Pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan, bunga obligasi, dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif bervariasi antara 0%-20% tergantung jenis penghasilan dan status wajib pajak."

1. 01
02
03
PPH Pasal 4 ayat 2
Annisa Noor Laili
Agustin Hanna Tita M. Davit
Rivaldo
Sharleen Mutia
A
01 02 03 04
ASP 21
(20/456878/SV/17325) (20/463770/SV/18089) (20/456884/SV/17331) (20/456894/SV/17341)

2. Pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan
maupun wajib pajak orang pribadi atas
beberapa jenis penghasilan yang mereka
dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat
final.
Pengertian

3. 01
02
03
Penghasilan
yang dikenai
PPH pasal 4 ayat
2 bersifat final
Penghasilan berupa bunga deposito dan
tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat
utang Negara, dan bunga simpanan yang
dibayarkan koperasi kepada anggota
koperasi OP
Penghasilan berupa hadiah undian
Penghasilan dari trasaksi saham dan
sekuritas lainnya, transaksi derivative yang
diperdagangkan di bursa, dan transaksi
penjualan saham / pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang
diteima oleh perusahaan modal ventura
penghasilan dari transaksi pengalihan harta
berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa
konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
tanah dan/atau bangunan

4. Peraturan Pemerintah No. 131
Tahun 2000 telah diubah terakhir
dengan Peratturan Pemerintah No.
123 Tahun 2015
01
02
03
PPH
Pasal 4
ayat 2

5. Atas bunga deposito dalam mata uang dolar amerika
serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor
dan ditempatkan di dalam negeri pada bank didirikan /
berkedudukan di indonesia
01
02
03
PPH
Pasal 4
ayat 2
10% 7,5% 2,5%
0%
Deposito jangka
1 bulan
Deposito jangka
waktu 3 bulan
Deposito jangka
waktu 6 bulan
Deposito jangka
waktu > 6
bulan
Penghitungan:
tarif x jumlah
bruto

6. Atas bunga deposito dalam mata uang rupiah yang
dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan
ditempatkan di dalam negeri pada bank didirikan /
berkedudukan di indonesia
01
02
03
PPH
Pasal 4
ayat 2
7,5% 5% 0%
Deposito jangka
1 bulan
Deposito jangka
waktu 3 bulan
Deposito jangka
waktu 6 bulan
atau lebih

7. Atas bunga dari tabungan dan diskonto Serifikat Bank
Indonesia serta bunga dari deposito selain yang
dimaksud pada ketentuan sebelumnya
01
02
03
PPH
Pasal 4
ayat 2
20%
20% atau tarif berdasarkan Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda yang
berlaku
Wajib Pajak
dalam negeri
dan BUT
Wajib Pajak
Luar negeri

8. 1. Bunga & Deposito yang
diterima / diperoleh bank
yang didirikan di Indonesia
/cabang bank luar negeri di
Indonesia
2. Bunga deposito dan tabungan
serta Sertifikat Bank Indonesia
sepanajng jumlah deposito dan
tabungan serta Sertifikat Bank
Indonesia tersebut tidak
melebihi Rp 7.500.000 dan
bukan merupakan jumlah yang
terpecah –pecah
01
02
03
Pengecualian
PPH
Pasal 4
ayat 2

9. 4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk
pemerintah dalam rangka pemilikan rumah
sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap
bangun untuk rumah sederhana dan sangat
sederhana, attau rumah susun sederhana sesuai
dengan ketentuan yag berlaku untuk dihuni
sendiri
01
02
03
Pengecualian
PPH
Pasal 4
ayat 2
3. Bunga deposito dan
tabungan serta diskonto SBI
yang diterima /diperoleh dana
pensiun yang pendiriannya
telah di sahkan menkeu

10. “bagi wajib pajak dalam negeri,
orang pribadi yang seluruh
penghasilannya (termasuk
bunga dan diskonto) dalam
satu tahuntidak melebihi
PTKP atas pajak yang telah
dipotong dapat diajukan
permohonan restitusi”

11. PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN BERUPA
BUNGA ATAU DISKONTO
OBLIGASI

12. PENGERTIAN
Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau
diskonto obligasi yang dijual di bursa efek diatur dengan Peraturan
Pemerintah No. 16 Tahun 2009 s.t.d.t.d. Peraturan Pemerintah No. 55
Tahun 2019. Menurut PP tersebut, atas penghasilan yang diterima Wajib
Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan
dan/atau dilaporkan di bursa efek dikenakan Pajak Penghasilan yang
bersifat final.

