKPR yang terbit di dalam kawasan peruntukan/zona lindung Identifikasi & perhitungan luas aktual penambahan kawasan peruntukan/zona lindung berdasarkan dokumen kehutanan; Perhitungan persentase perwujudan kawasan peruntukan/zona lindung Perhitungan total luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung dengan mengurangi dan/atau menambahkan kawasan peruntukan/zona lindung dalam rencana Pola Ruang; dan KKPR belum terbit maka menggunakan data & informasi geospasial untuk identifikasi dan menghitung luas aktual Pemanfaatan Ruang pada kawasan peruntukan/zona lindung yang tidak menunjang fungsi peruntukan Identifikasi luas kawasan peruntukan/zona budi daya dalam rencana Pola Ruang Penempatan lokasi KKPR & perhitungan luas aktual Pemanfaatan Ruang dengan KKPR yang terbit di dalam kawasan peruntukan/zona budi daya Perhitungan persentase perwujudan kawasan peruntukan budi daya Perhitungan total luas aktual kawasan peruntukan/zona budi daya dengan menjumlahkan hasil perhitungan KKPR belum terbit maka menggunakan data & informasi geospasial untuk penghitungan luas aktual kawasan peruntukan/zona budi daya sebelum KKPR terbit dengan mempertimbangkan arahan/ketentuan zonasi yang termuat dalam RTR Pemberian rekomendasi PK/Revisi RTR
- 17. Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Ditentukan dengan cara : Delineasi densitas Pemanfaatan Ruang terhadap sebaran KKPR dan/atau perwujudan Struktur dan Pola Ruang berdasarkan pengamatan visual dan pertimbangan jumlah dan kedekatan jarak, serta menggunakan sistem informasi geografis Identifikasi tingkat desitas atau konsentrasi pemanfaatan ruang berdasarkan skala penilaian: tinggi, sedang, rendah, dan tidak terjadi konsentrasi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyandingan Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung (Lingkungan Hidup) dengan Pemanfaatan Ruang di dalam delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu Ditentukan dengan cara : Penentuan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam setiap delineasi Konsentrasi Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dari peta Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Perhitungan persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat sesuai arahan/ketentuan zonasi Penentuan satu jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat dan memiliki persentase luasan terbesar dibanding persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yangdiperbolehkan sesuai arahan/ketentuan zonasi Pengendalian Implikasi Kewilayahan Dampak Negatif Penilaian Dampak Negatif merupakan hasil penilaian dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang pada penilaian pelaksanaan KKPR Jika tidak ditemukan satu jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan terbatas/bersyarat dan memiliki persentase luasan terbesar dibanding persentase luasan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan sesuai arahan/ketentuan zonasi Tidak Terjadi Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu Melayani, Profesional, Terpercaya Menyesuaikan delineasi densitas pemanfaatan ruang dengan batas fisik dan/atau administrasi
- 18. Hasil Penilaian Perwujudan RTR Laporan Forum Penataan Ruang Dapat dimintakan pertimbangan Dituangkan dalam bentuk berita acara Laporan disampaikan kepada pemangku kebijakan terkait Menteri menyampaikan kepada K/L terkait Gubernur menyampaikan Menteri, tembusan ke Perangkat Daerah terkait Laporan hasil penilaian perwujudan RTR menjadi: 1. Dasar Penerapan Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Masukan untuk PK/Revisi RTR 3. Masukan terhadap kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang Melayani, Profesional, Terpercaya Hasil penilaian perwujudan RTR dituangkan dalam laporan sesuai tingkatan (nasional, provinsi, dan kab/kota) Dilengkapi dengan hasil pengendalian implikasi kewilayahan Bupati/wali kota menyampaikan Menteri dan gubernur, tembusan ke Perangkat Daerah terkait
- 19. diselenggarakan untuk: Meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Diberikan kepada Pelaku Kegiatan Pemanfaatan Ruang Bertujuan untuk Mendukung Perwujudan RTR pemberian insentif dan disinsentif kewenangan pemberian Pemerintah Pusat Pemda Pemda lainnya Masyarakat pengertian dan penjelasan INSENTIF NON FISKAL DISINSENTIF NON FISKAL selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara 1. kompensasi 2. subsidi 3. imbalan 4. sewa ruang 5. urun saham 5. fasilitasi PKKPR 6. penyediaan sarana & prasarana 7. penghargaan 8. publikasi/promosi 1. kewajiban memberi kompensasi/ imbalan 2. pembatasan penyediaan prasarana & sarana 3. pemberian status tertentu Dilaksanakan untuk a. Tindak lanjut pengendalian implikasi kewilayahan b. Tindak lanjut implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional c. Tindak lanjut hasil kesepakatan Sengketa Penataan Ruang d. Mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang C.PEMBERIANINSENTIFDANDISINSENTIF
