3. BTP / BTM (bahan tam
bahan makanan) /
food additives
• Tujuan utama: meningkatkan mutu produk pangan
Bahan yang ditambahkan ke
dalam pangan untuk mempengaruhi
sifat atau bentuk pangan
(Permenkes Nomor 33 Tahun 2012)
4. • Tidak dikonsumsi secara langsung
• Tidak diperlakukan sebagai bahan baku
pangan
• Dapat mengandung / tidak mengandung
nilai gizi
• Ditambahkan ke dalam pangan untuk
tujuan teknologis pada proses pembuatan,
pengolahan, perlakuan, pengepakan,
pengemasan, penyimpanan,
pengangkutan
5. • Tidak termasuk bahan cemaran
• Tidak termasuk bahan yang ditambahkan
dengan tujuan mempertahankan /
meningkatkan nilai gizi pangan
12. • TIDAK BOLEH melebihi batas maksimum
penggunaan yang ditetapkan oleh kepala
BPOM (lihat lampiran Permenkes Nomor 33
Tahun 2012)
• Ditetapkan dengan mempertimbangkan:
– Persyaratan kesehatan berdasarkan bukti ilmiah
yang sahih
– Acceptable Daily Intake (asupan harian yang
dapat diterima), Maximum Tolerable Daily Intake
(asupan maksium harian yang dapat ditoleransi,
Provisional Tolerable Weekly Intake (asupan
mingguan semenntara yang dapat ditoleransi)
– Kajian paparan konsumsi produk pangan
13. • Pangan yang mengandung BTP WAJIB
mencantumkan golongan BTP pada label
pangannya
• Golongan: ANTIOKSIDAN, PEMANIS BUATAN,
PENGAWET, PEWARNA, PENGUAT RASA
WAJIB mencantumkan jenis BTP dan nomor
indeks khusus untuk pewarna
14.
15.
16. • Golongan: PEMANIS BUATAN WAJIB
mencantumkan
“Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak
dikonsumsi oleh anak di bawah usia 5 (lima)
tahun, ibu hamil dan ibu menyusui”
17. • Untuk makanan khusus penderita diabetes /
makanan berkalori rendah yang mengandung
golongan: PEMANIS BUATAN WAJIB
mencantumkan
“Untuk penderita diabetes dan/atau orang yang
membutuhkan makanan berkalori rendah”
18. • Untuk pangan olahan yang mengandung
golongan: PEMANIS BUATAN ASPARTAM
WAJIB mencantumkan peringatan
“Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk
penderita fenilketonurik”
19. • Untuk pangan olahan yang mengandung
golongan: PEMANIS POLIOL WAJIB
mencantumkan peringatan
“Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif”
20. • Untuk pangan olahan yang mengandung
golongan: GULA DAN PEMANIS BUATAN
WAJIB mencantumkan
“Mengandung gula dan pemanis buatan”
21.
22.
23.
24. • Untuk pangan olahan yang mengandung
golongan: PERISA WAJIB mencantumkan
nama kelompok perisa dalam daftar bahan
atau ingredient
• Untuk pangan olahan yang mengandung
BTP ikutan (carry over) WAJIB mencantumkan
nama BTP ikutan
25. • Untuk pangan olahan yang mengandung
golongan: PERISA WAJIB mencantumkan
nama kelompok perisa dalam daftar bahan
atau ingredient
• Untuk pangan olahan yang mengandung
BTP ikutan (carry over) WAJIB mencantumkan
nama BTP ikutan
26. • WAJIB dicantumkan
– “Bahan Tambahan Pangan”
– Golongan BTP
– Jenis BTP
– Nomor pendaftaran produsen BTP (kecuali untuk
sediaan pemanis dalam bentuk table top)
27. • Pada label sediaan pemanis buatan, WAJIB
dicantumkan
– Kesetaraan kemanisan dibandingkan dengan gula
– “Untuk penderita diabetes dan/atau orang yang
membutuhkan makanan berkaloori rendah”
– “Mengandung pemanis buatan, tidak disarankan
untuk dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima)
tahun, ibu hamil dan ibu menyusui”
– Jumlah mg pemanis buatan yang dapat digunakan
tiap hari per kg bobot badan (ADI)
28. • Pada label sediaan pemanis poliol, WAJIB
dicantumkan
“Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif”
29. • Pada label sediaan pemanis buatan
ASPARTAM, WAJIB dicantumkan peringatan
“Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk
penderita fenilketonurik”
“Tidak cocok digunakan untuk bahan yang akan
dipanaskan”
30. • Pada label sediaan pewarna, WAJIB dicantum
kan:
– Nomor indeks (color index, CI)
– Tulisan pewarna pangan ditulis dengan
HURUF BESAR BERWARNA HIJAU di dalam
KOTAK PERSEGI PANJANG BERWARNA HIJAU
– Logo huruf M di dalam suatu lingkaran berwarna
hitam
31.
32. DILARANG
Asam borat dan
senyawanya (boric
acid)
Asam salisilat dan
garamnya (salicylic
acid and its salt)
Dietilpirokarbonat
(Diethylpyrocarbonat
e, DEPC)
Dulsin (dulcin) Formalin
(formaldehyde)
Kalium bromat
(potassium bromate)
35. • Peringatan tertulis
• Larangan edar untuk sementara waktu
• Perintah penarikan kembali dari peredaran
• Perintah pemusnahan, jika terbukti tidak mem
enuhi syarat keamanan / mutu
• Pencabutan izin edar