13. Objek Pajak
Tax
surat utang dan surat
utang negara, yang
berjangka waktu lebih
dari 12 (dua belas)
bulan.
surat berharga yang berupa surat
pengakuan utang baik dalam mata
uang rupiah maupun valuta asing
yang dijamin pembayaran bunga dan
pokoknya oleh Negara Republik
Indonesia sesuai dengan masa
berlakunya, yang terdiri atas Surat
Perbendaharaan Negara dan Obligasi
Negara.
imbalan yang diterima
dan/atau diperoleh
pemegang Obligasi
dalam bentuk bunga
dan/atau diskonto.

14. Tarif Pajak
Penghasilan Pasal 4
Ayat 2
GO!

15. Bunga dari Obligasi dengan Kupon
Tax
15%
20% atau sesuai dengan tarif
berdasarkan persetujuan penghindaran
pajak berganda
Bagi Wajib Pajak
dalam negeri dan
bentuk usaha tetap
Bagi Wajib Pajak
luar negeri selain
bentuk usaha tetap
Dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan organisasi

16. Diskonto dari Obligasi dengan Kupon
Tax
Bagi Wajib Pajak
luar negeri selain
bentuk usaha tetap
20% atau sesuai dengan tarif
berdasarkan persetujuan penghindaran
pajak berganda
Bagi Wajib Pajak
dalam negeri dan
bentuk usaha tetap
15%
Dari Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi,
tidak termasuk bunga berjalan

17. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga
Tax
20% atau sesuai dengan tarif
berdasarkan persetujuan penghindaran
pajak berganda
Bagi Wajib Pajak
luar negeri selain
bentuk usaha tetap
15%
Bagi Wajib Pajak
dalam negeri dan
bentuk usaha tetap
Dari Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi

18. Bunga dan/atau Diskonto dari Obligasi yang diterima
dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak
dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi
kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak
investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak
investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas
Jasa Keuangan sebesar :
Tax
5% sampai dengan
tahun 2020
10% untuk tahun
2021 dan seterusnya

19. Pemotong Pajak
Tax
Penerbit Obligasi atau Kustodian
Selaku agen pembayaran yang
ditunjuk, atas bunga dan/atau
diskonto yang diterima
pemegang Obligasi dengan
kupon pada saat jatuh tempo
Bunga Obligasi, dan diskonto
yang diterima pemegang Obligasi
tanpa bunga pada saat jatuh
tempo Obligasi
Perusahaan efek,
dealer, atau bank
Selaku pedagang
perantara dan/atau
pembeli, atas bunga dan
diskonto yang diterima
penjual Obligasi pada
saat transaksi.

20. Pengecualian
Tax
Wajib Pajak dana pensiun yang
pendirian atau pembentukannya
telah disahkan oleh Menteri
Keuangan dan memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h
Undang-Undang PPh
Wajib Pajak bank
yang didirikan di
Indonesia atau
cabang bank luar
negeri di Indonesia.

21. PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN BERUPA
SEWA TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

22. PENGERTIAN
Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah
dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun
1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5
Tahun 2002. Menurut Ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa
tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final.

23. Penghasilan berupa sewa atas
tanah dan atau bangunan berupa
tanah, rumah, rumah susun,
apartemen, kondominium, gedung
perkantoran, gedung pertokoan,
atau gedung pertemuan termasuk
bagiannya, rumah kantor, toko,
rumah toko, gudang dan bangunan
industri, dikenakan Pajak
Penghasilan yang bersifat final.
GO!