- 20. Bentuk dan Ketentuan Insentif 1 Pemberian Kompensasi Pemberian Kompensasi merupakan: Bertujuan untuk kewenangan pemberian Pemerintah Pusat Pemda Pemda lainnya Masyarakat Ketentuan pemberian kompensasi a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik; b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; Kriteria lokasi Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang perangkat balas jasa kepada Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan. a. Mendorong peran Masyarakat dalam penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan b. Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar-Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam percepatan perwujudan RTR. a. Lokasi b. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang a. kawasan yang masih dapat dioptimalkan intensitas Pemanfaatan Ruangnya; b. kawasan yang mempunyai integrasi antarmoda transportasi; c. Bentuk kompensasi d. Besaran dan mekanisme kompensasi c. kawasan yang dilindungi atau dilestarikan; dan/atau d. kawasan yang mempunyai daya dukung dan daya tampung mencukupi. c. kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah; dan/atau d. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik. Bentuk Kompensasi a. penambahan, pengalihan, dan/atau peningkatan intensitas Pemanfaatan Ruang; b. program peningkatan kapasitas; c. pemberian barang kebutuhan; d. penyediaan prasarana dan sarana; e. kemudahan perolehan hak atas tanah; dan/atau f. uang. a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. nilai jasa yang diberikan; c. kebutuhan penerima kompensasi; d. ketersediaan sumber daya; e. kapasitas kelembagaan; f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan g. kemitraan. Melayani, Profesional, Terpercaya Penetapan bentuk kompensasi serta besaran & mekanisme pemberian kompensasi mempertimbangkan aspek
- 21. 2 Subsidi Subsidi merupakan: Bertujuan untuk kewenangan pemberian Pemerintah Pusat Pemda Masyarakat Ketentuan pemberian subsidi a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik; b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; Kriteria lokasi Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam. a. Atas pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang prioritas yang mendukung perwujudan RTR; b. Dalam upaya perwujudan pemerataan pembangunan; dan/atau c. Dalam perwujudan Pemanfaatan Ruang pasca bencana alam. a. Lokasi b. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang a. kawasan yang dikembangkan untuk mewujudkan program pembangunan prioritas nasional/daerah; b. kawasan dengan kerentanan tertentu c. Bentuk subsidi; dan d. Besaran dan mekanisme subsidi atau berpotensi tinggi mengalami perubahan fungsi dan/atau bentuk fisik; dan/atau. c. kawasan rehabilitasi pasca bencana alam. c. kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah; dan/atau d. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik. Bentuk Subsidi a. Pendanaan/uang; b. Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang; dan/atau c. Program dan/atau kegiatan pembangunan daerah Penetapan bentuk subsidi serta besaran & mekanisme pemberian subsidi mempertimbangkan aspek a. skala kepentingan; b. dampak program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah; c. kebutuhan penerima subsidi; d. kapasitas kelembagaan; e. jenis kegiatan; f. kemampuan dan ketersediaan sumber daya penerima subsidi; dan g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Bentuk dan Ketentuan Insentif…(lanjutan) Melayani, Profesional, Terpercaya
- 22. 3 Imbalan Imbalan merupakan: Bertujuan untuk kewenangan pemberian Pemerintah Pusat Pemda Masyarakat Ketentuan pemberian imbalan a. pemulihan lingkungan hidup; b. konservasi; c. perlindungan tata air; d. penyerapan dan penyimpanan karbon; Kriteria lokasi Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. a. Memberikan daya tarik bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung perwujudan fungsi lindung kawasan di lokasi tertentu; dan b. Mendorong dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat dalam perwujudan dan pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan kritis lingkungan. a. Lokasi b. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang a. kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; b. kawasan budidaya yang memberikan jasa lingkungan hidup; dan/atau c. kawasan kritis lingkungan. c. Bentuk imbalan; dan d. Besaran dan mekanisme imbalan e. pelestarian keindahan alam; dan f. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup. Bentuk imbalan a. pengalihan hak membangun; b. penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup; c. Pendanaan/uang; dan/atau d. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Penetapan bentuk imbalan serta besaran & mekanisme pemberian imbalan mempertimbangkan aspek a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. kebutuhan penerima imbalan; c. efektivitas dalam mewujudkan RTR; d. nilai tambah terhadap jasa lingkungan; e. biaya upaya pelestarian lingkungan hidup; f. ketersediaan sumber daya; g. kapasitas kelembagaan; h. kemitraan; i. biaya pemberdayaan masyarakat; dan j. biaya pelaksanaan kerjasama. Bentuk dan Ketentuan Insentif…(lanjutan) Melayani, Profesional, Terpercaya
