HUKUMJAMINAN
AKBAR APRILLIA ARDHIANSYAH S.H., M.H.

PEMBAGIAN
JAMINAN
Menurut cara terjadinya,
Menurut sifatnya,
Menurut obyeknya,
Menurut kewenangan menguasainya

JAMINAN
MENURUT
CARA
TERJADINYA
Jaminan yang lahir karena undang-
undang
Jaminan yang adanya ditunjuk oleh
undang-undang tanpa adanya
perjanjian dari para pihak (pasal 1131
kuh perdata)
Jaminan yang lahir karena perjanjian
Diperjanjikan

MENURUT
SIFATNYA
Jaminan kebendaan
Jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, dengan ciri-
ciri:
1. Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur.
2. Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
3. Selalu mengikuti bendanya (droit de suite).
4. Dapat diperalihkan
Azas prioiteit, yaitu bahwa hak kebendaan yang lebih tua (lebih dulu
terjadi) lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang terjadi
kemudian.

Jaminan perorangan
 Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan
tertentu
 Diberikan oleh pihak ketiga (guarantee) kepada orang lain
(kreditur) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin
pembayaran kembali suatu pinjaman apabila yang berutang
(debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban finansialnya
terhadap kreditur (bank).
 Merupakan perjanjian tiga pihak (penanggung, debitur, dan
kreditur).
 Azas kesamaan (pasal 1131 dan 1132 kuh perdata), dalam arti
bahwa tidak membedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi
dan piutang yang terjadi kemudian. Semuanya mempunyai
kedudukan yang sama, tidak mengindahkan urutan terjadinya,
semua mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta
kekayaan debitur.

MENURUT
OBYEKNYA
Benda bergerak
Gadai, Fidusia
Benda tidak bergerak
HakTanggungan

JAMINAN
MENURUT
KEWENANGAN
MENGUASAINYA Jaminan dengan menguasai bendanya,
 Gadai (pand, pledge), dan hak retensi.
Kreditur merasa lebih aman terutama pada benda bergerak yang
memang mudah dipindahkan dan berubah nilainya Kreditur
berwenang menjual atas kekuasaan sendiri jika terjadi wanprestasi
karena benda jaminan di tangan kreditur.
Jaminan tanpa menguasai bendanya,
 Hipotik (mortgage), hak tanggungan, fiducia, dan privilege.

HAK
PREVILEGE
Termasuk jenis piutang yang diberikan keistimewaan → dalam hal
pelelangan (executie) → dari kekayaan debitur → dalam hal terjadi
“kepailitan”
Hak untuk didahulukan → pasal 1131 KUHPerdata
1. Privilege
2. Gadai
3. Hipotek
Pasal 1131 KUHPerdata
1. Hak istimewa → berdasarkan sifat piutang
2. Gadai dan hipotek → lebih tinggi dari hak istimewa

MACAM
PREVILEGE
1. Privilege khusus → pasal 1139 KUHPerdata → barang tertentu
dari debitur
2. Privilege umum → pasal 1149 KUHPerdata → semua kekayaan
debitur
Ciri-ciri Privilege
 Muncul jika ada penyitaan barang dan hasil penjualan tidak cukup
untuk membayar semua hutang
 Privilege tidak memberikan kekuasan langsung atas suatu benda
 Hak terhadap benda debitur
 Hak didahulukan untuk pelunasan

Pengaturan → Privilege → menurut para ahli hukum → tidak tepat
pada Buku IITentang Benda → sebaiknya diatur dalam Hukum
Acara Perdata →“executie recht”
Privilege yang dikatakan UU → pengecualian dari hak urusan gadai
dan hipotek → UU menentukan privilege yang harus didahulukan:
 Ongkos-ongkos untuk lelang
 Uang sewa
 Ongkos pemeliharaan barang yang dijaminkan
 Pajak-pajak, bea cukai
 Hak-hak utang → pasal 318 KUHD
 Pasal 1140 KUHPerdata → hak istimewa dari pemilik barang/
tanah yang disewakan
 Pasal 1142 KUHPerdata

HAK
RETENSI Retensi → Hak untuk menahan benda sampai piutang yang
berkaitan dengan benda tersebut dilunasi
Aturan Hak Retensi dalam KUHPerdata
Pasal 575 (2)
Pasal 1364 (2)
Pasal 1576, pasal 1616, pasal 1729
Pasal 1812

CIRI/SIFAT
HAK RETENSI  Droit de suit
 Accesoire
 Dalam hal tertentu, dapat dipertahankan terhadap pihak ke III
karena diperjanjikan
 Memberikan jaminan pada klien bahwa tagihan akan dipenuhi
 Perjanjian pokok → harus ada kaitan dengan benda yang ditahan
 Tidak dapat dibagi-bagi
 Klien tidak berhak memakai benda yang ditahan

KEWENANGAN
PADA HAK
RETENSI
 Retentor berhak menahan barang sampai dilunasi
 Hak Retensi hanya mengandung hak untuk menolak terhadap
tuntutan penyerahan barang
 Tidak mempunyai hak untuk didahulukan
 Retensi hanya pada barang tidak pada hak
 Retentor → Houder
 Hak Retensi berlaku untuk barang milik debitur dan barang bukan
milik debitur

CESSIE
 Diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata
 Penyerahan piutang atas nama adalah pengalihan atau
pengoperan hak tagih
 Pihak yang mengalihkan cedent
 Pihak yang menerima cessionaris

TANGGUNG
RENTENG
 Diatur Pada Pasal 1278 KUHPerdata
 Artinya menanggung secara bersama sama
 Tanggung renteng aktif dan pasif
 Salah satu debitur dapat dituntut untuk seluruhnya, dan
pelunasan oleh salah satu dapat membebaskab debitur lainnya
terhadap kreditur