24. Tarif Pajak
Penghasilan Pasal 4
Ayat 2
GO!

25. Besarnya PPh yang
dipotong adalah
sebesar 10% baik atas
penghasilan yang
diterima oleh Wajib
Pajak badan maupun
OP dari jumlah bruto
nilai persewaan tanah
dan/atau bangunan.
PPh (Final) = 10% x Bruto

26. For
xample
Tax
01
Soal :
PT. BDS menyewa sebuah ruko
dari Tuan Wibawa untuk dijadikan
kantor dengan nilai sewa sebesar
Rp. 40.000.000,00.
PPh Pasal 4 Ayat 2 yang
dipotong oleh PT. BDS adalah:
10% x Rp. 40.000.000,00 =
Rp. 4.000.000,00.

27. Pemotong Pajak
Penghasilan atas
Penghasilan Berupa
Sewa Tanah dan/atau
Bangunan
Pemotongan dilakukan oleh penyewa dalam hal
penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, kerjasama operasi,
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan
orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak.
Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak
Penghasilan adalah :
1. Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat
Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah
Camat, pengacara, dan konsultan, yang
melakukan pekerjaan bebas;
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang
menyelenggarakan pembukuan;
yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam
negeri.

28. Pph atas penghasilan
pengalihan hak atas
tanah dan atau
bangunan
GO!

29. ● Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan adalah
penghasilan yang diterima pihak yang mengalihkan hak atas tanah
dan/ bangunan melalui:
● ⁃ Penjualan
● ⁃ Tukar - menukar
● ⁃ Pelepasan hak
● ⁃ Lelang
● ⁃ Hibah
● ⁃ Waris
● ⁃ Cara lain yang disepakati antar pihak
Pengertian

30. Objek
Pajak

31. penjualan, tukar-menukar,
perjanjian pemindahan hak,
pelepasan hak, penyerahan
hak, lelang, hibah, atau cara
lain yang disepakati dengan
pihak lain selain pemerintah;
1
penjualan, tukar-menukar,
pelepasan hak, penyerahan
hak, atau cara lain yang
disepakati dengan
pemerintah guna
pelaksanaan pembangunan,
termasuk pembangunan
untuk kepentingan umum
yang tidak memerlukan
persyaratan khusus;
2

32. 3
penjualan, tukar-menukar,
pelepasan hak, penyerahan
hak, atau cara lain kepada
pemerintah guna pelaksanaan
pembangunan untuk
kepentingan umum yang
memerlukan persyaratan
khusus.
01
02
03
Table of
contents

33. 01
02
03
Tax

34. ● 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/
bangunan selain yang berupa rumah sederhana atau rumah susun
sederhana yang dilakukan WP yang usaha pokoknya melakukan
pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan
● 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan berupa rumah sederhana /
rumah susun sederhana yang dilakukan WP yang usaha pokoknya
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan
● 0% atas pengalihan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat
penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat
penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana yang dimaksud
dalam UU tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum

35. 1. OP dengan penghasilan dibawah PTKP yang
melakukan pengalihan dengan jumlah bruto
pengalihannya kurang dari 60 juta rupiah dan
bukan merupakan jumlah yang dipecah- pecah
PENGECUALIAN
01
02
03
1

36. 2. OP dengan penghasilan dibawah PTKP yang melakukan pengalihan
dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial,
termasuk yayasan, koperasi, atau OP yang menjalankan usaha mikro
dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK,
Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penggunaan antara pihak- pihak
bersangkutan
3. Badan yang melakukan pengalihan dengan cara hibah kepada badan
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan,
koperasi, atau OP yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK, Sepanjang hibah
tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,
atau penggunaan antara pihak- pihak bersangkutan

37. 4. Pengalihan hak karena waris
5. Badan yang melakukan pengalihan dalam rangka penggabungan,
peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan menteri
keuangan untuk menggunakan nilai buku
6. OP dengan penghasilan dibawah PTKP yang melakukan pengalihan
harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian
bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang
milik negara berupa tanah dan/ bangunan.
7. OP atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan
pengalihan.