- 23. 4 Sewa Ruang Sewa Ruang merupakan: Bertujuan untuk kewenangan pemberian Pemerintah Pusat Pemda Masyarakat Ketentuan pemberian sewa ruang a. dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR; dan/atau Kriteria lokasi Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang penyewaan tanah dan/atau Ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenormalan dalam jangka waktu tertentu. a. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dan/atau barang milik daerah dalam mendorong perwujudan RTR; dan b. Memberikan kemudahan dan daya tarik bagi pengembangan kawasan baru yang sulit berkembang, dimana asetnya banyak dikuasai Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. a. Lokasi b. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang a. kawasan yang baru dikembangkan dan/atau sulit dikembangkan dimana asetnya banyak dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; b. kawasan yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum; dan/atau c. kawasan yang dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR. c. Bentuk sewa ruang; dan d. Besaran dan mekanisme sewa ruang b. mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum. Bentuk Sewa Ruang a. sewa tanah; dan/atau b. sewa bangunan. Penetapan bentuk sewa ruang serta besaran & mekanisme pemberian sewa ruang mempertimbangkan aspek a. peningkatan nilai kemanfaatan ruang; b. biaya dan manfaat; c. ketersediaan sumber daya; d. kapasitas kelembagaan; e. kebutuhan penerima; dan f. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang. Bentuk dan Ketentuan Insentif…(lanjutan) Melayani, Profesional, Terpercaya
- 24. 5 Urun Saham Urun Saham merupakan: Bertujuan untuk kewenangan pemberian Pemerintah Pusat Pemda Masyarakat Ketentuan pemberian urun saham a. memiliki peluang berkembang dan mampu mendorong perwujudan kawasan di sekitarnya; dan/atau b. sesuai dengan prioritas pembangunan. Kriteria lokasi Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu. a. Memperkuat atau meningkatkan modal dan/atau saham kegiatan Pemanfaatan Ruang yang perlu didorong perwujudannya; b. Meningkatkan peran Masyarakat serta menciptakan rasa memiliki Masyarakat terhadap guna lahan tertentu; dan c. Mencegah alih fungsi lahan pada kawasan tertentu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya. a. Lokasi b. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang a. kawasan yang kurang berkembang; dan/atau c. Besaran dan mekanisme urun saham b. kawasan yang memiliki peluang berkembang dan mampu mendorong perwujudan kawasan di sekitarnya. Penetapan besaran dan mekanisme urun saham paling sedikit mempertimbangkan aspek a. nilai strategis kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pengembangan wilayah dan kawasan; b. nilai aset dan peluang pengembangan; c. biaya dan manfaat; d. kapasitas kelembagaan; e. kebutuhan penerima; dan f. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang. Bentuk dan Ketentuan Insentif…(lanjutan) Melayani, Profesional, Terpercaya
- 25. 8 6 Fasilitasi PKKPR Fasilitasi PKKPR Ketentuan pemberian Fasilitasi PKKPR Fasilitasi PKKPR diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang laut Pemberian fasilitasi PKKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kelautan Bentuk dan Ketentuan Insentif…(lanjutan) Melayani, Profesional, Terpercaya
- 26. 7 Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Prasarana dan Sarana merupakan: Bertujuan untuk kewenangan pemberian Ketentuan penyediaan prasarana & sarana a. memiliki keterbatasan prasarana dan sarana pendukung; b. memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif; dan/atau c. sesuai dengan prioritas pembangunan. Kriteria lokasi Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR. a. Memberikan daya tarik berupa kelengkapan prasarana dan sarana untuk mempercepat perwujudan kawasan; b. Penguatan Struktur Ruang dalam mendorong perwujudan kawasan sesuai dengan RTR; dan c. Memberikan efek berganda pada percepatan pembangunan daerah. a. Lokasi b. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang a. kawasan yang kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana; c. Bentuk prasarana & sarana yang dibutuhkan; dan d. Mekanisme penyediaan prasarana dan sarana Bentuk penyediaan prasarana & sarana a. sistem jaringan prasarana; b. fasilitas umum; dan/atau c. fasilitas sosial. Penetapan bentuk prasarana dan sarana serta mekanisme penyediaan prasarana dan sarana mempertimbangkan aspek a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. jenis prasarana dan sarana yang dibutuhkan; c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; d. ketersediaan sumber daya; dan e. kemitraan. b. kawasan yang baru dikembangkan; dan/atau c. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah. Pemda Pemda lainnya Masyarakat Pemerintah Pusat Bentuk dan Ketentuan Insentif…(lanjutan) Melayani, Profesional, Terpercaya