38. pemotong
Untuk transaksi penjualan, tukar-
menukar, perjanjian pemindahan hak,
pelepasan hak, penyerahan hak, lelang,
hibah, atau cara lain yang disepakati
pihak lain selain pemerintah, PPh
terutang wajib dibayar sendiri oleh
pribadi atau badan yang bersangkutan
dengan menggunakan SSP pada bank
persepsi atau Kantor Pos dan Giro,
sebelum akta, keputusan, perjanjian,
kesepakatan atau risalah lelang ditanda
tangani oleh pejabat yang berwenang.
Untuk penjualan, tukar-menukar,
pelepasan & penyerahan hak, atau
cara lain disepakati pemerintah
guna pelaksanaan pembangunan,
termasuk pembangunan untuk
kepentingan umum tanpa
persyaratan khusus PPh terutang
dipungut oleh bendaharawan atau
pejabat yang melakukan
pembayaran atau pejabat yang
menyetujui tukar menukar.

39. Pph Atas Usaha
Jasa Konstruksi

40. ● Jasa konstruksi: layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan
layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konsultasi.
● Pengenaan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi diatur dalam PP
no.51 tahun 2008 s.t.d.t.d PP No. 40 tahun 2009
Pengertian

41. Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi
dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Objek pajak Pph atas jasa konstruksi
01
02
03
1

42. Tarif Pph Atas
Usaha Jasa
Konstruksi

43. ● 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa
dengan kualifikasi usaha kecil (pph final=2%x jumlah jasa)
● 4% untuk pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak
memiliki kualifikasi usaha (pph final=4%x jumlah jasa)
● 3% untuk pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain penyedia
jasa dalam angka 1 dan 2 (pph final=3%x jumlah jasa)
● 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi oleh
penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha (pph final=4%x jumlah
jasa)
● 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi oleh
penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha (pph final= 6%x
jumlah jasa)

44. Pemotongan dan penyetoran pph atas
jasa konstruksi
• dipotong oleh pengguna jasa saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa
merupakan pemotong pajak
• Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan
pemotong pajak
• Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah:
a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai,
dikalikan tarif Pajak Penghasilan di atas; atau
b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai, dikalikan taril Pajak Penghasilan di atas dalam hal Pajak
Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
• Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran di atas
merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

45. Pajak Penghasilan
Atas Undian

46. Objek Pajak
Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan
nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau
dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final.
01
02
03
TAX

47. 25% dari jumlah
bruto hadiah
undian
TARIFdan ATURAN
• Pph final= 25% x
bruto
01
02
03
• Diatur dalam PP No.132
tahun 2000.
• Penghasilan berupa
undian dengan nama
dan dalam bentuk
apapun dipotong atau
dipungut pph final

48. Penyelenggara undian wajib
memotong atau memungut PPh
Final atas Hadiah Undian.
01
02
03
Pemotong Pajak
Table of
contents

49. Contoh:
PT Dia menyelenggarakan undian
berupa uang tunau senilai
Rp100.000.000
Pph pasal 4 ayat 2 yang dipotong
PT Dia adalah 25% x Rp100.000.000
= Rp25.000.000
01
02
03

50. Atas Penghasilan
Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka
Yang Diperdagangkan Di Bursa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009
Tax
Penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang
pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak
berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final.
"transaksi derivatif" adalah
transaksi yang didasari pada
kontrak atau perjanjian
pembayaran yang nilainya
merupakan turunan dari nilai
instrumen yang mendasari
seperti suku bunga, nilai
tukar, komoditi, ekuiti
"kontrak berjangka" adalah suatu
perjanjian termasuk kontrak
standar untuk membeli atau
menjual sejumlah efek atau
komoditi yang jumlah, mutu,
jenis, tempat, dan waktu
penyerahan di kemudian hari
telah ditetapkan