- 27. 8 Pemberian Penghargaan Pemberian Penghargaan merupakan: Bertujuan untuk kewenangan pemberian Ketentuan pemberian penghargaan a. mendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. mendukung perwujudan Struktur Ruang; c. mendukung perwujudan Pola Ruang; d. mendukung perwujudan kawasan strategis; dan/atau e. mendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk perwujudan RTR. Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR. a. Memotivasi Pemerintah Daerah agar memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkualitas; b. Memberikan bantuan finansial dan/atau nonfinansial dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan c. Mendorong partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR. a. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang b. Bentuk penghargaan Bentuk penghargaan piagam Penetapan bentuk penghargaan serta mekanisme pemberian penghargaan Dapat dilakukan melalui penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemda Pemda lainnya Masyarakat c. Mekanisme pemberian penghargaan Pemerintah Pusat barang uang bentuk penghargaan lainnya Bentuk dan Ketentuan Insentif…(lanjutan) Melayani, Profesional, Terpercaya
- 28. 9 Publikasi atau Promosi Publikasi atau Promosi merupakan: Bertujuan untuk kewenangan pemberian Ketentuan pemberian publikasi atau promosi a. merupakan program pembangunan prioritas; dan/atau b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan. Kriteria lokasi Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya. a. Memperkenalkan atau mempromosikan suatu kawasan; dan b. Mendorong perwujudan kawasan dan kegiatan prioritas nasional atau daerah. a. Lokasi b. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang a. kawasan yang baru dikembangkan; b. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah; dan/atau c. kawasan yang menjaga kelestarian lingkungan. c. Bentuk publikasi atau promosi. Bentuk Publikasi/Promosi Pemda Pemda lainnya Masyarakat Media elektronik Pemerintah Pusat Media cetak Media lainnya Bentuk dan Ketentuan Insentif…(lanjutan) Melayani, Profesional, Terpercaya
- 29. Bentuk dan Ketentuan Disinsentif 1 Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan merupakan: Bertujuan untuk kewenangan pemberian Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan a. dapat berpotensi menimbulkan kerusakan; b. dapat berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan; dan/atau Kriteria lokasi Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif kegiatab Pemanfaatan Ruang dan/atau melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR a. Mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan b. Mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang. a. Lokasi b. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang a. kawasan yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR: b. kawasan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya; dan/atau c. kawasan yang menerima jasa lingkungan hidup. c. Bentuk kompensasi/imbalan; dan d. Besaran & mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan Bentuk kompensasi/imbalan a. Uang atau denda administratif; b. penyediaan fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang menjelaskan adanya upaya pengurangan dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau c. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Penetapan bentuk kompensasi/imbalan serta besaran & mekanisme kewajiban memberi kompensasi/imbalan mempertimbangkan aspek a. jenis dampak yang ditimbulkan; b. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan; c. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; d. potensi perubahan lahan pada kawasan sekitar akibat Pemanfaatan Ruang; e. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berpotensi terkena dampak; Pemda Masyarakat Pemerintah Pusat c. dapat berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya. f. kerawanan kawasan sekitar terhadap bencana; g. luasan kawasan yang berpotensi terkena dampak; h. jangka waktu terjadinya dampak; i. tingkat kesulitan penanganan dampak; dan j. ketersediaan kajian teknis terkait dampak yang berpotensi timbul. Melayani, Profesional, Terpercaya
- 30. 2 Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana merupakan: Bertujuan untuk kewenangan pemberian Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana a. berpotensi mengganggu kinerja kawasan; b. berpotensi mengganggu karakteristik kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; dan/atau c. berpotensi menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan. Kriteria lokasi Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada kawasan tertentu. a. Mengurangi daya tarik dan daya saing kawasan tertentu; b. Mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi pembangunan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan RTR; dan c. Mengarahkan pembangunan. a. Lokasi b. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang a. kawasan yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR: b. kawasan yang berpotensi terlampaui daya dukung dan daya tampungnya; c. kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; dan/atau d. kawasan yang rentan terhadap pengembangan kegiatan tertentu. c. Bentuk pembatasan penyediaan prasarana sarana d. Mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana Bentuk Pembatasan a. jaringan transportasi beserta prasarana pendukungnya; dan/atau b. prasarana dan sarana lainnya. Penetapan bentuk dan mekanisme pembatasan prasarana dan sarana mempertimbangkan aspek a. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; b. standar pelayanan; c. lokasi; d. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; Pemda Pemda lainnya Masyarakat Pemerintah Pusat e. jenis prasarana dan sarana yang dibatasi; f. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal; dan g. koordinasi dengan pihak penyedia prasarana dan sarana. Bentuk dan Ketentuan Disinsentif…(lanjutan) Melayani, Profesional, Terpercaya
- 31. 3 Pemberian Status Tertentu Pemberian Status Tertentu merupakan: Bertujuan untuk kewenangan pemberian Ketentuan pemberian status tertentu a. penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan bencana; dan/atau b. penyebarluasan informasi kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kriteria lokasi Bentuk Status Tertentu pelekatan predikat atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah. a. Mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; b. Mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; dan c. Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang. a. Lokasi b. Bentuk status tertentu a. kawasan rawan bencana; dan/atau b. daerah dengan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah. c. Mekanisme pemberian status tertentu Bentuk dan mekanisme pemberian status tertentu paling sedikit mempertimbangkan aspek a. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pemberian status tertentu; b. lokasi; c. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; d. tingkat kerawanan dan kerentanan kawasan terhadap bencana; dan e. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Pemda Pemerintah Pusat a. hasil kajian dan/atau kejadian bencana; dan/atau b. hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pemberian status tertentu dilakukan berdasarkan Dalam hal kawasan ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana pemberian status tertentu wajib dilengkapi dengan pemasangan informasi pemberitahuan yang memuat status kawasan serta kewajiban yang diterapkan kepada pihak yang akan mengusahakan kawasan Bentuk dan Ketentuan Disinsentif…(lanjutan) Melayani, Profesional, Terpercaya
- 32. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF Ketentuan Pemantauan dan Evaluasi 1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif. 2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pemberi Insentif dan/atau Disinsentif dan Instansi yang membidangi Penataan Ruang. 3) Pemantauan dan evaluasi paling sedikit dilakukan terhadap: a. bentuk Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan; b. pemberi Insentif dan/atau Disinsentif; c. penerima Insentif dan/atau Disinsentif; dan d. pembiayaan pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Disinsentif. 1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal: a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif; b. Pemanfaatan Ruang yang ada telah dialihfungsikan oleh penerima Insentif; dan/atau c. kegiatan Pemanfaatan Ruang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pencabutan Insentif dilaksanakan melalui tahapan: a. pemberian peringatan; dan b. pengurangan pemberian Insentif atau pencabutan Insentif. 3) Pencabutan Insentif dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan/atau instansi yang membidang penataan ruang. Penerapan pemberian, hasil pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif serta pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilaporkan secara berjenjang kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. Disinsentif Pencabutan Insentif Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Melayani, Profesional, Terpercaya
- 33. sanksi administratif dikenakan kepada: menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR a. Peringatan tertulis; b. Denda administratif; c. Penghentian sementara kegiatan; d. Penghentian sementara pelayanan umum; Jenis sanksi administratif f. Penutupan lokasi; g. Pencabutan KKPR; h. Pembatalan KKPR; i. Pembongkaran bangunan; dan/atau j. Pemulihan fungsi ruang Orang yang dikenakan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi Dapat dilaksanakan secara a. langsung b. bertahap c. kumulatif 33 D.PENGENAANSANKSIADMISITRATIF Melayani, Profesional, Terpercaya tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR. berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen, yang terdiri atas: a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik; b. menutup akses terhadap sumber air; c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau; d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki; e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.