51. PPh ( final )
2,5% (dua koma lima persen) x margin awal
01
02
03
Tax
Sejak diberlakukan peraturan
pemerintah no 31 tahun 2011
ketentuan atas penghasilan dari
transaksi derivatif dinyatakan
tidak berlaku/dicabut

52. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2009 :
Lembaga kliring dan penjamin wajib, memungut Pajak Penghasilan
menyetor seluruh pajak yang dipungut kepada kantor pos atau, bank
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
menyampaikan laporan pemungutan dan penyetoran Pajak
Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak.
lembaga kliring dan
penjamin" adalah badan
usaha yang
menyelenggarakan dan
menyediakan sistem
dan/atau sarana untuk
pelaksanaan kliring dan
penjaminan transaksi di
bursa, termasuk
lembaga kliring dan
penjamin berjangka.

53. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2018
Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu
Tarif Pajak Penghasilan final pada ayat
(1)
Sebesar 0,5% (nol koma
lima persen)
01
02
03
Tax

54. • Wajib Pajak orang pribadi
Wajib Pajak
01
02
03
Tax
• Wajib Pajak badan berbentuk koperasi,
CV, firma, atau PT yang menerima atau
memperoleh penghasilan dengan
peredaran bruto di bawah Rp 4,8
miliar.

55. 2. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri
yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri
01
02
03
Yang tidak termasuk penghasilan
dikenai pajak final
1. penghasilan yang diterima dari
jasa sehubungan dengan pekerjaan
bebas
3. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan tersendiri
4. penghasilan yang dikecualikan
sebagai objek pajak.

56. pekerjaan bebas meliputi :
- tenaga ahli yang melakukan
pekerjaan bebas, yang terdiri dari
pengacara, akuntan, arsitek,
dokter, konsultan, notaris, / PPAT,
penilai, dan aktuaris
- pemain musik, pembawa acara,
penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan,
sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain
drama, dan penari;
- Olahragawan
- pengarang, peneliti, dan penerjemah
- agen iklan
- pengawas atau pengelola proyek
- Perantara
- petugas penjaja barang dagangan
- agen asuransi
- distributor perusahaan pemasaran
berjenjang atau penjualan langsung dan
kegiatan sejenis lainnya.
- penasihat, pengajar, pelatih,
penceramah, penyuluh, dan moderator
01
02
03
Yang tidak termasuk penghasilan
dikenai pajak final
Tax

57. bagi Wajib Pajak
orang pribadi
Wajib Pajak badan
berbentuk koperasi,
persekutuan komanditer,
atau firma
bagi Wajib Pajak
badan berbentuk
perseroan terbatas
7 Tahun
Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak
Penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama
01
02
03
4 Tahun
3 Tahun
Tax

58. Contoh soal
01
02
03
Tax
Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan
memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan Pajak
Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini. Pada bulan September 2019, Tuan
R memperoleh penghasilan dari usaha penjualan
alat elektronik dengan peredaran bruto sebesar
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dari
jumlah tersebut, penjualan dengan peredaran bruto
sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
dilakukan pada tanggal 17 September 2019 kepada
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang
merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak,
sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) diperoleh dari penjualan kepada pembeli
orang pribadi yang langsung datang ke toko
miliknya. Tuan R memiliki surat keterangan Wajib
Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

59. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang
terutang untuk bulan September 2019
dihitung sebagai berikut :
01
02
03
Tax
Pajak Penghasilan yang bersifat final yang
dipotong oleh Dinas Perhubungan DKI
Jakarta:
= 0,5% x Rp60.000.000,00 = Rp300.000,00
Pajak Penghasilan yang bersifat final yang
disetor sendiri:
= 0,5% x Rp20.000.000,00 = Rp100.000,00

60. Jadwal Jatuh tempo pelaporan dan
penyetoran

61. Thank
You