- 34. DASAR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF a Hasil penilaian pelaksanaan KKPR memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR Hasil Pengawasan Penataan Ruang merupakan hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengaduan atau pelaporan Masyarakat terdiri atas a. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Hasil Audit Tata Ruang memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang b c d e Melayani, Profesional, Terpercaya hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hasil audit tata ruang pengaduan atau pelaporan masyarakat hasil Pengawasan Penataan Ruang Temuan atau pengamatan langsung di Lapangan rekomendasi Forum Penataan Ruang
- 35. KRITERIA DAN KLASIFIKASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria: a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang; b. besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau c. besar atau kecilnya kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang. a. menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang; b. menentukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan c. menentukan tenggat waktu yang diberikan pada setiap jenis Sanksi Administratif yang diberikan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan besar. Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dituangkan dalam bentuk tabel Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif 2 Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dihitung dengan memperhatikan: a. besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan/atau b. luas wilayah penyebaran dampak. Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif 1 Besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang dinilai dengan memperhatikan: a. manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR; b. manfaat keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau c. manfaat selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b. Besar atau kecilnya kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang dinilai dengan memperhatikan: a. kerugian fisik; b. kerugian sosial; c. kerugian ekonomi; dan/atau d. kerugian lingkungan. a b c Melayani, Profesional, Terpercaya
- 36. TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Tahapan Pengenaan Sanksi 1. Pelaksanaan inventarisasi kasus 2. Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi 3. Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum 4. Penetapan tindakan sanksi 5. Penyelenggaraan forum sosialisasi 6. Pengenaan sanksi administratif Pengenaan Sanksi Administratif serangkaian proses dan tindakan pengumpulan kasus yang diindikasikan sebagaipelanggaran pemanfaatan ruang. Indikasi kasus diperoleh melalui: a. laporan atau pengaduan dari masyarakat b. temuan oleh petugas yang membidangi pengendalian pemanfaatan ruang dan/atau pengawasan penataan ruang c. hasil pengawasan penataan ruang d. laporan hasil audit tata ruang. Pelaksanaan Inventarisasi Kasus 1. Pengumpulan dokumen 2. Survei lapangan 3. Wawancara dengan pihak terkait Pengumpulan dan Pendalaman Materi Paling sedikit memuat: A. data geografis dan adminitratif lokasi; B. bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang; C. kronologis kasus pelanggaran pemanfaatan ruang; D. pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang; E. delik pelanggaran pemanfaatan ruang yang disangkakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; F. hasil penilaian kriteria pengenaan sanksi administratif; G. Penyusunan tabel klasifikasi pengenaan sanksi administratif; dan H. kesimpulan dan rekomendasi penanganan kasus. Penyusunan Kajian Teknis dan Kajian Hukum Penetapan tindakan sanksi merupakan penetapan tindakan sanksi yang disepakati bersama berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum. Penetapan Tindakan Sanksi Dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang (dilakukan paling sedikit 1 kali) Penyelenggaraan Forum Sosialisasi
- 37. Kumulatif Bertahap Langsung Menunjuk salah satu atau beberapa sanksi administratif secara langsung setelah peringatan tertulis Jenis Sanksi Administratif a. Peringatan Tertulis b. Denda Administratif c. Penghentian sementara kegiatan d. Penghentian sementera pelayanan umum e. Penutupan lokasi f. Pencabutan KKPR g. Pembatalan KKPR h. Pembongkaran Bangunan i. Pemulihan Fungsi Ruang Diberikan sebanyak 3 kali, masing- masing dalam jangka waktu 7 hari kerja. Peringatan tertulis daoat disertai dengan tanda pemberitahuan (stiker, papan, spanduk, dan/atau media elektronik). Peringatan Tertulis mempertimbangkan: 1. nilai jual objek pajak; 2. luas lahan dan/atau luas bangunan 3. indeks kawasan 4. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan Denda Administratif Diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan pemanfaatan ruang dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban harus dipenuhi paling 25 hari kerja sejak surat diterbitkan . Penghentian Sementara Kegiatan diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Penutupan Lokasi Pembatalan KKPR Diberikan untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR Pencabutan KKPR Diberikan karena pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan KKPR Pembongkaran Bangunan Kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana. Dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum. dapat dilaksanakan dengan bantuan aparat penertiban. Pemulihan Fungsi Ruang upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR. Jangka waktu pemulihan selama 30 hari kerja sejak keputusan. Biaya pemulihan dapat berasal dari denda administratif. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Melayani, Profesional, Terpercaya Dikenakan lebih dari satu jenis sanksi administratif Diberikan secara bertahan mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat Diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu. Pengenaannya tidak boleh mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya Penghentian Sementara Pelayanan Umum
- 38. Pelaksanaan Audit Tata Ruang Tahapan Audit Tata Ruang Pelaksanaan Audit Tata Ruang didasarkan pada: a. temuan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang diduga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, kerugian harta benda dan kerusakan barang, dan/atau kematian Orang; a. laporan atau pengaduan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; atau b. bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang. E. AUDITTATARUANG a. Pembentukan Tim Audit Tata Ruang; b. Perencanaan Audit Tata Ruang; c. Pelaksanaan Audit Tata Ruang; d. Penentuan Tipologi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Pembentukan Tim Audit Tata Ruang a. Tim Audit Tata Ruang pusat (wilayah nasional, KSN, dan kawasan lintas provinsi) b. Tim Audit Tata Ruang provinsi (wilayah provinsi dan kawasan lintas kab/kota) c. Tim Audit Tata Ruang kabupaten/kota (wilayah kab/kota yang bersangkutan) Pelaksanaan Audit Tata Ruang Dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi. Audit Tata Ruang dilakukan untuk menilai: a. Perubahan Fungsi Ruang; b. kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang; c. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan kematian Orang. Perencanaan Audit Tata Ruang a. penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang; c. penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang; d. penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang. Penentuan Tipologi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Penentuan tipologi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Tata Ruang.
- 39. Penyusunan Laporan Hasil Audit Tata Ruang dan Tindak Lanjut Hasil Audit Tata Ruang Penyusunan Laporan Hasil Audit Tata Ruang Melayani, Profesional, Terpercaya Laporan hasil Audit Tata Ruang paling sedikit memuat: a. delineasi lokasi Audit Tata Ruang; b. gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang; c. hasil analisis Audit Tata Ruang; d. rekomendasi tindak lanjut; dan e. lampiran data pendukung. a. keputusan Menteri, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat; b. keputusan gubernur, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi; atau c. keputusan bupati/wali kota, untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat ditandatangani oleh pejabat dengan jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama atas nama gubernur atau bupati/wali kota Laporan hasil Audit Tata Ruang ditetapkan dengan: Disampaikan kepada Pemda provinsi, Pemda kab/kota, dan K/L terkait lainnya Disampaikan kepada Menteri, Pemda kab/kota, dan K/L terkait lainnya Disampaikan kepada Menteri, Pemda provinsi, dan K/L terkait lainnya. Tindak Lanjut Hasil Audit Tata Ruang Tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang terdiri atas: a. penetapan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang oleh pihak atau instansi terkait; dan/atau b. pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang untuk indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang memenuhi unsur pidana Penataan Ruang
- 40. Penyelesaian Sengketa VS Pemangku kepentingan a. Orang perseorangan b. Pemerintah Pusat c. Pemerintah Daerah d. Masyarakat Subjek Sengketa perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang perselisihan yang terjadi akibat adanya perubahan kebijakan, yang diakibatkan oleh: perubahan kebijakan sektoral perubahan RTR Kriteria Sengketa Wewenang dalam penyelesaian sengketa Negosiasi Musyawarah Mufakat tahap pertama penyelesaian sengketa tahap di luar pengadilan Pihak yang bersengketa Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Masyarakat Pemerintah Pusat Menteri Menteri Menteri Pemerintah Daerah Provinsi Menteri Menteri Menteri dan Gubernur Gubernur Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Menteri Menteri dan Gubernur Gubernur Bupati/Walikota Masyarakat Menteri Gubernur Bupati/Walikota Bupati/Walikota Pemangku kepentingan a. Orang perseorangan b. Pemerintah Pusat c. Pemerintah Daerah d. Masyarakat perubahan kebijakan pembangunan Diakibatkan oleh dampak kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR Mediasi Melibatkanpihakketiga (Mediator: mengoordinasikan pihak yang bersengketa) Konsiliasi Melibatkan pihak ketiga (Konsiliator: menawarkan solusi untuk disepakati Para Pihak) F.PENYELESAIANSENGKETAPENATAANRUANG
- 41. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI NEGOSIASI N E G O S I A S I Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar Para Pihak Penyelesaian sengketa dengan negosiasi dilakukan oleh Para Pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang Dalam hal negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat: • menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada Menteri, gubernur dan bupati/wali kota; • menempuh alternatif penyelesaian sengketa lainnya; atau • melanjutkan proses penyelesaian melalui pengadilan Dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk memperoleh akta perdamaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jika mencapai suatu kesepakatan penyelesaian sengketa penataan ruang melalui negosiasi, maka dibuat hasil kesepakatan yang ditandatangani para pihak PARA PIHAK Melayani, Profesional, Terpercaya
- 42. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI Pengajuan Permohonan Para Pihak Pelaksanaan Mediasi Verifikasi dan Klarifikasi Menteri Gubernur Bupati/ Wali Kota Dirjen PPTR Kepala Perangkat Daerah bidang Penataan Ruang Penanganan permohonan dilakukan oleh: Permohonan diajukan kepada: Objek Sengketa Penataan Ruang Dilakukan oleh: Para Pihak Dirjen atau Kepala Perangkat Daerah bidang Penataan Ruang Ahli Apabila diperlukan + + paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan a. menerima, menelaah, dan memeriksa kebenaran atau fakta-fakta; b. memutuskan permohonan merupakan Sengketa PR atau bukan; dan c. menyampaikan status pengaduan kepada pemohon. Laporan Verifikasi dan Klarifikasi dilengkapi dengan berita acara paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan Para Pihak Mediator + Kesepakatan Ketidaksepakatan Dapat menempuh alternatif penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan Dapat didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian Hasil: atau Melayani, Profesional, Terpercaya
- 43. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KONSILIASI Para Pihak Penelitian Menteri Gubernur Bupati/ Wali Kota Konsiliator Paling lambat 5 hari kerja setelah menerima permohonan Diajukan kepada: Paling lambat 10 hari kerja sejak menerima permintaan Sidang Konsiliasi paling lambat pada hari kesebelas Para Pihak Konsiliator Kesepakatan Ketidaksepakatan Ditandatangani para pihak dan dapat didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian Hasil: atau Saksi/Ahli Apabila diperlukan Daftar nama Konsiliator dipasang dan diumumkan di kantor Kementerian atau kantor Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis Paling lambat 10 hari kerja sejak sidang Konsiliasi pertama + + Para Pihak wajib memberikan jawaban secara tertulis kepada Konsiliator berupa: persetujuan atau penolakan paling lambat 10 hari kerja setelah menerima anjuran tertulis Setuju Ditolak Hasil: atau Dapat melanjutkan penyelesaian melalui pengadilan *Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak menerima penugasan Pengajuan Permohonan Verifikasi dan Klarifikasi Penunjukan Konsiliator Pelaksanaan Konsiliasi Kesepakatan Melayani, Profesional, Terpercaya
- 44. HASIL PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN • Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat berupa Insentif, Disinsentif, penggantian yang layak, revisi kebijakan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan • Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Melayani, Profesional, Terpercaya
- 45. PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG ANTAR PEMERINTAH K O O R D I N A S I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Antar-kementerian/lembaga Pemerintah Pusat–Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah–Pemerintah Daerah Melayani, Profesional, Terpercaya
- 46. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG • Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sesuai dengan kewenangannya. • Pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam: a. berita acara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan; dan b. laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan. • Hasil pemantauan dan evaluasi diinformasikan kepada Para Pihak dan dapat dipublikasikan kepada Masyarakat. Melayani, Profesional, Terpercaya
- 47. Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk: menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang Objek Kinerja Pemerintah Daerah pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang Subjek Pelaksana Menteri Gubernur Bupati/Wali kota terhadap kinerja terhadap kinerja *apabila tidak dilakukan oleh Pemda Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat memiliki perhatian khusus Tujuan dan Objek Kinerja Pengawasan Penataan Ruang pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang + pemenuhan standar teknis Kawasan (daftar periksa) Menteri dan/atau Gubernur Bupati/Wali kota membentuk Inspektur Terobosan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja Masyarakat *apabila tidak dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kota dan/atau Pemda Provinsi memiliki perhatian khusus *Menteri dapat memberikan sanksi kepada Pemda apabila tidak melakukan pengawasan ASN Non ASN *perlu mempunyai lisensi berdasarkan peraturan perundang-undangan G.PENGAWASANPENATAANRUANG dapat membentuk Tugas Inspektur: a. membantu pelaksanaan pengawasan kinerja Turbinlak b. membantu pelaksanaan pengawasan kinerja fungsi dan manfaat; c. membantu pelaksanaan pengawasan kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang PR; dan d. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan Standar Teknis Kawasan
- 48. Pengawasan Penataan Ruang Pengawasan Khusus Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan Pengawasan Khusus dilakukan dalam hal terdapat kondisi khusus yang bersifat mendesak dan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti yang muncul dari hasil penilaian kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang, dan/atau laporan atau aduan Masyarakat Bentuk Kegiatan merekonstruksi terjadinya kondisi khusus hasil pengawasan penataan ruang laporan memuat tingkat kinerja dan rekomendasi: Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang bernilai baik (sebagian besar indikator kinerja terpenuhi) Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang menganalisis dampak dan prediksi merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus Bentuk Kegiatan Pemantauan Evaluasi Pelaporan pengamatan terhadap penyelenggaraan penataan ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau berdasarkan informasi dari Masyarakat penilaian terhadap tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan penataan ruang masyarakat sarana penyampaian laporan dan/atau aduan Pemerintah Pusat dan Pemda menyediakan Dapat membantu Pengawasan Penataan Ruang Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang bernilai sedang (sebagian indikator kinerja terpenuhi) Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang bernilai buruk (sebagian besar indikator kinerja tidak terpenuhi) Kondisi Khusus berdampak besar, menjadi perhatian publik, dan/atau bersifat strategis nasional predikat kepatuhan tinggi predikat kepatuhan sedang predikat kepatuhan rendah hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang bersifat ekstrem dari hasil rata-rata Permasalahan : PENGAWASANPENATAANRUANG…(lanjutan)
- 49. TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ditjenpptr ditjenpptr@atrbpn.go.id ditjenpptr.atrbpn.go.id